urban sector development reform project...

HALAMAN 8

NewsletterURBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT

KEMENTERIANKEUANGAN

KEMENTERIANDALAM NEGERI

BADAN PERENCANAANPEMBANGUNAN

NASIONAL

B H K AI N IE K A L A T U N G G

KEMENTERIANPEKERJAAN UMUM

BANK DUNIA

Penanggungjawab :

Redaktur :

Editor :

Desain Grafis :

Dwityo A. Soeranto

Erwin A. SetyadhiElkana Catur H.

Bhima DhananjayaSentot Pambudi

MaulanaAlfred

Alvin Faizal

Kirimkan Berita dan Artikel Anda untuk dapat dimuat pada

USDRP NewsLetter, ke Alamat Email

[email protected]

www.usdrp-indonesia.org

Berita dan Informasi lainnya dapat juga dibaca/diperoleh

pada Website USDRP

USDRP Newsletterdapat diperoleh di :

Direktorat Jenderal Cipta Karya - Kementerian Pekerjaan UmumBadan Perencanaan Pembangunan Nasional

Kementerian KeuanganKementerian Dalam NegeriWorld Bank Office Jakarta

Atau hubungi :

Management and Technical Advisory Services to CPMU- USDRP

Jl. Mendawai IV No. 10Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130

Telepon 7227411-12 Fax 7223033

MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN P E N Y E L E N G G A R A A N PEMBANGUNAN PERKOTAAN

URBAN SECTOR DEVELOPMENT REFORM PROJECT

Direktorat JenderalCipta Karya

Lengkapi Siklus Pengadaandengan Rencana UmumPengadaan............................hal 1

Daftar Isi

kendaraan meningkat di daerah”, ujar Kasubd i t Kemente r ian B idang Perekonomian dan Kesra LKPP, Eko Rinaldo Octavianus. Dalam Keppres No.80 tahun 2003 h a n y a m e m u a t p e l a k s a n a a n pengadaan saja, sedangkan di Perpres No.54 tahun 2010 jauh leb ih komprehensif karena memuat proses perencanaan, pelaksanaa, manajemen kontrak dan manajemen aset. Rencana U m u m P e n g a d a a n m e n c o b a melengkap siklus pengadaan secara utuh. “Dalam Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, konsepsi pengadaan barang/jasa berbeda dengan Keppres No.80 tahun 2003”, ungkap Deputi) .............................(Bersambung hal 7)

Desember, Pasar LakessiRampung, Andi Faisal : Prioritaskan Pedagang Lama......................................hal 3

Pemkot Parepare-UNHASGelar KursusKeuangan Daerah.................hal 2

Jakarta, 25 Oktober 2011

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) sosialisasikan Pedoman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah di hadapan Sekretaris Daerah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) se-Sulawesi, Maluku dan Papua, Senin- Rabu (10-12/10/11).

“Saat ini Pedoman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dirasa perlu dan penting untuk disosialisasikan, agar mengerti dan memahami perencanaan pengadaan. Hal ini karena penunjukan langsung pada akhir tahun belanja modal

Lengkapi Siklus Pengadaandengan Rencana Umum Pengadaan

Butuh PartisipasiMasyarakat DorongKeterbukaan InformasiPublik.....................................hal 2

PPID Solusi OptimalkanPeran Humas.........................hal 4

Investment Award 2011untuk 13 Daerah....................hal 5

SUMBANGAN TERBESAR PAD SOLO DARI PASAR TRADISONAL

Volume 1, tahun V / MTAS-CPMU OKTOBER 2011

Volume 1, tahun V / MTAS-CPMU OKTOBER 2011

Pemkot Bakukan ProsedurLayanan Pengaduan.............hal 6

Surakarta, 4 November 2011

Pasar tradisional di Surakarta menyumbang pendapatan asli daerah sebesar Rp. 20,3 miliar untuk 2011. Hartanti, anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Surakarta yang mengurusi bidang ekonomi, mengatakan sumbangan dari pasar tradisional adalah yang terbesar dibanding pos-pos pendapatan lainnya.

“Pendapatan asli daerah terbesar dari pasar tradisional,” ujar dia kepada wartawan di sela pendidikan dan pelatihan pedagang los pasar tradisional, Kamis, 03 November 2011.

Penyumbang besar lainnya antara lain bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak hotel dan restoran. Namun angkanya tidak sebesar dari pasar tradisional. Menurutnya, BPHTB tahun ini ditargetkan Rp. 20 miliar, sedangkan pajak hotel dan restoran Rp. 9,5 miliar. Tahun ini pendapatan asli daerah ditargetkan Rp. 132 miliar.

Sumber setoran dari pasar tradisional antara lain berasal dari retribusi para pedagang, penjualan kios, dan perpanjangan surat hak penempatan.

Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa kehadiran 43 pasar tradisional di Surakarta tidak bisa dianggap remeh karena mampu menyumbang cukup besar.

Selanjutnya para pedagang di pasar tradisional akan mendapat imbal balik berupa revitalisasi pasar, renovasi pasar, dan promosi. “Kalau Rp. 20,3 miliar bisa untuk revitalisasi 2-3 pasar tradisional,” katanya.

Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Surakarta Subagiyo menyebut keberadaan pasar tradisional mendukung perekonomian kota yang berbasis ekonomi kerakyatan. Termasuk di dalamnya sumbangan ke pendapatan asli daerah. “Saat ini dari target Rp. 20,3 miliar sudah bisa tercapai 70 persennya,” katanya.

Dia menyatakan revitalisasi pasar tradisional terus diupayakan agar pasar semakin menarik dikunjungi. Selain itu pedagang dilatih agar mampu menata dagangannya dan memberikan pelayanan yang baik.

Rencananya tahun depan pihaknya akan merevitalisasi Pasar Depok dengan anggaran Rp. 10 miliar, Pasar kliwon anggarannya Rp. 8 miliar, dan menyelesaikan perbaikan Pasar Ngarsopuro dengan kebutuhan dana Rp. 500 juta. “Kemudian revitalisasi Pasar Turisari dengan anggaran dari pusat sebesar Rp 5-6 miliar,” tutur dia. (Sumber : http://www.tempointeraktif.com/)

Sumbangan Terbesar PAD Solo dari Pasar Tradisional..................hal 8

Pemkot Bakukan ProsedurLayanan Pengaduan.............hal 6

HALAMAN 2



HALAMAN 7

BUTUH PARTISIPASI MASYARAKATDORONG KETERBUKAAN INFORMASI

Lengkapi Siklus Pengadaan.................(sambungan dari hal 1)

Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP, Bima Haria Wibisana dalam sambutan pembukaannya. Rencana Umum Pengadaan sendiri merupakan amanat dari Perpres No.54 tahun 2010 Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi “PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing”. Rencana Umum Pengadaan sendiri menjadi kewenangan Pengguna Anggaran (PA). Tidak hanya Rencana Umum Pengadaan, LKPP juga sosialisasikan Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah. “Selama ini harga kendaraan pemerintah lebih mahal dari pada kendaraan pelat hitam”, tegas Direktur Perencanaan Pengadaan RAPBN, Tubagus A. Choesni. Pasal 38 ayat (5) huruf e Perpres No. 54 tahun 2010 berbunyi agar ‘Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat’, LKPP mencoba mengatur pengadaan kendaraan pemerintah agar sesuai dengan amanat tata nilai pengadaan dan memberikan pemahaman kepada K/L/D/I. Setiap bulannya LKPP melakukan negosiasi dengan penyedia kendaraan yang menghasilkan harga acuan tertinggi dan diumumkan di portal pengadaan nasional. Dengan Rencana Umum Pengadaan dan Penunjukan Langsung Kendaraan Pemerintah diharapkan keterlambatan pengadaan yang beimbas pada lambatnya penyerapan akan dapat teratasi. “Diharapkan pengadaan kendaraan pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien”, tambah Choesni. (Sumber : http://www.lkpp.go.id/)

Volume 1, tahun V / MTAS-CPMU OKTOBER 2011Volume 1, tahun V / MTAS-CPMU OKTOBER 2011

Butuh Partisipasi Masyarakat..............(sambungan dari hal 2)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seperti yang diamanatkan UU. PPID merupakan tempat masyarakat memohon informasi publik yang mereka butuhkan.

Hal senada dikemukakan Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) Henny S Widyaningsih. Ia mengemukakan setelah UU Nomor 14 Tahun 2008 diberlakukan pada 2010, namun masih banyak badan publik belum memiliki PPID sebagai tempat mengajukan permohonan informasi publik.

"Dari sekitar 700-an badan, baru 12 persen yang memiliki PPID. Sedangkan Kementerian hampir 100 persen," katanya.

Namun dari seluruh kementerian yang sudah di atas 50 persen menjalankan keterbukaan informasi publ ik adalah Kemenkominfo, Kementerian Keuangan, DPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Mahkamah Agung. (Sumber : http://kominfo.go.id/)

penanaman modal dalam rangka meningkatkan investasi di daerah masing-masing,” tambahnya.

Sejalan dengan Kepala BKPM, Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemberian penghargaan ini diharapkan bisa mendorong provinsi, kabupaten dan kota untuk menggerakkan investasi di daerahnya. “Tak dapat disangkal, investasi merupakan salah satu mesin dari empat mesin perekonomian yang ada. Investasi berandil besar terhadap akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Dan bagi daerah-daerah atau kabupaten dan kota yang sudah jelas berkarya, layak mendapat apresiasi itu,” ujarnya. (Sumber : http://www.menpan.go.id/)

Bogor, 14 Oktober 2011

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika Freddy H Tulung mengatakan, pemerintah membutuhkan partisipasi masyarakat, termasuk mahasiswa dan LSM, dalam mendorong pelaksanaan UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Kami sadari UU Nomor 14 Tahun 2008 yang baru diberlakukan pada 2011 itu hasilnya belum optimal," katanya pada "Focus Group Discussion" yang dihadiri Komisi Informasi Pusat, media, lembaga swadaya masyarakat, dan mahasiswa, di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Pada diskusi bertema "Mendorong Peran Serta Mitra Strategis Dalam Keterbukaan Informasi Publik," tersebut, Freddy mengatakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut mendorong perubahan pola pikir dan tata cara kehidupan bernegara.

"Mengubah pola pikir itu tidak mudah, ada yang cepat menyesuaikan, ada yang tidak. Oleh karena itu, kami butuh peran mitra strategis seperti mahasiswa, LSM, dan lainnya untuk mendorong perubahan itu," ujarnya. Dengan UU itu, pemerintah harus menjadi pelayan bagi masyarakat untuk mengetahui informasi terkait kepentingan publik.

Freddy menjelaskan, pihaknya mendorong sebanyak-banyaknya rakyat untuk mengetahui informasi penyelenggaraan pemerintahaan. Namun, lanjut dia, tidak semua informasi dari kementerian/instansi/badan pemerintah harus diketahui publik.

UU tersebut, ditegaskannya, mengatur kriteria informasi yang boleh diakses masyarakat.

Informasi yang tidak bisa diakses masyarakat, sesuai ketentuan UU Nomor 14 Tahun 2008 antara lain yang tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara, tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan tidak merugikan kepentingan hubungan luar negeri. Sayangnya, diakui dia, belum semua instansi/badan pemerintah memiliki ....................................(Bersambung hal 7)

Parepare, 28 September 2011

Pemerintah Kota Parepare dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Hasanuddin Makassar menggelar Kursus Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2011 di Hotel Edotel Parepare, Jumat-Selasa (23-27/9). Acara tersebut dibuka Asisten III Muchtar Maming mewakili Plt Wali Kota Parepare H Sjamsu Alam pada hari Kamis (22/9).

Kursus tersebut diperuntukkan bagi aparatur pembantu bendahara atau yang terkait dalam administrasi keuangan di lingkup unit kerja SKPD masing-masing peserta. Selama pelatihan mereka dilatih menyusun anggaran berbasis kinerja sampai pada tahapan pelaporan pertanggungjawaban dan penatausahaan akuntansi.

“Mereka dilatih secara mendetail seperti apa penganggaran dan administrasi keuangan itu, tujuannya apa, capaian penganggaran seperti apa (kinerja), dan pengelolaannya seperti apa,” jelas Kepala Sub Bagian Anggaran Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota (Setdako) Parepare.

Pemateri dari Unhas antara lain Prof Dr Hj Siti Haerani, M.Si (mewakili Ketua LPPM Unhas Prof Hafied Cangara, Prof Karim, Syamsuddin, SE., M.Si, AK, Dra Aini Indrijawati, M.Si, Ak., Dr Hj Mediaty, SE., M.Si., dan Dra Hj Haliah, M.Si., Ak.

Mereka antara lain membawakan materi pengantar dan macam serta bentuk laporan keuangan pemda, anggaran basis kinerja, pencatatan transaksi dengan akun dan persamaan dasar akuntansi dan siklus akuntansi di SKPD, penyusunan laporan keuangan SKPD, penggabungan laporan keuangan SKPD dan SKPKD, dan disertai latihan penyusunan masing-masing materi tersebut.

Sedianya, kursus tersebut dilangsungkan selama 10 hari. Namun, berhubung para pemateri dari Unhas meminta agar kegiatan dipadatkan maka kursus tersebut dilangsungkan enam hari. Sebagai konsekuensinya, para peserta harus merelakan hari libur reguler Sabtu dan Minggu untuk tetap menerima materi.(Sumber : http://www.pareparekota.go.id/)

PEMKOT PAREPARE-UNHAS GELAR KURSUS KEUANGAN DAERAH

Walikota Cimahi Masuk........................(sambungan dari hal 5)

industri kreatif berbasis teknologi sebagai upaya merebut peluang tingkat nasional/regional yang berlandaskan modal SDM untuk menjawab tantangan keterbatasan Sumber Daya Alam. Dan Strategi Ketiga adalah Manajemen Aset, yang dilancarkan terutama di Kawasan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan pelaksanaan ketiga strategi tersebut mengantarkan Itoc sebagai salah satu jawara The Best Local Government Leaders 2011 versi majalah SWA.

Berikut ini adalah Pemimpin-pemimpin Daerah yang masuk dalam jajaran 10-Besar Indonesia Best Local Government Leaders 2011 yaitu : Walikota Solo Joko Widodo (Score : 84,28, Peringkat-I), Bupati Jepara Hendro Martojo (Score :80,98, Peringkat 2), Walikota Yogyakarta Herry Zudianto (Score : 80,55, Peringkat 3), Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib (Score 80,31, Peringkat 4) Walikoota Surabaya Tri Rismaharini (Score: 80,17, Peringkat 5), Bupati Purbalingga Heru Jatmoko (Score: 79,57, Peringkat 6), Walikota Semarang Soemarmo Hadi Saputro (Score: 79,51, Peringkat 7), Walikota Cimahi Itoc Tochija (score : 77,41, Peringkat 8), Walikota Batam Ahmad Dahlan (Score 77,32, Peringkat 9) dan Walikota Bandung Dada Rosada (Score: 75,68, Peringkat 10). (Sumber : http://www.cimahikota.go.id/)

Pemahaman SKPD...............................(sambungan dari hal 5) PPID diharapkan dapat diterima pimpinan SKPD, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan baik serta jauh dari masalah.

Selain Sragen, sehari sebelumnya rombongan case studi PPID Kota Parepare melakukan kunjungan kerja di Kota Surakarta. Selain itu, rombongan case studi PPID Kota Parepare juga melakukan peninjauan langsung sekretariat PPID kedua daerah.

Di Surakarta, rombongan case studi PPID Kota Parepare diterima Kadis Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Surakarta. Sama Sragen, Pemerintah Kota Surakarta juga menyatakan menaruh perhatian besar terhadap persoalan UU KIP, lebih khusus PPID. Surakarta merupakan satu dari lima daerah di Indonesia yang lebih awal membentuk PPID.

Guna efektifnya pelaksanaan tugas-tugas PPID utama yang dijabat Kadis Kominfo, selain membentuk PPID melalui Surat Keputusan Walikota Surakarta, Pemerintah Kota Surakarta juga membentuk Tim Uji Konsekuensi Terhadap informasi yang dikecualikan Pemerintah Kota Surakarta. Tim ini diketuai Sekretaris Daerah Kota Surakarta dan melibatkan Wakil Wali Kota Surakarta sebagai pengarah. Sementara anggota terdiri dari seluruh pimpinan SKPD, kepala kantor serta kepala bagian sekretariat daerah. (Sumber : http://www.pareparekota.go.id/)

Investment Award 2011........................(sambungan dari hal 5) Pemberian penghargaan yang bersifat tahunan ini sudah dimulai tahun 2010 diarahkan untuk meningkatkan perekonomian di daerah, yang diharapkan akan mendongkrak perekonomian nasional. Untuk itu, Kepala BKPM mengajak seluruh daerah untuk aktif mempromosikan potensi daerahnya secara lebih fokus, dan memberikan pelayanan terbaiknya. “Kami berharap, dengan adanya Investment Award ini dapat memotivasi daerah lainnya untuk melakukan perbaikan iklim dan layanan

HALAMAN 6



HALAMAN 3

PEMAHAMAN SKPD, KUNCI IMPLEMENTASI UU KIP

DESEMBER, PASAR LAKESSI RAMPUNGANDI FAISAL : PRIORITASKAN PEDAGANG LAMA

Parepare, 27 September 2011

Revitalisasi Pasar Lakessi, Kota Parepare, dijadwalkan rampung pada Desember, tahun ini. Mengenai sosialisasi harga, kemungkinan dilakukan pada pekan ketiga Oktober.

Hal itu disampaikan Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkot Parepare, Ir Andi Faisal Sapada, Rabu, 14 September. “Proses pemindahan baru akan dilakukan awal Desember mendatang. Tentu saja, sebelumnya akan dilakukan sosialisasi harga dan pengundian siapa yang akan menempati lapak-lapak. Pastinya pedagang lama akan diprioritaskan,” sebutnya.

Andi Faisal juga mengatakan, sebenarnya dari pihak pemkot telah menetapkan harga. Namun semua baru bisa ditetapkan setelah ada kesepakatan dengan para pedagang. “Harga masing-masin lapak bervariasi, disesuaikan luas lokasinya. Untuk sementara, harganya sekira Rp. 4 juta sampai Rp. 6 juta,” tambahnya.

Berbeda dengan Andi Faisal, Ketua Kerukunan Keluarga Pasar (KKP), Salam Latief, mengemukakan kekecewaannya. Katanya, mereka sudah capek mendengar janji-janji pemerintah. Selain alasan penurunan hasil pendapatan yang drastis, juga kondisi pedagang di tempat lama sangat memperihatinkan.

“Tempat yang sekarang sudah tidak kondusif lagi. Pedagang di sekitar tanggul seringkali dihantam ombak. Mudah-mudahan janji perampungan Desember nanti bisa dibuktikan,” tandasnya.

Salam juga mengemukakan ketidakyakinannya Pasar Lakessi rampung Desember mendatang. Menurutnya, pemindahan tidak mungkin semudah itu. dirinya yakin, sebentar lagi akan terkendala pada persoalan administrasi.

“Setelah bertahun-tahun kami terbengkalai karena terjadinya tarik ulur eksekutif-legislatif, menjadi sangat sulit untuk memercayai mereka. Saya juga sudah menyampaikan bahwa jika suatu saat kemarahan pedagang tidak lagi bisa diredam, saya tidak akan bertanggung jawab,” ucapnya. (Sumber : http://beta.fajar.co.id/)

TO EMPOWER LOCAL GOVERNMENT IN IMPLEMENTING URBAN DEVELOPMENT

R E P U B L I C O F I N D O N E S I AM I N I S T R Y O F P U B L I C W O R K S

D I R E C T O R A T E G E N E R A L O F H U M A N S E T T L E M E N T SU R B A N S E C T O R D E V E L O P M E N T R E F O R M P R O J E C T

Sampaikan Kritik dan Saran atau Keluhan Mengenai Program USDRP

secara online melalui Website USDRP :

0813 8 813 2 333Kirim SMS ke nomor :


Sragen, 26 September 2011

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi Keberhasilan pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di badan publik pemerintah daerah ditentukan sejauhmana komitmen dan pemahaman SKPD terhadap UU ini. Tanpa pemahaman dan dukungan SKPD, implementasi UU KIP di daerah sulit terwujud dengan baik.

Penegasan ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkim) Kabupaten Sragen, Tasripin, SH, MH, di kantornya, Jumat pekan lalu, saat menerima rombongan case study Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Parepare yang dipimpin Kabag Humas, Aswadi Talib.

Menurut Tasripin, persoalan pemahaman UU KIP di Kota Sragen menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Sragen. Karena itu, selain intens melakukan sosialisasi, pemerintah setempat juga memprogramkan bimbingan teknis kepada staf dan pejabat yang ditunjuk menjadi PPID di setiap satuan kerja. Program ini diharapkan rampung 2012 tahun depan.

Berbeda Parepare, PPID Kabupaten Sragen dibentuk hingga ke tingkat desa, dan sifatnya mandiri. Tugas-tugas dokumentasi dan pelayanan informasi sepenuhnya dilaksaanakan PPID di unit kerja. Sementara tugas PPID utama, dalam hal ini Kadis Dishubkim lebih bersifat koodinasi dan supervisi. “Kalau ada persoalan yang mereka tidak bisa tangani, baru ke PPID utama,” katanya.

Dalam kesempatan ini, Kabag Humas Pemda Parepare, Aswadi Talib, mengatakan, kendala keterbatasan pemahaman terhadap UU KIP juga dialami Parepare. Karena itu, tambahnya, pemerintah daerah dalam hal ini Bagian Humas berencana menyelenggarakan sosialisasi UU KIP.

Sosialisasi ini diharapkan diikuti seluruh pimpinan SKPD termasuk lurah dan tidak diwakilkan kepada staf. Melalui sosialisasi dimaksud, subtansi UU KIP dan

Cimahi, 22 September 2011

Walikota Cimahi, Ir. HM. Itoc Tochija, MM kembali masuk dalam jajaran Best Local Government Leaders Tahun 2011 versi Majalah SWA. Melalui penilaian Juri yang terdiri dari Firmanzah, Ph.D (Dekan Fakultas ekonomi UI), Dr. Budi W Soetjipto (IPMI), Dr. Tanri Abeng, MBA (Global Leadership), Abdul Gani (PT. Garuda Indonesia, Tbk) dan Prof. Dr. M. Ryass Rasyid (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden) Walikota Cimahi mendapatkan peringkat ke-8 dengan score 77,41, naik satu peringkat dari tahun sebelumnya yang mendapatkan peringkat ke-9 CEO Daerah terbaik 2010 versi majalah SWA.

Pemilihan ini berangkat dari keinginan untuk mencari para pemimpin daerah terbaik dalam menerapkan kepemimpinan yang modern, melakukan terobosan, inovatif dan kreatif untuk memajukan daerahnya, serta mengeluarkan kebijakan yang probisnis dan proinvestasi.

Aspek penilaian dari pemilihan Indonesia Best Local Government Leaders ini meliputi perumusan masalah dan tantangan, perumusan strategi dan terobosan, penerapan/Implementasi Strategi dan terobosan, Kemajuan dan hasil yang dicapai serta Program Unggulan masing-masing daerah.

Adapun yang menjadi program unggulan yang diusung oleh Walikota Cimahi dalam penilaian ini adalah Peningkatan kualitas dan kuantitas Puskesmas, Memfasilitasi Pembentukan CCA (Cimahi Creative Ascociation), Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Pengembangan Industri Kreatif berbasis telematika. Untuk mewujudkan Program-program unggulan ini Walikota Cimahi mengusung tiga strategi. Pertama, strategi rekayasas sosial, yaitu pemberdayaan masyarakat agar bersama pemerintah memiliki rasa kebersamaan dan tanggung jawab untuk memangun kota menuju Better City, Better Life. Khususnya, dalam peningkatan derajat pendidikan, kesehatan dan ketahanan ekonomi keluarga.

Strategi Kedua, pengembangan sistem inovasi daerah, yaitu pengembangan

WALIKOTA CIMAHI MASUK DALAMJAJARAN INDONESIA BEST LOCAL

GOVERNMENT LEADER 2011

HALAMAN 4



HALAMAN 5

Kepala BKPM Gita Wiryawan mengatakan, pemberian penghargaan ini merupakan upaya pemerintah untuk lebih mendorong daerah dalam memberikan pelayanan terbaiknya di bidang penanaman modal. Pasalnya, daerah memiliki peran sangat penting dan strategis dalam peningkatan investasi di daerah masing-masing. “Apresiasi ini layak diberikan, mengingat kesulitan dan tantangan di setiap daerah berbeda-beda, sehingga pendekatannya untuk perbaikan iklim investasi juga berbeda. Semua ini memerlukan kerja keras dan komitmen kuat pimpinan daerah,” ujarnya, Rabu (12/10).....................(Bersambung hal 7)

Bangka, 23 September 2011

Hubungan masyarakat (Humas), merupakan seni persuasi untuk mempengaruhi publ ik sasaran. Kemampuan untuk mempengaruhi keputusan publik yang berpengaruh merupakan suatu fungsi dari kemampuan lembaga untuk menangani informasi. Selanjutnya, hal itu digabungkan dengan penampilan organisasi yang berkualitas.

Penelitian secara nasional menunjukan semua humas pemerintah, baik pada kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah baru sekitar 17,3 persen peran humas layak secara minimal. Sisanya bisa disebut tidak layak.

Padahal peran Humas cukup penting di tengah tuntutan tugas, dan peran memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakat. Ketersediaan berbagai media untuk berkomunikasi dengan publik, seperti majalah dan panel foto, atau radio dan forum konsultasi. Tetapi, posisi Humas yang berada pada struktur organisasi level menengah membuat bagian ini tidak dapat bergerak terlalu bebas di dalam menjalankan aktifitasnya.

Rantai birokrasi yang cukup panjang ini kemudian menjadikan Bagian Humas terkendala di dalam perannya baik sebagai penyampai informasi kepada masyarakat. Termasuk, sebagai pengumpul dan pengolah informasi sebelum dikonsumsi khalayak.

Menurut Kabag Humas Setda Bangka Selatan, Mulyono, mengungkapkan bagi pemerintah daerah khususnya kabupaten, ada enam poin perlu diperhatikan antara lain; lemahnya kehumasan dan pengelolaan informasi menyebabkan citra pemerintah menjadi rendah di mata masyarakat, kurang peka dan lemahnya koordinasi antara bagian humas dengan tiap SKPD.

Kebijakan pemerintah seringkali tidak tersosialisasi hingga muncul persepsi keliru dari masyarakat, sisi lain informasi media massa cenderung melihat kelemahan pemerintah lebih dominan

hingga opini masyarakat cenderung negatif, SKPD lebih mencari popularitas sendiri atau tidak mempublikasi sama sekali.

Kepala SKPD lebih memilih koordinasi dengan Kepala daerah, Sekda, tetapi faktanya kesibukan cukup padat membuat kepala daerah, sekda tidak mampu menampung dan mengolah informasi untuk dipublikasikan apalagi ada bagian humas menangani bagian ini. Dan terakhir kepala SKPD segan berkomunikasi dengan bagian humas karena merasa eselonnya lebih tinggi.

"Dengan latarbelakang ini, kita berharap akan meningkatkan peran humas, dengan keluarkan Permendagri No 35 Tahun 2010, tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah," ulas Mulyono, Kamis (8/9/2011).

Menurut dia, Permendagri ini mengamanatkan kerjasama Kabag Humas Setda selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pusat dengan seluruh sekretaris SKPD se Kabupaten, kecamatan sebagai PPID pembantu.

"Informasi publik hanya dapat diberikan setelah dikoordinasikan, diverifikasikan oleh Kabag Humas selaku PPID pusat. PPID pembantu berhak dan wajib memberikan informasi ke PPID pusat, baik diminta maupun atas inisiatif sendiri, selanjutnya PPID pusat akan menyampaikan ke Bupati," kata Mulyono.

Sebagai tindaklanjut Permendagri tersebut, Bupati Bangka Selatan, H Jamro, telah menerbitkan Surat Keputusan nomor: 188.45/236/V/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 tentang penunjukan PPID di lingkungan Pemkab Bangka Selatan.

"Terbitnya SK ini, maka Pemkab Basel resmi memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Saat ini bagian Humas sedang merumuskan Standar Operating Prosedure (SOP) tentang tatacara memperoleh informasi dari bagian humas. Kita berharap PPID salah satu instrumen mengoptimalisasi peran H u m a s , " p u n g k a s n y a . ( S u m b e r : http://bangka.tribunnews.com/)

INVESTMENT AWARD 2011 UNTUK 13 DAERAH

Jakarta, 13 Oktober 2011

Sebanyak 13 daerah menerima Investment Regional Award 2011 dari Badan Penanaman Koordinasi Modal (BKPM) karena dinilai sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk kepentingan penanaman modal. Penerima penghargaan dimaksud terdiri dari tujuh provinsi, tiga kabupaten dan tiga kota mendapat.

Ketujuh provinsi tersebut adalah Aceh, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Sumatera Barat. Untuk kabupaten, penghargaan diberikan kepada Rokan Hulu – Riau (Peringkat I), Indragiri Hulu – Riau (Peringkat II) dan Ogan Komering Ilir – Sumatera Selatan (Peringkat III). Sedangkan ketiga kotamadya, penghargaan dari BKPM itu diraih Pare-pare – Sulawesi Selatan (Peringkat I), Dumai – Riau (peringkat II) dan Surakarta – Jawa Tengah (Peringkat III).

Untuk tingkat provinsi, seleksi diikuti oleh 26 pemerintah provinsi, tetapi hanya 10 yang lolos, dan 7 provinsi di antaranya mendapat penghargaan. Sedangkan, untuk kabupaten dan kota, tercatat 265 PTSP terkait bidang penanaman modal, yakni 229 kabupaten, dan 36 kota.

Dari jumlah tersebut terdapat 20 kabupaten sebagai nominee, yaitu Banjar (Kalimantan Selatan), Bekasi (Jawa Barat), Bintan (Kepulauan Riau), Bireuen (Aceh), Dhamasraya (Sumatera Barat), Gorontalo (Gorontalo), Grobogan (Jawa Tengah), Ingragiri Hulu (Riau), Kebumen (Jawa Tengah), Lamongan (Jawa Timur), Mukomuko (Bengkulu), Ogan Komering Ilir (Sumatera Selatan), Pacitan (Jawa Timur), Padang Pariaman (Sumatera Barat), Pasaman (Suamtera Barat), Rokan Hulu (Riau), Pontianak (Kalaimantan Barat), Probolinggo (Jawa Timut), Samosir (Sumatera Utara), Sukoharjo (Jawa Tengah).

Sedangkan 10 kota nominee adalah Bekasi (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur), Bontang (Kalimantan Timur), Depok (Jawa Barat), Dumai (Riau), Pare-pare (Sulawesi Selatan), Pasuruan (Jawa Timur), Singkawang (Kalimantan Barat).

Kota Cimahi

Kota Palopo

Kota Parepare

Kota Palangkaraya

Kota Sawahlunto

Kota Banda Aceh

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kabupaten Parigi Moutong

Kabupaten Barru

www.cimahikota.go.id

www.palopokota.go.id

www.pareparekota.go.id

www.palangkaraya.go.id

www.sawahlunto.go.id

www.bandaacehkota.go.id

www.sidenrengrappangkab.go.id

www.parigimoutongkab.go.id

www.barru.go.id

DAFTAR ALAMAT WEBSITEKABUPATEN/KOTA PESERTA USDRP

PPID SOLUSI MENGOPTIMALKAN PERAN HUMAS


urban sector development reform project...

Documents