UNIFIKASI HUKUM KEBIASAAN INTERNASIONAL MENGENAI DOCUMENTARY CREDIT DI DALAM UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDIT 600

TAHUN 2007

Oleh:

CHITRA M. LESTARI

05020051Y

Latar Belakang

Perdagangan Internasional

Revolusi informasi dan transportasi

Interdependensi kebutuhan

Liberalisasi ekonomi

Pembayaran Transaksi Pembayaran Internasional

cash in advance

open account

Documentary Collection

Documentary Credit

Pokok Permasalahan

Bagaimana perkembangan hukum perdagangan internasional dan Documentary Credit?

Bagaimana hukum internasional mengatur sistem pembayaran transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan Documentary Credit?

Bagaimana implementasi dan keberlakuan pengaturan hukum kebiasaan internasional mengenai penggunaan Documentary Credit di dalam UCP Indonesia?

Perkembangan Documentary Credit

Pada awal perkembangannya (Mediaeval Lex Mercatoria)Self Regulating dengan hukum kebiasaan→“Merchant’s credit”

Lex Mercatoriahukum kebiasaan internasional diresepsi atau dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara

→ Bankers Commercial Credit” (L/C) New Lex Mercatoria

unifikasi hukum perdagangan internasional secara global → Documentary Credit atau biasa disebut Letter of Credit (L/C).

Pengaturan Documentary Credit di Dalam Hukum Internasional Sumber Hukum Internasional

Perjanjian Internasional

Prinsip Hukum Umum

Keputusan Pengadilan dan Pendapat Para Sarjana Terkemuka di Dunia

Kebiasaan Internasional

Definisi Kebiasaan Internasional (Customary International Law) Mochtar Kusumaatmadja

Unsur material Unsur psikologis

Francesco ParisiPraktek yang muncul diluar batasan dari hukum, yang mana baik individu maupun lembaga secara spontan mengikutinya di dalam interaksi mereka sama lain yang disebabkan adanya rasa kewajiban secara hukum kebiasaan ≠ Hukum kebiasaan

Definisi Kebiasaan Internasional (Customary International Law) Boer Mauna

Praktek-praktek negara-negara melalui sikap dan tindakan yang diambilnya melalui suatu kebijaksanaan dan kebijaksanaan tersebut diikuti oleh negara-negara lain dan dilakukan berkali-kali serta tanpa adanya protes atau tantangan dari pihak lain

Starke Adat Istiadat, adalah kebiasaan yang belum memperoleh pengesahan hukum dan mungkin bertentangan satu sama lain Kebiasaan, harus terunifikasi dan berkesesuaian

Ciri-Ciri Hukum Kebiasaan Internasional Material

tindakan yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama, dalam waktu yang lama tanpa adanya protes atau tantangan dari pihak lain

PsikologisDiterima sebagai hukum oleh masyarakat internasional yang berhubungan dengan hukum internasional

UnifikasiTerunifikasi dan berkesesuaian

Documentary Credit

Documentary Credit atau Letter of Credit (L/C) atau Surat Hutang adalah suatu dokumen keuangan yang dikeluarkan oleh bank yang menyatakan komitmennya kepada seseorang (pemasok/eksportir/penjual) untuk mebayarkan sejumlah uang tertentu atas nama pembeli atau importer dengan ketentuan pemasok, eksportir atau penjual memenuhi persyaratan dari kondisi tertentu.

Uniform Customs and Parctice for Documentary Credit No. 600 (UCP 600) tahun 2007 Merupakan unifikasi hukum kebiasaan

internasional mengenai Documentary Credit Dibuat oleh International Chamber of

Commerce Pertama kali diterbitkan tahun 1933 dengan

nama Uniform Customs and Practice for Documentary Credit (UCP) ICC Publication No. 82

Subyek UCP 600

Yang menjadi subjek berlakunya UCP adalah para pihak di dalam Documentary Credit yang menundukkan diri kepada UCP 600, sesuai ketentuan Artikel 1 UCP 600

“The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 2007 Revision, ICC Publication no. 600 ("UCP") are rules that apply to any Documentary Credit ("credit") (including, to the extent to which they may be applicable, any standby letter of credit) when the text of the credit expressly indicates that it is subject to these rules. They are binding on all parties thereto unless expressly modified or excluded by the credit.”

Prinsip-Prinsip Utama UCP 600

Prinsip independensiArticle 3 UCP 600 huruf a:“A credit by its nature is a separate transaction from the sale or other contract on which it may be based. Banks are in no way concerned with or bound by such contract, even if any reference whatsoever to it is included in the credit. Consequently, the undertaking of a bank to honour, to negotiate or to fulfil any other obligation under the credit is not subject to claims or defences by the applicant resulting from its relationships with the issuing bank or the beneficiary”

Prinsip-Prinsip Utama UCP 600

Prinsip bank hanya terkait dengan dokumen.

Artikel 5 UCP 600:

“Banks deal with documents and not with goods, services or performance to which the documents may relate

Doktrin Kesesuaian Mutlak

Kelebihan UCP

Ketentuan mengenai UCP dapat digunakan bersama-sama dengan hukum nasional dalam pelaksanaan suatu pembayaran transaksi perdagangan internasional yang menggunakan Documentary Credit.

UCP sebagai kompilasi atau unifikasi kebiasaan-kebiaasaan internasional mempermudah pemahaman dan kesepakatan pelaku perdagangan internasional ,

Kekurangan UCP

Kekuatan Mengikat UCP 600

Pengaturan mengenai teknis

Penyelesaian sengketa

Pengaturan mengenai penipuan (fraud)

Ketentuan Penggunaan Documentary Credit

Peraturan Pemerintah No. I Tahun 1982 tanggal 16 Januari 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa

Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No. 26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 tentang Uniforms Customs and Practice for Documentary Credits (UCP) 1993 Revision- International Chamber of Commerce (ICC) Publication No. 500 yang

Peraturan Bank Indonesia No. 5/11/PBI/2003 tanggal 23 Juni 2003 tentang Pembayaran Transaksi Impor

Kasus Pembelian mesin Flo-Ice antara Koperasi Pegawai PT. Asabri (PERSERO) dan Inham Refrigeration, B.V.

Putusan No.: I25 PK/Pdt/2006 Para Pihak Penggugat

Koperasi Pegawai PT. Asabri (PERSERO), sebuah badan hukum Indonesia selaku importer/pembeli/Applicant atas mesin Flo-Ice yang diproduksi oleh Inham Refrigeration

Tergugat

Inham Refrigeration, B.V, sebuah badan hukum Belanda yang memproduksi mesin Flo-Ice yang menjadi objek sengketa selaku Beneficiary

Bank Dagang Negara Cabang Plaza Indonesia, selaku Issuing bank dari Apllicant yang menerbitkan Letter of Credit (L/C) No.006/009/2240 tanggal 8 September 1997

Algemene Bank Netherland-AMRO (ABN-AMRO) Bank Koresponden atau Advising Bank Issuing Bank di Belanda

Ringkasan Kasus

Penggugat membeli 6 unit mesin pembuat es Flo-Ice dari Tergugat I untuk keperluan pembekuan dan pengawetan ikan Penggugat. Setelah diuji coba di Indonesia, ternyata mesin Flo-Ice tidak memenuhi standar dan kualifikasi sebagaimana yang diharapkan Penggugat dan sebagaimana dijanjikan oleh

Pengugat mengajukan pembatalan perjanjian atas dasar wanprestasi kepada pengadilan negeri Jakarta Pusat, dan meminta pemblokiran atas L/C yang telah diterbitkan untuk menghindari pencairan L/C oleh Tergugat. Sekaligus mengajukan permohonan pembatalan atas L/C yang telah diterbitkan

Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Mengabulkan gugatan penggugat Pengadilan Tinggi Jakarta

Mengabulkan banding tergugat, membatalkan putusan PN Jak Pus

Mahkamah Agung

Menolak Kasasi, menguatkan putusan PT Jakarta

Analisa

Turut Tergugat I & II bukan sebagai pihak

Artikel 4 UCP 600: Documentary Credit atau L/C adalah perjanjian yang terpisah dari perjanjian induk

Bank Hanya Berurusan Dengan Dokumen

Artikel 5 UCP 600 Turut Tergugat I hanya berurusan dengan dokumen, bukan dengan barang, jasa atau performa pelaksanaan yang mungkin berhubungan dengan Kontrak Induk

Artikel 4 UCP 600: pembatalan perjanjian induk tidak semerta-merta membatalkan Documentary Credit

Kesimpulan

Documentary Credit masih merupakan metode pembayaran transaksi bisnis internasional yang dianggap paling aman dan paling banyak digunakan di dalam transaksi bisnis internasional

Hadirnya Uniform Custom and Practice for Documentary Credit (UCP) sebagai suatu kompilasi hukum kebiasaan internasional mengenai Documentary Credit dapat memberikan suatu keseragaman di dalam praktek-praktek kebiasaan tersebut sehingga dapat menghindari adanya perbedaan persepsi

Di Indonesia belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang khusus mengatur masalah penggunaan Documentary Credit

Saran

Perlu dinyatakan di dalam ketentuan UCP apabila suatu Documentary Credit tidak ingin menggunakan ketentuan UCP maka di dalam Documentary Credit sebaiknya dinyatakan demikian.

pengaturan mengenai pengaturan mengenai teknis, pilihan hukum, pilihan forum di dalam penyelesaian sengketa dan pengaturan mengenai penipuan (fraud)

Di Indonesia masih perlu dibuat suatu ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah penggunaan Documentary Credit