transportasi truk odol indonesia dan ......terima kasih terima kasih 9 rencana aksi penanganan odol...
TRANSCRIPT
KEMENTERIAN PERDAGANGAN
TRANSPORTASI TRUK ODOL INDONESIA DAN INTERAKSI EKONOMI
Salatiga, 13 Januari 2020
Disampaikan pada Seminar Nasional “TRANSPORTASI TRUK ODOL (OVER DIMENSION AND OVER LOAD) DAN INTERAKSI EKONOMI”
LOGISTICS PERFORMANCE INDEX
2Sumber : The World Bank, 2018
PERBANDINGAN BIAYA LOGISTIK DAN PDB
(DATA TAHUN 2018)
3
24% PDB20% PDB
15% PDB 14% PDB 13% PDB9% PDB
8% PDB
Biaya Logistik Tinggi
Ketersediaan Bapokting sulit dicapai
Disparitas Harga Meningkat
Sumber : Frost and Sullivan, 2016
PERBANDINGAN MODA TRANSPORTASI
4
Distribusi barang saat ini masih didominasi oleh angkutan darat menggunakan truksebesar 90% dan diikuti oleh moda transportasi lainnya. keunggulan menggunakanmoda truk adalah aksesibilitas, cepat dan responsive.
OVER DIMENSI OVER LOADING (ODOL)
5
OVERDIMENSI
Suatu kondisi dimana dimensipengangkut kendaraan tidak sesuaidengan standar produksi pabrik(modifikasi)
OVERLOADING
Suatu kondisi dimana kendaraan yangmengangkut muatan yang melebihibatas beban yang ditetapkan
PERMASALAHAN DAN DAMPAK ODOL
6
a. Masih banyak ditemukan truk yang beroperasi mengangkut muatan dengan ukuranmelebihi ukuran yang ditentukan;
b. Masih ditemukan ketidaksesuaian antara fisik kendaraan bermotor dengan dokumenseperti Sertifikasi Registrasi Uji Tipe (SRUT) atau Buku Uji, serta masih ditemukan bukuKIR palsu;
c. Penindakan hukum terkait pelanggaran modifikasi kendaraan masih lemah
PERMASALAHAN OVERDIMENSI
PERMASALAHAN OVERLOADINGa. Pelanggaran muatan dengan muatan lebih dari 100% dari yang diizinkan atau rata–rata
dari kendaraan 2 sumbu, 3 sumbu atau lebih adalah berkisaran pada 20 ton per sumbu;b. Denda yang diberikan oleh pengadilan bukan merupakan denda maksimal;c. Isu yang berkembang terkait overloading adalah dilakukan oleh Pemilik Barang, bukan oleh
Transporter
1. Kerugian negara mencapai Rp 43 triliun untuk perbaikan jalan tol dan arteri akibatdilewati truk-truk ODOL.
2. Menghambat arus kendaraan serta dapat menimbulkan kecelakaan, akibat jumlahmuatan yang berlebih sehingga kecepatan tidak optimal.
DAMPAK ODOL
USULAN PENANGANAN ODOL
7
1. Penyesuaian regulasi terkait dengan pemeriksaan/pengecekan kesesuaianfisik kendaraan bermotor dan pengujian berkala kendaraan bermotor, sertapenyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraan bermotor.
2. Pembinaan kepada asosiasi industri untuk tidak menggunakan kendaraanODOL dalam distribusi barang
3. Penertiban kendaraan ODOL dengan melakukan operasi penertiban olehpihak berwenang di jalur yang dilalui kendaraan angkutan barang.
4. Penggunaan jembatan timbang bagi kendaraan yang terindikasi ODOL,dengan mewajibkan kendaraan tersebut untuk melewati jembatan timbang.
5. Pengembangan sistem transportasi multimoda dalam pendistribusian barang,melalui penggabungan moda transportasi truk dengan moda transportasilainnya.
6. Penegakan hukum yang tegas dengan menindak sesuai dengan peraturan.
RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL TERKAIT
KEMENDAG TAHUN 2019 - 2021
8
NO KEGIATANTARGET REALISASI
2019 2020 2021 2019C. PENANGANAN OVER LOADING3 a. Melakukan kajian
Presentase Besaran BiayaTransportasi terhadapharga barang pokok,barang penting danbarang lainnya
PelaksanaanKajian
Kajian danPenetapan, Sosialisasi dan Implementasi
Implementasi dan Evaluasi
Proses PelaksanaanKajian(berkoordinasidengan pusatkebijakanperdagangandalam negeri, akan dilakukan th2020, kapuskebijakan dalam
Kementerian Perdagangan mendukung rencana aksi penanganan ODOL yangsalah satunya adalah melakukan Kajian Presentase Besaran Biaya TransportasiTerhadap Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
Kajian tersebut akan dilakukan oleh Pusat Kajian Perdagangan Dalam NegeriKementerian Perdagangan.
TERIMA KASIH
TERIMA KASIH
9
RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL
TAHUN 2019 - 2021
10
NO KEGIATANTARGET REALISASI
2019 2020 2021 2019A. PENANGANAN OVER DIMENSI1 REGULASI :
a. Pembuatan Perdirjen tentang SOP :1) Pemeriksaan/Pengecekan kesesuaian Fisik
Kendaraan Bermotor dan Pengisian Hasil Uji (BAP) oleh BPTD;
2) Pengawasan SRUT;
a. Penetapan
Oktober 2019
a. Sosialisasi
Implementasidan evaluasi 25 BPTD
Implementasi dan evaluasi 25 BPTD
Sudah Disusun Konsep Peraturan Direktur Jenderal dan sudah dilakukan pembahasan internal(bulan November penetapan bulan November)
a. Kebijakan normalisasi dan modifikasi kendaraan bermotor
Penetapan di bulan Desember
Sosialisasi, implementasi dan evaluasi
Implementasi Sudah dilakukan FGD(menyusun konsep prosedur SOP (perdirjen tentang normalisasi dan modifikasi), Dijadwalkan bulan desember)
a. Melakukan Perubahan SE Dirjen sesuai perkembangan Teknologi tentang JBI, JBKI dan MST
a. Penetapan
Oktober 2019
a. Sosialisasi
Implementasidan evaluasi
Implementasi dan evaluasi
Sudah dilakukan KajianTeknis dan akandilakukan pembahasanpada 30 Oktober(dijadwalkan di awalNovember untuk rapat)
a. Melakukan Review PM tentang Pengujian BerkalaKendaraan Bermotor meliputi :
Akreditasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor, Kompetensi bagi penguji berkala kendaraan bermotor, Kalibrasi Peralatan pengujian kendaraan bermotor.
Penetapan & SosialisasiBulan November
Implementasi & Evaluasi
Implementasi dan evaluasi
Tahap Sosialisasi(
RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL
TAHUN 2019 - 2021
11
NO KEGIATANTARGET REALISASI
2019 2020 2021 2019
2PELAKSANAAN :a. Melakukan Bimbingan Teknis Uji Tipe Fisik dan
Penelitian Rancang Bangun KendaraanBermotor kepada APM dan Karoseri
2 kali 4 kali 6 kali Sudah Dilaksanakan(pelaksanaan bimtek APM di semrang, karoseri Yogyakarta, thun 2020 2x
a. Digitalisasi Desain Rancang Bangun Kendaraan Bermotor
Pembuatan sistem digitalisasi
Sosialisasi, Implementasi dan evaluasi
Implementasi dan evaluasi
Tahap Perencanaan Awal (akan dionlinekan seperti SRUT, Pelaksanaan di tahun depan)
a. Melakukan Bimbingan Teknis Pemeriksaan Kesesuaian Fisik Kendaraan Bermotor Terhadap Pengesahan Rancang Bangun Kendaraan Bermotor oleh BPTD
16 BPTD 25 BPTD dan evaluasi
25 BPTDImplementasi dan Evaluasi
Akan Dilaksanakan 30 Oktober 2019 di Bogor, 16 BPTD yg sudah mealkukan inspeksi
a. Pembentukan, Pelaksanaan TIM Inspeksi & Gakum SUT dan SRUT di APM, Karoseri , Dealler dan Unit PKB
34 Provinsi Evaluasi Evaluasi Tahap PembahasanInternal (1 februari2020 knd yang odol tdkboleh menyeberang di pelabuhan ASDP, SK TIM sedng di revisi, TOL 1 januari 2020)
a. Penerapan RFID Sebagai Akta Kelahiran Pada Kendaraan Bermotor Baru
Sosialisasi Implementasi& Evaluasi
Implementasi & Evaluasi Tahap Perencanaan Awal (bentuk stiker ada hologram berisi data kendaraan, pembahsan sudah dilakukan FGD di Yello hotel, pt. tri cipta
RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL
TAHUN 2019 - 2021
12
NO
KEGIATAN
TARGET REALISASI
2019 2020 20212019
C. PENANGANAN OVER LOADING3 REGULASI :
a. Melakukan Revisi PM 134 TH 2015 tentangPenyelenggaraan Penimbangan Kendaraan bermotordi Jalan:
1) Penambahan lajur perlambatan dan percepatan padafasilitas sebelum dan sesudah penimbangan
2) Penyelenggaraan UPPKB dapat dikerjasamakandengan pihak ketiga
3) Mendorong Pemerintah Daerah dalam pengawasanmuatan dengan alat penimbangan yang dapatdipindahkan (portabel)
4) Penerapan teknologi pada fasilitas utama danfasilitas penunjang
5) Sumberdaya manusia6) Toleransi pelanggaran
Penetapan dan SosialisasiPM
Implementasi dan Evaluasi
Implementasi dan Evaluasi
Tahap Pembahasan Internal
a. Melakukan Revisi KM 69 Tahun 1993 tentangpenyelenggaraan angkutan barang dengan kendaraanbermotor di Jalan mengatur :
1) Pedoman Tarif Angkutan Barang;2) Elektonik Manifest (DO Online)3) Surat Perjanjian Muatan;4) Tata Cara Muat, penempatan bongkar Angkutan
Barang.
Penetapan dan SosialisasiPM
Implementasi dan Evaluasi
Implementasi dan Evaluasi
Sudah Ditetapkan PM. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan kendaraan Bermotor di jalan dan sosialisasi dilakukan di Batam pada tanggal 31 okt
a. Pengoperasian Jembatan Timbang di Pelabuhan SDP 4 lokasi Pelabuhan
2 Lokasi Pelabuhan
2 Lokasi Pelabuhan
Tahap Koordinasi Awal untukpelabuhan Merak – Bakauhenidan Ketapang - Gilimanuk
RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL
TAHUN 2019 - 2021
13
NO
KEGIATAN
TARGET REALISASI
2019 2020 20212019
C. PENANGANAN OVER LOADING3 a. Subsidi Pengoperasian Long Distance Ferry (LDF)
Lintas JKT - SBY 1 lintasan60 Trip(4200kendaraan)
110 Trip(7,700Kendaraan )
110 Trip(7,700Kendaraan)
Dit. TSDPseptember Sudah kontrak, dan sudah berjalan 2 trip per 2019
a. Melaksanakan Integrasi SRUT, BLUE, DatabaseUPPKB, Database Registasi dan IdentifikasiKendaraan, dan SPIONAM
Proses IntregrasiSRUT,UPPKB Online,BLUE & SPIONAM
Implementasi dan Evaluasi
Implementasidan Evaluasi
Proses Integrasi UPPKB dan e-BLUE(regident tetap dilakukan cek fisik setiap kendaraan, tim IT dari Korlantas dengan Ditjen hubdat cq. Dit. Sarana sudah melakukan kerjasama
a. Melaksanakan Pemasangan Rambu Kelas Jalan danRambu MST dipasang di jembatan
Ruas jalan nasional pulau Jawa,sumatera
Ruas jalan nasional pulau kalimantan dan sulawesi
Ruas jalan nasional pulau nusa tenggara, maluku,papua
Telah dipasang di sebagian ruas jalan nasional di Pulau Jawa dan Sumatera
a. Melaksanakan Sosialisasi Penindakan ODOL 30 kali (sudah termasuk BPTD)
62 kali(sudah termasuk BPTD)
62 kali(sudah termasuk BPTD)
Sudah Dilaksanakan(….. kali)
a. Melaksanakan pengawasan dan penindakan overdimensi dan over loading secara rutin
Agustus -Desember 30 kali30 lokasi60 jam
Jan -Desember120 kali120 lokasi120 x 2,5 jam
Jan - Desember120 kali120 lokasi120 x 2,5 jam
Sudah Dilaksanakan(….. kali)
RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL
TAHUN 2019 - 2021
14
NO
KEGIATAN
TARGET REALISASI
2019 2020 20212019
C. PENANGANAN OVER LOADING3 a. Mengusulkan ke kejaksaan melalui penuntutan
secara perdata untuk pencabutan ijin usaha/operasibadan hukum bagi perusahaan yg melanggar dan sdhberulang kali dilakukan tindakan hukum berupa tilang
Target 2 kasus
Target 30 kasus
Target 50 kasus (perdata Belum dilakukan, belum dapat data perusahaan yg melanggar,
a. Penindakan ODOL dengan tilang dan P21 Tilang POLRI 170,000
Tilang PPNS 200,000 P21 4 Kasus
Tilang POLRI 180,000
Tilang PPNS400,000 P21 : 12 Kasus
Tilang POLRI 190,000
Tilang PPNS100,000P21 : 6 KasusEvaluasi
POLRI(perseptember sebanyak 240.000 ppns, polri 170 ribu POLRI)
P21 Sumbar 1 kasusRiau 2 kasus
a. Melakukan cek fisik kendaraan setiap perpanjanganSTNK
Seluruh kendaraan
Seluruh kendaraan
Seluruh kendaraan
POLRI (seluruh kendaraan)
a. Registrasi dan Identifikasi Kendaraan BermotorDengan Persyaratan SRUT
Seluruh kendaraan baru memiliki SRUT
Seluruh kendaraan baru memiliki SRUT
Seluruh kendaraan baru memiliki SRUT
POLRI(seluruh kendaraan baru)
a. Pengenaan sanksi maksimal bagi pelanggar ODOL denda maksimal
denda maksimal
denda maksimal
MA(usulan denda pelangaran tertinggi cq Dit lalin dan korlantas akan mengkonsepkan )
a. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan 95 % jalan nasional Mantap dan mempunyai MST minimal 10
99 % jalan nasional Mantap dan mempunyai MST minimal 10
100 % jalan nasional Mantap dan mempunyai MST minimal 10 ton untuk
KEMENPUPRSudah 92% jalan nasional mantapkelas I, MST 10 ton,
RENCANA AKSI PENANGANAN ODOL
TAHUN 2019 - 2021
15
NO
KEGIATAN
TARGET REALISASI
2019 2020 20212019
C. PENANGANAN OVER LOADING3 a. Peningkatan Kualitas Jalan dan
Jembatan95 % jalan nasional Mantap dan mempunyai MST minimal 10 ton untuk kelas 1
99 % jalan nasional Mantap dan mempunyai MST minimal 10ton untuk kelas 1
100 % jalan nasional Mantap dan mempunyai MST minimal 10 ton untuk kelas 1
KEMENPUPRSudah 92% jalan nasional mantapkelas I, MST 10 ton,
a. Melakukan Penetapan Kelas Jalan 100 % jalan nasional 100 % jalan nasional
100 % jalan nasional
KEMENPUPRSudah 100%
a. Menetapkan batas MST jembatan 100 % di jalan nasional 100 % di jalan nasional
100 % di jalan nasional
KEMENPUPRSudah 100%
a. Pembangunan dan pemasanganjembatan timbang di ruas jalantol,Jalan Nasional dan Kawasan Industri(WIM)
Jalan Tol 1 unit /ruasKawasan industri 1 unit/ kawasanJalan Nas 5 unit/ Th (WIM)
Jalan Tol 1 unit /ruasKawasan industri 1 unit/ kawasanJalan Nas 5 unit/Th (WIM)
Jalan Tol 1 unit /ruasKawasan industri 1 unit/ kawasanJalan Nas 5 unit/Th (WIM)
Dalam Proses Pembahasan
a. Pembinaan Kepada Asosiasi bahanpokok, bahan penting dan sembakoUntuk Tidak Melakukan ODOL
3 kali 2 kali 2 kali Sudah Dilakukan(perindustrian)
a. Melakukan kajian Presentase Besaran Pelaksanaan Kajian Kajian dan Implementasi Proses Pelaksanaan Kajian
KEDELAI
BAWANG MERAH
DAGING SAPI
DAGING AYAM RAS
TELUR AYAM RAS
AMANAT UU NO 7/2014 TENTANG PERDAGANGAN
21
43
21PASAL 25 AYAT 1
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
mengendalikan ketersediaan Barang
Kebutuhan Pokok dan atau Barang
Penting di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dalam
jumlah yang memadai, mutu yang baik
dan harga yang terjangkau.
PASAL 26 AYAT 2
Jaminan pasokan dan stabilisasi
harga barang kebutuhan pokok
dan barang penting sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dilakukan
untuk menjaga keterjangkauan
harga di tingkat konsumen dan
melindungi pendapatan produsen.
PASAL 26 AYAT 1
Dalam kondisi tertentu yang dapat
mengganggu kegiatan Perdagangan
nasional, Pemerintah berkewajiban
menjamin pasokan dan stabilisasi
harga barang kebutuhan pokok dan
barang penting.
PASAL 26 AYAT 3
Dalam menjamin pasokan dan
stabilisasi harga barang
kebutuhan pokok dan barang
penting, Menteri menetapkan
kebijakan harga, pengelolaan
stok dan logistik serta
pengelolaan Ekspor dan Impor.