tindakpidana hak cipta dam problematika penegakan hukumnya

Hanafi. Tindak Pidana Hak Cipta danProblematika...

Tindak Pidana Hak Ciptadam Problematika Penegakan Hukumnya

Hanafi

Abstrak

The protection ofthe law for the inteilectua!property rights is one form ofappreciation to aperson who creates inovative works in the field of scientific and literary artistic works.Indonesia governmenthas aftempled to protect intellectualproperty rights. Bymaking thelaw ofintelectual property rights, it is expected that violations against the law can be.minimized. In practice, however, the law does not work effectivelly and so infringementscontinue to develop.

Pendahuluan

Periindungan hukum terhadap hak ciptapada dasamya dimaksudkan sebagai upayauntuk mewujudkan Iklim yang lebih balk bag!tumbuh dan berkembangnya galrah menciptadi bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.Menyadari akan ha! tersebut, pemerintah Indonesia secaraterus-menerus berusaha untukmemperbaharui peraturan perundang-un-dangan di bidang hak cipta untuk menyesuai-kan diri dengan perkembangan yang ada, balkperkembangan di bidang ekonomi maupundi bidang teknologi. Diiihat dari sejarahnya,pemberlakuan Undang-undang hak Cipta dinegara kita dimulai dengan ketentuan undang-undang warisan kolonial, yaitu Auteurswet1912. Undang-undang itu kemudian dicabutoleh undang-undang UU No.6 Tahun 1982tentang Hak Cipta. Sehinggadapat dikatakanbahwa Undang-undang No.6 Tahun 1982 itumerupakan Undang-undang di bidang hak

cipta yang pertama diberiakukan sesudah Indonesia mencapai kemerdekaan.

Terdapat beberapa perubahan dan pem-baharuan di dalam UU No.6 Tahun 1982 apa-biia dibandingkan dengan Auteurswet 1912.Perubahan tersebut setidak-tidaknya me-nyangkutdua hal. Pertama, berkaitan denganperluasan bidang karya cipta yang mendapatperiindungan; dan kedua, berkaitan dengansanksi pidana, dulunya hanya pidana denda,dengan undang-undang yang baru, sanksipidana itu dialternatifkan atau dikumulatifkandengan pidana penjara.

Namun demikian, realitas menunjukkanbahwa pelanggaran hak cipta telah mencapaitingkat yang membahayakan dan dapatmerusak tatanan kehidupan masyarakat padaumumnya dan minat mengarang pada khu-susnya. Untuk mengatasi dan menghentikan

' pelanggaran hak cipta itu dipandang perlu

5S

menyempumakan beberapa ketentuan dalamUU No.6 Tahun 1982, sehingga dibentuklahUndang-undang Hak Cipta yang baru, yaitu UUNo.7 Tahun 1987 tentang "Perubahan atasUndang-undang No.6 Tahun 1982". Perubahan dari UU No.6 Tahun 1982 ke UU No.7

Tahun 1987 menyangkut adanya penam-bahan beberapa ketentuan, di antaranya me-ngenai ruang lingkup karya cipta yang dilin-dungi dengan menambahkan mengenai program komputer dan penambahan lama ber-lakunya hak cipta untuk semua kategori.

Dengan turut sertanya Indonesia menan-datangani perjanjian WTO (World Trade International) termasuk perjanjian tantangTRIPS (Trade Related Aspects of IntelectualProperty Rights), maka Undang-undang HakCipta kita perlu menyesuaikan diri untuk me-menuhi kewajiban intemasionai yang sudahkita terima meiaiui kedua organisasi itu,termasuk didaiamnyaadalah ketentuan yangberkaitan dengan periindungan Hak MiiikInteiektual.^ Untuk itu pemerintah Indonesiamerasakan periunya perubahan Undang-undang UHak Cipta sehinggadibentuklah UUNo.12 Tahun 1997 yang merupakan perubahan atas UU No.6 Tahun 1982 yang telahdiubah dengan UU No.7 Tahun 1987.

. Usaha yang diiakukan oieh pemerintah-Indonesia dalam rangka periindungan terha-dap karyaciptaini ternyatatidak membuahkanhasil yang maksimai. UU Hak Cipta dalammemberikan periindungan hukum terhadapsuatu karya cipta maupun terhadap hak dan

kepentingan pencipta dan pemegang hakcipta cukup bagus, bahkan dapat dikatakanagak berlebihan. Dalam realitasnya, pelang-garan hak cipta masih menggejaia dan se-oiah-oiah tidak dapat ditangani waiaupunpelanggaran Itu dapat diiihat dan dirasakandalam kehidupan sehari-hari. Berbagai ma-cam bentuk pelanggaran yangdiiakukan dapatberupa pembajakan terhadap karya cipta,mengumumkan, mengedarkan, maupun men-jual karya cipta orang lain tanpaseizin penciptaataupun pemegang hak cipta. Dampak daripelanggaran hak cipta ini di samping akanmerusak tatanan masyarakat pada umumnya,juga akan mengakibatkan iesunya gairahuntuk berkarya di bidang iimu pengetahuan,seni, dan sastra. Dampak iainnya yang ditim-buikan adaiah berkurangnya penghasiian/pemasukan negara berupa pajak penghasiian yang seharusnya dibayar oleh penciptaatau pemegang hak cipta.

Mencermati uraian di atas, di satu pihakundang-undang sudah dapat dikatakan sem-purna namun di pihak lain pelanggaran hakcipta tidak dapat dibendung, sehingga yangperiu dikaji lebih jauh adalah mengenai pe-negakan hukum terhadap pelanggaran hakcipta itu. Secara konseptuai, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terhadap pe-negakan hukum ini, yakni faktor undang-undang,faktor aparat penegak hukum, faktor saranayang tersedia, faktor masyarakat, dan faktorbudaya.2 Keiima faktor itulah' yang akan dija-dikan sebagai pisau analisis mengapa pene-

'Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata. 1998. Konvensi-konvensi Hak Milik Intelektual BaruUntukIndonesia (1997). Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.1.

^Soerjono Soeka'nto. 1983. Faktor-faktor Yang MempengaruhiPenegakan Hukum. Jakarta: RajawaliPers. Hlm.2.

56 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6. 1999:55 - 67

Hanafi. Tindak Pidana Hak Cipta dan Problematika...

gakan hukum tertiadap pelanggaran hak ciptasecara kuantitas dapat dikatakan masihrendah.

Beberapa pokok masalah yang akan di-bahas dalamtulisaninl adalah;pertama, manglingkup hakcipta; Aet/ua, periindungan hukumterhadap karya cipta; ketiga, tindak pidana hakcipta. dan yang ke empat, mengenai problematika penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta.

Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang lingkup hak cipta meliputi karyacipta dalam bidang iimu pengetahuan, karyaseni dan sastra. Pengertian hakciptamenumtUU Hak Cipta adalah hak khusus bag! penciptaatau penerima hak untuk mengumumkan ataumemperbanyak ciptaannya maupun memberiizin untuk itu dengan tidak mengurangi pem-batasan-pembatasan menurut peraturanperundang-undangan yang beriaku. Maksuddari hak khusus itu adalah bahwa tidak adaorang lain yang boleh melakukan hak itukecuali setelah mendapatizin dari si penciptaatau pemegang hak cipta. Dengan demikianhak cipta merupakan hak miiik pribadi (persona!property) yang bersifat khusus..

Secara hakiki hakciptatermasuk hakmiiikimm'aterii! karena menyangkut ide, gagasanpemikiran, maupun imajinasi dari seseorangyang dituangkan daiam bentuk karya cipta,seperti buku ilmiah, karangan sastra, maupunkarya seni. Menurut ketentuan UU Hak Cipta,hak cipta dianggap sebagai benda bergeraksehlngga dapat beralih dan dialihkan balkseluruhnya atau sebagian dengan cara pe-warisan, hibah, wasiat, dijadikan miiik negara,dan dengan perjanjian, yang hams dilakukandengan akta otentik. Hak cipta dari pencipta

yang meninggai duniamenjadi miiik ahli waris-nya atau penerima wasiat.

UU Hak cipta mengenai istilah pencipta,pemegang hak cipta, dan ciptaan. Penciptamenurut UU Hak Cipta adalah seorang ataubeberapa orang secara bersama-sama yangatas inspirasinya lahirsuatu ciptaanberdasar-kan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan,ketrampilan atau keahlian yang dituangkandalam bentuk khas dan bersifat pribadi. Se-dangkan yang dimaksud dengan pemeganghakcipta adalah penciptasebagai pemiiik hakcipta atauorang yangmenerima hak tersebutdari pencipta, atau.orang lain yang menerimahaktersebut lebih ianjut dariorang tersebut diatas.

Pemegang hakciptaterhadapsuatu karyacipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni,dan sastra, dapat dibedakan dalam empatkelompok:

1. Pencipta, balk sendiri atau secarabersama-sama.

2. Lembaga atau instansi;3. Badan hukum;4. Negara.

Pencipta dianggap sebagai pemeganghak cipta apabiia namanya terdapat dalamdaftar umum ciptaan dan pengumiiman resmitentang penda^ran pada Departemen Keha-kiman, atau namanya disebut daiam ciptaanatau diumumkan sebagai penciptapada suatuciptaan (Pasal 5).

Daiam hai suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiii yang diciptakan olehdua orang atau lebih, maka yang dianggapsebagai pencipta iaiah orang yang memimpinserta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yangmenghimpunnya, dengan tidak mengurangi

57

hak cipta masing-masing atas bagian cip-taannya (Pasal 6)

Suatu ciptaan yang dirancang seseorangdiwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yangmerancang, maka yang dianggap sebagaipenciptanya adalah orang yang merancangciptaan itu (Pasal 7).

Apabila suatu ciptaan dibuat dalam.hu-bungan dinas dengan pihak lain dalam ling-kungan pekerjaannya, maka si pembuat sebagai pencipta dan dings tersebut sebagaipemegang hakcipta.Jikasuatuciptaan dibuatdaiam hubungan kerja dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, maka pihakyang membuat karya cipta itu sebagai penciptaadalah pemegang hak cipta, kecuali diper-janjikan lain. Badan hukum yang mengumum-kan suatu ciptaan berasal daripadanya dengantidak menyebut seseorang sebagai pencipta,maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya kecuali dibuktikan sebaiiknya(Pasal 8 dan 9).

Negara memegang hak cipta terhadap:pertama, karya peninggalan pra sejarah, se-jarah dan benda budaya nasional-lainnya.Kedua, suatu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya. Ketiga, hasil kebudayaan rakyatyangmenjadi milik bersama seperti cerita, hikayat,dongeng, legenda, babad, iagu, kerajinantangan,koreografi, tartan, kaligrafi, dan karya seni lain-nya yang dipelihara dan dilindungi negara.Khusus untuk poin ketiga, negara memeganghak cipta hanya terhadap pihak luar negeri(Pasal 10 dan IDA).

Perllndungan Hukum TerhadapKarya Cipta

Jenis ciptaan yang mendapat perlindunganhukum dari UU No.12 Tahun 1997 yang meru-pakan perubahan atas UU No.6 Tahun 1982tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubahdengan UU No.7 Tahun 1987 (selanjutnya di-sebut UU Hak Cipta), meliputi ciptaan daiambidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastrayang mencakup karya:'

a. Buku, program' komputer, pamflet, susunanperwajahan karya tulis yang diterbitkan,dan semua hasil karya tulis lainnya;

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain-•nya yang diwujudkan dengan cara diucap-

kan;c. Aiat peraga yang dibuat untuk kepentingan

pendidikan dan iimu pengetahuan;d. Ciptaan Iagu atau musik dengan atau tan-

pa teks, termasuk karawitan dan rekamansuara;

e. Drama, tari (koreografi), pewayangan, pan-tomim;

f. Karya pertunjukan;g. Karya siaran;h. Seni rupa dalam segala bentuk seperti

seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi,seni pahat, seni patung, kolase, seni te-rapan yang berupa seni kerajinan tangan;

i. Arsitektur;j. Peta;k. Seni batik;I. Fotografi;m. Sinematografi;n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga ram-

pai, dan karya lainnya dari hasil pengalihwujudan;

58 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL. 6. 1999.* 55 - 67

Hanafi. Tindak PidanaHak Cipta dan Problematika...

Walaupun karya cipta yang disebutkan diatas mendapat perlindungan hukum yangtegas, tap! undang-undang juga memberikanpembatasan-pembatasan terhadap hak cipta.Pembatasan-pembatasan tersebut diaturdaiam Rasa! 13 dan Pasal 14. Ketentuan Pasal

13 menyebutkan, tidak dianggap sebagaipeianggaran hak cipta;

1. Pengumuman dan perbanyakan dari lem-baga negara dan lagu kebangsaan me-nurutsifataslinya;

2. Pengumuman dan perbanyakan dari se-gala sesuatu yang diumumkan oleh atauatas nama pemerintah, kecuaii apabiiahak cipta itu dinyatakan diiindungi, balkdengan peraturan perundang-undanganmaupun denganpemyataanpada ciptaanitu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan;

3. Pengambilan, baik seiuruhnya maupunsebagian, berita dari kantor berita, badanpenyiar radio atau televisi dan surat kabarsetelah satu kali dua puluh empat jam ter-hitung dari saat pengumuman pertamaberita itu dan sumbemya harus disebutsecara lengkap.

Kemudian daiam Pasal 14 disebutkan,dengan syarat bahwa sumbernya harus disebut atau dicantumkan, maka tidakdianggapsebagai peianggaran hak cipta:

a. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk ke-perluan pendidikan, penelitian, penulisankarya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalahdenganketentuan tidak merugikan kepen-tingan yang wajar bagi pencipta.

b. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seiuruhnya maupun sebagian guna keper-

luan pembeiaan di daiam dan di luar pe-ngadilan.

c. Pengambilan ciptaan pihak lain baik seiuruhnya maupun sebagian guna keper-luan:

a. ceramah yang semata-mata untuktujuan pendidikan dan ilmu penge-tahuan.

b. pertunjukan atau pementasan yangtidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentinganyang wajar bagi pencipta.

d. Perbanyakan suatu ciptaan daiam bidangilmu, seni, dan sastra daiam huruf brailleguna keperluan tunanetra, kecuaii jikaperbanyakan itu bersifat komersial.

e. Perbanyakan suatu ciptaan seiain program komputer, secara terbatas dengancara atau aiat apa pun atau proses yangserupa oleh perpustakaan umum, lem-baga ilmu pengetahuan atau pendidikandan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivi-tasnya.

f. Perubahan yang dilakukan atas karyaarsitektur seperti ciptaan bangunan ber-dasarkan pertimbangan peiaksanaanteknis.

g. Pembuatan suatu salinan cadangan suatuprogram komputer oleh pemilik programkomputer yang dilakukan semata-matauntuk digunakan sendiri.

Tindak Pidana Hak Cipta

1 Jenis Tidak Pidana Hak Cipta

Jenls tindak pidana hak cipta sebagai-mana diatur di daiam ketentuan Pasal 44

Undang-undang No. 6 Tahun 1982 yang telah

59

diubah dengan UU No.7 Tahun 1987 dan UUNo. 14Tahun .1997 tentang Hak Cipta meliputi:

a. Mengumumkan atau memperbanyaksuatu ciptaan atau memberi izin untuk itu

Ketentuan mengenai delik ini terdapat da-lam Pasal 44ayat (1) yang berbunyl: "Barang-siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaanatau memberi izin untuk itu dipidana denganpidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun danatau denda paling banyak Rp.100.000.000.(seratus juta rupiah)".

Apabila kita cermati rumusan Pasal 44ayat(1) di atas, terdapat beberapa unsuryang dapatdikenakan sebagai delik hakcipta, yaitu:1) dengan sengaja;2) tanpa hak;3) mengumumkan atau memperbanyak suatu

ciptaan atau memberi Izin untuk itu.

Unsur pertama, yaitu dengan sengaja,artinya pelaku berbuat dengan penuh kesa-daran dan mengerti bahwa perbuatan itu di-larang oleh undang-undang. Unsur ke dua,yaitu tanpa hak, artinya orang yang memperbanyak atau mengumumkan ciptaanitu bukansecrang pencipta atau pemegang hak cipta.Sedangkan unsur ke tiga, mengumumkanatau memperbanyak, biasanya terwujuddalam bentuk pembajakan baik buku, cassete,ataupuri program komputer.

b. Menyiarkan, memamerkan, mengedarkanatau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hakcipta;

Ketentuan mengenai delik ini terdapatdalam Pasal 44 ayat (2) yang berbunyi: "Ba-rangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasilpelanggaran hak cipta sebagaimana dlmaksudayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda palingbanyak Rp.50.000.000. (lima puluh juta rupiah)".

Berdasarkan Pasal 44ayat(2) maka unsur-unsurnya adalah sebagai beiikut;

1) dengan sengaja;2) menyiarkan, memamerkan, mengedar

kan, atau menjual kepada umum;3) barang hasil pelanggaran hak cipta.

Pasal ini memfokuskan pada orang yangmenjual barang hasil pelanggaran hak cipta.Ancaman pidana terhadap pelaku delik in!cukup tinggi, yakni 5tahun pidana penjara danatau denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Mencermati ancaman pidana terhadap,kedua pasal tersebut dl atas, rumusan ancaman pidana yang digunakan oleh pemben-tuk undang-undang adalah berbentuk alter-natif-kumulatif. Artinya, hakim dapatmenjatuh-kan pidana penjara saja atau pidana dendasaja, atau kedua-duanya, yaitu penjara dandenda sekaligus.^

c. Dengan sengaja meianggar Pasal 16, yaitumengumumkan setiap ciptaan yang ber-tentangan dengan kebijaksanaan Peme-rintah di bidang pertahanandan keamanannegara, kesusilaan serta ketertiban umum.

^Leden Marpaung. 1995. Tindak Pidana Terhadap HakAtas Kekayaan Intelektual. Jakarta: SinarGrafika. Him. 20.

60 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6.1999:55 - 67


Hakikat dari Pasal 44 ayat (3) ini adalahbahwa si pelaku tidak meniatuhi larangan.Mengumumkan kebijaksanaan pemerintah dibidang pertahanandan keamananmerupakanhal yang layak mendapat larangan karena ha!tersebutmenyangkutkepentingan nasional. Dibidang kesusilaan sebenarnya sudah diatursecara tersendiri di dalam KUHP sehinggapengaturan didalamUU Hak Cipta ini menuruthemat penulis kurang tepat. Ancaman pidanaterhadap pelanggaran pasal ini adalah pidanapenjara paling lama 3 tahun dan atau dendapaling banyak 25 juta rupiah.

d. Dengan sengaja melanggar Pasal 18, yaitumengumumkan atau memperbanyak potretseseorang tanpa izin.

Ketentuan Pasal18yang dimaksud adalah:

(1) Pemegang hak cipta atas potret seseorang, untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, harus terlebih da-hulu mendapatizin dari orangyangdipotret,atau dalam jangka waktu 10 (sepuluh)tahun sesudah orang yang dipotret me-ninggal dunia mendapat izin ahli warisnya.

(2) Jika suatu potret memuat 2 (dua) orangatau lebih, maka untuk perbanyakan ataupengumuman masing-masing yang dipotret, apabila pengumuman atau perbanyakan itu memuat jugaorang lain dalampotret itu, pemegang hak cipta terlebihdahulu mendapatizin darimasing-masingdalam potret itu, atau dalam jangka waktu10 (sepuluh) tahun sesudah yang ber-sangkutan meninggal dunia dengan mendapat izin ahii waris masing-masing.

(3) Pasal ini berlaku atas potret yang dibuat:a. atas permintaan sendiri dari yang

dipotret:

b. atas permintaan yang dilakukan atasnama orang yang dipotret;

c. untuk kepentingan orang yang dipotret.

Adapun ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal ini adalah pidana penjarapaling lama 2 tahun dan atau denda palingbahyak 15juta rupiah.

2. Anatomi Kejahatan di bidangHakCipta

Tindak pidana hak cipta biasanya dilakukan oleh perorangan maupun badan hukumyang berkaitan dengan bidang ekonomi danperdagangan. Motifnya adalah untuk mencarikeuntungan yang sebesar-besarnya dengancara melanggar hukum. Modus operandinyayang terbanyak adalah menggandakan dalamjumlah yang besaruntuk dijual kepada masya-rakat. Adapun alat yang dlgunakan bertekno-logi cukup cangglh, seperti alat-alat komputer,mesin-mesin industri, alat-alat kimia, alattransportasi, serta dokumen-dokumen penun-jang lainnya guna mensukseskan usahamereka. Hasil produksi bajakannya punsangatbalk, sehingga sulit untuk membedakan antarakarya cipta yang asli dengan hasil bajakan.

Lokasi untuk melakukan tindak pidanahak cipta pada umumnya dilakukan di lokasipabrik pembuatan hasil produksinya dan dirumah-rumah perorangan yang diariggapaman dan dilakukan secara sembunyi-sem-bunyi. Korban atau sasaran mereka adalahpencipta ataupun pengusaha/pedagang yangmemegang hak cipta dari pencipta untuk memperbanyak ciptaan dari penciptanya. Kasusyang pernah masuk ke pengadilan NegeriJakarta Timur adalah kasus menggandakanbuku sebanyak 38 judul buku bajakan milik 19

61

penerbit. Dalam kasus ini yang menjadi korbanadalah pencipta karangan buku itu danpenerbit sebagai pemegang hak cipta.

Dampak adanya tindak pidana hak ciptasecara umum sudah demikian besarnya ter-hadap tatanan kehidupan bangsa di bidangekonomi, hukum, dansosial budaya. Di bidangsosial budaya, dampak yang timbul semakinmeluasnya pembajakan tersebut begitu ber-aneka ragam.''

Bagi para pelaku tindak pidana atau parapembajak, keadaan yang beiiarut-larut tanpaadanya tindakan yang tegas akan semakinmenimbuikan sikap bahwa pembajakan sudahmerupakan hal yang blasa dan tidak lagi me-rupakan tindakan yang melanggar undang-undang. Bagi para pencipta, keadaan tersebutsemakin menumbuhkan sikap apatis dan sa-ngat menurunkan gairah mencipta. Bagi penerbit. akan kehilangan minatnya daiamprofesi mereka untuk menerbitkan buku.

Bagi masyarakat sebagai konsumen, semakin pula tumbuh sikap yang tidak lagimemandang perlu untuk mempertanyakanapakah sesuatu barang tersebut merupakanhasil pelanggaran fiukum atau tidak. Makintumbuh sikap acuh tak acuh mengenai yangbaik dan yang buruk, apa yang sah dan tidaksah, kendati negara kita adalah negara yangberdasarkan atas hukum. Bagi negara, de-ngan banyaknya bajakan atau tindak pidanadi bidang hak cipta, maka dilihat dari sektorpenerimaan/pendapatan negara melalui

pajak penghasilan dari hak cipta, jelas bahwanegara sangat dirugikan, karena tidak mem-peroleh pemasukan/pendapatan dari sektor ituyang cukup potensial sebagai saiah satusumber dana untuk pembangunan.

Khusus yang menyangkut ciptaan asing,apabiia teijadi tindak pidana hak cipta, dam-pakhya akan berakibat negatif terhadap pem-binaan hubungan antarnegara terutama yangmenyangkut bidang perdagangan, yang padagilirannya akan sangat merugikan dan berpe-ngaruh luas bag! peningkatan ekspor nonmigas yang tengah kita galakkan.

Problematlka Penegakan Hukumnya

Hukum pidana mempunyai objek peng-garapan mengenai perbuatan melawanhukum yang sungguh-sungguh terjadi maupunperbuatan melawan hukum yang mungkinakan terjadi. Bekerjanya hukum pidana di-dukung dan dilaksanakan oleh alat perleng-kapan negara yang biasanya disebut aparaturpenegak hukum yang tata kerjanya-pun bisa'unique' dalam suatu sistem penegakan hukum.®

Mahadi mengartikan penegakan hukumsebagai hal menegakkan atau mempertahankaphukum oleh para penegak hukum apabiia telahterjadi pelanggaran hukum ataudiduga hukumakanatau mungkin dilanggar.® Secara mudahdapat dikatakan bahwa penegakan hukum itusuatu sistem aksi atau sistem proses.'

*Widyopramono. 1992. Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya. Jakarta: SinarGrafika. Him. 25-26.

®Bambang Poernomo. 1988. Kapita Selekta Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty. Hlm.90.®Mahadi. 1982. Teranan Kesadaran Hukum dalam Proses Penegakan Hukum". Kertas KerjaS/mpos/i/m

Penegakan Hukum diBPHN. Jakarta: Binacipta. HIm.90.'Bambang Poernomo. 1984. OrientasiHukum Acara Pidana. Yogyakarta: Amarta Buku. Him.119.

62 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6.1999:55 - 67


Menurut Satjipto Rahardjo, hukum itudiam, hukum memuat janji-janji, hukum me-ngandung ide atau konsep yang tergolongabstrak. Hanya melalul penegakannya olehpenegak hukum maka hukum itu dapat dieks-presikan atau dikonkrltkan. Jadi penegakanhukum dapat dikatakan sebagai suatu prosesuntuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang dimaksud ke-Inginan hukum di sin! tidak lain adalah pikiranbadan pembuat undang-undang yang diru-muskan dalam peraturan hukum itu.® •

Penegakan hukum sebagai usaha menja-lankan hukum dapat mempunyai arti sempit,arti luas, dan art! yang tidak terbatas. Dalamarti sempit penegakan hukum adalah menja-lankan hukum oleh polisi, sebagaimana pe-ngertian orang awam tentang hukum. Dalamarti luas penegakan hukum lalah menjalankanhukum oleh alat-alat perlengkapan negara,yakni kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Se-dangkan pengertian tidak terbatas adalahtugas dari pembentuk undang-undang, hakim,jaksa, pengacara, aparat pemerintah parnongpraja, lembaga pemasyarakatan, dan aparateksekusi,serta setiaporangyangmenjalankanhukum yaitu badan resmi dan setiap orangyang bersangkutan denganprosesbegalannyahukum.®

Dalam karya tuiis ini penegakan hukumhanyadibatasi pada pengertian yang terbatas,yaitu meliputi polisi, jaksa, hakim serta instansiresmi yang terkait di dalamnya. Hukum pidanadalam pengertian materiil memuat pasal-pasal

yang melarang dilakukannya suatu perbuatantertentu dlsertai ancaman pidana bagi barang-siapa yang melanggar iarangan tersebut.^®Sepertitelah disebutkan dl atas bahwa hukumItu diam dan hanya dengan penegakannyaoleh aparat penegak hukum maka hukum itudapat diekspreslkan atau direalisasikan. Jadipenegakan hukum itu sangat penting artinyadalam rangka menjamin ditaatinya peraturanyang berlaku.

Pemberlakuan hukum pidana terhadapkasus pelanggaran hak cipta bukan tidak me-nlmbulkan masalah. Banyak hambatan yangdihadapi oleh aparat penegak hukum dalammenegakkan Undang-undang Hak Cipta. Per-masalahan tersebut mencakup balk perma-salahan yuridis maupun non-yuridis. Sepertidiketahui bahwa hukum Itu tidak berdlri sendiri.

Banyak faktor yang menyertalnya yang dapatberpengaruh terhadap bekerjanya hukum.Kalau demlkian, dapat dikatakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenar-nya terletak pada faktor-faktor yang mungkinberpengaruh.

Secara konsepslonal gangguan terhadappenegakan hukum disebabkan oleh ketidak-serasian antara nilai, kaldah, dan polapehlaku.Nilai adalah pandangan manusia mengenaiapa yang baik dan apa yang buruk. Nilai ber-sifatabstrakdan memerlukan penjabaran iebihkonkrityang menjelma menjadi kaldah. Kaidahmerupakan pedoman bagi manusia dalambertingkah laku yang dianggap pantas atauyang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak

®Satjipto Rahardjo. TanpaTahun. Masalah PenegakanHukum Suatu Tinjauan Sosiologis.Bandung-jSinarBaru. Hlm.24. ' /

®Bambang Poernomo. 1984. Op.Cit. Hlm.120. - ;.^^Moeljatno. 1984. Asas-asasHukum Pidana. Jakarta: BlnaAksara. Hlm.1. / '

63

tersebut bertujuan untuk menciptakan, me-melihara, dan mempertahankan kedamaian."

Ada beberapa faktor yang dapat mempe-ngaruhi bekerjanya hukum. Menurut SoerjonoSoekanto faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor hukumnya sendiii, yang dalam tu-lisan ini dibatasi pada UU Hak Cipta;

2. Faktor penegak hukum yakni fihak-fihakyang membentuk dan menerapkan hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendu-kung penegak hukum;

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku atau diterapkan;

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasilkarya, cipta, danrasa yang didasarkan pa-da karsa manusia di dalam pergaulanhidup."

ad.1. Faktor Hukum I Undang-undang

Undang-undang Hak Cipta daiam mem-berikan periindungan hukum karya ciptamaupun terhadap hak dan kepentingan pen-cipta dan pemegang hak cipta cukup bagus,bahkan agak berlebihan. Hal ini teriihat daridua aspek. Pertama, perubahan sifatdeiik darideiik aduan menjadi deiik biasa. Kedua,ancaman pidana yang cukup berat terhadappelanggar deiik hak cipta.

Dari segi sifat deiik, yang semuia deiikaduan berubah menjadi deiik biasa, menun-jukkan keseriusan undang-undang dalam me-nanggulangi tindak pidana ini. Dari segi ruangiingkup jenis pelanggaran yang ada, dapatdikatakan sudah memenuhi/ mewakiii terha

''SoerjonoSoekanto. Op.Cit Hlm.2.md. Him.5.

dap semua periiaku yang terkait dengan pelanggaran hak cipta. Apalagi kaiau diiihat darisegi ancaman pidananya, seialu ada pening-katan setiap kali ada perubahan undang:undang. Semuia denganAuteurswet 1912deiikhak cipta hanya diancam pidana denda. Dalam perjaianannya, dengan muncuinya UUNo.6 Tahun 1982, pelanggaran hak cipta tidakhanya diancam pidana denda tap! disertai jugapidana penjara. UU No.6 Tahun 1982 ini di-sempurnakan iagi dengan UU NoJ Tahun198f. Kemudian ketiga Undang-undang ter-dahuiu masih disempumakan iagi dengan UUNo.12 Tahun 1997.

Kaiau diiihat ke belakang dapat diteiusurimengapa Undang-undang di bidang Hak Ciptaitu mengalami perubahan yang sangat cepat.Penyebab utama adalah tuntutan untuk me-nyesuaikan dengan perkembangan ekonomidan teknoiogi yang bergitu cepat. Penyebablain yang tidak kaiah pentingnya adalah ke-ikutsertaan Indonesia daiam konvensi-kon-

vensi internasionai di bidang Hak Atas Ke-kayaan intelektuai, yang menuntut diiakukan-nya penyesuaian-penyesuaian Undang-undangHak Cipta Indonesia dengan konvensi-kon-vensi intemasional tersebut.

Yang menjadi permasalahan adalah adabeberapa ketentuan di daiam konvensl-kon-vensi intemasional itu yang tidak seiaras dengan kondisi yang ada di Indonesia. Namunkarena kita terikat dengan konvensi tersebut,maka mau tidak mau terpaksa Undang-undang Hak Cipta disesuaikan dengan konvensi-konvensi tersebut.

64 JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6. 1999:55 - 67

Hanafi. Tindak Pidana Hak Cipta dan Probfematika...

ad.2. Faktor Aparat Penegak Hukum kadang tidak tertutup kemungkinan karya cipta, • , , u u yanqpalsuiustaimenampakkandirilebihsem-Terdapat beberapa permasalahan ber- > jiba^dingkan karya cipta yang asli.

kaltan dengan faktor aparat penegak hukum ^ ^daiam menegakkan Undang-undang Hak Cipta. Faktor Sarana yang TersediaPermasalahan tersebut berkaitan denganketerbatasan jumlah aparat penegak hukum, Sebagaimana telah disebutkan di ataskemampuan/sk/// yang dimiliki, dan penge- bahwa penggunaan teknclogi canggih mem-tahuannya dibidang hak cipta. Perubahansifat buat sulitnya mendeteksi suatu pelanggarandelik dari delik aduan menjadi deiik biasa tentu hak cipta. Upaya yang dapat dilakukan adaiahsaja menambah kuantitas pekerjaan aparat. memperlengkapi sarana penegak hukumPadahal seperti kita ketahui bahwa untuk me- dengan peralatan yang canggih pula sehing-nangani delik-delik konvensicnal saja masih 93 dapat mendeteksi pelanggaran hak ciptakekurangan perscnil aparat, apalagi ditambah ysng teijadi dalam masyarakat. Dalam realitas-dengan delik non-konvensional seperti hak nya, sarana untuk penegakan hukum kitapjpjg jpj masih tergolong tidak memadai. Belum lagi

Tingkat pengetahuan hukum dan kesa- kemampuan aparat penegak hukum yang jugadaran hukum aparat mengenai seluk beluk masih rendah di dalam menangani pelang-hak cipta juga masih rendah. Demikian juga QSi'sn hak cipta sebagaimana telah diuraikanhalnya mengenai perubahan sifat delik hak di atas. Dengan kondisi yang demikian, kitacipta dari delik aduan menjadi delik biasa ma- tidak dapat berharap banyak dalam menang-sih belum diketahui atau mendapat pema- gulangi pelanggaran hak cipta.haman secara merata di kalangan aparat. ' ^ ^ . .Mungkin saja mereka beranggapan bahwa Masyarakatpelanggaran hak cipta itu masih tetap delik Pengetahuan hukum dan kesadaran hu-aduan mengingat sifat delik itu lebih banyak Rum masyarakat di bidang hak cipta dapatmengarah ke privat. Dengan kondisi seperti dikatakan masih rendah. Hal ini bisa dilihatini wajar saja bila pelanggaran hak cipta dari masih sedikitnya masyarakat penciptasemakin menggejala namun tindakan aparat yang mendaftarkan haknya ke Departemenbelum cukup memadai. Kehakiman untuk mendapatkan perlindungan

Kemampuan/s/c/// yang dimiliki aparat hukum terhadap pelanggaran hak cipta. Dipenegak hukum berkaitan dengan penyidikan samping itu juga masih banyak kita dapati pe-hak cipta ini juga masih patut dipertanyakan. langgaran hak cipta, namun pelanggaran ituMengingat delik ini sulit untuk dideteksi, tidak dilaporkan baik oleh pencipta maupundilakukan secara sembunyi-sembunyi dan ter- pemegang hak cipta kepada aparat penegakorganisir, serta dilakukan dengan mengguna- hukum. Banyak masyarakat masih berang-kan peralatan canggih sehingga sulit membe- gapan bahwa pelanggaran hak cipta adaiahdakan mana karya cipta yang asli dan mana urusan pejabat penegak hukum semata-mata.karya cipta palsu. Antara keduanya hampir ti- Anggapan seperti itu perlu diubah supayadak terdapat perbedaan, bahkan kadang- budaya enggan untuk melapor dapat menjadi

65

budaya berperan aktif, untuk mengurangisekecil mungkin ruang gerak pelaku tindakpidana hak cipta."

Etika profesi dari kalangan masyarakatilmuan juga merupakan faktor yang berpe-ngaruh terhadap penegakan hukum. Melen-tumya etika mengakibatkan dengan mudahnyaorang untuk menim hasil karya cipta orang laintanpa seizin pencipta atau pemegang hak

•cipta. Juga mengenai bajak membajak hasilkarya cipta orang lain dilakukan tanpa beban,hanya untuk mendapatkan materi yang banyaktanpa. mau bersusah payah mengeluarkantenaga dan waktu.

ad.5. Faktor Budaya

Faktor budaya ini juga memegang peranandi dalam penegakan hukum hak cipta. Hak.cipta sebagai hak eksklusif (khusus) tidak mem-punyai akar dalam kebudayaan Indonesiamaupun dalam sistem hukum adat. Nilai fal-safah yang mendasari pemilikan individuterhadap suatu karya cipta manusia baikdalam bidang ilmu, sastra maupun seni adalahnilai budaya barat yang menjelma dalamsistem hukumnya."

Karena hak cipta tersebut bukan berasaldari^niiai-nilai budaya bangsa Indonesia, tapinilai-nilai barat yang menjelma dalam sistemhukum keperdataannya, kadangkala penerapanhak tersebut dalam kehidupan masyarakatmenimbulkan pertentangan dengan nilai-nilaibudaya tradisional yang melembaga dalam

kehidupan masyarakat. Artinya, ada perbuatanyang dikualifikasikan sebagai palanggaran hakcipta menurut ketentuan Undang-undang, tapi•dalam nilai-nilai budaya masyarakat tidak di-anggap sebagai suatu pelanggaran hak cipta.^®

Simpulan

Perlindungan hukum terhadap karya ciptaseseorang sudah selayaknya mendapat per-hatian serius mengingat art! pentingnya gunakemajuan di bidang ilmu pengetahuan, seni,dan sastra. Undang-undang Hak Cipta dapatdikatakan sudah cukup dalam hal pengaturanberkaitan dengan hak cipta ini. Namun, yangmasih menjadi permasaiahan di dalam reali-tasnya adalah berkaitan dengan penegakanterhadap Undang-undang tersebut oleh aparatpenegak hukum, yang nampaknya masihmenunjukkan hasil yang kurang optimal.

Terdapat beberapa faktor yang ditemukandl lapangan dalam kaitan dengan faktor-faktorpenghambat penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang hak cipta ini. Setidak-tidaknya ada lima faktor yang patut mendapatkan perhatian, yaitu: faktor undang-undang,faktor aparat penegak hukum, faktor saranayang tersedia, faktor masyarakat, dan yang ter-akhir adalah faktor kebudayaan. Faktorrfaktortersebut besar pengaruhnya dan sangat me-nentukan sukses atau tidaknya penegakanhukum terhadap pelanggaran hak cipta. •

'̂ Sentosa Sembiring. 1986. Aspek-aspek yiindis Dalam Penerbitan Buku. Bandung: Binacipta. Hlm.87.'̂ Salman Luthan. 1989. "Deilk Hak Cipta". Makalah Diskusi Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Uil.

Tanggal24Agustus 1989. Hlm.36.'^Ibld. Him. 37

6& JURNAL HUKUM. NO. 12 VOL 6. 1999:55 - 67


Daftar Pustaka

Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata.1988. Konvensi-konvensi Hak Milik

Intelektual Baru Untuk Indonesia

(1997). Bandung: CitraAditya Bakti.

Luthan, Salman. "Delik Hak Cipta". MakalahDiskusi Jurusan Hukum Pidana Fakultas

Hukum Ull. Tanggal 24 Agustus 1989.

Mahadi. 1982. "Peranan Kesadaran Hukum

dalam Proses Penegakan Hukum".Kertas Kerja Simpos/um PenegakanHukum di BPHN. Jakarta: Binacipta.

Marpaung, Leden. 1995. Tindak Pidana Ter-hadap HakAtas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 1984. Asas-asas Hukum Pidana.Jakarta: BinaAksara.

Poernomo, Bambang. 1984. Orientasi HukumAcara Pidana. Yogyakarta: AmartaBuku.

. 1988. Kapita SelektaHukum Pidana.Yogyakarta: Liberty.

Rahardjo, Satjipto. Tanpa Tahun. MasaiahPenegakan Hukum Suatu TinjauanSosiologis. Bandung: Sinar Baru.

Sembiring, Sentosa. 1986. Aspek-aspek Yu-ridis Dalam Penerbitan Buku. Ban

dung: Binacipta.

Soekanto, Soetjono. 1983. FaWor-faWoryangMempengaruhl Penegakan Hukum.Jakarta: Rajawali Pers.

Widyopramono. 1992. Tindak Pidana HakCiptaAnalisis dan Penyelesaiannya.Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang No. 6 Tahun 1982 tentangHak Cipta;

Undang-undang No.7 Tahun 1987 tentangPerubahan Atas Undang-undang No.6Tahun 1982tentang hak Cipta;

Undang-undang No.12 Tahun 1997 tentangPerubahan Atas Undang-undang No.6Tahun 1982 tentang Hak Cipta se-bagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.7 Tahun 1987.

• ••

67

tindakpidana hak cipta dam problematika penegakan hukumnya

Documents