tesis implikasi hukum pengendaliandampak lingkungan...

TESIS

IMPLIKASI HUKUM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN GOWA

LEGAL IMPLICATIONS FOR CONTROLLING ENVIRONMENTAL IMPACTS IN

HOUSING DEVELOPMENT IN KABUPATEN GOWA

Oleh :

ANDI HUSNUL KHATIMAH

P3600215052

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018

i

HALAMAN JUDUL

IMPLIKASI HUKUM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

DALAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN

DI KABUPATEN GOWA

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh :


P3600215052

Kepada :

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2018

iii

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI HUSNUL KHATIMAH

NIM : P3600215052

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah (Tesis) dengan judul :

IMPLIKASI HUKUM PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DALAM

PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN GOWA Menyatakan

dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan

tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau

dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya

orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Oktober 2017

Yang Menyatakan


iv

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil’alaamiin puji syukur penulis panjatkan kepada

Allah SWT atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat

menyelesaikan tesis ini. Tak lupa pula shalawat serta salam terhatur

kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan dalam

perjuangan menegakkan kebenaran dan kejujuran di muka bumi ini. Saya

merasa pada mulanya penyusunan tesis ini terasa sangat berat untuk

memulai dan mengerjakan, namun berkat bimbingan dan petunjuk-Nya

akhirnya tesis dengan judul “Implikasi Hukum Pengendalian Dampak

Lingkungan dalam Pembangunan Perumahan di Kabupaten Gowa” dapat

juga saya selesaikan.

Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya

Bapak Dr. Ir. H. Andi Tamsil, M.S. dan Ibu Dr. Hj. Hasnidar Yasin, M.S.

atas doa yang tidak pernah putus dan dukungan serta segala kebaikan

mereka yang sampai kapanpun takkan pernah bisa untuk terbalaskan dan

suami Zulkifli Chairil Anwar, S.H., Anak Zivara Macca Zulkifli dan

Muhammad Riyoku Kasyfu atas doa restu dan senantiasa memberi kasih

sayang dan dukungan yang tiada henti dalam penyelesaian tesis ini.

Saya sadar bahwa dari segi kualitas, tesis ini masih belum

sempurna mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan yang saya miliki.

Oleh karena itu, dengan senang hati dan tangan terbuka saya menerima

kritikan dan masukan yang bersifat membangun demi perbaikan dan

v

kesempurnaan tesis ini. Selanjutnya saya ingin menyampaikan juga rasa

hormat dan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor

Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Ir. Junaedi Muhidong. M. Sc, selaku Wakil Rektor

Bidang Akademik

3. Bapak Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.H. Wakil Rektor Bidang

Administrasi Umum, keuangan dan sumber daya

4. Bapak Dr. Ir. Abdul Rasyid M.Si selaku Wakil Rektor bidang

Kemahasiswaan dan Alumni

5. Bapak Prof. dr. Budu, Ph.D, SPM(K) selaku Wakil Rektor Bidang

Perencanaan dan pengembangan Kerjasama

6. Bapak Prof. Dr. Muhammad Ali, S.E., M.Si, selaku Dekan Sekolah

Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

7. Ibu Prof Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin,

8. Bapak Prof. Dr. Ahmadi Miru, SH.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang

Akademik dan Pengembangan

9. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar,SH.,M.H. selaku Wakil Dekan

Bidang Perencanaan dan Keuangan

10. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H. Wakil Dekan Bidang

Kemahasiswaan dan Alumni

11. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si, selaku Ketua Program

vi

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin.

12. Bapak Prof Dr. M. Yunus Wahid, S.H., M.H, dan ibu Dr. Sri

Susyanti Nur, S.H., M.H selaku penasehat dalam penulisan tesis ini

yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan

bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan

bagi penulis selama penulisan tesis ini.

13. Bapak Prof. Dr. Irwansyah, S.H., M.H., Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi

,S.H., M.Hum., dan Bapak Dr. Anshori Ilyas S.H., M.H. selaku

penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan

dan arahan dalam penyusunan tesis ini.

14. Bapak dan Ibu dosen Program Magister Kenotariatan Fakultas

Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan tulus ikhlas

memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya

selama perkuliahan berlangsung sehingga memberikan banyak

manfaat bagi penulis baik untuk saat ini maupun dimasa

mendatang.

15. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas

Hasanuddin.

16. Teman-teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Hasanuddin khususnya Angkatan 2015 (KOMPARISI),

terima kasih atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini.

17. Sahabat-sahabat tercinta di Magister Kenotariatan Kak Nelly, Ummi

vii

Uche, Kak Tari, Kak Arini Prisillah, Kak Arini Pratiwi, Kak Dio, Zilva,

Dewi, Dila, Wadje, Noe, Yusi, Ifanny yang telah menjadi keluarga

penulis.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi

pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang

Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariyah. Aamiin

Ya Rabbal’alaamiin. Terima kasih.

Makassar, 7 Desember 2017

Andi Husnul Khatimah

viii

ABSTRAK

ANDI HUSNUL KHATIMAH. Implikasi Hukum Pengendalian Dampak Lingkungan Dalam Pembangunan Perumahan Di Kabupaten Gowa dibimbing oleh Yunus Wahid dan Sri Susyanti Nur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tentang pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di kabupaten Gowa dan pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu dialog langsung berupa tanya jawab dan studi dokumen yaitu dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil seminar, dan situs internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa menerbitkan ketentuan hukum tentang prosedur penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai bentuk pencegahan terjadinya dampak lingkungan hidup. Selain itu pencegahan dampak lingkungan hidup yang dilakukan oleh pihak pengembang yaitu pada site planya melampirkan pembuatan drainase, menerbitkan IPAL dan menyediakan 40% RTH., 2) Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang wajib memiliki izin lingkungan, dimana izin lingkungan dapat diberikan jika usaha pembagunan perumahan tersebut memiliki UKP-UPL atau Amdal. Selain itu sebelum melakukan pembangunan perumahan, pihak pengembang juga diwajibkan memiliki izin pemanfaatan

Kata kunci : Lingkungan hidup, perumahan, perizinan.

ix

ABSTRACT

ANDI HUSNUL KHATIMAH. Legal Implications for Controlling Environmental Impacts in Housing Development In Kabupaten Gowa supervised by Yunus Wahid and Sri Susyanti Nur. This study aims to analyze the legal provisions on housing construction in preventing the occurrence of environmental impacts in Gowa district and control of environmental impacts due to housing construction in Gowa Regency This research is done by using empirical normative research method with data collection technique through interview that is direct dialog in the form of question and answer and document study that is by recording data directly from document which its contents related to research problem, that is legislation, books, papers, journals, seminar results, and internet sites. The results of this study indicate that: 1) The Regional Government of Gowa Regency issues legal provisions on the procedures for the handover of public housing infrastructure, facilities and public utilities and regulation of environmental protection and management as a form of prevention of environmental impacts. In addition, the prevention of environmental impacts undertaken by the developer is on planya site enclosing drainage, issuing WWTP and providing 40% RTH., 2) Housing development undertaken by the developer must have an environmental permit, where the environmental permit can be granted if the development effort the housing has UKP-UPL or Amdal. In addition, prior to building housing, the developers are also required to have a permit of utilization Keywords: Environment, housing, licensing

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN ............................................................... ii

PERNYATAAN KEASLIAN .................................................................. iii

KATA PENGANTAR ............................................................................ iv

ABSTRAK ............................................................................................ vii

DAFTAR ISI ......................................................................................... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Rumusan Masalah ..................................................................... 8

C. Tujuan Penelitian ....................................................................... 8

D. Manfaat Penelitian ..................................................................... 8

E. Orisinalitas Penelitian ................................................................. 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan ............................................ 11

1. Pengertian dan Tujuan perizinan .......................................... 11

2. Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin ............................ 16

B. Tinjauan Umum tentang Perumahan dan Permukiman .............. 21

C. Landasan Teoretis ..................................................................... 34

1. Teori Kewenangan ............................................................... 34

2. Teori Perlindungan Konsumen ............................................. 39

3. Teori Pembangunan Berwawasan Lingkungan .................... 45

xi

D. Kerangka Pikir ............................................................................ 50

E. Defenisi Operasional .................................................................. 51

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian ........................................................................ 53

B. Tipe Penelitian ........................................................................... 53

C. Jenis dan Sumber Data .............................................................. 53

D. Populasi dan Sampel .......................... 54

E. Pengumpulan Data .................................................................... 54

F. Analisis Data .............................................................................. 55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan hukum pembangunan perumahan dalam mencegah

terjadinya dampak lingkungan hidup di Kabupaten Gowa .......... 56

B. Pengendalian Dampak lingkungan hidup akibat pembangunan

perumahan di Kabupaten Gowa ................................................ 82

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan .......................................................................... 103

B. Saran ................................................................................... 104

DAFTAR PUSTAKA

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat

haknya sehingga bermanfaat bagi kesejahteraan bagi masyarakat

sehingga kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan harus

saling mengimbangi hingga tercapainya tujuan pokok, yaitu kemakmuran,

keadilan dan kebahagian bagi rakyat seluruhnya.

Dalam arti pelaksanaan pembangunan harus sesuai dengan

substansi yang akan dituju secara terpadu berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya

disingkat UUD NRI 1945) disebutkan bahwa”Bumi dan air dan kekayaan

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan

dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. ”Sebagai salah satu

bentuk realisasi dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945 dituangkan dalam

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disingkat UUPA), yaitu Negara

diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,

penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

Lebih lanjut dalam Pasal 14 UUPA dijelaskan bahwa untuk mencapai

apa yang menjadi cita-cita bangsa, maka Pemerintah membuat suatu

2

Rencana Umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan

bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan

negara. Rencana Umum yang dibuat Pemerintah meliputi seluruh wilayah

Indonesia danPemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan

penggunaan tanah di wilayah sesuai dengan kondisi daerah masing-

masing dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu perwujudan

penggunaan dan pemanfaaatan tanah agar optimal harus menyesuaikan

dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka untuk kesesuaian kebutuhan

akan tanah telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004

tentang Penatagunaan Tanah (selanjutnya disingkat PP Penatagunaan

Tanah) dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang (selanjutnya disingkat UU Penataan Ruang).

Industri properti khususnya perumahan merupakan salah satu

kegiatan usaha yang semakin hari semakin bertumbuh. Ini dibuktikan

dengan semakin banyaknya perumahan-perumahan yang bermunculan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Pemukiman (selanjutnya disingkat UUPKP) mendefenisikan Kawasan

Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan

hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun

pedesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau

lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung prikehidupan

dan penghidupan. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu

kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan

3

perumahan, penyelenggaraan kawasan Perumahan dan Kawasan

Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan

kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, penyediaan

tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan

khususnya perumahan akan memberi dampak kepada peningkatan

kebutuhan akan tanah. Hal ini ternyata dihadapkan pada permasalahan-

permasalahan dalampenggunaan dan pemanfaatan tanah. Salah satu

permasalahan yang ditimbulkan adalah ketika kegiatan usaha

pembangunan perumahan telah beroperasi dan dalam pelaksanaannya

telah terjadi dampak lingkungan hidup1 yang mengarah pada terjadinya

kerusakan lingkungan hidup padahal sebelum memulai usahanya pihak

pengembang telah memiliki izin lingkungan. Industri properti yang tumbuh

pesat di Sulawesi Selatan, menimbulkan dampak negatif pada lingkungan

sekitar kawasan perumahan.

Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Gowa terhadap

pengelolaan ruang kota yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,

pada tahun 2012 telah terbit Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor

15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa

Tahun 2012-2032.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-

1Pasal 1 angka 26 UUPPLH,Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkanoleh suatu usaha dan/atau kegiatan

4

2032 dikatakan bahwa tujuan penataan ruang Kabupaten Gowa adalah

untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Gowa yang terkemuka,

aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing dan maju dibidang

pertanian, industri, jasa, perdagangan dan wisata melalui inovasi,

peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, dan

mendukung fungsi Kawasan Strategis Nasional (selanjutnya disingkat

KSN) Perkotaan Mamminasata.

Terdapat kawasan perumahan yang tidak memperhatikan aspek

lingkungan dalam hal pengelolaan limbah yang pada akhirnya

menimbulkan pencemaran lingkungan. Salah satunya Perumahan X di

Jalan Hertasning Baru perbatasan Kabupaten Gowa dan Kota Makassar,2

hal ini dibenarkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Dinas

Lingkungan Hidup bahwasanya terdapat perumahan yang dibangun oleh

pihak pengembang yang tidak memiliki saluran limbah dari perumahan

yang dibangun. Limbah cair yang tidak dikelola akan menimbulkan

dampak pada perairan. Pengelolaan limbah cair dimaksudkan untuk

meminimalkan limbah yang terjadi, serta untuk menghilangkan atau

menurunkan kadar bahan pencemar yang terkandung di dalam perairan.

Kasus Perumahan X pada dasarnya tidak sesuai dengan yang

diamanahkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah

ditentukan dalam Pasal 2 huruf K UU PKP menentukan bahwa

2http://skornews.com/skor-perumahan-citraland-celebes-dibangun-tanpa-izin.html

diakses pada tanggal 18 Agustus 2017

http://skornews.com/skor-perumahan-citraland-celebes-dibangun-tanpa-izin.html

5

Perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan dengan

berasaskan kelestarian dan keberlanjutan. Dalam penjelasan Pasal 2

huruf K UU PKP dijelaskan bahwa

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan”adalah memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup, dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dan juga dalam UU Penataan Ruang telah ditentukan bahwa

Pengaturan perlindungan dan pemanfaatan lingkungan hidup diatur

dengan baik, Pasal 3 UU Penataan Ruang

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan:

a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan

b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan

c. terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang

Pembangunan dan pemberdayaan yang tidakmemberikan perhatian

serius terhadap lingkungan justru akan menghasilkan anti pembangunan

dan anti pemberdayaan. Terlebih lagi, perlindungan terhadaplingkungan

juga terkait erat dengan pemenuhan hak asasi manusia.3Undang-Undang

3Pan Mohamad Faiz, Perlindungan terhadap Lingkungan dalam Perspektif

Konstitusi Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 4, Desember 2016, h. 767.

6

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan

Lingkungan hidup (selanjutnya disingkat UUPPLH) sebagai regulasi yang

mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

UUPPLH memberikan penguatan prinsip-prinsip perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola

pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan

penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan

hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan

pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan

keadilan.

Pasal 1 angka 2 UUPPLH menentukan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yangdilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat ditarik benang merahnya

bahwa setiap pengembang perumahan4 dalam membangun perumahan

wajib menjaga kelestarian lingkungan sehingga bagi pengembang di

wajibkan memiliki izin lingkungan sebelum memulai kegiatan usaha

pembangunan perumahan. Menurut Soemarwoto, perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai usaha secara sadar

4 Pengembang perumahan merupakan pelaku usaha yang bergerak dibidang pelaksanaan perumahan dan kawasan permukiman. Pengembang perumahan yang dimaksud dalam undang-undang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah pelaku usaha berbadan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya dibidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

7

untuk memelihara atau memperbaiki mutu lingkungan hidup agar

kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.5 Sehingga

setiap kegiatan usaha diwajibkan memiliki izin lingkungan6 sebelum

memulai kegiatan usahanya..

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada hakikatnya

adalah penerapan prinsip-prinsip ekologi dalam kegiatan manusia

terhadap dan atauyang berdimensi lingkungan hidup. Seperti diketahui,

bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah ekologi, khususnya

ekologi manusia yang intinya terletak pada interaksi manusia dengan

lingkungan hidupnya. Hukum lingkungan sebagai salah satusarana

penunjang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam

arti modern, merupakan hukum yang berorientasi dan berguru pada

ekologi sehingga sifat dan hakikatnya lebih mengikuti sifat dan hakikat

lingkungan hidup itu sendiri.7

5A.M. Yunus Wahid, 2014, Pengantar Hukum Lingkungan, Arus Timur, Makassar.

h. 181. 6 Pasal 1 angka 35 menentukan “Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada

setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkunganhidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izinusaha dan/atau kegiatan.

7A.M.Yunus Wahid, 2011, Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan(Bagian dari hasil penelitian/Disertasi, 2006 dengan penyesuaian seperlunya) Oleh Jurnal Ilmiah Hukum “Ishlah”, Vol.13, No. 2, Mei-Agustus, h. 8 .

8

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah relevansi ketentuan hukum pembangunan

perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan

hidup di Kabupaten Gowa ?

2. Bagaimanakah pengendalian dampak lingkungan hidup akibat

pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami relevansi ketentuan hukum tentang

pembangunan perumahan dalam mencegah terjadinya dampak

lingkungan hidup di Kabupaten Gowa.

2. Mengetahui dan memahami pengendalian dampak lingkungan

hidup akibat pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara

teoretis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih positif dalam

perkembangan teori hukum mengenai pembangunan

perumahan yang berdampak pada lingkungan hidup.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi

positif dalam praktik hukum di Indonesia terutama mengenai

peningkatan pemahaman terhadap relevansi ketentuan hukum

tentang dampak lingkungan hidup akibat pembangunan

perumahan di Kabupaten Gowa dan pengendalian dampak

9

lingkungan hidup akibat pembangunan perumahan di

Kabupaten Gowa.

E. Orisinalitas penelitian

Sebagai pembanding dari penelitian yang peneliti lakukan,

dapat diajukan 3 (tiga) judul yang berkaitan, yang diperoleh dengan

cara pencarian melalui internet. Adapun judul-judul tersebut yang

dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Tesis, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam

Pengelolaan Sampah Kota (Studi Akses Masyarakat dalam

AMDAL di Lokasi TPA Ngronggo Salatiga) oleh Sulistyowati

Kharisma, Program Pascasarjana niversitas Muhammadiyah

Surakarta 2006. Dengan rumusan pertama, bagaimana analisis

mengenai dampak lingkungan terhadap sistem

pengelolaansampah di lokasi TPA Ngronggo Salatiga dan

bagaimana keterlibatan dan peran serta masyarakat sekitar

lokasi TPA Ngronggo Salatiga dalam sistem pengelolaan

sampah di TPA yang sesuaidengan ketentuan analisis

mengenai dampak lingkungan

2. Tesis Efektivitas Pelaksanaan Amdal Dan UKL-UPL Dalam

Pengelolaan Lingkungan HidupDi Kabupaten Kudus. Penelitian

ini dilakukan oleh Nunung Prihatining Tias Program Magister

Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas

Diponegoro Semarang 2009. Dengan rumusan masalah

10

pertama, bagaimana pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL di

suatu perusahaan yang telah memiliki dokumen lingkungan dan

bagaimana keterlibatan masyarakat sekitar industri dalam

pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

3. Tesis Tinjauan Hukum Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam

Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah oleh Nelly Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2017. Dengan

Rumusan Masalah bagaimanakah kebijakan pemerintah dalam

mengimplementasikan pembangunan perumahan masyarakat

berpenghasilan rendah dan bagaimanakah implementasi

pembangunan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah

di daerah.

Berdasarkan ketiga judul dan rumusan masalah yang diajukan

tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan

yang akan dibahas pada penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini

terdapat kebaharuan yang dapat melengkapi penelitian yang telah

dilakukan terdahulu.

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perizinan

1. Pengertian dan Tujuan Perizinan

Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa

berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam

keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketantuan larangan

peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai

dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.8Adapun

pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi

pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah

terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan

dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota

dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki

atau diperoleh suatu oraganisasi perusahaan atau seseorang sebelum

yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.9

Sebelum menyampaikan beberapa definisi izin dari para pakar,

terlebih dahulu dikemukakan beberapa istilah lain yang sedikit banyak

memiliki kesejajaran dengan izin, yaitu dispensasi, konsensi dan lisensi.

Dispensasi ialah putusan administrasi negara yang membebaskan suatu

perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan

8Adrian Sutedi, 2011, Hukum Perizinan Dalam sektor Pelayanan Publlk, Sinar Grafika, Jakarta, h. 167-168.

9Ibid.

12

tersebut.WF. Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan

pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang

menjadi tidak berlaku lagi sesuatu hal yang istimewa (relaxation legis).

Menurut Ateng Syarifudin, dispensasi bertujuan untuk menembus

rintangan yang sebetulnya secara normal tidak diizinkan, jadi dispensasi

berarti menyisihkan pelarangan dalam hal khusus (relaxatie legis). Lisensi

adalah sutau izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu

perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang

memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan

dengan izin khusus atau istimewa. Sementara itu, konsesi merupakan

suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana

kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu

menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak

penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan

pemerintah. Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsensi dan

lisensi, dibawah ini akan disampaikan beberapa definisi Izin.

Pada Kamus Hukum, Izin (Vergunning) dijelaskan sebagai

‘Overheidstoestemming door wet of verodening varies gasteld voor tal van

handeling waarop in het algemen belang special toezicht vereist is maat

die, in het algemen, niet als onwenselijk worden beschouwd’10

(perkenaan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau

peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada

10S.J Fockema Andreae, Rechtsgleerd Handwoordenbook, Tweede Drunk, J.B Wolter Uitgeverrsmaatshappij N.V, Groningen, 1951, Dikutip dari Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 25

13

umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya

tidaklah dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki).

E.Utrech mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak

melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal

saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret,

keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut

bersifat suatu izin (vergunning).11Bagir Manan Menyebutkan bahwa izin

dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan

peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan

tindakan atau perbuatan tertentu yag dilarang.12

N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge berpendapat bahawa izin adalah

suatu peresetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau

peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari

ketentuan ketentuan larangan perundangan.13N.M Spelt dan J.B.J.M Ten

Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas

izin adalah perkenaan dari pengusasa untuk orang yang memohonya

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang demi kepentingan

umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya sedangkan dalam arti

sempit izin adalah sutau tindakan dilarang terkecuali diperkenankan

dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan

11E.Utrecht, Loc. Cit. 12Bagir Manan, 1995, Ketentuan-Ketantuan Mengenai Peraturan Penyelenggaran

Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Prespektif UUD 1945, Makalah, Tidak dipublikasikan, jakarta, h. 8.

13Philipus M.Hadjon (Penyuting), N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya, h. 2.

14

dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi

tidap kasus. Penerbitan izin persoalannya bukan hanya memberi

perkenaan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus tetapi agar

tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu

(dicantumkan dalam keadaan ketentuan-ketantuan). Adapun tujuan izin

dalam arti sempit adalah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat

undang-undang tidak seharsunya dianggap tercela, namun dimana ia

menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.14

Philipus M.Hadjon tidak memberikan pengertian tegastentang izin

tetapi hanya menyatakan bahwa izin merupakan keputusan dalam praktek

pemerintahan dalam rangka ketentuan larangan yang ditentukan undang-

undang untuk mengendalikan masyarakat.15 Philipus M.Hadjon juga

menyatakan bahwa izin merupakan keputusan dalam praktek

pemerintahan yang memberikan keuntungan karena pemegang izin

diperbolehkan berbuat tidankan-tindakan tertentu.16Tatiek Sri Djamiati

dalam disertasinya memberikan penjelasan hampir sama, Tatiek Sri

Djimiati berpendapat bahwa izin merupakan instrumen yang biasa dipakai

didalam bidang hukum administrasi, yang dimaksudkan untuk

mempengaruhi warganya agar supaya mau mengikuti cara yang

dianjurkan guna mencapai tujuan konkrit.17Suparto Wijoyo memberikan

14Ibid, hlm.3 15Philipus M.Hadjon, dkk. 2002, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah

Mada University Press. Yogjakarta, h.126-129. 16Ibid, h.126-129. 17Tatiek Sri Djamiati, 2004, Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia, Disertasi,

Universitas Airlangga, Surabaya, 2004, h.1.

15

pendapat serupa mengenai izin yaitu izin merupakan “legal means” yang

terbanyak digunakan dalam hukum administratif. Pemerintah

mempergunakan izin, sebagai sarana yuridis untuk mengendalikan

tingkah laku para warga. Izin ialah persetujuan dari penguasa

berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dalam keadaan

tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan.18Berdasarkan

pendapat para sarjana diatas maka pengertian izin adalah:

1) Izin merupakan tindakan pemerintahan yang berdasarkan

Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan.

2) Izin merupakan instrumen dalam hukum administrasi yang

betujuan mengatur kegiatan dalam kehidupan masyarakat

dalam suatu negara.

3) Izin merupakan persetujuan dari pemerintah untuk kegiatan

yang menurut undang-undang adalah dilarang.

4) Akibat hukum dari izin adalah memberikan keutungan bagi

pemohon izin yaitu warga negara untuk melakukan perbuatan

tertentu yang sebenarnya dilarang.

Tujuan dari perizinan dapat mengacu pada pendapat sarjana yaitu

N.M Spelt dan J.B.J.M Ten Berge.Menurut N.M Spelt dan J.B.J.MTen

Berge motif dari Izin adalah:19

18Suparto Wijoyo, 2004, hukum Lingkungan Mengenal Instrumen Hukum

Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, h. 38.

19Philipus M.Hadjon (Penyuting), N,M Spelt dan Ten Berge, Op.Cit, h. 4.

16

1) Keinginan mengarahkan (mengendalikan “sturen”) aktivitas-

aktivitas tertentu.

2) Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan)

3) Keinginan untuk melindungi obyek tertentu (izin tebang, izin

membongkar pada monumen-menomumen)

4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni,

didaerah padat penduduk)

5) Pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-

aktivitas (izin berdasarkan “Drank-en Herecawel” dimana

pengurus harus memenuhi syarat-syarat teretntu)

Philipus M. Hadjon berdasarkan motif dari izin diatas menyatakan

bahwa tujuan dari izin adalah pada dasarnya membatasi kebebasan

individu atau membatasi penggunaan hak-hak dasar. Beliau menyatakan

pembatasan kebebasan individu tersebut hendaknya tidak melanggar

prinsip dasar negara hukum yaitu asas legalitas.20

2. Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu

yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Disamping harus

menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi

persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh

pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu

berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi

20Philipus M.Hadjon, Fungsi Izin Pembatasan Hak-Hak Dasar Dan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik, Lampung, 2 mei 1995, h.3 dan h.14.

17

izin.21Syarat-syarat yang disertakan pada penerbitan izin pada hakikatnya

merupakan suatu inkonkrito yang sifatnya konstitutif, dalam arti bahwa

dalam penerbitan izin oleh alat perlengkapan administrasi negara yang

bersangkutan ditentukan suatu perbuatan tertentu dalam hal keadaan

kongkrit, yang apabila tidak dilakukan atau dilanggar dapat merupakan

alasan dijatuhkannya sanksi.22

Syarat-syarat disertakan pada penerbitan izin dan sebagainnya itu,

yang pada hakikatnya merupakan atauran hukum inkonkrito, dapat pula

merupakan suatu penilaian yang sifatnya kondisional dalam arti bahwa

penilaian tersebut baru dapat dilakukan apabila perbuatan yang

disyaratkan harus dilakukan itu terjadi. Dengan lain perkataan syarat-

syarat yang disertakan pada penerbitan izin dan sebagainya itu teryata

tidak dipenuhi.23Permasalahan yang dapat timbul dan sering dijumpai

dalam praktek, dan terutama dalam teori adalah bagaimana apabila

syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh alat-alat perlengkapan administrasi

negara dalam hal membuat suatu ketetapan administrasi itu mengalami

kekurangan yang bersifat yuridis.24

Hal tersebut diatas dapat menimbulkan akibat bahwa ketetapan

administrasi itu menjadi ketetapan tidak sah. Dikatakan dapat, oleh karena

ada ketetapan administrasi yang mengalami atau mengandung

kekurangan, bahkan kekurangan yang bersifat yuridis, namun ketetapan

21Ridwan HR, 2007, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 216-217.

22Soehino, 2000, Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, h.84. 23Ibid. 24Ibid. h. 98-99.

18

administrasi itu masih dapat dianggap sebagaisuatu ketetapan

administrasi sah.25Dengan demikian ada dua macam ketetapan

administrasi, yaitu:26

1) Ketetapan administrasi sah; dan

2) Ketetapan administrasi tidak sah

Mengenai akibat hukum ketetapan tidak sah (niet rechtsgelding

beschikking) dalam hukum administrasi, yaitu :

Nietig atau batal, dibagi menjadi 2 yaitu :

1) Neitig van rechtswege atau batal karena hukum.

2) Varnietigbaar atau dapat dibatalkan.

Selain mengenai prosedur dan persyaratan izin, penerbitan izin juga

harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak oleh

pemerintah daerah setempat. Asas-Asas umum pemerintahan yang layak

dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan sebagai dasar

dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintah itu menjadi baik, sopan,

adil, dan terhormat bebas dari kezaliman, pelanggaran peraturan,

tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.

Berdasarkan penelitiannya, Jazim Hamidi menemukan pengertian AAUPB

berikut ini:27

a. AAUPB merupakan nilai-nilai etik yang hidup dan berkembang

dalam lingkungan hukum administrasi negara.

25Ibid. 26Ibid, h. 100. 27Ridwan HR. Op.cit, H. 247.

19

b. AAUPB berfungsi sebagai pegangan bagi pejabat administrasi

negara dalam menjalankan fungsinya, merupakan akat uji bagi

hakim administrasi dalam menilai tindakan administarsi negara

(yang berwujud penetapan/beschikking), dan sebagai dasar

pengajuan gugatan bagi pihak penggugat.

c. Sebagian besar dari AAUPB masih merupakan asas-asas yang

tidak tertulis, masih abstrak, dan dapat digali dalam praktik

kehidupan masyarakat.

d. Sebagian asas yang lain sudah menjadi kaidah hukum tertulis

dan terpencar dalam berbagai peraturan hukum positif.

Meskipun dari sebagian asas itu berubah menjadi kaidah hukum

tertulis, sifatnya tetap sebagai asas hukum. Pada awal kemunculannya,

AAUPB hanya dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum

(rechtbesherming) dan bahkan dijadikan sebagai instrumen untuk

peningkatan perlindungan hukum (verhoogde rechtsbescherming) bagi

warga negara dan tindakan pemerintah. AAUPB selanjutnya dijadikan

sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi,

disamping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan

pemerintahan.28Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik

Indonesia, asas-asas ini kemudian muncul dan dimuat dalam suatu

undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan

28Ibid, h. 251.

20

nepotisme (KKN). Dengan format yang berbeda dangan AAUPB dari

negara belanda, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

disebutkan beberapa asas umum penyelenggaraan negara, yaitu sebagai

berikut:29

1) Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum

yang mengutamakan landasan peraturan perundang-

undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

penyelenggaraan negara.

2) Asas tertib penyelenggaran negara, yaitu asas yang menjadi

landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam

pengendalian penyelenggara negara.

3) Asas kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan

kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif

dan selektif.

4) Asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap

hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar,

jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara

dengan tetap memerhatikan perlindungan atas hak asasi

pribadi, golongan dan rahasia negara.

5) Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa

setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara

negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada

29Ibid, h. 254-255.

21

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

B. Tinjauan Umum tentang Perumahan dan Permukiman

Perumahan merupakan kebutuhan dasar di samping pangan dan

sandang. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang

meningkat bersamaan dengan pertambahan penduduk diperlukan

penanganan dengan perencanaan yang saksama disertai keikutsertaan

dana dan daya yang ada dalam masyarakat. Setiap manusia dihadapkan

pada 3 (tiga) kebutuhan dasar, yaitu pangan (makanan), sandang

(pakaian), dan papan (rumah). Kebutuhan akan rumah sebagai tempat

tinggal atau human, baik di perkotaan maupun perdesaan terus meningkat

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pada dasarnya,

pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai tempat tinggal atau hunian

merupakan tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Namun demikian,

pemerintah, pemerintah daerah dan perusahaan swasta yang bergerak

dalam bidang pembangunan perumahan diharapkan untuk dapat

membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah sebagai

tempat tinggal atau hunian.30

Tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia ditetapkan dalam

Alinea IV UUD NRI 1945, yaitu:

30Urip Santoso, 2014, Hukum Perumahan, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

hal.2

22

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia;

b. memajukan kesejahteraanumum;

c. mencerdaskan kehidupan bangsa;

d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Salah satu tujuan dibentuknya negara Republik Indonesia ialah me-

majukan kesejahtaraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum

dilaksanakan pembangunan nasional, yang hakikatnya yaitu pemba-

ngunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh rakyat

Indonesia dan pembangunan seluruh rakyat Indonesia yang menekankan

pada keseimbangan pembangunan kemakmuran lahiriah dan kepuasan

batiniah. Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa: "Setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan

mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

mendapatkan pelayanan kesehatan." Rumah sebagai tempat tinggal

mempnnyai peran yang strategis dalam pembentukan watak dan

kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia

Indonesia seutuhrya, berjati diri, mandiri, dan produktif sehingga

terpenuhinya tempat tinggal merupakan kebutuhan dasar bagi setiap

manusia, yang akan terus ada dan berkembang sesuai dengan tahapan

atau siklus kehidupan manusia

23

Sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia, idealnya rumah harus

dimiliki oleh setiap keiuarga, terutama bagi masyarakat yang

berpenghasilan rendah dan masyarakat yang tinggal yang padat

penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab menyediakan

dan memberikan kemudahan dalam perolehan rumah bagi masyarakat

melalui penyelenggaraan perumahan serta keswadayaan masyarakat.

Komarudin menyatakan bahwa perumahan merupakan salah sftu

kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harlat

dan martabat manusia. Dalam rangka memenuhinya, perlu diperhatikar.

kebijaksanaan umurn pembangunan perumahan, kelembagaan, masalah

pertanahan, pembiayaan, dan unsur-unsur penunjang pembangunan

perumahan.31 Masalah pertanahan menjadi salah satu faktor yang harus

di perhatikan dalam pembangunan perumahan disebabkan pada dasarnya

Perumahan dibangun di atas tanah dengan status tanah tertentu.

Pembangunan perumahan ditujukan agar setiap keluarga menempati

rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dar.

teratur. Rumah yang layak adalah bangunan rumah yang sekurang

kurangnya memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan

minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya. Lingkungan yang

sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan lingkungan yang memenuhi

persyaratan penataan ruang, persyaratan penggunaan tanah,

31Ibid. h. 3.

24

penguasaan hak atas tanah, dan kelayakan prasarana dan sarana

lingkungannya.32

Dalam pembangunan perumahan diperlukan peraturan perundang-

undangan yang menjadi dasar hukum, kebijakan, arahan, dan pedoman

dlalam pelaksanaan pembangunan perumahan dan menjadi dasar hukum

dalam penyelesaian masalah, kasus, dan sengketa di bidang perumahan.

Pembangunan perumahan oleh siapa pun harus mengikuti

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh peraturan perurdang-undangan

sehingga tidak menimbulkan masalah, sengketa, dan kerugian. Pada

mulanya, ketentuan mengenai perumahan diatur dalam Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah peganti Undang-

Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Pokok-pokok

Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2476)

menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1964 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2611). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku

oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469).

Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-

Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

32Ibid.

25


7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188).

Pada saat ini, ketentuan mengenai perumahan diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman, diundangkan pada tanggal 12 Januari 2011. Berdasarkan

Pasal 166 UU PKP, "Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469) dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku. Latar belakang diundangkan UU PKP

disebutkan dalam konsideran, yaitu:

a. setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat,

yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan mempunyai

peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta

kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun

manusia Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif;

b. negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa

Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan

permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta

menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan

yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh

wilayah Indonesia;

26

c. Pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan dan

memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan

permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan

perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan

serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu

kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan

ekonomi dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian

lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi

daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan masyarakat,

berbangsa, dan bernegara;

d. pertumbuhan dan pembangunan wilayah yang kurang

memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat

berpenghasilan rendah mengakibatkan kesulitan masyarakat

untuk memperoleh rumah yang layak dan terjangkau; dan

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan

Pemukiman sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan

kebutuhan perumahan dan permukiman yang layak dan

terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan

teratur sehingga perlu diganti.

Dalam UU PKP ditetapkan bahwa rumah dapat berfungsi sebagai:

a. pemenuhan kebutuhan dasar;

b. tempat tinggal atau hunian;

c. aset (kekayaan) bagi pemiliknya;

27

d. status sosial dan ekonomi bagi pemiliknya;

e. tempat untuk mendapatkan penghasilan atau keuntungan;

f. sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat bagi

pemiliknya;

g. penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri.

Pasal 164 UU PKP menetapkan Ketentuan peralihan, yaitu: "Semua

peraturan perundang-undangan yang merup in peraturan pelaksanaan

dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992tentang Perumahan dan


23, Tambahan Lembaran Negara Republik 1 mesia Nomor 3469), dan

peraturan perundang-undangan lainnya mengenai perumahan dan

permukiman, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau

belum diganti dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan

undang-undang ini.

Peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992, antara lain:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang

Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1999 tentang Kawasan

Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri

Sendiri.

28

c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994

tentang Rumah Negara.

d. Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang Badan

Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan

dan Permukiman Nasional.

UU PKP membutuhkan peraturan pelaksanaan dalam bentuk

peraturan perundang-undangan. Ketentuan dalam UU PKP yang

membutuhkan peraturan pelaksanaan, yaitu:

a. Undang-undang

1. Pasal 46

Ketentuan tentang rumah susun diatur tersendiri dengan

undang-undang.

2. Pasal 124

Ketentuan tentang tabungan perumahan diatur tersendiri

dengan undang-undang.

b. Peraturan Pemerintah

1. Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 27

29

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan

perancangan rumah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan prasarana,

sarana, dan utilitas umum perumahan diatur dengan

Peraturan Pemerintah.

4. Pasal 41 Ayat (3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan,

penyediaan, penghunian, pengelolaan, serta pengalihan

status dan hak atas rumah yang dimiliki oleh negara diatur

dengan Peraturan Pemerintah.


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghunian

dengan cara sewa menyewa dan cara bukan sewa

menyewa diatur dengan Peraturan Pemerintah.


Ketentuan lebih lanjut mengenai rumah negara diatur



Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian perumahan


30


Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan dan

pembentukan lembaga oleh Pemerintah atau Pemerintah

Daerah tentang kewenangan dalam pengalihan

kepemilikan rumah umum diatur dengan Peraturan

Pemerintah.


Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan/atau

bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi

masyarakat berpenghasilan rendah diatur dengan



Ketentuan lebih lanjut mengenai arahan pengembangan

kawasan permukiman diatur dengan Peraturan

Pemerintah.


Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara

pengawasanpenyelenggaraan kawasan permukiman



Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara

pemberian insentif, pengenaan disinsentif, dan sanksi


31

13. Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan rumah dan

prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dengan


14. Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai perbaikan rumah dan

prasarana, sarana, dan utilitas umum diatur dengan


15. Pasal 95 ayat (6)

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan tumbuh dan

berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman

kumuh baru diatur dengan Peraturan Pemerintah.

16. Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara

penetapan lokasi, pemugaran, peremajaan, permukiman

kembali dan pengelolaan peningkatan kualitas terhadap

perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan


17. Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai konsolidasi tanah diatur



32

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengerahan

dan pemupukan dana masyarakat, dana tabungan, dan

dana lainnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Pasal 126 Ayat(4)

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan dan/atau

bantuan pembiayaan untuk pembangunan dan perolehan

rumah umum dan rumah swadaya bagi masyarakat yang

berpenghasilan rendah diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

c. Peraturan Menteri


Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan perizinan

dan tata cara pencabutanizin pembangunan perumahan

untuk masyarakat berpenghasilan rendah diatur dengan

Peraturan Menteri


Ketentuan mengenai hunian berimbang antara rumah

sederhana, rumah menengah, dan rumah rnewah diatur

dengan Peraturan Menteri.

3. Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai perumahan skala besar

dan kriteria hunian berimbang diatur dengan Peraturan

Menteri.

33


Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perjanjian

pendahuluan jual beli rumah tunggal, rumah deret,

dan/atau rumah susun diatur dengan Peraturan Menteri.


Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria masyarakat

berpenghasilan rendah dan persyaratan kemudahan

perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah

diatur dengan Peraturan Menteri.

6. Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam

penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman,

dan pengembangan perumahan dan kawasan

permukiman diatur dengan Peraturan Menteri.

d. Peraturan Daerah


Kemudahan akses pembangunan rumah umum diatur

dengan Peraturan Daerah.


Ketentuan mengenai pemanfaatan rumah digunakan

sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa

membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian

diatur dengan Peraturan Daerah. Pasal 165 Undang-

34

Undang No. 1 Tahun 2011 menetapkan perintah

pembuatan peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 1

Tahun 2011, yaitu: "Semua peraturan pelaksanaan yang

ditentukan dalam undang-undang ini harus ditetapkan

paling lama 1 (satu) tahun sejak undang-undang ini

diundangkan

C. Landasan Teori

1. Teori Kewenangan

Pada setiap pejabat administrasi Negara dalam bertindak

harusmemiliki wewenang yang sah atau harus dilandasi wewenang yang

sah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.33 Dengan

demikian bahwa setiap pejabat administrasi negara harus dilekatkan

kewenang yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan ketika

dalam menjalankan tugasnya yang pada dasarnya untuk menghindari

tindakan dari pejabat administrasi bertindak sewenang-wenang (abuse of

power), oleh karena itu kekuasaan yang dilimiki oleh pejabat tersebut

harus dibatasi oleh hukum atau peraturan perundang-undangan. 34

Secara umum dapat dikatakan bahwa wewenang merupakan

kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik. Wewenang memiliki

arti hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan (dalam arti sempit)

dan hak yang didapat secara nyata mempengaruhi keputusan yang akan

33Safri Nugraha, et al., 2007, Hukum Administrasi Negara, Center For Law and

Good Governace Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, h. 28 34Ibid.

35

diambil oleh instansi pemerintah lainnya.35 Kemudian menurut Peter

Leyland terdapat dua ciri terhadap kewenangan, setiap keputusan yang

dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai kekuatan yang mengikat

kepada seluruh anggota masyarakat (harus dipatuhi oleh seluruh anggota

masyarakat) dan setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah

memiliki fungsi publik(melakukan public service).36

Wewenang adalah kekuasaan yang mempunyai landasan hukum

agar tidak timbul kesewenang-wenangan dalam penyelenggaraan tugas-

tugas pemerintahan. Keseluruhan wewenang pemerintah dijalankan oleh

organisasi pemerintah. Tanpa adanya wewenang pemerintah tidak

mungkin melahirkan keputusan yang sah. Antara lain sifat dari wewenang

pemerintah :37

1. Terikat pada suatu masa tertentu;

2. Tunduk pada batas wilayah yang ditentukan;

3. Pelaksanaan dari wewenang tersebut terikat pada hukum

tertulis dan tidak tertulis.

Pada sifat wewenang yang selalu terikat dengan suatu masa tertentu

ditentukan melalui peraturan perundang-undangan atau lamanya

peraturan tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasarnya, apabila wewenang tersebut digunakan setelah

35Ibid, h.30. 36Ibid. 37Ibid, h. 42.

36

melampaui batas waktunya menjadi tidak sah.38 Sifat wewenang yang

kedua terkait dengan batas wilayah kewenangannya artinya kewenangan

tersebut digunakan pada suatu wilayah tertentu saja. Kemudian sifat

wewenang yang ketiga, Indonesia sebagai Negara hukum, maka setiap

melaksanakan kewenangan tersebut harus berdasarkan hukum.39

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan harus

didasarkan dengan hukum, jadi ketika dalam menjalankan tugasnya harus

dilekatkan pada suatu kewenangan yang sah berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan.40Dengan demikian maka untuk memperoleh

wewenang pemerintah tersebut, dapat dilakukan melalui atribusi, delegasi

dan mandat yaitu :

1. Atribusi

Memiliki arti pembagian, yang dimaksudkan sebagai pemberian

kewenangan kepada suatu organ lain yang menjalankan

kewenangan tersebut dengan atas nama serta menurut

pendapatnya sendiri tanpa ditunjuk untuk menjalankan

kewenangannya. Kemudian atribusi tersebut dapat terjadi

berdasarkan pada konstitusi atau peraturan perundang-

undangan yang mengatur.41

2. Delegasi

Penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi kepada

38Ibid h. 51. 39Ibid, 40Ibid. 41Agus Salim, 2007, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Ghalia

Indonesia, Bogor, h. 102.

37

yang lebih rendah, oleh karena itu delegasi dapat diartikan

sebagai bentuk penyerahan wewenang oleh pejabat kepada

pihak lain dan wewenang tersebut menjadi tanggung jawab pihak

lain.

3. Mandat

Merupakan suatu wewenang yang dapat diperoleh melalui

atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada badan atau

pegawai bawahan apabila pejabat berwenang tersebut tidak

sanggup untuk menjalankannya wewenang tersebut.42

Dengan melihat beberapa wewenang tersebut maka adanya campur

tangan pejabat daerah atau kepala daerah (pejabat publik) yang memiliki

kewenangan dalam hal menetapkan dan memutuskan. Penggunaan

wewenang pemerintah, wajib mengikuti aturan Hukum Administrasi

Negara supaya tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.43 Menurut

Prajudi Atmosudirjo wewenang publik terdiri dari dua kekuasaan yang luar

biasa, artinya tidak dapat dilawan dengan cara biasa, yaitu:44

a. Wewenang prealabel, yaitu wewenang untuk membuat

keputusan yang diambil tanpa meminta persetujuan terlebih

dahulu dari pihak manapun.

b. Wewenang ex office, yaitu wewenang dalam rangka

pembuatan keputusan yang diambil karena jabatannya,

42Ibid. 43Ibid. 44Prajudi Atmosudirdjo, 1994, Hukum Administrasi Negara Cet.ke-10, Ghalia

Indonesia, Jakarta, h. 94.

38

sehingga tidak dapat dilawan oleh siapaun (yang berani

melawan dikenakan sanksipidana) karena mengikat secara sah

bagi seluruh rakyat.

Sesuai pendapat Kuntjoro Purbopranoto, bahwa pembatasan

tindakan pemerintah itu memang ada, yaitu tindakan pemerintah tidak

boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau

kepentingan umum, tidak boleh melawan hukum (onrechmatig) baik formil

maupun materiil dalam arti luas, dan tidak boleh melampaui atau

menyelewengkan kewenangannya menurut kompetensinya.45

Dalam pelaksanaan wewenang pemerintah, pejabat adminstrasi

negara dapat mengambil suatu keputusan yang pada dasarnya harus atas

permintaan tertulis, baik dari instansi atau orang perorangan. Kemudian

dalam membuat suatu keputusan terikat pada tigas asas hukum, yaitu :46

1. Asas Yuridiktas (rechtmatigeheid), yaitu bahwa setiap tindakan

pejabat administrasi Negara tidak boleh melanggar hukum

secara umum (harus sesuai dengan rasa keadilan dan

kepatutan);

2. Asas Legalitas (wetmatigeheid), yaitu setiap tindakan pejabat

adminitrasi Negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan

dasar yang melandasinya). Apalagi Indonesia adalah Negara

hukum,maka asas legalitas adalah hal yang paling utama

dalam setiap tindakan pemerintah;

45Kuntjoro Purbopranoto, 1998, Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan PeradilanAdministrasi Negara, Alumni, Bandung, h. 43.

46Safri Nugraha, et.al, op.cit, h. 39.

39

3. Asas Diskresi (freis ermessen), yaitu kebebasan dari seorang

pejabat adminstrasi Negara untuk mengambil keputusan

berdasarkan pendapatnya sendiri, asalkan tidak melanggar

asas yuridiktas dan asas legalitas. Sehingga, pejabat

administrasi negara tidak dapat menolak untuk mengambil

keputusan, bila ada seorang warga masyarakat mengajukan

permohonan kepada pejabat administrasi negara.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen), yaitu

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

perlindungan kepada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan

konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang

Perlindungan Konsumen tersebut cukup memadai. Kalimat yang

menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”,

diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-

wenang yang merugikan pelaku usahahanya demi untuk kepentingan

perlindungan konsumen.47Kepastian hukum untuk memberikan

perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah dengan

meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses

47Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali

Pers, Jakarta, 2010, h. 1.

40

informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap

pelaku usaha yang jujur dan bertanggungjawab.48

Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya

dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:49

a) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan

barang dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya

(Pasal 3 huruf c)

b) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat

unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan

akses untuk mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d)

c) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai

perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan

bertanggung jawab (Pasal 3 huruf e)

Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan

kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun

kepentingan konsumen menurut Resolusi perserikatan bangsa-Bangsa

Nomor 39/284 tentang Guidelines for Consumer Protection, sebagai

berikut.50

a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap

kesehatan dan keamananya;

48Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghalia

Indonesia, Bogor, 2008, h. 9. 49Ibid,h. 9. 50Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2010. Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar

Grafika,Jakarta, h. 115.

41

b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi

konsumen;

c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk

memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang

tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;

d. Pendidikan konsumen;

e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;

f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau

organisasi lainnya yang relevan dan memberikan

kesempatan pada organisasi tersebut untuk menyuarakan

pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang

menyangkut kepentingan mereka.

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas

perlindungan konsumen adalah Perlindungan konsumen berasaskan

manfaat, keadilan,keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen,

serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai

usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam

pembangunan nasional yaitu51

1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa

segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan

konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya

51Lihat penjelasan Pasal 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang

PerlindunganKonsumen

42

bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara

keseluruhan;

2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat

dapatdiwujudkan secara maksimal dan memberikan

kesempatan kepadakonsumen dan pelaku usaha untuk

memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara

adil;

3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan

keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha,

dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual;

4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan

untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan

kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau

digunakan;

5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha

maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan

dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta

negara menjamin kepastian hukum.

Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan

Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya

mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan

43

manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa

negara Republik Indonesia.52

Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan

substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:53

1. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas

keamanan dan keselamatan konsumen;

2. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas

keseimbangan; dan

3. asas kepastian hukum.

Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan

dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan,

dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan

dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas

maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi.

Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena

menurut Himawan bahwa “Hukum yang berwibawa adalah hukum yang

efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-

haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa

penyimpangan.”54

Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-

Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

52Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. Op. Cit. h. 26 53Ahmadi Miru,2011, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di

Indonesia,Rajawali Pers, Jakarta, h. 33. 54Ahmadi Miru, Ibid, hlm. 33.

44

1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian;

2) konsumen untuk melindungi diri mengangkat harkat dan

martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari

ekses negatif pemakaian barang dan/ataujasa);

3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih,

menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang

mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;

5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai

pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap

yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;

6) meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin

kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa,

kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

konsumen.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini,

merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan

dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen

yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam

pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan

konsumen.55

55Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Op. Cit., h. 8.

45

3. Teori Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Definisi mengenai pembangunan berkelanjutan yang berwawasan

lingkungan tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUPPLH, sebagai berikut :

‘’Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan’’56

Pembangunan berkelanjutan (suistainable development) adalah

pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber-sumber alam dari

kemusnahan dan menjaga lingkungan hidup dan ekosistemnya dari

kerusakan yang mengancam manusia dan mahluk hidup lainnya. Konsep

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan merupakan

penggabungan dari 2 konsep, yaitu suistainable development dan

ecodevelopment. Konsep negara berupa pembangunan berkelanjutan

yang berwawasan lingkungan merupakan koreksi dan idiologi laissez faire

yang berkembang pada saat terjadinya revolusi industri. Ideologi ini

mengandung makna bahwa setiap orang boleh berbuat apapun dalam hal

apapun asalkan dapat mendukung peningkatan pembangunan industri

tanpa harus memperhatikandampak yang ditimbulkannya.

Konsep pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan

dimuat dalam UU PPLH Pasal 1 ayat (3) yang berarti adalah upaya sadar

dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan

ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan

56UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Pasal 1 ayat (3).

46

lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan

mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan

berkelanjutan, pada satu sisi harus diletakkan sebagai kebutuhan dan

aspirasi manusia kini dan masa depan. Oleh karena itu, hak-hak asasi

manusia seperti hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan hak atas

pembangunan dapat membantu memperjelas arah dan orientasi

perumusan konsep pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip-prinsip dasar pembangunan berkelanjutan meliputi beberapa

hal, yaitu :57

a. Pemerataan dan Keadilan Sosial

Dalam hal ini, pembangunan berkelanjutan harus menjamin

adanya pemerataan untuk generasi sekarang dan akan

datang yang berupa pemerataan distribusi sumber alam, dan

ekonomi yang berkesinambungan (adil), berupa kesejahteraan

semua lapisan masyarakat

b. Menghargai Keanekaragaman (diversity)

Keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya perlu

di jaga. Keanekaragaman hayati adalah prasyarat untuk

memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara

berkelanjutan untuk masa kinidan yang akan datang.

Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong

perlakuan merata terhadap setiap orang dan membuat

57Surya .T. Djajadiningrat, 1996, Industrialisasi dan Lingkungan Hidup, Mencari

Keseimbangan,Muhammadiyah University Press, Surakarta, h. 121-122.

47

pengetahuan terhadap tradisi berbagai masyarakat dapat

lebih dimengerti oleh masyarakat.

c. Menggunakan pendekatan integratif

Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan

antara manusia dan alam. Manusia mempengaruhi alam

dengan cara bermanfaat dan merusak, oleh karena itu

pemanfaatan harus didasarkan pada pemahaman keterkaitan

antara sistem alam dan sistem sosial dengan menggunakan

cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan

pembangunan.

d. Perspektif jangka panjang

Merupakan perspektif pembangunan berkelanjutan yang

seringkali diabaikan, karena masyarakat biasanya cenderung

menilai masa kini lebih utama dari masa datang. Oleh karena

itu persepsi semacam itu perlu diubah.

Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan merupakan pola

pembangunan yang memberikan jaminan pemeratan bagi masyarakat,

menghargai keanekaragaman hayati dan budaya, memelihara

keseimbangan aspek kehidupan manusia, mahluk hidup dan alam

sehingga kelestarian lingkungan akan terjamin. Konsep pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dapat dilihat dalam Pasal 2

UUPPLH yang merupakan asas dari UUPPLH bahwa pengelolaan

lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab

48

negara, asas kelestarian dan berkelanjutan, dan asas manfaat

’’Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota,

bisnis, masyarakat dan sebagainya) yang berprinsip memenuhi kebutuhan

sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa

depan.

Pembangunan berkelanjutan (suistainable development) adalah

pembangunan yang tetap menjaga kelestarian sumber-sumber alam dari

kemusnahan dan menjaga lingkungan hidup dan ekosistemnya dari

kerusakan yang mengancam manusia dan mahluk hidup. Terpeliharanya

fungsi lingkungan hidup yang berkelanjutan sangat penting yang menuntut

tanggung jawab dari pihak masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah

untuk memelihara dan meningkatkan daya dukung lingkungan hidup,oleh

karena itu, diperlukan pembangunan yang memadukan lingkungan guna

menjamin kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa

datang, sehingga di dalam pembangunan ini diperlukan pembangungan

yang berwawasan lingkungan.58

Di samping kesadaran dari pihak masyarakat dan pelaku usaha

harus ditingkatkan mengenai pentingnya lingkungan hidup, pihak

pemerintah pun harus menerapkan good environmental governance,

adalah pemerintah yang mengerti atau peduli terhadap aspek lingkungan.

Hal ini merupakan sarana bagi terwujudnya suistanable development yaitu

pembangunan yang menjaga kelestarian sumber-sumber daya alam dan

58Muhammad Erwin, 2008, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijaksanaan

PembangunanLingkungan Hidup, PT.Refika Aditama, Bandung, h. 81

49

lingkungan hidup pada saat ini dan saat mendatang. Hal ini mengingat

bahwa pada dasarnya tujuan pembangunan adalah merupakan aktifitas

yang melibatkan seluruh warga dan seluruh sistem sosialnya dengan

tujuan untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik, oleh dimensional

yang mengakibatkan perubahan-perubahan secara besar-besaran

terhadap struktur sosial, kebiasaan-kebiasaan yang telah melembaga, dan

melibatkan segenap institusi secara nasional. Hasil pembangun harus

tergambar antara lain dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi

yang semakin baik, berkurangnya ketidakadilan dan menurunnya angka

kemiskinan.59

59Bambang Prabowo Soedarso, 2008, Hukum Lingkungan Dalam Pembangunan

Berkelanjutan(Bunga Rampai), Cintya Press, Jakarta, h. 36.

50

D. Kerangka Pikir

Bagan Kerangka Pikir

Pembangunan Perumahan yang Berdampak Pada Lingkungan Hidup Di Kabupaten Gowa

Ketentuan hukum pembangunan

perumahan dalam mencegah

terjadinya dampak lingkungan

hidup di Kabupaten Gowa

1. Preventif

2. Represif

Pengendalian dampak lingkungan

hidup akibat pembangunan perumahan

di Kabupaten Gowa

1. Izin lingkungan

2. Pengawasan

3. Sanksi

Terwujudnya pembangunan perumahan yang berwawasan

lingkungan hidup

51

E. Defenisi Operasional

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia

dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lain.

2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya

sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan

fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran

lingkungan hidup.

3. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup, adalah kajian

mengenaidampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang

direncanakan pada lingkungan hidup.

4. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan

lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan

terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak

penting terhadap lingkungan hidup.

5. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya limbahh

perumahan ke dalam lingkungan hidup.

6. Dampak lingkungan hidup adalah perubahan pada lingkungan

hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

7. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang

yang melakukan usaha dan/atau kegiatan.

52

8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari

permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang

dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum

sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

9. Preventif adalah pengawasan lebih dini.

10. Represif adalah pengawasan yang lebih tegas.

53

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian tesis ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten

Gowa. Penentuan lokasi penelitian dengan pertimbangan lokasi tersebut

dapat memenuhi bahan-bahan penelitian dan data-data lainnya terkait

dengan permasalahan penelitian.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum

empiris, yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum pembangunan

perumahan dalam mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di

Kabupaten Gowa dan pengendalian dampak lingkungan hidup akibat

pembangunan perumahan di Kabupaten Gowa.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

responden yang dipilih secara purposive di lokasi penelitian

dengan menggunakan teknik wawancara.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil studi

dokumen tertulis yang ditemukan di lokasi penelitian dan memiliki

relevansi dengan objek penelitian.

54

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi penelitian ini adalah seluruh pihak yang terkait dengan

rumusan masalah ini, yaitu pejabat/pegawai pada Dinas

Perumahan dan Permukiman Kabubaten Gowa, Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa dan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Gowa.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive.

sampling, yaitu penarikan sampel bertujuan yang dilakukan

dengan cara mengambil sampel yang didasarkan pada tujuan

tertentu. Jumlah sampel lima yang ditetapkan secara purposive

dengan data yang terhimpun pada instansi pemerintah.

E. Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu dialog langsung berupa tanya jawab dengan

menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan

sebelumnya.

2. Dokumentasi atau disebut juga studi pustaka (library research),

dengan melakukan pencatatan data secara langsung dari

dokumen yang isinya berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu

peraturan perundang-undangan, buku-buku, makalah, jurnal, hasil

seminar, dan situs internet.

55

F. Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder

dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis

dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu menganalisis data yang

berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian dipilih

berdasarkan pikiran yang logis untuk menghindarkan kesalahan

dalam proses analisis data. Hasil yang diperoleh dipaparkan secara

deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan

menggambarkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

56

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Relevansi Ketentuan Hukum Pembangunan Perumahan Dalam

Mencegah Terjadinya Dampak Lingkungan Hidup Di Kabupaten

Gowa

Konsideran menimbang dalam suatu peraturan perundang-undang

memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran yang menjadi

pertimbangan dan alasan-alasan yang mendasari pembentukan

peraturan perundang-undangan. Konsinderan menimbang huruf a UU

PKP menyebutkan: bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan

batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik

dan sehat, yang merupakan kebutuhan dasar manusia, dan yang

mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta

kepribadian bangsa sebagai salah satu upaya membangun manusia

Indonesia seutuhnya, berjati diri, mandiri, dan produktif, konsideran

menimbang huruf a ini merupakan konsideran yang muatannya bersifat

filosofis.

Penempatan lingkungan hidup dalam konsideran menimbang

tersebut, menunjukan bahwa lingkungan hidup merupakan hak setiap

orang, kehadiran dan keberadaan pembangunan tempat tinggal dalam hal

ini perumahan dalam pelaksanaan kegiatannya harus menjaga dan

melindungi lingkungan hidup. Sehingga dalam setiap usahanya harus

57

memberikan perhatian serius terhadap lingkungan hidup. Dalam

pengelolaan lingkungan, kondisi pada saat ini menunjukkan terjadinya

penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung lingkungan yang

signifikan, sehingga perlu perhatian terhadap pencemaran lingkungan.

Tujuan umum pengelolaan lingkungan adalah menciptakan kehidupan

masyarakat yang dalam setiap aktivitasnya senantiasa memperdulikan

lingkungan, hemat dan tidak merusak, berwawasan dan bertindak sesuai

prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan, terlembagakan dan terbudayakan

praktek-praktek konservasi/pelestarian sumber daya dan lingkungan.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas

tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber

daya alam yang semakin meningkat. Kegi atan pembangunan juga

mendukung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan

produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi

beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup harus dilindungi dan

dikelola dengn baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas

keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu pengelolaan lingkungan hidup

harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial dan budaya yang

dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan,

desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal

dan kearifan lingkungan.

58

Berkaitan dengan pengaturan lingkungan hidup dalam UU PKP

ditentukan bahwa setiap perumahan dan kawasan permukiman

diselenggarakan dengan berasaskan kelestarian dan keberlanjutan yang

artinya memberikan landasan agar penyediaan perumahan dan kawasan

permukiman dilakukan dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup,

dan menyesuaikan dengan kebutuhan yang terus meningkat sejalan

dengan laju kenaikan jumlah penduduk dan luas kawasan secara serasi

dan seimbang untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Uraian di atas menggambarkan bahwa dari sudut pandang

pembangunan perumahan telah mengatur masalah lingkungan hidup di

dalamnya. UU PKP merupakan dasar hukum pembangunan perumahan

yang telah mengatur dan menjadikan asas kelestarian dan keberlanjutan

sebagai asas dalam pembangunan perumahan. Hal Ini menunjukkan

bahwa lingkungan hidup memiliki peran dalam pembangunan perumahan.

Untuk pembentukan peraturan perundang-undangan, aspek kepentingan

merupakan suatu bahan pertimbangan yang sangat penting. Dalam hal ini

Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum harus mengharmoniskan

kepentingan umum dan kepentingan individual melalui cita-cita keadilan

yang hidup dalam masyarakat.60

Sebagai bentuk aplikatif dari UU PKP di daerah tentunya untuk hal

demikian memerlukan suatu aturan hukum ditingkat daerah terkait dengan

60Achmad Ruslan. 2013.Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan

Perundangundangan di Indonesia. Yogyakarta: Rangkang Education dan Republik Institut, hlm. 97

59

pencegahan dampak lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten

Gowa telah menerbitkan pengaturan untuk mencegah dampak lingkungan

hidup yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4

Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(selanjutnya disingkat Perda PPLH).

Tujuan diterbitkannya Perda PPLH yang disebutkan dalam Pasal 3

Perda PPLH adalah untuk :

a. Melindungi wilayah Kabupaten Gowa dari pencamaran dan / atau

pencemaran lingkungan.

b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.

c. Menjamin kelangsungan kehidupan mahluk hidup dan kelestarian

ekosistem.

d. Menjaga kelestarain fungsi lingkungan hidup.

e. Mencapai keserasaian dan keselarasan.

f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi kini dan generasi masa

depan.

g. Menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup

sebagai bagian dari hak asasi manusia.

h. Mengendalikan pemamfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

j. Mengantasipasi isu lingkungan hidup.

60

Perkembangan pembangunan rumahan di Kabupaten Gowa cukup

pesat berikut peneliti lampirkan data perkembangan perumahan tahun

2017 di Kabupaten Gowa.

1. Grafik Perkembangan Pembangunan Perumahan untuk Bulan

Maret.

2. Grafik Perkembangan Pembangunan Perumahan untuk Bulan April

101

3114 8

62

153

23 20

126

190

20406080

100120140

Maret

Jumlah Unit

7 5 7 5 8

84

7

65

0102030405060708090

April

Jumlah Unit

61

3. Grafik Perkembangan Pembangunan Perumahan untuk Bulan Mei

4. Grafik Perkembangan Pembangunan Perumahan untuk Bulan Juni

2034

112

16

127

59 50

1027

4020406080

100120140

Mei

Jumlah Unit

4

100

76

1

85 84

0

20

40

60

80

100

120

Juni

Jumlah Unit

62

5. Grafik Perkembangan Pembangunan Perumahan untuk Bulan Juli


Agustus

48

215

7053

34

88100

16

36

160

20

40

60

80

100

120

Juli

Jumlah Unit

24 303

77

165

3561

176120

72

150

4 132

404

050

100150200250300350400450

Agustus

Jumlah Unit

63


September


Oktober

78

28

67

3020406080

100

September

Jumlah Unit

37 40

57

43

28

40

0

10

20

30

40

50

60

Oktober

Jumlah Unit

64

GRAFIK REKAPITULASI

Berdasarkan data dan grafik yang tergambar di atas dapat ditarik

kesimpulan bahwa perkembangan jumlah unit rumah tiap bulan dalam

tahun 2017 mengalami fluktuasi. Terlihat dari garfik rekapitulasi yang

menunjukkan peningkatan dan penurunan dari bulan Maret sampai bulan

Oktober. Adapun jumlah unit rumah terkecil dalam tahun 2017 terjadi pada

bulan September dengan jumlah 176 unit. Sedangkan untuk jumlah unit

rumah terbesar terjadi pada bulan Agustus dengan jumlah 1255 unit

Secara substantif sebenarnya hubungan hukum antara

pembangunan perumahan dan lingkungan hidup menekankan pada

kewajiban pihak pengembang sebagai subyek hukum untuk

melaksanakan kewajiban melindungi lingkungan hidup. Oleh karena itu

422

188

459350

478

1255

176 245

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Rekapitulasi Perkembangan Perumahan Per Bulan Tahun 2017

Jumlah Unit

65

Kabupaten Gowa memaknai hubungan tersebut dengan menerbitkan

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2013 tentang

Prosedur Penyerahan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan

Dari Pengembang Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

(selanjutnya disingkat Perda 2/2013). Dalam Pasal 2 Perda 2/1013

ditentukan bahwa maksud dan tujuan penyerahan Prasarana, Sarana,

Dan Utilitas Umum berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan

di wilayah Kabupaten Gowa adalah :

a. Mewujudkan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang

memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal

yang layak, sehat, aman dan nyaman.

b. Mewujudkan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum berupa

fasilitas umumdan fasilitas sosial dalam lingkungan hunian yang

berfungsi untuk mendukung penyelengaraan dan pengembanga

kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

c. Menjamin terwujudnya perumahan dan permukiman yang layak

huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi

dan terencana, terpadu dan berkelanjutan.

Prinsip penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum dan

fasilitas sosial perumahan bertujuan untuk menjamin keberlanjutan

pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum pada

perumahan yang dinyatakan dalam Pasal 3 Perda 2/2013 adalah:

66

a. Keterbukaan yaitu masyarakat mengetahui Prasarana, Sarana,

Dan Utilitas Umum berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang

telah diserahkan dan / atau kemudahan bagi masyarakat untuk

mengakses informasi terkait dengan penyerahan Prasarana,

Sarana, Dan Utilitas Umum berupa fasilitas umum dan fasilitas

sosial

b. Akuntabilitas yaitu proses penyerahan Prasarana, Sarana, Dan

Utilitas Umum berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial yang dapat

dipertanggung jawababkan dengan ketentuan perundang-

undangan;

c. Kepastian hukum yaitu menjamin kepastian umum berupa fasilitas

umum dan fasilitas sosial dilingkungan perumahan sesuai dengan

standar, rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah,

serta kondisi dan kebutuhan masyarakat

d. Keberpihakan yaitu pemerintah daerah menjamin ketersediaan

Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum berupa fasilitas umum dan

fasilitas sosial bagi kepentingan masyarakat dilingkungan

perumahan

e. Keberlanjutan yaitu pemerintah daerah menjamin keberadaan

Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum berupa fasilitas umum dan

fasilitas sosial sesuai dengan fungsi dan peruntukanya

Keterbukaan, akuntabilitas, kepastian hukum, keberpihakan dan

keberlanjutan merupakan prinsip yang wajib dianut dalam penyerahan

67

prasarana, sarana, dan utilitas umum, dengan hal ini akan melahirkan

tanggung jawab atau kesadaran dalam menjaga lingkungan hidup di

perumahan yang dibuat oleh pengembang. Setiap pengembangan dalam

melakukan pembangunan perumahan wajib menyediakan Prasarana,

Sarana, Dan Utilitas Umum dengan porsi paling sedikit

a. 30% (tiga puluh persen) untuk luas lahan 0-5 Ha sampai dengan 25

Ha;

b. 40% (empat puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 5 Ha sampai

dengan 100 Ha;

c. 41% (empat puluh satu persen) untuk luas lahan lebih dari 100 Ha

(seratus hektar).

Jenis dan luasan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum

penyedianya ditetapkan dalam siteplan (rencana tapak) yang telah di

sahkan oleh pemerintah daerah. Penyediaan prasarana, sarana, dan

utilitas umum berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial perumahan oleh

pengembang perumahan harus terletak pada lokasi perumahan sesuai

izin pemanfaatan ruang yang telah disahkan oleh Bupati, kecuali untuk

calon lahan tempat Pemakaman Umum. Prasarana, Sarana, Dan Utilitas

Umum berupa fasilitas umum dan fasilitas sosial pada perumahan

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perda 2/2013 meliputi :

a. Prasarana antara lain:

1. Jaringan jalan

2. Jaringan saluran pembuangan air limbah

68

3. Jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase)

4. Tempat pembuangan sampah

b. Sarana (fasilitas umum) antara lain:

1. Sarana pelayanan umum dan pemerintahan

2. Sarana pendidikan

3. Sarana kesehatan

4. Sarana peribadatan

5. Sarana rekreasi dan olahraga

6. Sarana pemakaman/ tempat pemakaman

7. Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau

8. Sarana parker

c. Utilitas umum , (fasilitas sosial) antara lain:

1. Jaringan air bersih

2. Jaringan air listrik

3. Jaringan telepon

4. Jaringan gas

5. jaringan transportasi

6. Sarana pemadaman kebakaran

7. Sarana penerangan jalan umum

Permukiman yang nyaman dan menarik untuk ditinggali dapat

diciptakan melalui penyediaan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum

69

(fasum) yang lengkap dan memadai, penyediaan fasilitas tersebut mutlak

diperlukan sebagai sarana interaksi sosial. Berikut data lima perumahan di

Kabupaten Gowa yang telah menerapkan fasos dan fasum di

perumahannya.

Fasilitas

Umum

NAMA PERUMAHAN

Arzam Regency

Zigma Royal Park

Bintang village

Royal Spring Citraland

Sarana pelayanan umum dan pemerintahan Sarana pendidikan Sarana kesehatan Sarana peribadatan Sarana rekreasi dan olahraga Sarana pemakaman/ tempat pemakaman Sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau Sarana parkir

70

Fasilitas

Sosial

NAMA PERUMAHAN

Arzam Regency

Zigma Royal Park

Bintang village

Royal Spring Citraland

Jaringan air bersih Jaringan air listrik Jaringan telepon Jaringan gas Jaringan transportasi Sarana pemadam kebakaran Sarana penerangan jalan umum

Dapat diperoleh kesimpulan bahwa skala perumahan khususnya

perumahan skala kecil berbanding lurus dengan ketersediaan fasilitas

yang disediakan, terutama pada aspek fasum dan fasos yang tingkat

ketersediaannya sangat kurang. Hal tersebut dikarenakan lingkup

perumahan, lahan, dan modal yang terbatas menjadikan pengembang

kesulitan untuk memenuhi aspek yang disyaratkan. Pada perumahan

71

skala besar tidak menjadikan jaminan bahwa ketersediaan fasilitas umum

secara lengkap, dikarenakan pada beberapa aspek tidak terpenuhi

sedangkan penyediaan fasilitas sosial memberikan gambaran bahwa

skala perumahan besar menjamin ketersediannya.

Fasos dan fasum merupakan fasilitas yang sangat dibutuhkan oleh

masyarakat di suatu area permukiman. Pengembang telah bersedia

menyediakan fasilitas di lingkungan perumahan yang mereka

kembangkan. Pengembang akan membangun fasus dan fasom

sebagaimana mestinya, karena hal tersebut dapat meningkatkan nilai

tambah perumahan, selain itu juga merupakan tindakan preventif dari

terjadinya dampak lingkungan hidup seperti pencemaran lingkungan

hidup. Adapun pengawasan penyediaan fasum fasos oleh pengembang

perumahan ditentukan bahwa :

Pasal 19

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban

pengembangan dalam menyediakan dan meyerahkan prasarana,

sarana dan utilitas umum pada kawasan perumahan dan pemukiman

dilakukan oleh Bupati

(2) Dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenagannya

kepada satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai tugas pokok dan

fungsinya

72

Penyediaan fasum fasos pada dasarnya merupakan kewajiban

pengembang untuk sebuah perumahan yang dibangun, sehingga jika hal

tersebut tidak dilakukan maka akan diberikan tindakan represif berupa

pengenaan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Pasal 22

(1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan pasal 8

dan Pasal 9, dijatuhi sanksi administrasi

(2) Jenis sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

berupa

a. Peringatan tertulis

b. Penundaan pemberian persetujuan dokumen dan / atau perizinan

c. Penguguman kepada media massa dan / atau dimasukan kedalam

daftar hitam (black list)

(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan

juga kepada pengembang yang menyerahkan prasarana dan sarana

dalam kondisi dan / atau dengan cara yang tidak sesuai dengan

kriteria sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 11.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi

administrasi diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 24

(1) Setiap orang atau badan hukum / badan usaha yang melakukan

pelanggaran terhadap ketentuan pada Peraturan Daerah ini

73

dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau

denda paling banyak Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

pelanggaran

Selain kewajiban membangun fasus dan fasom sebagai bentuk

pencegahan dampak lingkungan hidup, pemanfaatan ruang sebagai untuk

perumahan juga memiliki keterkaitan. Dalam UU Penataan Ruang

menentukan penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk

mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif

terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Pengaturan tentang tata

ruang terkait dengan kewenangan sudah diatur dalam Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, kewenangan yang

dimaksud disini yaitu kewenangan pengendalian pemanfaatan ruang baik

oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kewenangan pemerintah dalam tata ruang mencakup kewenangan

pemerintah pusat dalam pengendalian pemanfaatan ruang diseluruh

wilayah negara kesatuan republik Indonesia kewenangan pemerintah

mencakup kewenangan untuk memutuskan pemanfaatan ruang baik

untuk penggunaan pemerintah maupun swasta. Putusan pemerintah yaitu:

(1) setiap keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai

kekuatan mengikat kepada seluruh anggota masyarakat; dan (2) setiap

keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah mempunyai fungsi publik.

Adapun "wewenang" secara umum merupakan kekuasaan untuk

74

melakukan suatu tindakan hukum publik. Wewenang pemerintah dapat

dijabarkan: 1) hak untuk menjalankan suatu urusan pemerintahan; dan 2)

hak untuk dapat secara nyata memengaruhi keputusan yang akan diambil

oleh instansi pemerintah lainnya61

Menurut Iriani Jamaluddin Kepala Bidang Tata Ruang62

Hubungan antara pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup yaitu Misalkan ada pihak pengembang mau membangun dan sudah dirapatkan di BPPRD, jika keluar rekomendasi pembangunan kita kemudian lihat site planya disitukan nanti jelas fasos fasumnya serta saluran pembuanganya.

Pembangunan perumahan sangat inheren dengan kualitas

kelestarian lingkungan sehingga banyak pihak pengembang dalam hal

melakukan pembangunan perumahan untuk mendapatkan rekomendasi

pembangunan harus melalui prosedur yang dirapatkan di Badan

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) dimana dalam rapat ini

semua instansi yang berkaitan dengan pembangunan perumahan di

panggil untuk mengikuti rapat dan menjelaskan pendapatnya terkait

apakah pembanguanan perumahan ini menjadi layak atau tidak.

Selain itu dalam proses pembangunan perumahan pada site planya

haruslah pula dilampirkan tentang pembuatan drainase. Drainase

dimasukan dalam site plan bukan hanya karena drainase adalah syarat

mutlak yang harus dipenuhi untuk pembangunan perumahan melainkan

ada tujuan lain yang mana tujuan tersebut merupakan upaya untuk

61 Yunus Wahid, Pengantar Hukum Tata Ruang Penerbit, Kenacna Prenadamedia Group, Jakarta 2014, hal 112-113

62Hasil wawancara dengan Iriani Jamaluddin Kepala Bidang Tata Ruang pada tanggal 28 Oktober 2017

75

melindungi lingkungan dengan membuatkan saluran pembuangan untuk

meminimalisir kerusakan lingkungan. Sehingga hal ini yang kemudian

menjadikan keterkaitan antara lingkungan dan pembangunan perumahan

Menurut Zul Ilham, Direktur PT. Zigma yang berbisnis disektor

properti mengatakan bahwa :63

Dalam pembangunan perumahan kami mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Lingkungan untuk menerbitkan IPAL, selain itu kami juga mendapat rekomendasi dari Dinas Lingkungan untuk menanam satu pohon per rumah dan juga menyediakan 40% RTH di wilayah perumahan.

Instalasi Pengolahan Air Limbahh (IPAL) adalah instalasi

pengelolaan air limbahh yang dilakukan dengan tujuan untuk mengelola

limbahh cair sebelum dibuang ke media lingkungan. Hal ini menjadi

sebuah kewajiban dimana usaha atau aktivitas yang menghasilkan

limbahh cair perlu melakukan pengelolaan sebelum membuangnya ke

media lingkungan, IPAL sangan bermanfaat sebagai sarana pelestarian

lingkungan misalkan seperti mengolah air limbah agar air tersebut dapat

digunakan kembali sesuai kebutuhan masing-masing, membuat air limbah

yang akan di alirkan ke sungai tidak tercemar, menjaga kehidupan biota-

biota sungai. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menyaring air agar

bisa digunakan kembali.

Menurut Andi Tamsil Konsultan AMDAL64

Limbahh cair diolah di bangunan khusus (Intstalasi Pengolahan

63Hasil wawancara dengan Zul Ilham, Direktur PT. Zigma pada tanggal 25 Oktober 2017

64Hasil wawancara dengan Andi Tamsil Konsultan AMDAL pada tanggal 30 Oktober 2017

76

Air Limbahh / IPAL) yang dibuat sesuai dengan jenis limbahh cair yang dihasilkan. Pengolahan bisa dilakukan secara fisik kimia dan biologis atau gabungan/kombinasi sesuai metode yang diterapkan. Limbahh yang telah diolah harus diukur kadarnya dan tidak boleh melampaui ambang batas yang ditetakan oleh Pemerintah yaitu Baku Mutu Lingkungan Hidup.

Pada perumahan sering ada kasus pembuangan limbah cair yang

dilakukan tanpa menggelola sebelumnya sehingga limbah tersebut dapat

mempengaruhi kualitas baku mutu lingkungan. Limbah cair merupakan

limbah rumah tangga non kakus, yaitu buangan yang berasal dari kamar

mandi, dapur (mengandung sisa makanan), dan tempat cuci. Limbah cair

ini biasanya menggenang sebelum mengalir, sehingga tempat di

sekitarnya menjadi bau, kotor, sarang kuman, dan kumuh. Akan banyak

lalat dan nyamuk yang bersarang di genangan air kotor yang lama

kelamaan akan menjadikan tempat di sekitarnya berlumut, menghitam,

dan bau. Bau tersebut disebabkan oleh adanya proses dekomposisi zat

organik yang memerlukan oksigen terlarut, sehingga dapat menurunkan

kandungan oksigen terlarut dalam air limbah, ditandai oleh warna air

limbah kehitaman, berbusa, dan berbau busuk. Sehingga ketika tidak

ada kepedulian terhadap dampak limbah rumah tangga, maka limbah cair

tersebut menjadi produk yang sangat merugikan bagi lingkungan, yang

pada akhirnya merugikan kehidupan kita bersama, karena limbah cair

yang dibiarkan meresap ke dalam tanah tersebut akhirnya akan

mencemari air tanah. Yang oleh karena itu aktifitas limbah cair

perumahan haruslah dilakukan pengelolaan limbah sebelumnya, yang

http://123.231.252.9/index.php/hasil-litbang/26-greywater

77

mana pengelolaan limbah ini dilakukan sesuai denga kapasitas limbah

yang dihasilkan, sehingga jika limbah nantinya dibuang tidak mencemari

lingkungan dan membuat sejalan antara usaha perumahan dan

lingkungan itu sendiri.

Limbah cair dikelolah oleh badan khusus pengelolaan limbah cair

Instalasi Pengolahan Air Limbahh (IPAL) yang merupakan sebuah struktur

yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiawi dari air

sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas yang

lain. IPAL merupakan salah satu fasilitas utama yang harus ada dan

beroperasi dengan baik dengan efesiensi pengolahan yang harus baik

pula. Dengan kondisi limbah cair pada perumahan dalam hal pengolahan

limbah cair tersebut harus benar-benar di perhatikan agar suatu sistem

yang di gunakan untuk menangani air limbah secara efektif dapat terwujud

terutama yang mengandung bahan kimia berbahaya. Banyaknya

pembangunan perumahan di daerah yang mana buangan limbahnya

harus benar-benar ditangani dan diolah dengan benar, agar tidak

mencemari lingkungan air tanah. Karena aktivitas pembangunan

perumahan di sekitar kita dengan kondisi alam pada dasarnya perlu di

sesuaikan yang mana jika tidak dilakukan akan menimbulkan masalah

pencemaran pada lingkungan seperti sulitnya mendapatkan sanitasi

lingkungan dan semakin sulitnya mendapatkan air bersih dari air tanah

disekitarnya

78

Selain itu menurut Apriyanto Abbas Kabid Dinas Perumahan dan

Permukiman65

Pembuatan Drainase dan arah pembuangan menjadi sebuah kewajiban bagi perumahan. dan dalam proses pembuatanya dilakukan pengawasan di lapangan oleh pihak yang memiliki wewenang.

Upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan

mensyartakan dalam proses pembuatan perumahan haruslah memiliki

drainase dimana sistem drainase pada perumahan berfungsi untuk

mengorganisasi sistem instalasi air dan sebagai pengendali keperluan air

serta untuk mengontrol kualitas air tanah. Drainase perumahan

direncanakan untuk mengendalikan erosi yang dapat menyebabkan

kerusakan pada bangunan serta mengendalikan air hujan yang berlebihan

atau genangan air pada rumah tinggal.

65Hasil wawancara dengan Apriyanto Abbas Kabid Dinas Perumahan dan

Permukiman pada tanggal 28 Oktober 2017

80

Strategi yang harus dilaksanakan dalam mengatasi kelemahan untuk

mengantisipasi setiap ancaman dengan mewujudkan lembaga

pengelolaan drainase lingkungan yang berkualitas yang kemudian

mengoptimalisasi kinerja SKPD terkait dalam pemeliharaan saluran

81

drainase lingkungan, selain itu juga melakukan pengembangan kapasitas

SDM instansi pengelola drainase Peningkatan koordinasi antar instansi

terkait agar dapat mendorong peningkatan peran masyarakat dan dunia

usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana permukiman yang

ramah lingkungan.

Drainase merupakan suatu sistem yang tidak hanya untuk

menyalurkan air hujan, tetapi untuk limbah rumah tangga maupun limbah

pabrik. Sistem ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam

menciptakan lingkungan yang sehat, apalagi di daerah yang berpenduduk

padat seperti di perkotaan. Drainase juga merupakan salah satu fasilitas

dasar yang dirancang sebagai sistem guna memenuhi kebutuhan

masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota

(perencanaan infrastruktur khususnya). Secara umum, drainase

didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk

mengurangi dan/atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau

lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase juga

diartikan sebagai usaha untuk mengontrol kualitas air tanah dalam

kaitannya dengan sanitas, dimana drainase merupakan suatu cara

pembuangan kelebihan air yang tidak diinginkan pada suatu daerah, serta

cara-cara penangggulangan akibat yang ditimbulkan oleh kelebihan air

tersebut.

82

B. Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Akibat Pembangunan

Perumahan Di Kabupaten Gowa

Pembangunan menimbulkan resiko negatif terhadap lingkungan.

Ancaman kerusakan dan penurunan fungsi lingkungan hidup sehingga

tidak lestari. Namun, pembangunan di Indonesia harus tetap dilaksanakan

untuk mencapai kesejahteraan bangsa Indonesia sebagaimana di

amanatkan Alinea ke-IV Pembukan UUD NRI 1945. Pasal 33, Ayat (4)

UUD NRI 1945 merumuskan bahwa perekonomian nasional

diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip

kebersamaan, efsiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan

lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan

dan kesatuan ekonomi nasional.

Merujuk pada ketentuan Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI 1945, “Setiap

orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan

mendapalkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

memperoleh pelayanan kesehatan” berarti hak untuk memperoleh

lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan yang

baik, merupakan hak asasi manusia (HAM) karena itu, UUD NRI 1945

jelas sangat pro lingkungan hidup, sehingga dapat disebut sebagai

konstitusi hijau (green constitution).66Ini berarti, hak atas lingkungan yang

baik dan sehat merupakan bagian dari HAM, yang oleh Jimly Asshiddiqie

disebutnya dengan istilah constitutionalization of environmental policy.

66Irwansyah, 2015. Hak Atas Lingkungan. USAID, the United States Government,

Asia Foundation and Kemitraan. h.100.

83

Dengan demikian norma perlindungan lingkungan hidup sudah

ditingkatkan derajatnya dan berada pada level perundang-undangan

tertinggi.67

Meningkatnya sektor industri properti dalam hal pembangunan

perumahan akan meningkatkan pula keterganguan lingkungan dari limbah

yang dihasilkan oleh perumahan tersebut. Terganggunya lingkungan

dapat diminimalisir dengan melakukan pengendalian dampak melalui

prosedur teknis dan administratif. Pengendalian tersebut merupakan

konsep yang membebankan tanggung jawab melalui fungsi pemerintahan

dengan tugas-tugas yang diberikan kepada pejabat adminisitrasi

berdasarkan kewenagan yang diberikan melalui peraturan perundang-

undangan dan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada setiap

orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan menghasilkan

limbah.

Pembangunan perumahan selain menghasilkan manfaat bagi

masyarakat, pembangunannya juga menimbulkan dampak, antara lain,

dihasilkannya limbah yang apabila dibuang ke dalam media lingkungan

hidup dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup, kesehatan, dan

kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Menyadari potensi

67 Hal ini membawa implikasi yuridis, setiap undang-undang yang terkait dengan

lingkungan hidup yang dipandang bertentangan dengan konstitusi, dapat diuji konstitusionalitasnya oleh Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan untuk mengawal konstitusi. Dalam perspektif lain, perkembangan ketatanegaraan ini sekaligus membuka ruang bagi terwujudnya proses-proses demokratisasi dalam pengambilan setiap kebijakan lingkungan dimasa mendatang. Dikutip dalam Irwansyah. Jejak Demokrasi Lingkungan Alam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa | Vol. 21 Nomor 2 Juni 2013. H 123

84

dampak negatif yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari

pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak

lingkungan.

Sebagai bentuk pengendalian dampak lingkungan hidup di

Kabupaten Gowa karena adanya pembangunan perumahan sebagaimana

dinyatakan dalam Perda PPLH Pasal 12 bahwa pengendalian dan

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam

rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Izin dalam perspektif hukum administrasi negara merupakan salah

satu upaya dan strategi negara, dalam hal ini Pemerintah atau Pemerintah

Daerah, dalam rangka penguasaan atau pengendalian terhadap suatu

objek hukum dari kegiatan terhadapnya. Upaya dan strategi dimaksud

dilakukan dengan melarang tanpa izin melakukan kegiatan apa pun

terhadap objek hukum yang dimaksud. Izin diberikan kepada pihak

tertentu setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan dengan

disertai syarat-syarat yang ditentukan. Permohonan tersebut kemudian

dinilai dan dipertimbangkan oleh pejabat yang berwenang. Manakala

permohonan dan syarat-syaratnya telah memenuhi kualifikasi tertentu

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan

dikabulkan dan izin diberikan, di dalamnya ditentukan pula adanya syarat-

syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pemegang izin.

85

Menurut Apriyanto Abbas Kabid Dinas Perumahan dan

Permukiman68

untuk mendapatkan Izin pada pembangunan perumahan69 menggunakan UKL-UPL karena syarat amdal itu ditujukan untuk perumahan yang luasnya 45 hektar sedangkan untuk luas dibawah 200 meter persegi itu digunakan STPL dan diatas 200 keatas itu menggunakan UKL-UPL

Hal senada juga disampaikan oleh Andi Hernawati Kabid

Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup70

Pembagunan perumahan itu baik yang dilakukan oleh swasta ataupun pemerintah wajib harus memiliki izin lingkungan hal ini dilakukan untuk meminimlisir dampak pencemaran pada lingkungan akibat pembangunan. Izin pembangunan perumahan menggunakan UKP-UPL karena untuk UKP-UPL kan yang dilihat luasanya bukan bangunanya dan tidak ada perluasan wilayah untuk perumahan sekarang.

UKP-UPL adalah upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan

hidup dimana dalam pembagunan perumahan, pengelolaan dan

pemantauan lingkungan juga menjadi syarat untuk dijaga kelestarianya

68Hasil wawancara dengan Apriyanto Abbas Kabid Dinas Perumahan dan

Permukiman pada tanggal 28 Oktober 2017 69Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 05 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung dalam Pasal 32 dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan.

1. Pemohon harus mengurus perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain dari instansi berwenang untuk permohonan IMB bangunan gedung tidak sederhana untuk kepentingan umum dan bangunan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Perizinan dan/atau rekomendasi teknis lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL); b. Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan

(UKL-UPL); c. Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP); dan d. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT).

70Hasil wawancara dengan Andi Hernawati Kabid Pencemaran Dinas Lingkungan Hidup pada Tanggal 28 oktober 2017

86

dalam proses pemanfaatan lingkungan untuk pembangunan perumahan,

yang mana apabila ditemukan kesalahan pada UKP-UPLnya terkait

pemantaun dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadikan

pembangunan perumahan tidak didasarkan atas keinginan untuk menjaga

lingkungan berakibat tidak didapatkanya rekomendasi pembagunan bagi

pihak pengembang untuk melakukan pembangunan perumahan yang di

inginkan.

Pembangunan perumahan sangat erat hubunganya dengan

permasalahan lingkungan, dampak pembangunan perumahan serta

limbah yang dihasilkan dari pembangunan perumahan dapat

menyebabkan penurunan terhadap kualitas lingkungan sehingga semua

usaha yang berdampak pada lingkungan wajib untuk memiliki Amdal atau

UKP-UPL hal ini sejalan pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yaitu :

Pasal 2

1. Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal

atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan.

2. Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh

melalui tahapan kegiatan yang meliputi:

a. penyusunan Amdal dan UKL-UPL;

b. penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL; dan

c. permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan.

87

Pasal 3

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting

terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal.

2. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam

kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

memiliki UKL-UPL.

Pembangunan perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang

merupakan usaha yang dilakukan terkait pembangunan perumahan yang

wajib memiliki izin lingkungan, dimana izin lingkungan dapat diberikan jika

usaha pembangunan perumahan tersebut memiliki UKP-UPL atau Amdal.

Hal ini dilakukan agar terjadi keselarasan antara pembangunan

perumahan dan kelestarian lingkungan dengan tujuan pembangunan

perumahan yang dilakukan tidaklah menurunkan kualitas lingkungan

hidup. Hal inilah yang menunjukan bahwa pembanguan perumahan dan

lingkungan hidup secara inheren sangat berkaitan dan harus saling

berkesinambungan dalam proses pelaksanaanya. AMDAL, UKL-UPL

sebagai upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan adalah salah

satu langkah pengendalian dan akan diimplementasikan sebagai salah

satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak

dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.

UKL-UPL memiliki beberapa tujuan yang pastinya akan sangat

bermanfaat. Tidak hanya untuk menyelamatkan lingkungan hidup dari

dampak buruk yang mungkin saja diakibatkan oleh limbah ataupun dari

88

usaha yang dilakukan. Namun membuat usaha yang dilakukan tetap bisa

berjalan sejalan dengan lingkungan tanpa harus mengakibatkan dampak

buruk pada lingkungan. UKL-UPL ini bisa berguna sebagai dokumen

untuk menghindari kemungkinan munculnya konflik dengan masyarakat

yang ada di daerah usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup

dan bagi pemilik usaha dengan membuat dokumen UKL-UPL adalah

dokumen ini bisa digunakan sebagai instrumen pengikat dalam

pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Berdasarkan ketentuan Pasal

19 Perda PPLH

1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL dan

atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan

2) Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan atau

rekomendasi kelayakan lingkungan hidup

3) Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat

dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi

UKP-UPL serta izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup

4) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

ditetapkan dengan keputusan Bupati

5) Jenis perizinan, prosedur perizinan, penerbitan izin, masa berlaku

perizinan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati

Sehingga hal ini menjadikan setiap pembangunan baik yang

dilakukan oleh pihak pengembang wajib mendapatkan izin lingkungan

89

sebagai upaya pelestarian lingkungan. Hal ini didasarkan pada, bahwa

setiap aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk

usaha dan/atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak

terhadap lingkungan. Dengan diterapkannya prinsip berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan,

dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas

pembangunan tersebut dianalisis sejak awal perencanaannya, sehingga

langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif

dapat disiapkan sedini mungkin. Dan perangkat atau instrumen yang

dapat digunakan untuk melakukan hal tersebut bisa Amdal dan UKL-UPL,

dimana Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk

mendapatkan Izin Lingkungan. Menurut Andi Tamsil Konsultan AMDAL71

Semua perumahan wajib mempunyai dokumen Lingkungan yang terdiri dari Dokumen AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan skala besarannya, karena dokumen lingkungan merupakan syarat untuk memperoleh Izin Lingkungan dan IMB. Akan tetapi pada prakteknya, ada beberapa perumahan yang tidak sepenuhnya melaksanakan isi atau kewajiban yang sudah tercantum pada Dokumen AMDAL atau UKL-UPL.

Terhadap resiko negatif pembangunan perlu dilakukan perencanaan

atas kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan

penting terhadap lingkungan. Dampak penting adalah perubahan

lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu kegiatan.

Perencanaan dimaksud dengan menganalisis berbagai hal mulai dari

71Hasil wawancara dengan Andi Tamsil Konsultan AMDAL pada tanggal 30

Oktober 2017

90

manfaat kegiatan, dampak yang timbul terhadap lingkungan, kondisi alam,

dan lainnya. Perencanaan demikian disebut dengan analisis mengenai

dampak lingkungan (Amdal).72Amdal sebagai salah satu instrumen yang

konkret untuk mencapai dan mempertahankan pembangunan

berkelanjutan. Dalam upaya melestarikan fungsi lingkungan hidup, melalui

penyelengaraan perizinan bidang lingkungan hidup. Amdal dibuat untuk

menjaga kondisi lingkungan tetap berada pada derajat mutu tertentu demi

menjamin kesinambungan pembangunan.

Dampak positif adanya Amdal di Indonesia terutama dirasakan

dengan peningkatan kesadaran lingkungan dikalangan birokrat dan

pengusaha, tetapi setelah sekian tahun diterapkan, muncul banyak

permasalahan. Hasil studi yang dilakukan, selama ini terdapat persoalan

dalam sistem Amdal, pertama, pemahaman yang kurang bahwa amdal

harus digunakan sebagai alat perencanaan (planning tool); kedua, peran

serta masyarakat dalam pembentukan Amdal masih minim; ketiga, kurang

jelas hubungan Amdal dengan perizinan; keempat, kualitas dokumen

amdal lemah; kelima, tidak ada sistem monitoring atas penerapan

Amdal.73

Amdal dan UKL-UPL juga merupakan salah satu syarat untuk

mendapatkan Izin Lingkungan. Pada dasarnya proses penilaian Amdal

atau permeriksaan UKL-UPL merupakan satu kesatuan dengan proses

permohonan dan penerbitkan Izin Lingkungan. Dengan dimasukkannya

72Helmi, 2012, Hukum Perizinan Lingkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, h. 131.

73Ibid h. 132.

91

Amdal dan UKL-UPL dalam proses perencanaan Usaha dan/atau

Kegiatan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya mendapatkan informasi yang luas dan mendalam terkait

dengan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dari suatu rencana

Usaha dan/atau Kegiatan tersebut dan langkah-langkah pengendaliannya,

baik dari aspek teknologi, sosial, dan kelembagaan.

Berdasarkan informasi tersebut, pengambil keputusan dapat

mempertimbangkan dan menetapkan apakah suatu rencana Usaha

dan/atau Kegiatan tersebut layak, tidak layak, disetujui, atau ditolak, dan

Izin lingkungannya dapat diterbitkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam

proses pengambilan keputusan dan penerbitan izin lingkungan. Setiap

usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan

hidup wajib memiliki amdal. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak

termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki UKL-UPL. Amdal

disusun oleh pemrakarsa pada tahap perencanaan suatu usaha dan/atau

kegiatan. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan wajib sesuai dengan

rencana tata ruang. Dalam hal lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan

tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dokumen amdal tidak dapat

dinilai dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. Dokumen amdal terdiri

atas Kerangka Acuan, Andal, dan RKL-RPL. Sebagaimana telah

disebutkan, izin merupakan tindakan pemerintah untuk mengendalikan

pengelolaan lingkungan hidup. Pengendalian yang dilakukan oleh

pemerintah adalah bersifat preemitif, maksudnya adalah langkah atau

92

tindakan yang dilakukan pada tingkat pengendalian keputusan dan

perencanaan. Pemberlakuan amdal sebagai tindakan preemitif dari

pemerintah. Artinya, agar amdal dilakukan oleh pemrakarsa dengan

efektif, sebagai upaya pengelolaan lingkungan yang baik. Sayangnya

kerap kali para pemrakarsa mengabaikan penataatanya atas peraturan

lingkungan, sehingga dampak negatif atas lingkungan timbul ketika

aktivitas izin berlangsung .

Amdal dikaitkan dengan perizinan. Jadi, suatu rencana usaha

dan/atau kegiatan yang mensyaratkan Amdal, guna memperoleh izin,

terlebih dahulu harus melengkapi dokument Amdal. Jika tidak memenuhi

syarat pembuatan amdal, izin untuk melakukan usaha/aktivitas, tidak akan

diberikan oleh pejabat yang berwenang mengeluarkan izin. Persoalanya,

ada suatu usaha / aktivitas yang sudah berlangsung (operasional). Dilihat

dari segi objektivitas harus dilakukan suatu studi kelayakan atas aktivitas

tersebut berkenaan dengan aktivitas / usaha tersebut tidak lagi dilakukan

amdal karena amdal hanya berlaku pada suatu rencana usaha atau

aktivitas. Jadi, sebagai bagian dari studi kelayakan untuk melaksanakan

suatu rencana atau kegiatan.

Ketidakpatuhan pengembang terhadap pengelolaan dan

pemantauan lingkungan hidup, selain diakibatkan karena rendahnya

kepedulian terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup, juga

karena masih lemahnya pengawasan oleh pemerintah dan masyarakat.

Hal ini ditunjukkan oleh pengembang yang membuat dan melaporkan

93

dokumen lingkungannya. Selain itu, sanksi yang sangat ringan atau

bahkan tidak ada sanksi bagi pelanggaran juga menyebabkan rendahnya

kepatuhan pengembang. Akibatnya adalah terjadinya pencemaran

lingkungan hidup akibat aktivitas perumahan masih sering terjadi. Perda

PPLH Pasal 18 menentukan

1) Setiap usaha dan / atau kegiatan yang berdampak penting

terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki dokumen analisis

mengenai dampak lingkungan (AMDAL)

2) Apabila usaha dan / atau kegiatan sebagaimana yang dimaksud

ayat (1) tidak memenuhi kriteria wajib AMDAL, wajib memiliki upaya

pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-

UPL)

3) Apabila usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) tidak memenuhi ketentuan wajib UKL-UPL, wajib membuat

surat peryataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan

lingkungan hidup (SSPL)

4) Dokumen AMDAL dan UKL-UPL merupakan lingkungan hidup dan

rekomendasi kelayakan lingkungan

5) Penetapan jenis usaha dan / atau kegiatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan

peraturan Bupati

Perlunya AMDAL atau UKL-UPL dalam pembangunan perumahan

dapat dimaknai sebagai salah satu perangkat pengendalian pengelolaan

94

lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatkan akuntabilitas

dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL atau UKL-UPL dengan

mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal dan diterapkannya sertifikasi

bagi penyusun dokumen amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum

bagi pelanggar di bidang AMDAL atau UKL-UPL.

Semua perumahan wajib memiliki dokumen Amdal atau UKP-UPL

tergantungan luasanya, hal ini menunjukan bahwa dalam hal usaha

perumahan haruslah disesuaikan dengan keadaan lingkungan dalam hal

pembuatanya dan mempertimbangnya dengan bentuk UKP-UPLnya

sehingga ada rujukan proses pembuatan perumahanya yang berwawasan

lingkungan. Namun dalam kenyataannya hal tersebut sering terabaikan,

sehingga tidak berfungsi secara optimal dalam mendukung suksesnya

pembuatan perumahan yang berwawasan lingkungan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pengembangan perencanaan dan

perancangan, serta pembangunan perumahan yang kontributif terhadap

tujuan pelestarian lingkungan. Berdasarkan pengertian dasar tersebut

tampak bahwa batasan aspek perumahan dan permukiman sangat

berkaitan erat dengan konsep lingkungan hidup.

Lingkungan permukiman adalah kawasan perumahan dalam

berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan tanah dan ruang,

prasarana dan sarana lingkungan yang terstruktur. Prasarana lingkungan

adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan

lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini

95

dilakukan agar menyeimbangkan upaya untuk memenuhi kebutuhan saat

ini dengan keharusan untuk menyisakan lingkungan yang baik sebagai

warisan positif kepada generasi di masa yang akan datang, karena hal ini

didasarkan atas, bahwa semua komponen ekonomi, lingkungan dan sosial

itu sebenarnya saling berkaitan dan tidak dapat digarap sendiri-sendiri.

AMDAL atau UKL-UPL menjadi salah satu persyaratan utama dalam

memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin

usaha. Dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu

dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen

pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya berupa penegakan

hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi. Sehubungan dengan hal

tersebut, perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna

menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan

pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Persyaratan perizinan tersebut sesungguhnya merupakan hal atau

kegiatan guna mewujudkan keadaan yang dikehendaki oleh pemerintah.

Oleh karena itu, apabila dalam pelaksanaannya syarat tersebut tidak

diselenggarakan dengan sebaik-baiknya, pemerintah dapat mencabut izin

tersebut atau apabila di dalamnya terdapat unsur kriminal maka selain

dicabutnya izin, negara dapat menyidik, menuntut, bahkan menjatuhkan

96

pidana sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang tersedia menurut

hukum. Adanya keberlakuan sanksi bagi pelaku usaha perumahan jika

melanggar ketentuan yang telah di tetapkan dalam UKP-UPL akan

dikenakan sanksi administrasi mengingat UKP-UPL merupakan hal yang

menjadi alasan mengapa izin lingkungan diberikan selain karena menjadi

persyaratan untuk mendapatkan izin lingkungan UKP-UPL juga

merupakan bentuk pengendalian terhadap usaha perumahan agar tetap

menjaga dan selaras dengan lingkungan hidup. Sanksi administrasi ini

diatur melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun

2012 tentang Izin Lingkungan pada Pasal 71 dan Pasal 72 dimana dalam

Pasal tersebut dijelaskan

Pasal 71

1. Pemegang Izin Lingkungan yang melanggar ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dikenakan sanksi

administratif yang meliputi:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah;

c. pembekuan Izin Lingkungan; atau

d. pencabutan Izin Lingkungan.

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diterapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai

dengan kewenangannya.

97

Pasal 72

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 71 ayat (2) didasarkan atas:

a. efektivitas dan efisiensi terhadap pelestarian fungsi lingkungan

hidup;

b. tingkat atau berat ringannya jenis pelanggaran yang dilakukan

oleh pemegang Izin Lingkungan;

c. tingkat ketaatan pemegang Izin Lingkungan terhadap

pemenuhan perintah atau kewajiban yang ditentukan dalam izin

lingkungan;

d. riwayat ketaatan pemegang Izin Lingkungan; dan/atau

e. tingkat pengaruh atau implikasi pelanggaran yang dilakukan

oleh pemegang Izin Lingkungan pada lingkungan hidup.

Selain AMDAL, UKL-UPL yang dipersyaratkan sebelum melakukan

pembangunan perumahan, pihak pengembang juga diwajibkan memiliki

izin pemanfaatan ruang. MenurutIriani Jamaluddin Kepala Bidang Tata

Ruang 74

Untuk pembangunan perumahan yang tidak sesuai RTRW, kami tidak memberikan izin misalkan pada lokasi yang tidak disebutkan dalam perda untuk perumahan namun mau di bangunkan lokasi perumahan kami tidak bisa memberikan izin dalam hal ini Izin Pemanfaatan Ruang.

74Hasil wawancara dengan Iriani Jamaluddin Kepala Bidang Tata Ruang pada

tanggal 28 Oktober 2017

98

Dalam UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 14

ayat (1) sampai dengan ayat (7) disebutkan bahwa Perencanaan tata

ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang; dan

rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang secara berhierarki

terdiri atas rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata ruang

wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR

adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah

kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Sesuai ketentuan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, setiap RTRW kabupaten/kota

harus menetapkan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun

RDTR-nya.

Bagian dari wilayah yang akan disusun RDTR tersebut merupakan

kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota. Kawasan

strategis kabupaten/kota dapat disusun RDTR apabila merupakan

Kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau direncanakan menjadi

kawasan perkotaan serta memenuhi kriteria lingkup wilayah perencanaan

RDTR yang ditetapkan dalam pedoman ini.RDTR merupakan rencana

yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran

kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar

kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang

harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan

99

fungsional tersebut. Menurut Iriani Jamaluddin Kepala Bidang Tata

Ruang75

Saat ini RDTR Kabupaten Gowa belum terbit sehingga penerbitan izin pemanfaatan ruang masih merujuk pada RTRW. Dasar pemberian izin pemanfaatan ruang adalah adanya ketentuan

umum peraturan zonasi sistem kabupaten yang salah satunya adalah

sistem prasarana pengelolaan lingkungan yang meliputi zonasi untuk

sistem jaringan drainase. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sistem

jaringan drainase meliputi kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan

pembangunan, prasarana sistem jaringan drainase dalam rangka

mengurangi genangan air, mendukung pengendalian banjir, dan

pembangunan prasarana penunjangnya kegiatan yang tidak

diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan

limbah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan

drainase.

Perizinan merupakan kebijakan dan strategi penyelenggaraan

perumahan dan permukiman, hal ini dijelaskan dalam Pasal 161

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mana dalam ketentuan tersebut

dijelaskan fungsi izin yaitu:

75Hasil wawancara dengan Iriani Jamaluddin Kepala Bidang Tata Ruang pada

tanggal 28 Oktober 2017

100

a. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata

ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang

penataan ruang;

b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan

c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas.

Ketentuan perizinan berfungsi sebagai alat pengendali dalam

penggunaan lahan untuk mencapai kesesuaian pemanfaatan ruang dan

rujukan dalam membangun. Ketentuan perizinan disusun berdasarkan

ketentuan umum peraturan zonasi yang sudah ditetapkan; dan ketentuan

teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan sektor terkait lainnya.

Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) adalah izin yang wajib dimiliki oleh

orang perorangan atau badan yang akan melaksanakan pembangunan

bangunan dalam rangka memberi kepastian hukum mengenai lokasi yang

akan dilakukan pembangunan. Izin pemanfaatan ruang menjadi dasar

alasan apakah pembangunan itu bisa dilakukan atau tidak, dimana izin

pembangunan perumahan dapat diberikan apabila pembagunan yang

akan dilakukan telah sejalan dengan rencana tata dan rencana wilayah

yang telah dibuat oleh pemerintah.Izin pemanfaatan ruang juga diatur

dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 1 tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, Pasal 3 menentukan tujuan

izin pemanfaatan ruang adalah:

a. Menjamin terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan

lingkungan buatan;

101

b. Menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang,

peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan

ruang;

c. Mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang;

d. Melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas; dan

e. Menjamin keselarasan pembangunan dan potensi pendapatan daerah.

Proses izin pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara berurutan

maupun secara bersamaan (simultan). Proses Izin pemanfaatan Ruang

yang dilakukan dan diproses secara berurutan diantaranya :

a. Izin Prinsip

b. Izin Lokasi

c. IPPT dan rencana Tapak

d. IMB

Pertimbangan teknis yang mengikuti atau yang dipersyaratkan

dalam pemberian izin Pemanfaatan Ruang sesuai ketentuan Peraturan

bersamaan (simultan), setelah keluarnya Izin Prinsip diantaranya :

a. Pertimbangan Teknis Lingkungan;

b. Pertimbangan Teknis Peil Banjir;

c. Pertimbangan Teknis Analisis Dampak Lain;

d. Pertimbangan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran.

Masa Berlaku Izin Prinsip diberikan untuk masa berlaku 1 (satu)

tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama satu tahun. Dalam

melaksanakan kegiatannya, pemegang Izin Prinsip wajib menyampaikan

laporan kemajuan kegiatannya setiap 6 (enam) bulan sekali kepada

102

Bupati dan instansi terkait. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut

dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan

daerah yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen oleh

seluruh SKPD di Kabupaten Gowa. Penggunaan ruang wilayah

Kabupaten Gowa harus selaras, serasi, dan seimbang dengan daya

dukung lingkungan. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/

atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban SKPD untuk

melakukan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

103

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Relevansi ketentuan hukum pembangunan perumahan dalam

mencegah terjadinya dampak lingkungan hidup di Kabupaten Gowa

terlihat dari konsideran menimbang huruf a UU PKP yang

menunjukkan bahwa lingkungan hidup merupakan hak setiap orang,

kehadiran dan keberadaan pembangunan tempat tinggal dalam hal ini

perumahan dalam pelaksanaan kegiatannya harus menjaga dan

melindungi lingkungan hidup. Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa

menerbitkan ketentuan hukum yang mengatur pencegahan terjadinya

dampak lingkungan hidup tentang prosedur penyerahan prasarana,

sarana, dan utilitas umum perumahan dan pengaturan perlindungan

dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengembang telah bersedia

menyediakan fasilitas di lingkungan perumahan yang mereka

kembangkan merupakan tindakan preventif dari terjadinya dampak

lingkungan hidup dan jika itu tidak dilakukan, maka sebagai tindakan

represif akan dikenai sanksi administrasi atau sanksi pidana.

2. Pengendalian dampak lingkungan hidup akibat pembangunan

perumahan di Kabupaten Gowa dalam rangka pelestarian fungsi

lingkungan hidup dilakukan dengan instrumen izin. Pembangunan

perumahan yang dilakukan oleh pihak pengembang wajib memiliki izin

104

lingkungan, dimana izin lingkungan dapat diberikan jika usaha

pembagunan perumahan tersebut memiliki UKP-UPL atau Amdal.

Selain AMDAL, UKL-UPL yang dipersyaratkan sebelum melakukan

pembangunan perumahan, pihak pengembang juga diwajibkan

memiliki izin pemanfaatan ruang yang akan menjadi dasar

pembangunan perumahan yang dilakukan tidak menyalahi rencana

tata dan rencana wilayah yang telah dibuat oleh pemerintah daerah.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa dalam

mengawasi dan menjaga pengelolaan lingkungan hidup lebih proaktif

dan segera menerbitkan RDTR kabupaten agar menjadi acuan

dalam menerbitkan Izin pemanfaatan ruang di Kabupaten Gowa

mengingat tumbuh kembangnya pembangunan perumahan di

kabupatan Gowa cukup pesat sehingga perlu berbanding lurus

dengan pengawasan oleh pihak pemerintah daerah

2. Diharapkan bagi pihak pengembang dalam memulai usahanya yaitu

membangun perumahan mentaati peraturan yang telah ditetapkan

oleh pemerintah daerah terkait pencegahan dampak lingkungan

hidup dengan tidak hanya berfokus pada keuntungan dari usaha

tetapi juga tetap mesti memperhatikan aspek lingkungan

DAFTAR PUSTAKA BUKU A.M. Yunus Wahid. 2014. Pengantar Hukum Lingkungan. Arus Timur.

Makassar. --------------------------------. 2014. Pengantar Hukum Tata Ruang Penerbit,

Kenacna Prenadamedia Group, Jakarta.

Adrian Sutedi. 2011. Hukum Perizinan Dalam sektor Pelayanan Publlk. Sinar Grafika. Jakarta.

-------------------. 2008. Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan

Konsumen. Ghalia Indonesia. Bogor. Achmad Ruslan. 2013. Teori dan Panduan Praktik Pembentukan

Peraturan Perundang undangan di Indonesia. Yogyakarta: Rangkang Education dan Republik Institut

Agus Salim. 2007. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum.

Ghalia Indonesia. Bogor. Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen.

Rajawali Pers. Jakarta. Ahmadi Miru. 2010. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Di Indonesia. Rajawali Pers. Jakarta. Bagir Manan. 1995. Ketentuan-Ketantuan Mengenai Peraturan

Penyelenggaran Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Prespektif UUD 1945. Makalah. Jakarta.

Bambang Prabowo Soedarso. 2008. Hukum Lingkungan Dalam

Pembangunan Berkelanjutan(Bunga Rampai). Cintya Press. Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2010. Hukum Perlindungan Konsumen. Sinar

Grafika. Jakarta. Dadang Purnama. 2003. Reformasi Atas Proses Amdal Di Indonesia.

Meningkatkan Peran Dari Keterlibatan Publik. Jakarta. Helmi. 2012. Hukum Perizinan Lingkungan Hidup. Sinar Grafika.

Jakarta.

Irwansyah. 2015. Hak Atas Lingkungan. USAID. the United States Government. Asia Foundation and Kemitraan.

Kuntjoro Purbopranoto. 1998. Beberapa Catatan Hukum Tata

Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara. Alumni. Bandung.

Muhammad Askin. 2010. Seluk Beluk Hukum Lingkungan. Nekata.

Jakarta. Muhammad Erwin. 2008. Hukum Lingkungan Dalam Sistem

Kebijaksanaan PembangunanLingkungan Hidup. PT.Refika Aditama. Bandung.

N.H.T Siahaan. 2009. Hukum lingkungan. Pancuran alam. Jakarta.. Philipus M.Hadjon. 1995. Fungsi Izin Pembatasan hak-hak dasar dan

asas-asas umum pemerintahan yang baik. Lampung. Philipus M.Hadjon (Penyuting). N.M Spelt. dan J.B.J.M Ten Berge. 1993.

Pengantar Hukum Perizinan. Yuridika. Surabaya. Philipus M.Hadjon. dkk. 2002. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.

Gajah Mada University Press. Yogjakarta. Ridwan HR. 2007. Hukum Administrasi Negara. PT. Raja Grafindo

Persada. Jakarta. Safri Nugraha. et al. 2007. Hukum Administrasi Negara. Center For Law

and Good Governace Studies (CLGS) Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Depok.

Suparto Wijoyo. 2004. hukum Lingkungan Mengenal Instrumen Hukum

Pengendalian Pencemaran Udara di Indonesia. Airlangga University Press. Surabaya.

Soehino. 2000. Asas-Asas Hukum Tata Usaha Negara.

Liberty.Yogyakarta Surya .T. Djajadiningrat. 1996. Industrialisasi dan Lingkungan Hidup.

Mencari Keseimbangan. Muhammadiyah University Press. Surakarta.

Urip Santoso. 2014. Hukum Perumahan. Kencana Prenada media Group.

Jakarta.

JURNAL, ARTIKEL DAN KARYA ILMIAH

A.M.Yunus Wahid. 2011. Prinsip Dan Karakter Hukum Lingkungan

(Bagian dari hasil penelitian/Disertasi. 2006 dengan penyesuaian seperlunya) Oleh Jurnal Ilmiah Hukum.

Irwansyah. Jejak Demokrasi Lingkungan Alam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009. Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa | Vol. 21 Nomor 2 Juni 2013.

Pan Mohamad Faiz. 2016 Perlindungan terhadap Lingkungan dalam

Perspektif Konstitusi Jurnal Konstitusi. Volume 13. Nomor 4. Desember 2016.

Tatiek Sri Djamiati. 2004. Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia.

Disertasi Universitas Airlangga. Surabaya. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan hidup

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032.

tesis implikasi hukum pengendaliandampak lingkungan...

Documents