PUBLIC ENTREPRENEURSHIP PADA MANAJEMEN

INSTANSI PEMERINTAH

Abstract

Strong demands from society to governmental bodies to carries institutional remedies both internal and external. In order to implement these amelioration, government need to estend its manegerial function on the policy aspects, resources planning and allocation, providing information and building relationship with private sector and citizen. The link connector for both of these relationship is implementation of public netrepreneurship. This concept give government agencies freedom to seek inovation which can carried on to increase their performance within public service and also creating easier ways for fulfilling working demand to be more efective and efficient.

Keywords: public management, public entreprenurship, governance

Pendahuluan

Mengelola dan mengantarkan umat manusia menuju kemaslahatan

bersama, bukanlah perkara yang mudah. Mencapai kesejahteraan dan keselamatan

sosial (welfare), tidaklah sederhana. Untuk itu, diperlukan pengetahuan yang

memadai, keterampilan memimpin, dan kompetensi manajerial dari pemerintah

untuk bisa menjawab persoalan di masyarakat.

Negara dalam upaya mencapai tujuannya, pastilah memerlukan perangkat

negara yang disebut pemerintah dan pemerintahannya. Pemerintah merupakan

organisasi terbesar dalam sebuah negara. Pemerintah berkewajiban untuk

memenuhi kepentingan publik (public interest). Kepentingan yang seharusnya

diperjuangkan oleh pejabat publik dengan segala otoritas yang telah diberikan

oleh masyarakat kepada pemerintahnya yang pada hakekatnya memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

Bila dikaji dari tujuan dan misi utama kehadiran organisasi publik adalah

untuk memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan publik, kelihatannya

sederhana sekali ukuran kinerja organisasi publik, namun tidaklah demikian

kenyataannya karena sifatnya multidimensional. Tanggung jawab ini harus bisa

dipertanggungjawabkan secara transparan

Porsi tanggung jawab pemerintah dalam pemenuhan kepentingan publik

semakin bertambah ketika kenyataannya pemerintah dituntut tanggap cepat

dengan perubahan atas harapan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat,

atas kinerja aparat pemerintah yang transparan dan akuntabel, komitmen dan

professional dalam berkinerja

Organisasi publik memiliki stakeholders yang jauh lebih banyak dan

kompleks ketimbang organisasi swasta. Stakeholders dari organisasi publik

seringkali memiliki kepentingan yang berbenturan satu dengan yang lainnya,

sehingga membutuhkan pola manajemen publik yang dapat mengakomodir semua

kepentingan.

Organisasi atau institusi publik dengan segala fungsi dan kapasitas

manajamennya diharapkan dapat membawa angin perubahan bagi kondisi

lingkungan internal dan eksternal. Ada upaya berkesinambungan dari pemerintah

untuk selalu melakukan proses inovasi dan pembenahan pada tataran struktural,

sumberdaya dengan segala ketersediaan informasi yang ada, hingga tataran

pembuatan kebijakan. Pada proses ini, pihak swasta dan masyarakat juga turut

dilibatkan.

Manajemen Publik

“Public management as an institution observes "rules of practice", that is, de facto restraints on or guides to behavior, that ensure their legitimacy within a constitutional, or de jure, regime. Properly understood, then, public management is structure, craft, and institution: “management”, “manager”, and “responsible practice”1

Overman mengemukakan bahwa manajemen publik bukanlah manajemen

ilmiah, meskipun sangat dipengaruhi oleh manajemen ilmiah. Manajemen publik

juga bukan analisis kebijakan, bukan administrasi publik yang baru, atau kerangka

1 Lynn, Laurence E. 2001. Public Management. Chicago: University of Chicago. Hal.1

yang lebih baru.2 Manajemen publik merefleksikan tekanan-tekanan antara

orientasi rational-instrumental pada satu pihak, dan orientasi kebijakan politik di

pihak lain.

Manajemen publik adalah suatu studi interdisipliner dari aspek-aspek

umum organisasi. Merupakan gabungan fungsi-fungsi manajemen seperti

perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dengan sumber daya manusia,

keuangan, fisik, informasi dan politik. Dapat dikatakan bahwa manajemen publik

dan kebijakan publik merupakan dua bidang pemerintahan yang tumpang tindih.3

Paradigma manajemen pada admininistrasi publik, manajemen publik

merupakan subyek yang paling cepat berkembang dalam ruang lingkup

internasional. Dan bila dipandang dari sisi novelty-nya, manajemen publik

merupakan spesialisasi yang relatif baru, tapi berakar dari pendekatan normatif.4

Perkembangan ini tidak lepas dari desakan Woodrow Wilson bahwa sudah

saatnya administrasi publik mulai mengarahkan perhatiannya pada orientasi yang

dimiliki dunia bisnis seperti perbaikan kualitas sumberdaya manusia di

pemerintahan, aspek organisasi berikut metodenya. Namun yang menjadi fokus

utamanya adalah pada perbaikan fungsi eksekutif karena merebaknya gejala-

gejala korupsi ditubuh pemerintahan.

Wilson telah meletakkan empat prinsip dasar bagi studi administrasi

publik yang mewarnai manajemen publik sampai sekarang, yaitu:

1. Pemerintah sebagai setting utama organisasi;

2. Fungsi eksekutif sebagai fokus utama;

3. Pencarian prinsip-prinsip dan teknik manajemen yang lebih efektif sebagai

kunci pengembangan kompetensi administrasi; dan

4. Metode perbandingan sebagai suatu metode studi dan pengembangan

bidang administrasi publik.

2 Keban, Yeremias T. 1994. Manajemen Publik dalam Konteks Normatif dan Deskriptif. Laporan Penelitian Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fisipol UGM, Yogyakarta,.

3 Shafritz J.M. et.al. 1991. Public Management: The Essential Reading, Chicago, Il: Lyceum Books/ Nelson-Hall Publisher.

4 Keban, Yeremias T. 2008. Enam dimensi strategis Administrasi Publik. Yogyakarta: Gavamedia. Hal.100

Ada beberapa konsep manajemen publik yang perlu diketahui bersama diantaranya:

1. Adanya rasa tanggung jawab dalam mencapai sebuah tujuan;

2. Beberapa fungsi eksekutif seperti pengaturan tujuan, menjada kredibilitas

pengawasan, alokasi kewenangan dan sumberdaya, serta memosisikan

sebuah organisasi ke dalam situasi lingkungan politik sebagai komponen

utama tugas seorang manajer publik;

3. Dalam pandangan Moore, inti manajemen publik adalah memahami dan

melaksanakan kebijakan publik dengan menyadari potensi politik dan

kelembagaan yang diberikan. Potensi ini disebut sebagai nilai publik

(public value).5

Pendekatan perilaku baru untuk manajemen publik cenderung menjadi

lebih berorientasi tindakan dan preskriptif yang mengacu pada cara pandang

keahlian. Keahlian ini memberikan perhatian pada keputusan, tindakan dan politik

yang dibutuhkan untuk melaksanakan peran manajerial secara efektif. Pada

tingkatan prioritas paling rendah menempatkan manajer publik dalam

pengembangan kapasitas kelembagaan dan mengikuti nilai-nilai demokrasi yaitu

pada level manajemen terendah dan administratif.

MANAJEMEN PUBLIK DAN SWASTA

Dalam memahami perbedaan manajemen pada sektor publik dan swasta,

pertanyaan pertama yang muncul adalah bagaimana pola manajerial yang ada di

sektor publik dan swasta; apakah ada persamaan dari segi karakter, keahlian, dan

teknik. Kemudian diperluas pada pertanyaan, apakah gagasan besar dari swasta

bisa diaplikasikan pada permasalahan manajemen publik; dan apakah prinsip-

prinsipnya bisa diseret ke sektor publik?

Pada dasarnya elemen dasar yang membedakan antara manajemen publik

dan swasta adalah kepentingan publik berbeda dengan kepentingan swasta;

lembaga atau instansi publik dikuasai oleh negara sehingga perlu

5 Moore, Mark H. 1984. ‘A Conception of Public Management.’ In Teaching Public Management (1984, 1-12).

bertanggungjawab pada nilai-nilai demokratis daripada kelompok; konstitusi

menghendaki masyarakat diperlakukan sama. Meskipun pada prinsip manajemen

dibayang-banyangi oleh manajemen swasta, dengan segala keunikan karakternya,

manajemen publik harus menemukan gayanya sendiri. Sektor publik harus

memiliki akses sumberdaya yang bisa memperkaya pengetahuan, teknik dan

keahliannya dengan atau tanpa bantuan swasta. Keunikan tersebut dapat

dijelaskan oleh Stewart dan Ranson, sebagai berikut:6

1. Model manajemen pelayanan sektor publik memiliki beberapa

karakteristik yang berbeda dengan sektor swasta, yaitu: pertama, sektor

swasta lebih mendasarkan pada pilihan individu (individual choice) dalam

pasar. Organisasi di sektor swasta dituntut untuk dapat memenuhi selera

dan pilihan individual untuk memenuhi keputusan tiap-tiap individu

pelanggan. Keadaan seperti itu berbeda dengan yang terjadi pada sektor

publik. Sektor publik tidak mendasarkan pada pilihan individual dalam

pasar akan tetapi pilihan kolektif dalam pemerintahan. Organisasi sektor

publik mendasarkan pada tuntutan masyarakat yang sifatnya kolektif

(massa). Untuk memenuhi tuntutan individual tentu berbeda dengan

pemenuhan tuntutan kolektif. Oleh karena itu, manajemen pelayanan yang

digunakan tentunya juga berbeda.

2. Karakteristik sektor swasta adalah dipengaruhi hukum permintaan dan

penawaran (supply and demand). Permintaan dan penawaran tersebut akan

berdampak pada harga suatu produk barang atau jasa. Sementara itu,

penggerak sektor publik adalah karena kebutuhan sumber daya. Adanya

kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya, seperti air bersih, listrik,

keamanan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya menjadi alasan utama

bagi sektor publik untuk menyediakannya. Dalam hal penyediaan produk

barang atau jasa pelayanan publik tersebut, sektor publik tidak bisa

sepenuhnya menggunakan prinsip mekanisme pasar. Dalam sistem pasar,

harga ditentukan sepenuhnya oleh penawaran dan permintaan, namun di

6 Jutaajrullah. 2010. Perbedaan Manajemen Pelayanan Sektor Publik dengan Manajemen Sektor Swasta. http://jutaajrullah.wordpress.com/

sektor publik harga pelayanan publik tidak bisa ditentukan murni

berdasarkan harga pasar. Oleh karena itu, manajemen pelayanan kepada

publik di sektor publik dan sektor swasta tentu berbeda.

3. Manajemen di sektor swasta bersifat tertutup terhadap akses publik,

sedangkan sektor publik bersifat terbuka untuk masyarakat terutama yang

terkait dengan manajemen pelayanan. Dalam organisasi sektor publik,

informasi harus diberikan kepada publik seluas mungkin untuk

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik sehingga pelayanan

yang diberikan dapat diterima seluruh masyarakat secara menyeluruh.

Sementara itu, di sektor swasta informasi yang disampaikan kepada publik

relatif terbatas. Informasi yang disampaikan terbatas pada laporan

keuangan, sedangkan anggaran dan rencana strategis perusahaan

merupakan bagian dari rahasia perusahaan sehingga tidak disampaikan ke

publik.

4. Sektor swasta berorientasi pada keadilan pasar (equity of market).

Keadilan pasar berarti adanya kesempatan yang sama untuk masuk pasar.

Sektor swasta berkepentingan untuk menghilangkan hambatan dalam

memasuki pasar (barrier to entry). Keadilan pasar akan terjadi apabila

terdapat kompetisi yang adil dalam pasar sempurna, yaitu dengan tidak

adanya monopoli atau monopsoni. Sementara itu, orientasi sektor publik

adalah menciptakan keadilan kebutuhan (equity of need). Manajemen

pelayanan sektor publik berkepentingan untuk menciptakan adanya

kesempatan yang sama bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya, misalnya kebutuhan terhadap kesehatan, pendidikan, dan

sarana-sarana umum lainnya.

5. Tujuan manajemen pelayanan sektor swasta adalah untuk mencari

kepuasan pelanggan (selera pasar), sedangkan sektor publik bertujuan

untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan sosial. Sektor publik

dihadapkan pada permasalahan keadilan distribusi kesejahteraan sosial,

sedangkan sektor swasta tidak dibebani tanggung jawab untuk malakukan

keadilan distributif seperti itu.

6. Organisasi sektor swasta memiliki konsepsi bahwa pelanggan adalah raja.

Pelanggan merupakan penguasa tertinggi. Sementara itu, dalam organisasi

sektor publik kekuasaan tertinggi adalah masyarakat. Dalam hal tertentu

masyarakat merupakan pelanggan, akan tetapi dalam keadaan tertentu juga

masyarakat bukan menjadi pelanggan. Sebagai contoh, masyarakat yang

membeli jasa listrik dari PT PLN adalah pelanggan PT PLN, sedangkan

yang tidak berlangganan listrik bukanlah pelanggan PT PLN. Akan tetapi,

pemerintah tidak bisa hanya memperhatikan masyarakat yang sudah

berlangganan listrik saja, karena pada dasarnya setiap masyarakat berhak

memperolah fasilitas listrik. Berdasarkan hal ini, maka manajemen

pelayanan yang diterapkan di sektor publik dan sektor swasta tentu akan

berbeda.

7. Persaingan dalam sektor swasta merupakan instrumen pasar, sedangkan

dalam sektor publik yang merupakan instrumen pemerintahan adalah

tindakan kolektif. Keadaan inilah yang menyebabkan sektor publik tidak

bisa menjadi murni pasar, akan tetapi bersifat setengah pasar (quasi

competition). Organisasi sektor publik tidak bisa sepenuhnya mengikuti

mekanisme pasar bebas. Tindakan kolektif dari masyarakat bisa

membatasi tindakan pemerintah. Dalam sistem pemerintahan, sangat sulit

bagi pemerintah untuk memenuhi keinginan dan kepuasan tiap-tiap orang

dan yang mungkin dilakukan adalah pemenuhan keinginan kolektif.

Penjelasan lainnya, perbedaan yang secara pasti yang tidak dapat dibantah

antara manajemen publik dan swasta adalah dari perspektif struktural, keahlian

dan institusional. Kedua sektor ini berbeda dalam melayani kepentingan

masyarakat dengan keahlian dan nilai-nilai yang berbeda pula. Namun perbedaan

ini akan menjadi kabur ketika menganalisa secara khusus mengenai tanggung

jawab manajerial, fungsi dan pertanyaan khususnya organisasi.

Begitu pesat dan berkembangnya paradigma manajemen publik ini, telah

semakin memperkaya peran dan fungsi manajerial sektor publik, diantaranya:

1. Fungsi policy analysis dimana seorang manajer (pada istilah publik

disebut sebagai pimpinan lembaga/institusi pemerintah) pada level

tertinggi dituntut untuk mampu melakukan analisis kebijakan seperti

perumusan masalah, identifikasi hingga proses seleksi alternatif kebijakan.

Seorang manajer juga harus aktif terlibat dalam penentuan program dan

kebijakan yang dapat mengakomodir aspek teknis;

2. Fungsi financial management yang menekankan prinsip akuntabilitas

internal lembaga. Seorang manajer dituntut untuk mampu merencanakan

dan mengatur anggaran berupa usulan rencana anggaran keuangan (RAK)

untuk membiayai pelaksanaan program dan kebijakan pemerintah.

Kegiatan apa saja yang menjadi prioritas dan dirasa penting

diselenggarakan dalam waktu dekat. Aspek politis menjadi dominan

disini;

3. Fungsi manajemen sumberdaya manusia, berkaitan dengan jumlah, jenis,

mutu, distribusi dan utilisasi SDM dengan mengutamakan nilai-nilai

representativeness, responsiveness, efisiensi, efektivitas dan ekonomi.

Untuk itu, seorang manajer paling tidak harus mempertimbangkan

bagaimana cara memeroleh SDM dalam jumlah dan kualitas yang sesuai

dengan kebutuhan, bagaimana meningkatkan dan mengembangkan

kualitas pegawai sehingga dapat bekerja sesuai dengan otoritas yang

diberikan, serta bagaimana memimpin dan mengelola SDM agar sesuai

dengan visi misi organisasi;

4. Fungsi manajemen informasi, seorang manajer mampu mengelola data dan

informasi sesuai dengan kebutuhan perencanaan, pengambilan keputusan,

penilaian kerja, sistem monitoring dan pengendalian. Bagi organisasi yang

dinamis, ketersediaan dan pengelolaan informasi sangatlah penting untuk

memperkuat relasi dan kerjasama dengan pihak luar;

5. Fungsi kehumasan dengan pihak eksternal, seorang manajer mampu

menjalin, membangun dan membina hubungan dengan pihak atau

lingkungan luar seperti lembaga/instansi lain dan juga masyarakat secara

luas. Dan dalam ruang lingkup nasional, lembaga pemerintah perlu

menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga independen dan juga media

masa sebagai salah satu sumberdaya informasi potensial.

Fungsi-fungsi tersebut kemudian secara cepat melahirkan isu-isu manajemen

publik seperti privatisasi sebagai alternatif pemerintah dalam melayani publik,

rasionalitas dan akuntabilitas, perencanaan dan kontrol, keuangan dan

penganggaran, produktifitas sumberdaya manusia dan yang paling pentng adalah

pelibatan sektor swasta dan masyarakat.

Manajemen Publik dan Pemerintahan

Manajemen publik melaksanakan aturan institusinya ketika manajer publik

menyesuaikan dengan aturan hukum, mengelola dengan penuh tanggung jawab,

dan tanggap cepat atas peluang pembuatan kebijakan dan reformasi struktural.

Namun manajemen publik bukan satu-satunya institusi yang memelihara

keseimbangan dalam rezim konstitusi.

Kapasitasnya dalam memengaruhi kepentingan publik, tidak semata-mata

berada dalam lembaga eksekutif pemerintah dan tidak pula melakukan kontrol

seperti badan hukum dan peradilan. Keseimbangan antara kapasitas dan kontrol

ini tergantung pada tindakan eksekutif, legislator, institusi hukum, dan

masyarakat. Hubungan tersebut merupakan realitas kompleks dari sebuah

pemerintahan (governance).

Konsep governance yang dibahas oleh Parto7 menjelaskan bahwa

“governance as the totality of theoritical conception of governing”, artinya bahwa

governance merupakan keseluruhan dari interaksi-interaksi yang terjadi dimana

terdapat partisipasi antara pelaku sektor publik dan privat yang bertujuan untuk

menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi atau menciptakan

peluang atau kesempatan bagi masyarakat.

Diskusi-diskusi mengenai konsep governance, telah banyak dilakukan

sejak awal tahun 1980-an antara policy makers dan ilmuwan sosial sebagai suatu

7 PARTO, Saeed. 2005. “Good” Governance and Policy Analysis: What of Institutions?, Maastricht Economic Research Institute on Innovation and Technology (MERIT).http://www.merit.unu.edu/

kolaborasi, kerja sama dan koordinasi terhadap sejumlah interpendensi antara

pelaku-pelaku dalam pasar, jaringan dan hirarki. Diskusi-diskusi tersebut

mengenai perubahan cara governance yang bisa dikelompokkan dalam dua

kelompok utama, yaiu:

1. Pandangan yang menekankan pada kolaborasi, kerja sama, hubungan yang

erat antara publik dan privat dan menjadi suatu produk dari perubahan

paham atau ideologi neo-liberalism dan sebuah pergeseran dari konsep

negara sebagai penyedia kesejahteraan dan bertanggung jawab terhadap

kohesi sosial. Pandangan ini mengubah karakteristik governance yang

lebih kearah berkurangnya demokrasi.

2. Pandangan bahwa informalitas fungsi formal negara menandakan sebuah

pergeseran kearah “cogovernance” dimana para aktor dalam masyarakat

sipil dapat melibatkan diri dalam masalah kebijakan publik dari pada yang

dilakukan selama periode setelah perang dunia II sampai awal tahun 1980-

an. Pandangan ini tampaknya berpotensi bagi meningkatnya demokrasi

dan peran masyarakat dalam masalah kebijakan dan pembangunan sosial.

Dalam proses pembuatan kebijakan lingkup governance sering

digambarkan sebagai exercise dari kekuasaan dan kontrol oleh kemajemukan

sektor privat dan kepentingan publik. Dari sini dapat kita lihat bahwa konsep

governance menonjolkan pada proses kolaborasi dan kerja sama antara

pemerintah, sektor publik dan privat yang menyangkut kepentingan bersama.

Masalah yang lebih luas untuk setiap yurisdiksi pemerintahan sendiri,

mendistribusikan kekuasaan diantara organisasi dan institusi yang sah sehingga

untuk mendirikan sebuah rezim pemerintahan yang menjamin keseimbangan

antara kepentingan dan nilai-nilai. Pemerintahan tidak dirancang agar menjadi

efisien atau kuat, tetapi untuk dapat dipertahankan dan ditempa.8 Disinilah letak

tantangan lanjutan manajemen publik sebagai sebuah institusi. Sebagai akibat dari

pembatasan rezim dan politik yang berkuasa, manajer publik memiliki

8 Wilson, James Q. 1989. Bureaucracy: What Government Agencies Do and Why They Do It. New York: Basic Books.

kemungkinan untuk berhadapan dengan sumber daya yang tidak memadai, beban

kerja yang berlebih dan sarat laporan administratif, petunjuk atau arahan yang

tidak konsisten pada kebijakan yang telah dibuat, atau misi institusi yang tidak

mudah untuk dicapai yang sarat dengan multi kepentingan.

Sementara itu, konsekuensi manajemen publik dari pemerintahan adalah

mengatur relevansi yang ada pada setiap kebijakan, peraturan dan program yang

disenggarakan oleh pemerintah itu sendiri. Itu sebabnya, banyak pandangan yang

menilai perlunya sebuah tatanan reformasi di tubuh pemerintahan sebagai upaya

untuk menggunakan ukuran kinerja dalam pengalokasian sumberdaya, untuk

memberdayakan aparat pemerintah untuk melakukan perbaikan secara terus

menerus pada pelaksanaannya, serta mendorong pola efisiensi yang lebih besar.

Semua memiliki implikasi besar bagi manajemen publik sebagai sebuah institusi.9

Manajemen publik sebagai lembaga dan manajer publik sebagai individu

harus berusaha untuk melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik sesuai

dengan keahlian, yang dapat diperoleh dari pelatihan dan praktek yang didasarkan

pada studi dan analisis kasus-kasus tertentu. Bahkan mungkin menyangkut

masalah pelembagaan dan internalisasi nilai-nilai, yang secara sadar diarahkan

pada tanggung jawab manajerial. Meskipun karakter khusus dari struktur,

keahlian, dan lembaga bermacam-macam disetiap organisasi, tingkatan

pemerintah dan negara dengan budaya hukum dan politik yang berbeda.

Public Entrepreneurship pada Manajemen Institusi Pemerintah

Penerapan public enterpreneurship pada sektor pemerintahan disadari

mulai diperlukan setelah gagalnya sistem birokrasi yang selama ini telah

dilaksanakan oleh pemerintah. Semakin meningkatnya keluhan dan ketidakpuasan

warga masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah,

menunjukkan bahwa pemerintah sudah tidak memiliki kemampuan untuk

menciptakan inovasi akan pelayanan yang lebih baik dan kapabilitas untuk

menjalankan roda organisasinya dengan efektif serta efisien.

9 Pollitt, Christopher. 2000. Is the Emperor in His Underwear? An Analysis of the Impacts of Public Management Reform. Public Management, 2:2: 181-199.

Konsep public entrepreneurship menekankan pada pemberian kebebasan

pegawai pemerintah untuk menemukan hal – hal baru yang dapat dilaksanakan

demi meningkatkan kinerja mereka dalam pelayanan kepada warga masyarakat

atau menciptakan cara yang lebih mudah untuk diterapkan bagi pemenuhan

tuntutan kerja mereka agar menjadi lebih efektif dan efisien. Sudah menjadi

rahasia umum, bahwa kinerja badan pemerintahan pada saat ini sangat tidak

memihak pada warga masyarakat. Para pejabat pemerintahan hanya

mementingkan kepentingan mereka sendiri dan melupakan kewajiban utama

mereka sebagai pegawai pemerintah, yaitu sebagai pelayan publik.

Krisis keuangan yang baru saja terjadi serta kecenderungan sektor

ekonomi mengalami penurunan, memunculkan dorongan untuk mengkaji kembali

hubungan antara sektor swasta dan sektor publik. Pihak legislatif dan kesekutif

dalam pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam penurunan

kinerja pemerintah ini karena terlalu pasif dalam pelaksanaan roda pemerintahan

serta memberikan terlalu banyak kebebasan untuk bereksperimen dalam segi

ekonomi dengan mempertaruhkan keuangan negara pada sektor derivatif finansial

dan meresponnya dengan lebih terlibat dalam pembuatan kebijakan moneter,

fiskal dan industri.

Institusi publik menjadi semakin aktif dalam membentuk inovasi sektor

swasta demi mencapai sasaran dan tujuan nasional. Pemerintah sendiri semakin

gencar menerapkan perilaku entrepreneurship, dengan melegitimisasi privatisasi

dan pemanfaatan outsourcing pada kegiatan – kegiatan yang umumnya dilakukan

sendiri oleh pemerintah, seperti pembangunan jalan yang mulai menggunakan

sistem tender pada pihak swasta. Konsep public entrepreneurship ini masih belum

sempurna karena kepentingan publik sendiri masih belum dapat dipetakan karena

dapat berubah – ubah sewaktu–waktu, meskipun keadaan sedang dalam kondisi

terbaiknya.

Dorongan untuk menerapkan kewirausahaan dan inovasi pada kepentingan

publik muncul untuk mencapai efisiensi dan inovasi dalam jalannya roda

pemerintahan, inovasi sendiri dalam kepentingan publik diperlukan untuk

menimbulkan ide – ide baru yang bertujuan merevitalisasi institusi–institusi

publik yang telah kehilangan relevansi dan akuntabilitasnya. Kewirausahaan pada

sektor publik dapat berwujud dalam berbagai kegiatan pemerintahan, seperti

merubah lingkungan institusional atau merubah regulasi untuk menjalankan

kegiatan dalam lingkungan tersebut, serta mengambil manfaat dari kegiatan sektor

swasta demi kebaikan bersama.

Kegiatan–kegiatan ini mencakup juga penciptaan sumber daya publik dan

pembuatan kebijakan alokasi sumber daya tersebut ketika sudah tersedia. Inovasi

pada kepentingan publik terjadi ketika berbagai sumberdaya ini dipergunakan

dengan cara – cara baru yang bersumber dari ide – ide baru dan memilik relevansi

dengan kepentingan publik dan mekanisme penggunaan mereka. Wirausahawan

pada sektor publik mengejar kepentingan publik yang dikombinasikan dengan

sumber daya sektor publik, sama halnya dengan sumber daya sektor swasta yang

mengejar sasaran hasil kegiatan sosial ekonomi masyarakat.10

Seperti wirausahawan sektor swasta, publik entrepreneurship berusaha

mencapai berbagai macam objek termasuk juga keuntungan dari pihak swasta.

Proses mengelola public entrepreneurship dapat menjadi sangat kompleks.

Konsep entrepreneurship yang berasal dari bidang ilmu manajemen dan ekonomi

sangat berguna untuk memahami alokasi sumber daya dan perubahan ekonomi

dalam sistem non-pasar. Sumber daya publik dan piranti mereka harus

didefinisikan terlebih dahulu, dipahami dan dikelola secara efektif agar inovasi

dapat terjadi.11

Sementara analogi antara entrepreneur sektor swasta dan entrepreneur

sektor publik memiliki batasan – batasan dan harus digunakan dengan hati – hati,

wawasan yang memungkinkan untuk disimpulkan dari teori – teori mengenai

kewirausahaan sektor swasta adalah pengertian yang diambil mengenai

konseptualisasi entrepreneur sebagai pengambil keputusan dengan alokasi sumber

10 Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutional Forms of Collective Action. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

11 Raymond, L. (2003). Private Rights in Public Resources. Washington, D.C.: Resources for the Future Press.

daya yang langka serta tidak menentu. Entrepreneurship sering diartikan sebagai

inovasi, kreativitas, pendirian organisasi atau aktivitas baru. Dengan

konseptualisasi ini entrepreneurship dapat terjadi diman saja baik itu pasar

ekonomi, perusahaan – perusahaan atau pemerintahan.

Entrepreneurship merupakan fasilitas dari kesadaran atau kewaspadaan

akan kesempatan – kesempatan mereguk keuntungan yang ada di sekitar pelaku

entrepreneurship.12 Apabila kesempatan akan keuntungan merupakan jalan terbaik

sebagai pemicu untuk melakukan aktivitas, maka kesempatan – kesempatan ini

terdapat di mana saja, bahkan di dunia politik dan pemerintahan, serta apabila

objek dari public entrepreneurship adalah untuk memenuhi kepentingan publik

daripada mengejar keuntungan ekonomi semata, maka banyak hal yang dapat

dicapai dari konseptualisasi ini.13

Dalam sistem non-pasar, konseptualisasi ini memerlukan ide–ide

mengenai sumber daya publik dan hasil dari kegiatan publik. Analogi yang dapat

digunakan adalah baik entrepreneur sektor swasta dan publik merasa adanya gap

antara hasil aktual dan hasil potensial, serta mencari sumber daya untuk

mengurangi gap tersebut. Ketika entrepreneur sektor swasta menemukan jalan

untuk memperoleh sumber daya yang dibutuhkan dan menggunakan mereka

untuk mencapai pendapatan yang besar melebihi biaya yang dikeluarkan,

entrepreneur publik mencari jalan untuk menyusun sumber daya untuk memenuhi

kepentingan sosial dan nominal masyarakat dan menggunakan sumber daya

tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik pada kepentingan publik

(Ostrom, 1965 & 2005).14

Kepentingan publik sangat berhubungan dengan kepentingan pada sektor

swasta, karena pada dasarnya kepentingan publik adalah bagian dari kumpulan

kepentingan dari tiap–tiap individu. Maka dari itu, resolusi untuk memecahkan

12 Kirzner, I.M. (1997). Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach. Journal of Economic Literature, 35: 60–85.

13 Bernier, L. & Hafsi, T. (2007). The Changing Nature of Public Entrepreneurship. Public Administration Review, 67: 408-533.

14 Ostrom, E. (2005). Unlocking Public Entrepreneurship and Public Economies. Helsinki, Finland: EGDI.

permasalahan untuk mengurangi gap antara performa aktual dan potensial

menjadi sangat penting dalam public entrepreneurship.

Salah satu konseptualisasi yang muncul sebagai penyempurna efisiensi

public entrepreneurship adalah mekanisme peminimalisiran biaya transaksi oleh

negara yang mampu meningkatkan pendapatan atau pemasukan bagi negara,

dengan melakukan aktivitas wirausaha, negara dapat menyelaraskan kepemilikan

properti dan menciptakan mekanisme pemerintahan baru dalam rangka

meningkatkan pemasukan, meskipun mengaburkan antara kepentingan publik

dengan sektor swasta (North, 1990).

Konsep ini menekankan biaya transaksi sebagai sumber utama inefisiensi

dan menyarankan bahwa struktur politik yang dirancang dengan baik dapat

menciptakan nilai ekonomi tinggi melalui pengurangan biaya – biaya ini. Dalam

konseptualisasi ini, wirausahawan sektor publik dan swasta berbagi tujuan

fundamental yang sama, untuk mendapatkan hasil dari keunggulan, kapabilitas

dan tindakan potensial mereka.15

Penciptaan nilai ekonomi oleh entrepreneur sektor swasta ditujukan pada

pencapaian keuntungan ekonomi merupakan kriteria mutlak untuk mencapai

kesuksesan, sementara entrepreneur sektor publik, manfaat yang didapat bukan

hanya manfaat ekonomi namun manfaat yang akan terus bertambah, yaitu

popularitas diantara masyarakat dan nilai yang akan terus meningkat baik nilai

ekonomis maupun nilai organisasional. Wawasan penting bagi sektor publik

dalam pengembangan konsep entrepreneurship ini adalah bagaimana memiliki

kontrol akan sumber daya dan penerapan penggunaan pertimbangan kebijakan

mengenai efisiensi dalam memelihara dan memperluas pelayanan bagi

kepentingan publik.

Penekanan inovasi dan penemuan baru dalam konsep entrepreneurship

tidak selalu sesuai untuk diterapkan pada sektor publik. Perlu diketahui bahwa

sektor publik dan sektor swasta memiliki tujuan yang berbeda, terkadang teknik –

15 Pitelis, C.N. & Teece, D.J. 2010. Cross-border Market Co-creation, Dynamic Capabilities and the Entrepreneurial Theory of the Multinational Enterprise, Industrial and Corporate Change, forthcoming.

teknik entrepreneurship yang digunakan oleh sektor swasta tidak sesuai

diterapkan pada sektor publik dan sering berujung pada perilaku tidak beretika.

Hal ini dapat berimbas dengan munculnya perilaku yang melanggar norma dan

korupsi dalam pemerintahan karena badan pemerintahan berusaha dijalankan

layaknya perusahaan swasta. Terdapat beberapa poin mengenai dampak potensial

public entrepreneurship terhadap etika publik/ pemerintah dalam menjalankan

tugasnya, yaitu antara lain:16

1. Pengurangan regulasi yang dipandang sebagai keuntungan dalam

penerapan public entrepreneurship, memungkinkan berkuranganya

jaminan keadilan bagi individual dan kelompok – kelompok tertentu dan

meningkatkan kemungkinan terjadinya korupsi.

2. Ketergantungan pada kebiasaan privatisasi dan sistem tender sebagai saran

untuk meningkatkan efisiensi pada sektor publik dapat menyesatkan,

karena dengan hilangnya persaingan kompetitif dalam pasar penyedia

leveransir dapat memungkinkan timbulnya produk layanan yang mahal

dan buruk serta korupsi yang semakin tinggi.

3. Pengurangan biaya untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan demi

mencapai efisiensi terkadang berujung menjadi birokrasi terselubung tanpa

ada usaha untuk menghilangkan birokrasi secara menyeluruh

4. Tidak terlatihnya staf pemerintahan menjadi manajer yang membuat

kontrak perjanjian bagi tender proyek pemerintah menimbulkan

kecurangan–kecurangan karena kontrak tersebut terkadang tidak

dilengkapi dengan persyaratan yang mengikat bagi pemenang tender.

Peran Public Entrepreneur

Public entrepreneur setidaknya terlibat dalam empat peran penting.

Pertama, mereka adalah ujung tombak dalam menciptakan kehidupan yang lebih

baik dan berkualitas tinggi bagi komunitas masyarakat. Public entrepreneurs

16 Frederickson, H. George, 1995. "Misdiagnosing the Orange County Scandal," Governing (April)

secara umum berkomitemen untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efektif

dan efisien. Mereka berusaha menciptakan pelayanan publik yang dibutuhkan dan

bernilai bagi masyarakat, mulai dari yang bersifat rekreasional hingga mencakup

sistem kesahatan masyarakat. Menyediakan perumahan murah, mitigasi

kemiskinan, rekreasi, pendidikan dan keadilan adalah elemen – elemen untuk

mencapai standar hidup yang tinggi.

Kedua, mereka sering terlibat dalam pembangunan lingkungan

entrepreneurship yang tersentralisasi untuk mendukung sntrepreneurship dalam

dunia bisnis. Lingkungan entrepreneur merupakan lingkungan dimana

entrepreneur baik sari swasta maupun publik dapat mencapai kualitas hidup yang

layak, termasuk juga regulasi bisnis dan struktur pajak yang kondusif, kesempatan

untuk membuat jaringan komunikasi, akses pada modal, kultur bisnis yang

mendukung entreprenueur untuk berusaha, dan pelayanan bisnis yang kokoh.

Public entrepreneurs nmerupakan tokoh utama dalam membangun lingkungan

entrepreneur di dalam komunitas hingga negara. Tidak hanya menciptakan iklim

yang sesuai bagi entrepreneur sektor bisnis, namun juga membangun sistem

pendukung bagi pelaksanaan kegiatan entrepreneurship itu sendiri.

Ketiga, memimpin institusi publik atau komunitas dalam pelayanan

publik. Loma institusi publik yang menjadi fondasi dalam komunitas, seperti

sekolah, kesehatan masyarakat, pemerintahan lokal, pengembangan komunitas

dan institus keyakinan beragama. Institusi – institusi ini merupakan institusi yang

memiliki jumlah karyawan yang banyak, dan tempat utama untuk melaksanakan

hal kewarganegaraan masyarakat. Entrepreneurship dalam institusi ini dibutuhkan

untuk merespon dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Apabila terdapat public entrepreneur di dalam institusi – intitusi ini, masyarakat

dapat merasakan komunitas yang melaksanakan konsep entrepreneurship yang

kokoh.

Keempat, mereka secara langsung membimbing para entrepreneur sektor

bisnis dalam menghasilkan produk atau jasa yang dapat menghasilkan keuntungan

bagi mereka. Para pelaku public entrepreneur terlibat dalam sistem pendukung

pelayanan bagi entrepreneur, untuk meningkatkan kegiatan entrepreneurial

menjadi kegiatan yang berhasil dan dapat memberikan pemasukan bagi individu

maupun perusahaan yang melakukan entrepreneurship.

Public entrepreneur pada dasarnya dapat menerapkan cara yang berbeda –

beda dalam mengembangkan, mengendalikan dan mengalokasikan sumber daya –

sumber daya yang ada daripada entrepreneur sektor swasta (Ostrom, 1964)17.

Public entrepreneur memiliki akses untuk menggunakan kewenangan –

kewenangan tertentu dan memiliki kekuatan yang lebih unggul untuk memperluas

jangkauan aktivitas dari usaha mereka menjalankan entrepreneurship. Namun,

kewenangan tersebut bukannya tanpa batas. Para public entrepreneur dibatasi oleh

hukum dan peraturan dimana mereka bekerja unruk menggunakan kewenangan

yang dapat mereka eksploitasi. Apabila entrepreneur sektor swasta dapat

melaksanakan segala kegiatan selama itu legal untuk mencapai segala keuntungan

yang legal juga, public entrepreneur dikekang oleh peraturan – peraturan organik

untuk melaksanakan tugasnya, dibebankan kepada mereka oleh pejabat tinggi atau

kepala organisasi pemerintahan tempat mereka bertugas.

Tujuan dari perusahaan atau organisasi pemerintahan dibentuk tanpa

adanya kemungkinan untuk dirubah kecuali terdapat perubahan pada hukum/

peraturan yang mampu mengubah tujuan tersebut. Teknik – teknik untuk

mencapai tujuan – tujuan tersebut juga telah diatur sehingga setiap public

entrepreneur harus menggunakan teknik tersebut tanpa terkecuali. Meskipun

kewenangan yang dimiliki oleh public entrepreneur terlihat tinggi dalam

jangkauan serta keleluasannya, kapasitas mereka untuk memperkenalkan cara –

cara baru untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan baru menggunakan

inisiatif dan otoritasnya sendiri, umumnya lebih terbatas oleh hukum organisasi

pemerintahan tempat dia bertugas dibandingakan dengan kewenangan yang

dimiliki entrepreneur sektor swasta. Oleh karena itu public entrepreneur lebih

terikat dan terlibat dalam proses politik agar dapat mengotorisasi dan memvalidasi

program – program baru dan institusi baru untuk mencapai tujuan -tujuan

mereka.

Motivasi yang dimiliki oleh public entrepreneur lebih kompleks dari

entrepreneur sektor swasta sejak peraturan mengenai pelaksanaan tugas yang

memepengaruhi keduanya dalam melakukan pekerjaan mereka sangatlah berbeda.

Peraturan kerja yang mempengaruhi public entrepreneur membatasi kapasitas

mereka untuk mencari keuntungan pribadi. Seorang public entrepreneur umumnya

tidak diperbolehkan mendirikan perusahaan publik demi tujuan memanfaatkan

kesempatan untuk kepentingan pribadi. Dia harus memperoleh otorisasi yang

diberikan oleh badan legislatif atau suara rakyat yang membenarkan apakah

publik membutuhkan adanya perusahaan publik baru beroperasi di komunitas

mereka. Public entrepreneur yang juga merangkap sebagai pejabat publik

diberikan tanggung jawab untuk tetap melayani dan memberikan pelayanan

terhadap kepentingan – kepentingan publik. Pejabat publik yang berusaha mencari

keuntungan pribadi bagi dirinya sendiri dengan menggunakan kewenangan –

kewenangan yang diberikan oleh pemerintah dan mengabaikan kepentingan

publik dapat dikenai sanksi dan perlakuan khusus untuk membenahi perilaku

mereka yang merugikan tersebut. Masyarakat dapat mengajukan tuntutan hukum

dan mendorong pemberian sanksi kepada setiap pejabat publik yang menyimpang

dan mencelakai kepercayaan publik.

Untuk melaksanakan konsep entrepreneurship dalam tata pemerintahan

dibutuhkan sebuah sistem mencakup berbagai cara yang memungkinkan

pelaksana public entrepreneurship menjalankan konsep tersebut secara maksimal.

Salah satau sistem yang memungkinkan untuk digunakan adalah Public

Entrepreneurship Network (PEN). Public Entrepreneurship Network (PEN)

adalah model untuk mendapatkan sisi dinamis dari peruabahan serta implikasi

bagi tindakan – tindakan badan – badan pemerintah serta aktor – aktor

pemerintahan lainnya yang memiliki kepentingan dalam pengembangan

berkelanjutan di pemerintahan serta sektor publik. Model ini memiliki lima (5)

fitur kunci yang membedakan Public Entrepreneurship Network (PEN) dengan

model lain, yaitu:

1. Pola kerjasama antar intra-organsiasi yang meliputi sektor publik, swasta

dan bidang kewarnegaraan

2. Pengembangan menyeleruh pola kerjasama intra organisasi melalui

interaksi dalam jaringan pemecahan masalah yang tersentralisasi.

3. Dukungan inisiatif lokal mengenai kepentingan publik oleh pemerintah.

4. Peran organisasi – organisasi tertentu yang berhubungan dengan

kepentingan pubik sebagai rekan pemerintah dalam pemenuhan pelayanan

sektor publik.

5. Ekologi institusional yang dapat memfasilitasi pengembangan teknik

pemenuhan kepentingan publik.

Public Entrepreneurship Network (PEN) mengkombinasikan inisiatif lokal

yang memiliki karakter entrepreneurial dengan orientasi yang kokoh untuk

ketahanan kepentingan dan tujuan publik lainnya. Hal ini dapat dicapai karena

bermacam – macamnya organisasi yang berpartisipasi dalam model jaringan ini.

Public Entrepreneurship Network (PEN) dikarakterisasikan baik oleh pola

pengembangan dan peran kunci sebagai fasilitator diperlukan untuk mencapai

perkembangan sistem pencapaian pemenuhan tujuan publik yang semakin

meningkat. Peranan ini menekankan pada kemampuan sebagai fasilitator daripada

kegiatan manjerial dan cenderung untuk menyejajarkan cakupan peran

entrepreneurial yang telah dilakukan oleh entrepreneur sektor swasta di dalam

sektor ekonomi yang dinamis seperti teknologi informasi. Peranan ini mencakup,

antara lain:

1. Pioner yang mengenali adanya kesempatan, melakukan inisiatif dan

mengkatalisasi tindakan dengan membuat komitmen kerja yang tinggi

2. Spekulan modal publik yang memahami resiko yang dimiliki paket

finansial, sosial dan modal masyarakat untuk mencapai tujuan yang

dibutuhkan.

3. Pengawas yang menyediakan sebuah lingkungan dimana inovasi dapat

tumbuh subur dengan memelihara perkembangan hubungan kerjasama

sebagai hasil dukungan jaringan formal dan non-formal.

4. Mediator yang membangun konsensus tujuan dan arah organisasi serta

membawa sistem pemecahan masalh yang sesuai untuk menghadapi

potensi konflik yang mengncam perkembangan kegiatan entrepreneurship

mengalami penundaana atau menyimpang dari tujuan semula.

5. Pelayan pelayanan kepentingan publik yang memfokuskan diri pada

mempertahankan standar perilaku yang bertanggung jawab serta

memfasilitasi perpaduan demokrasi komunitas di dalam program

pencapaian tujuan.

Pemerintah harus berpartisipasi untuk memastikan bahwa public

entrepreneurship networks (PEN) berfungsi dengan efektif dan tetap berorientasi

pada tujuan – tujuan kepentingan publik. Tindakan pemerintah pun tetap harus

tidak mengancam ekologi hubungan yang sudah terjalin dan telah menunjukkan

penggunaan enrergi serta perhatian yang besar untuk menjadikan sistem jaringan

ini menjadi sistem yang efektif. Hal ini memberikan tantangan baru bagi badan –

badan pemerintahan karena peran partisipasi mereka sangat esensial dalam pola

ini, namun keinginan mereka untuk menlegislasi dapat mengganggu pola

perkembangan yang ingin mereka capai. Mengidentifikasi dan memahami cara

kerja public entrepreneurship networks (PEN) hanyalah langkah awal dalam

mencapai tujuan kepentingan publik. Pemerintah harus belajar bagaiman

memfasilitasi penciptaan sistem jaringan ini dan memperluas dampak positif yang

bisa dicapai ke semua lini pemerintahan.

REFERENSI

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutional Forms of Collective Action. Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Raymond, L. (2003). Private Rights in Public Resources. Washington, D.C.: Resources for the Future Press.

Kirzner, I. M. (1973). Competition and Entrepreneurship. Chicago, IL: University of Chicago Press. Kirzner, I. M. (1997). Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach. Journal of Economic Literature, 35: 60–85.

Schuler, D. A., Rehbein, R. & Cramer, D. (2002). Pursuing Strategic Advantage through Political Means: A Multivariate Approach. Academy of Management Journal, 45: 659-672.

Bernier, L. & Hafsi, T. (2007). The Changing Nature of Public Entrepreneurship. Public Administration Review, 67: 408-533.

Ostrom, E. (1965). Public Entrepreneurship: A Case Study in Ground Water Basin Management. Unpublished dissertation, Los Angeles, CA: UCLA.

Ostrom, E. (2005). Unlocking Public Entrepreneurship and Public Economies. Helsinki, Finland: EGDI.

Pitelis, C.N. & Teece, D.J. (2010). Cross-border Market Co-creation, Dynamic Capabilities and the Entrepreneurial Theory of the Multinational Enterprise, Industrial and Corporate Change, forthcoming.

Frederickson, H. George, 1995. "Misdiagnosing the Orange County Scandal," Governing (April)

Frederickson, H. George, 1999, “Public Ethics and the New Managerialism”

March, 2002 Public Entrepreneurship Center for Rural Entrepreneurship Deborah Markley Don Macke

Ostrom, Elinor. 1964. Public Entrepreneurship: A Case Study in Ground Water Basin Management. Los Angeles: University of California.