tabloid rbn edisi 024

Online: http://issuu.com/rakyatbicaranewsWebsite: www.suratkabarrbn.co.cc

Email: [email protected]

Akses Baca Surat KabarRAKYAT BICARA NEWS

Akses BacaTABLOID RBN

Online: http://issuu.com/rakyat_bicaraWebsite: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Email: email: [email protected]

Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012Online http://issuu.com/rakyat_bicara

Online http://issuu.com/rakyat_bicara

Halaman..05

Halaman..06

Indek Berita

TABLOID RBNRedaksi/Tata Usaha: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok M Square

Jakarta Selatan Telp/Fax. (021) 72781504, 94705665Email: [email protected] Website: www.kbrakyatbicaranews.co.cc

Bersatu Kita Teguh Dengan Momentum Pers

Kasi Pidum Kejari Jaksel,Agung Ardyanto,SH:

Telusur Indikasi Surat Palsu, Korupsidan Salahgunakan Jabatan

Foke Diminta Untuk Pengkajian

Halaman.07

Deputi Perumahan Swadaya, Ir. Jamil Ansari, SH, MM:250 Ribu Rumah Tidak Layak HuniAkan Diperbaiki Dalam Tahun 2012

“Borok Warisan” DidugaMerupakan Ulah SyahrulEffendi dan BukanTanggung Jawab SotarHarahap

Online http://issuu.com/rakyat_bicara

Peningkatan KinerjaDengan OrientasiPelayanan PublikSecara Profesional

Edisi: 024 RABU, 13 - 26 JUNI 2012




Akses Baca

Harga Rp. 12.000,-

TABLOID RBNOnline: http://issuu.com/rakyat_bicara

Website: www.kbrakyatbicaranews.co.ccEmail: email: [email protected]

Ir. Jamil Ansari, SH, MM

Joyo Winoto Layak Untuk“Ditangkap”

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012Online http://issuu.com/rakyat_bicara







PENERBIT:MULTIMEDIA RAKYAT BERSATU

(Kantor Berita Rakyat Bicara News)NPWP:

31.234.970.7-013.000PENDIRI:

Laspen Sianturi, Bernike MirandaPardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk,

Rolasta Sianturi, SE.AkDEWAN PEMBINA:

Irjen Pol. (Pur) Hadiman,Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman

DEWAN PENASEHAT:Ny. KSD Raja Guk-guk, Tengku Zainal,

Ismet Fauzi, Drs. Budiman Siringo-ringo, Drs. Dolok F. Sirait, Lingge

NainggolanPENASEHAT HUKUM:

R. Sitorus, SH, Novarita, SH,Bonifasius Gunung, SH, DickySiahaan, SH, Donald Halasan

Siahaan, SH.PEMIMPIN UMUM/PENJAB:

Laspen SianturiPEMIMPIN REDAKSI:

Laspen SianturiWAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Rodeo Sujana MarbunREDAKTUR PELAKSANA:Bernhard Silaban, SPd.

Koordinator Liputan:Minggus S.

Koordinator Liputan Daerah:Sihol TH. NainggolanREDAKTUR KHUSUS:

Benhard MR Sinaga, Monang,Norman H Nasution SH

REDAKTUR:Witman Hutagalung, Yulianto

STAF REDAKSI: Bernhard Silaban SPd, Monang S, Ahmad Nurlisan, P,Negeri Parhitar Manurung, M.Div., Syamsudin Sihombing, MangihutSitanggang, Adam Parningotan Sihombing, Lelo Pamuji S., Yunami, SiholTH. Nainggolan, Yulianto, Rohimin, Minggus Sihombing, WitmanHutagalung, Hotman Gurning, Erik Simorangkir, Sutisno, E Supriatna,Boy Arianto Silaban, HK AmbaritaPEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede SPdSEKRETARIS REDAKSI: MirandaKOORDINATOR LITBANG: Negeri Parhitar Manurung, M.DivMANAGER IKLAN: Dipl. Ing. Samsudin SihombingASISTEN MANAGER IKLAN: Lelo Pamuji SihombingLayout/Design: Pahotan SinagaMARKETING IKLAN: Ayu Supinah, Sri Wulandari, Condro PranotoPERWAKILAN ACEH: Amir SyehPERWAKILAN MEDAN: Parlindungan HC Tamba SH (Kepala), GamotManalu, Binsar Rajagukguk, Edward Panjaitan, SE, Abas ST SimbolonBIRO MEDAN KOTA: Edward Panjaitan, SE, Abas ST SimbolonBIRO SIMALUNGUN: Nurmani S.BIRO TAPANULI UTARA: K. HutabaratPERWAKILAN LAMPUNG: Chandra M.PERWAKILAN BANTEN: Sahat Tumanggor (Kepala), Jaingot Pakpahan,Jamot Samosir. Lamhot S, Erwin SinagaBIRO PEMKOT TANGERANG: Dani, Agus PriyantoBIRO PEMKAB TANGERANG: Ani SubektiBIRO TANGERANG SELATAN: RohiminBIRO BEKASI: K. SimatupangBIRO BOGOR: YunamiBIRO DEPOK: AntoniBIRO KARAWANG: Erik SimorangkirBIRO BALI: AlisyahPERWAKILAN JATIM: Sulis Riyanto (Kepala), BIRO PROBOLINGGO:Muhammad Syafii (Kepala), MisnajiPerwakilan Sultra: Muhammad AzharREKENING: Bank BCA No Rek. 4761070121 a.n.: Laspen SianturiALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Melawai III No. 28 Kawasan Blok MSquare Gedung Kuning Lantai II R 102 Jakarta SelatanTELP/FAX.: (021) 72781504 E-MAIL: [email protected]: Foto Copy Print Out Warung Internet (Home Industri)Alamat: Wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik IndonesiaWebsite: www.kbrakyatbicaranews.co.ccOnline: http://issuu.com/rakyat_bicara

DALAM MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TITABLOID RBN SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTANAMANYA TERCANTUM DI BOKS REDAKSI

Jangan Gentar Bicara KebenaranTABLOID RBN(RAKYAT BICARA NEWS)

2 Boks Redaksi

Edisi: Rabu, 023/30 Mei - 12 Juni 2012Online http://issuu.com/rakyat_bicara







Rekam Jejak Positif3Deputi Perumahan Swadaya, Ir. Jamil Ansari, SH, MM:250 Ribu Rumah Tidak Layak HuniAkan Diperbaiki Dalam Tahun 2012

Deputi Bidang Perumahan Swadaya Kemenpera, Ir.Jamil Ansari, SH, MM (Foto: Polman)

Target pada tahun 2013

mendatang, Deputi Bidang

Perumahan Swadaya akan

menyelesaikan 500.000 unit

rumah dan tahun 2014

rencananya akan menyelesaikan

500.000 unit rumah. Berarti

sampai tahun 2014 mendatang

program tersebut akan

menyelesaikan lebih dari 1 juta

unit rumah.

Jakarta, Kantor Berita RBNUntuk menuntaskan kemiskinan dari aspek

perumahan rakyat di Negara Kesatuan Re-publik Indonesia (NKRI), KementerianPerumahan Rakyat (Kemenpera) Deputi BidangPerumahan Swadaya membuat program untukmembantu masyarakat miskin dengan danabantuan stimulan secara hibah terhadapmasyarakat.

Hal tersebut disampaikan Deputi BidangPerumahan Swadaya Kemenpera, Ir. Jamil

Ansari, SH, MM kepada RBN di ruang kerjanyadi Jakarta minggu lalu.

Adapun program itu disebut dengan namaprogram rumah swadaya dengan kegiatan mem-beri bantuan perbaikan rumah kepada masya-rakat miskin dan kegiatan bina lingkungan un-tuk melakukan perbaikan lingkungan denganmemberikan bantuan prasarana, sarana danutilitas (PSU).

Bersambung Ke Hal..........04







Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012Online http://issuu.com/rakyat_bicara4

Bersambung Ke Hal...........11

Rekam Jejak Positif

Proyek yang dilakukan un-tuk kegiatan bina lingkunganadalah proyek pembangunanjaringan listrik, pembangunaninstalasi air bersih, pembuatanMCK (mandi cuci kakus), pem-bangunan dan perbaikan parit(saluran air), dan pembangu-nan jalan atau jembatan.

“Program perbaikan rumahterhadap masyarakat sudah di-lakukan oleh Deputi BidangPerumahan Swadaya sejak ta-hun 2006 lalu sampai sekarang.Menurut hasil survei ada 4,8juta rumah yang harus diper-baiki di wilayah NKRI. Dalamkurun waktu 2006 s/d 2009 Ke-menpera Deputi PerumahanSwadaya sudah melakukanbantuan terhadap masyarakatdengan perbaikan sejumlah37.500 unit rumah. Sedangkantahun 2010 sampai dengan2011 sudah menyelesaikan85.000 rumah dan tahun 2012ini akan menyelesaikan seba-nyak 250.000 unit untuk selu-ruh Indonesia yang terdiri dari33 provinsi dan 224 kabu-paten/kota” ujarnya.

Target pada tahun 2013 me-ndatang, Deputi Bidang Peru-mahan Swadaya akan menye-lesaikan 500.000 unit rumahdan tahun 2014 rencananya a-kan menyelesaikan 500.000 u-nit rumah. Berarti sampai tahun2014 mendatang program ter-sebut akan menyelesaikan le-bih dari 1 juta unit rumah.

.........................Sambungan dari hal. 03 Program pemberian ban-tuan perbaikan rumah tersebutdisalurkan langsung uangnyakepada kelompok sasaranmelalui UPK (unit pengelolakegiatan) atau BKM (badan ke-swadayaan masyarakat) de-ngan nilai bantuan untuk ru-mah rusak sebesar 6 juta rupi-ah. Besar dana itu sudah diper-hitungkan dengan fluktuasiharga bahan bahan bangunan.Sebagai gambaran, tahun 2012Kemenpera Deputi Bidang Pe-rumahan Swadaya akan mem-berikan dana hibah kepadamasyarakat sebesar 1,8 triliununtuk memperbaiki 250 riburumah masyarakat, yang di-bagi pada 33 propinsi dan 224kabupaten/ kota.

Untuk pelaksanaan perbai-kan rumah tidak layak tersebutdirealisasikan melalui UPKdan BKM. UPK di pedesaandan BKM di perkotaan. Uangyang berasal dari kas negaratersebut langsung disalurkankepada masyarakat. UPK di-bentuk oleh Bupati di masingmasing desa, sedangkan BKMadalah badan hukum yang jugaditunjuk oleh Bupati/Wali-kota.

Dalam pelaksanaan renova-si rumah tersebut, KelompokSwadaya Masyarakat (KSM)didampingi oleh TPM (TenagaPendamping Masyarakat).TPM merupakan orang yangdiangkat oleh Bupati/Wali-kota. Adapun syarat untukmenjadi TPM adalah orang

yang mengerti bangunan danadministrasi. Bisa dari seorangsarjana teknik sipil atau arsi-tektur, dan minimal tamatanSMK jurusan bangunan.

Satu TPM tugasnya untukmendampingi sampai dengan70 rumah yang dibangun olehmasyarakat secara berkelom-pok. Semua kegiatan tersebutdiawasi langsung oleh Bupati/Walikota bersama denganSatuan Kerja Perangkat Daerah(SKPD).

Biaya operasional UPK,BKM dan SKPD berasal dariAPBN dengan perincian, BKMmendapatkan 3 persen dari to-tal dana hibah yang disalurkankepada masyarakat. TPM men-dapat dana operasional sebe-sar 300 ribu rupiah per satu ru-mah. Dan honor pengawasandari Bupati/Walikota bersamaSKPD adalah sebesar Rp.225.000 per satu rumah.

Adapun kendala yang dite-mukan dalam realisasi bantuanstimulan adalah data yang su-dah sampai ke Deputi Peru-mahan Swadaya Kemenperadikembalikan kepada Bupati/Walikota sekitar 20%, disebab-kan kartu tanda penduduk(KTP) usulan penerima bantu-an tidak benar dan tidak jelasnama maupun alamatnya. KTPyang lolos dan diterima adalahKTP Nasional yang mempu-nyai nomor sejumlah enam be-las digit. Data yang digunakan







Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012Online http://issuu.com/rakyat_bicara5 Rekam Jejak Positif

Kasi Pidum Kejari Jaksel, Agung Ardyanto,SH:

Peningkatan Kinerja Dengan OrientasiPelayanan Publik Secara Profesional

Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Jakarta SelatanAgung Ardyanto, SH (Foto:STR)


Jakarta, Kantor Berita RBNKejaksaan sebagai lembaga

penegak hukum yang bersih, e-fektif, efisien, transparan, akun-tabel, untuk dapat memberikanpelayanan prima dalam mewu-judkan supremasi hukum se-cara profesional, proporsionaldan bermartabat yang berlan-daskan keadilan, kebenaran,serta nilai nilai kepatutan.

Sejalan dengan tupoksi Ke-jaksaan tersebut, sudah men-jadi tugas pokok dari Seksi Pi-dana Umum Kejaksaan NegeriJakarta Selatan untuk mengin-ventarisir permasalahan per-masalahan yang ada, baik darisegi pelaksanaan tugas dan ka-sus kasus yang ditangani de-ngan dapat mencari solusi se-cara teknis dan taktis penyele-saiannya ataupun jalan keluar-nya, terkait dengan pelaksa-naan tugas Jaksa, baik itu stafatau Jaksa untuk menanganipermasalahan terkait dengankasus perkara yang sedang ber-jalan atau sudah berjalan.

Hal itu disampaikan KepalaSeksi (Kasi) Pidana Umum (Pi-dum) Kejaksaan Negeri JakartaSelatan, Agung Ardyanto, SHkepada RBN di ruang kerjanyadi Jakarta minggu lalu.

Agung Ardyanto juga me-

ngatakan, “Menyangkut pe-ningkatan kinerja dari Seksi Pi-dana Umum Jakarta Selatanyang berorientasi kepada kece-patan dan akurasi dalam me-nyajikan laporan dan berorien-tasi kepada pelayanan publik,dalam hal ini masyarakat pen-cari keadilan, selaku Jaksa ka-mi laksanakan dengan pro-fesional.”

“Besarnya persentasi penye-lesaian kasus yang sudah di-tangani oleh Seksi Pidana U-mum Jakarta Selatan, secara

umum adalah penyelesaianperkara yang sampai dilim-pahkan ke pengadilan. Selesai-nya tugas Jaksa atau penuntu-tan hukum ketika berkas per-kara atau kasus tersebut sudahdilimpahkan ke pengadilan.Besarnya persentasi perkarayang sudah lengkap di SeksiPidum Kejari Jaksel dicapaisekitar sembilan puluh persen,berdasarkan berkas perkarayang lengkap oleh Penuntut








Bersambung Ke Hal.........47

Borok Warisan

Foke Diminta Untuk Pengkajian

“Borok Warisan” Diduga Merupakan Ulah SyahrulEffendi dan Bukan Tanggung Jawab Sotar Harahap

Mantan Walikota Jaksel, Syahrul Effendi (foto:ist) Gubernur DKI Jakarta, Fauzie Bowo (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBNDisebabkan indikasi korup-

si, kolusi, nepotisme dan gra-tifikasi oleh Syahrul Effendi ke-tika menjabat Walikota JakartaSelatan menjadi “borok wa-risan”, dan terjadinya “borokwarisan” tersebut diduga me-rupakan ulah Syahrul Effendidan bukan tanggung jawab So-tar Harahap ketika menjabatKepala Bagian Umum, tetapimerupakan tupoksi serta tang-gung jawab Syahrul Effendi se-

laku penanggung jawab angga-ran, Gubernur DKI Jakarta Fa-uzi Bowo (Foke) diminta untuklakukan pengkajian terhadapkeberadaan Syahrul Effendiyang terindikasi sebagai “da-lang” dan Sotar Harahap disi-nyalir menjadi “korban kebija-kan”. Borok warisan tersebutseharusnya dipertanggung ja-wabkan oleh Syahrul Effendisedangkan anak buahnya ma-upun jajarannya seharusnyajangan “dikorbankan”.

Mantan Walikota JakartaSelatan (Jaksel) Syahrul Effenditerindikasi tinggalkan “borokwarisan” terkait setoran setoranuntuk perkaya diri, mulai dariurusan sepeda ontel, urusanproyek proyek dengan markup, setoran dari honor panitiapelaksana kegiatan denganNorek 5.2.1.01.01 dan setorandari kegiatan lainnya maupundari indikasi “upeti” pengang-







Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012Online http://issuu.com/rakyat_bicara7 Laporan Utama

Telusur Indikasi Surat Palsu, Korupsi dan Salahgunakan Jabatan

Joyo Winoto LayakUntuk “Ditangkap”

Kepala BPN RI, Joyo Winoto, PhD (foto:ist)

Jakarta, Kantor Berita RBNBerawal dari “surat palsu”

sebagai dasar kepemilikan ta-nah PT Buana Estate terkait ta-nah Hambalang Bogor kemu-dian diduga terjadi salahgu-nakan jabatan dalam pener-bitan Surat Keputusan (SK)oleh Joyo Winoto selaku Ke-pala Badan Pertanahan Nasi-onal Republik Indonesia (BPNRI), dan ditambah dengan in-

dikasi korupsi yang terjadi ser-ta permainan “markus” yangjuga ikut serta terlibat dalampermainan di proses sertifikasimaupun proses proyek pemba-ngunan wisma olah raga diHambalang tersebut, lokasitanahnya sama sama berasaldari HGU (Hak Guna Usaha)Nomor 1 dan tanah milik PTGenta Prana juga berasal dariHGU Nomor 1. Permasalahan

tanah Hambalang semakinterbuka dimana titik kusutnyaterkait sumber permasalahan.Supremasi hukum sangat diha-rapkan dapat berjalan denganbaik terkait delik HambalangBogor.

Untuk semakin terciptanyasupremasi hukum dan kepas-tian hukum dalam permasa-lahan tanah Hambalang ter-sebut, indikasi kinerja burukJoyo Winoto, PhD layak untuk“ditangkap” selaku pejabat ter-indikasi korupsi dan salah-gunakan jabatan dalam pener-bitan SK, baik SK dalam per-panjangan HGU terhadap PTBuana Estate maupun SK pem-batalannya, disebabkan SKpembatalannya juga “melen-ceng” dari isi putusan Mahka-mah Agung Republik Indone-sia (MARI) dan Joyo Winotojuga terkesan kebal hukumserta kurang menghormati pu-tusan hukum.

Akibatnya, permasalahantanah Hambalang diduga telahterjadi kisah dibalik kisah,









.........................Sambungan dari hal. 07

perkara dibalik perkara, ok-num dibalik oknum serta ko-rupsi dibalik korupsi sebagaidampak sebab akibat pener-bitan SK yang terindikasi saratdengan korupsi serta perludituntaskan dengan penyeli-dikan sampai ke penyidikan.

Sesuai dengan pantauanKantor Berita RBN terkait infor-masi beserta data dan faktayang dapat dikumpulkan, Ang-gota Komisi II DPR Nurul Ari-fin juga mengaku lega denganpencopotan Joyo Winoto selakuKepala BPN RI, karena KomisiII sudah pernah meminta kepa-da Presiden Susilo BambangYudhoyono untuk menggantiJoyo Winoto selaku kepala ba-dan. “Paling tidak, Komisi II

lega bahwa usulan penggantiankepala BPN RI akhirnyadikabulkan juga oleh Presiden,disebabkan kinerja Joyo sudahlama tidak sinkron denganKomisi II,” ujar Nurul Arifin diSenayan, Senin, 12 Juni 2012.

“Komisi II selama ini meni-lai bahwa Joyo tidak memilikiperforma yang baik dalam me-lakukan reformasi agraria diBPN RI dan Jajarannya. Secarapsikologis Komisi II sering kalimerasa diabaikan dan tidak di-anggap oleh Joyo Winoto. Joyohanya berjanji untuk melaku-kan pembenahan, dan hal ituhanya janji tinggal janji tanpaada berjalan realisasinya. Joyopernah berjanji untuk mem-buat undang undang pertana-han, namun sampai saat ini ti-dak ada realisasi dari rencana

tersebut’ ujarnya.Nurul juga mengatakan, se-

lain banyak kasus kasus perta-nahan yang telah dibahas olehKomisi II dan direkomenda-sikan untuk diselesaikan, te-tapi penyelesaian kasus ter-sebut hanya “janji tinggal janji”.Pengadaan lahan untuk wargamiskin hanya merupakan slo-gan. Kinerja larasita pada ke-nyataannya tidak ada dampakpositif terhadap masyarakat,khususnya masyarakat yangberada di daerah. Nurul ber-harap pengganti Joyo nantinyaakan lebih baik dalam melak-sanakan tugas serta dapat men-jalin kemitraan dengan KomisiII DPR, dengan prinsip equal-ity dan menjunjung tinggitransparansi maupun akunta-bilitas, imbuh Nurul.

Surat Perlindungan Hukum dan Surat Menteri Sekretariat Negara

Di lain sisi, terkait denganperlindungan hukum dari Re-daksi RBN dan indikasi salah-gunakan wewenang oleh Joyo

Winoto selaku Kepala BPN RIkepada Dewan PerwakilanRakyat Republik Indonesia(DPR RI), Pimpinan DPR RImenyambut hal tersebut danmenyatakan bahwa perma-salahan tersebut telah diterus-kan kepada Komisi II DPR RI.

Dalam surat jawabannyatanggal 11 April 2012, DPR me-ngatakan, “Bersama ini kamisampaikan dengan hormatbahwa surat Saudara tertanggal17 Januari 2012 perihal permo-honan perlindungan hukumdan indikasi penyalahgunaanwewenang Kepala BPN c.q Sdr.Joyo Winoto, PhD telah dite-

rima oleh Pimpinan DPR RI.”Sehubungan dengan itu,

sesuai dengan Undang-Un-dang Nomor 27 Tahun 2009tentang MPR, DPR, DPD danDPRD Pasal 71 huruf s, Pasal79 huruf j dan Peraturan DPRRI Nomor I Tahun 2009 tentangTata Tertib Pasal 6 huruf s danPasal 12 huruf j, maka perma-salahan Saudara telah kami te-ruskan kepada Komisi II DPRRI sebagai bahan masukan da-lam rangka pelaksanaan tugasdan fungsi pengawasan. Atasperhatian dan kepercayaan

Sudi Silalahi










Laporan Utama


Saudara kepada DPR RI, kamiucapkan terima kasih, ujarDra. Setarini, M.Si selakuKepala Biro Pengawasan danLegislatif DPR RI dalam isisuratnya.

Pada kondisi lain, sumberRBN lain yang juga tidak ber-sedia namanya ditulis dalampemberitaan di Jakarta barubaru ini memberikan komentarterkait permasalahan tanahHambalang Bogor yang diala-mi dan sampai berita ini ditu-runkan permasalahan tanahtersebut menjadi delik yangbelum dapat terjawab serta di-selesaikan dengan benar.

Demi terwujudnya peme-rintahan yang bersih dan trans-paran di Negara Kesatuan Re-publik Indonesia (NKRI) khu-susnya di BPN RI, pengakuanJoyo Winoto, PhD selaku Kepa-la BPN RI ketika itu perlupengkajian oleh Presiden Re-publik Indonesia, Susilo Bam-bang Yudhoyono (SBY) dandibalik pengakuan itu didugasarat dengan praktek korupsi,baik dalam penerbitan SKmaupun indikasi gratifikasiyang terjadi.

Pasalnya, sesuai pengakuanJoyo Winoto kepada AryantoSutadi ketika menjabat DeputiV BPN RI terkait TanahHambalang, “Selama SBY ma-sih Presiden, saya tidak akandiganti”. Juga pengakuan JoyoWinoto selaku Kepala BPN RI

takut kepada Probosoetedjo(PT Buana Estate) ketika PTGenta Prana bersama RuhutSitompul, SH datang meng-hadap Joyo Winoto di KantorBPN RI untuk memohon supa-ya putusan MA yang sudahberkekuatan hukum tetaptersebut dilaksanakan, makaJoyo Winoto memberi jawabanyang sangat mengharukan,“Saya (Joyo Winoto) takut ke-pada Probosoetedjo”

“Patut diduga Joyo Winototakut kepada Probosoetedjo,karena Joyo Winoto sejak se-mula turut serta merencanakansupaya penyelesaian pengua-saan garapan masyarakat ter-kait tanah Hambalang Bogordiselesaikan dengan cara tidakperlu membayar ganti rugi ga-rapan tanah kepada masya-rakyat yang nilainya ditaksirRp. 2.117.500.000.000,- (duaratus sebelas miliar tujuh ratuslima puluh juta rupiah). Hal itudari perhitungan 2.117.500 m2x Rp.100.000,-/m2. Tetapi pe-nyelesaian supaya dilaksana-kan dengan cara memasukkanpara penggarap ke penjaradan hal tersebut dapat dika-takan berhasil, disebabkanmasyarakat Hambalang enamorang masuk penjara (satu or-ang meninggal di penjara),sesuai putusan PN CibinongNo. 207/Pid.B/PnCbn dan207/Pid.B/PnCbn tanggal 12-6-2007” ujar sumber.

Selain itu, Joyo Winoto, PhDselaku BPN RI juga terindikasi

“cuek bebek” terhadap suratSudi Silalahi selaku MenteriSekretaris Negara terkaitarahan Presiden Republik In-donesia, serta Joyo Winotodisinyalir kurang menjaganama baik dan nama besar SBYselaku atasan langsung dariJoyo Winoto. Dalam hal ini,Presiden SBY diharapkan un-tuk melakukan pengkajianterhadap keberadaan JoyoWinoto, apakah masih layakdipertahankan selaku KepalaBPN RI.

Selain “cuek bebek” terha-dap arahan Presiden RI, peng-akuan Joyo Winoto jugaterindikasi “aneh bin aneh”karena pernyataannya sertakebijakan maupun keputusanyang diterbitkan oleh JoyoWinoto selaku Kepala BPN RIbertolak belakang denganarahan Presiden.

Adapun arahan SBY sesuaiisi surat yang disampaikansecara tertulis oleh Sudi Sila-lahi selaku Menteri SekretarisNegara dengan menggunakankop surat MENTERI SEKRE-TARIS NEGARA REPUBLIKINDONESIA kepada JoyoWinoto selaku Kepala BPN RIagar hukum tetap ditegakkan,namun sampai berita ini ditu-runkan, Joyo Winoto disinyalirkurang menghormati arahanPresiden tersebut, karena JoyoWinoto belum bersedia mener-bitkan SK terkait penerbitan









Laporan Utama

Sertifikat Hak Guna Bangunanatas nama PT Genta Pranatetapi malah tanahnya menjadistatus quo.

Dan surat pembatalan yangditerbitkan untuk menjalankanputusan Mahkamah Agung RItersebut, Joyo Winoto selakuKepala BPN RI membuat SuratKeputusan (SK) pembatalanyang dapat dikatakan “jauhpanggang dari api” karena sta-tus tanah PT Genta Pranamenjadi status quo.

Padahal berdasarkan pene-tapan putusan Pengadilan TataUsaha Negara Nomor dan pu-tusan tersebut sudah memilikikekuatan hukum tetap, dimanaKepala BPN RI dan KepalaKantor Pertanahan Bogor telahdihukum untuk memproses le-bih lanjut penerbitan Hak Guna

Bangunan atas nama PT GentaPrana, tetapi Joyo Winoto se-laku Kepala BPN RI membuatSK Pembatalan yang akibatnyatanah PT Genta Prana menjadistatus quo. Isi Putusan Hakimdari Mahkamah Agung RI jugaseperti “dicuek bebek”.

Apa karena Joyo Winoto man-tan Dosen dari SBY, sehinggaarahan Presiden tak diindahkan,namun demikian pejabat yangbersangkutan “belum dicopot”walau kurang menghormatihukum, sangat dipertanyakanapa sebenarnya yang sedangterjadi di negeri ini. Kenapaputusan hukum yang sudahmemiliki kekuatan hukum tetapbelum juga dijalankan oleh JoyoWinoto sebagaimana mestinya.Dalam hal ini diminta ketegasanSBY selaku Presiden RI agar me-nindak tegas jajarannya atau pe-jabat pertanahan yang kurang

menghormati hukum.Untuk terciptanya supremasi

hukum di wilayah hukum Ne-gara Kesatuan Republik Indo-nesia serta semakin nyatanyaaplikasi dan pelaksanaan Un-dang Undang Pokok Agrariabahwa bumi, air, udara adalahmilik bangsa Indonesia yangtidak dapat dipisahkan sertadikelola demi keadilan dan ke-sejahteraan rakyat, ketegasanKapolri Timur Pradopo selakufigur harapan yang dicintai ma-syarakat sangat dinantikan, su-paya penyelidikan terhadapindikasi penyalahgunaan jabat-an oleh Joyo Winoto, PhD se-laku Kepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia(BPNRI) terkait Tanah Hamba-lang Bogor dan indikasi korup-sinya dapat dijalankan sesuaidengan aturan yang berlakutanpa pilih kasih.

Mabes Polri Diminta Lakukan PenyelidikanJoyo Winoto

selaku pejabatpenyelenggaraNegara dan pe-jabat publikyang mengem-ban tugas danseharusnya se-tia kepada Ne-gara diperta-nyakan kiner-janya maupunkesetiaannyaterhadap BumiPersada Indo-nesia, karena

kurang menghormati hukumdan SK yang diterbitkan JoyoWinoto sebagai Kepala BPN RIterindikasi kurang profesionaldan diduga salahgunakanjabatan.

Pasalnya, Joyo Winoto didu-ga kurang menghormati hu-kum terkait dengan keberadaandelik pertanahan HambalangKabupaten Bogor serta terin-dikasi salahgunakan jabatanselaku Kepala BPN RI. Demiterciptanya supremasi hukum

Bersambung Ke Hal..........17Kapolri Timur Pradopo








I ACEH 3.000 1.000 “ 200 1.020 600 “ “ “ 5.8201 Kota Subulussalam 3.000 “ “ 100 “ “ “ “ “ 3.1002 Kab. Aceh Singkil “ 500 “ 100 “ 75 “ “ “ 6753 Kab. Bener Meriah “ 500 “ “ “ “ “ “ “ 5004 Kab. Aceh Timur “ “ “ “ 280 225 “ “ “ 5055 Kab. Pidie Jaya “ “ “ “ 335 75 “ “ “ 4106 Kab. Simeuleu “ “ “ “ 405 225 “ “ “ 630II SUMATERA UTARA 3.000 1.000 300 400 2.080 450 “ 660 “ 7.8901 Kab. Langkat 3000 “ “ “ 310 “ “ 340 “ 3.6502 Kab. Dairi “ 500 “ “ “ “ “ “ “ 500

No

Reguler

Prov/Kab/KotaYang Ada Usulan

Tuntas2012

PersiapanTuntas2013

Rutin MelaluiBupati/Walioka

UPK/BKM KKP KPDT

MOU

Non/K/L

Kumuh LokasiKhusus

Total

11


Rekam Jejak Positif

harus akurat supaya janganterjadi “double” imbuhnya.

Bila data penerima sudahpernah diusulkan dan sudahditolak tetapi diusulkan lagi,maka Deputi Perumahan Swa-daya Kemenpera akan melaku-kan black list terhadap data ter-sebut. Disebabkan data daftarnama dan alamat penerima ban-tuan belum lengkap sampai saatini, jadinya, sambil programberjalan penerima bantuan jugasambil dicari, dengan syaratpenerima bantuan, atap ru-mahnya dari daun daunan, din-ding rumahnya terbuat dari te-pas dan lantai rumahnya masihdari tanah. Adapun perbaikanberupa atap rumah diganti men-jadi seng, dinding rumah di-ganti menjadi batu bata dan lan-tainya dibuat dari semen biasa.

Beberapa kategori penerimabantuan sebagai orang miskinadalah, luas lantai di bawah 8meter persegi per orang, ataprumahnya masih dari daun da-unan, dinding rumah dari tepas,lantainya masih tanah, belumada penerangan listrik, tidakmemiliki MCK, tidak ada airbersih, makannya hanya 2 kalidalam sehari, makan makananbergizi hanya 1 kali dalamseminggu, penghasilan sebesarRp. 600 ribu perbulan, seko-lahnya hanya tamat SD, tidakada fasilitas berobat kesehatan,memasak dengan mengguna-kan kayu bakar dan aset yangdimiliki di bawah 500 ribu ru-piah dan sulit untuk dijual.

Ir. Jamil Ansari, SH, MM ju-ga menyampaikan pesan ter-hadap masyarakat, “Bahwamasyarakat harus selalu aktifuntuk menyediakan rumah

yang layak bagi dirinya sendirisecara swadaya. Ketidakmam-puan itu kita bantu dengan da-na stimulan. Sosialisasi terkaitdana stimulan sudah disosi-alisasikan melalui radio, TVdan media cetak” ujarnya.

“Kalau dulu disebabkananggarannya terbatas, makakita pilih beberapa penerimabantuan. Contohnya, ada 50 ru-mah yang tidak layak huni lagidalam suatu desa, tetapi kon-disi yang dapat diberikan ha-nya sekitar dua atau tiga ru-mah. Akibatnya terjadi pembe-rian bantuan yang tidak seim-bang dalam satu desa. Lebihlanjut dewasa ini dikembang-kan dengan sistim tuntas satudesa dalam menerima bantuantersebut”, tandas Deputi Bi-dang Perumahan Swadaya me-nutup pembicaraan kepadaRBN. (Polman/STR)


Lampiran Berita

ALOKASI BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA TAHUN 2012PROGRES MINGGU KE - 2 BULAN MEI 2012










Rekam Jejak Positif

3 Kab. Labuhan Batu Bara “ 500 “ 200 “ “ “ “ “ 7004 Kab. Asahan “ “ “ “ 225 “ “ “ “ 2255 Kab. Batubara “ “ “ 50 380 “ “ 265 “ 6956 Kab. Pakpak Barat “ “ “ “ “ 450 “ “ “ 4507 Kab. Serdang Bedagei “ “ “ “ 740 “ “ “ “ 7408 Kota Medan “ “ “ “ 425 “ “ 55 “ 4809 Kota. Pematang Siantar “ “ 300 150 “ “ “ “ “ 450III BENGKULU 3.000 1.000 “ “ 100 450 “ “ “ 4.5501 Kota Bengkulu 3000 “ “ “ 100 “ “ “ “ 3.1002 Kab. Kaur “ 500 “ “ “ 225 “ “ “ 7253 Kab. Seluma “ 500 “ “ “ 225 “ “ “ 725IV JAMBI 3.000 1.000 “ 200 “ “ “ 83 “ 4.2831 Kab. Tanjung Jabung Timur 3000 “ “ 70 “ “ “ “ “ 3.0702 Kab. Bungo “ 500 “ 65 “ “ “ “ “ 5653 Kab. Tebo “ 500 “ 65 “ “ “ “ “ 5654 Kota Jambi “ “ “ “ “ “ “ 83 “ 83V RIAU 3.000 1.000 “ 200 “ “ “ “ “ 4.2001 Kab. Indragiri Hulu 3000 “ “ “ “ “ “ “ “ 3.0002 Kab. Rokan Hulu “ 500 “ 200 “ “ “ “ “ 7003 Kab. Pelalawan “ 500 “ “ “ “ “ “ “ 500VI SUMATERA BARAT 3.000 1.100 1.750 1.650 305 600 “ 127 “ 8.5321 Kab. Solok 3000 “ “ 248 “ 75 “ “ “ 3.3232 Kab. Dharmas Raya “ 500 “ “ “ 75 “ “ “ 6253 Kab. Padang Pariaman “ 500 “ “ “ 75 “ “ “ 6254 Kota Payakumbuh “ “ “ 150 “ “ “ 127 “ 2775 Kab. Sijunjung “ “ “ 52 “ 225 “ “ “ 2776 Kab. Pesisir Selatan “ “ “ “ 305 150 “ “ “ 4557 Kab. Pasaman “ “ 300 150 “ “ “ “ “ 4508 Kab. Pasaman Barat “ “ 200 150 “ “ “ “ “ 3509 Kab. Agam “ “ 450 150 “ “ “ “ “ 60010 Kab. Limapuluh Koto “ “ 300 150 “ “ “ “ “ 45011 Kota Pariaman “ “ “ 150 “ “ “ “ “ 10012 Kota Bukit Tinggi “ “ 500 500 “ “ “ “ “ 1.000VII SUMATERA SELATAN 6.150 1.500 “ 600 100 525 1.177 205 “ 10.2571 Kab. Ogan Hilir 6.150 “ “ 300 “ 75 “ “ “ 6.5252 Kab. Lahat “ “ “ “ “ 150 777 “ “ 9273 Kab. Musi Banyuasin “ 500 “ “ “ “ “ “ “ 5004 Kab. Empat Lawang “ 500 “ “ “ 150 “ “ 6505 Kab. Muara Enim “ “ “ “ “ “ 400 “ “ 4006 Kab. Ogan Komering Ilir “ 500 “ 300 “ 150 “ “ “ 9507 Kota Palembang “ “ “ “ 100 “ “ 205 “ 305VIIILAMPUNG 3.500 1.000 750 750 740 300 “ “ “ 7.0401 Kab. Way Kanan 3.500 “ “ 276 “ 75 “ “ “ 3.8512 Kab. Pesarawan “ 500 “ “ “ 75 “ “ “ 5753 Kab. Tanggamus “ 500 “ 200 340 “ “ “ “ 1.0404 Kab. Lampung Utara “ “ 250 66 “ 150 “ “ “ 4665 Kab. Lampung Timur “ “ 250 123 400 “ “ “ “ 7736 Kab. Lampung Tengah “ “ 250 85 “ “ “ “ “ 3357 Kab. Tulang Bawang “ “ “ 50 “ “ “ “ “ “IX KEPULAUAN BABEL 3.000 1.000 “ “ “ 75 “ 31 “ 4.1061 Kab. Belitung Timur 3.000 “ “ “ “ “ “ “ “ 3.0002 Kab. Bangka Tengah “ 500 “ “ “ “ “ “ “ 500










Rekam Jejak Positif

3 Kab. Bangka Selatan “ 500 “ “ “ 75 “ “ “ 5754 Kota Pangkalpinang “ “ “ “ “ “ “ 31 “ 31X KEPULAUAN RIAU 3.500 1.000 “ “ 305 150 400 899 “ 6.2541 Kota Batam 3.500 “ “ “ 90 “ “ 899 “ 4.4892 Kab. Kepulauan Anambas “ 500 “ “ “ 150 “ “ “ 6503 Kab. Bintan “ 500 “ “ 215 “ “ “ “ 7154 Kab. Lingga “ “ “ “ “ “ 400 “ “ 400XI BANTEN 4.000 1.800 3.300 250 1.200 150 “ 412 “ 11.1121 Kab. Serang 4.000 “ “ 250 250 “ “ 333 “ 4.8332 Kota Serang “ 600 “ “ “ “ “ “ “ 6003 Kab. Pandeglag “ 1.200 “ “ 445 75 “ “ “ 1.7204 Kab. Lebak “ “ 1.800 “ 100 75 “ 30 “ 2.0055 Kab. Tangerang “ “ 1.500 “ 405 “ “ 49 “ 1.954XII JAWA BARAT 3.000 1.750 7.900 950 1.785 150 “ 2.327 922 18.7841 Kab. Sukabumi 3.000 “ “ 250 160 75 “ “ “ 3.4852 Kab. Bandung Barat “ 600 “ 100 “ “ “ “ “ 7003 Kab. Bandung “ “ 800 100 “ “ “ 46 “ 9464 Kab. Bekasi “ “ 300 “ 200 “ “ “ “ 5005 Kab. Cianjur “ “ 400 “ “ “ “ “ 392 7926 Kab. Bogor “ “ 500 “ “ “ “ 2.054 68 2.6227 Kab. Majalengka “ 1.150 “ 50 “ “ “ “ “ 1.2008 Kota Bogor “ “ 2.800 “ “ “ “ “ 462 3.2629 Kab. Cirebon “ “ 1.200 150 190 “ “ “ “ 1.54010 Kota Cirebon “ “ 1.400 150 “ “ “ “ “ 1.55011 Kab. Subang “ “ “ 50 160 “ “ “ “ 21012 Kota Bandung “ “ “ “ “ “ “ 94 “ 9413 Kota Cimahi “ “ “ “ “ “ “ 37 “ 3714 Kab. Sumedang “ “ 500 100 “ “ “ “ “ 60015 Kab. Indramayu “ “ “ “ 965 “ “ “ “ 96516 Kab. Garut “ “ “ “ 110 75 “ 96 “ 281XIIIDAERAH KHUSUS IBUKOTA “ “ “ “ 265 “ “ “ 893 1.1581 Kab. Kepulauan Seribu “ “ “ “ “ “ “ “ 393 3932 Kota Jakarta Utara “ “ “ “ 265 “ “ “ “ 2653 Kota Jakarta Pusat (Kalipasir) “ “ “ “ “ “ “ “ 500 500XIVJAWA TENGAH 4.000 5.650 11.683 2.600 4.583 “ “ 174 181 28.8711 Kab. Brebes 4.000 “ “ 75 775 “ “ “ “ 4.8502 Kab. Banjarnegara “ “ 800 100 “ “ “ “ “ 9003 Kab. Rembang “ “ 131 250 1.023 “ “ 76 “ 1.4804 Kab. Cilacap “ “ 800 “ 320 “ “ “ “ 1.1205 Kab. Demak “ “ 700 “ 470 “ “ “ “ 1.1706 Kab. Jepara “ “ 450 “ 665 “ “ “ “ 1.1157 Kab. Kebumen “ 5.150 “ 100 170 “ “ “ “ 5.4208 Kab. Kendal “ “ 1.502 “ 210 “ “ “ “ 1.7129 Kab. Pemalang “ 500 “ 200 640 “ “ “ “ 1.34010 Kab. Purworejo “ “ 250 50 “ “ “ “ 181 48111 Kab. Sukoharjo “ “ 4.000 450 “ “ “ “ “ 4.45012 Kab. Sragen “ “ 1.800 200 “ “ “ “ “ 2.00013 Kota Pekalongan “ “ “ “ 200 “ “ 98 “ 29814 Kab. Magelang “ “ 25 50 “ “ “ “ “ 7515 Kab. Temanggung “ “ 375 50 “ “ “ “ “ 42516 Kab. Wonosobo “ “ 350 50 “ “ “ “ “ 40017 Kab. Pati “ “ 500 50 100 “ “ “ “ 660









Rekam Jejak Positif

18 Kab. Boyolali “ “ “ 250 “ “ “ “ “ 25019 Kab. Klaten “ “ “ 250 “ “ “ “ “ 25020 Kota Surakarta “ “ “ 250 “ “ “ “ “ 25021 Kab. Tegal “ “ “ 75 “ “ “ “ “ 7522 Kab. Slawi “ “ “ 50 “ “ “ “ “ 5023 Kab. Grobokan “ “ “ 50 “ “ “ “ “ 5024 Kab. Blora “ “ “ 50 “ “ “ “ “ 50XV JAWA TIMUR 6.000 1.600 6.950 1.250 2.270 375 “ 83 9.393 27.9211 Kab. Sampang 6.000 “ “ 100 105 75 “ “ “ 6.2802 Kab. Pacitan “ “ “ “ “ “ “ “ 9.000 9.0003 Kab. Situbondo “ 1.600 “ “ 355 75 “ “ “ 2.0304 Kab. Madiun “ “ 1.000 “ “ “ “ “ “ 1.0005 Kab. Sumenep “ “ 600 100 150 “ “ “ “ 8506 Kab. Malang “ “ 650 “ “ “ “ 33 “ 6837 Kab. Probolinggo “ “ 1.000 “ 25 “ “ “ “ 1.0258 Kab. Blitar “ “ “ “ “ “ “ “ 393 3939 Kab. Pamekasan “ “ “ “ 95 225 “ “ “ 32010 Kab. Jember “ “ 650 200 45 “ “ “ “ 89511 Kota Surabaya “ “ “ 173 “ “ “ “ “ 17312 Kab. Sidoarjo “ “ “ 477 150 “ “ “ “ 62713 Kab. Lamongan “ “ “ “ 635 “ “ “ “ 63514 Kab. Banyuwangi “ “ “ “ 710 “ “ “ “ 71015 Kota Kediri “ “ “ “ “ “ “ 50 50 5016 Kab. Kediri “ “ 350 “ “ “ “ “ “ 35017 Kab. Jombang “ “ 1.700 200 “ “ “ “ “ 1.90018 Kab. Mojokerto “ “ 1.000 “ “ “ “ “ “ 1.000XVI. DI YOGYAKARTA 4.000 5.901 300 400 “ “ 267 “ “ 10.8681 Kab. Gunung Kidul 4.000 “ “ 126 “ “ “ “ “ 4.1262 Kab. Kulon Progo “ 500 “ 65 “ “ “ “ “ 5653 Kab. Bantul “ 5.401 “ 117 “ “ “ “ “ 5.5184 Kab. Sleman “ “ 300 28 “ “ “ “ “ 3285 Kota Yogyakarta (Kricak) “ “ “ 64 “ “ 267 “ “ 331XVII. BALI 3.000 1.000 “ “ 220 “ “ 92 631 4.9431 Kab. Karangasem 3.000 “ “ “ 220 “ “ “ “ 3.2202 Kab. Buleleng “ 500 “ “ “ “ “ “ “ 5003 Kab. Klungkung “ 500 “ “ “ “ “ “ “ 5004 Kab. Gianyar “ “ “ “ “ “ “ “ 631 6315 Kota Denpasar “ “ “ “ “ “ “ 92 “ 92XVIII. NUSA TENGGARA BARAT 3.000 1.000 “ “ 235 600 “ 470 “ 5.3051 Kab. Sumbawa Barat 3.000 “ “ “ “ 150 “ “ “ 3.1502 Kab. Lombok Barat “ 500 “ “ “ 150 “ “ “ 6503 Kab. Lombok Tengah “ 500 “ “ “ 75 “ “ “ 5754 Kab. Lombok Timur “ “ “ “ 235 150 “ “ “ 3855 Kab. Sumbawa “ “ “ “ “ 75 “ 430 “ 5056 Kota Mataram “ “ “ “ “ “ “ 40 “ 40XIXNUSA TENGGARA TIMUR 3.000 1.100 “ 700 25 975 “ “ “ 5.8001 Kab. Sabu Raijua 3.000 “ “ “ “ “ “ “ “ 3.0002 Kab. Manggarai “ 550 “ “ “ “ “ “ “ 5503 Kab. Timor Tengah Utara “ 550 “ 347 “ 75 “ “ “ 9724 Kab. Ende “ “ “ 53 “ 150 “ “ “ 2035 Kab. Kupang “ “ “ 32 25 150 “ “ “ 2076 Kab. Manggarai Barat “ “ “ 47 “ 150 “ “ “ 197









7 Kab. Nagekeo “ “ “ 50 “ “ “ “ “ 508 Kab. Ngada “ “ “ 50 “ 150 “ “ “ 2009 Kab. Rote Ndao “ “ “ 77 “ 150 “ “ “ 22710 Kab. Timor Tengah Selatan “ “ “ 44 “ 150 “ “ “ 194XX. KALIMANTAN BARAT 3.000 4.087 “ 400 425 450 “ 705 “ 9.0671 Kab. Kubu raya 3.000 “ “ 170 “ “ “ “ “ 3.1702 Kab. Sanggau “ 500 “ 65 “ “ “ “ “ 5653 Kab. Sintang “ 500 “ 65 “ “ “ “ “ 5654 Kab. Ketapang “ “ “ “ 190 225 “ “ “ 4155 Kab. Melawi “ “ “ 100 “ 225 “ “ “ 3256 Kota Singkawang “ “ “ “ 235 “ “ 474 “ 7097 Kota Pontianak “ “ “ “ “ “ “ 231 “ 2318 Kab. Bengkayang “ 450 “ “ “ “ “ “ “ 4509 Kab. Kapuas Hulu “ 587 “ “ “ “ “ “ “ 58710 Kab. Kayong Utara “ 450 “ “ “ “ “ “ “ 45011 Kab. Landak “ 600 “ “ “ “ “ “ “ 60012 Kab. Pontianak “ “ “ “ “ “ “ “ “ “13 Kab. Sambas “ 500 “ “ “ “ “ “ “ 50014 Kab. Sekadu “ 500 “ “ “ “ “ “ “ 500XXI. KALIMANTAN SELATAN 3.000 1.000 “ “ “ 150 “ 108 “ 4.2581 Kab. Hulu Sungai Selatan 3.000 “ “ “ “ “ “ “ “ 3.0002 Kab. Banjar “ 500 “ “ “ “ “ “ “ 5003 Kab. Hulu Sungai Utara “ 500 “ “ “ 150 “ “ “ 6504 Kota Banjarmasin “ “ “ “ “ “ “ 108 “ 108XXII. KALIMANTAN TENGAH 3.000 1.000 “ 200 100 “ “ 415 “ 4.7151 Kab. Kapuas 3.000 “ “ 200 55 “ “ “ “ 3.2552 Kab. Pulang Pisau “ 500 “ “ 45 “ “ “ “ 5453 Kota Palangkaraya “ 500 “ “ “ “ “ 415 “ 915XXIII. KALIMANTAN TIMUR 3.000 1.000 “ 400 190 300 “ “ “ 4.8901 Kab. Nunukan 3.000 “ “ “ “ 75 “ “ “ 3.0752 Kab. Kutai Barat “ 500 “ 200 “ 150 “ “ “ 8503 Kab. Malinau “ 500 “ “ “ 75 “ “ “ 5754 Kab. Paser “ “ “ 200 “ “ “ “ “ 2005 Kota Bontang “ “ “ “ 190 “ “ “ “ 190XXIV. GORONTALO 3.000 1.100 “ 250 30 225 “ 230 “ 4.8351 Kab. Gorontalo 3.000 “ “ 100 “ “ “ “ “ 3.1002 Kab. Bone Bolango “ 550 “ 100 30 “ “ “ “ 6803 Kab. Gorontalo Utara “ 550 “ 50 “ 150 “ “ “ 7504 Kab. Boalemo “ “ “ “ “ 75 “ 230 “ 305XXV. SULAWESI SELATAN 2.000 1.000 “ 200 425 300 “ 688 “ 4.6131 Kab. Maros 2.000 “ “ “ “ “ “ “ “ 2.0002 Kab. Gowa “ 500 “ “ “ “ “ “ “ 5003 Kab. Jeneponto “ 500 “ “ “ 300 “ “ “ 8004 Kab. Enrekang “ “ “ 40 “ “ “ “ “ 405 Kab. Luwu “ “ “ 40 “ “ “ “ “ 406 Kab. Luwu Timur “ “ “ “ “ “ “ 163 “ 1637 Kab. Sidenreng Rappang “ “ “ 40 “ “ “ “ “ 408 Kab. Tana Toraja “ “ “ 40 “ “ “ “ “ 409 Kota Palopo “ “ “ 40 “ “ “ “ “ 4010 Kab. Bone “ “ “ “ 100 “ “ “ “ 10011 Kota Makassar “ “ “ “ 325 “ “ 525 “ 850XXVI. SULAWESI TENGGARA 3.000 1.100 “ 300 140 675 “ 116 “ 5.3311 Kab. Kolaka 3.000 “ “ 50 30 “ “ “ “ 3.080










2 Kab. Bombana “ 550 “ 45 “ 75 “ “ “ 6703 Kab. Konawe “ 550 “ 25 “ 150 “ “ “ 7254 Kab. Buton “ “ “ 30 110 150 “ “ “ 2905 Kab. Kolaka Utara “ “ “ 25 “ 150 “ “ “ 1756 Kab. Wakatobi “ “ “ 40 “ 150 “ “ “ 1907 Kaota Bau-Bau “ “ “ 30 “ “ “ 116 “ 1468 Kab. Kolaka Selatan “ “ “ 55 “ “ “ “ “ 55XXVII. SULAWESI TENGAH 2.000 1.000 1.000 1.400 70 750 “ 590 “ 6.8101 Kab. Donggala 2.000 “ 100 150 30 75 “ 70 “ 2.4252 Kab. Parigi Moutung “ 500 100 150 20 “ “ “ “ 7703 Kab. Poso “ 500 100 200 “ “ “ “ “ 8004 Kab. Banggai Kepulauan “ “ 200 300 “ 300 “ “ “ 8005 Kab. Tojo Una-Una “ “ 100 200 20 150 “ “ “ 4706 Kab. Toli-Toli “ “ 200 250 “ 225 “ “ “ 6757 Kota Palu “ “ 200 150 “ “ “ 260 “ 6108 Kab. Sigi “ “ “ “ “ “ “ 260 “ 260XXVIII. SULAWESI UTARA 3.000 1.000 1.000 1.000 20 225 “ “ “ 6.2451 Kab. Minahasa Utara 3.000 “ “ “ 20 “ “ “ “ 3.0202 Kab. Bolaang Mongondow 500 100 100 “ “ “ “ “ 7003 Kab. Bolaang Mgdw Slt “ 500 100 100 “ “ “ “ “ 7004 Kab. Siau Tagulandang Biaro “ “ “ “ “ 225 “ “ “ 2255 Kota Manado “ “ 200 200 “ “ “ “ “ 4006 Kota Bitung “ “ 200 200 “ “ “ “ “ 4007 Kota Kotamobago “ “ 200 200 “ “ “ “ “ 4008 Kab. Bolaang Mgdw Utr “ “ 200 200 “ “ “ “ “ 400XXIX. SULAWESI BARAT 3.000 1.000 “ “ 185 375 “ “ “ 4.5601 Kab. Mamuju 3.000 “ “ “ “ 75 “ “ “ 3.0752 Kab. Mamasa “ 500 “ “ “ 75 “ “ “ 5753 Kab. Polewali Mandar “ 500 “ “ 85 75 “ “ “ 6604 Kab. Majene “ “ “ “ 100 150 “ “ “ 250XXX. MALUKU 2.500 1.100 “ 250 “ 600 “ “ 210 4.6601 Kab. Buru 2.500 “ “ 250 “ 225 “ “ “ 2.9752 Kab. Buru Selatan “ 500 “ “ “ 225 “ “ “ 7753 Kab. Maluku Barat Daya “ 500 “ “ “ 150 “ “ “ 7004 Kota Ambon “ “ “ “ “ “ “ “ 210 210XXXI. MALUKU UTARA 2.000 1.000 “ “ 25 525 “ 207 “ 3.7571 Kab. Halmahera Selatan 2.000 75 2.0752 Kab. Halmahera Tengah “ 500 75 5753 Kab. Halmahera Timur “ 500 75 5754 Kab. Halmahera Barat “ 25 300 3255 Kota Ternate “ 207 207XXXII. PAPUA 2.000 1.000 “ 200 30 1.425 “ “ “ 4.6551 Kab. Biak Numfor 2.000 “ “ 70 “ 400 “ “ “ 2.4702 Kab. Merauke “ 500 “ 65 30 400 “ “ “ 9953 Kab. Keerom “ 500 “ 65 “ 625 “ “ “ 1.19XXXIII. PAPUA BARAT 2.000 1.000 “ 250 60 600 “ “ “ 3.9101 Ka. Sorong 2.000 “ “ “ “ 225 “ “ “ 2.2252 Kab. Maybat “ 500 “ “ “ 375 “ “ “ 8753 Kota Sorong “ 500 “ “ “ “ “ “ “ 5004 Kab. Manokwari “ “ “ 250 “ “ “ “ “ 2505 Kab. Sorong Selatan “ “ “ “ 60 “ “ “ “ 60237 TOTAL UNIT : 100.650 7.788 34.933 15.000 16.933 12.000 1.844 8.622 12.230 50.000TOTAL KAB/KOTA : 32 64 48 109 67 75 4 34 10 231











Laporan Utama

di bidang pertanahan, MabesPolri diminta lakukan penyeli-dikan terhadap indikasi ter-sebut dan Kejaksaan Agung se-laku pengacara Negara “layak”turun tangan untuk lakukanpenelitian terhadap indikasikorupsi, kolusi, nepotisme,gratifikasi serta penyalahgu-naan jabatan yang dilakukan o-leh Joyo Winoto selama men-jabat kepala badan terkait SKyang diterbitkan terindikasisarat dengan pelanggaran.

Disebabkan penerbitan danpembatalan Surat Keputusan(SK) terhadap Tanah Hamba-lang Kabupaten Bogor didu-ga terjadi penyalahgunaanjabatan oleh Joyo Winoto, PhDselaku Kepala Badan Pertana-han Nasional (BPN) RI, JoyoWinoto dilaporkan kepadaMabes Polri untuk dilakukanpenyelidikan sampai ke pe-nyidikan demi terciptanya su-premasi hukum di Bumi Per-sada Indonesia, khususnya diinstansi pertanahan.

Dalam isi suratnya kepadaKepala Kepolisian RepublikIndonesia (Kapolri), sumbermengatakan, sesuai dengansurat PT Genta Prana No. 35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011 perihal pokok surat, dansurat tersebut telah beradapada KANIT II PIDKOR BA-RESKRIM untuk dilakukanpenyelidikan terkait dugaansalahgunakan jabatan oleh

Joyo Winoto.Sumber juga memaparkan,

Polisi tidak perlu lagi takut me-meriksa Joyo Winoto selaku o-rang dekat Presiden RI, dise-babkan Presiden sendiri telahmemberi arahan kepada JoyoWinoto, PhD selaku KepalaBPN RI, dan Joyo Winoto ha-rus melaksanakan PutusanMA No. 482K/TUN/2007 tgl20-02-2008 dan hasilnya dila-porkan kepada Presiden RI, se-suai surat Menteri SekretarisNegara RI No. 92/M.SesNeg/D 4 - 4 / P U 1 0 . 0 1 / 0 5 / 2 0 1 1tanggal 02 Mei 2011.

Beberapa bukti bahwa JoyoWinoto, PhD telah melakukantindak pidana korupsi UU RINo. 31 tahun 1999 yaitu denganadanya Putusan MahkamahAgung (MA) RI No. 482K/TUN/2007 tanggal 20-02-2008Jo No. 72/PK/TUN/2008 tang-gal 16 September 2009 yaitumembatalkan SK BPN No. 9/HGU/BPN tanggal 01-06-2006,yang diterbitkan oleh JoyoWinoto, PhD dengan menya-lahgunakan wewenangnya,dan menghukum Joyo Winotoselaku Kepala BPN RI, sertadiperintahkan untuk menerbit-kan antara lain sertifikat HGBatas nama PT Genta Prana se-luas 211, 75 ha. Akan tetapi haltersebut tidak diindahkan olehJoyo Winoto PhD. Ketua PTUNJakarta juga telah mengekse-kusi dan memerintahkan JoyoWinoto PhD selaku KepalaBPN RI untuk melaksanakan

putusan MA tersebutsebagaimana mestinya, karenasudah mempunyai kekuatanhukum tetap, bahkan PK JoyoWinoto sudah ditolak, namundemikian, putusan tersebutbelum juga dilaksanakan olehJoyo Winoto, PhD.

Aryanto Sutadi ketikaDeputi V BPN RI juga telahmembuat konsep surat tentangpelaksanaan Putusan MAdimaksud, atas dasar perintahKetua PTUN Jakarta dan ataspertimbangan teknis danhukum dari Kepala KantorPertanahan Bogor serta dariKepala Kantor Wilayah BPNJawa Barat, akan tetapi pelak-sanaan putusan diduga “di-gantung” oleh Joyo WinotoPhD selaku Kepala BPN RI.

“Saya telah bertugas diKepolisian RI selama 32 tahun,sekarang sedang tertindas ataskesewenangan dari Joyo Wi-noto, PhD. Kiranya tidaklahberlebihan apabila saya me-minta tolong kepada BapakKAPOLRI dan Staf untuk me-nindaklanjuti laporan saya No.35/GP/IV/2011 tanggal 18-04-2011, atau sebagaimana mesti-nya yang terbaik menurut Ba-pak KAPOLRI dan Staf” tandassumber dalam suratnya.

Masih menurut sumber,“Presiden SBY adalah Presidenpilihan rakyat, dan saya sendiritermasuk salah seorang darimasyarakat Indonesia yang










Laporan Utama

menggantungkan masa depanterhadap pemerintahan SBY.Saya berharap supaya masa de-pan bangsa ini dapat terwujudsebagaimana mestinya, sesuaidengan cita cita para pahlawankita untuk terwujudnya ma-syarakat yang adil dan makmurdi NKRI”.

“Supaya terciptanya su-premasi hukum, maka JoyoWinoto saya laporkan ke Ma-bes Polri dengan dugaan me-nyalahgunakan jabatan terkaitdengan penerbitan Surat Ke-putusan (SK) Nomor 9 yaitu SKperpanjangan HGU PT BuanaEstate dan penerbitan SKPembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 terhadap SKNomor 9” ujarnya.

Sumber juga mengatakan,“Patut diduga bahwa Joyo Wi-noto, PhD selaku pejabat Nega-ra yang menjabat Kepala BPNRI adalah individu yang tidakpatuh hukum, bahkan “kebalhukum”. Tidak peduli terha-dap arahan Bapak Presiden RI,apalagi terhadap surat BapakBupati Bogor.”

Surat Ketua PTUN JKT jugatidak dilaksanakan, bahkan su-rat dari Kepala Kantor Pertana-han Kabupaten Bogor, dan dariKepala Kantor Wilayah BPNJawa Barat, yang pada intinyamemohon supaya putusan MANo 482K/TUN/2007 tanggal 20-2-2008 dilaksanakan, juga tidakdiperhatikan maupun didengar

sebagai masukan yang baik.Sehingga sampai saat ini Kepala

BPN RI belum menerbitkan SKBPN tentang penerbitan sertifikatHGB atas nama PT. Genta Pranaatas tanah seluas 2.117.500 m2,sesuai dengan apa yang dimaksudpada putusan MA No 482K/TUN/2007 jo. 72 PK/TUN/2009yang sudah mempunyai kekuatanhukum tetap.

Disebut kebal hukum kare-na Ketua PTUN JKT sudah m-embuat surat kepada Joyo Wi-noto, PhD selaku kepala BPNRI, dan kepada Presiden RImaupun kepada Ketua DPR RIyang pada intinya supaya JoyoWinoto, PhD melaksanakanputusan MA No 482K/TUN/2007. Akan tetapi putusan ter-sebut belum dilaksanakan se-bagaimana mestinya, antaralain belum menerbitkan SK pe-nerbitan HGB an PT. GentaPrana atas tanah 2.117.500 m2.

Dalam rangka memenuhiketentuan pasal 116 ayat(6) UUNo 51 tahun 2009, Presiden RItelah memberi arahan kepadaKepala Badan Pertanahan RI,akan tetapi tetap saja belummenerbitkan SK penerbitansertifikat HGB atas tanah2.117.500 m2 an PT. GentaPrana sesuai ketentuan perun-dang-undangan. Apabila Ke-pala BPN tidak melaksanakanarahan Presiden RI tersebut,maka Presiden RI dapat mem-beri sanksi berupa hukumansesuai pasal 116 tersebut.

Akan tetapi Joyo Winoto,

PhD selaku kepala BPN, tetapsaja tidak melaksanakan arahanPresiden RI tersebut sebagai-mana mestinya. Joyo Winoto,PhD tidak merasa takut akansanksi yang akan timbul dariPresiden. Mungkin karenaJoyo Winoto mengetahui bah-wa selama Susilo Bambang Yu-dhoyono masih Presiden RI, ti-dak akan mengganti Joyo Wi-noto selaku kepala BPN RI (se-suai kesaksian Joyo Winoto ke-pada Deputi V BPN).

Patut diduga bahwa sesung-guhnya Joyo Winoto takut ke-pada Probosoetedjo adalah ka-rena dana yang ditaksir ratusanmilliar yang seharusnya diba-yarkan kepada masyarakatsebagai ganti rugi garapan tanahrakyat, dan patut diduga jugabahwa dana tersebut telah me-ngalir terhadap Joyo Winoto, PhDselaku Kepala BPN RI. Sehinggamati matian Joyo Winoto mem-bela Probosoetedjo dan sampaitega hatinya memasukkan ma-syarakat ke penjara, bahkan tidaktakut lagi akan sanksi dari Pre-siden RI. Hal tersebut dapat dite-rima akal sehat, karena sanksidari Presiden tidak seberapa di-banding kalau Joyo Winoto ma-suk penjara, apabila sampai adalaporan dari Probosoetedjo de-ngan laporan indikasi “suap me-nyuap” lirih sumber.

Sewaktu hal itu dikonfir-masi kepada BPN RI, Joyo Wi-noto tak bersedia memberikankomentar.









Laporan Utama

Sertifikat “Aspal” Dijual Terhadap Kementerian PertahananSelaku pejabat publik yang

seharusnya patuh terhadap un-dang undang yang mengaturketerbukaan informasi publikkarena merupakan kebijakanpublik, terlebih untuk menja-lankan Undang Undang PokokAgraria yaitu UU No. 5 Tahun1960 sebagai sendi sendi danawal pertanahan Negara Kesa-tuan Republik Indonesia olehPresiden Soekarno ketika itu,Joyo Winoto, PhD selaku Kepa-la Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia (BPN RI)diharapkan untuk dapat “sa-dar diri” terhadap sebab akibatpenerbitan Surat Keputusan(SK) terkait pertanahan yangterindikasi merugikan masya-rakat Indonesia dan bahkanmenimbulkan korban jiwa, danpenerbitan SK juga terindikasisarat gratifikasi maupun du-gaan salahgunakan jabatannya.

Disinyalir terjadi hal yangsangat unik yaitu tanah negaradibeli oleh negara denganmenggunakan uang negara,akibatnya PT Buana Estatemendapatkan hak atas tanahterindikasi “pilih kasih” dandiduga terjadi perkaya diridan atau orang lain akibat pe-nerbitan SK dan pembatalanSK. Dimana kedua SK tersebutditanda tangan oleh orangyang sama yaitu Joyo Winotoselaku Kepala BPN RI.

Agar pemasalahan tanah

H a m b a l a n gdapat diselesai-kan dengan baikdan sesuai de-ngan aturan hu-kum yang ber-laku, keberani-an penyelidikanKomisi Pembe-rantasan Korup-si (KPK) sangatdinantikan, ka-rena permasa-lahan indikasikorupsi tanahH a m b a l a n gyang membawanama orang be-sar di NKRI se-perti nama Na-zarudin, Ange-lina Sondakh,Anas Urbaning-rum, maupundelik pertana-han antara PTBuana Estate dengan PT GentaPrana, lokasi tanahnyaberdekatan dan asal tanahnyajuga sama sama bekas hak dariperkebunan Ciderati yaknibekas HGU Nomor 1.

Untuk terciptanya pemerin-tahan yang bersih dari korupsi,kolusi dan nepotisme terhadappemerintahan NKRI, MenteriPertahanan Republik Indone-sia (RI), Purnomo Yusgiantorodiminta untuk dapat menjelas-kan kepada publik terkait ke-

beradaan SK Pembatalan No 1/Pbt/BPN RI/2011 yang mem-bawa nama kementerian yangdipimpinnya, demi untukmenjaga nama baik Kemen-terian Pertahanan RI.

Selain itu, akibat SK 1/Pbt/BPN RI/2011 yang diterbitkanoleh Joyo Winoto selaku Ke-pala BPN RI dalam menjalan-kan putusan hukum yang su-dah memiliki kekuatan hukum









tetap, Joyo Winoto diduga la-kukan salahgunakan jabatandan perlu dilakukan penyelidi-kan sampai ke penyidikan de-mi terciptanya supremasi hu-kum di bidang pertanahan khu-susnya indikasi salahgunakanjabatan oleh Joyo Winoto.

Hal tersebut juga disampai-kan sumber RBN yang kurangberkenan namanya ditulisdalam pemberitaan di Jakartabaru baru ini.

Menurut sumber, SK Pem-batalan Nomor 1/Pbt/BPNRI/2011 oleh Joyo Winoto se-laku Kepala BPN RI dilakukanuntuk menjalankan putusanhukum Mahkamah Agung Re-publik Indonesia (MARI) No-mor 482 K/TUN/2007 tanggal20 Februari 2008, yang menya-takan batal SK Joyo Winoto se-bagai Kepala BPN RI untukperpanjangan HGU kepada PTBuana Estate dengan SK No-mor 9/HGU/BPN/2006.

Dalam putusan tersebut ju-ga disebutkan, “Memerintah-kan tergugat I dan tergugat IIyaitu Kepala BPN RI dan Ke-pala Kantor Pertanahan Kabu-paten Bogor, untuk mencabutkeputusannya masing masingsebagaimana tersebut dalamamar putusan, dan menerbit-kan putusan baru tentang per-panjangan hak guna usaha(HGU) atas nama PT Buana Es-tate dengan mengeluarkantanah yang dikuasai oleh PT

Genta Prana seluas 2.117.500meter persegi.”

Juga memerintahkan kepadaJoyo Winoto selaku KepalaBPN RI untuk memproses le-bih lanjut penerbitan Hak GunaBangunan atas nama PT GentaPrana seluas 2.117.500 meterpersegi sesuai peraturan per-undang undangan yang ber-laku.

“Menghukum para tergu-gat, yaitu Kepala BPN RI sela-ku tergugat I dan Kepala Kan-tor Pertanahan Kabupaten Bo-gor selaku tergugat II secaratanggung renteng untuk mem-bayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan yanguntuk tingkat banding ditetap-kan Rp. 400.000,-” imbuhnya.

Sedangkan perkara tersebutdalam tingkat Peninjauan Kem-bali (PK) telah diputus MA RIdengan No 72 PK/TUN/2009tanggal 16 September 2009 de-ngan amar putusannya, meno-lak peninjauan kembali daripemohon I: PT Buana Estate,pemohon II Kepala BPN RI danpemohon III Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogordan menghukum pemohon I, II,III untuk membayar biaya per-kara sebesar Rp. 2.500.000,-Dan berdasarkan putusan PKtersebut PTUN Jakarta telahmemberitahukan kepada parapihak tanggal 4 Nopember 2009lalu, ujarnya.

Untuk menindak lanjuti pu-tusan hukum tersebut, JoyoWinoto membuat surat pemba-

talan terindikasi “aneh bin a-neh” karena isi inti dari SK se-lain membatalkan SK juga ter-dapat melepaskan hak dari PTBuana Estate kepada Kemen-terian Pertahanan Republi In-donesia guna pembangunanPusat Misi Pemeliharaan Per-damaian Tentara Nasional In-donesia (PMPP TNI).

Adapun isi inti SK pemba-talan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011, Menetapkan: KEPUTU-SAN KEPALA BADAN PER-TANAHAN NASIONAL TEN-TANG PEMBATALAN SEBA-GIAN KEPUTUSAN KEPALABADAN PERTANAHAN NA-SIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAH SE-LUAS 2.117.500 M2 DAN PEM-BATALAN SERTIFIKAT HAKGUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMAPT. BUANA ESTATE SEBAGAIPELAKSANAAN PUTUSANPTUN YANG TELAH MEM-PUNYAI KEKUATAN HU-KUM TETAP SERTA PEMBE-RIAN IZIN PELEPASAN HAKGUNA USAHA ATAS NAMAPT. BUANA ESTATE.

KESATU:Menyatakan batalsebagian Surat Keputusan Ke-pala Badan Pertanahan Nasi-onal Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006tentang Pemberian Perpanja-ngan Jangka Waktu Hak GunaUsaha Atas Tanah Seluas6.578.315 M2 terletak di Ka-











Laporan Utama

bupaten Bogor Provinsi JawaBarat, sepanjang atas tanah se-luas 2.117.500 M2 sebagaimanadimaksud dalam Putusan Mah-kamah Agung RI Nomor 72PK/TUN/2009 tanggal 16 Sep-tember 2009.

KEDUA:Menyatakan bahwaSurat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6November 2006 selanjutnya ha-nya berlaku sah untuk pembe-rian perpanjangan jangka wak-tu Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang kepada PT.Buana Estate atas tanah sisa se-luas 4.460.815 M2.

KE T IGA: Me mb ata l kanSertifikat Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang, suratukur Nomor 7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 seba-gian seluas 2.117.500 M2 dariluas keseluruhan 4.486.975 M2atas nama PT. Buana Estate,untuk diganti dengan SertifikatHak Guna Usaha untuk tanahsisa seluas 2.369.475 M2 atasnama PT. Buana Estate.

KEEMPAT:Menetapkan ta-nah bekas Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang sebag-ian seluas 2.117.500 M2 se-tempat dikenal sebagai arealperkebunan PT. Buana EstateDesa Hambalang, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor,

Provinsi Jawa Barat yang telahdibatalkan sebagaimana Dikt-um KESATU dan KETIGA, da-lam keadaan status quo sampaiperkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagai-mana dimaksud dalam konsi-deran Menimbang huruf “g”,telah memperoleh putusan pe-ngadilan yang berkekuatan hu-kum tetap.

KELIMA:Memerintahkankepada Kepala Kantor Pertana-han Kabupaten Bogor untuk: a.Mencatat batalnya SertifikatHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975M2 atas nama PT. Buana Estatesebagaimana dimaksud padaDiktum KETIGA, pada BukuTanah dan Daftar-Daftar Umumlainnya yang ada pada admi-nistrasi pendaftaran tanah. b.Mencatat status quo dalamBuku Tanah Hak Guna UsahaNomor 149/Hambalang terha-dap tanah bekas Hak GunaUsaha Nomor 149/Hambalangsebagian seluas 2.117.500 M2setempat dikenal sebagai arealperkebunan PT. Buana Estate,Desa Hambalang, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat. c. MenarikSertifikat Hak Guna Usaha No-mor 149/Hambalang sebagai-mana dimaksud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat di-tarik dari peredaran, agar diu-mumkan 1 (satu) kali dalam 1

(satu) surat kabar harian yangberedar di wilayah KabupatenBogor. d. Menerbitkan Serti-fikat Hak Guna Usaha Peng-ganti atas nama PT. Buana Es-tate, untuk tanah sisa SertifikatHak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475M2, setelah dikurangi seluas2.117.500 M2 sebagaimanadimaksud dalam DiktumKESATU.

KEENAM:Memberikan izinkepada PT. Buana Estate untukmelepaskan Hak Guna Usahaatas tanah seluas 1.797.414 M2,untuk kepentingan Kemen-terian Pertahanan Republik In-donesia guna pembangunanPusat Misi Pemeliharaan Per-damaian Tentara NasionalIndonesia (PMPP TNI), terdiridari: a.Sertifikat Hak GunaUsaha Nomor 146/Sukahatiseluas 594.014 M2. b.SertifikatHak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2.c.Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 148/Tangkil seluas375.110 M2. d.Sertifikat HakGuna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570 M2.e.Sertifikat Hak Guna UsahaNomor 151/Tangkil seluas575.070 M2.

KETUJUH:MemerintahkanPT. Buana Estate untuk melak-sanakan pelepasan Hak Guna


PEMBELA KEBENARAN









Laporan Utama

Usaha atas tanah sebagaimanaDiktum KEENAM di hadapanPejabat yang berwewenang.

KEDELAPAN:Mempersilahkankepada Kementerian Pertaha-nan Republik Indonesia untukmengajukan permohonan hakatas tanah, untuk kepentinganpembangunan Pusat Misi Pe-meliharaan Perdamaian Tenta-ra Nasional Indonesia (PMPPTNI), setelah dilaksanakannyapelepasan hak sebagaimana di-maksud dalam Diktum KE-TUJUH.

KESEMBILAN:Keputusanini berlaku sejak tanggal ditet-apkan, dengan ketentuan apa-bila di kemudian hari terdapatkekeliruan/kesalahan dalampenetapannya, akan ditinjaukembali sebagaimana mesti-nya, ujar sumber.

Bila dilakukan pemahaman,pengkajian, maupun telaah ter-hadap SK yang dibuat Joyo Wi-noto selaku Kepala BPN RI, SKpembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 diduga kurangprofesional serta terindikasi“pura pura oneng” terhadapterjadinya perbedaan angkaantara isi SK Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 dan SK Nomor 9/HGU/BPN/2006, dimana ta-nah sekitar 29,39 hektar terin-dikasi hilang dari perhitunganangka angka. Diduga tanah se-luas 29,39 hektar menjadi bagi-

an Joyo Winoto dan terindikasigratifikasi selaku penerbit SKNomor 9/HGU/BPN/2006dan SK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011 yangmenguntungkan terhadap PTBuana Estate.

Adapun perbedaantersebut, dalam SK Nomor 9/HGU/BPN/2006, luas tanahHGU No 146 adalah seluas637.940 meter persegi dan HGU150 luas tanahnya 428.570meter persegi. Tetapi di dalamSK pembatalan Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011, luas tanah HGUNo 146 menjadi 594.014 meterpersegi dan luas tanah HGUNo 150 menjadi 178.570 meterpersegi. Selisihnya sekitar 29,3hektar yang sangat diper-tanyakan keberadaannya.

Di lain sisi, dalam SK pem-batalan Nomor 1/Pbt/BPNRI/2011 dalam DiktumKEDUA terurai dengan jelas,bahwa HGU No. 149 seluas4.486.975 meter persegi hanyaberlaku sah untuk pemberianperpanjangan jangka waktuHGU No.149 kepada PT. BuanaEstate atas tanah sisa seluas4.460.815 meter persegi. Selisihluas tanahnya sekitar 26.160meter persegi, sangat diper-tanyakan keberadaannya.

Dalam hal ini, disinyalirterjadi kontroversi nilai angkadari Diktum KETIGA bahwaHGU No.149 sebagian seluas2.117.500 meter persegi dari

luas keseluruhannya 4.486.975meter persegi atas nama PTBuana Estate untuk digantidengan sertifikat HGU untuktanah sisa seluas 2.369.475meter persegi atas nama PTBuana Estate, padahal dalamDiktum KEDUA hanya berlakusah untuk pemberian perpan-jangan jangka waktu HGUNo.149 kepada PT Buana Es-tate atas tanah sisa seluas4.460.815 meter persegi. Seli-sihnya sekitar 26.160 meter per-segi sangat dipertanyakan be-beradaannya. Perlu dilakukanpenyelidikan terkait hal ter-sebut, tandas sumber.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Kepala BPN RI,Joyo Winoto tak bersediamemberikan komentar. Ter-hadap pers yang menjalankantugas liputan dimana persmelakukan konfirmasi untukpemberitaan berimbang secaratertulis maupun secara lisan,Joyo Winoto belum bersediamemberikan komentar, danJoyo Winoto termasuk pejabatkurang menghormati keterbu-kaan informasi publik, padahalJoyo Winoto termasuk pejabatpublik yang seharusnya meng-hormati keterbukaan informasipublik sesuai isi dimaksuddalam Undang Undang No 14Tahun 2008 tentang keterbu-kaan informasi publik.











Laporan Utama

Dasar Kepemilikan Tanah PT. Buana Estate Diduga Berdasarkan “Surat Palsu”

Setelah dilakukan pene-lusuran terkait tanah Ham-balang Bogor yang saat ini se-dang menjalani proses bandingdan banding secara peradilanperdata, dan sebelumnya de-ngan objek perkara yang samatelah selesai di Pengadilan TataUsaha Negara (PTUN) serta su-dah memiliki kekuatan hukumtetap, rupanya masih terjadiproses hukum dan kisah di-balik kisah atas tanah tersebut,yaitu berawal dari “surat pal-su” sampai “salahgunakan ja-batan” dan “sepele” terhadapputusan Mahkamah Agung(MA) RI, dan dasar kepemi-likan tanah PT Buana Estatediduga berdasarkan “suratpalsu”.

Pelepasan hak tanah Ham-balang Kabupaten Bogor diNotaris R. Soerojo Wongso-

widjojo, SH untuk penerbitansertifikat Hak Guna Usaha PTBuana Estate (Probosutedjo)terindikasi “Penuh Teka Teki”karena pelepasan hak dapatdilakukan walaupun surat aslitidak dapat ditunjukkan.

Dasar kepemilikan tanahPT. Buana Estate pada awalnyadiduga berdasarkan “SuratPalsu” yang diciptakan sede-mikian rupa oleh Direktur Uta-ma PT. Buana Estate yang saatitu dijabat oleh Ratmani (istriProbosutedjo) serta terindikasikonspirasi dengan GusyaafHendrik Mantik (alm) padatahun 1967 silam.

Kemudian sertifikat HakGuna Usaha (HGU) Nomor 1diduga diterbitkan berda-sarkan Surat Palsu tersebutdiperpanjang lagi berdasarkanSurat Keputusan (SK) KepalaBadan Pertanahan Nasional(BPN) RI Nomor 9 yang ter-indikasi salahgunakan jabatandan sudah selesai proses pe-radilannya di PTUN Jakarta.

Disebabkan dalam pener-bitan SK untuk perpanjanganHGU tersebut Joyo Winoto,PhD terindikasi konspirasi dangratifikasi dalam penerbitan-nya, Presiden RI, Susilo Bam-bang Yudhoyono (SBY) dimin-ta untuk memberikan kebija-kan yang pro terhadap rakyat,dan “copot” pejabat terindikasikorupsi, kolusi, nepotisme dan

senang dengan menerima gra-tifikasi, demi terwujudnya ma-syarakat adil dan makmur diBumi Pertiwi Indonesia, khu-susnya di bidang pertanahandan masyarakat Desa Hamba-lang Kabupaten Bogor.

Hal itu disampaikan Direk-tur Utama PT. Genta Prana, Drs.Dolok F. Sirait kepada KantorBerita RBN di Jakarta Minggulalu.

Namun demikian, Joyo Wi-noto selaku Kepala BPN RI di-duga dalam melaksanakan isiputusan tersebut penuh de-ngan “teka teki” yang patut di-pertanyakan, dan adapaunmaksud dan tujuan isi SK sulitditerima akal sehat.

Adapun kronologis kisahdibalik kisah Tanah Hambalang tersebut adalah sebagaiberikut: Tahun 1929 s/d 1938Hak Erpacht Nomor 79, 107,108, 220, 213 milik NV Handel en Cultuur Matsc Tjideratieseluas 813 Ha yang masih ber-laku sampai dengan 1980 diDesa Hambalang KecamatanCitereup Kabupaten Bogor danselanjutnya disingkat Perkebunan Ciderati.

Tahun 1961 tanah perke-bunan Ciderati yang tadinyadisewa rakyat dari NV Handel en Cultuur Matsc Tjideratie seluas 350 Ha tidak lagi mem-









Laporan Utama

bayar sewa dan tahun 1961masyarakyat mulai membayarpajak bumi tanah tersebut.Kemudian pada tahun 1967tanggal 25 Nopember, SuratKepala Kantor Agraria danPengawasan Agraria No. 1364/Kepad/P/1967 (Diduga suratpalsu) yang memberi ij inkepada KODAM V JAYA un-tuk menggarap perkebunanCiderati, dengan ketentuandiwajibkan membayar gantirugi garapan kepada rakyatbukan kepada NV Handel enCultuur Matschppij Tjideratieselaku pemilik sah HGU atastanah dimaksud.

Selanjutnya, 15 Juni 1976,Ratmani (istri Probosutedjoselaku Direktur Utama PT.Buana Estate) memberi suratkuasa kepada suaminya Pro-bosoetedjo untuk memanfaat-kan surat yang patut didugapalsu yaitu No.1364/kepad/P/1967 tersebut diatas.

Tgl 18 Juni 1976, Probosoe-tedjo dan Gustaf Hendrik Man-tik (Almarhum) menghadapNotaris R. Soerojo Wongsowi-djojo, SH, membuat akta pese-tujuan a.l. KODAM V Jayamenjual/melepas tanah ke-pada PT. Buana Estate perke-bunan Ciderati seluas 737 Haseharga Rp. 368.500.000 dan se-kaligus melepas/menyerah-kan ke Negara RI tanah perke-bunan Ciderati tersebut. Aktapatut diduga palsu tersebut isi-

nya tipu muslihat dan rang-kaian kebohongan.

Pada tgl 13 Agustus 1976,No.63/1976 surat keteranganpendaftaran tanah dari KepalaSub Direktorat Agraria Kabu-paten Bogor tertulis an. De teDuitenzerg Gevostigde NVHandel en Cultuur Matsc-happij Tjideratie yang berartitidak ada penyerahan tanahPerkebunan Ciderati ke Nega-ra RI sesuai akta No. 39 tgl.186-1976.

Dalam kurun tahun 1977,Tgl. 25 Januari 1977, SkepMendagri No. SK1/HGU/DA/77, member HGU atas TanahPerkebunan Ciderati kepadaPT. Buana Estate dengan kewa-jiban: Memberi ganti rugi kepada NV Handel en CultuurMatschappij dan kepada rakyat penggarap di atas tanah ter-sebut.

Akan tetapi baik kepada NVHandel en Cultuur Mats-chappij Tjideratie maupun kepada rakyat penggarap, tidakada menerima ganti rugi dariPT. Buana Estate.

Setelah itu pada tgl 21-3-1977, tanah perkebunanCiderati dijadikan HGU No.1an. PT. Buana Estate oleh BPN-RI tanpa sepengetahuan rakyatdan Kepala Desa Hambalangdan tanpa membayar ganti rugigarapan kepada masyarakyatmaupun kepada NV Handel enCultuur Matschappij. Baru di-ketahui masyarakat bahwa ta-nah garapan mereka sudah

terbit HGU pada tahun 1996yaitu setelah ± 19 tahun sudahterbit HGU No. 1, padahal Erpacht Perkebunan Cideratisebenarnya baru akan berakhirdan kembali menjadi tanahNegara Tanggal. 23 Septem-ber1980.

Tgl. 23 Desember 2002, SuratKeterangan pendaftaran TanahKantor Pertanahan KabupatenBogor yang menyatakan HGUNo. 1 an PT. Buana Estateberakhir mulai tanggal 31-12-2002 dan kembali menjaditanah negara, dan tidak dapatdiperpanjang karena tidakmemenuhi syaratperpanjangan HGU.

Tgl 1 Juni 2006, terbit SkepBPNNo. 9/HGU/BPN/2006tentang perpanjangan HGUNo. 1 an. PT. Buana Estatetanpa permohonan baru danijin lokasi baru. SK tersebutmewajibkan PT. Buana Estatesupaya terlebih dahulumenyelesaikan penggarapanrakyat yang ada di atas lahantersebut.Tgl 15 Juni 2006, atasdasar SK No 9 tersebut terbitHGU No 149 tanpa sepengetahuan rakyat dan kepaladesa dan tanpa membayar gantirugi garapan masyarakyat.

Setelah itu, 20 Juli 2007, Putusan Pidana No. 207 dan 208/Pid.B/2007 PN Cibinongmemasukkan penjara 6 orangpenggarap tanah perkebunanCiderati/sengketa ke Rutan










Laporan Utama


Plendang Bogor, dengan alasanmerusak tanaman di atas tanahperkebunan PT. Buana Estateselaku pemilik sah sesuaisertifikat HGU No 149 tahun2006 an. PT. Buana Estate.Padahal rakyat telah menggarap tanah tersebut secaraturun temurun dari nenek mo-yang mereka sampai saat ini.

Pada 20 Februari 2008, Pu-tusan Mahkamah Agung No.482 K/TUN/2007 yang sudahmempunyai kekuatan hukumtetap yang membatalkan SKNo. 9/HGU/BPN/2006 tgl. 1-6-2006 dan sertifikat HGU No149 Tgl 15 Juni 2006.

16 September 2009, PutusanMA-RI No. 72 PK/TUN/2009yaitu yang menolak PK yangdiajukan Kepala BPN-RI dkk,dan Tgl. 14 Desember 2009,surat Kepala Kantor Pertanahan Bogor No. 600 kepadaKanwil BPN Jawa Barat yangmemohon pelaksanaan putu-san PTUN yang sudah mempu-nyai kekuatan hukum tetap.

Tgl. 9 Juli 2010 No.W2.TUN.146/AK.06/Vll/2009surat Ketua PTUN Jakartakepada kepala BPN-RI danKepala Kantor PertanahanBogor perihal Pengawasanputusan yang telah mempe-roleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, Tgl 17 Pebruari2010 surat Kepala KantorWilayah Jawa Barat kepada

Kepala BPN-RI No. 663/19-32/ll/2010 yang memohon pelak-sanaan putusan PTUN yangsudah mempunyai kekuatanhukum tetap.

Kemudian Tgl. 1 Maret 2010,pengumuman Ketua PTUNJakarta tentang Amar putusanPengadilan yang telah mem-peroleh kekuatan hukum tetapberupa putusan MA No. 482/K/TUN/2007 tgl. 16-2-2008agar diketahui oleh masya-rakat. Dan, Tgl. 24 Maret 2010,Surat Ketua PTUN JakartaNo.W2/TUN I.57/HK.06/lll/2010 kepada: Presiden RI dankepada Ketua DPRRI perihalpengawasan Pelaksanaan Pu-tusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap.

Setelah itu tgl 22 Juli 2010,Majelis Hakim Perdata PN Cibinong mengucapkan putusanperkara perdata No.146 /Pid.G/2009/PN Cbn yangintinya menyebut bahwa tanahsengketa 211,75 Ha adalah sahmilik PT. Buana Estate memiliki HGU No.149 tgl 15-6-2006 dan akta Notaris R. Soe-rojo Wongsowidjojo SH No. 39tgl. 18 Juni 1976 yang didugaasli tetapi palsu.

Sampai dengan saat ini ta-hun 2011 tanah sengketa/ga-rapan rakyat 211,75 Ha terse-but, pisik tanahnya masihdikuasai dan diusahakan olehPT. Genta Prana cq masyarakat.

Namun demikian, pada tgl19 Januari 2011 kembali PT. Bu-

ana Estate memasang plang PT.Buana Estate di atas sengketa211,75 ha dengan cara kekera-san/tidak mau dilarang kepaladesa dan rakyat. MasyarakyatDesa Hambalang Bogor tidakberani bertindak lebih keraskarena trauma pada peristiwayang sama pada tahun 2007lalu, dimana beberapa orangmasyarakyat masuk penjarakarena mencabut plang yangdipasang PT. Buana Estate.

Adapun isi dari akta perse-tujuan yang dibuat di NotarisR. Soerojo Wongsowidjojo,SH, antara KODAM V Jaya yangmenjual/melepas tanah perkebunan Ciderati kepada PT.Buana Estate seluas 737 Haseharga Rp. 368.500.000 adalah,“Pada hari ini Jumat, tanggalDelapan Belas Juni SeribuSembilan Ratus Tujuh PuluhEnam, hadir di hadapan saya,Raden Soerojo WongsowidjojoSH, Notaris di Jakarta, dengandihadiri oleh saksi- saksi yangsaya, Notaris, dan akan disebutdibawah ini.”

Gusyaaf Hendrik Mantik,Mayor Jenderal Tentara Na-sional Indonesia, PanglimaKodam V Jaya, bertempat ting-gal di Jakarta, menurut ketera-ngannya dalam hal ini ber-tindak dalam jabatannya terse-but dan oleh karenanya untukdan atas nama Komando Daerah Militer (KODAM) V Jaya,









Laporan Utama

selaku Pihak Pertama.Probosoeterdjo, pengusaha,

bertempat tinggal di JakartaJalan H. Agus Salim Nomor 121menurut keterangannya dalamhal ini bertindak berdasarkansurat kuasa dibawah tangantertanggal 15-6-1976 yang ber-materai cukup dan dilekatkanpada minuta akta ini, sebagaikuasa dari dan sebagai de-mikian atas nama Ibu Ratmani,pengusaha, bertempat tinggaldi Jakarta, yang dalam hal inidiwakili sebagai Direktur, se-laku Pihak Kedua.

Para penghadap, bertindaksebagaimana tersebut diatas,menerangkan lebih dahulu,bahwa berdasarkan Surat dariKepala Kantor Agraria dan Pe-ngawasan Agraria DaerahBogor (pada waktu itu) ter-tanggal 25-11-1967 No-mor:1364/Kapad/P/1967.Dimana surat aslinya tidakdiperlihatkan kepada Notaris.

Pihak Pertama, Kodam VJaya telah mendapat ijin untukmenggarap lima bidang tanahterletak di dalam Provinsi JawaBarat, Kabupaten Bogor Keca-matan Citeureup Desa Hamba-lang, yang merupakan bekastanah-tanah Perkebunan Ke-lapa Sawit dan Sereh Ciderati/Karang Asem dengan seluruhnya seluas kurang lebih 813 Ha.

Bahwa tanah-tanah seluas813 Ha tersebut, adalah: seb-agian luas kurang lebih 632 Hatelah dibebaskan dari pengga-

rapnya dan ganti rugi garapan-nya telah dibayar lunas sepe-nuhnya oleh Pihak Pertamakepada rakyat penggarapnya.

Sebagian seluas kurang le-bih 50 Ha yang letak dan batas-batasnya telah diketahui olehkedua pihak menurut gambaryang akan diuraikan di bawahini berdasarkan surat kepu-tusan Panitia Pemeriksa Tanahdi Jawa Barat tertanggal 1-10-1966 serta persetujuan PihakPertama telah diserahkan ke-pada Desa dan merupakan tan-ah Desa dan tanah-tanahrakyat.

Sebagian seluas kurang le-bih 131 Ha belum dibayar gantikerugian garapannya kepadamasyarakat penggarapannyadan ganti rugi itu segera diba-yar lunas oleh Pihak Pertama.

Bahwa di dalam lingkungantanah-tanah tersebut terdapatpula tanah-tanah milik rakyatyang tetap menjadi hak milikrakyat yang letak dan batas-batasnya telah diketahui olehkedua pihak dan akan diurai-kan dalam gambar yang akandiuraikan di bawah ini.

Dari tanah-tanah seluas 813Ha itu 26 Ha diantaranyadisediakan untuk 13 orangyang akan ditunjuk oleh PihakPertama masing-masing akanmendapatkan 2 ha tanah. Per-mohonan untuk mendapatkanhak atas tanah-tanah tersebutkepada instansi agraria belumdiajukan oleh Pihak Pertama,sehingga Pihak Pertama ber-maksud untuk mengoperkan

hak garapan itu kepada PihakKedua.

Pihak Kedua bersedia untukmengambil alih hak garapanPihak Pertama atas tanah-tanahtersebut dengan uang ganti ke-rugian sebesar Rp. 50 tiapmeter persegi, dengan keten-tuan bahwa Pihak Pertama a-kan memberikan bantuan ke-pada Pihak Kedua agar PihakKedua dapat menjadi pemiliktanah-tanah tersebut dan PihakPertama juga memberikan ban-tuannya agar Pihak Keduamemperoleh sertifikat tanah-tanah hak tersebut.

Bahwa kedua pihak hendakmembuat suatu persetujuanmengenal hal itu, maka berhu-bung dengan itu para pengha-dap, bertindak sebagaimanatersebut diatas, menerangkanbahwa Pihak Pertama (KO-DAM) dan Pihak Kedua (BUA-NA ESTATE) yang satu denganyang lain.

Telah bersetuju untuk dandengan ini membuat suatupersetujuan dengan perjanjian-perjanjian dan syarat-syaratberikut: Pasal 1 Pihak Pertamadengan ini melepaskan danmenyerahkan kembali kepadaNegara Republik Indonesia,hak garapannya atas lima bi-dang tanah yang terletak didalam Daerah Propinsi Jawa-Barat, Kabupaten Bogor Keca-matan Citeureup Desa Ham-balang, tanah bekas tanah-ta-nah Perkebunan Kelapa Sawit










Laporan Utama


dan Sereh Ciderati/Karanga-sem, yang luasnya kuranglebih 8131 Ha tersebut diatasdan tanah tanah tersebut adalahtanah-tanah: Bekas Hak Kri-pacht nomor: 107, luasnya2.022.502.5 m2, surat ukurnomor: 225/1934, Bekas HakKripacht nomor : 108, luasnya938.157.5 m2 surat ukur nomor:226/1934, Bekas Hak KripachtNomor luasnya 804.700 m2surat ukur nomor: 567/1938.Bekas Hak Kripacht 213 luas-nya 3.209.000 m2 surat ukurnomor: 697/1938. Bekas HakKripacht nomor: 79 luasnya1155.878 m2 surat ukur nomor:632/1929 atau seluruhnyaseluas lebih kurang 8.130.238m2, yang letak dan batas-ba-tasnya adalah menurut suatugambar situasi (peta) yangdiberi warna-warna berturut-turut kuning, hijau, abu-abu,ungu dan merah, tertanggalhari ini, ditandatangani olehkedua belah pihak bermateraicukup dan dilekatkan padaminut akta ini.

Dalam tanah-tanah itu tidaktermasuk celah celah (enclaves) yang diberi warna biruyang merupakan tanah-tanahhak milik Rakyat. Pasal 2.Pelepasan dan penyerahankembali kepada Negara Repu-blik Indonesia tanah-tanah Hakgarapan tersebut dilakukanoleh Pihak Pertama guna mem-berikan kesempatan kepada

Pihak Kedua untuk memohonhak berupa apapun juga atastanah.

Pasal 3. Pelepasan dan pe-nyerahan kembali kepada Ne-gara Republik Indonesia tanah-tanah hak garapan seluas 737Ha tersebut dianggap tidakpernah dilakukan. Bila PihakKedua karena sebab apapunjuga tidak mendapat hak be-rupa apapun juga atas tanah-tanah yang diuraikan diatas.

Pasal 4. Untuk pelepasandan penyerahan kembali tanah-tanah hak garapan seluas 737Ha tersebut Pihak Kedua mem-bayar kepada Pihak Pertamaganti rugi sebesar Rp. 50 setiapmeter persegi atau seluruhnyaberjumlah Rp. 368.500.000,-dari jumlah uang sebagian se-besar Rp. 100.000.000,- telah di-bayar oleh Pihak Kedua kepa-da Pihak Pertama dan untukpenerimaan jumlah uang Rp.100.000.000,- itu Pihak Pertamadengan ini memberikan kwi-tansinya berupa akta ini. Sisa-nya sebanyak Rp. 268.500.000,-akan dibayar lunas oleh PihakKedua kepada Pihak Pertamasegera setelah Pihak Keduamemliki sertifikat Hak tanah-tanah seluas 737 Ha tersebut.

Apabila karena sebab apa-pun juga Pihak Kedua belumdapat membayar lunas keku-rangan uang ganti rugi itu pa-da saat yang ditentukan diatas,maka pembayaran kekuranganuang ganti rugi itu akan dipu-tuskan oleh kedua pihak secara

musyawarah. Selain pemba-yaran yang diuraikan diatas,Pihak Kedua akan membayarkepada Pihak Pertama tamba-han biaya pembebasan tanahseluas 131 Ha tersebut yangjumlahnya akan ditetapkanoleh kedua pihak dan pemba-yarannya akan dilakukan padawaktu uang pembebasan itudiperlukan untuk dibayarkankepada yang bersangkutan.

Pasal 5. Pihak Pertama danPihak Kedua akan tunduk ke-pada surat ukur/ gambar situ-asi yang akan dikeluarkan olehInstansi Pemerintah yang ber-wenang untuk membuat suratukur/gambar situasi itu danbila kemudian ternyata bahwaukuran tanah-tanah itu lebih a-tau kurang daripada yang di-tetapkan di atas ialah seluas 737Ha maka kelebihan atau ke-kurangan ganti rugi itu akan di-dasarkan kepada surat ukur/gambar situasi tanah-tanahyang dibuat oleh Instansi Pe-merintah itu yang perhitu-ngannya akan dilakukan padawaktu pelunasan pembayaranganti rugi tersebut. Sebagai-mana diuraikan dalam pasal 4akata ini.

Pasal 6. Pihak Pertama men-jamin Pihak Kedua bahwa apayang dilepaskan dan diserah-kan kembali dengan akta ini be-nar-benar haknya Pihak Per-tama dan Pihak Pertama berhakuntuk melakukan penglepasan









Laporan Utama

dan penyerahan kembali tanah-tanah Hak garapan tersebutdan bahwa tanah-tanahtersebut tidak di ikat dengancredit-verband, Dihipotikkan,Diberikan atau dipertanggung-kan dengan cara lain kepadaorang lain, bebas dari sitaandan pula bahwa Pihak Pertamabelum menjual/mengoperkantanah-tanah tersebut kepadaorang lain dan bahwa tanah-tanah itu tidak tersangkut padasuatu sengketa.

Pasal 7. Pihak Pertama men-jamin Pihak Kedua, bahwamengenai hak yang dilepaskandengan akta ini Pihak Kedua ti-dak akan mendapat tagihanatau tuntutan apapun dan darisiapapun juga. Bila kemudianternyata, bahwa Pihak Keduamengenai hak hak itu mendapattagihan atau tuntutan, makasegala kerugian yang diderit-anya dipikul dan dibayar olehPihak Kedua. Pihak Pertamamenjamin Pihak Kedua, bahwaPihak Kedua akan dapat memi-liki sertifikat tanah-tanah seluas737 Ha tersebut.

Pasal 8. Iuran PembangunanDaerah (I.P.D.) dari apa yangdilepaskan dan diserahkankembali dengan akta ini danbeban-beban lainnya atau ta-nah-tanah itu sampai hari tang-gal dikeluarkannya surat kepu-tusan pemberian hak atas ta-nah-tanah itu atas nama PihakKedua dipikul dan dibayar

oleh Pihak Pertama, selanjut-nya oleh Pihak Kedua.

Pasal 9. Pihak Pertama de-ngan ini berjanji dan mengikatdiri kepada Pihak Kedua, janjidan pengikatan diri tersebut di-terima oleh Pihak Kedua,bahwa Pihak Pertama akan tu-rut memberikan bantuannyakepada Pihak Kedua.

Dalam hal ini Pihak Keduamembebaskan/membayarganti rugi garapan Rakyat atastanah-tanah yang tidak ter-masuk dalam luas kurang lebih737 Ha tersebut dan berada diluar daerah luas tanah tanah737 Ha tersebut diantaranya se-bidang tanah seluas 56 Hayang merupakan tanah-tanahhak milik Rakyat dan 15 Ha ta-nah pengangonan yang terletakdiantara tanah-tanah seluas 813Ha tersebut diatas. Dalam halPihak Kedua mengajukansuatu permohonan hak atas ta-nah-tanah tersebut kepada ins-tansi yang berwenang.

Dan semua biaya untukmembebankan hak-hak gara-pan Rakyat atas tanah-tanahtersebut semuanya seluas 737Ha dipikul dan dibayar olehPihak Pertama, dikecualikanganti rugi pembebasan tanah-tanah hak milik Rakyat seluas56 Ha dan 15 ha itu menjaditanggungan dan dibayar olehPihak Kedua.

Pasal 10. Bila kemudianternyata masih ada penggarappenggarap diatas tanah-tanahseluas 737 Ha tersebut yang

pembebasannya dari parapenghuninya ditanggung olehPihak Pertama, maka pengo-songan tanah-tanah itu menjaditanggung jawab Pihak Pertamadan semua biaya untuk pengo-songan itu juga seluruhnya di-pikul dan dibayar oleh PihakPertama.

Pasal 11. Segala biaya yangberhubungan dengan pele-pasan dan penyerahan tanah-tanah hak garapan ini, dian-taranya biaya pembuatan aktaini, uang pemasukan untukNegara berdasarkan suratkeputusan pemberian hak atastanah-tanah itu, biaya pembu-atan sertifikat dan biaya-biayalain untuk mendapatkan ser-tifikat tanah-tanah hak itu se-muanya dipikul dan dibayaroleh Pihak Kedua, dikecua-likan biaya pemetaan, biayapengukuran dan untuk menda-patkan surat ukur atau gambarsituasi sebagai gantinya mulaiukur, pada sertifikat yang ber-sangkutan dipikul dan dibayaroleh Pihak Pertama. Selanjut-nya Pihak Pertama dan PihakKedua menerangkan denganmemberi hak dengan hak sub-situsi sebagian atau seluruh-nya kepada tuan-tuan.

Mewakili Pihak Pertamadan Pihak Kedua merubah ataumenambah akta ini, bila hal de-mikian diperlukan berdasar-kan peraturan-peraturan dariyang berwajib.










Laporan Utama

Mewakili Pihak Pertamadan Pihak Kedua dalam segalahal, urusan dan tindakan tidakada yang dikecualikan gunapenglepasan dan penyerahankembali tanah-tanah hak gara-pan atau hak lainnya tersebutkepada Negara Republik Indo-nesia serta mengajukan permo-honan kepada yang berwajib.Agar Pihak Kedua mendapathak berupa apapun juga atastanah-tanah tersebut dan akanmelakukan dan mengerjakanapapun juga yang diperlukan.

Kuasa-kuasa tersebut meru-pakan bagian yang tak dapatdipisahkan dari perjanjian iniyang tak dibuat tanpa kuasa itudan kuasa itu tak dapat ditarikkembali dan tak akan berakhirkarena sebab apapun juga. Se-harusnya Pihak Pertama me-nangani dengan ini memberikuasa dengan hak subsitusi Pi-hak Kedua.

Selama Pihak Kedua belummendapat hak atas tanah-tanahtersebut dari yang berwajib,mewakili Pihak Pertama sepe-nuhnya dimana dan terhadapsiapapun juga sebagai yangberhak atas tanah-tanah terse-but dalam segala hal, urusandan tindakan tidak ada yangdikecualikan, sehingga PihakKedua berhak dan berwenanguntuk melakukan dan menger-jakan segala sesuatu yang Pi-hak Pertama sendiri sebagaiyang berhak atas tanah-tanah

tersebut berhak untuk mela-kukan dan mengerjakannya.

Bila Pihak Kedua kemudiantidak mendapat hak berupaapapun juga atas tanah-tanahtersebut seperti yang diuraikandalam pasal 3 akta ini untukdan atas nama Pihak Pertamaselekas-lekasnya mengoperkandan menyerahkan atau mele-paskan dengan cara apapunjuga tanah-tanah hak garapantersebut kepada orang lain, de-mikian dengan tidak mengura-ngi peraturan-peraturan dariyang berwajib dengan hargadan perjanjian-perjanjian yangditimbang baik oleh Pihak Ke-dua, menerima harga pengope-ran/penerimaan itu, demikiandengan ketentuan bahwa hargapengoperan/pelepasannya se-luruhnya menjadi haknya Pi-hak Kedua dan segala kerugianyang didapat atau didertia de-ngan apa yang dioperkan/di-lepaskan dengan akta pengo-peran/pelepasan tersebut mu-lai tanggal pengoperan tanah-tanah itu oleh Pihak Pertamahingga pengoperan/pelepasankedua itu menjadi haknya ataudipikul oleh Pihak Kedua.

Sebaliknya Pihak Keduadengan ini membebaskan Pi-hak Pertama dari kewajibannyauntuk mengembalikan uangganti rugi yang telah diterima.Oleh Pihak Pertama tersebutkepada Pihak Kedua, sehinggajumlah uang tersebut tetapmenjadi haknya Pihak Pertamasebagai penggantian dari pen-

dapatan pengoperan/pelepa-san kedua itu. Kuasa kuasayang dimaksud diatas ini takdapat ditarik kembali dan takakan berakhir, karena sebab-sebab yang tercantum dalampasal 1813 Kitab Undang-Un-dang Hukum Perdata ataukarena apapun juga. Akhirnyapara penghadap, bertindak se-bagaimana tersebut diatas me-nerangkan: Bahwa apa yangdilepaskan dengan akta iniakan diserahkan oleh PihakPertama kepada Pihak Keduadengan selayaknya segera se-telah akta ini ditandatangani.Bahwa kedua pihak tentangperjanjian ini dan segala aki-batnya memilih tempat tinggaltetap dan seumumnya di Pani-teraan Pengadilan Negeri diJakarta Pusat.

Walaupun pada PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) yangsudah memiliki kekuatanhukum tetap, dan Joyo Winoto,PhD sudah diperintahkan untukmencabut keputusannya danmemperbaharui SK yang sudahditerbitkan, namun sampaiberita ini diturunkan JoyoWinoto belum bersedia memba-talkan SK yang diterbitkannyasendiri selaku Kepala BadanPertanahan Nasional (BPN) RI.

Perkara tanah antara PT. Bu-ana Estate dengan PT. GentaPrana yang objek perkaranyadi Desa Hambalang Kabupa-ten Bogor dan saat ini dalam











Laporan Utama

proses banding, rupa rupanyadiduga telah terjadi kisahmisteri dibalik kisah yangsangat unik jalan ceritanya.

Adapun dasar penggarapantanah oleh PT. Buana Estateberdasarkan surat dari KepalaKantor Agraria dan Pengawa-san Agraria Daerah Bogor(pada waktu itu) tertanggal 25-11-1967 Nomor: 1364/Kapad/P/1967, dimana surat aslinyatidak dapat diperlihatkantermasuk pada saat membuat

akta Notaris pelepasan hakmenggarap dari Gusyaaf Hen-drik Mantik, Mayor JenderalTentara Nasional Indonesia,Panglima Kodam V Jayakepada PT Buana Estate.

Dalam hal ini Joyo Winoto,PhD diharapkan untuk evalu-asi terhadap SK yang diter-bitkannya sendiri dan perluuntuk “sadar diri” agar pembe-nahan dapat dilakukan demiterciptanya pelayanan pertana-han yang profesional dalammenerbitkan legalitas pertana-han khususnya SK selaku ke-

pala badan, tandasnya.Sewaktu hal tersebut dikon-

firmasi kepada BPN RI, JoyoWinoto enggan memberikankomentar, walaupun suratkonfirmasi demi terciptanyapemberitaan berimbang sudahdikirimkan sekitar sepuluhkali namun Joyo Winotobelum pernah bersediamemberikan jawaban ataupunkomentar terkait perma-salahan tanah tersebut sertaterkesan kurang menghormatiketerbukaan informasipublik.

Indikasi Korupsi Joyo Winoto Terkait Pekerjaan Arsip Modern TA 2011

Jamintel Kejagung Diminta Turun Tangan Untuk Penyelidikan

Pemenang tender proyek milyar rupiah di BPN RI diduga terlibat mafiaproyek dan pemenang tender terindikasi memiliki kantor dan domisili yangkurang jelas keberadaannya. Kantor PT Pranata Pola Cipta Jl. Samali No 79Pejaten Barat (foto:Minggus)

Disebabkan Kepala BadanPertanahan Nasional RepublikIndonesia (BPN RI), Joyo Wi-noto, PhD diduga “doyan duitdan setoran” dari jajarannya,penyelidikan Jaksa AgungMuda Intelijen (Jamintel) Ke-jaksaan Agung Republik Indo-nesia (Kejagung RI) diminta tu-run tangan untuk periksa keter-libatan Joyo Winoto terkait de-ngan indikasi korupsi dan ataugratifikasi yang dilakukan daripekerjaan arsip modern tahunanggaran 2011 lalu, ujar sumberRBN yang tak bersedia nama-nya ditulis dalam berita di Ja-karta baru baru ini.

Diduga ketua lelang dan ku-asa pengguna anggaran sudahdiintervensi oleh Kepala BPN










Laporan Utama

RI terkait perusahaan yangmenjadi pemenang tender, aki-batnya walaupun penawaransudah secara LPSE (layananpenawaran sistim elektronik),namun gaya permainan pere-butan proyek terindikasi masihmenggunakan “cara lama” ali-as “setor dan menyetor’ supayabisa menjadi pemenang tenderserta disinyalir telah terjadimonopoli. Domisili perusa-haan pemenang tender juga sa-ngat dipertanyakan. Dugaankuat, pengaturan proyek sudahterjadi dan keberadaan perusa-haan maupun domisili peru-sahaan pemenang juga sangatdipertanyakan

Selain itu, pengumuman pe-menang tender juga berubahberubah saat dilihat secara on-line, akibatnya kinerja panitiaterindikasi kurang profesionaldan diduga sarat dengan ber-bagai kepentingan dan berba-gai intervensi.

Lelang Pekerjaan Jasa Kon-sultansi Pembangunan Manaje-men Arsip Modern Lokasi I Ka-tegori Jasa Konsultansi AgencyBPN-RI Satker Kantor PusatBadan Pertanahan Nasional RIPagu Rp 8.718.017.200,00 HPSRp 8.717.975.000,00 NamaPemenang PT. Bennatin SuryaCipta Alamat Jalan Raya PasarMinggu km 18 Jakarta SelatanHarga Penawaran Rp7.809.702.395 diduga sarat de-ngan korupsi, kolusi dan

nepotisme (KKN).Sedangkan pelelangan pe-

kerjaan Jasa Konsultasi Pemba-ngunan Manajemen Arsip Mo-dern (Lokasi II) Satker KantorPusat Badan Pertanahan Nasi-onal RI dengan Pagu Rp7.687.229.200,00 HPS Rp7.687.187.000 Nama PemenangPADMADUTA CIPTA AlamatJl. Batan No. 32C, Lebak BulusHarga Penawaran Rp7.005.338.175 juga didugapemenang tendernya sudahdiplot terlebih dahulu, tan-dasnya.

Terjadinya indikasi panitialelang langgar Perpres 54/2010pada lelang pekerjaan JasaKonsultansi PembangunanManajemen Arsip Modern (Lo-kasi III) Kategori Jasa Konsul-tansi Agency BPN RI SatkerKantor Pusat Badan Pertana-han Nasional RI Pagu Rp13.989.860.200,00 HPS Rp13.989.818.000,00 dengan namapemenang PT. PRANATAPOLA CIPTA Alamat Jl. SamaliNo. 79 Pejaten Barat PasarMinggu Jakarta Selatan HargaPenawaran Rp 12.816.635.986juga terindikasi pemenang su-dah diatur sedemikian rupa.

Lelang Pekerjaan Jasa Kon-sultansi Pembangunan Mana-jemen Arsip Modern (LokasiIV) Kategori Jasa KonsultansiAgency BPN RI Satker KantorPusat Badan Pertanahan Nasi-onal RI Pagu Rp 3.542. 858.200,00 HPS Rp 3.542.815.000,00Nama Pemenang PT. BAHA-

NA NUSANTARA Alamat JL.KEMAJUAN NO. 34 PETUKA-NGAN SELATAN Harga Pena-waran Rp 3.233.412.600 sangatdipertanyakan terkait dugaansarat dengan pengaturan terle-bih dahulu, imbuhnya.

“Dugaan pemenang tendersudah diatur terlebih dahulujuga dilakukan terhadap LelangPekerjaan Jasa KonsultansiPembangunan ManajemenArsip Modern (Lokasi V) Ka-tegori Jasa Konsultansi AgencyBPN-RI Satker Kantor PusatBadan Pertanahan Nasional RIPagu Rp 7.687.229.200,00 HPSRp 7.687.187.000,00 NamaPemenang PADMADUTACIPTA Alamat Jl. Batan No.32C, Lebak Bulus Harga Pena-waran Rp 7.005.338.175” se-runya.

Sumber juga mengatakan,pemenang tender terindikasibermain “monopoli” dari pe-kerjaan tersebut, karena namabadan usaha berbeda tetapi pe-main indikasi mafia proyeknyaadalah satu orang dan setelahpemenang ditelusuri, bidangusahanya juga kurang sesuaidengan bidang tender yang di-ikuti, tetapi terkesan seolah di-paksakan menjadi pemenang.Akibatnya, pemenang tenderdapat berubah ubah.

Terjadinya antara Panitia,Pejabat Pembuat Komitmen,Kuasa Pengguna Anggarandan kontraktor pemenang ten-









Laporan Utama

der yang terindikasi “sekong-kol” untuk merugikan Negaraserta diduga melanggar Un-dang Undang No 31/Tahun1999 sebagaimana diubah de-

ngan UU No 20/tahun 2001 ten-tang tipikor, yaitu “untuk me-lakukan atau tidak melaku-kan” disebabkan dugaan in-tervensi Joyo Winoto selakuKepala BPN RI perlu dituntas-kan dengan penyelidikan demi

terciptanya supremasi hukumdi Jajaran BPN RI, katanya.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi kepada Kepala BPN RI,Joyo Winoto kurang berminatuntuk memberikan komentar.(TIM)

SEKRETARIAT JENDERALDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Jalan Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270Jakarta, 11 April 2012Yth. Sdr. Laspen SianturiJl. Melawai III No. 28 Blok MKebayoran BaruJakarta

Nomor : SP.00/03960/SETJEN/IV/2012Sifat : BiasaDerajat : SegeraLampiran : -Perihal : Pemberitahuan

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat bahwa surat Saudara tertanggal 17 Januari 2012perihal permohonan perlindungan hukum dan indikasi penyalahgunaan wewenang Kepala BPNc.q Sdr. Joyo Winoto, PhD telah diterima oleh Pimpinan DPR RI.

Sehubungan dengan itu, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR, DPD dan DPRD Pasal 71 huruf s, Pasal 79 huruf j dan Peraturan DPR RI Nomor I Tahun2009 tentang Tata Tertib Pasal 6 huruf s dan Pasal 12 huruf j, maka permasalahan Saudara telahkami teruskan kepada Komisi II DPR RI sebagai bahan masukan dalam rangka pelaksanaan tugasdan fungsi pengawasan.

Atas perhatian dan kepercayaan Saudara kepada DPR RI, kami ucapkan terima kasih.


a.n. SEKRETARIS JENDERALDEPUTI BIDANG ANGGARAN

DAN PENGAWASANu.b.

KEPALA BIRO PENGAWASANDAN LEGISLATIF

dtoDRA. SETIARINI, M. Si

NIP. 195508281983032001

Tembusan :Arsip









bersambung ke hal...34

Laporan Utama

SURAT PERMOHONAN PERLINDUNGAN HUKUM DARI REDAKSI KANTOR BERITARAKYAT BICARA NEWS KEPADA PRESIDEN RI

Dengan hormat.Kami turut serta mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia dan Jajarannya sehat walafiat

dan selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalankan tugas mulia selaku Presidenpilihan rakyat.

Adapun maksud dan tujuan surat ini adalah untuk memohon perlindungan hukum di NegaraKesatuan Republik Indonesia bahwa Warga Negara Indonesia dilindungi hukum untuk tinggaldi wilayah hukum Indonesia dan khususnya insan pers dalam menjalankan tugas pokok danfungsinya dengan aman di negaranya sendiri, yaitu menjalankan tugas selaku pengawal kebenarandan keadilan di Bumi Pertiwi Indonesia.

Disebabkan Joyo Winoto, PhD selaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesiadiduga kurang menghormati hukum serta terindikasi salahgunakan jabatan terkait penerbitanSurat Keputusan Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan Surat Keputusan Pembatalannya yaitu SKNomor 1/Pbt/BPN RI/2011 atas Tanah Hambalang Bogor seluas 211 Hektar, dimana informasiterkait tanah tersebut ditulis pemberitaannya oleh Redaksi Rakyat Bicara News.

Disebabkan dugaan salahgunakan jabatan tersebut diekpos dan tidak dapat diterima oleh JoyoWinoto, diduga Joyo Winoto menggunakan tangan preman untuk menyerbu kantor pers danmelakukan penganiayaan dan pengeroyokan oleh massa tidak dikenal, sehingga PemimpinRedaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News, Laspen Sianturi menjadi korban penganiayaan danpengeroyokan yang sudah dilaporkan ke Polsek Metro Pesanggrahan tahun 2010 lalu untukpenyelidikan lebih lanjut. Pada saat bersamaan dengan penyerbuan, Joyo Winoto didugamengeluarkan anggaran ratusan juta untuk penyerbuan tersebut, sehingga Joyo Winoto terindikasimenghambat kinerja pers untuk melakukan tupoksinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta supaya dilakukan penyelidikan terhadap hubungansebab akibat, antara penyalahgunaan jabatan dan rencana indikasi pembunuhan oleh Joyo Winototerhadap Pemimpin Redaksi Surat Kabar Rakyat Bicara News Laspen Sianturi demi terciptanyasupremasi hukum di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di lain sisi, menurut sumber yang layak dipercaya, Drs. Dolok F Sirait, bahwa Joyo Winotoselaku Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, mengaku di depan Irjen Pol (Purn)Aryanto Sutadi, MSc, “Selama SBY menjadi Presiden, Saya (Joyo Winoto) tidak akan diganti.”Diduga terjadi “aneh bin aneh”

Seterusnya, setelah dipertanyakan mengapa SK Pembatalan atas SK Penerbitan Tanah PT Buana

Jakarta, 17 Januari 2012Kepada Yth.Bapak Presiden Republik Indonesia(Bapak Susilo Bambang Yudhoyono)di Jakarta

No. : 187/Kf-SK/12Perihal : Permohonan perlindungan

hukum dan sekaligus konfirmasi terkait indikasi penyalahgunaan jabatan oleh Joyo Winoto, PhD selaku Kepala BPN RI.









Laporan Utama

Estate, Joyo Winoto menjawab, “Saya (Joyo Winoto) takut kepada Probosutedjo” disaksikan olehRuhut Sitompul, sesuai dengan pengakuan Direktur Utama PT Genta Prana yang juga PensiunanKepolisian yaitu Drs. Dolok F Sirait.

Untuk terciptanya supremasi hukum serta keamanan untuk tinggal di wilayah hukum NegaraKesatuan Republik Indonesia serta terciptanya keamanan insan pers dalam menjalankan tugasnyasesuai dengan Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, bagaimana komentar Bapak terkaithal tersebut, dan bagaimana konsekuensi hukumnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku,kami mohon petunjuk dan atau konfirmasi.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan akan disampaikan kepada Yth. Bapak/Ibu:1. Ketua DPR RI di Jakarta.2. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta3. Ketua Dewan Pers di Jakarta.4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta.5. Jaksa Agung RI di Jakarta6. Jaksa Agung Muda Intelijen di Jakarta.7. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus di Jakarta.8. Kabareskrim Mabes Polri di Jakarta.9. Kepala BPN RI di Jakarta.10. Sekretaris Utama BPN RI di Jakarta.11. Deputi I, II, III, IV, V BPN RI di Jakarta.12.Kepala Kepolisian Sektor Metro Pesanggrahan di Jakarta.

Hormat kamiSurat Kabar

RAKYAT BICARA NEWS, d.t.o.

Laspen SianturiPemimpin Umum/Pemimpin Redaksi

SK Kepala BPN RI Nomor 1/Pbt/BPN RI/2011Tentang

“PEMBATALAN SEBAGIAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL NOMOR 9/HGU/BPN/2006 ATAS TANAH SELUAS 2.1175.500 M2 DANPEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMAPT.BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN YANG SUDAH MEMPUNYAIKEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZIN PELEPASAN HAK GUNA USAHAATAS NAMA PT.BUANA ESTATE.”

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIAMembaca: a.Surat permohonan dari PT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F. Sirait dan H.M Sukandi

tanggal 6 November 2009 tentang permohonan pembatalan Surat Keputusan Kepala BadanBersambung Ke Hal..........35









Laporan Utama


Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 dan penerbitan HGB atas nama PT Genta Prana.b.Surat permohonan dari PT.Buana Estate tanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/

2010 tentang permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha untuk lima sertifikat (Nomor 146/Sukahati, 147/Sukahati, 148/Sukahati, 150/Tangkil dan 151/Tangkil).

Menimbang: a.Bahwa yang dimohon pembatalannya adalah Surat Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang PemberianPerpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Bogor, ProvinsiJawa Barat.

c.Bahwa Keputusan tersebut huruf “a” setelah didaftarkan di Kantor Pertanahan KabupatenBogor diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati Tahun 2006 seluas 637.940M2, Nomor 147/Sukahati Tahun 2006 seluas 74.650 M2, Nomor 148/Sukahati Tahun 2006 seluas375.110 M2, Nomor 149/Hambalang Tahun 2006 seluas 4.486.975 M2, Nomor 150/Tangkil (dahuluHambalang) Tahun 2006 seluas 428.570 M2 dan Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) Tahun2006 seluas 575.070 M2, ke semuanya atas nama PT.Buana Estate berkedudukan di Jakarta danberakhir haknya tanggal 30 Desember 2007.

d.Bahwa atas terbitnya Keputusan tersebut huruf “a” di atas, telah diajukan keberatan olehPT.Genta Prana qq. Drs. Dolok F.Sirait dan H.M Sukandi dengan menggugat Kepala BadanPertanahan Nasional Republik Indonesia, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor danPT.Buana Estate di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di bawah register perkara Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT.

e.Bahwa perkara tersebut huruf “c” telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor 120/G/TUN/PTUN-JKT tanggal 26 April 2007 jis. Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Jakarta Nomor 112 B/2007/PT.TUN-JKT Tanggal 29 Agustus 2007, PutusanMARI Nomor 482 K/TUN/2007 Tanggal 20 Februari 2008 dan Nomor 482 K.TUN/2007 Tanggal20 Februari 2008 dan Putusan MARI Nomor 72 PK/TUN/2009 Tanggal 16 September 2009, denganini amar putusan antara lain :

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala BPN Nomor 9/HGU/BPN/2006 Tanggal 1 Juni2006 dan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate.

Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untukmencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan di atas, danmenerbitkan keputusan baru tentang perpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT.Buana Estate.

Memerintahkan kepada Kepala BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untukmemproses lebih lanjut penerbitan Hak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana atas tanahseluas 2.117.500 M2 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

e.Bahwa Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah ditegur oleh KetuaPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk melaksanakan putusan tersebut huruf “d” di atassebagaimana surat Nomor W.2.TUN.1.146/HK.06/VII/2009 tanggal 9 Juli 2009.

f.Bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan surat NomorW2.TUN1.57.HK.06/III/2010 tanggal 24 Maret 2010 telah menyampaikan kepada PresidenRepublik Indonesia dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengawasi










Laporan Utama

pelaksanaan putusan pengadilan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.g.Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, berkaitan dengan tanah seluas 2.117.500 M2 terletak di Desa Hambalang, KecamatanCiteureup, Kabupaten Bogor tersebut di atas yang merupakan bagian dari Hak Guna Usaha Nomor149/Hambalang atas nama PT.Buana Estate seluas 4.486.975 M2, saat ini masih menjadi obyekgugatan kepemilikan antara PT.Buana Estate (Penggugat) melawan PT. Genta Prana dan H.MSukandi (Para Tergugat) dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, KepalaKantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat serta Kantor PertanahanKabupaten Bogor (Para Turut Tergugat) di Pengadilan Negeri Cibinong yang terdaftar dalamregister perkara Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn, dan sampai saat ini masih dalam tahappemeriksaan di Tingkat Banding, dan 2010 Nomor W 11.U20/2267/HT.04.10/VII/2010 yangintinya memerintahkan melakukan penyitaan jaminan terhadap tanah Hak Guna Usaha, dariSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 yang tercatat dan terdaftaratas nama PT.Buana Estate (Penggugat) yang diakui para Tergugat (PT. Genta Prana) sebagaibarang miliknya seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Es-tate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

h.Bahwa terhadap bidang tanah Hak Guna Usaha yang tidak menjadi obyek perkara yaituHak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014M2, Hak Guna Usaha Nomor 147/Sukahatiseluas 74.650 M2, Hak Guna Usaha Nomor 148/Sukahati seluas 375.110 M2, Hak Guna UsahaNomor 150/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 178.570 M2 dan Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil (dahulu Hambalang) seluas 575.070 M2, oleh PT. Buana Estate sebagaimana suratnyatanggal 1 Juli 2010 Nomor 016/Perm/BE-Ham/VI/2010 telah dimohonkan izin pelepasan hakdan akan dipergunakan oleh Kementrian Pertahanan Republik Indonesia untuk lokasiPembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indoneisa (PMPP TNI)berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 26 Mei 2010 Nomor 46, yang dibuat dihadapan Sri Rahayu, Sh, Notaris di Bekasi dan persetujuan Komisaris PT. Buana Estate,sebagaimana Surat Persetujuan untuk melepaskan hak atas tanah tanggal 28 Juni 2010 Nomor002/Spj/BE/VI/2010, sebagai tindak lanjut dari Surat Perjanjian Kerjasama antara PT BuanaEstate dengan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 7 Juni 2010 Nomor PKS/02/VI/2010 dan Nomor 3/SP/BE/VI/2010. i.Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sebagaitindak lanjut Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap serta dengan mempertimbangkan permohonan izin pelepasan Hak Guna Usaha PT. BuanaEstate, terdapat alasan hukum untuk:

-Membatalkan sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 1 Juni 2006 atas tanah seluas 2.117.500 M2.

-Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang atas nama PT. Buana Estateseluas 4.486.975 M2.

-Menerbitkan sertifikat sebagai pengganti Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149 Hambalanguntuk tanah seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate.

-Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usaha, untukkepentingan Kementrian Pertahanan Republik Indonesia.

-Menata kembali peruntukan,penggunaan,penguasaan, dan pemilikan tanah yang dilepaskan










Laporan Utama

oleh PT. Buana Estate untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia gunapembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI).

Mengingat: 1.Undangundang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor104). 2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77) jo. Nomor9 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 35) jo. Nomor 51 Tahun 2009 (LembaranNegara Tahun 2009 Nomor 160). 3.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 (Lembaran NegaraTahun 1996 Nomor 58). 4.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (Lembaran Negara tahun1997 Nomor 59). 5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006. 6.KeputusanPresiden Republik Indonesia No. 98/M Tahun 2005. 7.Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997. 8.Peraturan Menteri Negara Agraria/KepalaBadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999. 9.Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006. 10.Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011. MEMUTUSKAN Menetapkan: KEPUTUSAN KEPALABADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PEMBATALAN SEBAGIAN KEPUTUSANKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 9 HGU/BPN/2006 ATS TANAHSELUAS 2.117.500 M2 DAN PEMBATALAN SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA NOMOR 149/HAMBALANG ATAS NAMA PT. BUANA ESTATE SEBAGAI PELAKSANAAN PUTUSAN PTUNYANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP SERTA PEMBERIAN IZINPELEPASAN HAK GUNA USAHA ATAS NAMA PT BUANA ESTATE.

KESATU: Menyatakan batal sebagian Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 tentang Pemberian Perpanjangan JangkaWaktu Hak Guna Usaha Atas Tanah Seluas 6.578.315 M2 terletak di Kabupaten Bogor ProvinsiJawa Barat, sepanjang atas tanah seluas 2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam PutusanMahkamah Agung RI Nomor 72 PK/TUN/2009 tanggal 16 September 2009.

KEDUA: Menyatakan bahwa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9/HGU/BPN/2006 tanggal 6 November 2006 selanjutnya hanya berlaku sah untuk pemberianperpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang kepada PT. Buana Estateatas tanah sisa seluas 4.460.815 M2.

KETIGA: Membatalkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang, surat ukur Nomor7/Hambalang/2006 tanggal 15 Juni 2006 sebagian seluas 2.117.500 M2 dari luas keseluruhan4.486.975 M2 atas nama PT. Buana Estate, untuk diganti dengan Sertifikat Hak Guna Usaha untuktanah sisa seluas 2.369.475 M2 atas nama PT. Buana Estate.

KEEMPAT: Menetapkan tanah bekas Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai areal perkebunan PT. Buana Estate Desa Hambalang,Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat yang telah dibatalkan sebagaimanaDiktum KESATU dan KETIGA, dalam keadaan status quo sampai perkara perdata Nomor 146/Pdt.G/2009/PN.Cbn sebagaimana dimaksud dalam konsideran Menimbang huruf “g”, telahmemperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

KELIMA:Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk:a.Mencatat batalnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 4.486.975 M2 atasnama PT. Buana Estate sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, pada Buku Tanah danDaftar-Daftar Umum lainnya yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. b. Mencatat status









Laporan Utama

quo dalam Buku Tanah Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang terhadap tanah bekas HakGuna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagian seluas 2.117.500 M2 setempat dikenal sebagai ar-eal perkebunan PT. Buana Estate, Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor,Provinsi Jawa Barat. c. Menarik Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang sebagaimanadimaksud pada huruf “a”, dan apabila tidak dapat ditarik dari peredaran, agar diumumkan 1(satu) kali dalam 1 (satu) surat kabar harian yang beredar di wilayah Kabupaten Bogor. d.Menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha Pengganti atas nama PT. Buana Estate, untuk tanah sisaSertifikat Hak Guna Usaha Nomor 149/Hambalang seluas 2.369.475 M2, setelah dikurangi seluas2.117.500 M2 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KEENAM: Memberikan izin kepada PT. Buana Estate untuk melepaskan Hak Guna Usahaatas tanah seluas 1.797.414 M2, untuk kepentingan Kementerian Pertahanan Republik Indonesiaguna pembangunan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPPTNI), terdiri dari: a.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 146/Sukahati seluas 594.014 M2. b.SertifikatHak Guna Usaha Nomor 147/Sukahati seluas 74.650 M2. c.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor148/Tangkil seluas 375.110 M2. d.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 150/Tangkil seluas 178.570M2. e.Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 151/Tangkil seluas 575.070 M2.

KETUJUH:Memerintahkan PT. Buana Estate untuk melaksanakan pelepasan Hak Guna Usahaatas tanah sebagaimana Diktum KEENAM di hadapan Pejabat yang berwenang.

KEDELAPAN: Mempersilahkan kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia untukmengajukan permohonan hak atas tanah, untuk kepentingan pembangunan Pusat MisiPemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI), setelah dilaksanakannyapelepasan hak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH.

KESEMBILAN: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan/kesalahan dalam penetapannya, akan ditinjau kembalisebagaimana mestinya.

Biro Jasa dan Iklan

RAKYAT BERSATUMembantu Melayani Masyarakat

Kantor/Tata Usaha: Jl. Melawai III No 28 Kawasan Blok M Square(Gedung Kuning Lantai II) Telepon (021) 72781504.

Anda Butuh Bantuan???Hubungi Marketing Eksekutif

(021) 72781504, 94705665HP 081210882369, 081288817424











Laporan Utama

Surat Menteri Sekretaris Negara Kepada Kepala BPN RI dan Kepala Kantor Pertanahan Bogor

MENTERI SEKRETARIS NEGARAREPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 2 Mei 2011

Kepada Yth.1. Kepala Badan Pertanahan Nasional Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Jakarta2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Jalan Tegar Beriman,Cibinong,Bogor

Bersama ini dengan hormat diberitahukan bahwa Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan suratNomor: W2.TUN1.57/HK.06/II/2010 kepada Presiden RI, perihal tersebut pada pokok surat, memberitahukan bahwaperkara antara PT. Genta Prana dan Sdr. H. M. SUKANDI (Para Penggugat) melawan Kepala Badan PertanahanKabupaten Bogor (Tergugat II) dan PT. Buana Estate (Tergugat Intervensi II) telah diputus dengan Pengadilan PTUNJakarta Nomor 120/G/2006/PTUN-JKT jo.Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 112/B/2007/PT TUN.JKTjo.Kasasi Mahkamah Agung Nomor 482 K/TUN/2007 jo Peninjauan Kembali Nomor 72 PK/TUN/2009 telah berkekuatanhukum tetap (inkracht), tetapi hingga saat ini belum dilaksanakan.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentangPerubahaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,dan memberikankepastian hukum kepada Penggugat selaku pencari keadilan, Bapak Presiden memberikan arahan agar hukumharus tetap ditegakkan dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) harusdilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan hasilnya dilaporkan kepada Bapak Presiden.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih.

Menteri Sekretaris Negara RI, d.t.o.

Sudi SilalahiTembusan:1. Presiden Republik Indonesia2. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta










Laporan Utama

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTAJakarta, 9 Juli 2009

Nomor : W2.TUN1.146/HK.06/VII/2009Lamp. : -Perihal : Pengawasan Pelaksanaan Putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap

Kepada Yth :1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI Jalan Sisingamangaraja No. 2 Kebayoran Baru Di Jakarta2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR Jalan Tegar Beriman Cibinong Di Bogor

Berdasarkan Surat Penggugat/Pemohon Eksekusi tertanggal 1 Juni 2009, yang pada pokoknya memohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memerintahkan kepada Tergugat I (KEPALA BADAN PERTANAHANNASIONAL RI) dan Tergugat II (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR), karena hingga saat iniTergugat belum melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008,yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menindaklanjuti pengawasan eksekusi pada tanggal 17 Juni2009, dan berdasarkan surat panggilan kami tanggal 09 Juni 2009, dalam perkara antara PT. GENTA PRANA dan H. M.SUKANDI sebagai Para Penggugat melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI sebagai Pihak TergugatI, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR sebagai Pihak Tergugat II dan PT. BUANA ESTATE sebagaiPihak Tergugat II Intervensi :

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :1. Bahwa Perkara Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT, telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, tanggal 26 April 20072. Bahwa dalam tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Nomor : 112/B/2007/PT.TUN- JKT, tanggal 29 Agustus 2007 telah membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 120/G/2006/PTUN-JKT tanggal 26 April 20073. Bahwa dalam tingkat Kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memutus dengan Putusan Nomor : 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, dan III tersebut :4. Bahwa berdasarkan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan :5. Bahwa adapun amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 482 K/TUN/2007, tanggal 20 Februari 2008, yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut berbunyi sebagai berikut :








Bersambung Ke Hal...42

41.........................Sambungan dari hal. 40

Laporan Utama

M E N G A D I L IMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI,

Pemohon Kasasi II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR dan Pemohon Kasasi III : PT.BUANA ESTATE tersebut :

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 112/B/2007/PT.TUN.JKT tanggal29 Agustus 2007 yang membatalkan amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April 2006, sehingga amarnya sebagi berikut :- Mengabulkan permohonan banding dari para Penggugat/para Pembanding tersebut :- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No. 120/G/2006/PTUN-JKT. Tanggal 26 April

2006 yang dimohonkan banding :MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi :Dalam Pokok Perkara :- Mengabulkan gugatan para Penggugat/para Pembanding untuk sebagian :- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat I/Terbanding Nomor : 9/HGU/bpn/2006 tanggal 1 Juni 2006 tentang

Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Bogor, PropinsiJawa Barat, atas nama PT. Buana Estate, sebatas dan seluas 6.578.315 M2 (enam juta lima ratus tujuh puluhdelapan ribu tiga ratus lima belas meter persegi) :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk mencabut keputusannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam amar putusan diatas dan menerbitkan keputusan baru tentangPerpanjangan Hak Guna Usaha atas nama PT. Buana Estate/Tergugat II Intervensi/Terbanding denganmengeluarkan tanah yang dikuasai oleh Penggugat/para Pembanding seluas 2.117.500 M2 (dua juta seratustujuh belas ribu lima ratus meter persegi) :

- Memerintahkan kepada Tergugat I dan tergugat II/para Terbanding untuk memproses lebih lanjut penerbitanHak Guna Bangunan atas nama PT. Genta Prana (para Penggugat/para Pembanding) atas tanah seluas2.117.500 M2 (dua juta seratus tujuh belas ribu lima ratus meter persegi) sesuai peraturan perundang-undanganyang berlaku :

- Menghukum para Tergugat/para Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini dikedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) :

- Menolak gugatan yang selebihnya :Menghukum Pemohon Kasasi I, II, II/Tergugat I, II, dan Tetgugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara inisebesar 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) :

6. Bahwa sesuai dengan Pasal 119 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Ketua Pengadilan Tata usaha Negaraberkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,dan oada kenyataannya hingga saat ini, Tergugat belum melaksanakan Putusan tersebut. Oleh karena itu denganmendasarkan pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 116 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun2004 dengan ini diperintahkan kepada Tergugat agar melaksanakan dictum Putusan yang telah memperolehkekuatan hukum tetap tersebut :

7. Bahwa perlu kami tegaskan, menyangkut eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telahmemperoleh kekuatan hukum tetap, agar tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta menjungjung










Laporan Utama

tegaknya hukum dan keadilan, maka terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat)diwajibkan memperhatikan dan mentaati Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B.47/I/1991 tertanggal 29 Mei 1991 Perihal : Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, tentang : PeradilanTata Usaha Negara Surat Edaran Nomor : 115/M.PAN/4/2003, tertanggal 24 Agustus 2004, Perihal : PelaksanaanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : ——Bahwa inti Surat Edaran tersebut adalah para Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (dalam hal ini Tergugat)diwajibkan untuk mentaati putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini diperintahkan kepada :1. TERGUGAT I/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI :2. TERGUGAT II/KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR :Untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor : 120/G/2007/PTUN-JKT tanggal 26 April2007 jo Putusan Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 112/B/2007/PTUN-JKT tanggal 29 Agustus2007 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 482 K/TUN/2007 tanggal 20 Februari 2008, yangtelah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut :Demikian pengawasan terhadap Pelaksanaan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap ini disampaikanuntuk menjadi perhatian sebagaimana mestinya. Apabila telah melaksanakan putusan tersebut agar memberitahukankepada kami, dan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTAKETUA

dto

H. YODI MARTONO WAHYUNADI, SH., MHNIP. 040052306

Tembusan disampaikan kepada Yth :1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Di – Jakarta2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Di - Jakarta3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Di - Jakarta4. Drs. Dolok Sirait dan H. M. Sukandi Direktur Utama dan Komisaris PT. Genta Prana, Jalan Cipinang Baru Raya No. 21 - 23. Jakarta Timur 132405. Arsip.










Laporan Khusus

Terkait Keberadaan Tanah PT Sahang

Kantor Pertanahan saat rapat dengan instansi terkait di Kota Lampung (Foto: Candra)

Sumber Masalah Diduga Merupakan Akibat SK Joyo

Bandar Lampung, KantorBerita RBN

Selaku pejabat pertanahandan pejabat publik profesionaldengan kebijakan yang proterhadap kebenaran dan kea-dilan di Bumi Persada Indone-sia khususnya di bidang perta-nahan, terkait keberadaan ta-nah PT Sahang di Provinsi Lam-pung, Kepala Badan Pertana-han Nasional Republik Indone-sia (BPN RI), Joyo Winoto, PhDbersama Kepala Kantor Wila-yah Pertanahan Provinsi Lam-pung diharapkan dapat mem-berikan solusi yang baik de-

ngan prinsip prinsip dan ke-bijakan yang sesuai UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) yakni UU Nomor 5 Ta-hun 1960 dan keberadaan deliktersebut juga diduga merupa-kan akibat penerbitan SK dariJoyo Winoto, PhD.

Sesuai dengan pantauanRBN, aksi ratusan masyarakatdari 3 kampung di KabupatenLampung Tengah yaitu Kam-pung Sendang Ayu, KampungPadangratu dan Kampung Su-rabaya merasa tidak puas atassengketa lahan mereka sertamerasa kebijakan pejabat per-

tanahan kurang pro terhadapkebenaran, akibatnya masya-rakat menuntut keadilan terha-dap Kantor Wilayah Pertana-han Provinsi Lampung.

Mereka membuat aksi men-duduki pelataran sekitar kom-plek Kanwil Pertanahan Pro-vinsi Lampung dengan men-dirikan tenda sejak 20 Maret2012 lalu, dimana area tersebutberhadapan langsung dengankantor DPRD Kota BandarLampung. Maksud dan tuju










Laporan Khusus

annya supaya anggota Dewandapat melihat langsung pende-ritaan masyarakat. Tidak hanyapara kaum lelaki tua muda,tetapi para wanita serta anakanak juga ikut dalam berbagaiaksi orasi tersebut. Umumnyamereka berasal dari kaum pe-tani yang menuntut legalisasisoal hak kepemilikan lahanmereka karena sedang seng-keta ataupun konflik denganPT Sahang (PT SBL).

Aksi demo terhadap KantorWilayah Pertanahan ProvinsiLampung tersebut didukungoleh berbagai pihak, baik darigerakan kesatuan mahasiswajuga masyarakat simpatisandari berbagai penjuru, dan se-lain itu diback up sepenuhnyaoleh Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik(KPWPRD) Lampung.

Saat ditemui secara terpisah,Rahmad selaku KoordinatorUmum KPWPRD memapar-kan kronologi delik perta-nahan. Sebagai awal muncul-nya konflik adalah adanya pe-rampasan paksa tanah milikmasyarakat sepanjang tahun1970 sampai era 1980 lalu, di-mana tanah tersebut merupa-kan milik warga 475 KK, tetapitanah tersebut diklaim oleh PTSahang dengan taktik pola se-wa tanpa perjanjian apapun.Sewa tersebut senilai Rp 2500/ha untuk 25 tahun dengandipotong pajak.

Hal itu berlangsung sampaitahun 1995. Kemudian, suratizin membuka lahan termasuksurat tanah yang didaftarkankepada kepala desa didugadiperoleh dengan merampaspaksa dari tangan penduduk.Sedangkan masyarakat yangmelawan masih memiliki do-kumen sebagai bukti kepemi-likan tanahnya.

Selanjutnya, tahun 1995 ma-syarakat meminta kembali haktanahnya tetapi tidak diberikanoleh PT Sahang. Barulah kemu-dian tahun 1998 para pemiliktanah mengadukan persoalantersebut kepada PemerintahKabupaten Lampung Tengahbeserta instansi terkait agar ta-nah tersebut bisa kembali, na-mun hal itu tidak dapat tere-alisasi. Sedangkan pajak tanahtersebut dibayar oleh wargasepanjang tahun 1985 hingga2006.

Tetapi pada tahun 2000 ma-syarakat mendapat informasibahwa tanah tersebut diperju-albelikan kepada pihak lain se-luas lebih dari 65 Ha. Berdasar-kan keterangan yang diperolehPolres Lampung Tengah, tanahdengan legalitas HGU tersebutdijual kepada PT Lambang Sa-wit Perkasa (Grup LambangJaya). Belakangan diketahuidokumen yang dipakai olehPT Sahang untuk mendapat-kan HGU adalah dengan caramemalsukan tandatangan war-ga. Adapun luas tanah yang ter-tera di HGU yang diperjualbe-

likan dan sertifikat diterbitkanBPN RI adalah seluas 238,0630Ha. Untuk memperkuat strateginya, PT Sahang kembalimenggulirkan permainanmanuver intimidasi terhadapmasyarakat dengan memben-tuk Pamswakarsa.

Selain itu PT Sahang jugatidak melaksanakan usahanyasesuai dengan ijin HGU mau-pun peruntukkan sesuai HGU.Adapun ijin peruntukan ada-lah untuk menanam rempahrempah. Tetapi PT Sahanglakukan penanaman holtikul-tura dan komoditas sawit. Wa-laupun ijin usaha untukbudidaya (IUP-B) PT Sahangsudah dicabut, namun peru-sahaan tersebut masih mela-kukan aktivitasnya. PT Sahang diduga melanggar UU Perkebunan No 18/2007 pasal 46ayat 1 dan pasal 17 ayat 1.

Sedangkan pihak PemkabLampung Tengah memberikanalasan kepada masyarakat bah-wa tanah tersebut belum di-kembalikan kepada masyara-kat karena BPN RI belum mengeluarkan surat keputusanbahwa tanah tersebut kembalimenjadi milik negara, dandiserahkan kepada Pemkab menjadi objek Land Reform,sesuai dengan surat BupatiLampung Tengah tanggal 17Januari 2012 Nomor 590/0066/03/2012 perihal penerbitankeputusan Kepala BPN RI








Bersambung Ke Hal...46

45......................Sambungan dari hal. 44

Laporan Khusus

tentang Penetapan eks HGUPT Sahang Bandar Lampungsebagai tanah yang dikuasaiNegara (Tanah Negara).

PRD sendiri mendampingimasyarakat ketiga kampungini dengan mengusung aspirasimelalui 3 substansi. Yaitu soaluntuk tidak diperpanjangnyaHGU. Kemudian, tanah terse-but dikembalikannya dengansegera.. Yang ketiga adalahpola pengembalian dengancara diaktifkannya PanitiaLand Reform merujuk terbit-nya surat nomor 4031/25.2.600/x/2011 tertanggal 26oktober 2011 oleh BPN RIkepada Bupati Lampung Te-ngah perihal penjelasan kriteriadan bentuk penyelesaian kasustanah eks HGU PT SahangBandar Lampung.

Dalam isi suratnya, KepalaKantor Wilayah PertanahanProvinsi Lampung, Drs. Syafri-man, SH, M.Hum 09 April 2012kepada Gubernur Lampung,mengatakan, Menindak lanjutiSurat Bapak Kepala Badan Per-tanahan Nasional RI tanggal 29Maret 25012 No. 1082/25.2-500/III/2012 perihal yang sa-ma dengan pokok surat diatas,yang ditujukan kepada BupatiLampung Tengah tembusan-nya pada Gubernur dan dapatkami sampaikan hal-hal seba-gai berikut: Bahwa Tanah Be-kas HGU No. 1/Lampung Te-ngah dapat dikategorikan tidak

termasuk objek Penertiban Ta-nah Terlantar berdasarkan pa-sal 2 Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2010, agar penanga-nan dapat berjalan sesuai de-ngan ketentuan, diharapkanagar penanganannya dilaksa-nakan oleh Pemerintah Pro-vinsi Lampung.

Sehubungan hal tersebut Pe-merintah Provinsi Lampungperlu membentuk Tim denganmelibatkan instansi terkait di-jajaran Pemerintah ProvinsiLampung, Pemerintah Kabu-paten Lampung Tengah, sertamelibatkan Kantor WilayahBadan Pertanahan NasionalProvinsi Lampung dan KantorPertanahan Kabupaten Lam-pung Tengah.

Kami juga informasikan ke-pada Bapak, mulai tanggal 20Maret 2012 sampai saat inidemonstrasi yang menamakanmasyarakat kampung SendangAyu, Surabaya, Padang Ratuyang didampingi oleh PartaiRakyat Demokratik (PRD) ma-sih berlangsung di kantor Wi-layah Badan Pertanahan Na-sional Provinsi Lampung. De-mikian untuk menjadi mak-lum, tandasnya dalam surat.

Sedangkan Suwandi selakuPlt. Deputi Bidang Pengkajiandan Penanganan Sengketa danKonflik Pertanahan, atas namaKepala Badan PertanahanNasional Republik Indonesia,tanggal 29 Maret 2012 kepadaBupati Lampung menyebut-kan, “Setelah dilakukan peng-

kajian terhadap masalah se-bagaimana perihal tersebutdiatas, dengan ini disampaikanbahwa Tanah Negara BekasHGU No. 1/Lampung Tengahdapat dikategorikan tidak ter-masuk objek Penertiban TanahTerlantar berdasarkan Pasal 2Peraturan Pemerintah Nomor11 tahun 2010 tentang Penerti-ban dan Pendayagunaan TanahTerlantar, dengan pertimba-ngan bahwa tanah tersebut ma-sih diusahakan, dipergunakanatau dimanfaatkan berdasar-kan Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan dan Perke-bunan tentang Ijin Usaha Per-kebunan untuk Budidaya (IUP-B) No. 522/01/D.4/BU/2009tentang tanggal 26 Juni 2009dan sesuai laporan KepalaKantor Wilayah BPN Provinsilampung tanggal 25 Februari2011 No. 796/18-18/II/2011,penggunaan lahan sawit seluas183,40 Ha, penggarapan ma-syarakat seluas wh 44-0568954,6 Ha.”

Agar penanganan dapatberjalan sesuai dengan ketent-uan, maka dengan ini kami ha-rapkan agar penanganannyadilaksanakan oleh PemerintahProvinsi Lampung. Sehu-bungan dengan hal tersebut ki-ranya Pemerintah ProvinsiLampung membentuk Timdengan melibatkan instansiterkait di jajaran PemerintahProvinsi Lampung, Pemerintah









Laporan Khusus

Kabupaten Lampung Tengah,serta melibatkan Kantor Wila-yah BPN Provinsi Lampungdan Kantor Pertanahan Kabu-paten Lampung Tengah.

Untuk mempermudah ko-munikasi, dengan ini kami me-nunjuk Saudara Siswantoro,SH, MH, Kepala Sub DirektotatKonflik Kelompok Masya-rakat, Direktorat Konflik Perta-nahan BPN RI. Demikian untukmenjadi maklum, atas kerjasa-manya kami ucapkan terimakasih, tandasnya.

Sedangkan isi dari KEPUTU-SAN BUPATI LAMPUNG TE-NGAH NOMOR: 44/KPTS/D.5/2012 TENTANG PENCA-BUTAN IZIN USAHA PERKE-BUNAN UNTUK BUDIDAYA(IUP-B) PT. SAHANG BANDARLAMPUNG NOMOR: 522/01/D.4/BU/2009 BUPATILAMPUNG TENGAH Menim-bang: bahwa dengan terbitnyaPutusan Pengadilan Tata Usa-ha Negara Bandar LampungNomor: 2/G/2011/PTUN-BL,tanggal 27 April 2011 yang me-merintahkan kepada Tergugatberdasarkan kewenangan yangada padanya untuk menerbi-tkan Surat Keputusan Tata U-saha Negara tentang pencabu-tan Izin Usaha PerkebunanUntuk Budidaya (IUP-B) No-

mor: 522/01/D.4/BU/2009,tanggal 26 Juni 2009 dan Putu-san Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan Nomor:114/B/2011/PT.TUN-MDN,tanggal 15 September 2011 yangmenguatkan Putusan Pengad-ilan Tata Usaha Negara BandarLampung Nomor: 2/G/2011/PTUN-BL, tanggal 27 April 2011dipandang perlu mencabut IzinUsaha Perkebunan UsahaBudidaya (IUP-B) PT. SahangBandar Lampung Nomor: 522/01/D.4/BU/2009, tanggal 26Juni 2009 yang ditetapkandengan Keputusan Bupati.

“Mengingat:1. Undang-Un-dang Nomor 28 Tahun 1959 ten-tang Penetapan Undang-Un-dang Drt Nomor 4 Tahun 1956tentang Pembentukan DaerahOtonomi Kabupaten-kabupa-ten Dalam Lingkungan Provin-si Sumatera Selatan sebagai un-dang-undang; 2. Undang-Un-dang Nomor 14 Tahun 2004 ten-tang Perkebunan; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerahsebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir denganUndang-Undang Nomor 12Tahun 2008; 4.Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Pe-rundang-undangan; 5. Perat-uran Pemerintah Nomor 40Tahun 1996 tentang Hak Guna

Usaha, Hak Guna Bangunandan Hak Pakai atas tanah; 6.Peraturan Daerah KabupatenLampung Tengah Nomor 11Tahun 2007 tentang Kewena-ngan Pemerintah Daerah Kabu-paten Lampung Tengah;Memperhatikan:1.Putusan Pe-ngadilan Tinggi Tata UsahaMedan Nomor: 114/B/2011/PT.TUN-MDN

2. Putusan Pengadilan TataUsaha Negara Bandar Lam-pung Nomor:2/G/2011/PTUN-BL MEMUTUSKANMenetapkan: KESATU: Menc-abut Izin Usaha Perkebunanuntuk Budidaya (IUP-B)Nomor: 522/01/D.4/BU/2009yang diberikan kepada: Nama:WINARTA Jabatan: DirekturPT. Sahang Bandar LampungAlamat: Jl. Raya Hajimena No.14 Lampung Selatan Lokasi:Kampung Surabaya dan Sen-dang Ayu, Kecamatan PadangRatu Luas: 238 Hektar Komo-diti: Kelapa Sawit. KEDUA:Keputusan ini muali berlakusejak tanggal ditetapkan. Dit-etapkan di Gunung Sugih Padatanggal 17 Januari 2012 Bupatilampung Tengah, Apairin”tandas SK.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada BPN RI, JoyoWinoto sangat sulit untuk di-temui.

(Chandra/Minggus)

PEMBELA KEBENARAN







Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012Online http://issuu.com/rakyat_bicara47 Borok Warisan



katan pejabat di lingkunganPemkot Jaksel. Harta kekayaanSyahrul Effendi perlu “dipe-riksa”, apakah ada hartanyaada yang berasal dari hasil“perselingkungan” denganuang negara yang mengaki-batkan kerugian negara.

Selama Syahrul Effendi men-jabat Walikota Jaksel, SyahrulEffendi terindikasi “doyansetoran” dan “doyan duit” un-tuk perkaya diri, serta didugapelihara mafia proyek dalammelakukan praktek korupsi,kolusi, nepotisme dan gratifi-kasi. Sebab akibat dari hal ter-sebut, pelayanan masyarakatdi kota administrasi Jakselmenjadi “bobrok” karena se-marak dengan pungli sertapenuh dengan indikasi praktekpraktek kotor yang merugikanNegara dan masyarakat.

Selaku walikota “terlama”maupun walikota “terkaya”ketika menjabat Walikota Jak-sel bila dibandingkan denganlima walikota lainnya di wi-layah Provinsi DKI Jakarta,Syahrul Effendi terkesan ku-rang menghormati keterbu-kaan informasi publik dan ter-indikasi sering mengorbankananak buahnya maupun jajaran-nya, disebabkan Syahrul Ef-fendi dapat melakukan indi-kasi korupsi dengan pintar un-tuk “cuci tangan” serta seolaholah bersih dari praktek indi-kasi korupsi.

Penuturan tersebut disam-paikan sumber RBN yang tidakberkenan namanya ditulisdalam pemberitaan di Jakartabaru baru ini.

Selaku pejabat pemerintah,Syahrul Effendi seharusnya

menjaga nama baiknya sertadapat berperan aktif untuk an-tisipasi dan membasmi ko-rupsi, demi terwujudnya pe-laksanaan Undang UndangTindak Pidana Korupsi Nomor31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah Undang Undang No-

mor 20 Tahun 2001. “Begitu sih…. selama

Syahrul Effendi jadi walikota,indikasi korupsinya sepertimemelihara pohon duit. Ber-laku sistem setor dan setoran.Diduga Syahrul perkaya diri.Syahrul diduga seperti pelese-tkan amanah Gubernur DKI,karena lebih mementingkanpengurusan sepeda ontel danjalurnya daripada mengurusipelayanan masyarakat” ujarsumber.

Diduga Syahrul telah me-lakukan perbuatan melanggarhukum dengan memperkayadiri serta terindikasi “seling-kuh terhadap negara” terkaitdengan indikasi setoran se-toran, baik dari setoran setoranproyek perawatan cleaning ser-vice, proyek pemeliharaan,dan setoran dari honor panitiapelaksana kegiatan.

Praktik korupsi, kolusi,nepotisme di Kantor WalikotaJaksel tersebut diduga mulaiterjadi sejak tahun anggaran2007, 2008, 2009 dan 2010 lalu,tanpa dapat tersentuh hukumuntuk terciptanya supremasihukum dan pemerintahanyang bersih maupun trans-paran.

Contohnya, anggaran pera-watan gedung, genset, AC, liftdan splingker juga didugapakai sistim setoran. Adapunproses tender untuk proyek cle-aning service terindikasi sudah

Syahrul Effendijuga disinyalir

konspirasi untukperkaya diri secara

bersama samadengan melakukanmark up terhadap

honorarium panitiapelaksana kegiatan

dengan nomorrekening

5.2.1.01.01 senilaimiliaran rupiah

yang belum dapattersentuh hukumsampai saat ini.










Borok Warisan

diatur sedemikian rupa danmelanggar Keppres 80/2003serta Perpres perubahannya.

Bila dilakukan pengkajiandengan honor panitia padaproyek cleaning servicedimana anggarannya “dipe-cah” padahal dapat dikerjakandengan satu panitia, didugasudah terjadi pemborosanuang negara. Tetapi, kenapapada anggaran 2009 dan 2010proyek tersebut dipecah se-dangkan pada tahun anggaran2011 lalu tidak “dipecah”,sangat dipertanyakan kebera-daannya maupun maksud dantujuannya, tandas sumber.

Syahrul Effendi jugadisinyalir konspirasi untukperkaya diri secara bersamasama dengan melakukan markup terhadap honorarium pani-tia pelaksana kegiatan dengannomor rekening 5.2.1.01.01 se-nilai miliaran rupiah yang be-lum dapat tersentuh hukumsampai saat ini.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi ke Walikota Jaksel saatSyahrul Effendi menjabat Wa-likota, Sekretaris Kota Jakselyang menjabat saat itu, Syam-sudin Noor menjawab suratkonfirmasi dengan membantahkeras, bahwa Syahrul Effenditidak ada melakukan korupsi,padahal ketika indikasi ko-rupsi tersebut terjadi, Syam-sudin Noor belum menjabatSeko Jaksel, sedangkan Syah-

rul Effendi yang sudah bebe-rapa kali dikonfirmasi secaralisan dan tertulis setelah men-jabat Deputi juga sangat sulituntuk ditemui.

Syamsuddin Noor DidugaLindungi Indikasi KorupsiSyahrul Effendi

Walaupun SyamsuddinNoor baru menjabat SekretarisKota (Seko) Administrasi Ja-karta Selatan pada tahun 2011,dan indikasi korupsi yangdikonfirmasi adalah anggarantahun 2009 dan 2010 lalu,namun Syamsuddin Noor “be-rani” membantah keras indi-kasi korupsi yang dilakukanoleh Syahrul Effendi, seolaholah pada saat indikasi korupsitersebut terjadi, SyamsuddinNoor mengetahui dengan jelas,dan ikut mendengar, atau ikutmelihat dan atau menyaksikansehingga dari surat bantahantersebut, seolah olah Syam-suddin Noor sudah siap men-jadi saksi bila dipanggilpenyidik bahwa indikasi ko-rupsi tersebut tidak benar, pa-dahal surat konfirmasi ditu-jukan kepada Syahrul Effendiselaku Walikota dengan tem-busan surat Seko ketika itu.Syamsudin Noor diduga lin-dungi indikasi korupsi SyahrulEffendi.

Sesuai dengan surat jawabankonfirmasi dari Seko JakselNomor 1123/-078.24 tertanggal6 Oktober 2011, yang tersuratdengan jelas, menanggapi surat

Saudara Nomor 035/KF-SK/11tanggal 19 September 2011perihal konfirmasi/klarifikasi,dengan ini dapat saya sampai-kan hal-hal sebagai berikut; Ter-kait dengan Anggaran Otono-mi Daerah, Pemerintahan U-mum, Administrasi KeuanganDaerah Tahun Anggaran 2010lalu dengan anggaran kegiatanRp 143.799.000.000,- dan totalrekening Rp 135.983.149.600,-dan dikembalikan ke Kas Da-erah Rp 7.815.850.400,- dapatkami jelaskan bahwa AnggaranKegiatan maupun total Reke-ning Pengeluaran serta jumlahpengembalian ke Kas Daerahtidak sesuai dengan laporanrealisasi anggaran yang ada dikota Administrasi Jakarta Se-latan, sehingga kami tidak bisamenjelaskan apa yang dimak-sud dengan adanya dugaantentang Korupsi, Kolusi, Ne-potisme dan Gratifikasi.

Bahwa adanya indikasiMark Up dan fiktif terhadapanggaran perawatan lift, ac dangenset adalah tidak benar,karena kegiatan tersebut diatas sudah dilakukan sesuaidengan prosedur atau aturanyang berlaku mulai dari prosesperencanaan dengan pelaksa-naan di lapangan. Secara ber-tahap dan berjenjang bahwaproses sudah dilalui melaluiproses perencanaan oleh unsurdinas teknis, proses pelelangandilakukan oleh Panitia Penga-









Borok Warisan

daan Barang dan Jasa serta pro-ses pelaksanaan di lapangandiawasi juga oleh unsur SukuDinas Teknis begitupun prosespenagihan atau pencairandilakukan sesuai dengan atu-ran dan sebelum pencairan ter-lebih dahulu dilakukan peme-riksaan oleh panitia pemeriksaserah terima pekerjaan. Perlukami sampaikan bahwa kegi-atan tersebut merupakan kegi-atan yang sifatnya terus mene-rus sesuai dengan Pergub 23tahun 2008 sistem kontraknyamenggunakan kontrak tahunjamak selama 12 bulan sehing-ga sejak penandatangan kon-trak sampai dengan berak-hirnya masa kontrak kegiatantersebut masih tanggungjawabpihak Penyedia Jasa.

Bahwa perawatan MobilDinas tahun anggaran 2008,2009, 2010 diduga terjadi MarkUp dan fiktif itu juga tidak be-nar, dapat dijelaskan bahwapemeliharaan KendaraanDinas operasional perbaikanservice besar dan kecil telahdiatur oleh Peraturan Guber-nur Kepala Daerah KhususIbukota Jakarta No. 38 tahun2010 tentang Pemberian JatahUang Service Kendaraan DinasOperasional Pemerintah Khu-sus Ibukota Jakarta. DimanaBab II pelaksanaan service da-lam pasal 2 bahwa Service Ken-daraan bermotor dinas opera-sional sebagaimana dalam pa-sal 1 terdiri dari service besar

dan kecil pasal 3: service kecilkendaraan bermotor dinas ro-da 4 (empat) dilakukan 8 (de-lapan) kali dalam 1 (satu) ta-hun, sedangkan roda 2 (dua)dilakukan 10 kali dalam 1 (sa-tu) tahun, dan service besarkendaraan bermotor dinasroda 4 (empat) dilakukan 4(empat) kali dalam 1 (satu) ta-hun, sedangkan roda 2 (dua)dilakukan 2 kali dalam 1 (satu)tahun. Dalam pasal 4: jatah ser-vice kecil dan service besardiberikan setiap 3 bulan dalambentuk uang jenis kelompok Idan II yang besarnya dariperkalian jenis service, jumlahbulan dengan patokan hargaservice yang ditetapkan olehGubernur Kepala DaerahKhusus Ibukota Jakarta. Ada-pun perbaikan Kendaraan Di-nas Operasional melalui beng-kel-bengkel yang telah dite-tapkan oleh Kepala Badan Pen-gelola Keuangan Daerah Pro-vinsi DKI Jakarta.

Walikota Jakarta SelatanSyahrul Effendy, SH, MM ter-indikasi perkaya diri denganmelakukan konspirasi bersamaSotar Harahap dari setoran-setoran hal ini tidak benar sa-ma sekali bahwa semua ke-giatan sudah dilakukan sesuaiprosedur, kegiatan yang dipi-hak ketigakan telah dilak-sanakan sesuai Perpres 54 ta-hun 2010 tentang Pedoman Pe-laksanaan Penyedia Barang/Ja-sa Pemerintah.

Berkembangnya opini bah-wa rehab Rumah Dinas Wali-

kota Jakarta Selatan tahunanggaran 2009, 2010 dimanakontraktor pelaksana adalahSaudara (kerabat) dari Wali-kota itu tidak benar, perlu kamijelaskan bahwa pada tahunanggaran 2008 terdapat biayapemeliharaan Rumah DinasWalikota Rp 434.508.433,- .Setelah dilakukan pelelangandimenangkan oleh PT. HEXA-DAYA PUTRA SEJATI namunsetelah pelaksanaan ternyataditemukan dokumen (SBU)dari Penyedia Jasa tersebutpalsu sehingga terhadap pe-nyedia barang jasa tersebutterjadi pemutusan kontraksepihak dan anggaran tersebuttidak dibayarkan atau direa-lisasikan dan dikembalikan keKas Daerah. Atas perhatiansaudara saya ucapkan terimakasih.

Adapun surat jawaban kon-firmasi tersebut dibuat tembu-sannya kepada: Walikota Jakar-ta Selatan, Inspektur PembantuKota Adm Jakarta Selatan, Asis-ten Perekonomian dan Admi-nistrasi Seko Adm JakartaSelatan.

Ketika dikonfirmasi apakahSyamsuddin Noor mengetahuidengan jelas indikasi korupsiSyahrul Effendi karena saat in-dikasi korupsi tersebut terjadiSyamsuddin Noor belummenjabat Seko Jaksel, tetapisampai berita ini diturunkanSyamsuddin Noor sangat sulitditemui untuk konfirmasi.( P o l m a n / M i n g g u s / W .Hutagalung)









InvestigasiDirut RSK Dharmais Sonar Soni Panigoro Diduga Pelihara Mafia

Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia TerindikasiSalahgunakan Sumbangan Masyarakat

Rumah Sakit Kanker Dharmais Jakarta (foto: Rodeo)

Jakarta, Kantor Berita RBNDisebabkan Yayasan Pita

Kuning Anak Indonesia(YPKAI) terindikasi salahgu-nakan sumbangan yang berasaldari masyarakat dan kebera-daan YPKAI dapat beroperasidi Lingkungan Rumah Sakit

Kanker (RSK) Dharmais tanpaperjanjian kerja sama, dan ke-beradaan YPKAI tersebut jugaseperti dibiarkan untuk menj-alankan praktek kotornya,akibatnya Direktur Utama(Dirut) RSK Dharmais, dr SonarSoni Panigoro, SpB.Onk,

M.Epid diduga pelihara “mafiasumbangan” di lingkunganRSK Dharmais.

Adapun struktur YPKAIsangat dipertanyakan kebera-









Investigasi

daannya, karena mencatutnama baik dan nama besar RSKDharmais beserta nama dokter-nya, yakni, selaku pelindungadalah Staff Medik FungsionalAnak Rumah Sakit KankerDharmais. Pengawas dijabatoleh dr. Aldrin Nelwan,Sp.Akupuntur, dr KomalaDewi. Sedangkan Pembinadipegang oleh dr. Edi SetiawanTehuteru, SpA,MHA, IBCLCdan Panji Pragiwaksono. Du-duk sebagai Ketua di YPKAIyakni Lanang Aribowo, Sekre-taris dipegang oleh dr. YantoCiputra sedangkan Bendaharadipercayakan kepada Lukito-wati, Skep.

Hal itu disampaikan olehsumber RBN yang tidak ber-sedia namanya ditulis dalamberita di Jakarta baru baru ini.

Selain itu, YPKAI jugamenggunakan alamat sekreta-riat di Ruang Anak Lantai 4 Ru-mah Sakit Kangker Dharmais JlLetjen S. Parman Kav 84-86Jakarta, sedangkan alamatyayasan sesuai dengan domisikurang jelas, karena kebera-daan kantor yayasan sesuaidengan surat domisilinya di Jl.Assurur No 18 RT 001 RW 01Kelurahan Kebun Jeruk Keca-matan Kebun Jeruk JakartaBarat merupakan tempat beng-kel AC, HP, TV dan Kulkas.

Keberadaan Yayasan PitaKuning Anak Indonesia di-duga disalahgunakan oleh ok-num yang terindikasi perkaya

diri dari sumbangan masyara-kat maupun dari dana Corpo-rate Social Responsibility(CSR), kemudian “praktek ma-fia sumbangan” tersebut ter-indikasi berhubungan denganpemutaran uang dan pembu-ngaan uang (rentenir) di ling-kungan Rumah Sakit KankerDharmais, dengan mengatas-namakan anak anak Indonesiayang sedang sakit, tetapi da-nanya terindikasi telah disa-lahgunakan oleh oknum pe-ngurus Yayasan LanangAribowo, SE beserta kroninya.Dana tersebut belum pernahdiaudit oleh akuntan publikterkait berapa jumlah danayang telah masuk ke dalam kasyayasan dan berapa uangkeluarnya dan berapa sisa kasyayasan.

“Dana yayasan disinyalirjuga disalahgunakan olehoknum pengurus yayasandengan membawa nama baikdan nama besar RSK Dharmais,karena beberapa pengurusyayasan juga duduk sebagaipegawai negeri sipil (PNS) diRSK Dharmais. Oknum PNStersebut juga diduga telahlakukan salahgunakan jabatandengan ikut serta terindikasiperkaya diri dan diduga jugatelah terjadi permainan “ren-tenir” dengan permainan“pengaturan pemenang ten-der” di lingkungan RSK Dhar-mais, dimana uang yayasandisinyalir digunakan sebagaimodal untuk pelaksanaan pe-kerjaan proyek di lingkungan

RSK Dharmais”, ujar sumber.Sesuai dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 128 Tahun2000 terkait pendirian Peru-sahaan Jawatan Rumah SakitKanker Dharmais Jakarta, di-mana bidang usahanya beradadalam ruang lingkup tugasdan kewenangan Menteri Keu-angan Republik Indonesia danseluruh modalnya dimilikioleh Pemerintah berupa keka-yaan Negara yang tidakdipisahkan dan tidak terbagiatas saham.

Namun demikian, di Ling-kungan RSK Dharmais di-sinyalir terjadi praktek praktekindikasi korupsi, kolusi dannepotisme. Salah satu contoh,Ketua lelang Mukhlis terin-dikasi telah diintervensi olehpejabat RSK Dharmais dalampenentuan pemenang tenderdisebabkan kontraktornyadiduga merupakan istri dariDr Edi Setiawan Tehuteru,Sp.A, MHA yang tak lain dantak bukan merupakan PNS dilingkungan RSK Dharmais.Dalam praktek tersebut disi-nyalir telah langgar PrepresNomor 54 Tahun 2010 tentangpengadaan barang jasa danserta diduga langgar UndangUndang Tipikor Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undang Und-ang Nomor 20 Tahun 2001.Dalam hal ini Komisi Pembe-rantas Korupsi (KPK) bersamadengan Kejaksaan Agung










Bidik Kasus

Terkait Dugaan Penerbitan Sertifikat Dengan “Data Palsu”

Walikota Jaksel DiharapkanUntuk Dapat Fasilitasi Mediasi

Foto Bangunan terindikasi langgar Perda DKI tentang IMB dan bangunantersebut dibangun di atas tanah dengan sertifikat hasil dugaan pemalsuandata serta insert foto penasehat hukum ahli waris I. Sihombing. (foto:Minggus)

Jakarta, Kantor Berita RBNTerkait dugaan penerbitan

sertifikat dengan mengguna-kan “data palsu” oleh KusdinarMachmud, kepiawaian Wali-kota Jakarta Selatan diharap-kan dapat fasilitasi mediasi un-tuk musyawarah dan mufakat,maupun pengkajian terhadapkeberadaan delik pertanahan,terkait dengan surat tidaksengketa dan surat keteranganriwayat tanah yang diterbitkanoleh kelurahan sehingga serti-fikat tersebut dapat diterbitkan.

Untuk terwujudnya penye-lesaian secara kekeluargaanmaupun dengan musyawarahdan mufakat, para ahli warisIskandar Sihombing (IS, alm)memohon perlindungan hu-kum dan untuk mediasi kepa-da Walikota Jakarta Selatan(Jaksel) agar permasalahantanah mereka dapat difasilitasioleh Walikota Jaksel, demiterciptanya penyelesaian yangbaik sebelum menempuh jalurhukum untuk berperkara, ka-rena kemampuan Anas Effendiselaku nomor wahid sudahtidak diragukan lagi sebagaipejabat yang peduli terhadapmasyarakatnya. Kalau bisa dis-elesaikan secara kekeluargaantanpa menambah perkara per-

tanahan yang sudah banyakterjadi, berarti merupakan sua-tu prestasi dari pejabatnya se-laku pejabat publik.

Hal itu disampaikan paraahl waris IS di Jakarta Minggulalu terkait tanahnya yang be-lum pernah diperjualbelikankepada siapa pun, tetapi Kus-dinar Machmud dapat mener-bitkan sertifikat atas tanahnyadengan riwayat tanah yangsangat dipertanyakan asal us-ulnya, dan saat ini di atas tanah

tersebut sedang dibangun ru-mah tiga lantai yang sudah maurampung.

Akibat diduga gunakan datapalsu untuk terbitkan sertifikatkarena data luas tanah yang di-gunakan pemohon merupakanpraktek “mark up” sehinggaluas di dalam sertifikat tidaksesuai dengan luas tanah yangdibelinya, serta diduga terjadipenyerobotan tanah dan







Edisi: Rabu, 024/13 - 26 Juni 2012Online http://issuu.com/rakyat_bicara53 Bidik Kasus

diminta untuk turun tanganagar praktek kotor tersebutdapat dituntaskan,

Sesuai dengan sumber danpantauan RBN di lapangan,adanya sumbangan Rp 600 jutadari Nexian, Rp. 580 juta dariHero (sumbangan kecil hara-pan besar dari kembalian pem-beli untuk bhakti sosial), MWRp 300 juta, istri dari salah satudokter US 300 Dolar, kemudiandari PT Telkom Rp 36 jutadisinyalir masuk rekeningpribadi relawan.

Terkait dengan sumbanganatas nama Adji (alm) sekitar Rp.800 juta yang pernah dikum-pulkan di Cafe Rolling Stone,dananya dipertanyakan karenadananya diduga masuk kan-tong pribadi pengurus, dan pe-nerima sumbangan atas namaAdji sudah meninggal duniadan dananya disinyalir banyak“menghilang”, seru sumber.

Opini yang berkembangbahwa kehadiran Yayasan PitaKuning Anak Indonesiadiduga lakukan eksploitasianak anak Indonesia yang se-dang menderita untuk meng-

gugah para donatur agar me-nyalurkan bantuannya, tetapibantuan tersebut terindikasidisalahgunakan oleh pengurusuntuk perkaya diri, dimanapraktek tersebut diduga dila-kukan dengan atas nama dandi lingkungan RSK Dharmaisyang merupakan rumah sakitPemerintah, imbuh sumber.

Ketika hal tersebut dikon-firmasi kepada Dewan DireksiRSK Dharmais, dr Sonar SoniPanigoro, dr. Bambang Dwi-poyono, Dr.dr. Dody Ranu-hardi kurang berkenan untukmemberikan komentar. (TIM)



“pemalsuan data” oleh pensiu-nan pejabat Pertamina Kusdi-nar Machmud, Kusdinar Mach-mud telah disomasi oleh Pe-ngacara ahli waris IS.

Dalam surat somasinya ke-pada Kusdinar Machmud,Kantor Hukum Dicky Siahaandan Associates memaparkan,“Bahwa Klien Kami adalahadalah Para Ahli Waris Iskan-dar Sihombing (Alm) hasil per-nikahan dengan Pasti Siregar(Alm) yang mewarisi dan olehkarenanya secara hukum ada-lah para pemilik sebidang ta-nah yang terletak di Jl. PuriSakti II RT.002/07, KelurahanCipete Selatan KecamatanCilandak Kota Administrasi Ja-karta Selatan Girik C No. 1094atas nama Iskandar Sihombingberdasarkan Akta Jual Beli No-mor 061 tanggal 25 Februari1976 yang sampai saat ini be-

lum pernah diperjualbelikankepada siapapun”

“Bahwa berdasarkan lapo-ran dari klien kami, saat ini diatas tanah tersebut telah ter-dapat hak lain yaitu SertifikatNo. 2636 yang merupakan hakmilik saudara, sehingga klienkami mempertanyakan atasdasar/alas hak apa hingga sa-udara bisa memiliki hak tanahdi atas tanah milik klien kami”tandasnya.

“Bahwa atas kehadiransertifikat No. 2636 di atas tanahklien kami tersebut, telah me-nyebabkan kerugian pada klienkami sehingga tidak dapatmeningkatkan status hak atastanahnya serta tidak dapat me-nikmatinya, mengusahakandan mendiami tanah miliknyasebagaimana telah dijamin dandilindungi oleh Undang-Un-dang No. 5 tahun 1960 tentang

Undang Undang Pokok Agra-ria serta peraturan lainnya”tegasnya.

“Bahwa klien kami akanmengambil segala upaya hu-kum yang diperlukan untukmendapatkan kembali haknyayaitu membuat laporan kepoli-sian, termasuk dan tidak terba-tas pada penyerobotan tanahsebagaimana dimaksud Pasal385 KUH Pidana dan pembu-atan surat palsu serta ketera-ngan palsu dan lain-lain perbu-atan pidana lainnya”

“Bahwa melalui somasi ini,kami menghimbau saudara un-tuk tidak melakukan aktivitasapapun terhadap tanah aquo,termasuk tapi tidak terbatas pa-da mengalihkan/menjual ke-pada pihak lain, membuat ba-ngunan, melakukan pengrusa-











Bidik Kasus

kan dan/atau aktivitas lainnyadi atas tanah tersebut karenaakan merugikan saudara sen-diri” serunya dalam suratnya.

“Bahwa untuk itu maka kamiselaku penasehat hukum denganini mengundang kehadiran saudaradi kantor kami untuk membahaspermasalahan tersebut, pada Hari:Kamis, 4 Mei 2012 Tempat: KantorHukum DICKY SIAHAAN & AS-SOCIATES Waktu: Pukul 16.00WIB “Bahwa apabila Saudara tid-ak hadir, kami menganggap bah-wa saudara tidak mengindahkansomasi ini. Demikian SuratSomasi/Teguran ini disam-paikan. Atas kerjasamanya diu-capkan terima kasih” tandasDicky dalam suratnya.

Dicky juga menambahkan,“Namun demikian, walaupunsomasi dan sekaligus undangantersebut dianggap seperti anginlalu dan sudah berlalu, biarlahhukum yang akan berbicara demikebenaran. Kebenaran selalubenar dan tetap benar….. Marikita buktikan pengujian sebuahkebenaran dengan proses hukumuntuk menegakkan supremasihukum. Diminta Walikota Jakselturun tangan untuk memfasilitasimediasi tersebut karena adabaiknya diselesaikan dulu ditingkat Muspiko Jaksel sebelummasuk ke pengadilan demikeadilan dan supremasi hukum”imbuhnya.

“Tetapi, kalau masih ada niatbaik untuk menyelesaikanpersoalan secara musyawarahdan kekeluargaan, pintu hati kamiterbuka lebar karena musyawarah

adalah merupakan langkahterbaik. Tidak ada persoalanataupun permasalahan yangtidak dapat diselesaikan bila adaniat untuk menyelesaikannya.Mari kita selesaikan secarakekeluargaan sebelum nasimenjadi bubur…. Kecuali bilatidak dapat lagi diselesaikansecara kekeluargaan, mari kitamencari keadilan di pengadilan”imbuhnya menutup pembicaraankepada RBN.

Untuk menanggapi persoalantanahnya, ahli waris IskandarSihombing (alm) berinisial SSmengatakan, “Permasalahantanah tersebut sudah pernahdicoba untuk diselesaikansecara mediasi beberapa tahunlalu di Kelurahan CipeteSelatan. Tetapi, tidak adaketemu solusi yang diberikankepada kami selaku ahli warisdari orang tua kami, karenatanah tersebut merupakanwarisan dari orang tua kami. “

SS mengatakan, jawabanKusdinar Machmud juga me-nimbulkan pertanyaan. Saat ituKusnidar mengatakan, “Saya akantuntut kelurahan kalau surat tanahsaya palsu. Mungkin…. hal inibisa saja merupakan ulah anakbuah saya. Jadi bukan saya yangberbuat” ujarnya.

Sedangkan ahli waris lain-nya berinisial LS juga menyam-paikan, “Selaku ahli wariskami sangat mempertanyakankehadiran dapat terbitnyasertifikat Kusdinar Machmud.Kusnidar Machmud didugahanya membeli tanah yangasalnya dari P. Sihombing. Ke-betulan tanahnya merupakan

milik bermarga sama yaitusama sama Sihombing, tetapiorangnya sebenarnya berbeda,yaitu I. Sihombing dan P.Sihombing” imbuhnya.”

Diduga terjadi “mark up”luas atas tanah tersebut ketikapengurusan sertifikatnya.Tanah kita seluas 496 meterpersegi juga ikut dibuat serti-fikatnya oleh saudara Kusni-dar. Adapun tanah P. Siho-mbing dan menjadi tanahKusdinar Machmud sekitar 504meter persegi. Tetapi dalampenerbitan sertifikat bisa diaturdan diciptakan oleh Kusnidarsehingga luas tanahnya men-jadi sekitar seribu meter per-segi.alam hal ini, instansi ter-kait sehingga sertifikat dapatterbit diminta lakukan pengka-jian demi kebenaran. Awal de-lik tanah terindikasi berawaldari kelurahan yang mener-bitkan surat keterangan tidaksengketa atas tanah seluas seri-bu meter, padahal luas tanah-nya yang sah sesuai girik hanya504 meter persegi. Akibatnyaterjadi delik pertanahan yangberkepanjangan.

Menurut LS, “Sertifikat tersebutjuga sudah pernah diblokir, tetapikarena belum didaftar ke penga-dilan maka blokir tersebut dapatdicabut kembali. Kalau Kusdinartidak bersedia menyelesaikannyasecara kekeluargaan, maka kamiakan menempuh jalur hukumdengan membuat laporan ataspenyerobotan tanah dan ataupemalsuan data terhadap aktaautentik” katanya.








Bangunan Juga Terindikasi Langgar Perda Terkait IMB

papan proyek PIMB nomor 303 dan304 (foto:mingus)

Selain tanahnya sebagianberasal dari dugaaan penyero-botan tanah serta indikasi pe-malsuan data, bangunan terse-but juga terindikasi melanggarPeraturan Daerah (Perda) DKIJakarta Nomor 7 Tahun 2010tentang ijin mendirikan ba-ngunan (IMB).

Sesuai dengan pantauan RBNdi lapangan, IMB pembangunandua rumah tinggal tersebutmasih dalam proses dan adapunPIMB adalah Nomor 303/P-IMB/S/CLD/2/2012 dan 304/P-IMB/S/CLD/2/2012 denganspesifikasi teknis untuk diba-ngun dua lapis, tetapi secara fak-ta di lapangan kedua rumahtinggal tersebut dibangun tigalapis serta diduga langgar garissepadan bangunan.

Menanggapi keberadaan ba-ngunan di atas tanahnya, ahliwaris Iskandar Sihombing(alm) yang berinisial SS memin-ta instansi terkait untuk turunke lapangan secara langsung.Baik itu Kasi P2B KecamatanCilandak dan Sudin P2B Jakseldiharapkan untuk lakukan tu-poksi secara benar dan profe-sional. “Kalau bangunannyamelanggar perda, ya…. seha-rusnya di SP4 ataupun disegel.Jangan sepele dan terkesan se-perti pembiaran. Hal seperti initidak boleh ditoleransi. Peme-rintah Provinsi DKI sudah se-harusnya pembenahan untuktindak tegas bangunan yang

melanggar Perda DKI Nomor 7Tahun 2010” serunya.

Menurut SS, sudah tanahnyadiduga hasil “perselingkuhan”dan saat membangun juga tidakmau ikut aturan Perda. Bagai-mana DKI ini bisa tertata denganbaik kalau pelanggaran sepertiini masih dibiarkan, ujarnya.

Sedangkan ahli waris Iskan-dar Sihombing (alm) yang ber-inisial LS menambahkan, me-nurut sumber yang layak di-percaya, kami selaku ahli warissebaiknya tidak mengungkitpersoalan atas tanah kami ter-sebut. Kusnidar Machmud ter-masuk orang kuat dan banyakduit sehingga sangat susah un-tuk melawannya secara hukumwalaupun untuk membuat se-buah kebenaran.

“Kusnidar Machmud selainpensiunan pejabat dari Pertaminajuga memiliki banyak aset dantanah maupun jaringan permai-nan tingkat tinggi. Selain sangatdekat dengan Gubernur dan peja-bat Pemda DKI juga dekat denganpejabat pertanahan. Termasukuntuk urusan advis planning danIMB, Kusnidar Machmud me-miliki jaringan yang bagus. Ketikamasih aktif menjadi pejabat Per-tamina Kusnidar Machmud di-duga banyak membeli rumah dantanah ketika itu. Sudah banyakduit, banyak rumah dan banyaktanah lagi. Jadinya, kita disarankanuntuk tidak berperkara denganKusnidar. Akibatnya, tanah kita

sudah ada bangunan proses tigalantai” ujarnya.

LS juga mengatakan, “Apa-kah harta kekayaan KusdinarMachmud terkait tanah tersebuttersebut merupakan warisanatau tidak, dan terdaftar semua-nya ketika menjabat di Perta-mina, dalam hal ini Komisi Pem-berantas Korupsi (KPK) dimintalakukan penyelidikan terhadapkeberadaan harta kekayaan Kus-dinar Machmud” imbuhnya.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi kepada Kepala Seksi P2BCilandak, stafnya mengatakanakan segera untuk melakukancek lapangan, sedang ketikadicoba untuk ditemui dikantornya Kusnidar Machmudjuga kurang berkenan membe-rikan komentar. (TIM DUA)










56.........................Sambungan dari hal. 5

Rekam Jejak Positif

Umum dan diteruskan denganpenyerahan berkas perkaradan barang bukti dari penyi-dik, serta menyerahkan ter-sangka dengan segera dilim-pahkan ke pengadilan, dikata-kan tugas penuntutan selesaidan selanjutnya beralih ke ta-hap persidangan untuk mem-buktikan perkara atau penun-tutan” imbuhnya.

Adapun kendala atau ham-batan yang sering dihadapiSeksi Penuntut Umum adalahkasus atau perkara yangtersangkanya tidak dilakukanpenahanan oleh penyidik, ka-rena pada saat berkas dinyat-akan sudah lengkap atau per-karanya sudah P21, tetapi pe-nyidik kesulitan untuk meng-hadirkan tersangka karena ter-sangka berada di luar tahanan.

Kendala selanjutnya adalahdimana kemampuan daripenyidik untuk melengkapiberkas perkara yang dikemba-likan oleh Jaksa walaupun per-sentasenya tidak terlalu besar,dimana berkas perkara tersebutbelum lengkap dan akan di-kembalikan ke penyidik, danbila penyidik kesulitan untukmelengkapi berkas tersebut, disini perlu ditempuh forum fo-rum koordinasi dengan prinsip“win-win solution” dan se-mangat penyelesaian bukandengan semangat ego sektoraldan bukan mencari siapa pe-menang atau penentu suatuperkara maju atau tidaknya ke

pengadilan, walaupun seksipidana umum yang menen-tukan maju atau tidaknya su-atu perkara, dengan tetap men-dengarkan kendala dari pe-nyidik dan mencari solusi ber-sama, imbuhnya.

Tugas dan tanggungjawabdari Kasi Pidum Jaksel adalahsebagai pengendali dan penga-wasan penanganan perkaratindak pidana umum denganberkonsentrasi pada berkasperkara yang dikembalikanoleh Jaksa kepada penyidik,tetapi apabila berkas perkaradikembalikan dua atau tigakali, berarti ada permasalahanyang memerlukan koordinasi,seminimal mungkin diupa-yakan untuk tidak mengemba-likan berkas perkara walaupunpengembalian berkas tersebuttidak dilarang, tetapi bilapenyidik tidak bisa meleng-kapi berkas tersebut sehinggaberkas dikembalikan lagi olehjaksa, hal tersebut dapatmenimbulkan pertanyaan adaapa dengan berkasnya.

Kasi Pidum akan mencarisolusi dengan berkomunikasidengan Kanit di tingkat Polsekataupun Kanit di tingkat Polresuntuk mencari solusi dengancara forum diskusi kecil ataukonsultasi dengan mengede-pankan solusi dalam meleng-kapi berkas perkara tersebut.Kasi Pidum juga mengontrolberkas perkara yang bolak ba-lik supaya tidak menimbulkankesan yang negatif dari masya-rakat ataupun pencari keadi-

lan.Penyebab berkas perkara ter-

sebut terjadi bolak balik akibatbermacam macam sebab, salahsatu yang utama adalah “misscommunication” antara Penun-tut Umum dengan penyidik.Dimana sering terjadi pengem-balian berkas tetapi sumberpermasalahannya tidak dijelas-kan, jadi diperlukan komuni-kasi yang intensif untuk me-ngatasinya. Dalam pelaksa-naan tugas ini, Kasi Pidum ada-lah sebagai jembatan perma-salahan antara Jaksa selaku Pe-nuntut Umum dengan mengo-ptimalkan fungsi dari unsurunsur penegak aparatur hu-kum dalam konteks penye-lesaian perkara dalam satuatap bisa terlaksana walaupunada perkara perkara yang mem-butuhkan kejelasan dalam pe-ngidentifikasian perkara pi-dana atau perdata.

Adapun kiat sukses dari Ka-si Pidum Kejaksaan Negeri Ja-karta Selatan yang merupakanindikator kesuksesan dari seksipidana umum adalah akurasidata, penyiapan data dan pen-dokumentasian dengan baiksecara komputerisasi yangmemudahkan untuk penye-diaan berkas tersebut apabiladibutuhkan di lain hari.

Menyangkut indikator ke-berhasilan dari Seksi Pidana U-mum Jakarta Selatan adalah“zero complain” atau tidakadanya komplain dari masya-









Rekam Jejak Positif

rakat atau pencari keadilan diwilayah Jakarta Selatan, karenapenanganannya sudah dija-lankan sesuai dengan aturanyang berlaku, serunya.

Seiring dengan kebijakanpemerintah sesuai dengan Un-dang-Undang Republik Indo-nesia No. 14 Tahun 2008 ten-tang Keterbukaan Informasi

Publik, dimana masyarakatatau pencari keadilan bisa me-ngakses semua perkara denganjelas tanpa mencampuri ataumengintervensi perkara.

“Adapun pesan dari KasiPidum Kejaksaan Negeri Ja-karta Selatan kepada masya-rakat Indonesia khususnyawilayah hukum Jakarta Selatan,adalah supaya menghormatiprosedur hukum dalam setiap

tahap penanganan baik di ting-kat penyidikan. Apabila adakeberatan dengan putusan pe-ngadilan silahkan menempuhtingkat banding sesuai denganhukum atau aturan yang ber-laku serta mekanisme yang di-jamin oleh peraturan perun-dang undangan” tandas AgungArdyanto, SH menutup wa-wancara dengan RBN.

(STR)

CURICULUM VITAENama : AGUNG ARDYANTO, SH

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 04 Mei 1974

Agama : Islam

Status : Kawin

Pangkat/Golongan : Jaksa Muda/ III d

Jabatan : Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan

Negeri Jakarta Selatan

Alamat Kantor : Jalan Rambai No.1 Kebayoran Baru

Pendidikan Terakhir : Sarjana Hukum Universitas Pancasila Tahun 1996

1. PENDIDIKAN Sarjana Hukum Universitas Pancasila tahun 1996

2. PELATIHAN· Diklat Prajabatan Golongan III Angkatan IV bertempat di Provinsi Daerah Tingkat I DKI Jakarta tahun 1998.· Diklat Tenaga Administrasi Kejaksaan di Pusdiklat Kejaksaan RI tahun 1998.· Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa bertempat di Pusdiklat Kejaksaan RI

tahun 2001.








Diduga Permasalahan Tanah Akibat SK Joyo Winoto

Sekda DKI Fadjar Panjaitan BerikanSaran Untuk Gugat ke Pengadilan

Fajar Panjaitan (foto:ist) Joyo Winoto, PhD (foto:ist)


Jakarta, Kantor Berita RBNTerkait dengan delik tanah

Marunda Jakarta Utara yangbelum dapat diselesaikan de-ngan baik, sumber permasa-lahan tanahnya diduga berawaldari Surat Keputusan (SK) Ke-pala Badan Pertanahan Nasio-nal Republik Indonesia danakibatnya membuat delik per-masalahan tanah tersebutmenjadi kusut dan sangat sulituntuk dicari solusinya. Uru-sannya juga menjadi melebar,dari urusan pertanahan danurusan Pemerintah DaerahProvinsi DKI Jakarta.

Untuk menjawab surat ter-hadap M. Wilmaryanto Marpa-ung selaku pemegang kuasa da-ri Wasim bin Dadjad, SekretarisDaerah (Sekda) Provinsi DKIJakarta, Fadjar Panjaitan mem-berikan jawaban dengan disaran-kan untuk menyelesaikan per-masalahan tanah tersebut melaluigugatan di Pengadilan Negeri.

Adapun surat Sekda DKIdengan Nomor surat 914/-1.71-1.32 tanggal 4 Mei 2012, perihal,tanggapan tanah Girik C No-mor 1206/DKI Eks Jawa BaratC Nomor 485 Persil 48 D.IIseluas 12.500 m2 dan Persil 36D.II seluas 5.550 m2 atas namaWasim Bin Dadjad.

Dalam isi suratnya, FadjarPanjaitan memaparkan, “Sehu-bungan dengan surat saudaratanggal 14 Februari 2012 halmohon petunjuk dan ketegasanatas Girik C Nomor 1206/DKIEks Jawa Barat C Nomor 485Persil 48 D.II seluas 12.500 m2

(dua belas ribu lima ratus me-ter persegi) dan Persil 36 D.IIseluas 5.550 m2 (lima ribu limaratus lima puluh meter per-segi), dengan ini disampaikanhal sebagai berikut.”

Bahwa sesuai hasil peneliti-an dan berdasarkan penjelasanKetua Panitia Pangadaan TanahUntuk Kepentingan Umum

Kota Administrasi Jakarta UtaraNomor 1158/-1.711.1 tanggal 29Februari 2012 pada intinyamenjelaskan bahwa Girik C1206/Marunda tercatat atas na-ma Dul bukan atas nama Wa-sijam (Wasyim) bin Djadjad,maka permohonan Saudara un-tuk memohon pembayaran gan-ti rugi tanah Girik C Nomor1206/DKI seluas 18.050 m2

(delapan belas ribu lima puluhmeter persegi) berasal dariGirik C Nomor 485/Jawa BaratPersil 48 D.II seluas 12.500 m2

(dua belas ribu lima ratus me-ter persegi) dan Persil 36 D.II se-luas 5.550 m2 (lima ribu limaratus lima puluh meter persegi)atas nama Wasim bin Dadjadtidak dapat dipertimbangkan.

“Terkait hal tersebut padaangka 1 apabila Saudara kebera-tan, disarankan untuk menye-lesaikan melalui gugatan di Pe-









Bidik Kasus

ngadilan Negeri. Demikian atasperhatian saudara, saya ucapkanterima kasih” jelas surat Sekda.

Adapun tembusan Sekda ter-sebut ditujukan kepada: Gu-bernur Provinsi DKI Jakarta,Asisten Pemerintahan SekdaProvinsi DKI Jakarta, Kepala Di-nas Pekerjaan Umum ProvinsiDKI Jakarta, Kepala Biro Hu-kum Setda Provinsi DKI Jakarta,Panitia Pengadaan TanahUntuk Kepentingan Umum Ko-ta Administrasi Jakarta Utara.

Di lain sisi, sumber RBNyang kurang bersedia namanyadibawa dalam pemberitaan,mengatakan, Kepala KantorPertanahan Jakarta Utara (Ja-kut) “layak” lakukan pengka-jian terhadap permasalahan Ta-nah Marunda disebabkan HPLdapat terbit tanpa dasar hakyang kurang jelas alias didugatidak memiliki girik tetapisertifikat HPL dapat terbit.

Terkait dengan delik tanahMarunda Jakarta Utara (Jakut)yang sampai saat ini menjadidelik pertanahan yang belumdapat diselesaikan dengan baikoleh instansi pertanahan mau-pun Pemerintah Provinsi (Pem-prov) DKI Jakarta, karena ada-nya indikasi penerbitan serti-fikat tanpa memiliki dasar hakberupa girik, dan girik asli daritanah yang sudah terbit HPLtersebut juga masih mempu-nyai girik yang masih berada ditangan masyarakat.

Sedangkan sumber RBN lainyang juga meminta supayanamanya jangan ditulis dalamberita, mengatakan, KejaksaanTinggi DKI Jakarta dan JajarannyaKejaksaan Negeri Jakarta Utaradiharapkan lakukan penyelidikanterkait indikasi salahgunakanjabatan dalam penerbitan sertifikatHPL, karena penerbitan HPLterindikasi merupakan permai-nan “mafia pertanahan” bersamadengan calo yang tak jelas tujuan-nya, sehingga sertifikat HPL di-duga dapat terbit berdasarkan

Akte Jual Beli (AJB) Palsu danberdasarkan “data palsu” ujarsumber.

Akibatnya HPL dapat terbitkarena oknum pegawai didu-ga secara bersama sama untukbekerja sama dengan oknum“mafia tanah” dalam penerbi-tan sertifikat. Oknum pegawaipertanahan dan pegawai pem-da yang terindikasi ikut “ber-main” juga sudah sudah mu-tasi dari Jakarta Utara dan ma-fianya juga sudah ada yangmeninggal dunia. Ada yangmasih di Jakarta dan ada jugayang sudah bertugas di daerah.

Supaya terciptanya pembe-nahan dibidang pertanahankhususnya di wilayah hukumKota administrasi Jakut, Ka-kantor Pertanahan Jakut dimin-ta untuk penelitian terhadapSK dan sertifikat yang diterbit-kan kepala kantor sebelumnya,tandas sumber.

Di lain sisi, Gubernur DKI Ja-karta Fauzie Bowo (Foke) dini-lai kurang mampu untuk men-jalankan tupoksinya selakuGubernur DKI terkait delikmaupun permasalahan tanahMarunda Jakarta Utara (Jakut),disebabkan sejak menjabat wa-kil gubernur (wagub) dan sam-pai jabatannya selaku GubernurDKI mau selesai, delik pertana-han tersebut menjadi delik ha-nya tinggal delik, dan janji jugatinggal janji, karena tidak adarealisasi dari hasil pertemuandan musyawarah yang disposi-sinya diberikan oleh Foke ke-pada stafnya supaya tanah ter-sebut diselesaikan secara mu-fakat dan arahannya terindikasi“omdo” (omong doang).

Hal itu disampaikan olehsumber RBN yang juga memintasupaya identitasnya janganditulis dalam berita Minggu laludi Jakarta memberikan komentarterkait tanahnya yang sudah BKTdan sebagian lagi sudah terbitsertifikat atas nama PT KawasanBerikat Nusantara (KBN).

Sumber menambahkan, ter-kait dengan tanah Marunda atas

nama WASIM BIN DADJADGirik Nomor C 1206 seluas 1,8Hektar Alamat Kampung KebonKelurahan Marunda RT 007 RW01 Kecamatan Cilincing JakartaUtara, dimana sampai saat iniganti rugi atas tanah tersebutbelum diselesaikan walaupuntanah tersebut sudah menjadisungai BKT (banjir kanal timur).Sekretaris Kota (Seko) Adminis-trasi Jakut selaku Ketua PanitiaPengadaan Tanah (P2T) didugamempersulit dengan berbagaialasan yang kurang masuk akalsehat, ujarnya.

Sesuai dengan surat Seko JakutNomor 6697/1.711.1 tanggal 5Oktober 2011 yang menyarankansupaya ahli waris Wasim binDadjad mengajukan gugatanklaim kepada PT KawasanBerikat Nusantara (BKN),padahal yang menggunakantanah adalah Pemda DKI Jakartamelalui P2T Jakut dan tanahtersebut sudah menjadi BKT.

Diduga terjadi pemalsuanpeta oleh oknum di P2T dise-babkan adanya perbedaan datadi dalam peta lama dan petabaru. Dalam peta baru P2T ta-hun 2009 tanah atas namaWASIM BIN DADJAD GirikNomor C 1206 tidak terdaftar,sedangkan peta P2T tahun 2005ada terdaftar, sesuai denganpeta di Kecamatan Cilincing,peta di Kantor Pertanahan Ja-karta Utara maupun di Peta Di-nas Pekerjaan Umum DKI Ja-karta. Disinyalir terjadi pemal-suan dan penipuan data sertapenyalahgunaan jabatan olehoknum di P2T Jakarta Utara.

Ketika hal tersebut diperta-nyakan kepada Seko Jakut se-laku Ketua P2T, menurutnyastafnya yang meminta supayanamanya jangan ditulis dalamberita, mengatakan, data yangada di dalam peta P2T meru-pakan data kiriman dari KantorPertanahan Jakarta Utara. “Me-mang sih…… ada HPL yang ti-dak memiliki Girik. Untuk leb-










ih jelasnya silahkan diperta-nyakan kepada kantor pertana-han” imbuhnya.

Situasi yang lain, pada hasilrisalah rapat di Biro HukumSetda Provinsi DKI Jakarta tang-gal 6 Desember 2011 lalu, bah-wa rapat telah disimpulkan su-paya Kepala Biro Hukum SetdaProvinsi DKI Jakarta membuatsurat ke P2T Jakarta Utara untukdiajukan pembayaran kepadaahli waris. Tetapi, setelahditelusuri kembali kepada BiroHukum DKI terkait hasil rapat,terjadi sebab akibat yang diduga“aneh bin aneh” yaitu surat“hasil rapat” tidak dibuatkan keP2T Jakut dan malah disarankansupaya ahli waris mengajukangugatan ke pengadilan dengantergugat PT Kawasan BerikatNusantara (KBN).

Dalam hal ini, P2T Jakut ber-sama sama dengan PT KBN ter-indikasi “rampok” tanah ma-syarakat dan lakukan “pembo-dohan” terhadap masyarakatdisebabkan tanah masyarakatsudah menjadi BKT tanpa men-dapat ganti rugi atas tanahnya.P2T juga diduga merugikan ne-gara karena membuat rapatdengan anggaran dari negara,tetapi hasil rapat tersebut tidakdirealisasikan tetapi menyaran-kan supaya masyarakat mem-buat gugatan kepada pihak ke-tiga yaitu PT KBN.

Sesuai dengan surat KepalaKantor Pertanahan KabupatenBekasi Nomor 050-609-05.2002kepada Kepala Kantor Pertana-han Jakarta Utara tanggal 9 Juli2002 yang memberikan infor-masi, bahwa SK KINAG No-mor 206/VIII-D/51/1965 tang-gal 16 Maret 1965, atas nama:Anang, Atja As, A. Suhara, Tar-ta, Bibin, Mastra, Tjotjo, Sutisna,D. Hidayat, Utja, Isti Komah,Marta, Meang, Roup, Djanandan SK KINAG Nomor 134/VIII-D/51/1964 tanggal 10 De-sember 1964 atas nama: Su-majo, Noto dan SK KINAG No-mor 47/VIII/Insp-C/51/1964

atas nama Emad tanggal 21September 1964 terdaftar di da-lam BUKU PENGELOMPO-KAN PENERIMA REDISTRI-BUSI TANAH PERDESA KA-BUPATEN BEKASI (Buku A).Setelah dilakukan penelitian dilapangan ternyata lokasi yangyang dimaksud yang semulasecara administrasi berada diDesa Segaramakmur Kecama-tan Tarumajaya Kabupaten Be-kasi, dan sekarang sudah bera-da dalam wilayah DKI Jakarta.

Sehubungan dengan suratdari Direktur Utama PT KBNkepada ahli waris untuk men-jawab suratnya, “1. Bahwa lo-kasi tanah tanah yang saudaramaksudkan tidak mempunyaibukti alas hak yang kuat, dantidak jelas keberadaannya, baikdalam batas batas, lokasi mau-pun bloknya. 2. Tanah milik PTKawasan Berikat Nusantara(Persero) seluruhnya telah me-miliki sertifikat HPL, yang di-terbitkan oleh Kepala KantorBPN Kodya Jakarta Utara, di-mana pembebasannya dilaku-kan oleh Panitia IX yang terdiridari unsur Kantor Walikota Ja-karta Utara, Kantor BPN JakartaUtara, Kecamatan dan Kelura-han. Selain itu penerbitan ser-tifikat HPL dimaksud telahmelalui proses sesuai denganaturan yang berlaku dan dida-hului dengan penelitian yuri-dis dan fisik terhadap tanah ter-sebut. 3. Sesuai dengan penje-lasan tersebut di atas, maka per-mohonan ganti rugi yang sau-dara ajukan adalah tidak ber-alasan dan tidak dapat kamiproses, karena kami telahmembebaskan tanah tersebutmelalui Panitia IX”.

Demikian isi surat DirekturUtama PT KBN, Raharjo Ar-josiswoyo kepada Ahli waris.Terkait dengan surat DirekturUtama PT KBN tersebut,disinyalir Jajaran Pemda DKIJakarta “sekongkol” untukperdaya masyarakat terkaittanahnya yang tidak dapatdiselesaikan sesuai perintahGubernur DKI tetapi malah

disuruh untuk berperkarakepada PT KBN.

Sehubungan dengan suratKESEPAKATAN PEMBATA-LAN atas perjanjian dasar an-tara TNI Angkatan Laut de-ngan PT Kawasan Berikat Nu-santara (d/h PT Pusat Perka-yuan Marunda) tentang tukarmenukar (Rutlslag) Tanah/Bangunan TNI AL di MarundaJakarta Utara Nomor BA/09/II/2001/Faslan/ 04/PJ/DI-RUT/II/2001, dan Surat Direk-tur Operasi PT KBN, Soetrisno,SE bahwa “Tanah tanah terse-but sudah dibebaskan oleh PTKBN dalam rangka prosesrutlslag dengan pihak TNI ALuntuk pembangunan Pangka-lan KOLINLAMIL.” Diduga PTKBN menyalahgunakan/me-ngunakan nama TNI AL danPanitia IX untuk lakukan duga-an “perampokan” terhadaptanah masyarakyat dan kurangmenjaga nama baik instansipemerintah, ujarnya.

Selaku Gubernur DKI Jakar-ta yang masih menjabat sampaisaat ini, sangat diharapkanGubernur dapat memberikansolusi terbaik untuk delik ta-nah tersebut terlebih dalammenyambut Pilkada DKI tahun2012 ini, imbuhnya.

Pemberian dasar hak sertifi-kat HPL kepada PT KBN jugadipertanyakan dari mana dasaralas haknya dan SIPPT atas ta-nah tersebut diterbitkan padamasa siapa menjabat GubernurDKI, sangat dipertanyakankeberadaannya.

Dalam hal ini jajaran perta-nahan juga harus bertanggungjawab, baik Kepala BPN RI,Kepala Kantor Wilayah DKIJakarta dan Kepala Kantor Per-tanahan Kota Administrasi Ja-karta Utara, tandas sumber.

Ketika hal tersebut dikonfir-masi kepada Gubernur DKI Ja-karta, Fauzie Bowo belumbersedia memberikan komentarterkait tanah tersebut. SedangkanJoyo Winoto saat dikonfirmasi takbersedia memberikan komentar.(Minggus/W.Hutagalung/Deo)

tabloid rbn edisi 024

Documents

telusur indikasi surat

norman h nasution shredaktur

layak huniakan diperbaiki

melawai iii no

07deputi perumahan swadaya

benhard mr sinaga

negeri parhitar manurung

hk ambaritapemimpin