tabloid rbn edisi 001
DESCRIPTION
BERITA INVESTIGASITRANSCRIPT
Edisi: 001 Senin, 18 Oktober 2010
Indek Berita
Penerbit: CV. Multimedia Rakyat Bersatu NPWP: 31.234.970.7-013.000 PENDIRI: Laspen Sianturi, Bernike Miranda Pardede, S.Pd, Ny. KSD Raja Guk-guk, Rolasta Sianturi, SE.AkDEWAN PEMBINA: Irjen Pol. (Pur) Hadiman, Irjen Pol. (Pur) Putra Astaman. DEWAN PENASEHAT: Ny. KSD Raja Guk-guk, Apoan Saragih, SE, Tengku Zainal, Ismet Fauzi, Drs.Budiman Siringo-ringo, D. Br. Siregar, SE. PENASEHAT HUKUM: R. Sitorus, SH, Novarita, SH, Bonifasius Gunung, SH, Dicky Siahaan, SH. PEMIMPIN UMUM/PENANGGUNGJAWAB:Laspen Sianturi PEMIMPIN REDAKSI: Laspen Sianturi WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Witman Hutagalung REDAKTUR PELAKSANA : Bernhard Silaban, S.Pd KOORDINATOR LIPUTAN: Rapolo Eldona TREDAKTUR : Albert Siregar, Jeffry Sinurat, Umar Syekh, Joko Sutrisno STAF REDAKSI : Rapolo Turnip, Heri Ekaputra, Bernhard Silaban, S.Pd, Kaliardi Sidabutar, SH, RomarioB, Monang S, Kokoy Komaruddin (Acong), Ahmad Nurlisan, Zulkifli Sianturi, Jeffry Sinurat, Ujang, Eko Budiono, Sudrajat. PEMIMPIN PERUSAHAAN: Bernike M Pardede, S.PdWAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN: ---------- SEKRETARIS REDAKSI : Miranda KOORDINATOR LITBANG : Kaliardy Sidabutar, SH MANAGER UMUM DAN SIRKULASI : Heri EkaputraMANAGER IKLAN : Sahat Tumanggor ASISTEN MANAGER IKLAN : Nurhayati, Ayu Lestari, SE Layout/Design : Mario Barus MARKETING IKLAN : Ayu Supinah, Sri Wulandari, CondroPranoto. PERWAKILAN ACEH: ----. PERWAKILAN MEDAN: ---- BIRO MEDAN KOTA: ---- BIRO SIMALUNGUN: Nurmani S. BIRO TAPANULI UTARA: ---- PERWAKILAN BANTEN: SahatTumanggor (Ka.Perwakilan). BIRO PEMKOT TANGERANG: ---- BIRO PEMKAB TANGERANG:---- BIRO TANGERANG SELATAN: Sahat Tumanggor (Ka. Biro)., Agin M. Agnia. BIROBEKASI: ---- BIRO BOGOR: --- BIRO DEPOK: ---- BIRO KARAWANG: ---- BIRO BALI: Juni Manurung. PERWAKILAN SUMATERA SELATAN : Jimson Saman (Ka. Perwakilan), YogiAndriansyah, Herman Susanto, Herlan Ansori, Alamat Perwakilan: Jl Raflesiyah No 1 Pagar Alam Utara.REKENING: Bank BRI Cabang Petukangan No: 0926-01-004621-50-5 a.n.: Bernike M. Pardede. ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA: Jl. Ciledug Raya No. 17 Pesanggrahan Jakarta SelatanTELP.: (021) 7365703, 94705665 FAX: (021) 7365703 e-mail: [email protected] MENJALANKAN TUGAS JURNALISTIKNYA, WARTAWAN/TI RAKYAT BICARA NEWS SELALU DILENGKAPI DENGAN KARTU PERS SERTA NAMANYA TERCANTUM DIDALAM BOKS REDAKSI.
Baca Hal 4
RAKYAT NewsBersatu KitaTeguh Dengan Momentum Pers
Redaksi/Tata Usaha: Jl. Ciledug No. 17 Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan Telp.: (021) 94705665,7365703 Fax: (021) 7365703 E-mail: [email protected]
Online http://issuu.com/rakyatbicaranews
BICARA
Bandar JudiTerancam 10Tahun Divonis 7Bulan
Baca Hal 4
Balita Meninggal DidugaAkibat Infus di Kepala
RS Aminah Kembali“Makan” Korban
Pengurusan IP diSudin PU JalanJaksel Sarat “Kongkali kong”
Baca Hal 9
Walaupun demikian,Presiden RI, Susilo BambangYudhoyono (SBY) masihmempertahankan Joyo Winoto menjabat kepala badan.Apakah karena Joyo Winotomerupakan tim sukses SBYatau mantan dosennya, sehingga tetap dipertahankanmenjabat kepala badan, padahal kinerjanya disinyalir bobrok, disebabkan semaraknyapermasalah tanah yang tidakdapat terselesaikan denganbaik. Malah ditambah denganSK kepala badan yang bermasalah.
Hal tersebut dikatakansumber RBN yang engganidentitasnya ditulis dalampemberitaan di Jakarta Minggu lalu.
Sesuai dengan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2009 Pasal116 tersurat dengan jelas,yaitu, “Dalam hal tergugattidak bersedia melaksanakanputusan pengadilan yang telahmemperoleh kekuatan hukumtetap, pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksaberupa pembayaran sejumlahuang paksa dan/atau sanksiadministratif. Ketua pengadilan harus mengajukan halini kepada Presiden sebagaipemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk memerintahkan pejabat tersebutmelaksanakan putusan peng
adilan, dan kepada lembagaperwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.”
Walaupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)Jakarta sudah mengajukan surat ke Presiden Republik Indonesia dan kepada DPR RI,namun putusan hukum yangtelah memperoleh kekuatanhukum tetap tersebut belumjuga dilaksanakan oleh JoyoWinoto. Hal tersebut berdampak pelaksanaan putusan hukum yang telah memperolehkekuatan hukum tetap terkesan seperti mandul, tandasnya.
Akibatnya, Joyo Winotodisinyalir “kangkangi” putusan Mahkamah Agung (MA)RI disebabkan Joyo Winotobelum bersedia untuk menantangani SK pembatalan SKNomor 9 yaitu perpanjanganHGU Nomor 1 kepada PTBuana Estate. Adapun SKditandatangani oleh Joyo Winoto selaku kepala Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia (BPN RI) yaknibadan yang setingkat dengankementerian.
Karena Joyo Winototidak bersedia merealisasikanpembatalan SK, PTUN Jakarta mengumumkan hal tersebutdi media, namun Joyo Winototetap enggan melaksanakanputusan.
Selaku pusat administrasipertanahan seharusnya orang
nomor wahid di badan pertanahan mengetahui dan memahami bahwa putusan hukum harus dijalankan. Kalaubukan untuk dijalankan, buatapa putusan hukum tersebut.Apa cukup hanya dilihat tanpadijalankan. Bisa semakin banyak delik pertanahan nantinya. Putusan yang satu belumdijalankan tetapi bisa jadisudah datang putusanlainnya. Akhirnyadapat semakinkusut permasalahan tanahnya,serunya.
Bi la JoyoWi n o to m auevaluasi terhadapSurat Keputusan yang sudahterlanjurd i t e r b i t k a n nya,sert a
m e
mahami Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara, permasalahan pertanahan Ambalang dapatterselesaikan dengan baik, dantidak perlu terus berperkara.
Sebagai seorang “pakar”yang ahli dalam
menyelesaikanp e r k a r atanah yangsangat rumit, seyog i a n y am a s a l a htanah yangterjadi saat
ini tidakdapat
Joyo Winoto“Kangkangi”
MA Diminta Pengkajian Terhadap Putusannya
Jakarta, RBNMahkamah Agung (MA) RI diminta lakukan pengkajian terhadap putusannya, apa putusan tersebutperlu dilaksanakan atau tidak. Hal itu disebabkan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI,Joyo Winoto, Ph.D tidak bersedia menjalankan putusan hukum yang telah memiliki kekuatanhukum tetap yaitu membatalkan Surat Keputusan (SK) Nomor 9 yang ditandatanganinya sendiri.Joyo Winoto diduga tidak menghormati hukum dan “kangkangi” putusan Mahkamah Agung (MA)RI.
Bersambung hal
11
Penjemputan terjadiKamis (7/10) sekitar pukul13.00 WIB, tiga oknumpetugas imigrasi BandaraSoekarno Hatta, yakni DiditSulaiman, Mirza dan Wahyudimendatangi rumah wargabernama Baing dan Bunli diJl. Turi RT 005/003 KampungBelakang Kelurahan KamalKecamatan Kalideres JakartaBarat.
Baing dan Bunli dipaksanaik ke mobil yang dibawaoleh ketiga petugas ke kantordengan alasan untuk dimintaiketerangan. Baingkebingungan dan ketakutan.Kepada petugas tersebutmenanyakan kesalahannya,“Saya salah apa harus ikut kekantor?” Si petugas dalampenangkapan itu, miripanggota kepolisian yang takutpenjahat buruannya kaburlagi. “Nanti saja di kantor. Inisesuai surat perintah,” kataBaing menirukan ucapanpetugas yang menjemputpaksa.
Menurut Baing, walaudirinya tak mengerti surat apayang ditujukan, tapi salah satudari mereka mengatakansambil menunjukkan suratperintah penjemputan paksaagar dibawa ke kantor untukdimintai keterangan, ungkapBaing.
Dalam keadaan ketakutan,kata Baing menambahkan,saya kira mereka petugas darikepolisian, karena dibilangada surat perintahpenjemputan dan lebih dulu
menjemput Bunli saatmendatangi rumah saya.Mereka sudah menggiringBunli, bahkan saya sempatbilang kepada Bunli, jangan-jangan ada saudara kita yangditangkap polisi karenaterlibat narkoba, dan kitadilibatkan makanya kitadijemput untuk dimintaiketerangan, jelas Baing.
Baing lebih lanjutmenuturkan, setelah masukke dalam mobil Kijang yangdiperintahkan, kami berduadibawa mutar-mutar yangakhirnya sampai di KantorImigrasi Bandara SoekarnoHatta. Saat itu saya tahu yangmelakukan penjemputanpaksa bukan petugas darikepolisian, tapi petugasimigrasi. Tapi kenapa kamiharus dijemput paksa, padahaltugas imigrasi adalahmengawasi Warga NegaraAsing bukan warga NegaraIndonesia, tuturnya.
Rasa kebingungan danketakutan saya belum hilang,salah satu dari petugas tadiyang bernama Didit Sulaimanlangsung menarik tangan sayadan Bunli ke ruangpemeriksaan terbuka. Secarabergantian kami berduadiperiksa, tapi yangditanyakan masalahpencatatan sipil pernikahanorang lain. Setelah selesaidiperiksa, meski tak mengertiapa isinya, berita acarapemeriksaan (BAP) disuruhkami tandatangani, kataBaing.
Anehnya lagi kata Baing,tindakan sewenang-wenangdari ketiga oknum petugasimigrasi tersebut tidak jelastujuannya dan untuk apa sertadisuruh siapa, kami tidakdapat mengerti. Bah-kan sayadan keluarga semakinketakutan serta merasa tidaktentram dan tidak nyamantinggal di rumah kami.Pasalnya, pada Selasa (12/10)sekitar pukul 22.00 WIB,ketiga oknum petugasimigrasi, yakni DiditSulaiman, Mirza dan Wahyudikembali mendatangi rumahkami, karena pintu tertutupmereka menggedor-gedorpintu, akibatnya mem-buatanak dan istri saya sangatketakutan. Karena pintu tidakdibuka, akhirnya DiditSulaiman, Mirza dan Wahyudimenggedor-gedor pintudengan keras, membuat anakdan istri saya sangatketakutan. Karena pintu tidakdibuka akhirnya DiditSulaiman, Mirza dan Wahyudipergi, dan kebetulan saya padasaat itu belum pulang, ungkapBaing.
Tidak puas malam itukarena tidak bertemu denganyang dicari, esok harinyaRabu (13/10) sekitar pukul10.00 WIB, Mirza, Wahyudidan Didit Sulaiman datanglagi. Karena ulah merekasudah di luas batas kewajaran,dan dampaknya membuat kitasekeluarga tidak nyaman danetakutan, akhirnya Baingmelaporkan ulah ketiga
petugas imigrasi BandaraSoekarno Hatta tersebut keDirjen HAM dengantembusan, Dirjen Imigrasi,dan Menteri Hukum danHAM (Menkumham), ungkapBaing.
Menurut informasi salahseorang petugas imigrasi yangtidak bersedia namanyadisebutkan, dan sudah cukuplama bertugas di BandaraSoekarno Hatta, DiditSulaiman tergolong pem-berani, pintar, ulet dan palingmengerti seluk belukkeimigrasian, serta pintarbergaul sehingga rejekinyajuga ikut berlimpah. Hartanyajuga berlimpah dan rumahnyabagus-bagus. Rumahnya diModern Land tergolongmewah dan harganya jugamencapai Rp 3 miliar.Sedangkan rumah yang diAndi Loka paling bagus sertamemiliki kolam renang, lebihkurang harganya mencapaiRp 3,5 Miliar. Mahal dancukup bergengsi rumahnya,kata petugas tersebut.
Ketika dikonfirmasi dasarpenangkapan danpenjemputan paksa Baing danBundi, Didit Sulaimanmengatakan tidak melakukanpenangkapan hanyamenjemput untuk dimintaiketerangan. Selesai dimintaketerangan, mereka kita antarpulang, ungkap Didit. (WHutagalung)
Menkumham Diminta Pengkajian
Petugas Imigrasi JemputPaksa Dua Orang WNIJakarta, RBNBersikap arogan meski tak didukung aturan hukum dan perundang-undangan, tiga oknum petugasimigrasi Bandara Soekarno Hatta melakukan penjemputan paksa terhadap dua orang warga NegaraIndonesia (WNI) dari rumahnya tanpa alasan yang jelas, apa untuk tujuan pribadi petugas ataukepentingan instansi maupun kepentingan negara, dipertanyakan maksud dan tujuan penjemputanpaksa tersebut.
Contohnya, pada Pasal 303 tentang perjudian disebut denganhukuman penjara selama-lamanyasepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh limajuta rupiah, dihukum barang siapadengan tidak berhak menuntutpencaharian dengan jalan sengajamengadakan atau memberikesempatan untuk main judi kepada umum.
Sepertinya, para hakim dalammenjatuhkan vonis terhadap paraterdakwa lebih mementingkanpertimbangan pribadinya daripadapertimbangan menurut KUHP.Hal itu terlibat di PengadilanNegeri Jakarta Utara pada pertengahan Oktober lalu, dengan agenda persidangan pembacaan putusan.
Majelis hakim pimpinan Pangeran Napitupulu dalam amar putusannya menyatakan, terdakwaTjun Siang alias Iwan, terdakwaKim Sang, terdakwa Heri Angkasa, terdak Liem Kim Sengalias Fredy, terdakwa Aseng LiemThiang Siang alias Aking masing-
masing dijatuhi hukuman penjaraselama tujuh bulan. Karena terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan, sebagaimana diaturdan diancam dalam pasal 303KUHP.
Sementara kelima terdakwaBandar judi internet yang beroperasi di lantai 23 kamar 2C apartemen Robinson Jakarta Utara inimenjadikan judi sebagai matapencaharian yang per bulannyabisa beromset hingga miliaranrupiah dan sengaja memberikesempatan kepada umum untukbermain judi.
Para terdakwa Bandar judi internet ini, selain penghasilan perbulannya hingga miliaran rupiah,para terdakwa ini juga tergolongpintar dan licin bagaikan belutserta sukar ditangkap pihak kepolisian. Usaha perjudian yangdikelola para Bandar ini sudahdimulai sejak tahun 2008. barupada bulan Februari 2010 merekabisa tertangkap pihak kepolisian.
(W Hutagalung)
Jakarta, RBNPada pertengahan
September lalu diPengadilan Negeri JakartaUtara (PN Jakut) empatterdakwa yakni bandar danpengedar narkoba berupaheroin, bernama YaloneMehta, Baltha TabitaNepala, Sheraz RafiqCudry dan Adel Sidiqmendapat bonus darihakim.
Pasalnya hakim ditudingberhati dermawan, meskituntutannya tanpa adakepentingan pribadi selainkepentingan hukum.Keempat terdakwa olehmajelis hakim denganhakim ketua Hertadi, SHdalam amar putusannyamenyatakan terbuktibersalah sebagaimanadiatur dan diancam dalamPasal 114 No 35 tahun2009 tentang narkobaberupa heroin.
Terdakwa Adul Sidiq,Sheraz Rafiq Choudry,Tabita Nepala dan ter-dakwa Mehta Balta ma-sing-masing dijatuhi hu-kuman penjara selama 15tahun denda 3 miliar sub-sider 6 bulan kurungan.Vonis hakim itu lebihringan 5 tahun dari tun-tutan jaksa penuntut umum(JPU) Rini Hartati, SH.
Sementara di luarpersidangan rumor yanghangat beredar dalamperkara keempat terdakwapemilik 62 buah kapsulyang berisikan narkobaberuapa heroin seberat668,5 gram, disinyalir telah
terjadi peredaran uangdengan jumlah yang cukupbesar untuk pengaturanagar keempat terdakwadihukum tidak terlaluberat.
Sedang menurut JPU,Rini Hartati, SH maupunMajelis Hakim pimpinanHartati, SH dalammenangani perkarakeempat terdakwa sudahmelaksanakan sesuaidengan tugas tanpaintervensi dari pihakmanapun dan sudah sesuaidengan aturan danperundang-undangan,karena dalam penangananperkara, hakim tidak bisadiintervensi oleh siapapun.Sedangkan mengenaiperedaran uang, JaksaPenuntut Umum maupunhakim hampir senadamengungkapkan tidak tahumenahu. Bahkan, JPUmengungkapkan bandingatas vonis hakim karenahukumsn dianggap terlaluringan.
Keempat terdakwadiseret ke pengadilanberawal dari ketika pihakkepolisian curigamelakukan pemeriksaanterhadap para terdakwa diwilayah Jl Benjamin SuebPademangan. Saatdigeledah, pihak kepolisianmenemukan 62 butirkapsul berisi narkobaberupa heroin yangdisimpan di dalam laptopdan laptop disimpan di jokmobil yang dikemudikanpara terdakwa.
(W Hutagalung)
Bandar JudiTerancam 10 TahunDivonis 7 BulanJakarta, RBNKitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang ditulis oleh RSusilo dengan maksud dan tujuan agar buku ini diperuntukkankepada para pejabat kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri danpamong praja. Buku ini dilengkapi dengan pasal demi pasal sesuaisesuai kejahatan serta komentar. Tentu tujuannya agar aparatpenegakan hukum tidak salah menerapkan hukum terhadap si
Vonis Hakim JauhLebih Ringan DariTuntutan Jaksa
Kami sangat kecewa ataspelayanan RS Aminah danpengalaman pahit yang kamialami pada dasarnya sebenarnya harus dapat dilupakan.Kalau tidak dapat terlupadalam waktu yang singkat,semoga waktu yang panjangdapat menjawab. Tapi setiapkali melewati RS Aminah,pengalaman buruk tersebutselalu teringat kembali sertamenoreh luka di dalam hati.
Hal itu disampaikan sumber RBN yang tidak bersedianamanya dibawa dalam pemberitaan di Jakarta baru-baruini. Kalau bisa disesali, mungkin akan disesali, kenapaharus berobat ke RS Aminah.Tapi apa yang telah terjadiadalah sudah menjadi Keputusan Tuhan Yang Maha Esadari surga. Tetapi RS Aminahseharusnya perlu sadar diridan lakukan pembenahan,dengan tujuan supaya janganada lagi yang mengalami kejadian seperti apa yang sayaalami.
Menteri Kesehatan (Depkes) Republik Indonesia diminta turun tangan untuk lakuk an p e n e l i t i an s e r t apengkajian terhadap perijinandan standarisasi RS Aminah,
terkesan lamban kinerjanya.A p a k a h p e r i j i n a n -perijinannya sudah beres atautidak? Dan bagaimana standarisasi rumah sakitnya, apasudah memenuhi standar rumah sakit sesuai aturanKementerian Kesehatan RI.Dan apakah ada hubungansinkron antara akademi kebidanan dengan rumah sakitdalam hal praktek, akibatnyaterkesan pasien dijadikanpraktek pembelajaran ataukelinci percobaan?
Sebagai rumah sakit yangprofesional dalam menjalankan pelayanan maupun bisniskesehatan, seharusnya tranparansi perlu dilakukan agarmasyarakat khususnya pasiendan mantan pasien yang pernah berobat di RS Aminahataupun calon pasien yangakan berobat ke RS Aminahyakin dan percaya bahwa RSAminah adalah rumah sakitpilihan hati yang tidak akanmengecewakan.
Namun dokter yang praktek di RS Aminah yang berdomisili di Jl. HOS Cokroaminoto (Cileduk Raya) KreoSelatan Larangan ini terindikasi melakukan “malpraktek” serta rumah sakitnya
kurang steril. Manajemen rumah sakit juga disinyalir “amburadul” serta kurang berperikemanusiaan, tandasnya.
Adapun kronologis kejadian adalah berawal dari kondisitubuh si bayi ketika itu agakhangat (demam), lalu orangtuanya segera membawa keRS Aminah. Setelah diperiksa, dan atas petunjuk doktersang bayi disarankan menjalani rawat inap.
Mulai dari hari pertamasampai hari ke enam, doktertidak pernah memberitahukanapa jenis penyakit yang diderita oleh bayi, tapi proses pengobatan terus berjalan, termasuk dengan melakukan infusdi kepala si bayi malang tersebut, dan seperti tidak ada tempat lain yang lebih cocok untuk tempat jarum infus. Masadi kepala. Umur bayi sajamasih satu bulan, ujarnya.
Disebabkan kurang puasatas pelayanan RS Aminahdan melihat kondisi kesehatananaknya yang semakin makinmemburuk kondisinya, bahkan setelah dirawat di RS Aminah, malah jadi muncul penyakit baru, yaitu munculnyaberupa benjolan di kepala bayiyang Bersambung hal 10
diduga sebagai akibatnyamenggumpalnya cairan infusdi kepala si bayi.
Merasa khawatir dengankondisi si bayi yang makinmemburuk, orang tua si bayimembawa buah hatinya pindah rumah sakit lain danakhirnya berobat ke RS Fatmawati. Namun, tidak berselang lama akhirnya si bayimalang pun meninggalkandunia fana ini di rumah sakitFatmawati dengan sejutakesedihan dan berjuta rupiahkerugian.
Timbulnya pembengkakanberupa benjolan baru di kepala si bayi diduga akibat daritindakan sang dokter yangkurang profesional dalampengambilan keputusan untukmenancapkan jarum infusdengan lokasi di kepala.Kenapa bukan di tangan sajaatau di kaki si bayi, tandasnya.
Selama enam hari perawatan, ada sebanyak enam kalidokter mengambil sampeldarah si bayi dan menurut keterangan dokter, sampel darahuntuk keperluan diagnose.Tetapi aneh bin aneh, walaupun sudah enam hari dirawatdi RS Aminah dengan uji laboratorium enam kali, pihak
Kementrian Kesehatan Lamban Menangani
RS Aminah Kembali “Makan” KorbanBalita Meninggal Diduga Akibat Infus di Kepala
Jakarta, RBNTerkait pemberitaan sebelumnya, RS Aminah diduga berperan ”pemeras” dan “pembunuh,”Departemen Kesehatan dinilai lamban untuk melakukan penelitian serta pengkajian terhadapperijinan serta standarisasi Rumah Sakit Aminah yang terindikasi melakukan malpraktek tehadapseorang pasien balita, disebabkan pasien bukannya menjadi sembuh, malahan menimbulkanbenjolan baru dikepala setelah menjalani rawat inap di rumah sakit ini yang akhirnya meniggaldunia.
Kadis P2B DKI Layak “Mencopot”Kasi P2BCipayung, Ir.Effendi Iskandar:Anda Siapa Ya?
Begitu juga dengan KasiP2B Kecamatan Cipayung, Ir.Effendi Iskandar yang sebelumnya pindah dari Kecamatan Kebayoran Lama. Saatdikonfirmasi terkait semaraknya bangunan bermasalahdi wilayah kerjanya, malahmenjawab pertanyaan denganpertanyaan “ogap-ogap”.Sewaktu dikonfirmasi, malahmau konfirmasi baik terhadapwartawan.
“Anda siapa ya, kalau maukenal silakan ketemu saya,dan saya juga mau konfirmasi
darimana anda tahu no hpsaya dan siapa yang memberitahu anda no hp saya?” begituisi sms dari HP Kasi P2B Kecamatan Cipayung, saatdikonfirmasi tentang Futsaldi Jln. Bambu Apus RayaKecamatan Cipayung JakartaTimur, disebabkan ijinnya rumah tinggal dan bagunan lainnya.
Apa karena dikonfirmasiatau karena terindikasi suapmenyuap, atau kurang pahamtupoksinya selaku Kasi P2B,sangat dipertanyakan ke
beradaannya. Dalam hal iniKadis P2B DKI Jakarta diminta untuk lakukan pengkajianterhadap SDM Effendi Iskandar sebagai Kasi P2B Kecamatan, apa masih layak atautidak. Pasalnya, dari bertugasdi Kebayoran Lama juga terindikasi “penyakit kambuhan”disebabkan senang dengan delapan enam .
Bangunan lain yang dipertanyakan perijinannya, yaitu:bangunan PJTKI (tanpa IMB) Jln Kupu-kupu No. 13 Kelurahan Pondok Rangon RT 012RW 03. Bangunan Gudang(tanpa IMB) Jln. Perintis Kelurahan Ceger. BangunanGudang (tanpa IMB) Jln RayaSetu Cilangkap (sampingTPU Cipayung).
Terindikasi melanggar Perda No. 7 Tahun 1991 dan SKGubernur DKI Jakarta No.1069 Tahun 1997 tentang TataTertib Mendirikan Bangunan.
Menurut (BJ) warga setempat, ketika diminta tanggapannya, mengatakan, kalau pemi
lik bangunan tersebut orangkuat dan punya banyak uang.Lebih lanjut lagi BJ mengatakan, bahwa bangunan tersebutsudah pernah didatangi petugas P2B Kecamatan Cipayung, namun pergerjaan tetapberjalan tanpa ada hambatanapapun, dan terkesan sudahenam delapan atau delapanenam.
Selain bangunan tersebut,di lokasi lain di wilayah Jaktim, di Kecamatan Pasar Rebojuga terdapat sepuluh bangunan dengan satu izin yaitudi Jln Kamboja Dalam Rt.007RW 02 Kelurahan Baru. Bangunan 2 lapis No. IMB:1715/PIMB/T/2010, atas nama: Amirudin (satu izin 10unit dan plang izin asal jadi,dan diragukan) disebabkantidak sesuai dengan Peruntukan.
Saat hal tersebut maudikonfirmasi, Kasudin P2BJaktim tidak bersedia memberikan komentar. (JeffrySinurat)
Jakarta, RBNSelaku pejabat Pemda DKI yang seharusnyamenegakkan peraturan daerah (Perda) DKIJakarta, tetapi bila kurang loyal, sudahsepantasnya oknum pejabat yang seringbermasalah sebagai Kasi P2B dari kecamatanyang satu ke kecamatan yang lain, sebaiknya“dinon-jobkan” disebabkan kurang mampunyaSDM dalam mangambil kebijakan selaku pejabatpublik.
Faktor permasalahan sederhana saja, karena tidakdidukung dengan kinerja petugas P2B di lapangan yangterkesan kurang tegas dalam
menegakkan Perda (peraturandaerah) dan menuruti keinginan pemilik bangunan bermasalah. Tak heran juga karena ada peluang oknum
petugas nakal ikut serta bekerjasama dengan pemilik bangunan dengan menerima imbalan sesuai kesepakatanpelanggaran bangunan.
Hal tersebut disampaikansumber yang tidak berkenannamanya ditulis dalam pemberitaan.
Salah satu contoh yaitubangunan rumah tinggal diJln. Deplu Raya No. 16 Rt.05 Rw 03 Kel. Bintaro, bangunannya tidak sesuai Rencana Tata Ruang. Diduga pem
berian IMB terlalu dipaksakan, alias kurang tepat danharus dikaji ulang. Dalam halini, building inspektorat diharapkan turun tangan. Terindikasi oknum petugas P2BKecamatan Pesanggrahan terima suap untuk meloloskanIzin.
Juga di jalan Deplu RayaKel. Bintaro, Proyek Hunian/Thon House (puluhan unitbangunan 3 lapis (No. IMB:66/S/1/DPIMB/2010 Tgl: 05-05-2010). Hanya satu izin
Gubernur DKI Jakarta danKadis P2B SeharusnyaPanggil Kasudin P2B Jaksel.Jakarta, RBN
Semaraknya bangunan bermasalah disebabkan tidaksesuai dengan Rencana Tata Ruang Provinsi DKI Jakartaberdampak mengancam banjir Jakarta yang saat ini telahdiambang masalah serius. Penyebabnya, tak lain dantidak bukan karena masalah Tata Ruang tidak dapatberjalan sesuai dengan aturan yang seharusnyaditegakkan.
KPK Diminta Turun TanganSudin Peternakan dan Perikanan Jaksel Terindikasi Sarat Korupsi
Dimulai dari pendaftaran proses lelang, sampai pengumumanpenetapan pemenang, terindikasiterdapat kecurangan. Sebagaimana panitia membuat keputusanberubah-ubah sehingga menimbulkan pertanyaan terhadap kebijakan panitia. Panitia kurang profesional dalam melaksanakantugasnya serta terkesan berpihakpada salah satu rekanan binaanpanitia yang mengubah Pemenang II menjadi Pemenang I.Ini jelas sudah diatur oleh Panitia,’ tegas salah satu rekanan peserta lelang yang kalah tender dantidak bersedia disebut namanyadalam pemberitaan.
Informasi yang dapat dihimpun RBN, disinyalir terjadi kelalaian panitia pada saat penilaianadministrasi atas nama PT. PatraGasindo Perkasa, dengan hargapenawaran Rp. 3.150.839.147,persyaratan lengkap secara administrasi. Namun berbeda dengan PT. Gompar Palluga Jaya,dengan harga penawaranRp.3.110.360.000 dimana administrasinya tidak lengkap (tidakada Surat Kuasa) sebagaimanayang diminta Panitia sebagai persyaratan dalam proses lelang Pegurugan dan Pembuatan TurapPembangunan Rumah PotongAyam di Jakarta Selatan.
Anehnya lagi, menurut AlbertSiregar, Ketua LSM PARI mengatakan, sesuai dengan pengumuman pemenang No:82/P2BJ/NAKKAN-JS/V/2010
dan berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Peternakan danPerikanan Jakarta Selatan No35/2010 tanggal 1 Juni 2010, tentang Penetapan Pemenang Penyedia Jasa Pemborongan PekerjaanPengurukan Tanah dan Pembuatan Turap Pembangunan RumahPotong Ayam di Jakarta Selatan,maka berdasarkan surat tersebutPT. Patra Gasindo Perkasa sebagai PEMENANG I dengan harga penawaran Rp. 3.150.839.147dari sembilan perusahaan yangikut memasukkan SPH.
Sementara itu sebagai PEMENANG II, PT Gompar Palluga Jaya dengan harga penawaran Rp. 3.110.360.000 ditandatangani oleh Panitia PengadaanBarang dan Jasa Suku Dinas Peternakan dan Perikanan JakartaSelatan, dengan Ketua Lelang AliSurahman, Sekretaris lelangSyaiful Hidayat dari UPT BalaiBudidaya Perikanan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi DKIJakarta.
Albert juga menambahkan,kejanggalan ini sudah sering terjadi dan tidak btoleh dibiarkan.Sejumlah ElemenMasyarakat/LSM bersama wargaakan melaporkan hal tersebut kepihak yang berwenang.
Walaupun hal tersebut sudahmencuat ke publik bahwa terjadikurang beres atas kinerja panitia,namun pejabat yang berwenangWalikota Administrasi JakartaSelatan, Syahrul Effendi kurang
Jakarta, RBNDisebabkan Suku Dinas (Sudin) Peternakan danPerikanan Jakarta Selatan (Jaksel) terindikasisarat korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) diminta untuk turun tangan lakukan penelitian dan penyelidikan terkait Proyek Pengurugan Tanah dan Pembuatan Turap serta Pembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) dengan nilaiPagu Anggaran Rp. 3.450.000.000, karena sejakdari proses tender sampai dengan pelaksanaandi lapangan terkesan “aneh bin ajaib”. Didugatelah terjadi persekongkolan antara panitia,pengawas dan kontraktor binaan.
tanggap serta tidak dapat berbuatapa apa.
Di lain sisi, Ketua panitia lelang, Ali Surahman saat pembukaan SPH (Kamis, 1/7/10) di TCRagunan Jln. Harsono RM Ragunan RPA di Jakarta Selatan,mengatakan, kemenangan PT.Gompar Palluga Jaya bukankarena sanggahan atau keberatan,tetapi atas laporan warga, tegasAli menjawab pertanyaan wartawan. Ali juga menambahkansaat itu, mengenai Surat PerintahMulai Kerja (SPMK) kepada PT.Gompar Palluga Jaya, nanti akankita evaluasi kembali.
Sementara itu, hasilsurvai di lapangan terindikasimasih terdapat pelanggaran, yakni tidak sesuai dikerjakan denganBQ. Contohnya, Bongkaran pagar eksisting 277.00 meter kubik,Galian tanah untuk pondasi kedalaman 1 meter 527.35 m3, Bortanah untuk pondasi StrauspallQ30cm kedalaman 2 meter 46.00ttk, urugan tanah kembali ke pondasi 131.84 m3, urugan pasirbawah pondasi batu kali t =5cm34.16 m3, urug tanah dengantruk 3/4, Jak-tim, Jak-sel, Jak-ut, Jak-bar 11.748.60 m3, pondasi batu belah/ Turap ad 1 pc: 5psr (type 1, 2, 3) 1.727.19 m3,Cerucuk bambu/ dolken Q 8cmL=2 m jarak 30 cm 2.991.00 m3,Sulingan pipa PVC Q 2” lengkapijuk setara waving 5.425.04 m’,Perataan tanah dengan Buldozer9.790.50 m2, Pemadatan tanahdengan mesin gilas 6-8 ton (2 xper 70 cm) 9.790.50 m2. Didugadikerjakan asal asalan. Kepemilikan Surat Izin Galian C kontraktor pelaksana dipertanyakanatau diragukan keabsahannya.
Sesuai Keppres 80 Tahun2003, Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintahdan perubahan ke tujuh KeppresRI No. 95 tahun 2007. Sesuaidengan butir huruf (b). KeppresNo. 95 tahun 2007, UU No. 28tahun 1999 tentang Peyelengaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).(c ). UU No. 31 tahun 1999 jo,UU No. 2 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana
Korupsi. (d). UU No. 17 tahun2003 tentang Keuangan NegaraAPBN/ APBD.
Tata tertib administrasi sebagaimana butir huruf (e). SuratKeputusan (SK) GubernurProvinsi DKI Jakarta No. 16tahun 2009 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)tahun anggaran 2009. (f). peraturan Pemerintah (PP) No. 71tahun 2000 tentang Tata CaraPelaksanaan Peran SertaMasyarakat Dalam Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Ada indikasi bahwa azas yangdipakai penitia lelang dan kuasapengguna anggaran bukan peraturan yang berlaku sebagaimanamestinya, tetapi azas indikasiunsur KKN untuk kepentinganpribadi yang telah dilarang dantidak diizinkan oleh Undang-Undang.
Sesuai dengan RKS pasal 14,ayat 4, butir 2 yang melarangpenitia pengadaan untuk berkolusi yang berdampak pada kerugian Negara. Pasal 15, ayat 4dinyatakan, bahwa calon pemenang lelang sudah harusditetapkan oleh penitia pengadaan selambat-lambatnya tujuh harisesudah pembukaan dokumenpenawaran dan pengumuman lelang dilakukan terbuka melaluimedia cetak/ elektronik. Haltersebut diduga dilanggar panitia.
Ketika hal itu dikonfirmasikan kepada Kasudin Peternakan dan Perikanan Jakarta Selatan, drh. Chaidir Taufik, M.Sitidak bersedia memberikan komentar, dan menurut stafnya, drh.Chaidir Taufik, M.Si lagi sibukrapat, sementara ketua panitialelang Ali Rahman telah pindahtugas alias dimutasi, imbuhnya.
Dalam hal ini, GubernurProvinsi DKI Jakarta DR. Ing.H. Fauzi Bowo dan jajarannyabersama Inspektorat DaerahProvinsi DKI Jakarta, SukestiMartono, agar lebih mengutamakan pengawasan penggunaananggaran, tandasnya.
Salah satu contoh, proyekbangunan kantor 4 lapis No.IMB: 99/IMB/2010 di Jln.Prof. DR.Soepomo Kelurahan Menteng Kecamatan Tebet.Dimana bangunan tersebutmengundang sejumlah pertanyaan warga setempat danLSM. Pasalnya, penutupankali untuk kepentingan bangunan tersebut dapat berakibatfatal, yakni mengakibatkanbanjir Jakarta.
Menanggapi hal itu KetuaLSM PARI, Albert memberikan komentar, “Akibat bangunan tersebut, kali tidak dapat berfungsi 100 persen.Karena kali menjadi dangkal.Padahal, hal itu seharusnyadapat ditata rapi kalau pejabatPemkot Jaksel serius danpeduli lingkungan untuk mengatasi banjir bandang DKIJakarta, khususnya Jaksel.
Selain mengkaji ulang tentang pemberian Izin Prasarana(IP) oleh Sudin PU Jalan sebagai syarat untuk penggunaan sarana umum milikPemda DKI Jakarta, sepanjang Jln. Prof. DR. Soepomojuga terdapat puluhan bangunan menggunakan saranaparkiran di atas kali. Namunpara pengusaha tidak mendapat tindakan dari pejabatPemkot Jakarta Selatan. Walikota Syahrul Effendi danjuga Kasudin PU Jalan Yayat/Kasudin PU Air (Plh) diharapkan turun tangan.
Sebagaimana yangdiatur dengan PP No. 51Tahun 1993 tentang AMDALserta Keputusan Menteri LHRI No. KEP-11/MENLH/3/94tanggal 19 Maret 1994 tentangjenis usaha atau kegiatan yangwajib dilengkapi dengan
Analisis Mengenai DampakLingkungan. Hal ini merupakan tugas Bappeda DKIJakarta.
Sesuai dengan Undang-undang No.32 tahun 2004Tentang Pemerintah Daerah,Undang-undang No. 26 tahun2007 Tentang Penataan Ruang, Undang-undang No. 29tahun 2007 Tentang Pemerintahan Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota SebagaiIbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, PeraturanDaerah Khusus Ibukota Jakarta No. 5 tahun 1988 TentangKebersihan Lingkungandalam Wilayah DaerahKhusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah Khusus IbukotaJakarta No. 7 tahun 1991 Tentang Bangunan di WilayahDaerah Khusus Ibukota Jakarta, Peraturan Daerah ProvinsiDaerah Khusus Ibukota JkartaNo. 8 tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Aturan tersebut dibuat untuk ditaati demiterciptanya lingkungan hidupyang aman, bersih dan teratur.Tapi semua aturan tersebutdisinyalir dilanggar saja,ujarnya.
Saat dikonfirmasi kepadaSudin PU Jalan Jakarta Selatan, Kasi Perlengkapan Prasarana Perkotaan, Gusti MadeSasmita ST tidak berada dikantornya karena sedang cutike Bali.
Sebelumnya Sasmita mengatakan, bahwa pihak SudinPekerjaan Umum Jalan berhak mengeluarkan Izin Prasarana (IP) dengan alasan drainase tata ruang, tanpa jelasdimengerti apa yang dimaksud.
Beberapa persyaratan un
Pengurusan IP di Sudin PU JalanJaksel Sarat “Kong kali kong”Jakarta,RBN
Disebabkan kepadatan penduduk di Jakartadan mahalnya harga tanah mengakibatkan segalatempat dihalalkan menjadi tempat bisnis,termasuk dengan penutupan saluran air tanpamemikirkan dampak terhadap lingkungan.
tuk memiliki Izinan Prasarana(IP), masih diragukan kelengkapan sesuai dengan aturan dan peraturan Pemerintah/Pemda DKI Jakarta. Walaupun persyaratan seperti Amdal dan UUG belum lengkap,namun petugas tetap keluarkan Izin Prasarana (IP) danmengaku tidak ada pelanggaran dalam pemberian IP tersebut.
Tetapi fakta di lapanganberkata lain, diduga telah terjadi pelanggaran pemanfaatanprasarana umum untuk kepentingan bisnis SPBU danada indikasi terjadi “delapanenam” dengan petugas yangberwenang pemberi IzinPrasarana.
Selain itu dengan waktubersamaan salah seorangtamu yang ingin bertamu keSudin PU Jalan Jaksel, wargaJln Soepomo, Tebet (sebutsaja BL, tidak bersedia dimuatnamanya) mengeluh akan pelayanan PU Jalan.
Ketika diminta tanggapannya, mengatakan, bahwa parapetugas yang tidak dapat bekerja dengan baik atau terbuktibersalah menyalahi aturan,sebaiknya dimutasi atau gantisaja. Selaku pelayan publik/masyarakat, petugas seharusnya dapat melayani denganbaik. Ketika dikonfirmasi,petugas tersebut kurangberkenan kehadiran War
tawan/ LSM untuk konfirmasi, dan hanya rajin melayanitamu yang mengurus IzinPrasarana (IP) atau urusanrezeki.
Menanggapi hal ini, KetuaLSM PARI Albert, masihmeragukan dan mempertanyakan kepemilikan AMDAL,UUG untuk persyaratanmendapatkan Izin. Didugapetugas yang menyetujuipemberian AMDAL, UUGkurang tepat dan harus dikajikembali kelayakannya.
Seharusnya kalau tidak sesuai izin yang dimiliki, bangunan yang melanggar harusdibongkar. Dihimbau kepadapihak Inspektorat DaerahProvinsi DKI Jakarta dan Inspektorat Pembantu KotaPemkot Jaksel (Irbanko), sebaiknya lebih meningkatkanpengawasan dan segera memanggil dan memeriksa semua pihak terkait untuk menjelaskan duduk permasalahandimaksud, agar tidak menjadibias.
Ketika hal tersebut dikonfirmasi ke Kasudin PU Jalan,Yayat tidak dapat ditemuikarena sibuk di luar kantor.Apa sibuk dengan urusan delapan enam proyek proyekatau karena juga merangkapjabatan Plh Kasudin PU TataAir Jaksel, hal tersebut menjadi pertanyaan dan pertanyaan.
rumah sakit ataupun dokter tidakpernah memberitahukan apa jenispenyakit si bayi dan malahan disuruh untuk dirujuk ke rumahsakit lain pada hari yang keenam.
Salah seorang dokter menganjurkan pindah rumah sakit sajadisebabkan RS Aminah kurangsteril. Orang tua manapun pastimengorbankan apa saja demi sibuah hati. Walaupun termasukorang yang kurang mampu, sibayi dibawa pindah rumah sakittanpa memikirkan biaya yangsemakin membengkak demi keselamatan si bayi. Untung tidakdapat diraih, malang tidak dapatditolak. Hal itulah yang terjadidan setiap manusia sudah memiliki suratan tangan masing masing. Hanya doa yang dapat mengiringi kepergian si bayi,imbuhnya.
Sewaktu hal tersebut beberapakali dikonfirmasi, Direktris RSAminah tidak bersedia memberikan komentar. Adapun PihakManajemen Rumah Sakit Aminah, melalui Nasuha, kepadaRBN mengatakan, “Adalah hakmanejemen Rumah Sakit Aminahuntuk menjawab konfirmasi atautidak, dan pihak RS Aminahsudah memutuskan untuk tidakmemberikan konfirmasi kepadapers kala itu.”
Entah apa tujuanya, akhirnyapihak RS Aminah mengundangpihak keluarga dengan RBN,dan sekaligus untuk konfirmasidan klarifikasi. Dapat disebutterjadi mediasi antara pihak RSAminah dengan keluarga bersama sama dengan pers. Adapunsyarat dan ketentuan dari pihakrumah sakit, agar orang tua korban membuat surat permohonan,supaya dapat disampaikan kepadaPerseroan Terbatas selaku ownerRS Aminah.
Setelah surat tersebut disampaikan ke RS Aminah, rupa rupanya mediasi gagal disebabkantidak terciptanya win win solutiondan karena pihak rumah sakitmenyarankan agar RBN membuat surat permohonan kepadaDirektur RS Aminah. Atau dengan membubuhkan tanda tanganselaku mengetahui di surat dariorang tua korban ke RS Aminah,namun demi menjaga kode etikpers, RBN menolaknya poinkesepakatan tersebut. Sewaktusurat orang tua si bayi mintadikembalikan karena mediasigagal, RS Aminah tidak bersediamemberikan surat asli, dan menurut pihak rumah sakit hal tersebutbukan mediasi namanya, karenapihak keluarga yang datang ke
RS Aminah. Pernyataan Simorangkir, mewakili managemen,seorang pebisnis dan orang politik, tetapi kurang sepantasnya halseperti itu dilakukan dalam pelayanan kesehatan.
Ketika diminta komentarSekjen LSM Suara Indonesia Baru, Laspen Sianturi, mengatakan,“Sesuai dengan Undang-UndangKesehatan, bahwa setiap orangberhak memperoleh informasitentang data kesehatan dirinyatermasuk tindakan dan pengobatan yang telah dilakukan maupunyang diterimanya dari tenagakesehatan, seharusnya RS Aminah diharapkan transparan kepada pasiennya”
Bila dipandang dari aspek Undang-Undang RI Nomor 23Tahun 2002 tentang PerlindunganAnak Indonesia bahwa “Setiapanak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik,mental, spiritual, dan sosial, RSAminah tidak layak memasanginfus di kepala pasien yang masihbayi. Bila insiden seperti ini banyak terjadi di dalam pelayananrumah sakit, bagaimana nantinyaanak anak bangsa ini?”.
Terkesan RS Aminah berbisnismurni tanpa diimbangi denganpelayanan yang manusiawi. Kementerian Kesehatan diharapkanuntuk segera turun tanganmelakukan chek dan recheksekaligus pengkajian terhadapkeberadaan RS Aminah. Apamasih layak ijin operasionalnyadilanjutkan atau tidak. Agar jangan terjadi korban berikutnya,bila RS Aminah tidak memenuhistandar rumah sakit, sebaiknyaditutup saja rumah sakit tersebut.Dalam hal ini, Komisi Perlindungan Anak juga diharapkan untuklakukan penelitian terhadap insiden tersebut. Masa..... biayalaboratoriumnya jelas, biaya obatnya jelas, pembayaran dari pasiennya juga jelas, tetapi nama penyakitnya “tidak jelas”. Sepertilagunya wak dukun saja. Sudahada jatuh korban jiwa. Ada adasaja ulah rumah sakit ini. Sepertilagunya wak dukun saja. Maksudhatinya berobat adalah mengobatipenyakit, eh........ malah makinparah penyakitnya dah..........,imbuhnya.
Pada situasi lain, sewaktu haltersebut dikonfirmasi ulang kepada pihak RS Aminah, Direktristidak bersedia memberikan komentar dan melalui Wakil Direktur, Nasuha mengembalikan suratpihak keluarga, tetapi hanya fotokopinya saja karena surat aslinya
sudah dikirim ke PT dan keberadaan surat ada di kantor PT.Apa maksud dan tujuannya danapa nama PT-nya masih dipertanyakan. Adapun Direktrisnya bersedia tanda tangan pada tandaterima surat, tapi diduga tidakbertanggung jawab serta tidakbernyali mencantumkan namanyaselaku penanda tangan, bahkansurat komfirmasi dari redaksiRBN (011/RED-KF/2010) tidakditanggapi.
Lagi Korban RS AminahLagi menjadi korban kegana
san RS Aminah terhadap pasiennya. Diduga pasien yang berobatberakhir tambah parah dan uangnya juga habis parah untuk membayar biaya pengobatan. TetapiRS Aminah disinyalir bukanmenjalankan pengobatan, tetapiterindikasi bisnis malpraktek.Diduga hal itu terjadi karena Kinerja Menteri Kesehatan lamban,walaupun hal tersebut sudah pernah diekpos pada edisi sebelumnya dan disampaikan kepada stafMenteri Kesehatan.
“Saya sangat sedih dankecewa dengan pelayanan sertakemampuan dokter Rumah SakitAminah. Adapun rasa kecewatersebut berawal dari anak sayatidak enak badan, lalu saya bawake Rumah Sakit Aminah. Setelahchek darah dan urine, doktermenjelaskan anak saya terserangdemam berdarah dan dianjurkanmenjalani rawat inap”, ujar ibumantan pasien yang berobat untuk mau sembuh, tetapi malahsebaliknya, penyakitnya tambahparah.
Namun pada hari kedua doktermengatakan, bahwa anak sayajuga terkena types. Dalam masaperawatan selama sembilan hari,tiap hari anak saya disuntik tigakali untuk obat infeksi lambung,menurunkan demam dan untukanti biotik. Setelah trombositnyadi atas lima puluh, dokter memperbolehkan anak saya pulang,walaupun ada yang aneh dengan
timbulnya bintik-bintik merahbengkak pada wajah anak saya,dokter menjelaskan hal tersebutakibat efek infeksi lambungnya.Betapa leganya hati ini, anak sayasudah boleh pulang.
Namun setelah dua hari sayarawat dirumah, pembengkakandiwajah anak saya semakinmengerikan, ya Tuhan..., kenapajadi begini...? Dalam kepanikan,saya membawa anak saya ke Rumah Sakit Aminah untuk kontrol. Setelah dokter yang sama mengambil sample darah, kembalijantung saya berdegup keras setelah dokter menjelaskan, anaksaya terkena Anemia plastik.Dalam kekalutan saya bertanyadalam hati, kok cepat banget penyakit anak saya nambah setelahmenjalani pengobatan dan perawatan di Rumah sakit ini..? Dananehnya, dokter yang sama jugamemberikan obat yang sama,padahal menurut dokter, anaksaya terdiagnosa mengindapAnemia Plastik? Tapi saya percaya bahwa dokter adalah ahlinya. Karena kondisinya terusmemburuk, bahkan saya katakanmengerikan, karena anak sayatidak bisa makan dan minum akibat pembengkakan dibibir, sorotmata kosong seolah jiwanya jugakosong.demi anak, saya bawaberobat ketempat lain supayaanak saya boleh sehat. Tambahpening kepala saya ketika doktermengatakan, pembekakan tersebut akibat kercunan obat aliassalah obat. Dalam hati bertanya,dokter mana yang benar....? dokter mana yang salah...? (RAP)
RS Amninah Kembali ....Sambungan hal 5
dipisahkan dari hubungan tigamasa, yaitu masa lalu, masasekarang dan masa depan. Tapi juga harus bisa menyelesaikan permasalahan tanah yangtimbul dengan tidak memandang apa permasalahan tanahterjadi pada masa lalu. Bagus-nya adalah menyelesaikannyapada masa sekarang dengantujuan ke masa depan. Seha-rusnya seorang “pakar” bilatidak dapat mengurangi ma-salah pertanahan, janganlahmenambah persoalan tanahyang sudah ada, ujarnya.
Bahan masukan kepadaSBY selaku Presiden pilihanrakyat, yaitu: satu, indikasiKepala BPN RI tidak bersediamelaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) yang te
lah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Nomor: 482/K/TUN/2007 tanggal 20 Pebruari 2008, joP u t u s a n N o m o r72PK/TUN/2009 yang isi putusannya menyatakan bahwaSK No. 9/HGU/BPN/2006batal demi hukum, dan terkaitdengan hal tersebut, KepalaBPN RI dan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Bogortelah dihukum untuk melaksanakan putusan tersebut.
Kedua, dugaan KepalaBPN RI, Joyo Winoto, Ph.Dtidak bersedia mencabut SKNo. 9/HGU/BPN/2006 yangditandatanganinya sendiri selaku Kepala BPN RI padatahun 2006, dimana SK tersebut terindikasi gratifikasi
miliaran rupiah. Joyo Winotoselaku orang nomor satu dibadan pertanahan yang seharusnya meningkatkan pelayanan dalam menjalankanfungsi BPN selaku administrasi pertanahan serta menciptakan pemerintahan yang bersih seharusnya pro terhadaprakyat, tetapi Joyo Winototerkesan tidak bersedia mencabut SK yang ditandatanganinya sendiri, disebabkan Kepala BPN RI disinyalir “takut”kepada Probosutedjo. Apakah“takut” kepada individunyaatau takut kepada indikasikorupsinya, perlu penyelidikan oleh penyidik berwenang.Merupakan hal yang kuranglazim bagi seorang KepalaBPN RI bila “takut” kepada
salah seorang masyarakat.Ketiga, penerbitan Surat
K ep u t us a n (S K ) N o .9/HGU/BPN/2006 oleh Kepala BPN RI untuk perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU)No. 1 kepada PT Buana Estate, sesuai permohonan Probosutedjo, dimana masa berlaku HGB sudah habis tahun2002, tetapi diperpanjangtahun 2006 silam tanpa menjalani prosedur-prosedur pengurusan perpanjangan HGUsebagaimana mestinya, danterkait dengan hal tersebut,Kepala BPN RI, Joyo Winotodiduga salahgunakan jabatan.
Ketika hal tersebut kepada BPN RI minggu lalu, JoyoWinoto tidak bersedia memberikan komentar. (TIM)
Joyo Winoto ....Sambungan hal 2
untuk puluhan unit bangunan.Dalam hal ini diduga pengelapan restribusi Pemda DKIJakarta.
Sedangkan bangunan rumah tinggal 2 lapis (No.IMB: 6212/IMB/2010 Tgl:26-05-2010) di Jln. Kesehatan VI Rt.009 Rw.011 Kelurahan Bintaro, bangunan rumah tinggal 2 lapis (No.IMB: 924/IMB/2010- Tgl:25-01-2010) satu izin untukdua unit bangunan. Dan bangunan di Jln. Taman BintaroTimur/ Jln. Kakatua I Kelurahan Bintaro, bangunanKantor/ Hunian 3 lapis ( No.IMB:13006/IMB/2008 –Tgl:09-12-2008), dan 3 unit rukodi Jln. RC. Veteran RT 004RW 012 Kelurahan Bintarosangat dipertanyakan perijinannya. Tidak sesuai peruntukannya serta melanggarPerda No. 7 Tahun 1991 danSK Gubernur DKI JakartaNo. 1069 Tahun 1997 tentangTata Tertib Mendirikan Bangunan.
Menurut sumber, pemilikbangunan telah berkoordinasidengan Kasi P2B KecamatanPasanggarahan. “Di sini su-dah biasa pemilik bangunanberkoordinasi dengan petugasP2B kalau bangunannya melanggar. Bisa nego denganpetugasnya” ujar sumber tan
pa menyebutkan nama petugas yang dimaksud.
Sesuai data dari DPRDDKI Jakarta Komisi D, bahwa anggaran untuk penertiban bangunan bermasalahdan pembongkaran terhadapbangunan bermasalah dariAPBD DKI Jakarta padaTahun 2009 sebesar Rp.581.000.000. Sedangkan anggaran tahun 2010 lebih besardari tahun lalu, namun tetapsaja petugas P2B tidak dapatbekerja secara profesional.
Menanggapi hal ituKoordinator Lapangan LSMFKPPKN, Tigor P mengatakan, penggandaan fungsi izinsering terjadi di lapangan dantelah merugikan restribusi pemerintah Pemda ProvinsiDKI Jakarta. Hal ini harusditangani dengan serius agartidak berdampak buruk terhadap Rencana Tata Ruang.
Contohnya, sering ditemukan di lapangan, satu izinuntuk 10 unit bangunan danplang izin terkesan asal jadikarena tidak lengkap datanya.Bangunan tidak sesuai dengan peruntukan/jenis bangunan, penggunaan, rencanajalan/Garis Sepadan Bangunan, Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lant a i Bangunan (KLB) ,Ketinggian Bangunan Maksi
mum 2 lantai.Sesuai Intruksi Guber
nur Provinsi DKI Jakarta No.197 tahun 2008 Tentang Percepatan Pembuatan LubangResapan Biopori dan SuratGubernur No.1220/ 1.823.12Tahun 1998 Tentang Keharusan Menanam Pohon Pelindung dan membuat Sumur Resapan Air Hujan. Diwajibkanmembuat sumur resapan airhujan ( Peraturan GubernurProvinsi DKI Jakarta No. 68tahun 2005 tanggal 8 juni2005). Hal tersebut disinalirdiabaikan.
Pematokan Garis Sepadan Jalan dan Garis SepadanBangunan akan dilakukansetelah pemohon menghubungi Seksi Dinas Tata Ruang Kecamatan. Namun faktatemuan di lapangan berbeda,yaitu Koefisien Dasar Bangunan (KDB) bangunandibangun hampir 90% dariluas tanah. Selain dibanguntanpa ada resapan air jugamelanggar Perda No. 7 Tahun1991 dan SK Gubernur DKIJakarta No. 1069 tahun 1997.Pelanggaran sering terjadikarena lemahnya kinerjapetugas P2B KecamatanPasanggarahan, Ivancius.
Ketika hal tersebutdikonfirmasikan kepada KasiP2B Kecamatan Pasanggrah
an, Ivancius tidak berada dikantornya dan saat dihubungimelalui telpon seluler, ponselnya tidak aktif atau telahganti nomor. Sementara ituKasudin P2B Pemkot JakselIr.Widyo Dwiyono, juga tidakdapat dikonfirmasi karena keluar kantor.
Menurut Kepala DinasP2B Provinsi DKI Jakarta, Ir.H. Hari Sasongko ketikamemberikan penjelasan beberapa waktu yang lalu diDPRD DKI Jakarta, akanmeninjau langsung ke lapangan.
“Kalau ada terdapat bangunan yang melanggar ijinatau tidak sesuai peruntukandan ada laporan masyarakat, pasti akan ditindak”, tegasKadis P2B Hari beberapawaktu lalu.
Kadis berjanji akanpanggil Kasudin untuk pertanggung jawapan kinerja selama bertugas di wilayahnya.Sangsi yang akan diberikantidak main-main terhadapbangunan bermasalah dan telah merugikan restribusi daerah. Apa lagi menyalahi peruntukan penggunaan RTH,PHU, Jalur Hijau. Ini akanditindak tegas mengingatbanyak pelanggaran PerdaProvinsi DKI Jakarta, ujarnya. (Jeffry Sinurat)
Gubernur DKI dan Kadi ....Sambungan hal 7
Seperti yang dituturkannara sumber RBN yang tidakbersedia namanya diekspose,“saya sangat terpukul melihatkondisi putri saya, kondisinyssangat menyedihkan bahkanmengerikan sekali, karena setelah menjalani rawat inap bukanya sembuh malahansekarang wajahnya menyeramkan dengan pembekangandisekitar leher dan wajah,sudah beberapa hari ini tidakbias makan dan minum, sepertinya psikologisnya terpukuldengan kondisi wajahnya, jiwanya seakan tidak menyatudengan raganya.”
Adapun kisah menyedihkan yang saya alami berawal
ketika putri saya tidak enakbadan, kemudian saya bawake Rumah Sakit Aminah KreoCileduk Raya, Tanggerang.Setelah tes darah dan urin,dokter menyarankan tindakanrawat inap sebab putri sayaterdiagnasa demam berdarah.Namun pada hari kedua, dokter mendiagnosa penyakit baru lagi yaitu, types, kita sebagai orang awam hanyamanut aja apa kata dokter,tuturnya.
Selama Sembilan harimasa perawatan, sudah duapuluh tujuh kali suntikan padalengan anak saya, tiga kalisehari disuntikkan untukmenurunkan demam, lalu un
tuk obat infeksi lambung sertaanti biotik. Dalam masa perawatan itulah, timbul berkas-berkas merah disertai pembengkakan pada wajah putrisaya, terutama bagian bibirsangat terlihat bengkanya.Dokter menjelaskan kepadasaya, bahwa hal tersebut hanya panas dalam akibat efekdari infeksi lambung. Disebakan keungan yang sulit,saya sudah cemas, saya selaluberdoa supaya putri saya cepatsembuh dan sehat.
Dokter mengatakan, jikatrombolshitnya sudah diataslima puluh pasien boleh dibawa untuk pulang. Saya sangatbersyukur, trombolshit putrisaya sudah diatas lima puluh,tapi ada yang menjadi ganjalan dihati saya melihat pembengkan pada leher dan wajahputriku. Namun akhirnya, setelah membereskan seluruh biaya, dengan perasaan bersyukur kamipun pulangkerumah. Entah model pengobatan apa yang dilakukandokter kepada putri saya, diagak bisa makan dan minum,memang bibirny membesaraneh.
Entah cobaan apa yang
menimpa keluargaku..? hatisaya diliputi kecemasan, putrisaya makin parah kondisinya.Setelah dua hari dirumah, lalusaya bawa kembali ke RumahSakit Aminah untuk kontrol.Masa Allah.., setelah tes sample darah, dokter mengatakan,putri saya terdiagnosa AnemiaPlastik, padahal dokter yangmenangani dari mulai masukrumah sakit, sampai saatkembali kontrol adalah dokteryang sama. Luar biasa, dalamwaktu sebelas hari, dokter Rumah Sakit Aminah berhasimenemukan penyakit yangberbeda pada tubuh putriku,dan yang lebih aneh, dokteryang sama juga memberikanobat yang sama, meskipundokter menemukan penyakityang lain, keluhnya.
Sampai saat ini kondisi putriku masih kacau, tatapanmatanya kosong
Jiwanya seperti hilang,wajahnya sendu menyeramkan, saya sangat terpukul dansangat sedih sekali, tak taulagi berbuat apa..? Demikiansumber menjelaskan kepadaRBN baru-baru ini di Jakarta.(Rap)
Lagi Korban Rumah Sakit Aminah Bertambah terindikasi Akibat Keracunan Obat
Depkes Terkesan LambanAmbil TindakanJakarta, RBN
Lagi-lagi Rumah Sakit Aminah terindikasimelakukan malpraktek terhadap seorang pasiensehingga mengakibatkan kerugian yang tak ternilai, baik secara materil maupun inmateril yangharus ditanggung pasien dan keluarga. Dalamkasus sebelumnya Rumah Sakit inipun didugakuat menghilangkan nyawa balita satu bulankarena dokter menancapkan infuse dikepalabayi. Sekalipun demikian Depertemen Kesehatan(DEPKES) terkesan lamban untuk mengambiltindakan terhadap citra negative Rumah Sakityang sudah menuai korban dari masyarakat.