strategi sistem audit · pdf filebaik pada sektor publik maupun privat melalui kontribusi...

| 263 |

Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol.20, No.2 Mei 2016, hlm. 263–273Terakreditasi SK. No. 040/P/2014http://jurkubank.wordpress.com

Korespondensi dengan Penulis:

Maliki Heru Santosa: Telp. +62 811816369

Email: [email protected]

STRATEGI SISTEM AUDIT INTERNAL PEMERINTAHDALAM RANGKA TATA KELOLA YANG BAIK

Maliki Heru Santosa, Syamsul Maarif, Eriyatno, Trias AndatiInstitut Pertanian Bogor

Abstract

The problems related to governance system such as management irregularities or fraud, unaccountable finan-cial practices, and poor public service deliveries have raised some questions to the effectiveness of Units ofGovernment Internal Audit (GIA). The complexity of role and function of GIA, which are both directly andindirectly influenced by the stakeholders and relevant environment, need an appropriate research using sys-temic context. The objective of this study was to identify and establish priority strategy in developing effectiveinternal audit system. This research was based on qualitative approaches with systems methodology whichwas started with literature study, in-depth interview and focus group discussion (FGD). Then, the study wascontinued with analytical hierarchy process (AHP) with experts representing the stakeholders. The studyshowed that to enhance the effectiveness of GIA, it is important to have priority strategy to strengthen thegovernance system, risk management, and control. The role of the stakeholders and management maturity arethe key requirements to successful and an effective of GIA System.

Key words: Analytical Hierarchy Process (AHP), Strategy, System, Government Internal Audit, Manage-ment maturity

PENDAHULUAN

Makna good governance mensyaratkan terja-dinya hubungan antar pemerintah, masyarakat,dan sektor swasta yang dilandasi prinsip-prinsiputama: transparansi, akuntabilitas dan partisipasi,yaitu suatu prasyarat kondisional yang dibutuh-kan dalam proses pengambilan dan keberhasilanpelaksanaan kebijakan publik yang dalam hal initermasuk pelayanan publik dan akseptabilitasmasyarakat. Pengambilan keputusan kebijakanoleh pemerintah bukan ditentukan oleh kekuasa-

an yang dimiliki, tetapi tergantung dari keterlibatanaktor-aktor didalamnya. Salah satu pilar tata kelolaorganisasi adalah Auditor Internal melalui penilaianefektivitas manajemen risiko, pengendalian dan tatakelola organisasi (Sarens et al., 2012)

Kondisi tata kelola pemerintahan Indonesiasaat ini belum menunjukkan suatu keadaan yangbaik antara lain yang terlihat dari masalah: penyim-pangan dan atau korupsi, tata kelola pemerintahandaerah, pelayanan publik, akuntabilitas keuangan,dan kemudahan berusaha. Beberapa indeks meng-gambarkan kondisi Tata Kelola yang menunjukkan

Jurnal Keuangan dan Perbankan | KEUANGANVol. 20, No.2, Mei 2016: 263– 273

| 264 |

perlunya perbaikan. Corruption perception Index(CPI) tahun 2015, Indonesia menduduki rangking88 dengan nilai 36, dibawah Malaysia mendudukirangking 50 dengan skor 54 serta Thailand rang-king 38 dengan nilai 36 Tata Kelola PemerintahanDaerah, sesuai survei Indonesia Governance Index(IGI) tahun 2014, untuk Provinsi seluruhnya di-bawah angka 7 (tujuh) dengan 10 Provinsi menda-pat nilai diatas 6 (enam) dibawah 7 (tujuh) dariangka maksimal 10. Sedangkan dari 34 kabupaten/kota, seluruhnya dibawah angka 7 (tujuh) dengan4 (empat) Kabupaten/kota mendapat nilai diatas6 (enam) dibawah 7 (tujuh). Hal ini menunjukkanbahwa sektor pemerintahan, birokrasi, masyarakatsipil, dan masyarakat ekonomi belum sepenuhnyamenerapkan prinsip partisipasi, akuntabilitas,transparansi, efisiensi, efektivitas, dan keadilansecara baik. Survey Integritas Nasional yang dila-kukan KPK pada tahun 2014, masih dalam angkaindex 7.22 untuk Kementerian dan Lembaga, di-bawah target 8 (delapan). Demikian pula Indekskemudahan berusaha (ease of doing business) untuktahun 2016 (World Bank, 2016), Indonesia beradapada ranking 109 dibawah Taiwan (11), Malaysia(18), Japan (34), Thailand (49), Vietnam (90) danFilipina (103). Dalam kaitan kualitas akuntabilitaskeuangan, tercermin dalam pernyataan pendapatWajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai persya-ratan dasar (basic requirement). Namun demikianuntuk tahun 2014 kualitas akuntabilitas LaporanKeuangan masih belum seluruhnya mendapat per-nyataan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian(WTP) baik Pusat maupun Daerah. Untuk LaporanKeuangan Kementerian Negara dan Lembaga(LKKL) baru 61 LKKL atau 70.93 % yang menda-patkan opini WTP. Sedangkan untuk LaporanKeuangan Pemerintah Daerah (LKPD) baru 49,80% dari 524 LKPD yang mendapat pernyataan pen-dapat akuntan WTP. Demikian pula halnya dengannilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(AKIP) pada tahun 2015, untuk kementerian/lem-

baga memperoleh nilai rata-rata 65.82. Sejumlah26 KL (30.2 %) memperoleh nilai di atas 70. Sedang-kan untuk Provinsi, nilai AKIP rata-ratanya adalah60.47, sejumlah 9 (sembilan) Pemerintah Provinsi(26.5 %) memperoleh nilai di atas 70.

Persoalan tata kelola yang terjadi sepertipenyimpangan, baik yang berujung pada korupsimaupun penyimpangan manajemen lainnya sepertikinerja yang buruk, masalah akuntabilitas keuang-an menimbulkan pertanyaan efektivitas peran AIP.Permasalahan efektivitas audit internal pemerintahdi Indonesia ditenggarai oleh karena persoalan:kapabilitas APIP, Kualitas hasil pengawasan, dandukungan pemangku kepentingan (Santosa et al,2016) Kompleksitas fungsi AIP yang dipengaruhibaik langsung maupun tidak langsung oleh parapemangku kepentingan dan lingkungan yangrelevan, memerlukan kajian AIP dalam kontekskesisteman.

Pernyataan masalah adalah bahwa: “Persoal-an Tata Kelola pemerintahan yang belum baik me-merlukan strategi prioritas peningkatan Sistemaudit internal pemerintah”. Dengan memperhati-kan latar belakang dan value gap tersebut di atasmaka pertanyaan penelitiannya yang mengemukaadalah dalam rangka meningkatkan efektivitasSistem Audit Internal Pemerintah (SAIP) adalah(1) Faktor apa yang yang menjadi perhatian utama;(2) Siapa aktor yang paling berperan; (3) Tujuanapa yang paling utama dikedepankan dan (4) Apaprioritas strateginya.

Tujuan penelitian adalah membangun stra-tegi prioritas peningkatan efektivitas sistem auditinternal pemerintah dalam memberikan nilai (value)yang mampu mewujudkan tata kelola yang lebihbaik. Ruang lingkup secara terstruktur meliputiperan dan aktivitas audit internal, kepemerintahan,dan tata kelola. Audit Internal dalam konteks ke-pemerintahan disebut dengan Aparat PengawasanInternal Pemerintah (APIP).

Strategi Sistem Audit Internal Pemerintah dalam Rangka Tata Kelola yang BaikMaliki Heru Santosa, Syamsul Maarif, Eriyatno, Trias Andati

| 265 |

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif de-ngan pendekatan metodologi sistem untuk ilmu-ilmu manajemen (Jackson, 1991). Adapun instru-men yang digunakan dalam teknik pengumpulandata adalah melalui telaah pustaka, in-depth inter-view dan FGD dengan stakeholders, dan AHP untukmenentukan prioritas.

Dalam mengkaji kebutuhan para pihak pene-liti melakukan wawancara mendalam (in-depth in-terview), pada 11 responden yang merepresentasi-kan: praktisi, pemangku internal organisasi, pe-mangku eksternal, regulator, asosiasi profesi swastamaupun pemerintah, FGD dalam merumuskandimensi dan aspek yang penting dalam merumus-kan strategi prioritas dan issue yang terkait de-ngan SAIP, serta pelaksanaan survey AHP pada13 pakar. Rancangan penelitian dapat dilihat padaGambar 1.

yang kompleks atau tidak terkerangka pada situasidimana data statistik sangat minim atau tidak adasama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang di-dasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi.Responden adalah pakar yang mengerti perihalyang dilakukan, merasakan akibat suatu masalahatau punya kepentingan terhadap masalah tersebut.

Dalam menyelesaikan persoalan denganAHP ada prinsip dasar yang harus dipahami yaitu:1. Dekomposisi. Setelah mendefinisikan persoal-

an, maka dilakukan pemecahan persoalan yangutuh menjadi unsur-unsurnya.

2. Penilaian Komparasi (Comparative Judgement).Prinsip ini membuat penilaian tentang kepen-tingan relatif dua elemen pada suatu tingkattertentu dalam kaitannya dengan tingkatan diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP,karena akan berpengaruh terhadap prioritaselemen-elemen. Hasil dari penilaian ini lebihmudah disajikan dalam bentuk matriks per-bandingan berpasangan (Pairwise Comparison).

3. Penentuan Prioritas (Synthesis of Priority). Darisetiap matriks pairwise comparison akandidapatkan prioritas lokal. Untuk menentukanprioritas global dilakukan sintesis di antaraprioritas lokal. Prosedur melakukan sintesisberbeda menurut bentuk hierarki.

4. Konsistensi Logis (Logical Consistency). Kon-sistensi memiliki makna. Objek-objek yang se-rupa dapat dikelompokkan sesuai keseragam-an dan relevansinya, serta tingkat hubunganantara objek-objek yang didasarkan pada kri-teria tertentu.

Selain itu, AHP juga menguji konsistensipenilaian.Bila terjadi penyimpangan yang terlalujauh dari nilai konsisten sempurna maka penilaianperlu diperbaiki atau hirarki harus distruktur ulang.Pengukuran index consistency (CI) dimaksudkanuntuk mengetahui konsistensi jawaban yang akanberpengaruh pada kesahihan hasil (Marimin, 2010).

Gambar 1 Kerangka Penelitian

Analytical Hierarchy Process (AHP)

Teknik AHP ini ditujukan untuk menganalisasuatu persoalan yang tidak mempunyai struktur,yang memerlukan pendapat maupun pada situasi


| 266 |

Untuk mengetahui CI dengan besaran tentu baikatau tidak, perlu diketahui rasio yang dianggapbaik, yaitu apabila CR lebih kecil dari 0.1.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya mengemukakan bahwaAudit Internal mempunyai peran dalam mening-katkan tata kelola korporasi (Sarens et al. 2012)baik pada sektor publik maupun privat melaluikontribusi nilai (add value) dalam aktivitasnya meni-lai efektivitas tata kelola, manajemen risiko (Jiin-Feng Chen et al. 2009; Dixon et al, 2011) danpengendalian. Adanya persoalan tata kelolakorporasi yang tidak terungkap seperti korupsi,penyimpangan dan kinerja buruk organisasi,menyebabkan issue efektivitas Audit Internalmenjadi perhatian para peneliti untuk mempelajarifaktor efektifitas AI (Baharuddin et al., 2014, Abu-Azza, 2012). Demikian pula halnya efektivitas AIpada sektor publik menjadi bahan kajian penelitianantara lain faktor yang mempengaruhi efektivitasbaik internal organisasi maupun faktor konteks-tualnya (Sterk et al., 2006, Mac Rae, 2012).

Mac Rae mengemukakan bahwa terdapat 9(sembilan) faktor penentu efektivitas AI sektorpublik yakni (1) mandat regulasi (Baharuddin etal., 2014); (2) independensi organisasi (Baharuddinet al., 2014); (3) kepemimpinan; (4) anggaran ; (5)akses yang bebas; (6) professional; (7) staf yangkompeten dan objektif (Abu-Azza, 2012) ; (8)dukungan pemangku kepentingan (Mihret et al.,2007) serta (9) penerapan standar profesi (Feizadeh,2011).

Dalam kaitan sektor publik dalam hal ini pe-merintahan, beberapa peneliti mengemukakan per-lunya model dan sistem pengawasan berjenjangyang terpadu/integrated control systems (Atmadja,2009). Kompleksitas parameter efektivitas AIPmemerlukan kajian yang sistemik, holistik danefektif (Santosa et al, 2016)

Alizadeh (2011) mengemukakan efektivitaskriteria organisasi merupakan yang terpenting da-lam efektivitas yang kemudian diikuti oleh mana-gerial kriteria, audit internal dan lingkungan.Sedangkan jika dilihat dari minor kriterianya makayang terpenting adalah kemampuan professional,posisi internal audit dalam organisasi, kualitaspelaporan, karakteristik etika professional. Sedang-kan Dixon dan Singer (2011) konsepsi nilai lebihmenekankan pada nilai stratejik (strategic value)yang dikaitkan pada pemenuhan kebutuhan pe-mangku kepentingan dan keselarasan tujuan Au-dit Internal dengan tujuan organisasi serta perandalam manajemen risiko.

Penelitian ini secara substansi merujuk padateori kontrol (pengendalian) dan teori kelembaga-an (institutional), sedangkan metodologis di-dasarkan pada teori sistem.

Teori Kontrol. Ruang lingkup tugas auditinternal yang dikemukan oleh Sawyer (2003): Theinternal audit activity should evaluate and contributeto the improvement of risk management, control, andgovernance processes using a systematic and disciplinedapproach. Perkembangan teori kontrol antara lainmelalui pendekatan control strategy yakni pember-dayaan (Osborne, 2000) dari sentralisasi ke desen-tralisasi. IIA (2013) mengaitkan pemisahan lini per-tahanan (three lines of defense) antara fungsi mana-jemen sebagai risk owner dan Audit Internal sebagaifungsi independent assurance yang meyakinkanfungsi manajemen risiko berjalan. Dalam konteksinternal audit, kontrol menjadi penting oleh karenamerupakan salah satu fungsi internal audit adalahmenilai efektivitas kontrol.

Teori kelembagaan (Institutional Theory) idedasarnya adalah terbentuknya organisasi olehkarena tekanan lingkungan institusional yang menye-babkan terjadinya institusionalisasi. DiMaggio danPowell (1983) melihat bahwa organisasi terbentukkarena kekuatan di luar organisasi yang memben-tuk lewat proses mimicry atau imitasi dan compliance.


| 267 |

Teori Sistem. Pendekatan sistem menguta-makan kajian tentang struktur sistem baik yangbersifat penjelasan maupun sebagai dukungankebijakan. Sistem adalah suatu kesatuan usahayang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan se-cara teratur satu sama lain yang berusaha men-capai suatu tujuan dalam suatu lingkungan yangkompleks. Pendekatan sistem sangat sesuai apabiladiterapkan pada penyelesaian domain persoalanyang bersifat tidak pasti, kompleks dan dinamis. Pen-dekatan sistem memberikan sumbangan yang besardalam evolusi perkembangan teori organisasi mo-dern yang dikenal dengan teori sistem umum (Gen-eral System Theory)

Dalam aplikasi ilmu sistem, digunakan plu-ralist metodology yang berbeda dengan isolationistmethodology, dimana ahli sistem dapat menggu-nakan variasi yang luas dari metode-metode untukmendukung tujuan-tujuan tertentu salah satunyaadalah konsep System of System Methodologist(SOSM) atau keseluruhan metodologi yang dibu-tuhkan guna meraih tujuan yang telah ditetapkansecara holistik. Konsep SOSM lahir karena setiapperbedaan metodologi kesisteman mempunyaikekuatan dan kelemahan sendiri-sendiri (Jackson,1991).

HASIL

Hasil Indepth Interview dengan pakar sertadengan merujuk pada penelitian sebelumnyadiperoleh aspek yang mempengaruhi Strategiprioritas peningkatan efektivitas Sistem AIP yangdapat dikelompokkan dalam 4 (empat) dimensi,yakni Faktor, Aktor, Tujuan dan Strategi.

Faktor yang mempengaruhi efektivitas AIPdalam memberikan kontribusi nilai yang utamaadalah (a) Independensi, objektivitas dan integritas.Faktor independensi dan objektivitas sejalan de-ngan penelitian yang dilakukan oleh (Mac Rae etal., 2014, Baharuddin et al., 2014). Sedangkanfaktor integritas AIP sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Santosa et al (2016). Faktor yangmempengaruhi efektivitas AIP yang utama berikut-nya adalah (b) kejelasan mandat regulasi ((Baharuddinet al., 2014). Faktor (c) pemahaman dan dukungandukungan pemangku atas AIP adalah yang mem-pengaruhi efektivitas AIP. Dukungan pemangkukepentingan baik secara formal maupun substansiyakni dalam penekanan pada pemahaman yangcukup atas peran AIP dan mendukung kelancaranproses aktivitas serta pemanfaatan hasil AI nya(Abu-Azza, 2012; Baharuddin et al., 2014). Faktoryang mempengaruhi efektivitas AIP yang utamaberikutnya (d)

Kesadaran Pemangku Kepentingan dan imple-mentasi profesionalisme AIP. Profesionalisme AIPmenjadi faktor penting (Baharuddin et al., 2014),sebagaimana layaknya organisasi profesi yangdiwujudkan antara lain dalam bentuk kompetensidan pendidikan berkelanjutan. Dukungan atasprofesionalisme perlu disadari dan diimplemen-tasikan dengan baik. Dalam konteks ini terdapatpengaruh yang tak terkendali dari pihak pemangkukepentingan. Hal ini dikarenakan profesionalismeakan sulit tumbuh jika tidak didukung dengan pe-mangku kepentingan.

Aktor utama dalam multi criteria decision iniadalah (1) Para praktisi AIP yakni yang bekerjapada unit AI di pemerintahan pusat maupun peme-rintahan daerah; (2) Pemangku kepentingan inter-nal yakni yang memanfaatkan jasa AIP, sepertiSekertaris Daerah dan Kepala Badan/Dinas Ke-uangan Daerah; (3) Pemangku kepentingan eks-ternal yakni yang memanfaatkan jasa AIP, khu-susnya dalam hal ini BPK; (4) Regulator adalahpihak yang berhubungan dengan pengaturanmengenai sistem AIP, dalam hal ini direpresen-tasikan oleh Kementerian PAN dan RB; (5)Asosiasi profesi audit internal adalah pihak yangmempengaruhi baik langsung maupun langsungatas berjalannya profesi AIP dengan professional(IIA dan AAIPI).


| 268 |

Tujuan yang mempengaruhi efektivitas AIPadalah (a) Akuntabilitas Keuangan. Pentingnya tuju-an akuntabilitas keuangan (Asare, 2009) selain olehkarena peran AIP dalam regulasi yang ada adalahmenilai akuntabilitas keuangan dan kinerja, hal inisejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dia-mond (2002) dan Badara (2012). Tujuan yangmempengaruhi efektivitas AIP berikutnya adalah(b) Akuntabilitas Kinerja (Aikins, 2011 dan Asarae,2009). Tujuan yang mempengaruhi efektivitas AIPselanjutnya adalah (c) Maturitas manajemen menjaditujuan utama dikarenakan dukungan penuh padaAI memerlukan komitmen, pemahaman dan kesa-daran dari para pemengku kepentingan yang hal

ini didasari oleh adanya maturitas manajemen.Pentingnya tujuan Maturitas Manajemen sejalandengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa etal (2016). Tujuan (d) Kualitas Jasa AIP merupakanaspek sangat penting dalam memberikan layananpada pengguna jasa AIP baik dari lingkup opera-sional maupun stratejik sebagai mitra manajemen.

Strategi yang mempengaruhi efektivitas AIPyang utama adalah (a) Penguatan Tata Kelola,Manajemen Risiko dan Pengendalian. Dari hasil indepthinterview dengan para pakar, menunjukkan bahwaAIP telah melakukan perubahan menuju kapabilitasyang lebih baik. Namun demikian belum menda-pat dukungan penuh dari pemangku kepentingan.

Gambar 2 Skema Hirarki


| 269 |

Hal ini terlihat pula dari kualitas akuntabilitas ke-uangan dan kinerja yang merupakan tanggungjawab manajemen, memerlukan peningkatan yangsignifikan pada Tata Kelola, Manajemen Risiko danPengendalian.

Santosa et al. (2016) mengemukakan bahwaAIP tidak dapat berjalan sendirian melainkan perlubersama manajemen. Strategi utama berikutnyaadalah berkaitan dengan AIP yakni peningkatanprofesionalisme dan kualitas jasa AIP serta penguatanindependensi dan objektivitas.

Hasil

Melalui 13 (tiga belas) pakar mengenai strategipeningkatan efektivitas Sistem AIP dengan pertim-bangan faktor, aktor, tujuan yang mempengaruhi,diketahui (Gambar 2) bahwa prioritas strategi yangmerupakan pilihan responden adalah penguatanTata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian dalamrangka meningkatkan efektivitas Sistem Audit In-ternal Pemerintah [0.442], yang kemudian diikutilebih lanjut dengan peningkatan profesionalisme SDMAIP dan kualitas bisnis proses AIP [ 0314 ] danpenguatan independensi dan objektivitas [0.289].

Diskusi

Nilai ratio Consistency Ratio (CR) dari hasilanalisis AHP secara keseluruhan dibawah 10 %dengan demikian hasil perbandingan ini konsisten(Marimin et al, 2010, p. 107).1. Faktor

Pada dimensi Faktor, aspek Independensi, objek-tivitas dan integritas [0.442] menjadi prioritasutama untuk merumuskan Strategi peningkatanefektivitas Sistem audit Internal Pemerintah, yangselanjutnya diikuti oleh aspek kejelasan man-dat regulasi [0.204], kesadaran pemangku ke-pentingan dan implementasi tata kelola, mana-jemen risiko dan pengendalian [0.148], kesa-

daran pemangku kepentingan dan implemen-tasi profesionalisme AIP [0.103] dan pema-haman dan dukungan pemangku kepentinganatas AIP [0.102].Terpilihnya Independensi, objektivitas dan integritasAIP sebagai aspek yang paling penting dalamdimensi faktor ini, dapat disebabkan Indepen-densi, Objektivitas dan integritas merupakansatu aturan perilaku penting bagi AI (IIA,2009).Ketiadaan Independensi dan objektivitas akanmempengaruhi kualitas hasil aktivitas AI. Halini sejalan pula dengan penelitian sebelumnyamengenai independensi dan objektivitasmerupakan faktor penting dalam menciptakanefektivitas AI (Mac Rae et al, 2014). Sedangkandalam konteks integritas merupakan aturanperilaku AI (IIA, 2009), yang sejalan denganpenelitian sebelumnya (Santosa et al., 2016).

Kesadaran PK dan Implementasi Tata Kelola, 0.148

MR dan Pengendalian

Kesadaran PK dan Implementasi 0.103

Profesionalisme

Pemahaman dan Dukungan PK atas AIP 0.102

Kejelasan Mandat Regulasi 0.204

Independensi, Objektivitas dan Integritas AIP 0.422

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Faktor Strategi prioritas peningkatan efektivitas sistem audit internal pemerintah

2. AktorPada dimensi Aktor, praktisi dalam hal ini Au-ditor Internal [0.309] menjadi aktor utama un-tuk merumuskan Strategi peningkatan efektivitasSistem audit Internal Pemerintah, yang selan-jutnya diikuti oleh pemangku kepentingan in-ternal yang dalam hal ini manajemen dalamorganisasi seperti sekertaris dan unit pelaksana[0.217], pemangku kepentingan eksternaldalam hal ini BPK[0.191], Regulator dalam hal

Gambar 3 Dimensi Faktor


| 270 |

ini Kementerian PAN dan RB [0.149] dan Asosiasiprofesi [0.135].

masih perlu ditingkatkan yang tercermin dariindikator umum maupun LAKIP masih belummenggembirakan LAKIP pemerintah Pusatbaru 26 (30.2 %) Lembaga yang memperolehnilai di atas 70, sedangkan Provinsi baru 9 atau26.47 %, pada tahun 2015. Untuk kabupaten kota,baru 11 atau 2.16 % yang mendapat nilai LAKIPdi atas 70 pada tahun 2014, (3) Persoalankinerja lainnya adalah dalam kaitan pelayananpublic, Indeks Pembangunan Manusia, dll.Diharapkan AIP lebih memfokuskan pada au-dit kinerja yang pada akhirnya akan memberi-kan peningkatan efisiensi, efektivitas, danekonomis organisasi.

Asosiasi Profesi AI dan pakar 0.149

Regulator 0.135

Pemangku Kepentingan Eksternal (BPK) 0.191

Pemangku Kepentingan Internal 0.217

Praktisi 0.309

0 0.1 0.2 0.3 0.4

Aktor Strategi Peningkatan Efektivitas Sistem Audit Internal Pemerintah

Gambar 4 Dimensi Aktor

Terpilihnya praktisi sebagai aspek yang palingpenting dalam dimensi faktor ini, dapatdisebabkan auditor internal mempunyai peranmenilai efektivitas Tata kelola, ManajemenRisiko dan Pengendalian, dan merupakan pi-lar utama governance (Sarens et al., 2012;Gramling et al., 2004, D’Silva, 2007) serta meru-pakan fungsi assurance dalam konteks ThreeLines of Defense (IIA, 2013) atas pelaksanaan MRpada organisasi. Hal ini sejalan pula denganpenelitian sebelumnya yang mengemukakanfaktor utama dalam efektivitas fungsi AuditInternal adalah SDM yang kompeten, objektifdan kepemimpinan unit AI. (Mac Rae et al.,2014; Abu-Azza, 2012)

3. TujuanPada dimensi tujuan, akuntabilitas kinerja [0.429]menjadi tujuan utama dalam merumuskanStrategi peningkatan efektivitas Sistem audit In-ternal Pemerintah, yang selanjutnya diikuti olehakuntabilitas keuangan [ 0.198], kualitas jasaAIP [0.188] dan maturitas manajemen [0.191].Terpilihnya Akuntabilitas Kinerja menjadi palingpenting dibandingkan tujuan lainnya dapatdisebabkan (1) Kesadaran akan akuntabilitaskeuangan sudah semakin meningkat yang ter-lihat dari opini WTP yang meningkat sejaktahun 2005; (2) Kinerja pemerintahan baik

Kualitas Jasa AIP 0.188

Maturitas Manajemen 0.185

Akuntabilitas Kinerja 0.429

Akuntabilitas Keuangan 0.198

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Tujuan Strategi Prioritas Peningkatan Efektivitas Sistem Audit Internal Pemerintah

Gambar 5 Dimensi Tujuan

4. StrategiPada dimensi strategi, Penguatan Tata Kelola,MR dan Pengendalian [0.397] menjadi strategiprioritas dalam merumuskan Strategi pening-katan efektivitas Sistem audit Internal Pemerintah,yang selanjutnya diikuti oleh peningkatan pro-fesionalisme dan kualitas bisnis proses AIP [0.314],dan penguatan independensi dan objektivitas AIP[0.289]. TerpilihnyaPenguatan Tata Kelola, MR dan Pengendalianmenjadi paling penting dibandingkan strategilainnya dapat disebabkan:a. Dari beberapa faktor efektivitas AI, seba-

gian besar tidak terkendali oleh AI me-lainkan oleh pemangku kepentingan.


| 271 |

Dukungan pemangku kepentingan men-jadi semakin kuat diantara faktor-faktorefektivitas AI. Namun demikian dukung-an pemangku kepentingan perlu dilandasikomitmen dan diimplementasikan. Hal inimemerlukan komitmen, pemahaman,kesadaran akan pentingnya AI (Santosa etal, 2016).

b. Dukungan perlunya AI akan semakin tinggijika, manajemen memahami dan mempunyaitingkat kematangan yang baik atas tatakelola, manajemen risiko dan pengendali-an. Dalam konsep three lines of defense,manajemen berada pada first dan secondlines sedangkan fungsi assurancenya adapada AI (IIA). Kuatnya AIP tidak berartimenggantikan peran manajemen untukmeningkatkan kualitas tata kelola, mana-jemen risiko dan pengendalian (Santosa,2016). Ketiga lini pertahanan harus kuatdan bekerja dengan baik.

c. Dalam konteks Indonesia, saat ini TataKelola, Manajemen Risiko dan Pengendali-an tercermin dalam Sistem PengendalianInternal Pemerintah (SPIP) yang dituang-kan dalam PP 60/2008 dan beberapaperaturan lainnya. SPIP adalah tanggungjawab manajemen. Lemahnya SPIP saat inisebagaimana dikemukakan oleh BPK,memerlukan kerja keras dari manajemenuntuk memperbaikinya baik secara dirisendiri maupun dengan dorongan dari AI.

d. Peningkatan kualitas akan mendorong ter-ciptanya kebutuhan akan peran AI yangpada akhirnya akan meningkatkan du-kungan pemangku kepentingan sebagaifaktor penentu dalam efektivitas fungsiaudit internal.

e. Komitmen politik menunjukkan perlunyapeningkatan kualitas manajemen yang ter-cermin target SPIP pada tahun 2015 men-capai level 3. Saat ini pengukuran Tata

Kelola, MR dan Pengendalian yang imple-mentatif pada pemerintah tercermin padaimplementasi SPIP.

Penguatan Independensi dan Objektivitas AIP 0.289

Peningkatan Prof. dan kualitas Bisnis Proses AIP 0.314

Penguatan Tata Kelola, MR dan Pengendalian 0.397

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5

Strategi Prioritas Peningkatan Efektivitas Sistem Audit Internal Pemerintah

Gambar 6. Dimensi Strategi Prioritas

KESIMPULAN

Beragam strategi dalam meningkatkan SAIPmemerlukan prioritas dalam implementasinya de-ngan melibatkan para pakar yang berpengalamanyang mewakili berbagai pemangku kepentinganserta faktor kondisional lainnya. Strategi tata kelola,manajemen risiko dan pengendalian merupakanstrategi utama yang diyakini akan mempercepatpeningkatan efektivitas SAIP. Hal ini menunjukkanbahwa peran pemangku kepentingan denganmaturitas manajemennya adalah prasyarat dalammenciptakan SAIP yang efektif. Mac Rae (2014)mengemukakan salah satu faktor efektivitas AIadalah dukungan pemangku kepentingan, namuntentunya memerlukan kematangan manajemen(Santosa et al, 2016) agar SAIP dapat berjalanefektif.

Implementasi dalam meningkatkan SistemAIP memerlukan keterlibatan para pemangku ke-pentingan serta faktor kondisional lainnya. Impli-kasinya terkait dengan tingkat kematangan mana-jemen dan profesionalisme auditor internal. Dalampenelitian berikutnya perlu perumusan permo-delan kebijakan baik model kelembagaan danmanajemen dengan fokus strateginya adalahpenguatan tata kelola, manajemen risiko dan pengen-dalian.


| 272 |

DAFTAR PUSTAKAAikin, Steven Kwamema. 2011. An examination of Govern-

ment Internal audits’ role in improving financial per-formance, Public Finance and Management, Vol-ume 11.4: 306-337

Alizadeh, Nadi. 2011. The Criteria of Implementing andEmploying the Effectiveness of Internal auditing,Australian Journal of Basic and Applied Sciences,5(12): 9554-962

Asare, T. 2009. “Internal Auditing in the Public Sector:Promoting Good Governance and PerformanceImprovement,” International Journal onGovernmentFinancial management

Atmadja, Arifin P. Soeria, Reposisi dan RefungsionalisasiPengawasan Internal Pemerintah, Tim Peneliti FHUI

Badara, Mu’azu Saidu dan Siti Zabedah Saidin. 2012.Improving the Existing Functions of Internal au-dit at Organizational Level, International Journal ofArts and Commerce, Vol 1, 12

Chen, Jiin-Feng and Wan-Ying Lin. The IIA’s Global In-ternal Audit Survey: ‘Measuring InternalAuditing’s Value’, The Institute of Internal AuditorsResearch Foundation, Florida. 2011

D’Silva, Kenneth. 2007. Internal Auditing’s InternationalContribution to Governance, International J. Busi-ness Governance and Ethics, Vol 3, No. 2

Diamond, Jack,The Role of Internal Audit in GovernmentFinancial Management: An International Perspec-tive (May 2002). IMF Working Paper, Vol., pp. 1-36, 2002. Available at SSRN

DiMaggio, P., & Powell, W. 1983. The Iron Cage revisited:InstituIonal Isomorphism and Collective realityin Organizational Fields. American Sociological Re-view.

Dixon, Gery dan Singer, Steve. 2011. Unlocking The Stra-tegic Value of Internal Audit: Three Steps To Trans-formation, Internal Auditing, May/Jun 2011; 26,3

Gramling, Audrey A ; Maletta, Mario J; Schneider,Arnold; Chirch, Bryan,K. 2004. The Role of Inter-nal audit Function in Corporate Governance:Asynthesis of the Extant Internal auditing Litera-ture and Directions for Future rEsearch, Journal ofAccounting Literature, 23, p. 194-204

IIA, 2013. IIA Position Paper: The Three Lines of Defense inEffective Risk Management and Control.

IIARF, 2009, Internal Audit Capability Model: For the publicsector,

Jackson, M. C. 1991. System Methodology for The Manage-ment Science. Springer Pub., U.K.

MacRae, Elizabeth and Diane van Gils, 2014. IntenalAudit Capabilities and Perfomance level In thePublic Sectors, The IIAR

Mac Rae, Internal audit Capability Model, IIA Confer-ence 2012, Boston

MacRae, Elizabeth and Diane van Gils. 2014. Nine Ele-ments Requiredfor Internal Audit Effectiveness inthe Public Sector; A Global Assessment BasedonThe IIA’s 2010 Global Internal Audit Survey,IIARF

Marimin dan Nurul Maghfiroh. 2010. Aplikasi Teknikpengambilan Keputusan dalam ManajemenRantai Pasok. IPB Press, Bogor

Marimin. 2005. Teori dan Aplikasi Sistem Pakar dalamTeknologi Manajerial. IPB Press, Bogor

Mihret, Dessalegn Getie, Kieran James and Joseph M Mula.2007. Antecedent and organizational performanceimplications of internal audit effectiveness: somepropositions and research agenda, Pacific Account-ing Review, vol 22, no. 3

Mihret, Dessalegn Getie. and Getachew ZemenuWoldeyohannis. 2008. Value-added role of inter-nal audit: an Ehiopian case study, Managerial Au-diting Journal, Vol 23 no 6, 2008

Osborne, David and Peter Plastrik, 2000, The Reinventor’sFieldbook: Tools for Transforming Your Government,Wiley

Santosa, Maliki Heru, Syamsul Maarif, Eriyatno, TriasAndati. 2016. System Analysis in developing aneffective Government Internal Audit System, In-ternational Journal on Advance Science Engineer-ing Information Technology, Vol. 6, No 2, pages154-161

Sarens, Gerrit, Mohammad J. Abdolmohammadi, andRainer Lenz, 2012. Factors associated with the in-ternal audit function’s role in corporate gover-nance, Journal of Applied Accounting Research,Vol 13 No 2


| 273 |

Sawyer, L.B. 2003. Sawyer’s Internal Auditing: The Practiceof Moderen Internal Auditing. The Institute of Inter-nal Auditors.

The Institute of Internal auditors Research Foundation(IIARF), Sawyer’s Guide for Internal Auditors, 6th,p. 12-28, Florida, 2012

Data:

World Bak Group, Doing Business 2016: Measuring regula-tory Quality and efficiency, Indonesia Economy pro-file, The International Bank for Reconstruction andDevelopment

Indonesia Governance Index, Menata Indonesia dariDaerah: Laporan Eksekutif Indonesia Index 2014Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan,Jakarta, 2014

http://www.bpk.go.id/news/bpk-menyampaikan-10154-temuan-dalam-ihps-i-2015

http://www.menpan.go.id

http://www.Transparency.org/cpi2015

strategi sistem audit · pdf filebaik pada sektor publik maupun privat melalui kontribusi...

Documents