skripsi revisi iwan

8/19/2019 Skripsi Revisi Iwan

1/69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara hukum, hal tersebut telah ditegaskan

dalam pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 194! Dalam sebuah

negara hukum terdapat pengakuan terhadap "aminan hak#hak asasi manusia yang

se$ara tegas dilindungi oleh konstitusi! %u"uan dari hukum adalah untuk men"amin

adanya kepastian hukum dalam masyarakat! &elain itu hukum bertu"uan mengatur

masyarakat agar bertindak tertib dalam pergaulan hidup se$ara damai, men"aga

agar masyarakat tidak bertindak anarki dengan main hakim sendiri dan men"amin

keadilan bagi setiap orang akan hak#haknya sehinggga ter$ipta masyarakat yang

teratur, bahagia, dan damai1

Dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 194 di"elaskan

bah'a salah satu tu"uan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia! Untuk men$apai tu"uan tersebut

pemerintah berupaya se$ara maksimal untuk memberikan perlindungan terhadap

seluruh 'arga negara dalam berbagai bidang kehidupan! &elain tu"uan tersebut,

pemerintah "uga berke'a"iban melaksanakan pembangunan diberbagai bidang

dalam rangka me'u"udkan kese"ahteraan nasional! erkaitan dengan hal tersebut,

pemerintah mengeluarkan Undang#Undang No! 3 %ahun *++9 tentang esehatan

yang ditu"ukan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka

melaksanakan pembangunan dalam bidang kesehatan!

Undang#Undang No! 3 %ahun *++ tentang esehatan dibentuk untuk

menggantikan Undang#Undang No! *3 %ahun 199* tentang esehatan dibentuk

untuk menggantikan Undang#Undang No! 9 %ahun 19+ tentang -okok#-okok

esehatan yang dianggap telah usang dan tidak lagi memenuhi kebutuhan akan

pengaturan tentang kesehatan pada era dimana kema"uan Ilmu -engetahuan dan

teknologi kedokteran telah ma"u demikian pesatnya! Dalam bagian pertimbangan

Undang#Undang No! 3 %ahun *++9 tentang esehatan dikatakan bah'a

1

.ibo'o, /di, dkk Hukum dan Kebijakan Publik, 0ogyakarta 0ayasan -embaruan2dministrasi -ublik Indonesia, *++4, hal

1


2/69

*

pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi dera"at kesehatan, yang

besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia Indonesia

dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional yang pada hakikatnya

adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh

masyarakat Indonesia!*

erkaitan dengan hal tersebut, pemerintah berke'a"iban untuk

melaksanakan program dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan bagi

masyarakat! Untuk me'u"udkan pelayanan kesehatan memuaskan kepada

masyarakat yang memberikan perlindungan hukum, maka pemerintah

mengeluarkan Undang#Undang No! *9 %ahun *++4 %entang -raktik edokteran!

Undang#undang tersebut diharapkan memberikan perlindungan kepada

masyarakat, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan, dan

memberikan kepastian hukum!

UU Nomor *9 %ahun *++4 tentang -raktik edokteran menyatakan

pengaturan praktik kedokteran bertu"uan memberikan perlindungan kepada

pasien, mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan

dokter (dokter dan dokter spesialis) serta dokter gigi (dokter gigi dan dokter gigi

spesialis), memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter

gigi! 2da beberapa hal yang diatur dalam undang#undang tersebut, salah satunya

-asal 3 ayat * dan 3 tentang &urat I5in -raktik (&I-) dokter dan dokter gigi yang

hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat serta satu &urat I5in -raktik

(&I-) hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat!

Dalam undang#undang No! *9 %ahun *++4 dikatakan bah'a &urat i5in

praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter

gigi yang akan men"alankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan! 3

erkaitan dengan masalah malpraktek, instrumen peri5inan yang diatur dalam

hukum administrasi negara mempunyai hubungan dengan timbulnya perbuatan

malpraktek administrasi!

2

Undang#Undang No! 3 %ahun *++9 tentang esehatan!3 -asal 1, Undang#Undang No! *9 %ahun *++4 tentang -raktik edokteran


3/69

3

6leh karena itu instrumen peri5inan men"adi salah satu 7aktor yang

penting ketika seorang dokter akan membuka praktek kesehatan, karena instrumen

peri5inan tersebut dapat di"adikan sebagai bukti bah'a dokter yang bersangkutan

mempunyai kompeten untuk men"alankan praktik kedokterannya tersebut!

esehatan sebagai hak asasi manusia harus di'u"udkan dalam bentuk

pemberian berbagai upaya kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui

penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang berkualitas dan ter"angkau oleh

masyarakat! -enyelenggaraan praktik kedokteran yang merupakan inti dari

berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan harus dilakukan oleh

dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian dan

ke'enangan yang se$ara terus#menerus harus ditingkatkan mutunya melalui

pendidikan dan pelatihan berkelan"utan, serti7ikasi, registrasi, lisensi, serta

pembinaan, penga'asan, dan pemantauan agar penyelenggaraan praktik

kedokteran sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi! untuk

memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada penerima pelayanan

kesehatan, dokter, dan dokter gigi! -ada dasarnya tindakan medis yang dilakukan

oleh pihak rumah sakit8dokter merupakan tindakan yang sangat mulia yaitu

dengan segala upaya melakukan penyelamatan dan pertolongan terhadap pasien!

erdasarakan uraian di atas peneliti merasa tertarik untuk lebih menulis

skripsi mengenai PROSEDUR PEROLEHAN IZIN PRAKTEK DOKTER

DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA”

B. Peruu!an Ma!ala"

erdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut

1. agaimana pengaturan i5in praktek dokter :

2. agaimana pelayanan pengurusan i5in penyelenggaraan praktik dokter :

3. agaimana prosedur perolehan i5in praktek dokter ditin"au dari ;ukum

2dministrasi Negara :

#. Tu$uan %an Man&aat Penel't'an


4/69

4

erdasarkan perumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis, maka

penelitian ini bertu"uan sebagai berikut

1! Untuk mengetahui pengaturan i5in praktik dokter!

*! Untuk mengetahui pelayanan pengurusan i5in penyelenggaraan praktik

dokter!

3! Untuk mengetahui prosedur perolehan i5in praktik dokter ditin"au dari

;ukum 2dministrasi Negara!

D. Kea!l'an Penul'!an

erdasarkan pemeriksaan dan hasil#hasil penelitian yang ada, penelitian

mengenai -rosedur -erolehan I5in -raktek Dokter Ditin"au Dari ;ukum

2dministrasi Negara” belum pernah dibahas oleh mahasis'a lain di !! .olter@ Uitge=ers#maatshappi" N! A!, 191, hal!311!


5/69

dengan kata lain, !ls opheffing van een algemene verbodsregel in het conrete

geval , sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristi'a konkret!

Benurut &"a$hran asah, i5in adalah perbuatan hukum administrasi negara

bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal concreto berdasarkan

persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan

perundang#undangan! /! Utre$ht mengatakan bah'a bilamana pembuat peraturan

umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih "uga memperkenankannya

asal sa"a diadakan se$ara yang ditentukan untuk masing#masing hal konkret, maka

keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersi7at

suatu i5in! agir Banan menyebutkan bah'a i5in dalam arti luas berarti suatu

persetu"uan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang#undangan untuk

memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang se$ara umum

dilarang! -engertian i5in pada dasarnya dapat dibedakan men"adi dua, yaitu

a! I5in dalam arti luas

I5in adalah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum

administrasi! -emerintah menggunakan i5in sebagai sarana yuridis untuk

mengemudikan tingkah laku para 'arga!

I5in dalam arti luas adalah suatu persetu"uan dari penguasa berdasarkan

undang#undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu

menyimpang dari ketentuan#ketentuan larangan perundangan, dengan

memberi i5in, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk

melakukan tindakan#tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang! ;al ini

menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum

mengharuskan penga'asan khusus atasnya!

b! I5in dalam arti sempit

I5in dalam arti sempit adalah pengikatan#pengikatan pada suatu peraturan! I5in

pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang#undang untuk

5B! B! =an -raag, !lgemeen "ederlands !dministratief echt, @s#?ra=enhage >uridis$ht

oekhandel en Uitge=eri" 2! >ongbloed C oom, 19+, hlm!4!6agir Banan, Ketentuan#ketentuan $engenai Pengaturan Pen%elenggaraan Hak

Kemerdekaan &erkumpul 'itinjau dari Perspektif ((' )*+, >akarta Bakalah %idak Dipublikasikan, 199, hlm!!

7

N!B! &pelt dan >!!>!B! ten erge, Pengantar Hukum Perizinan, disunting oleh -hilipusB! ;ad"on, &urabaya 0uridika, 1993, hlm! *#3!


6/69

men$apai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan#keadaan

yang buruk! %u"uannya ialah mengatur tindakan#tindakan yang oleh pembuat

undang#undang tidak seluruhnya dianggap ter$ela, namun dimana ia

menginginkan dapat melakukan penga'asan sekedarnya!

-ada pokoknya i5in dalam arti sempit ialah bah'a suatu tindakan dilarang,

terke$uali diperkenankan, dengan tu"uan agar dalam ketentuan#ketentuan yang

disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas#batas

tertentu bagi tiap kasus! >adi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi

perkenan dalam keadaan#keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan#

tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan $ara tertentu (di$antumkan

dalam ketentuan#ketentuan)!

De7inisi i5in mempunyai kese"a"aran dengan beberapa istilah lain, yaitu

a! Dispensasi

Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan

suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan

tersebut! .

b! onsesi

onsesi merupakan suatu i5in berhubungan dengan peker"aan yang

besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali! -eker"aan itu

sebenarnya merupakan tugas dari pemerintah, tetapi oleh pemerintah

diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang

i5in) yang bukan pe"abat pemerintah! entuknya dapat berupa

kontraktual atau kombinasi antara lisensi dengan pemberian status

tertentu dengan hak dan ke'a"iban serta syarat#syarat tertentu! entuk

konsesi terutama digunakan untuk berbagai akti=itas yang menyangkut

kepentingan umum, lalu diserahkan kepada perusahaan#perusahaan

s'asta!

8

2teng &ya7rudin, Perizinan untuk &erbagai Kegiatan, Bakalah %idak Dipublikasikan,hlm!1!


7/69

Bengenai konsesi, /! Utre$ht mengatakan bah'a kadang#kadang

pembuat peraturan beranggapan bah'a suatu perbuatan yang penting

bagi umum, sebaik#baiknya dapat diadakan oleh suatu subyek hukum

partikelir, tetapi dengan turut $ampur dari pihak pemerintah! &uatu

keputusan administrasi negara yang memperkenankan yang

bersangkutan mengadakan perbuatan tersebut, memuat suatu konsesi

(concesie)9!

$! Eisensi

Eisensi adalah suatu i5in yang memberikan hak untuk

menyelenggarakan suatu perusahaan)+!

,. Un!ur-un!ur Per'*'nan

I5in adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan

perundang#undangan untuk diterapkan pada peristi'a konkrit menurut prosedur

dan persyaratan tertentu! -engertian ini mengandung beberapa unsur dalam

peri5inan yaitu11

a! Instrumen 0uridis

erkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari negara

hukum klasik dan tugas negara hukum modern terutama dalam melaksanakan

tugasnya, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut

1) Negara ;ukum lasik

%ugas dan ke'enangan pemerintah untuk men"aga ketertiban dan

keamanan merupakan tugas negara hukum klasik!

*) Negara ;ukum Bodern

%ugas dan ke'enangan pemerintah dalam negara hukum modern tidak

hanya sekedar men"aga ketertiban dan keamanan tetapi "uga

mengupayakan kese"ahteraan umum!

9 bid.10 bid 11

Ra$hmani -uspitade'i, Hukum Perizinan, andung


8/69

-emerintah dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, diberi 'e'enang

dalam bidang pengaturan dengan instrumen yuridis untuk menghadapi

peristi'a konkrit! Instrumen tersebut adalah dalam bentuk ketetapan

( &eschikking )! &eschikking adalah instrumen hukum utama dalam

penyelenggaraan pemerintah! &alah satu bentuk ketetapan adalah i5in!

&esuai dengan "enis#"enis beschikking i5in termasuk ketetapan konstituti7,

yang merupakan ketetapan yang menimbulkan hak baru untuk adresat

dalam i5in tersebut! I5in disebut pula sebagai ketetapan yang

memperkenankan yang sebelumnya tidak diperbolehkan!

b! -eraturan -erundang#undangan

&alah satu prinsip dari negara hukum adalah pemerintahan yang berdasarkan

peraturan perundang#undangan, artinya setiap tindakan hukum pemerintah

dalam men"alankan 7ungsi pengaturan dan 7ungsi pelayanan didasarkan pada

'e'enang yang diberikan oleh peraturan perundang#undangan! -elaksanaan

dan penegakan hukum positi7 memerlukan 'e'enang, karena 'e'enang

dapat melahirkan suatu intrumen yuridis, namun yang perlu diperhatikan oleh

pemerintah adalah i5in yang diterbitkan harus berdasarkan 'e'enang yang

diperoleh dari peraturan perundang#undangan yang berlaku (legalitas)!

-enerimaan ke'enangan tersebut adalah pemerintah atau organ pemerintah,

dari presiden sampai dengan lurah! e'enangan pemerintah dalam

menerbitkan i5in bersi7at ke'enangan bebas, artinya pemerintah diberi

ke'enangan memberi pertimbangan atas dasar inisiati7 sendiri! -ertimbangan

tersebut didasarkan oleh

1) ondisi#kondisi dari pemohon yang dimungkinkan untuk

dikeluarkan suatu i5in

*) Fara pertimbangan kondisi#kondisi yang ada

3) onsekuensi yuridis yang mungkin timbul dari akibat penolakan

atau pemberian i5in dikaitkan dengan pembatasan perundang#undangan

4) -rosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan

diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian i5in!

$! 6rgan -emerintahan


9/69

9

6rgan pemerintah adalah pihak yang memiliki ke'enangan untuk

mengeluarkan beschikking , termasuk i5in, organ pemerintah yang dimaksud

adalah organ yang men"alankan tugas, yaitu ditingkat pusat sampai yang

paling dasar! anyaknya organ pemerintah yang memiliki 'e'enang untuk

menerbitkan i5in, seringkali menghambat akti=itas dari pemohon i5in! ;al

tersebut ter"adi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut

memakan 'aktu yang pan"ang, yang dapat merugikan pemohon i5in! 6leh

karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan deregulasi dan debirokratisasi

dengan batasan#batasan tertentu! atasan#batasan tersebut adalah

1) Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan

esensi dari sistem peri5inan tersebut!

*) Deregulasi hanya diterapkan pada hal#hal yang bersi7at teknis,

administrasi7 dan 7inansial!

3) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan prinsip dalam

peraturan perundang#undangan yang men"adi dasar peri5inan!

4) Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas#asas

umum pemerintahan yang layak (/ood 0orporate /overnance)!

d! -eristi'a onkrit

I5in sebagai salah satu "enis dari beschikking memiliki bentuk dan si7at yaitu1*

1) onkrit, artinya ob"ek yang diputuskan dalam eputusan %ata

Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi ber'u"ud, tertentu atau dapat

ditentukan!

*) Indi=idual, artinya eputusan %ata Usaha Negara itu tidak ditu"ukan untuk

umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang ditu"u!

3) akarta -radnya-aramita, *++3, hlm! 1


10/69

1+

'e'enang i5in, ma$am i5in serta struktur organisasi, organ pemerintah yang

ber'enang menerbitkan i5in! erkaitan dengan 'e'enang organ pemerintah

dengan peristi'a konkrit, ke'enangan tersebut diberikan untuk tu"uan yang

konkrit yang didasarkan pada aspek yuridis peri5inan yang meliputi 13

1) Earangan untuk melakukan akti=itas tanpa i5in! Earangan

dirumuskan dalam norma larangan bukan norma perintah, maka

pelanggaran atas larangan itu dikaitkan dengan sanksi administrasi, pidana

dan perdata!

*) .e'enang untuk memberi i5in!

e! -rosedur dan -ersyaratan

-enga"uan i5in oleh pihak pemohon i5in harus menempuh prosedur tertentu

yang ditentukan oleh organ pemerintah yang berkaitan se$ara sepihak,

persyaratan untuk memperoleh i5in, memiliki * si7at, yaitu

1) onstituti7, terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu

(perbuatan konkrit) yang harus dipenuhi, yang "ika tidak dipenuhi dapat

dikenakan sanksi!

*) ondisional, penilaian dari suatu peristi'a yang akan diterbitkan

i5in dapat terlihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang

disyaratkan ter"adi!

. /ung!' %an Tu$uan Per'*'nan

&ebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, i5in yang dianggap

sebagai u"ung tombak instrumen hukum ber7ungsi sebagai14

a! -engarah

einginan mengarahkan (mengendalikan) akti=itas#akti=itas tertentu

misalnya i5in bangunan!

b! -erekayasa

egiatan yang berhubungan dengan peran$angan atau pembuatan i5in!

13

Ra$hmani -uspitade'i, Op. 0it.14 bid.


11/69

11

$! -eran$ang masyarakat adil dan makmur

&ebagai upaya ran$ang atau desain yang dilakukan oleh penerintah

sebelum membangun suatu sistem dan sarana!

d! -engendali

egiatan untuk menentukan hubungan antara yang diren$anakan dan

dengan hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga

kegiatan dilaksanakan serta tu"uan ter$apai sesuai dengan apa yang

diren$anakan!

e! -enertib masyarakat

I5in dimaksudkan "uga sebagai suatu penertib masyarakat!%u"uan peri5inan

harus dikaitkan dengan peristi'a konkrit yang dihadapi! &e$ara umum, tu"uan dari

i5in adalah1

a! Bengarahkan akti=itas#akti=itas tertentu

Untuk menyeleksi akti=itas#akti=itas (i5in berdasarkan rank en horecawet ,

dimana pengurus harus mempunyai syarat#syarat tertentu)

b! Ben$egah bahaya bagi lingkungan

-emberian i5in kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, dan penga'asan serta pen$egahan atas kegiatan,

peman7aatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana atau 7asilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

men"aga keletarian lingkungan!

$! Belindungi ob"ek#ob"ek tertentu

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak ter"adi penyalahgunaan

atau perusakan terhadap ob"ek#ob"ek tertentu yang memiliki i5in resmi!

d! Bembagi ob"ek#ob"ek yang sedikit

Bemberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan

tertentu dengan memberikan suatu ob"ek untuk kegiatan dimaksud!

0. Mekan'!e Per'*'nan

15 bid.


12/69

1*

&urat I5in -raktik (&I-) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah

kepada dokter dan dokter gigi yang akan men"alankan praktik kedokteran setelah

memenuhi persyaratan! &ebelumnya para pemohon &I- harus mendapatkan &urat

tanda registrasi dokter dan dokter gigi karena dalam salah satu syarat untuk

mendapatakn &I- adalah &%R itu sendiri! &%R adalah bukti tertulis yang diberikan

oleh onsil edokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi

yangtelah diregistrasi -eri5inan Dokter Benurut UU *98*++4 -asal 3 UU

*98*++4 menyatakan dengan tegas bah'a &urat I5in -raktik (&I-) setiap dokter

yang melakukan praktik kedokteran dikeluarkan oleh pe"abat kesehatan yang

ber'enang di kabupaten8kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan! -ada

ketentuan -asal 3 itu, sangat "elas sekali bah'a yang memiliki ke'enangan

untuk menolak atau menyetu"ui pemberian peri5inan dokter adalah pe"abat

kesehatan yang ber'enang di kabupaten8kota! Dalam praktik sekarang ini, pe"abat

kesehatan yang ber'enang yang dimaksud adalah epala Dinas esehatan

abupaten8ota!

/. Met1%e Penel't'an

1! &pesi7ikasi -enelitian

Dalam penelitian ini, spesi7ikasi penelitian yang digunakan adalah

deskripi7 analitis! 0ang dimaksud dengan deskripti7 analitis, yaitu membuat

deskripti7 atau gambaran se$ara sistematis, 7aktual dan akurat mengenai 7akta,

si7at dan hubungan antar 7enomena atau ge"ala yang diteliti sambil

menganalisisnya, yaitu men$ari hubungan sebab akibat dari suatu hal dan

menguraikannya se$ara konsisten dan sistematis serta logis!1

&elan"utnya, spesi7ikasi penelitian deskriti7 analitis ini digunakan untuk

menganalisis, yaitu men$ari sebab akibat dari permasalahan yang terdapat pada

perumusan masalah dan menguraikannya se$ara konsisten, sistematis dan logis

sesuai dengan perumusan masalah yang men"adi 7o$us dalam penelitian ini!

*! Betode -endekatan

16 Boh! Na5ar, Betode -enelitian, (>akarta ?halia, 19), hal 3


13/69

13

Betode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah

yuridis normati7! 0ang dimaksud dengan metode pendekatan yuridis normati7

yaitu suatu $ara meneliti dalam penelitian hukum yang dilakukan terhadap bahan

pustaka atau data sekunder belaka dan dengan menggunakan metode berpikir

dedukti7, yaitu berpangkal dari prinsip#prinsip dasar!1 &elan"utnya yang dimaksud

dengan metode berpikir dedukti7 adalah $ara berpikir dalam penarikan kesimpulan

yang ditarik dari sesuatu yang si7atnya umum yang sudah dibuktikan bah'a dia

benar dan kesimpulan itu ditu"ukan untuk sesuatu yang si7atnya khusus!1

3! >enis Data

>enis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data sekunder! Data

sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan

dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang

sudah tersedia dalam bentuk buku#buku atau dokumentasi yang biasanya

disediakan di perpustakaan!19

ahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdapat dalam suatu

aturan hukum atau teks otoritati7 seperti peraturan perundang#undangan, putusan

hakim, traktat, kontrak, keputusan %ata Usaha Negara! ahan hukum primer yang

dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang#undangan

seperti Undang#Undang No! 3 %ahun *++9 tentang esehatan dan Undang#

Undang No! *9 %ahun *++4 %entang -raktik edokteran beserta peraturan

pelaksanaan dari perundang#undangan tersebut!

ahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku

teks, "urnal#"urnal, pendapat para sar"ana, serta kasus#kasus hukum! &elain itu

dalam penelitian ini dipergunakan pula bahan hukum tersier! ahan hukum tersier

adalah bahan hukum yang memberikan petun"uk atau pen"elasan bermakna

terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia

dan lain#lain!

17 -eter BB! Penelitian Hukum. (>akarta en$ana, *+1+), hal! 118 &edarmayanti C&yari7uddin ;idayat, $etodologi Penelitian! (andung Ba"u Bandar,

*++*), hal *319

;ilman ;adikusuma, $etode Pembuatan Kertas Kerja atau 2kripsi lmu Hukum3 andung Bandar Ba"u, 199), hal


14/69

14

erdasarkan uraian mengenai metode penelitian tersebut di atas dapat

di"elaskan bah'a spesi7ikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi

ini dalah deskripti7 analitis sehingga metode pendekatan yang adekurat digunakan

dalam penelitian skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normati7, maka

"enis "enis data yang dapat digunakan adalah data sekunder yang bersi7at

kualitati7! Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan

tersier tersebut diperoleh dengan $ara atau melalui suatu kegiatan yang dinamakan

studi kepustakaan 8 librar% research

4! %eknik -engumpulan Data

6leh karena data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data

sekunder yang bersi7at kualitati7, maka teknik pengumpulan data yang

dipergunakan adalah studi kepustakaan! &tudi kepustakaan adalah suatu kegiatan

(praktis dan teoritis) untuk mengumpulkan dan mempela"ari serta memahami data

yang berupa hasil pengolahan orang lain, dalam bentuk teks otoritas (peraturan

perundang#undangan, putusan hakim, traktat, kontrak, keputusan tata usaha

Negara, kebi"akan publik dan lainnya), literatur atau buku teks, "urnal, artikel,

arsip atau dokumen, kamus hukum, ensiklopedia dan lainnya!

! 2nalisis Data

2nalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitati7

normati7! Betode kualitati7 normati7 ini digunakan karena penelitian ini tidak

menggunakan konsep#konsep yang diukur 8 dinyatakan dengan angka atau

rumusan statisti$! Dalam menganalisis data sekunder tersebut, penguraian data

disa"ikan dalam bentuk kalimat yang konsisten, logis dan e7ekti7 serta sistematis

sehingga memudahkan untuk interprestasi data dan konstruksi data serta

pemahaman akan analisis yang dihasilkan, yaitu men$ari seba akibat dari suatu

masalah dan menguraikannya se$ara konsisten, sistematis dan logis sesuai dengan

perumusan masalah yang men"adi 7okus dalam penelitian ini!

G. S'!teat'ka Penul'!an


15/69

1

Dalam skripsi yang ber"udul -rosedur -erolehan I5in -raktek Dokter

Ditin"au Dari ;ukum 2dministrasi Negara sistematika penulisannya adalah

sebagai berikut

2 I -/ND2;UEU2N

erisikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah,

tu"uan dan man7aat penelitian, keaslian penelitian, tin"auan

kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan

2 II -/N?2%UR2N IIN -R2%I D6%/R

-ada bagian ini akan membahas tentang -ihak#-ihak 0ang

er'enang Bengeluarkan I5in, -eraturan undang#undang yang

mengatur tentang i5in -raktik Dokter dan etentuan &anksi Dalam

I5in -raktik Dokter

2 III -/E202N2N -/N?URU&2N IIN -/N0/E/N??2R22N

-R2%I D6%/R

ab ini akan membahas %in"auan %entang I5in -raktik Dokter,

>enis dan entuk I5in, I5in -raktik Dokter, -elayanan -eri5inan

dalam -erspekti7 Negara ese"ahteraan, Restrukturisasi dan

Re=italisasi -elayanan -eri5inan, irokrasi -elayanan -eri5inan,

6rientasi ebi"akan -elayanan -eri5inan, onsepsi -eningkatan

-elayanan -eri5inan yang 6ptimal dan -enataan elembagaan

yang menangani -eri5inan

2 IA -R6&/DUR -/R6E/;2N IIN -R2%I D6%/R

DI%IN>2U D2RI ;UUB 2DBINI&%R2&I N/?2R2

-ada bab ini akan membahas mengenai -eraturan Daerah ota

Bedan %entang I5in -raktik Dokter! -roses dan -rosedur -erolehan

I5in -raktik Dokter, ;ambatan dalam -erolehan I5in %empat

-raktik Dokter dan Upaya yang dilakukan dalam mengatasi

perolehan I5in -raktik Dokter

2 A /&IB-UE2N D2N &2R2N


16/69

1

-ada bagian akhir akan membahas tentang esimpulan dan &aran

dari hasil penelitian yang dilakukan


17/69

BAB II

PENGATURAN IZIN PRAKTIK DOKTER

A. P'"ak-P'"ak 2ang Ber3enang Mengeluarkan I*'n

&e$ara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang ber'enang

mengeluarkan i5in tersebut adalah -emerintah! ;anya sa"a dalam hal yang

dernikian harus dapat dilihat i5in bagaimanakah yang dimohonkan oleh

masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah

yang ber'enang mengeluarkan i5in tersebut! Bisalnya i5in keramaian atau i5in

mengeluarkan pendapat di muka umum, maka i5in tersebut didapatkan rnelalui

kepolisian setempat dimana keramaian akan dilakukan! Dalam ka"ian pihak#pihak

yang ber'enang mengeluarkan i5in maka dasarnya yang perlu dika"i adalah

kedudukan aparatur pemerintah yang melakukan tugasnya di bidang administrasi

negara pemberian i5in kepada masyarakat!

2gar aparatur pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara

dapat melaksanakan 7ungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan!

eleluasaan ini langsung diberikan oleh undang#undang itu sendiri kepada

penguasa setempat! ;al seperti ini biasanya disebut dengan kekeluasaan delegasi

kepada pemerintah seperti ?ubernur, upati8.alikota untuk bertindak atas dasar

hukum dan atau dasar kebi"aksanaan! Di samping keleluasaan itu, kepada aparatur

pemerintah selaku pelaksana 7ungsi dalam administrasi negara "uga diberikan

suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan#perbuatannya itu tidak men"adi apa

yang disebut sebagai 4onrechtmatig overheidsdaad4 ! &etidaknya perbuatan itu

tidak boleh mela'an hukum baik 7ormil maupun materiil! %idak boleh melampaui

penyele'engan#ke'enangan menurut undang#undang 3kompetentie5!

2dapun bentuk#bentuk dari perbuatan administrasi negara8-emerintah itu

dalam bentuk memberikan i5in se$ara garis besar dapat dibagi atas

1! -erbuatan membuat peraturan

*! -erbuatan melaksanakan peraturan!

&ementara itu menurut Aan -oel"e sebagaimana dikutip Ai$tor &itumorang

perbuatan administrasi negara8-emerintah itu adalah sebagai berikut

1


18/69

1

1! erdasarkan 7aktor 36eitlijke handeling5!

*! erdasarkan hukum 3echt 2handeling5!a! -erbuatan hukum pri=at!

b! -erbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi

atas

1! -erbuatan hukum publik yang sepihak

*! -erbuatan hukum publik yang berbagai pihak!*+

emudian 2mrah Buslimin mengatakan bah'a dalam bidang eksekuti7

ada * (dua) ma$am tindakan8perbuatan administrasi negara8pemerintah, yakni 1! %indakan#tindakan8perbuatan#perbuatan yang se$ara tidak langsung

menimbulkan akibat#akibat hukurn!

*! %indakan#tindakan8perbuatan#perbuatan yang se$ara langsung

menimbulkan akibat#akibat hukum!

-endapat lain tentang perbuatan hukum dari administrasi negara ini adalah

seperti yang dikemukakan oleh -ra"udi 2dmosudir"o! Benurutnya perbuatan itu

dibagi ke dalam 4 (empat) ma$am perbuatan hukum administrasi negara, yakni ). -enetapan 3beschiking5, administrative dicretion)! &ebagai perbuatan

sepihak yang bersi7at administrasi negara dilakukan oleh pe"abat atau

instansi penguasa (negara) yang ber'enang dan ber'a"ib khusus untuk itu!

-erbuatan hukum tersebut harus sepihak (eenzijdig ) dan harus bersi7at

administrasi negara! 2rtinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan

undang#undang se$ara nyata kasual, indi=idual!

7. Ren$ana 3Planning5.

&alah satu bentuk dari perbuatan hukum 2dministrasi Negara yang

men$iptakan hubungan#hubungan hul$uin (yang mengikat) antara

penguasa dan para 'arga masyarakat!

*+ Ai$tor &itumorang, Op.0it, hal! 4


19/69

19

8. Norma "abatan 30oncrete "ormgeving5!

Berupakan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling ) dari penguasa

administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang#

undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan

menurut keadaan 'aktu dan tempat!

+. Eegislasi &emu 3Pseudo 9eigeving5

2dalah pen$iptaan dari aturan#aturan hukum oleh pe"abat administrasi

negara yang ber'enang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis#garis

pedoman pelaksanaan polic% (kebi"aksanaan suatu ketentuan undang#

undang) akan seperti yang dikemukakan oleh -ra"udi 2dmosudir"o!

Benurutnya perbuatan dibagi ke dalam 4 (empat) ma$am perbuatan

hukum administrasi negara, yakni

a. -enetapan (beschiking, administrative dicretion5! &ebagai perbuatan

sepihak yang bersi7at administrasi negara dilakukan oleh pe"abat atau

instansi penguasa (negara) yang ber'enang dan ber'a"ib khusus untuk

itu! -erbuatan hukum tersebut harus sepihak 3eenzijdig5 dan harus

bersi7at administrasi negara! 2rtinya realisasi dari suatu kehendak atau

ketentuan undang#undang se$ara nyata kasual, indi=idual!

b. Ren$ana 3Planning5!

&alah satu bentuk dari perbuatan hukum 2dministrasi Negara yang

men$iptakan hubungan#hubungan hukum (yang mengikat) antara

penguasa dan para 'arga masyarakat!c. Norma "abatan 30oncrete "ormgeving5!

Berupakan suatu perbuatan hukum (rechtshandeling ) dari penguasa

administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan

undang#undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat

diterapkan menurut keadaan 'aktu dan tempat!


20/69

*+

d. Eegislasi &emu 3Pseudo 9eigeving5.

2dalah pen$iptaan dari aturan#aturan hukum oleh pe"abat administrasi

negara yang ber'enang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis#garis

pedoman pelaksanaan polic% (kebi"aksanaan suatu ketentuan undang#

undang) akan tetapi dipublikasikan se$ara meluas!*1

Bemperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan#perbuatan dari

2dministrasi Negara di atas "elaslah bah'a ;ukum 2dministrasi Negara itu

adalah merupakan suatu perangkat ketentuan yang memuat sekaligus memberikan

$ara bagaimana agar organ#organ di dalam suatu organisasi yang la5im disebut

GnegaraG dapat melaksanakan 7ungsi dan ke'enangannya demi ter'u"udnya suatu

tu"uan yang dikehendaki bersama! Dalarn praktik kehidupan sehari#hari a$apkali

kita menyebutkan bah'a peristi'a#peristi'a pada saat ke'enangan aparatur

pemerintah itu diren$anakan dan dilaksanakan sebagai suatu Geputusan

-emerintahG! &elan"utnya menurut ;ukum 2dministrasi Negara bah'a

-emerintah itu mempunyai tugas#tugas istime'a, yakni tugas yang dapat

dirumuskan se$ara singkat sebagai suatu tugas G-enyelenggaraan epentingan

UmumG!

-engaturan -emberian I"in -enyelenggaraan -raktik Dokter dan Dokter

?igi tertuang dalam UU Nomor *9 tahun *++4 tentang -raktik edokteran! di

dalamnya memberikan amanat untuk membuat sebuah badan yang akan disebut

I (onsil edokteran Indonesia)! Disini onsil edokteran Indonesia

mempunyai tugas

a! melakukan registrasi dokter dan dokter gigiH

b! mengesahkan standar pendidikan pro7esi dokter dan dokter gigiH dan

$! melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran

yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan 7ungsi masing#masing!

Undang#Undang No *98*++4 baru akan berlaku setelah satu tahun se"ak

diundangkan, bahkan penyesuaian &%R dan &I- diberi 'aktu hingga dua tahun

se"ak onsil edokteran terbentuk!

*1-ra"udi 2dmosoedir"o, Op.0it, hal! 1+*!


21/69

*1

Diatur lebih lan"ut dalam -eraturan Benteri esehatan RI Nomor

14198B/N/&8-/R88*++ tentang penyelengaraan -raktik Dokter dan Dokter

gigi! Di dalamnya "uga termuat 7ormulir untuk mendapatkan &%R ataupu &I-!

>uga emudian I membuat peraturan yang tertuang dalam -eraturan

onsil edokteran Indonesia Nomor 1 %ahun *++ tentang Registrasi Dokter dan

Dokter ?igi

B. Peraturan (erun%ang-un%angan 4ang engatur tentang '*'n Prakt'k

D1kter

Di dalam Undang#Undang Republik Indonesia Nomor *9 %ahun *++4

%entang -raktik edokteran yang mengatur tentang i5in praktik dokter adalah

-asal 3

&etiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di

Indonesia 'a"ib memiliki surat i5in praktik!

-asal 3

(1) &urat i5in praktik sebagaimana dimaksud dalam -asal 3 dikeluarkan oleh

pe"abat kesehatan yang ber'enang di kabupaten8kota tempat praktik

kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan!

(*) &urat i5in praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat!

(3) &atu surat i5in praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik!

-asal 3

(1) Untuk mendapatkan surat i5in praktik sebagaimana dimaksud dalam -asal

3, dokter atau dokter gigi harus

a! memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter

gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam -asal *9, -asal

31, dan -asal 3*H

b! mempunyai tempat praktikH dan

$! memiliki rekomendasi dari organisasi pro7esi!

(*) &urat i5in praktik masih tetap berlaku sepan"ang

a! surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi

masih berlakuH dan

b! tempat praktik masih sesuai dengan yang ter$antum dalam surat i5in

praktik!


22/69

**

etentuan lebih lan"ut mengenai surat i5in praktik diatur dengan -eraturan

Benteri! &urat I5in -raktik (&I-) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah

kepada dokter dan dokter gigi yang akan men"alankan praktik kedokteran setelah

memenuhi persyaratan! &ebelumnya para pemohon &I- harus mendapatkan &urat

tanda registrasi dokter dan dokter gigi karena dalam salah satu syarat untuk

mendapatakn &I- adalah &%R itu sendiri! &%R adalah bukti tertulis yang diberikan

oleh onsil edokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi

yangtelah diregistrasi -eri5inan Dokter Benurut UU *98*++4 -asal 3 UU

*98*++4 menyatakan dengan tegas bah'a &urat I5in -raktik (&I-) setiap dokter

yang melakukan praktik kedokteran dikeluarkan oleh pe"abat kesehatan yang

ber'enang di kabupaten8kota tempat praktik kedokteran dilaksanakan! -ada

ketentuan -asal 3 itu, sangat "elas sekali bah'a yang memiliki ke'enangan

untuk menolak atau menyetu"ui pemberian peri5inan dokter adalah pe"abat

kesehatan yang ber'enang di kabupaten8kota! Dalam praktik sekarang ini, pe"abat

kesehatan yang ber'enang yang dimaksud adalah epala Dinas esehatan

abupaten8ota!

#. Ketentuan Sank!' Dala I*'n Prakt'k D1kter

-ada -asal dinyatakan bah'a

(1) &etiap dokter atau dokter gigi yang dengan senga"a melakukan praktik

kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud

dalam -asal *9 ayat (1) dipidana dengan pidana pen"ara paling lama 3

(tiga) tahun atau denda paling banyak Rp1++!+++!+++,++ (seratus "uta

rupiah)!

(*) &etiap dokter atau dokter gigi 'arga negara asing yang dengan senga"a

melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi

sementara sebagaimana dimaksud dalam -asal 31 ayat (1) dipidana dengan

pidana pen"ara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak

Rp1++!+++!+++,++ (seratus "uta rupiah)!

(3) &etiap dokter atau dokter gigi 'arga negara asing yang dengan senga"a

melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi


23/69

*3

bersyarat sebagaimana dimaksud dalam -asal 3* ayat (1) dipidana dengan

pidana pen"ara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak

Rp1++!+++!+++,++ (seratus "uta rupiah)!

-asal dinyatakan bah'a

&etiap dokter atau dokter gigi yang dengan senga"a melakukan praktik

kedokteran tanpa memiliki surat i5in praktik sebagaimana dimaksud dalam

-asal 3 dipidana dengan pidana pen"ara paling lama 3 (tiga) tahun atau

denda paling banyak Rp1++!+++!+++,++ (seratus "uta rupiah)!


&etiap orang yang dengan senga"a menggunakan identitas berupa gelar atau

bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah#olah yang

bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda

registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan8atau surat i5in

praktik sebagaimana dimaksud dalam -asal 3 ayat (1) dipidana dengan

pidana pen"ara paling lama (lima) tahun atau denda paling banyak

Rp1+!+++!+++,++ (seratus lima puluh "uta rupiah)!


&etiap orang yang dengan senga"a menggunakan alat, metode atau $ara lain

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan

seolah#olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah

memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi

atau surat i5in praktik sebagaimana dimaksud dalam -asal 3 ayat (*)

dipidana dengan pidana pen"ara paling lama (lima) tahun atau denda paling banyak Rp1+!+++!+++,++ (seratus lima puluh "uta rupiah)!

-asal 9 dinyatakan bah'a

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda

paling banyak Rp+!+++!+++,++ (lima puluh "uta rupiah), setiap dokter atau

dokter gigi yang

a! dengan senga"a tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud

dalam -asal 41 ayat (1)H


24/69

*4

b! dengan senga"a tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam

-asal 4 ayat (1)H atau

$! dengan senga"a tidak memenuhi ke'a"iban sebagaimana dimaksud dalam

-asal 1 huru7 a, huru7 b, huru7 $, huru7 d, atau huru7 e!

-asal + dinyatakan bah'a

(1) &etiap orang yang dengan senga"a mempeker"akan dokter atau dokter gigi

sebagaimana dimaksud dalam -asal 4*, dipidana dengan pidana pen"ara

paling lama 1+ (sepuluh) tahun atau denda paling banyak

Rp!3++!+++!+++,++ (tiga ratus "uta rupiah)!

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

oleh korporasi, maka pidana yang di"atuhkan adalah pidana denda sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau di"atuhi hukuman tambahan

berupa pen$abutan i5in! &ebagai suatu instrumen yuridis dari pemerintah, i5in

yang dianggap sebagai u"ung tombak instrumen hukum ber7ungsi sebagai**

a! -engarah

einginan mengarahkan (mengendalikan) akti=itas#akti=itas tertentu

misalnya i5in bangunan!

b! -erekayasa

egiatan yang berhubungan dengan peran$angan atau pembuatan i5in!

$! -eran$ang masyarakat adil dan makmur

&ebagai upaya ran$ang atau desain yang dilakukan oleh penerintah

sebelum membangun suatu sistem dan sarana!

d! -engendali

egiatan untuk menentukan hubungan antara yang diren$anakan dan

dengan hasilnya, guna mengambil tindakan yang diperlukan sehingga

kegiatan dilaksanakan serta tu"uan ter$apai sesuai dengan apa yang

diren$anakan!

e! -enertib masyarakat

22 bid.


25/69

*

I5in dimaksudkan "uga sebagai suatu penertib masyarakat!%u"uan peri5inan

harus dikaitkan dengan peristi'a konkrit yang dihadapi! &e$ara umum, tu"uan dari

i5in adalah*3

e! Bengarahkan akti=itas#akti=itas tertentu

Untuk menyeleksi akti=itas#akti=itas (i5in berdasarkan rank en horecawet ,

dimana pengurus harus mempunyai syarat#syarat tertentu)

7! Ben$egah bahaya bagi lingkungan

-emberian i5in kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk

pembinaan, pengaturan, dan penga'asan serta pen$egahan atas kegiatan,

peman7aatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,

sarana atau 7asilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan

men"aga keletarian lingkungan!

g! Belindungi ob"ek#ob"ek tertentu

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar tidak ter"adi penyalahgunaan

atau perusakan terhadap ob"ek#ob"ek tertentu yang memiliki i5in resmi!

h! Bembagi ob"ek#ob"ek yang sedikit

Bemberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan suatu kegiatan

tertentu dengan memberikan suatu ob"ek untuk kegiatan dimaksud!

23 bid.


26/69

BAB III

PELA2ANAN PENGURUSAN IZIN PEN2ELENGGARAAN

PRAKTIK DOKTER

A. T'n$auan Tentang I*'n Prakt'k D1kter

). Jen'! %an Bentuk I*'n

2mrah Buslimin, bah'a i5in tersebut dibaginya ke dalam tiga bahagian

bentuk peri5inan 3vergunning5 yaitu *4

a! Eisensi, ini merupakan i5in yang sebenarnya 3'eiegenl%ke5. Dasar

pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bah'a

hal#hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di ba'ah penga'asan

pemerintah, untuk mengadakan penertiban! Umpamanya I5in rumah

sakit, i5in apotek!

b! Dispensasi, ini adalah suatu penge$ualian dari ketentuan umum, dalam hal

mana pembuat undang#undang sebenamya dalam prinsipnya tidak berniat

mengadakan penge$ualian!

$! onsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri $lan mengan"urkan

adanya usaha#usaha industri gula atau pupuk dengan memberikan 7asilitas#

7asilitas ke'enangan ke'a"iban!

entuk dan isi dari i5in harus mengandung unsur kepastian hukum!

-enerbitan suatu i5in harus tertulis dan se$ara umum memuat hal#hal sebagai

berikut*

a! 6rgan yang ber'enang

-ada umumnya pembuat aturan akan menun"uk organ ber'enang

dalam sistem peri5inan, organ yang paling berbekal mengenai materi

dan tugas bersangkutan dan hampir selalu yang terkait adalah organ

pemerintahan!

*4 Bu$hsan, Pengantar Hukum !dministrasi "egara ndonesia, Eiberty, 0ogyakarta,

19*, hal! 1*!25 bid.

*


27/69

*

b! 2lamat harus lengkap

I5in ditu"ukan pada pihak yang berkepentingan! iasanya i5in

dikeluarkan setelah yang berkepentingan menga"ukan permohonan,

sehingga keputusan yang memuat i5in akan dialamatkan kepada pihak

yang memohon i5in!

$! Diktum (substansi dari i5in harus dimuat dalam diktum)

eputusan yang memuat i5in, demi alasan kepastian hukum harus

memuat uraian se"elas mungkin untuk apa i5in itu diberikan! Diktum

terdiri atas keputusan pasti yang memuat hak#hak dan ke'a"iban#

ke'a"iban yang ditu"u oleh keputusan tersebut!

d! etentuan#ketentuan, pembatasan#pembatasan dan syarat#syarat

eputusan umumnya mengandung ketentuan, pembatasan#

pembatasan dan syarat#syarat merupakan substansi yang diputuskan

dalam suatu i5in

e! -emberian alasanerkaitan dengan pertimbangan#pertimbangan yang harus sesuai

dengan kondisi ob"ekti7 dari peristi'a atau 7akta serta sub"ek hukum!

7! -emberitahuan tambahan

erisi tentang kemungkinan sanksi, kebi"aksanaan yang akan

dikeluarkan dan lain#lain!

;al#hal penting dalam peri5inan, antara lain adalah*

b! -enolakan i5in dapat dilakukan "ika berkaitan dengan masalah

pembangunan yang menyangkut kepentingan negara, lingkungan

hidup, pertahanan keamanan, ideologi dan lain#lain! Basalah

kompetisi tidak dapat di"adikan alasan untuk menolak i5in!

$! eberapa i5in khusus dimungkinkan untuk dipindahtangankan

d! 2danya pembebasan bersyarat yang memiliki ukuran untuk

pengambilan keputusan atas suatu i5in!

e! -erumusan i5in harus "elas sesuai tu"uan dari i5in!

26 bid.


28/69

*

7! Dalam hal i5in lingkungan hidup, dapat ditetapkan persyaratan

perlindungan terhadap pembangunan yang berkelan"utan!

g! I5in harus sesuai dengan hukum positi7 yang berlaku! I5in dapat

di$abut se$ara menyeluruh atau sebagian, "ika suatu kegiatan yang

dii5inkan berdampak negati7 terhadap lingkungan dan tidak $ukup

hanya di$egah dengan ketentuan atau penambahan persyaratan baru!

h! egiatan usaha musnah oleh sebab tertentu!

i! -embatasan dari segi "angka 'aktu berlakunya suatu i5in (pemohon

tidak melakukan perpan"angan)!

,. I*'n Prakt'k D1kter

&urat I5in -raktik selan"utnya disebut &I- adalah bukti tertulis yang

diberikan Dinas esehatan abupaten8ota kepada dokter dan dokter gigi yang

telah memenuhi persyaratan untuk men"alankan praktik kedokteran!

&urat I5in -raktik


&etiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di

Indonesia 'a"ib memiliki surat i5in praktik!


1! &urat i5in praktik sebagaimana dimaksud dalam -asal 3 dikeluarkan

oleh pe"abat kesehatan yang ber'enang di kabupaten8kota tempat

praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan!

2. &urat i5in praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat3! &atu surat i5in praktik hanya berlaku untuk I (satu) termpat praktik!

-asal 3 dinyatakan

1! Untuk mendapatkan surat i5in praktik sebagaimana dimaksud dalam -asal

3, dokter atau dokter gigi harus

a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter

gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam -asal *9, -asal

31,dan-asal3*

b. mempunyai tempat praktikH dan

c. memiliki rekomendasi dan organisasi pro7esi!


29/69

*9

*! &urat i5in praktik masih tetap berlaku sepan"angH

a! surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi

masih berlakuH dan

b. tempat praktik masih sesuai dengan yang ter$antum dalam surat i5in

praktik!

c. etentuan lebih lan"ut mengenai surat i5in praktik diatur dengan

-eraturan Benteri!

-elaksanaan -raktik -asal 39 dinyatakan bah'a

-raktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara

dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan

kesehatan, pen$egahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan

penyakit dan pemulihan kesehatan!

-asal 4+ dinyatakan bah'a

1! Dokter atau dokter gigi yang berhalangan menyelenggarakan praktik

kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menun"uk dokter atau

dokter gigi penggantiH

*! Dokter atau dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus dokter atau dokter gigi yang mempunyai surat i5in praktik!


1! Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat i5in praktik dan

menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam

-asal 3 'a"ib memasang papan nama praktik kedokteran!

*! Dalam hal dokter atau dokter gigi berpraktik di sarana pelayanan

kesehatan, pimpinan sarana kesehatan 'a"ib membuat da7tar dokter

gigi yang melakukan praktik kedokteran!

-asal 4* dinyatakan bah'a

-impinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengi5inkan dokter atau

dokter gigi yang tidak memiliki surat i5in praktik untuk melakukan praktik

kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut!


etentuan lebih lan"ut mengenai pelaksanaan praktik kedokteran diatur

dengan -eraturan Benteri!


30/69

3+

. Pela4anan Per'*'nan %ala Per!(ekt'& Negara Ke!e$a"teraan

Indonesia adalah negara yang memiliki sumberdaya alam yang luar biasa,

negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan negara dengan "umlah

penduduk pluralis yang besar!

Indonesia "uga negara yang mempunyai landasan 7iloso7is ketatanegaraan

-an$asila yang di dalamnya mengandung nilai#nilai dasar kemanusiaan

berdasarkan pada agama, budaya dan adat istiadat setempat!

-ertumbuhan ekonomi de'asa ini begitu $epat berkembang! %untutan

untuk men$apai kemakmuran material men"adi prioritas kehidupan manusia!

&egala $ara dilakukan untuk meraih kemakmuran material! Dukungan pembiayaan

dari lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan non bank terus men"adi

in$aran masyarakat, baik masyarakat kalangan atas maupun ba'ah!

Di Indonesia pemenuhan kebutuhan masyarakat dilindungi dan di"amin

oleh hukum! 6leh karena itu, seluruh lapisan masyarakat Indonesia mempunyai

hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan kese"ahteraan, melakukan

kegiatan usaha dan untuk mendapatkan lapangan ker"a!

Namun, sampai sekarang Indonesia adalah negara yang masih menghadapi

persoalan kese"ahteran yang serius! Ironisnya, kontribusi negara sebagai institusi

yang seharusnya memiliki peran penting dalam mense"ahterakan 'arganya,

ternyata masih "auh dari harapan! erbagai masalah ekonomi, sosial dan politik di

Indonesia seringkali disebabkan oleh kegagalan negara dalam memainkan

perannya dengan baik! &eakan#akan negara tidak pernah dirasakan kehadirannya

terutama oleh mereka yang lemah (dhai7) atau dilemahkan (mustadh@a7in), yang

miskin atau dimiskinkan!

&eringkali masyarakat merasa tidak puas atas "asa yang diberikan oleh

instansi penyedia "asa 3service provider5! Namun, ketidakpuasan itu tidak

terungkap dalam ruang publik! ;anya sa"a, dampak negati7 ketidakpuasan itu

yang tanpa diragukan lagi sangatlah nyata! &ebagian besar masyarakat yang tidak

puas atas suatu pelayanan di toko atau bank, misalnya, "arang menga"ukan

keluhannya se$ara resmi kepada penyedia "asa! Bereka lebih memilih beralih ke

penyedia "asa lainya! alaupun ada yang mengungkapkan ketidakpuasannya

se$ara langsung kepada penyedia "asa, mereka pada akhirnya "uga bernasib sama!

Namun, pemerintah sebagai penyedia (pro=ider) pelayanan publik nyaris tanpa


31/69

31

kompetitor sama sekali karena ke'enangan (otoritas) yang diberikan kepadanya

oleh undang#undang! Namun, layak diperdebatkan "ika dikatakan bah'a

ketidakpuasan masyarakat tidak berdampak atau berimplikasi pada penyedia "asa

di sektor publik! >ustru sebaliknya, kendatipun diketahui kalau pelayanan publik

sektor nirlaba dan praktik "arang mendapat tekanan pasar, ketidakpuasan

masyarakat $enderung menimbulkan dampak negati7 dalam berbagai bentuk

terhadap pemerintah!

-eri5inan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik!

-eri5inan, kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting

bagi kehidupan kita! %anpanya, banyak yang tidak dapat kita lakukan karena i5in

adalah bukti penting se$ara hukum! %idak ada bagian lain dalam domain publik

tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu "elas dan langsung

selain pada bagian pelayanan peri5inan! &ebagai garda terdepan atas pelayanan

pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kiner"a pemerintah se$ara

keseluruhan benar#benar dinilai dari seberapa baik pelayanan unit peri5inan ini!

anyak aspek kehidupan sebagai 'arga negara diatur melalui sistem

peri5inan! Demikian "uga peri5inan yang terkait dengan dunia usaha terkait

in=estasi! -roses peri5inan usaha yang tidak e7isien tidak tepat 'aktu dan berbiaya

tinggi pada akhirnya akan menurunkan "umlah in=estasi dan kegiatan 'iras'asta!

;al ini tentu sa"a berdampak serius terhadap upaya men$iptakan lapangan ker"a

dan masalah#masalah ketenagaker"aan lainnya! I5in pengelolaan limbah,

penggalian air tanah, Iokasi industri, keamanan ker"a, serta bahan bera$un dan

berbahaya sernuanya berdampak pada dunia industri dan masyarakat sekitar yang

berisiko mengalami ben$ana, ke$elakaan, dan berdampak "angka pan"ang terhadap

kesehatan mereka!

-emerintah sebagai pro=ider memiliki otoritas penuh sesuai undang#

undang yang ada untuk menentukan apakah sebuah i5in usaha diperkenankan

untuk masuk atau tidak dalam sebuah lingkungan ekonomi! ila pemerintah tidak

mengi5inkan maka argumen yang melandasinya diantaranya adalah pemihakan

pada pelaku lokal, perlindungan domestik, konser=asi lingkungan ataupun alasan

pertahanan8keamanan! ila pemerintah mengi5inkan haruslah dilandasi bah'a


32/69

3*

in=estasi ini akan menghadirkan dampak pengganda yang berlipat bagi

masyarakat!

-eri5inan yang terkait dengan dunia usaha merupakan salah satu elemen

penting dalam lingkungan in=estasi! -roses peri5inan usaha yang tidak e7isien,

tidak tepat 'aktu, dan berbiaya tinggi pada akhirnya akan menurunkan "umlah

in=estasi dan kegiatan 'iras'asta!

anyaknya agen s'asta yang mena'arkan "asa untuk mengurus proses

peri5inan merupakan tanda adanya gap antara pemerintah sebagai penyedia

layanan publik dan masyarakat sebagai pengguna layanan! 2gen#agen penyedia

"asa seperti ini tumbuh subur karena adanya kesan masyarakat bah'a proses

pengurusan i5in beserta aparatnya dianggap sulit dan memakan 'aktu! &ebagian

masyarakat bersedia membayar lebih untuk kepastian ('aktu, persyaratan, biaya)

dan transparansi lebih dapat diperoleh dari agen#agen tersebut!

Basyarakat tidak mampu memperoleh langsung melalui pemerintah!

arena memiliki ke'enangan untuk mengeluarkan i5in, pemerintah tidak

kehilangan re=enue apa pun dari maraknya agen#agen ini! Namun, pemerintah

kehilangan keper$ayaan, kredibilitas, dan dukungan politis dari masyarakat!

&ebenarnya, harapan masyarakat terhadap proses peri5inan tidak berbeda

dengan harapan pemerintah, yakni sederhana, murah, adanya kepastian 'aktu,

pelayanan yang berkualitas, kepastian hasil, transparansi dan sah se$ara hukum!

-roses peri5inan yang sederhana men$akup tidak sa"a menghilangkan birokrasi

yang pan"ang, tetapi "uga menghindari prosedur dan persyaratan yang berlebihan

serta memberikan in7ormasi yang akurat kepada pemohon peri5inan!

Dari sisi masyarakat, murah berarti biaya yang 'a"ar dan dapat di=eri7ikasi, yang

disertai dengan kuitansi se$ukupnya! .alaupun pelayanan publik seyogyanya

tidak dipungut biaya atau paling tidak seminimal mungkin dengan alasan bah'a

pendapatan negara seharusnya berasal dari pa"ak dan retribusi dan bah'a operasi

pelayanan publik telah didanai oleh 2-N atau 2-D! epastian 'aktu

merupakan elemen penting lainnya yang diharapkan masyarakat dari pemerintah!

epastian tersebut men$akup lamanya 'aktu yang dibutuhkan untuk proses

pengurusan serta kapan i5in dapat dikeluarkan! Eamanya pengurusan i5in


33/69

33

seharusnya diketahui oleh para pemohon sehingga berman7aat bagi proses

peren$anaan dan pen"ad'alan mereka, dan pemerintah sebagai penyedia

pelayanan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ini! Basyarakat tentu

sa"a berharap bah'a lamanya proses pengurusan i5in tidak berlarut#larut!

ualitas pelayanan se$ara khusus berkaitan dengan tingkat kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan! agi pimpinan instansi

pemerintah yang memberikan pelayanan publik, kepuasan masyarakat ini harus

men"adi kriteria penting dalam menge=aluasi kiner"a, kema"uan, dan perbaikan!

%ingkat kepuasan masyarakat se$ara keseluruhan dipengaruhi oleh tingkat

kepuasan pada tiap tahap proses peri5inan yang mereka "alani dan bagaimana

tingkat kepuasan tersebut berubah! etika memulai proses peri5inan, masyarakat

(ba$a pelanggan) telah memiliki persepsi, kesan, dan harapan akan pelayanan

yang mereka butuhkan! epuasan pelanggan akan meningkat "ika setiap

kebutuhan mereka dapat dipenuhi se$ara memadai sesuai dengan harapannya,

demikian "uga sebaliknya!*

erbagai kebutuhan ini mungkin berbeda untuk setiap pelanggan, tetapi

se$ara umum tingkat kepuasan ini dapat diukur! erkaitan dengan tingkat

kepuasan masyarakat, transparansi adalah aspek penting lain dalam proses

peri5inan! %ransparansi sangat penting dalam membangun keper$ayaan

masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dan elemen

penting yang menerimakan kredibilitas pemerintah di mata publik! &e$ara umum,

transparansi mengharuskan penyampaian in7ormasi kepada pelanggan dalam

s$iiap tahapan proses peri5inan yang mereka a"ukan! 2spek penting dahm proses

yang transparan adalah bah'a in7ormasi yang disampaikan haruslah dapat

di=eri7ikasi dan tersedia bagi pelanggan pada setiap tahapan proses pengurusan

i5in! -enyedia layanan sangat perlu untuk menyadari bah'a pada dasarnya

merupakan kepentingan dan hak masyarakat untuk mendapatkan in7ormasi yang

akurat mengenai aplikasi peri5inan yang mereka a"ukan! ;al ini karena in7ormasi

yang lengkap dan akurat merupakan bagian dari pelayanan se$ara keseluruhan

yang diharapkan masyarakat dari aparat penyedia pelayanan!

27 bid !


34/69

34

epastian hasil yang diharapkan dari penyedia pelayanan publik berarti

bah'a setelah pemohon memenuhi segala persyaratan yang diminta dan telah

mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan, i5in yang mereka a"ukan dapat

dikeluarkan! alaupun aplikasi yang dia"ukan ternyata tidak memenuhi syarat

untuk dikeluarkannya i5in yang dimaksud, alasan penolakan seyogiyanya $ukup

"elas bagi pemohon dengan surat resmi yang di dalamnya menyatakan mengapa

aplikasi yang dia"ukan gagal dan ti$lak sesuai dengan peraturan yang berlaku!*

-eran pemerintah daerah dalam pelayanan peri5inan mungkin yang

terbesar dalam pengertian interaksinya se$ara langsung dengan masyarakat, baik

sebagai penyedia pelayanan, maupun sebagai kepan"angan tangan pemerintah

pusat di daerah! epentingan pemerintah daerah terhadap pelayanan peri5inan

"uga sangat tinggi karena peri5inan mempengaruhi pendapatan dan iklim in=estasi

daerah! e'enangan untuk memungut pa"ak dan retribusi serta penerbitan i5in

diserahkan kepada pemerintah daerah menurut undang#undang $lan peraturan

yang berlaku! Eebih "auh lagi, pemerintah daerah "uga $lapat membuat pa"ak

lokal, retribusi, dan peri5inan melalui peraturan daerah! Namun, khususnya untuk

men$egah ter"adinya pungutan pa"ak $lan retribusi yang berlebihan serta peri5inan

yang menghambat, pemerintah pusat tetap memegang kendali terhadap peraturan

daerah melalui ka"ian kesesuaian kebi"akan akan dan peraturan daerah dengan

undang#undang dan peraturan nasional yang berlaku!*9!

&aat ini terdapat banyak "enis pelayanan peri5inan yang diberikan oleh

pemerintah daerah, baik yang dimandatkan oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah sendiri! I5in khusus tertentu berbeda antarsatu daerah dengan

daerah lainnya, tetapi "enis peri5inan se$ara umum yang berlaku di hampir setiap

daerah $lapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berikut! erbagai

pelayanan peri5inan publik ini dilakukan oleh pemerintah kota8kabupaten,

sehingga selain men"alankan 7ungsi#7ungsi pemerintahan, desentralisasi, dan

kebi"akan berbagai dinas di lingkungan pemerintah daerah memberikan pelayanan

28 bid !29

.iba'a, akarta -%! ?rasindo, hal1*


35/69

3

peri5inan publik! &emakin banyaknya tugas peri5inan yang didelegasikan kepada

dinas#dinas ini tentu sa"a menambah beban ker"a yang $ukup signi7ikan!

&alah satu isu penting yang patut diperhatikan adalah banyaknya "enis

pelayanan peri5inan ini membutuhkan keahliah teknis dalam bidang tertentu!

eahlian teknis ini mungkin sudah atau mungkin belum dimiliki aparat di instansi

tertentu! ?eneralisasi terhadap isu ini tidak mungkin dapat dilakukan untuk semua

instansi di seluruh pemerintahan kabupaten8kota karena ketersediaan sumberdaya

manusia dan tingkat keahlian teknis yang dibutuhkan dalam satu bidang sangat

berbeda dari satu instansi dengan instansi lainnya dan dari satu kabupaten8kota

dengan kabupaten8kota lainnya!

-endekatan pelayanan terpadu satu pintu dalam pelayanan peri5inan usaha,

merupakan pendekatan ino=ati7 dalam sektor pemerintahan, yang bertu"uan untuk

meningkatkan e7ekti=itas dan e7isiensi pelayanan publik dalam bentuk outlet

pelayanan peri5inan yang terintegrasi! Eangkah ino=asi ini bertu"uan untuk

memenuhi kebutuhan publik pada sektor ini serta untuk meningkatkan dampak

positi7 pelayanan peri5inan dalam upaya menarik in=estasi yang pada akhirnya

bermuara pada kese"ahteraan sosial se$ara umum!

Untuk men$apai tu"uan#tu"uan ini, pendekatan perdu mena'arkan

perbaikan tidak sa"a pada proses pelaksanaan pelayanan ( service deliver%) yang

dapat lebih memuaskan harapan masyarakat, tetapi "uga mena'arkan man7aat

lain, yakni meningkatkan kualitas tata pemerintahan dan se$ara internal

meningkatkan kapasitas pernerintahan dalam menghadapi tantangan dan tekanan

dari luar! -erdu mena'arkan proses peri5inan yang relati7 sederhana, lebih $epat,

transparan, hemat 'aktu dan biaya dengan $ara menyederhanakan prosedur dan

menempatkan berbagai penyedia pelayanan 3service provider5 yang ber'enang

mengeluarkan berbagai peri5inan pada satu tempat pelayanan 3servicepoint5! -erlu

"uga meningkatkan nilai tambah skalabilitas peri5inan yang dikeluarkan melalui

satu titik pelayanan! Dengan demikian, perdu merupakan upaya untuk men"a'ab

perkembangan dunia usaha di masa depan dengan $ara yang lebih e7isien dari sisi

biaya dan lebih e7ekti7 dari sisi 'aktu3+!

30 bid ! hal! 1+


36/69

3

Ban7aat lain dari pendekatan perlu yang e7ekti7 adalah bah'a prosedur

untuk mendirikan usaha yang sederhana, pasti, dan murah akan menarik minat

para in=estor untuk menanamkan modal mereka di daerah tersebut! Namun, se$ara

rasional "anganlah mengasumsikan kalau pendekatan perdu akan ber7ungsi seperti,

Gsapu "agatG yang serta merta dapat meningkatkan in=estasi suatu daerah!

-erangkat peraturan yang sederhana, keamanan berin=estasi, sistem pendukung

yang andal, serta kepastian hukum tetaplah men"adi 7aktor utama yang akan

mempengaruhi dinamika iklim in=estasi di suatu daerah!

Di dalam eputusan B/N-2N Nomor 3 %ahun *++3 disebutkan bah'a

penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut31

a! esederhanaan, prosedur pelayanan publik tidak berbelit#belit, mudah

dipahami dan mudah dilaksanakan,

b! e"elasan,ke"elasan ini men$akup ke"elasan dalam hal -ersyaratan teknis

dan administrati7 pelayanan publikHUnit ker"a8pe"abat yang ber'enang dan

bertanggung"a'ab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian

keluhan 8persoalan8 sengketa dalam pelaksanaan pelayanan publikH

Rin$ian biaya pelayanan publik dan tata $ara pembayaran!$! epastian 'aktu, pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam

kurun 'aktu yang telah ditentukan!

d! 2kurasi, produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat, dan aik!

e! eamanan, proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman

dan kepastian hukum!

7! %anggung "a'ab, pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pe"abat

yang ditun"uk bertanggung"a'ab atas penyelenggaraan pelayanan dan

penyelesaian keluhan8 persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik!

g! elengkapan sarana dan prasarana, tersedianya sarana dan prasarana ker"a,

peralatan ker"a dan pendukung lainnya yang memadai termasuk

penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan in7ormatika (telematika)!

h! emudahan akses, tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang

memadai, mudah di"angkau oleh masyarakat, dan dapat meman7aatkan

teknologi telekomunikasi dan in7ormatika!

31 eputusan B/N-2N Nomor 3 %ahun *++3 %entang -enyelenggaraan -elayanan


37/69

3

i! edisiplinan, kesopanan dan keramahan! -emberi pelayanan harus

bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan

dengan ikhlas!

"! enyamanan, lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediaJkan

ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat

serta dilengkapi dengan 7asilitas pendukung pelayanan, seperti parkir,

toilet, tempat ibadah dan lain#lain!3*

B. Re!truktur'!a!' %an Re5'tal'!a!' Pela4anan Per'*'nan

). B'r1kra!' Pela4anan Per'*'nan

irokrasi adalah entitas penting suatu negara! 2pa yang dimaksud dengan

birokrasi: &e$ara etimologis, birokrasi berasal dari kata iro (me"a) dan ratein

(pemerintahan), yang "ika disintesakan berarti pemerintahan Be"a! %entu agak

Klu$uK pengertian seperti ini, tetapi memang demikianlah hakikat birokrasi oleh

sebab lembaga inilah tampak kaku yang dikuasai oleh orang#orang di belakang

me"a!

Di dalam pendekatan institusional (kelembagaan setiap kebi"akan negara

yang yang diselenggarakan pihak eksekuti7 diter"emahkan ke dalam bentuk

kebi"akan administrasi negara, di mana pelaksanaan dari administrasi tersebut

dilakukan oleh lembaga birokrasi! ita mungkin mengenal badan#badan seperti

Departemen, an'il, antor elurahan, antor &amsat, di mana kantor#kantor

tersebut semua merupakan badan#badan birokrasi negara yang

mengimplementasikan kebi"akan negara dan bersi7at langsung berhubungan

dengan masyarakat!

Bi$hael ?! Roskin, et al!, menyebut pengertian birokrasi! agi mereka

birokrasi adalah Gsetiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para

32 Ratminto C 2tik &epti .inarsih, Bana"emen -elayanan! -engembangan Bodel

onseptual, -enerapan Fiti5en@s Fharter dan &tandar -elayanan Binimal! 0ogyakarta -ustaka-ela"ar!*++! hal **#*3


38/69

3

pe"abat yang diangkat, di mana 7ungsi utamanya adalah untuk melaksanakan (to

implement) kebi"akan#kebi"akan yang telah diambil oleh para pengambil

keputusan (de$ision makers)! Idealnya, birokrasi merupakan suatu sistem rasional

atau struktur yang terorganisir yang diran$ang sedemikian rupa guna

memungkinkan adanya pelaksanaan kebi"akan publik yang e7ekti7 dan e7isien!33

irokrasi "uga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang

bersi7at tetap! %erdapat rantai komando berupa hirarki ke'enangan di mana

tanggung "a'ab setiap bagian#bagiannya KmengalirK dari KatasK ke Kba'ah!K

&elain itu, birokrasi "uga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan

0ivil 2ervice (pelayanan publik)! irokrasi terdiri dari orang#orang yang diangkat

oleh eksekuti7, dan posisi mereka ini Kdatang dan pergi!K 2rtinya, mereka#

mereka duduk di dalam birokrasi kadang dikeluarkan atau tetap dipertahankan

berdasarkan prestasi ker"a mereka! &eorang pega'ai birokrasi yang malas

biasanya akan mendapat teguran dari atasan, yang "ika teguran ini tidak digubris,

ia kemungkinan besar akan diberhentikan dari posisinya! Namun, "ika seorang

pega'ai menun"ukkan prestasi ker"a yang memuaskan, ada kemungkinan ia akan

dipromosikan untuk mendapat posisi yang lebih tinggi (tentunya dengan ga"i dan

ke'enangan yang lebih besar pula)!

Basyarakat yang membutuhkan pelayanan selalu berhubungan dengan

pe"abat, pega'ai dan para pelaku birokrasi pemerintahan, kerena pe"abat birokrasi

memiliki kekuasaan untuk mendistribusikan pelayanan tersebut kepada

masyarakat! &ehingga birokrasi sebagai organisasi kekuasaan men"adi lebih kuat

dan menempati hirarki atas! ekuasaan birokrasi yang di'u"udkan dalam "abatan!

-ara pe"abat bisanya sangat menakutkan dan tidak bisa di tembus oleh lapisan

masyarakat lemah! ;al ini menyebabkan pelayanan#pelayanan dalam masyarakat

sering kali di tempatkan pada posisi yang tidak lagi pada posisi penting!

Basyarakat Indonesia semakin sadar apa yang men"adi hak dan

ke'a"ibanya sebagai 'arga negara! Di era re7ormasi masyarakat sekarang berani

menga"ukan tuntutan dan aspirasi mereka kepada pemerintah! Demo, un"uk rasa

33 Bi$hael ?! Roskin, et al!, -oliti$al &$ien$e 2n Introdu$tion, ab 1


39/69

39

dan aksi masa yang sering di lakukan anggota masyarakat untuk mennyampaikan

aspirasi mereka kepada masyarakat adalah $ontoh dari kesadaran masyarakat atas

hak#hak mereka! Dalam kondisi seperti ini, birokrasi pemerintah harus dapat

memberikan pelayanan kepada masyarakat se$ara pro7esianal, transparan, terbuka,

tepat 'aktu, responsi7 dan adapti7! &uatu pemerintahan pada hakekatnya adalah

pelayanan kepada masyarakat,

eberadaanya tidak untuk melayani diri pribadi tetapi untuk melayani

masyarakat serta untuk men$iptakan kondisi yang memungkinkan bagi setiap

anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreati=itasnya demi

men$iptakan ter$apainya tu"uan bersama! &ehingga birokrasi berke'a"iban untuk

menyelenggarakan pelayanan yang berkulitas dan memuaskan! irokrasi yang ada

di indonesia 'a"ib memberikan pelayanan publik yang memuaskan dan

demokratis! Negara indonesia merupakan negara yang demokratis, dan

pemerintahan yang demokrtis lahir untuk melayani masyarakatnya!34

irokrasi sebagai organisasi dan institusi yang berhubungan dengan

masyarakat, maka birokrosi yang ada tersebut harus mampu men"alankan peran

dan 7ungsinya se$ara bertanggung "a'ab! Di harapkan birokrasi pemerintahan

yang ideal merupakan sekumpulan orang yang terorganisir dan ber7ungsi untuk

melayani dan menyelenggarakan administrasi yang ada di masyarakat! 6leh

karena itu untuk me'u"udkan birokrasi yang ideal tidak luput dari dukungan

aparatur pemerintahan yang memiliki dedikasi yang tinggi dan moral yang baik!

Bi$hael ?! Roskin, et al! meneyebutkan bah'a sekurang#kurangnya ada 4

7ungsi birokrasi di dealam suatu pemerintahan modern!


40/69

4+

pelaksanaan kebi"aksanaan umum suatu negara, di mana kebi"akan umum itu

sendiri telah diran$ang sedemikian rupa guna men$apai tu"uan negara se$ara

keseluruhan!

*! -elayanan

irokrasi sesungguhnya diarahkan untuk melayani masyarakat atau

kelompok#kelompok khusus! adan metereologi dan ?eo7isika (B?) di

Indonesia merupakan $ontoh yang bagus untuk hal ini, di mana badan tersebut

ditu"ukan demi melayani kepentingan masyarakat yang akan melakukan

per"alanan atau mengungsikan diri dari kemungkinan ben$ana alam! Untuk batas#

batas tertentu, beberapa korporasi negara seperti ->2 atau >a'atan -6& dan

%elekomunikasi "uga men"alankan 7ungsi publi$ ser=i$e ini!

3! -engaturan (regulation)


41/69

41

1!-elaksanaan 2dministrasi!


42/69

4*

(birokrasi)! elompok#kelompok kepentingan seperti perkumpulan dokter, guru,

petani, dan bisnis kemudian men"adi kelompok klienL yang dilayani oleh

birokrasi negara! -ada satu ini klientelismeL ini positi7 dalam arti birokrasi se$ara

dekat mampu mengartikulasikan kepentingan kelompok#kelompok tersebut yang

notabene adalah rakyatL yang harus dilayani! Namun, pada sisi lain

klientelismeL ini bere7ek negati7, utamanya ketika birokrasi berhadapan dengan

kepentingan#kepentingan bisnis besar seperti akri ?roup (ingat kasus Eapindo),

kelompok#kelompok per$etakan dalam kasus U"ian Nasional di Indonesia, dalam

mana keputusan pemerintah berbiasL kepentingan kelompok#kelompok tersebut!

4!&tabilitas -olitik

irokrasi berperan sebagai stabilitator politik dalam arti 7okus ker"a

mereka adalah stabilitas dan kontinuitas sistem politik! -eran ini utamanya kentara

di negara#negara berkembang dalam mana pelembagaan politik demokrasi mereka

masih kurang handal! (sb)

arakteristik birokrasi yang umum dia$u adalah yang dia"ukan oleh BaM

.eber! Benurut .eber, paling tidak terdapat karakteristik birokrasi, yaitu

1! 6rganisasi yang disusun se$ara hirarkis

*! &etiap bagian memiliki 'ilayah ker"a khusus!

3! -elayanan publik ($i=il se=ants) terdiri atas orang#orang yang

diangkat, bukan dipilih, di mana pengangkatan tersebut didasarkan

kepada kuali7ikasi kemampuan, "en"ang pendidikan, atau pengu"ian

(eMamination)!

4! &eorang pelayan publik menerima ga"i pokok berdasarkan posisi!

! -eker"aan sekaligus merupakan "en"ang karir!

! -ara pe"abat8peker"a tidak memiliki sendiri kantor mereka!

! &etiap peker"a dikontrol dan harus disiplin!

! -romosi yang ada didasarkan atas penilaia" atasan (superiorKs

"udgments)!

Ditin"au se$ara politik, karakteristik birokrasi menurut .eber hanya

menyebut hal#hal yang ideal! 2rtinya, terkadang pola pengangkatan pega'ai di


43/69

43

dalam birokrasi yang seharusnya didasarkan atas "en"ang pendidikan atau hasil

u"ian, kerap tidak terlaksana! Ini diakibatkan masih berlangsungnya pola

pengangkatan pega'ai berdasarkan kepentingan pemerintah!

,. Or'enta!' Ke6'$akan Pela4anan Per'*'nan

irokrasi mengandung pengertian adanya pengaturan agar sumber daya

yang ada diman7aatkan se$ara e7ekti7 dan e7isien untuk men$apai tu"uan tertentu!

irokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh .eber merupakan sistem dalam,

organisasi! &ebagai sebuah sistim dalam organisasi birokrasi haruslah diatur

se$ara rasional, impresonal (kedinasan), bebas prasangka dan tidak

memihak! Dengan pengaturan tersebut diharapkan organisasi akan dapat

meman7aatkan sumber daya manusia aparatur se$ara maksimal untuk men$apai

tu"uan yang telah ditentukan! Dalam konteks seperti yang diuraikan di atas

birokrasi sebenarnya bermakna positi7! irokrasi tidak seperti yang dikenal umum

seperti saat ini! irokrasi terlalu sering dimaknai negati7 dengan proses yang

berbelit#belit, pan"ang, penuh ketidakpastian, penuh 7ormalitas, 7eodal dan high

$ost e$onomy, penghambat in=estasi dal lain sebagainya!

irokrasi Indonesa dapat diibaratkan dengan sebuah bangunan yangmempunyai enam pilar utama! -ilar#pilar tersebut adalah indi=idu aparatur,

kepemimpinan, struktur dan institusi, sistem dan prosedur, budaya masyarakat dan

kese"ahteraan! Namun demikian apabila di$ermati satu persatu ternyata pilar#pilar

tersebut sangat rapuh! -ilar#pilar tersebut tidak $ukup kokoh dan tidak akan

mampu menopang bagi ter$iptanya birokrasi yang pro7esional! Indi=idu aparatur

mempunyai beberapa kelemahan mendasar yaitu kurangnya kompetensi,

lemahnya internalisasi nilai#nilai dan etos ker"a, beker"a lebih banyak berdasarkan


44/69

44

perintah daripada inisiati7 dan ino=asi! ;al ini dapat ter"adi karena rendahnya

tingkat kese"ahteraan aparatur!&istem dan prosedur birokrasi mempunyai

kelemahan yang mendasar yaitu kurangnya sistim pemantauan, pengendalian,

penga'asan dan penilaian aparatur yang terukur, sistim karir yang tidak pasti,

prosedur mutasi dan promosi yang tidak transparan! Dari aspek struktur dan

institusi terdapat kelemahan yang mendasar yaitu struktur yang besar dan

ke'enangan yang tidak 7okus!

2dministrasi pemerintahan dise"a"arkan 8 dipakai se$ara silih berganti dan

dipergunakan sebagai sinonim dari pelayanan peri"inan , ter"emahan dari

2dministrati=e &er=i$e! &edang pelayanan umum lebih sesuai "ika dipakai untuk

menter"emahkan konsep -ubli$ &er=i$e, yang dapat dipadankan dengan istilah

-elayanan publik!

-elayanan Umum menurut epmen -2N No! 1 8 1993 yang

disempurnakan dengan epmen -2N No! 3 8 *++3 adalah &egala bentuk

pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di

lingkungan UBN atau UBD dalam bentuk barang atau "asa, baik dalam

rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang#undangan!

&edangkan pelayanan administrasi pemerintahan atau pelayanan peri"inan

adalah &egala bentuk "asa pelayanan yang pada prinsipnya men"adi tanggung

"a'ab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di

lingkungan UBN atau UBD, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan

masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang#

undangan, yang bentuk produk pelayanannya adalah i"in atau 'arkat!


45/69

4

pelayanan! Dengan demikian masyarakat harus diberdayakan! dan pemberi

pelayanan harus dikontrol, baik pemerintah, s'asta maupun E&B!

-emberdayaan tersebut akan dapat di'u"udkan apabila terdapat

a! Bekasnisme eMitLH artinya pengguna "asa pelayanan mempunyai

pilihan untuk menggunakan penyedia "asa layanan peri"inan yang lain

apabila dia tidak puas dengan sesuatu penyedia "asa!

b! Bekanisme =oi$eLH artinya pengguna "asa dapat

menyampaikan8mengekspresikan ketidak puasan terhadap pelayanan yang

diberikan oleh instansi penyelenggara pelayanan peri"inan!

ualitas pelayanan peri"inan sangat dipengaruhi oleh hal, yaituH

a! kuatnya posisi ta'ar pengguna "asa pelayananH

b! ber7ungsi mekanisme =oi$eLH

$! adanya birokrat yang berorientasi pada kepentingan masyarakat

pengguna "asaH

d! terbangunnya kultur pelayanan dalam organisasi pemerintah yang

bertugas untuk memberikan pelayanan peri"inanH

e! diterapkannya system pelayanan yang mengutamakan kepentingan

masyarakat pengguna "asa pelayanan

&esuai dengan UU No! ** %hn 1999 tentang -emda dapat disimpulkan

dengan 6tonomi Daerah telah diberikan ke'enangan dan keluasan kepada daerah

untuk menyelenggarakan pemerintahan! e'enangan tersebut semestinya

dipergunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kese"ahteraan

masyarakat (lebih lan$ar, lebih mudah, lebih murah)!

Beskipun UU tersebut dire=isi dengan UU No! 3* dan 33 %h!*++4, yang

menarik sebagian ke'enangan tersebut, tetapi tanggung "a'ab dan ke'enangan

pemda masih sangat besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik! &ehingga


46/69

4

se$ara teoritis pelaksanaan otda akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan

publik, karena

1! 6tda akan memperpendek tingkatan 8 "en"ang hirarkhi pengambilan

keputusan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan se$ara lebih

$epat!

*! 6tda akan memperbesar ke'enangan dan keleluasaan daerah sehingga

pemda kabupaten 8 kota dapat merumuskan dan mengimplementasikan

kebi"akan yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah dan tuntutan

masyarakat!

3! 6tda akan memperdekat penyelenggaraan pemerintahan dengan

konstituennya sehingga penyelenggaraan pemerintah akan dapat

merespons tuntutan masyarakat se$ara tepat!

4! edekatan dengan konstituen tersebut "uga akan meningkatkan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan karena masyarakat lebih

dekat dan memiliki akses yang lebih besar untuk mengontrol "alannya

pemerintahan!

2da 3 prinsip dasar dalam penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan

peri"inan, yaitu

1! -rinsip dasar penghapusan

-enghapusan terhadap i"in#i"in yang si7atnya tidak prinsip dan memang

tidak perlu, sehingga i"in yang berlaku dan harus diurus oleh masyarakat

adalah i"in yang memang sangat diperlukan

*! -rinsip dasar penggabungan

2pabila penghapusan i"in belum dapat dilakukan, maka dapat dilakukan

minimalisasi dan penggabungan i"in, beberapa i"in dapat digabung "adi

satu, bersi7at komposit (satu i"in untuk berbagai keperluan8urusan)


47/69

4

3! -rinsip dasar desentralisasi

Diupayakan se"auh mungkin 'e'enang pemberian i"in diberikan kepada

instansi pemerintah yang paling ba'ah! %erkait dengan berlakunya -- no!

8*++3, khususnya tentang eselonisasi $amat, maka sudah selayaknya "ika

'e'enang pemberian i"in diberikan kepada $amat! e$amatan diberikan

ke'enangan untuk memproses dan menyelesaikan semua pelayanan

peri"inan!

3! 25as -elayanan

eberapa a5as yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pelayanan

pemerintahan dan peri"inan

1! /mpati dengan $ustomer H pega'ai yang melayani urusan peri"inan

dari instansi penyelenggara "asa peri"inan harus dapat berempati terhadap

masyarakat pengguna "asa pelayanan dengan melakukan

a! Identi7ikasi momen kritis pelayanan yang men"adi tanggung "a'ab

dan ke'enangannya, misalnya pada saat $ustomer

1) Basuk ruang

*) Ben$oba men$ari in7ormasi

3) Benunggu giliran dipanggil

4) Benggunakan toilet

) Bembayar biaya peri"inan


48/69

4

b! Berumuskan lingkaran pelayanan bagi setiap urusan peri"inan tertentu

dan "uga lingkaran pelayanan organisasi penyelenggara "asa pelayanan

tertentu

Institusi yang yang ada ter"adi ter"adi tumpang tindih ruang lingkup

peker"aan, kurang koordinasi dan ter"adi ego sektoral dan institusi yang tinggi!

&ementara itu budaya masyarakat masih bertumpu pada beberapa kebiasaan lama!

Bisalnya lebih baik berdamai dengan polisi daripada kena tilang! 2tau memberi

uang sogok agar urusannya diper$epat, tidak mau melaporkan bila ada

penyimpangan dan lain#lain! &etiap organisasi birokrasi dimanapun selalu

mempunyai nilai#nilai dasar yang men"adi pedoman aparatur dalam beker"a! %ata

nilai yang ada dalam birokrasi tersebut men"adi a$uan ukuran dan standar mor

skripsi revisi iwan

Documents