scenario planning reformasi administrasi
DESCRIPTION
salah satu contoh proposal penelitian...semoga bermanfaatTRANSCRIPT
PROPOSAL
SKENARIO PLANNING PEMERINTAH KOTA PADANG DALAMMEWUJUDKAN REFORMASI ADMINISTRASI PADA MASA
PEMERINTAHAN FAUZI BAHAR DAN YUSMAN KASIM
Oleh:
Septria Yanto05 193 039
Ilmu Administrasi NegaraFakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik
Universitas Andalas2008
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Manusia merupakan mahkluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika
dibandingkan dengan mahkluk lainnya, yang telah diberi kelebihan akal, pikiran
serta nafsu dalam penciptaannya. Untuk itu maka, manusia dituntut mampu
melakukan usaha-usaha perubahan menuju ke arah yang lebih baik dalam
perjalanan hidupnya. Tentu saja dengan menggunakan segala kelebihan-kelebihan
yang dimilikinya tersebut.
Sama-sama kita ketahui bahwa manusia menjalani hidup tidak hanya
untuk hari ini, akan tetapi manusia juga harus memikirkan hari esok, baik itu
untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Begitulah realita manusia, karena
manusia tidak mau menerima begitu saja realita yang dijalaninya, bagaimanapun
bentuk realita itu. Jika realita itu baik seseorang akan berkeinginan untuk
membuatnya lebih baik lagi, dan jika realita itu buruk maka manusia akan
berusaha untuk merubahnya kearah yang lebih baik.1
Jadi pada intinya berfikir untuk melakukan perubahan merupakan suatu
kepastian dalam hidup dan kehidupan, karena perubahan itu adalah gerak dan
gerak itu adalah hidup. Sebaliknya, diam itu merupakan pertanda mati. Oleh
karena itu setiap umat manusia dan individu haruslah memiliki pemikiran dan
aktivitas untuk mengadakan perubahan. Jika tidak, maka akan membawa
1 Mohammad Mushtofa Ramadlan, 2005, reformasi vs revolusi, Ciputat: Wadi Press, Hal VII.
kepunahan umat dan keterpecahan individu. Sikap fatalisme (pasrah secara total)
terhadap sebuah keadaan akan menjadi penyakit yang sangat berbahaya dan akan
mengakibatkan umat manusia terjerumus dalam musibah yang sangat
mengerikan.2
Begitu juga dengan Indonesia, sebagai sebuah bangsa dan negara dituntut
untuk tetap melakukan perubahan-perubahan dalam setiap saat perjalanan
sejarahnya. Menurut Engels, “Negara…lebih sebagai satu produk masyarakat
pada tingkat perkembangan tertentu; itu adalah pengakuan bahwa masyarakat
tersebut telah terlibat dengan kontradiksi tak terpecahkan, bahwa mereka
menggantungkan diri pada antagonisme-antagonisme yang tak dapat dipersatukan
dan tak berdaya untuk mengenyahkannya”.3 Berdasarkan pendapat Engles
tersebut sangat jelas kita lihat bahwa, negara memang harus dan tetap setiap saat
melakukan perubahan dalam perjalanan sejarahnya. Hal ini disebabkan karena
realitas kehidupan masyarakat itu sendiri penuh konflik-konflik yang tidak akan
pernah bisa dihilangkan, baik vertikal maupun horizontal.
Kemudian salah satu bentuk dari perubahan itu di Indonesia adalah
lahirnya reformasi, yang ditandai dengan ditumbangkannya sebuah kekuasaan
diktator. Presiden Soeharto dipaksa mengundurkan diri menyusul protes massa
yang terus meningkat. Protes massa yang dilancarkan sejak akhir tahun 1980an,
mencapai puncaknya pada bulan mei 1997, dan terulang lagi pada Mei 1998.
Sebagian besar rakyat yang dipimpin mahasiswa menolak hidup lebih lama di
2 Ibid.3 [Engels (n.d): `140] dalam Ronald H. Chilcote, 2003, Teori Perbandingan Politik, Jakarta: PT.
Raja Grafindo Persada, Hal. 258.
bawah kediktatoran.4 Hal ini disebabkan karena adanya rasa tidak puas dari rakyat
terhadap pemerintah yang telah berakumulasi selama 32 tahun di bawah rezim
Soeharto yang bersifat otoriter dan sentralistik.
Sedangkan dalam tuntutan reformasi itu sendiri, rakyat menuntut
demokratisasi politik dan ekonomi yang terwujud dalam agenda reformasi yaitu,
perubahan sistem pemerintahan dari yang bersifat sentralistik menjadi sistem
pemerintahan yang desentralistik. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999
pemerintahan transisi (B.J. Habibie) menyetujui UU No 22 Tahun 1999 tentang
otonomi daerah, yang kemudian direvisi oleh pemerintahan Megawati menjadi
UU No. 32 Tahun 2004. Ini artinya pemerintah daerah tidak lagi menjadi
pelaksana misi dari pemerintah pusat tetapi menjadi pengelola dan penyelenggara
sumber daya lokal serta membuat keputusan persoalan publik lokal daerahnya.
Dengan diberikannya kewenangan yang sangat luas itu maka, daerah
memiliki legitimasi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, yang diarahkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
otonomi.
Sekarang setelah hampir sepuluh tahun reformasi masih banyak yang
harus diperbaiki oleh bangsa ini pada setiap lini kehidupan berbangsa dan
bernegaranya, baik itu dari segi sosial, budaya, politik, ekonomi dan moral. Hal
ini disebabkan karena reformasi yang terjadi sejak sepuluh tahun lalu sampai saat
4 Max Lane, 2007, Bangsa Yang Belum Selesai, Jakarta: Reform Institute, Hal. Xvii.
ini masih belum mampu memperbaiki sistem yang ada di negara ini, reformasi
memang telah melakukan perubahan di dalam tatanan masyarakat, akan tetapi
sampai saat ini masih belum mampu merubah sistem dan hanya memperbaiki
sistem yang ada. Hal ini disebabkan karena masih adanya golongan-golongan
yang merasa nyaman dengan status quo dan tetap berusaha untuk
mempertahankannya. Sementara sistem itu sendiri terdiri dari sub sistem- sub
sistem yang berkaitan satu sama lainnya secara fungsional dimana jika salah satu
sub sistem tidak berfungsi akan menyebabkan sistem itu akan terganggu secara
keseluruhan atau malah hancur sama sekali. Kemudian jika dilihat aplikasi teori
sistem dalam sebuah organisasi secara luas mencakup seperangkat komponen dari
suatu elemen yang terdapat hubungan timbal-balik, karena pada dasarnya ada
saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antar institusi yang terdapat
dalam organisasi.5 Sedangkan yang dimaksud sebagai sistem yang ada di negara
ini yaitu, pemerintah, masyarakat dan swasta secara nasional, dan negara-negara
lain secara internasional.
Pada hakikatnya reformasi itu merupakan upaya bangsa yang perlu dilakukan tiada henti untuk selalu mencari dan menemukan format baru di berbagai bidang kehidupan dalam rangka menyempurnakan kualitasnya. Dan secara fundamental reformasi itu adalah merupakan a major change of the mind - set untuk mengubah tata pikir yang keliru, yang perlu direvisi menuju ke tata pikir yang lebih mendasar sesuai dengan cita - cita dan kepentingan masyarakat bangsa kita.6
Begitu juga dengan reformasi administrasi negara yang telah menjadi agenda
pemerintah semenjak reformasi lahir, dalam agenda kebijaksanaan reformasi
administrasi negara (administrative reform) diperlukan sebuah scenario planning 5 Yenni Febriani, 2004, Skripsi dengan judul “Efektifitas Program Kejar Paket A Bagi
Masyarakat, dengan studi kasus: Anak Putus Sekolah di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok” Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas.
6 Muh Irfan Islamy, Agenda Kebijaksanaan Reformasi Admninistrasi Negara, Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No. 1, September 2001 : 13-30.
yang mengarah pada tujuan peningkatan kinerja pelaksanaan keseluruhan fungsi-
fungsi manajemen pemerintahan yang didasarkan pada kebutuhan bagi
peningkatan kecepatan efektivitas dan mutu pelayanan sesuai dengan dinamika
kemajuan masyarakat dan tantangan pembangunan7.
Kemudian reformasi administrasi negara bertujuan, yang tidak saja secara
klasik demi tercapainya tujuan yang efektif dan efisien tetapi juga, sejauh
mungkin tujuan itu tercapai sesuai dengan kriteria public accountability and
responsibility yang harus dipenuhi oleh setiap aparat pemerintah atau birokrasi
negara di semua lini. Reformasi administrasi merupakan salah satu determinan
penting dalam sistem administrasi publik yang berperan melakukan proses
transformasi nilai yang terarah pada pencapaian tujuan pemerintahan.8
Maka beranjak dari latar belakang dan kondisi demikian, kebutuhan akan
perubahan dan adaptasi aparatur pemerintah sangatlah mendesak, walaupun
masalah yang mengitarinya terlalu kompleks dan rumit. Sebagai konsekuensi
logisnya, maka reformasi administrasi publik menjadi sebuah keharusan
(condition sine quanon) dan harus menjadi perhatian utama pemerintah, termasuk
pemerintahan daerah di Indonesia. Adapun aturan yang mengatur mengenai hal
itu adalah:
1. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 1
ayat 5 s/d 9 yang berbunyi:
a. Ayat 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7 Rakhmad, Reformasi Administrasi Publik Menuju Pemerintahan Daerah Yang Demokratis,
jurnal Administrasi Publik/Volume1/No.1/2005.8 Muh Irfan Islamy, loc. cit.
b. Ayat 6, daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Ayat 7, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Ayat 8, dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
e. Ayat 9, tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
2. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 2
ayat 2 s/d3 yang berbunyi:
a. Ayat 2, Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembatuan.
b. Ayat 3, Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 11
pasal 1 yang berbunyi:
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
4. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 21
poin a dan c yang berbunyi:
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
a. Poin a, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
b. Poin c, mengelola aparatur daerah;
5. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pasal 22
poin a dan c yang berbunyi:
Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:
a. Poin a, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Poin b, meningkatkan kualitas kehidupan, masyarakat;
c. Poin c, mengembangkan kehidupan demokrasi;
d. Poin d, mewujudkan keadilan dan pemerataan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
organisasi perangkat daerah, Peraturan Pemerintah ini pada prinsipnya
dimaksudkan memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah
dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya
koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi
kelembagaan antara pusat dan daerah9. Pasal 1 ayat 8 yang berbunyi:
Perangkat daerah kabupaten/kota adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
organisasi perangkat daerah pasal 2 ayat 2 s/d 3 yang berbunyi:
a. Ayat 2, Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok organisasi perangkat daerah.
b. Ayat 3, Rincian tugas, fungsi, dan tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur/bupati/walikota.
9 Lihat penjelasan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang
organisasi perangkat daerah pasal 14 ayat 3 yang berbunyi:
Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Maka berdasarkan aturan-aturan tersebut maka Kota Padang sebagai
daerah otonom mempunyai legitimasi untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahannya sendiri. Sedangkan berdasarkan tuntutan reformasi rakyat
menuntut kebebasan berdemokrasi dan pemerintah menjalankan roda
pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan responsive. Sebagai
pemegang tanggungjawab yang telah diamanahkan oleh rakyat maka pemerintah
haruslah memenuhi semua tuntutan tersebut.
Tugas pemerintah dalam proses pembangunan bangsa demikian kompleks yang meliputi berbagai dimensi kehidupan dan melibatkan seluruh masyarakat bangsa dengan beragam latar belakang sosial budaya dan ekonomi sehingga memerlukan sistem dan proses manajemen pemerintahan yang handal. Revitalisasi dan pembangunan sektor publik dewasa ini diarahkan untuk mewujudkan birokrasi publik yang mampu mengelola tugas pemerintahan dan pembangunan secara efisien, efektif, responsif dan bertanggung jawab.10
Untuk mewujudkan segala tuntutan tersebut, berdasarkan wewenang yang telah
diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, maka pemerintah Kota Padang harus
mampu mewujudkan tuntutan reformasi dalam segala bidang kehidupan yang
demikian kompleks. Selain itu pemerintah Kota Padang harus mempunyai sistem
dan proses manajemen pemerintahan yang baik, sehingga segala tuntutan rakyat
10 Loc. Cit
akan manajemen administrasi publik akan terpenuhi, dan untuk mewujudkan
semua itu pemerintah Kota Padang harus mampu merubah status quo dan
kemapanan yang telah tercipta selama ini11, yang salah satu caranya adalah
melaksanakan reformasi administrasi di lingkungan pemerintah Kota Padang.
Kemudian untuk mewujudkan reformasi administrasi itu, dari situasi yang
telah mapan kepada situasi yang semuanya akan berubah secara menyeluruh
sudah seharusnya Kota Padang menyiapkan scenario planning tertentu dalam
mewujudkan tujuan reformasi administrasi tersebut. Hal ini dimaksudkan agar
tercapainya tujuan yang efektif dan efisien serta berkelanjutan (sustainable).
Menurut Michael Porter (2004), skenario adalalah “An internally consistent view
of what the future might turn out to be—not a forecast, but one possible future
outcome”12 yang jika diartikan adalah sebuah pandangan konsisten secara internal
tentang apa yang menjadi mungkin masa depan itu–bukan sebuah ramalan, namun
merupakan suatu hasil masa depan yang memungkinkan.
Jadi jika kita simpulkan scenario itu merupakan langkah-langkah atau
tahap-tahap yang mungkin dan harus direncanakan oleh pemerintah Kota Padang
dalam mewujudkan reformasi administrasi dilingkungan birokrasi Kota Padang.
Lingkungan birokrasi dipilih karena birokrasi merupakan rumah bagi administrasi
11 Dikutip dari hasil diskusi kelas Reformasi Admininistrasi tanggal 14 November 2008. Dalam
reformasi administrasi yang dilakukan pemerintah pada birokrasi, akan menimbulkan situasi yang labil, karena situasi birokrasi yang ada selama ini telah menimbulkan situasi kemapanan didalam birokrasi itu sendiri. Dengan adanya perubahan yang terjadi akan menyebabkan birokrasi itu merasa canggung, karena dahulu birokrasi itu tidak seperti ini dan sekarang seperti ini.
12 G . Ringland and L. Young, 2006, Scenarios in M arketing, John Wiley & Sons, L td, Hal. 5.
publik, karena proses administrasi itu berlangsung dan terjadi di dalam ranah
birokrasi publik itu sendiri.13
Selanjutnya jika dilihat berdasarkan teori sistem, Kota Padang sebagai
daerah yang otonom dalam mengelola daerahnya sendiri seharusnya dapat
membuat scenario planning yang holistik (menyeluruh) dalam mewujudkan
reformasi administrasi yang tentu saja tidak hanya berasal dari pemerintah saja
akan tetapi juga harus melibatkan sub sistem-sub sistem lainnya seperti
masyarakat dan swasta, sehingga hasil yang dihasilkan lebih optimal dan efisien
serta perubahan yang terjadi tidak bersifat parsial (setengah-setengah).
“Reformasi secara holistik merupakan reformasi perencanaan sampai pada
evaluasi dari perencanaan”14, disini pemerintah sebagai pelayan publik harus
melibatkan rakyat (konstituen) untuk ikut terlibat dalam jalannya roda
pemerintahan, pada tataran ini rakyat dan swasta berfungsi sebagai pengawas dari
jalannya reformasi administrasi, hal ini karena rakyat dan swastalah yang
berhubungan atau melakukan kontak secara langsung dengan administrasi yang
terdapat didalam birokrasi pemerintah, dan untuk melakukan tugas pengawasan
itu pemerintah secara umum dan pemerintah Kota Padang khususnya harus
mempunyai scenario supaya masyarakat kota padang sadar akan hak dan
kewajibannya, karena jika masyarakat sudah sadar akan hal itu maka pengawasan
itu akan berjalan dengan sendirinya. Sehingga hal ini akan mengakibatkan
reformasi administrasi negara akan berjalan dengan sendirinya.
13 Loc. Cit 14 November 200814 Loc. Cit 14 November 2008. Konsep pelayanan otonomi daerah adalah memberikan otonomi
yang luas bagi daerah untuk mengatur daerahnya. Bagaimana suatu daerah menyusun strategi, visi, misi, kegiatan dan evaluasi dari implementasi strategi yang telah di susun sebelumnya.
Pengawasan ini perlu karena realitasnya aparat birokrasi sering dihujat
oleh masyarakat karena pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan
mereka. Aparat organisasi publik menjadi lamban dan sering terjebak kedalam
kegiatan rutin. Mereka tidak responsive terhadap aspirasi dan kepentingan publik
serta lemahnya adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi
dilingkungannya.15 Hal ini disebabkan oleh, masih terdapatnya patologi-patologi
dalam birokrasi itu sendiri, diantaranya adalah masih terdapatnya budaya
feodalistik, belum berorientasi prestasi dan keinginan untuk melayani masih
rendah. Sehingga hal ini sering merugikan masyarakat dan cendrung menjadi
penghambat dari reformasi administrasi di lembaga-lembaga pemerintah yang
berfungsi sebagai pelayan publik.
Hal ini dapat didapat dibuktikan dengan fenomena-fenomena yang terjadi
didalam birokrasi itu sendiri diantaranya seperti kasus yang dihadapi oleh salah
satu masyarakat yang berhubungan dengan birokrasi pemerintah Kota Padang saat
mengurus izin IMB. Pada saat datang ke kelurahan masyarakat di beri surat
keterangan oleh kelurahan untuk mengurus IMB ke kecamatan. Kemudian setelah
sampai di kecamatan masyarakat itu ditawari dengan dua alternative yaitu,
mengurus sendiri atau tau beres karena akan diurus oleh orang kecamatan. Tetapi,
untuk itu masyarakat diminta untuk membayar uang sebesar Rp 700.000,- (Tujuh
Ratus Ribu Rupiah). Kemudian karena kurang yakin masyarakat tersebut
mengecek lagi kebenaran dari penambahan biaya tersebut, dan setelah tau bahwa
tidak ada penambahan biaya maka masyarakat tersebut kemabali ke kecamatan
15 Muh. Irfan Islami, dalam Septria Yanto, dkk, 2008, “Manajemen Pelayanan Publik Dinas Tata
Ruang dan Tata Bangunan Pemerintah Kota Padang”, laporan penelitian tugas mata kuliah menajemen pelayanan publik pada program studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Andalas, Hal. 1.
untuk mengklarifikasi temuan tersebut. Setelah klarifikasi dilakukan ternyata uang
tersebut dikembalikan utuh, dengan ancaman akan dilaporkan kepada pihak yang
berwenang. (data hasil wawancara, 08 April 2008).16 Berdasarkan data ini sangat
jelas kita lihat bahwa reformasi administrasi di Kota Padang belum terwujud
sepenuhnya. Sehingga hal ini menurut saya harus harus dikaji dan diteliti untuk
menemukan pemecahan-pemecahan dari permalahan yang ada.
1.2 Rumusan Masalah
Masalah merupakan sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk terjadi
akan tetapi tidak terjadi dan begitu juga sebaliknya, sesuatu yang tidak diinginkan
oleh manusia akan tetapi terjadi. Kemudian suharnan dalam bukunya yang
berjudul psikologi kognitif menjelaskan bahwa:
masalah atau problem merupakan bagian dari kehidupan manusia. Hampir setiap hari orang dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang perlu dicari jalan keluarnya. Suatu persoalan dapat bersumber dari dalam diri seseorang atau dari lingkungannya, bergerak dari yang paling mudah sampai yang paling sulit, dan dari masalah yang sudah jelas (defined problem) sampai masalah yang tidak jelas (ill-defined problem). Masalah seringkali disebut orang sebagai kesulitan, hambatan, gangguan, ketidakpuasan, atau kesenjangan.17
Dari latar belakang maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana skenario planning Pemerintah Kota Padang pada masa
pemerintahan Fauzi Bahar-Yusman Kasim dalam mewujudkan reformasi
birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang?
2. Kedala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah Kota Padang pada
masa pemerintahan Fauzi Bahar-Yusman Kasim dalam mewujudkan
reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang?
16 Septria Yanto, dkk, Op. Cit. Hal. 38.17 Suharnan, 2005, Psikologi Kognitif, Jombang: Srikandi. Hal. 282-283.
1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:
1. Untuk mengidentifikasi skenario planning Pemerintah Kota Padang
pada masa pemerintahan Fauzi Bahar-Yusman Kasim dalam
mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota
Padang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah
Kota Padang pada masa pemerintahan Fauzi Bahar-Yusman Kasim
dalam mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota
Padang.
1.4 Manfaat Penelitian
Berdasarkan pemaparan dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan
penelitian maka manfaat penelitian ini dapat kita bagi menjadi empat kelompok
yaitu:
1.4.1 Manfaat Akademis
Setiap tesis dipastikan akan memunculkan anti-tesis sebagai lawan atau
pengembangannya, begitu juga dengan sebuah pemikiran yang muncul
pada suatu masa maka akan memunculkan sebuah pemikiran baru, baik
itu yang berlawanan dengan pemikiran sebelumnya ataupun
pengembangan dari pemikiran tersebut. Begitu juga dengan penelitian
ini yang bertujuan untuk mengembangkan ataupun mungkin sebaliknya
sebagai pembantahan dari teori-teori yang telah ada sebelumnya.
Sehingga ilmu pengetahuan akan selalu berdinamika menuju
kesempurnaan demi tujuan filosofis untuk kesejahteraan manusia.
1.4.2 Manfaat Praktis
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti
selanjutnya, yang melakukan penelitian pada bidang yang ada
kaitannya dengan penelitian ini sebagai bahan perbandingan.
b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang
berharga pada pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Padang
khususnya sebagai bahan pertimbangan untuk menjalankan perannya
di masa yang akan datang, dalam pengambilan kebijakan-kebijakan
mengenai reformasi administrasi.
1.4.3 Manfaat Sosial
a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan pemecahan-
pemecahan dari permasalahan yang akan diteliti.
b. Memberikan gambaran pada masyarakat kota padang mengenai
scenario planning Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan
reformasi administrasi dilingkungan pemerintah Kota Padang.
1.4.4 Manfaat Teknis
a. Sebagai media untuk mempelajari fenomena-fenomena sosial yang
ada dalam kehidupan masyarakat.
b. Penelitian ini merupakan media bagi peneliti untuk menerapkan
teori-teori yang telah dipelajari dan menambah daya nalar serta
peka dalam menganalisis suatu permasalahan yang dihadapi.
c. Sebagai pemenuhan tugas, dari studi yang peneliti ambil.
1.5 Sistematika Isi Penelitian
1.5.3 Bab I Pendahuluan
Pada bab ini peneliti telah mendeskripsikan mengenai latar belakang
permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta gambaran
umum reformasi administrasi dilingkungan pemerintah Kota Padang.
1.5.4 Bab II Tinjauan Pustaka
Bab ini mendiskripsikan mengenai konsep yang peneliti pakai untuk
melihat Scenario Planning Pemerintah Kota Padang Dalam
Mewujudkan Reformasi Administrasi.
1.5.5 Bab III Metode Penelitian
Bab ini mendiskripsikan mengenai metode penelitian yang peneliti
pakai dalam melakukan penelitian. Pendekatan yang dipergunakan
dalam pendekatan penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah
pendekatan kualitatif.
1.5.6 Bab IV Lokasi Penelitian
Bab ini mendiskripsikan gambaran bentuk lokasi penelitian dimana
penelitian ini akan diadakan. Lokasi pada penelitian yang akan
dilaksanakan ini berlokasi di Kota Padang.
1.5.7 Bab V Hasil Pembahasan
Bab ini mendiskripsikan mengenai permasalahan penelitian yang
melihat Scenario Planning Pemerintah Kota Padang Dalam
Mewujudkan Reformasi Administrasi pada masa pemerintahan Fauzi
Bahar dan Yusman Kasim.
1.5.8 Bab VI Kesimpulan dan Saran
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dalam penelitian yang telah
dilakukan.
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya
Berdasarkan survey kepustakaan yang peneliti lakukan, penelitian yang
cukup relevan dengan tema penelitian yang akan dilakukan ini yaitu “Skenario
Planning Pemerintah Kota Padang Dalam Mewujudkan Reformasi
Administrasi Pada Masa Pemerintahan Fauzi Bahar dan Yusman Kasim”
adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Nuraida (2003) dengan tema
“Pandangan Aparat Birokrasi Pmerintah Terhadap Penampilan Birokrasi
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat” dengan studi kasus pada dinas kesehatan
dan kesejahteraan sosial Provinsi Sumatera Barat. Adapun konsep yang digunakan
dalam melihat kasus diatas adalah menggunakan konsep birokasi ideal menurut
Weber dan teori organisasi J. Heginbothan, dengan pendekatan survey deskripitf
yang memayungi berbagai metode penelitian yang sangat beragam dan dengan
label yang sangat bergam pula, antara lain kualitatif untuk menggambarkan sifat
datanya.
Kemudian dalam penelitiannya Nuraida menggunakan teknik
pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara terstruktur (kuesioner),
wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam hal pengambilan sampel untuk
penelitian ini Nuraida, menggunakan teknik pengambilan sampel stratified
random sampling dengan membagi sampel berdasarkan seksi-seksi yang terdapat
di dalam dinas-dinas. Sehingga masing-masing seksi dalam sampel memiliki
keterwakilan yang seimbang dalam populasi. Sedangkan dalam menganalisa data
yang telah didapat menggunakan sifat univariat yaitu, data yang didapat melalui
kuesioner diolah mulai dari editing, mengkoding, membuat tabulasi dan disusun
dalam bentuk tabel presentase. Kemudian data itu diinterpretasi dengan
menjelaskan secara rasional dan sistematis tentang gejala sosial yang sedang
diteliti.
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh Nuraida adalah
menyarankan kepada aparat birokrasi pemerintah Sumbar untuk lebih mandiri dan
mampu menyelenggarakan tugasnya secara mandiri sehingga intervensi
pemerintah pusat terhadap pemerintah provinsi tidak terlalu besar, menyarankan
kepada birokrasi agar mampu membentuk struktur organisasinya sendiri sesuai
dengan kebutuhan, dan pimpinan organisasi diharapkan agar melakukan
pengawasan kepada bawahan secara fleksibel sehingga dapat menimbulkan
koordinasi yang komunikatif dan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas
dalam melaksanakan tugas. Sehingga akan tercipta birokrasi yang responsif,
bertanggungjawab dan netral. Selanjutnya untuk mendukung iu semua harus
diadakan pendidikan dan pelatihan serta pembinaan yang terarah kepada pegawai
atau aparat sehingga pegawai atau aparat akan mempunyai kemampuan tinggi.
Hal ini ini diharapkan untuk meningkatkan mutu dari berbagai aspek karena,
birokrasi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat dimasa mendatang akan
lebih banyak berfungsi sebagai katalisator dan pendorong peran serta
masyarakat.18
Penelitian Nuraida ini dianggap relevan karena pada penelitian yang akan
dilakukan ini juga akan membahas birokrasi, birokrasi merupakan rumah dari
administrasi publik sudah selayaknya harus memberikan pelayanan yang
maksimal kepada masyarakat yang membutuhkannya, karena para administrator-
admnistrator itu merupakan masyarakat yang terpilih sebagai pelayan dari
masyarakat itu sendiri dan bukan malah sebaliknya. Untuk mewujudkan hal itu
maka diperlukan sebuah reformasi administrasi negara khususnya di Kota Padang.
2.2 Konstruksi Model Teoritis
2.2.1 Scenario Planning
Scenario Planning mulai populer di tahun 70-an ketika terjadi krisis
18 Nuraida, 2003, Skripsi dengan judul “Pandangan Aparat Birokrasi Pmerintah Terhadap
Penampilan Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat” dengan studi kasus pada dinas kesehatan dan kesejahteraan sosial Provinsi Sumatera Barat, Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas.
harga minyak dunia yang tiba-tiba melambung tinggi. Saat itu bukan tidak ada
minyak, tapi harga minyak melambung karena krisis politik di Timur Tengah.
Shell, adalah perusahaan minyak yang telah menerapkan scenario planning. Di
awal tahun 70-an, Shell membuat berbagai skenario yang mungkin terjadi,
salah satunya adalah melambungnya harga minyak dunia, suatu kondisi yang
jauh dari ramalan kebanyakan para ahli ekonomi saat itu. Dan ternyata
kejadiannya adalah sesuatu yang berbeda dari kebanyakan ramalan, harga
minyak melambung menyebabkan kelesuan ekonomi dunia. Shell, yang sudah
menyiapkan diri dengan berbagai skenario tersebut mampu memanfaatkan
keadaan, sehingga melejit menjadi 3 besar dunia. Perusahaan lain yang
beruntung dalam kondisi krisis minyak saat itu adalah perusahaan-perusahaan
mobil Jepang yang sukses memasarkan mobil ukuran kecil bagi pasar
Amerika (salah satunya adalah Honda Civic berukuran kecil, yang tadinya
dipandang skeptis akan dibeli orang Amerika).19
Menurut Tundjung W Sutirto, kata skenario bisa punya dua arti.
Yakni, pertama skenario satu garis besar dari suatu dramatika atau teater yang
memberikan gambaran dari suatu adegan, ciri atau karakter, dan situasi. Arti
kedua adalah perkiraan mengenai sesuatu yang akan terjadi dimasa depan.
Bila perkiraan itu dibuat sangat cermat dan dengan mempertimbangkan
berbagai faktor, dapat memengaruhi kejadian-kejadian di masa depan. Dalam
scenario planning, skenario diberi arti sebagai suatu lorong-lorong pilihan
19 http://sepia.blogsome.com/2007/01/01/hidup-mengalir-dengan-multi-skenario/ diakses pada 29
Oktober 2008.
yang mungkin tersedia menuju masa depan.20
Skenario secara umum bermanfaat untuk mengungkap dan
menyampaikan keinginan, rencana dan pandangan seseorang terhadap
perubahan maupun membantu orang untuk memutuskan bagaimana
menyesuaikan diri terhadap perubahan dan mencapai visi mereka tentang
masa depan. Skenario adalah bagian penting dalam pengelolaan secara adaptif
karena membantu orang untuk mengambil keputusan sekarang tentang
perubahan yang mungkin akan terjadi di masa depan.21
Skenario adalah cerita tentang apa yang mungkin terjadi . Berbeda
dengan proyeksi, skenario tidak perlu menggambarkan masa depan seperti apa
yang kita harapkan. Sebaliknya skenario berusaha untuk merangsang
pemikiran kreatif yang membantu orang melepaskan diri dari pola pandang
yang sudah mapan terhadap berbagai situasi dan merencanakan tindakannya.22
Scenario planning atau perencanaan berdasarkan skenario, bukan
merupakan kegiatan untuk memilih alternative. Scenario planning bertujuan
untuk pemahaman bagaimana setiap kemungkinan akan berjalan. Dengan
pemahaman ini sebuah lembaga dapat mempersiapkan diri dalam membuat
berbagai keputusan strategis untuk menghadapi berbagai kemungkinan di
masa mendatang. Perencanaan skenario adalah alat bantu manager untuk
melihat ke depan yang penuh ketidakpastian.
20 http://www.suaramerdeka.com/harian/0502/07/slo03.htm diakses pada 29 Oktober 2008.21 Eva Wollenberg, David Edmunds dan Louise Buck, 2001, Mengantisipasi Perubahan: Skenario
sebagai sarana pengelolaan hutan secara adaptif, Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
22 Ibid.
Scenario planning adalah suatu cara meramal yang kreatif dalam
rangka perubahan yang cepat dengan kompleksitas tinggi dan penuh
ketidakpastian. Scenario planning digunakan oleh organisasi untuk membuat
keputusan tatkala ada ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di masa
mendatang dan hasil proyeksi kinerja organisasi di masa lalu tidak mampu
memberikan gambaran. Inti dari scenario planning adalah pengembangan
gambaran mengenai kemungkinan-kemungkinan kondisi di masa mendatang
dan mengidentifikasi perubahan-perubahan dan implikasi yang muncul
sebagai akibat dari kondisi tersebut. Sebagai ringkasan, scenario planning
bertujuan untuk mengelola ketidakpastian. Skenario bukan prediksi melainkan
tools untuk membantu manajemen fokus pada ketidakpastian yang sifatnya
kritis (critical uncertainties).23
Dalam menjalankan scenario kita perlu memilih pendekatan skenario
yang sesuai dengan tujuan, karena pendekatan scenario yang akan diambil
harus sesuai dengan tujuan yang akan diinginkan. Tipe pendekatan scenario
dapat dikelompokan menjadi empat yaitu:
1. Visi adalah suatu visi tentang masa depan yang diinginkan atau yang
ideal.
2. Proyeksi adalah perkiraan seakurat mungkin tentang apa yang akan
terjadi di masa depan. Sesuai dengan kecenderungan yang ada
sekarang.
23 http://www.desentralisasi-kesehatan.net/id/moduldhs/blok_5.htm diakses pada 29 Oktober 2008.
3. Jalur adalah penentuan bagaimana kita bisa beranjak dari keadaan
sekarang ke masa depan dengan mem- bandingkan keadaan sekarang
dengan skenario masa depan yang diinginkan (visi).
4. Alternatif adalah perbandingan antara berbagai pilihan melalui
beberapa skenario dari tipe visi , proyeksi atau jalur.
2.2.2 Reformasi Administrasi
Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa tujuan kita berbangsa
dan bernegara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam konteks
kesejahteraan sosial, Bung Karno menegaskan: (1) tidak boleh ada kemiskinan
di bumi Indonesia merdeka, (2) tidak didominasi kaum kapitalis, dan (3)
kesejahteraan yang merata ke seluruh rakyatnya, bukan kesejahteraan orang
seorang atau hanya segelintir orang.24
Untuk mewujudkan cita-cita yang telah dituangkan dalam pembukaan
UUD 1945 tersebut maka dibutuhkan reformasi administrasi dan untuk
mencapai tujuan reformasi administrasi, utamanya adalah penyempurnaan
manajemen pelayanan publik. Hal ini disebabkan karena masyarakat selalu
mengharapkan memperoleh pelayanan yang sebaik - baiknya dari aparat
pemerintah.
24 Dikutip dari hasil diskusi dengan tema hari lahirnya Pancasila di sekretariat DPC GmnI Cabang
Padang pada tanggal 1 juni 2007.
Menurut Muh Irfan Islamy, Setidak - tidaknya ada 5 hal dan sekaligus
menjadi tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi oleh administrasi negara
dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik - baiknya kepada
masyarakat.25
1. Derasnya tuntutan agar pemerintah mampu menumbuhkan adanya
good governance yaitu suatu sistem penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab dan profesional.
Rekruitment penyelenggara pemerintahan di semua jenjang harus
benar - benar didasarkan pada persyaratan merit system dan menolak
favoritisme dan nepotisme.
2. Semakin tajamnya kritik masyarakat atas semakin rendahnya
kualitas pelayanan publik. Masyarakat telah merasa melaksanakan
kewajiban - kewajibannya tetapi seringkali hak - haknya terpasung
oleh aparat pelayanan.
3. Semua aparat pemerintah dituntut untuk mempunyai sense of crisis
sehingga mereka benar - benar paham bahwa kita sekarang sangat
membutuhkan aparat pelayanan yang mampu to do more with less
artinya dalam situasi yang penuh dengan krisis ini aparat pelayanan
harus bekerja lebih keras dan lebih produktif dengan serta
kelangkaan sumber – sumber.
4. Aparat pemerintah dituntut agar bekerja lebih profesional
dengan mengedepankan terpenuhinya public accuntability and
responsibility yaitu dengan menekan sekecil mungkin pemborosan
25 Loc. Cit.
penggunaan sumber - sumber negara dan juga sekaligus memperkuat
peraturan perundangan yang berlaku (the body of rules) sebagai
fondasi untuk melaksanakan tugas - tugasnya.
5. Masyarakat, sebagai pihak yang harus dipenuhi dan dilindungi
kepentingannya (public interest), menuntut agar pemerintah
memperhatikan dengan sungguh - sungguh aspirasi mereka dan sejauh
bisa memenuhinya.
Kelima hal diatas hanyalah sebagian kecil dari tuntutan masyarakat yang harus
diperhatikan oleh pemerintah. Selanjutnya reformasi administrasi itu sendiri
pada hakikatnya menyangkut dimensi dan spektrum yang sangat luas dan
kompleks dengan tujuan yang sangat jelas yaitu meningkatkan administrative
performance dari birokrasi pemerintah.
2.3 Skema Pemikiran
UU No. 32 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007
Scenario Planning Pemerintah Kota Padang
Reformasi administrasi dilingkungan pemerintah Kota Padang
Birokrasi pemerintah Kota Padang
Tujuan yang diharapkan
Dampak/ Hasil
2.4 Daftar Istilah
1. Pelayanan diartikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/ atau
organisasi baik langsung maupun tidak lansung untuk memenuhi
kebutuhan
2. Pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh
pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan
yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan
menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu
produk fisik
3. skenario adalah sebagai suatu lorong-lorong pilihan yang mungkin
tersedia menuju masa depan.
4. Scenario planning adalah suatu cara meramal yang kreatif dalam
rangka perubahan yang cepat dengan kompleksitas tinggi dan penuh
ketidakpastian.
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan Desain Penelitian.
Penelitian mengenai skenario planning pemerintah Kota Padang dalam
mewujudkan reformasi administrasi pada masa pemerintahan Fauzi Bahar dan
Yusman Kasim ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar
peneliti dapat mengetahui secara utuh kenyataan di lapangan. Seperti yang
dikatakan oleh Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif digunakan sebagaimana
proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang atau prilaku yang dapat diamati.26 Kemudian sejalan
dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian
kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara
fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan
berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya.27
Dipakainya pendekatan kualitatif pada penelitian yang akan dilaksanakan
ini tidak terlepas dari kecocokan tema penelitian dengan metode penelitian
kualitatif. Jadi untuk menjelaskan bagaimana skenario planning pemerintah Kota
Padang dalam mewujudkan reformasi administrasi pada masa pemerintahan Fauzi
Bahar dan Yusman Kasim lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif untuk
menganalisis data dan informasi yang diperoleh dari informan terkait dengan
permasalahan yang akan diteliti. Di samping itu penggunaan pendekatan
penelitian ini adalah upaya dari peneliti untuk mengeksplorasi dan 26 Lexy J. Moleong, 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, Hal. 3.27 Ibid
mendiskripsikankan secara tertulis tentang permasalahan penelitian ini dalam
menyusun laporan penelitian yang kompleks dan efisien sehingga tujuan
penelitian dapat terwujud.
3.2 Teknik Pemilihan Informan
Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan yang dipakai adalah
dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik
pengambilan sampel sumber dan data dengan pertimbangan tertentu.28 Teknik ini
dipakai karena orang yang diambil sebagai informan adalah orang yang lebih
mengetahui tentang apa yang diharapkan oleh peneliti. Jadi ini berarti, orang-
orang yang dipilih sebagai informan dalam penelitian ini adalah orang-orang atau
lembaga yang terlibat langsung atau berkepentingan dengan reformasi
administrasi di Kota Padang.
Berkaitan dengan penelitian ini, adapun informan yang akan dijadikan
sampel pada penelitian ini adalah:
1. Pemerintah Kota Padang dalam hal ini adalah Fauzi Bahar dan Yusman
Kasim. Informan ini dipilih karena penelitian yang akan dilakukan berada
pada saat Fauzi Bahar dan Yusman Kasim Menjadi walikota dan wakil
walikota Kota Padang.
2. Lembaga atau organisasi yang mempunyai kepentingan terhadap
Pemerintah Kota Padang. Lembaga yang dimaksud disini yaitu NGO seperti
LBH Padang, BAKO (Badan Anti Korupsi) Sumbar, Ormas/OKP seperti
28 Lexi J. Moleong, Op. Cit, Hal. 6.
KNPI (Komite Nasiona Pemuda Indonesia) Kota Padang, GMNI (Gerakan
Mahasiswa Nasional Indonesia) Cabang Padang, HMI (Himpunan
Mahasiswa Islam) Cabang Padang. Organisasi atau lembaga ini dipilih
karena menurut peneliti organisasi ini banyak terlibat dan representative
terhadap tema penelitian yang akan dilakukan.
3. Tokoh masyarakat yang penulis anggap berkompeten terhadap
permasalahan yang sedang diteliti. Tokoh masyarakat yang penulis maksud
adalah, Drs. H. A. Bakar Effendi. Peneliti memilih informan ini dengan
pertimbangan bahwa beliau adalah salah satu tokoh administrator senior di
Sumatera Barat, selain pernah menjadi administrator sejak tahun 1945
beliau juga pernah menjadi dosen di Fakultas Sospol Universitas Imam
Bonjol Padang tahun 1967, instruktur pada kursus penataran dan pelatihan
dinas di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
Daerah Sumatera Barat, kemudian tahun 1972 juga menjadi dosen di
Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) Sumbar. Selanjutnya beliau
juga aktif dalam organisasi-organisasi, pejuangan melawan penjajahan
sebelum kemerdekaan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan.
3.3 Lokasi Penelitian
Sesuai dengan judul dan subjek penelitian ini, maka locus/tempat
penelitian yaitu wilayah hukum pemerintahan Kota Padang. Lokasi penelitian ini
dipilih karena menurut penulis Kota Padang merupakan Ibu Kota Provinsi
Sumatera Barat yang penduduknya lebih heterogen dari pada kota-kota yang lain
di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu di Sumatera Barat, Kota Padang Merupakan
Ibukota Provinsi Sumatera Barat yang seharus dan selayaknya harus menjadi
contoh bagi daerah-daerah lainnya khususnya dalam hal reformasi administrasi
negara. Kemudian selama ini penulis amati, masyarakat Kota Padang cukup
banyak berusaha untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah dengan cara melakukan aksi-aksi demontrasi dan menurut penulis
masyarakat Kota Padang cukup partisipatif. Sehingga dengan analisa seperti itu
maka penulis memilih Kota Padang sebagai locul dari penelitian yang akan
dilakukan ini.
3.4 Unit Analisis
Unit analisis adalah satuan yang menunjuk pada subjek penelitian
penelitian.29 Dalam penelitian ini unit analisis dapat berupa individu, keluarga dan
organisasi. Dalam penelitian yang akan dilakuka ini peneliti menggunakan
oganisasi sebagai unit analisis, adapun organisasi yang akan dijadikan unit
analisis adalah Pemerintah Kota Padang.
Hal ini dilakukan karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
scenario planning Pemerintah Kota Padang untuk mewujudkan reformasi
aministrasi dilingkungan Pemerintah Kota Padang. Individu (informan)
merupakan representasi dari organisasi (Pemerintah Kota Padang) yang
mengetahui scenario planning Pemerintah Kota Padang dalam mewujudkan
reformasi. Oleh karena itu, dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini organisasi
dijadikan sebagai unit analisis.
29 Suharsimi Arikunto, 2005, Manajemen Penelitian (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 99.
3.5 Peranan Peneliti
Dalam penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari objek
penelitian belum jelas dan pasti masalahnya, sumber datanya, hasil yang
diharapkan semuanya belum jelas. Rancangan penelitian masih bersifat sementara
dan akan berkembang setelah peneliti memasuki objek penelitian. Selain itu
dalam memandang realitas, penelitian kualitatif berasumsi bahwa realitas bersifat
holistik, dinamis, tidak dapat dipisahkan ke dalam variable-variabel penelitian.
Kalaupun dapat dipisahkan, variabelnya akan banyak sekali. Dengan demikian
dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrument
penelitiannya sebelum masalah yang diteliti jelas sama sekali. Oleh karena itu,
dalam penelitian kualitatif “the researcher is the key instrument”.
Penelitian ini diawali dengan pencarian data awal sebagai dasar dari
penyusunan proposal penelitian, dimana peneliti melakukan survey awal di lokasi
penelitian, mencari literatur dan tanggapan-tanggapan masyarakat terhadap objek
yang akan diteliti. Dalam pengambilan data, penulis berupaya memberikan
penjelasan kepada informan tentang maksud dan tujuan dari penelitian yang
dilakukan sehingga dengan demikian diharapkan informan tidak khawatir dalam
memberikan informasi yang dibutuhkan. Dalam melakukan wawancara pun
penulis berupaya menjaga agar pertemuan yang dilakukan tidak mengganggu
aktifitas informan, sehingga adanya keterpaksaan dalam melakukan wawancara
dapat dihindari. Kerja sama dari seluruh informan dalam ini juga sangat
membantu dalam melakukan wawancara.
Wawancara yang dilakukan dengan setiap informan rata-rata berlangsung
selama satu sampai dua jam. Untuk masing-masing informan wawancara
dilakukan sebanyak satu kali, dan beberapa pengecualian untuk kebutuhan
informasi yang masih kurang, penulis kembali lagi melakukan wawancara dengan
membuat janji terlebih dahulu dengan informan.
3.6 Teknik dan Alat Pengumpulan Data
Dalam proses penelitian ini data diperoleh Teknik pengumpulan data pada
penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sedangkan jenis
data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil
wawancara dan pendapat informan sedangkan data sekunder diperoleh dari
dokumentasi dan arsip yang berkaitan dengan penelitian ini.
3.6.1 Wawancara
Wawancara (interview) dapat dipandang sebagai metode pengumpulan
data dengan jalan tanya-jawab sepihak, yang dikerjakan dengan sitematis dan
berlandaskan kepada tujuan penelitian.30 Wawancara akan dilakukan dengan
wawancara semi terstruktur (indept interview). Jenis wawancara ini dalam
pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara
terstruktur.31 Sedangkan dalam proses wawancara ini peneliti memberikan
pertanyaan secara langsung kepada informan dan jawaban-jawaban informan
dicatat atau direkam dengan alat perekam. Hal ini dimaksudkan agar dapat
memperoleh data yang lebih akurat sehingga data penelitian yang bersifat
30 Sutrisno Hadi, 2004, Metodologi Research (jilid2), Yogyakarta: ANDI, Hal. 82.31 Sugiyono, Op. Cit, Hal. I65.
pribadipun dapat ditemukan serta dapat digunakan sebagai penguji terhadap
data-data yang didapat dengan teknik lainnya.
3.6.2 Dokumentasi
Penggunaan dokumentasi digunakan untuk membantu dan
mendukung bukti dalam penelitian dapat berupa arsip-arsip, gambar, dan
tulisan-tulisan. Pada penelitian ini menggunakan dokumen hanya sebagai data
sekunder untuk memperkuat dan menjelaskan data dan informasi yang
didapat dengan teknik wawancara tadi.
3.7 Analisis Data.
Analisis data pada dasarnya merupakan proses pengorganisasian dan
mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat
ditemukan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.32 Sesuai
dengan jenis dan sifat penelitian ini maka semua data yang telah didapatkan
melalui wawancara dan pendokumentasian akan disusun secara sistematis atau
diklasifikasikan dan akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran
secara mendalam dari tema yang menjadi permasalahan penelitian. Selain itu
analisa data juga dilakukan selama proses pengumpulan data. Karena dalam
penelitian kualitatif, pengumpulan data dan analisis data bukanlah dua hal yang
terpisah satu sama lain, sehingga selama pengumpulan data berlansung selama itu
pula proses peng-analisis-an berlansung.33
32 Lexy J. Moleong, Op. Cit. Hal. 103.33 Afrizal, 2005, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Dari Pengertian Sampai Penulisan
Laporan, Laboratorium Sosiologi FISIP Unand, Padang. Hal. 54.
Kemudian barulah dilakukan interpretasi kualitatif baik secara emik
maupun etik. Interpretasi emik dimaksudkan sebagai penginterpretasian data dari
permasalahan subjek penelitian terhadap lingkungan dan dunia sekitarnya.
Sedangkan interpretasi etik adalah data yang diinterpretasikan menurut pandangan
dari peneliti sendiri berdasarkan kajian kepustakaan yang relevan.34
3.8 Teknik Pengujian Keabsahan Data
Dalam penelitian kualitatif dengan metode eksploratif dan deskriptif, maka
teknik pengujian keabsahan data bukanlah menggunakan teknik pengujian
statistik seperti penelitian kuantitatif. Teknik pengujian keabsahan data yang
digunakan adalah teknik triangulasi, triangulasi data dapat diartikan sebagai
teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik
pengumpulan data dan sumber yang telah ada. Denzim dalam Moleong
membedakan empat macam triangulasi yaitu: Triangulasi Sumber, Metode dan
Penyidik. namun yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik
triangulasi sumber, sebagaimana yang dikemukakan Moleong, apabila data
diperoleh dari berbagai sumber, tekhnik triangulasi yang paling tepat adalah
triangulasi sumber atau pemeriksaan data melalui sumber lain. Tekhnik triangulasi
berdasarkan sumber berarti, membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui orang-orang (sumber) yang
berbeda.35
34 Lexy J. Moleong, Op. Cit. Hal.121.35 Ibid, Hal. 103.
DAFTAR KEPUSTAKAAN
Afrizal, 2005, Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Dari Pengertian Sampai
Penulisan Laporan, Laboratorium Sosiologi FISIP Unand, Padang.
Wollenberg, Eva dkk, 2001, Mengantisipasi Perubahan: Skenario sebagai sarana
pengelolaan hutan secara adaptif, Bogor: Center for International
Forestry Research (CIFOR).
Ringland, G. and L. Young, 2006, Scenarios in Marketing, John Wiley&Sons, Ltd
Moleong, Lexy J., 2002, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya,
Bandung.
Lane, Max, 2007, Bangsa Yang Belum Selesai, Jakarta: Reform Institute.
Ramadlan, Mohammad Mushtofa, 2005, reformasi vs revolusi, Ciputat: Wadi
Press.
Islamy, Muh Irfan, 2001, Agenda Kebijaksanaan Reformasi Admninistrasi
Negara, Jurnal Administrasi Negara Vol. II, No. 1.
Nuraida, 2003, Skripsi: “Pandangan Aparat Birokrasi Pmerintah Terhadap
Penampilan Birokrasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat” dengan
studi kasus pada dinas kesehatan dan kesejahteraan sosial Provinsi
Sumatera Barat, Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas.
Rakhmad, Reformasi Administrasi Publik Menuju Pemerintahan Daerah Yang
Demokratis, jurnal Administrasi Publik/Volume1/No.1/2005.
Chilcote, Ronald H., 2003, Teori Perbandingan Politik, Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada.
Yanto, Septria, dkk, 2008, “Manajemen Pelayanan Publik Dinas Tata Ruang dan
Tata Bangunan Pemerintah Kota Padang”, laporan penelitian tugas mata
kuliah menajemen pelayanan publik pada program studi Ilmu
Administrasi Negara FISIP Universitas Andalas.
Suharnan, 2005, Psikologi Kognitif, Jombang: Srikandi.
Arikunto, Suharsimi, 2005, Manajemen Penelitian (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka
Cipta, Hal. 99. Sutrisno Hadi, 2004, Metodologi Research (jilid2),
Yogyakarta: ANDI.
Febriani, Yenni, 2004, Skripsi dengan judul “Efektifitas Program Kejar Paket A
Bagi Masyarakat, dengan studi kasus: Anak Putus Sekolah di Kecamatan
Bukit Sundi Kabupaten Solok” Jurusan Sosiologi FISIP Universitas
Andalas.
http://sepia.blogsome.com/2007/01/01/hidup-mengalir-dengan-multi-skenario/
diakses pada 29 Oktober 2008. 02.00am
http://www.desentralisasi-kesehatan.net/id/moduldhs/blok_5.htm diakses pada 29
Oktober 2008. 10.45pm
http://www.suaramerdeka.com/harian/0502/07/slo03.htm diakses pada 29 Oktober
2008. 11.00am