scbd.comscbd.com/assets/uploads/files/1527237732-scbd_peraturan_kawasan... · (k3) 8 occupational...
TRANSCRIPT
Gedung Artha Graha Lt.12Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52.53Jakarta 12190Tel: +62 (21) 515 2390Fax: +62 (21) 515 2391E-mail: [email protected]
Peraturan Kawasan SCBD
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Kaw
asan SCBD
| SCBD
Estate Regulations
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | O
ccupational Health and Safety
SCBD Estate Regulations Occupational Health and Safetywww.scbd.com
2.1 KOMITMEN DAN KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
8
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) COMMITMENT AND POLICY
2.2 KONSEP 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, DAN RAJIN) DI LOKASI KEGIATAN/TEMPAT KERJA
10
THE 5R CONCEPT IN THE ACTIVITY LOCATION/WORKPLACE
2.3 IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN RISIKO KEGIATAN (HIRADC)
10
HAZARD IDENTIFICATION, RISK ASSESMENT AND DETERMINING CONTROL (HIRADC)
2.4 PENANGGUNG JAWAB KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
11
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) REPRESENTATIVE
2.5 RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) KEGIATAN
12
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) PLAN OF ACTIVITIES
DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS
3.1 SUMBER DAYA MANUSIA/TENAGA KERJA
16
HUMAN RESOURCES/WORKERS
3.2 PERALATAN DAN FASILITAS KEGIATAN
16
EQUIPMENT AND FACILITIES OF THE ACTIVITIES
3.2.1 Alat Kerja 16
Working Equipment
3.2.2 Alat Pelindung Diri 17
Personal Protective Equipment (PPE)
3.2.3 Alat Komunikasi 18
Communication Equipment
3.2.4 Lokasi Kegiatan/Tempat Kerja
18
Activity Location/Workplace
UMUMGENERAL
PELAKSANAAN RENCANA KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3) DALAM KEGIATAN
THE IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY (OHS) PLAN IN ACTIVITIES
LANDASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
THE FOUNDATION OF OCCUPATIONAL HEALTH
AND SAFETY (OHS)
3.2.5 Alat dan Fasilitas Tanggap Darurat
18
Emergency Equipment and Facilities
3.2.6 Sistem Proteksi Kebakaran
20
Fire Protection System
3.2.7 Fasilitas Proteksi Bahaya
20
Hazard Protection Facility
3.3 PROSEDUR PELAKSANAAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
21
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) IMPLEMENTATION PROCEDURES
3.4 SOSIALISASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)
21
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) SOCIALIZATION
5.1 KESIAPAN UNTUK MENANGANI KEADAAN DARURAT
24
EMERGENCY RESPONSE READINESS
5.2 PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)
26
FIRST AID
5.3 PEMULIHAN KEADAAN DARURAT
27
EMERGENCY RECOVERY
LAMPIRAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PERATURAN KAWASAN SCBD TENTANG KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
32
ATTACHMENT OF LAWS AND REGULATIONS CONCERNING THE SCBD REGULATIONS ON OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
PENINGKATAN KINERJA KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (K3)IMPROVEMENT
OF THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) PERFORMANCE
PENANGANAN KEADAAN DARURAT
EMERGENCY HANDLING
MANAJEMEN INSIDENINCIDENT
MANAGEMENT
The document is copyright of and may not be reproduced without the permission of PT Danayasa Arthatama Tbk.
• Revision: 01
• Security Classification Publik
Dokumen ini telah memilikihak cipta dan tidak diizinkan diproduksi ulang tanpa ada izin dariPT Danayasa Arthatama Tbk
• Revisi: 01
• Klasifikasi Sekuriti Publik
Hak cipta Peraturan Kawasan SCBD telah tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan di Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor dan tanggal permohonan C00201703862, 6 September 2017, dengan nomor pencatatan 088929.
The copyright for the SCBD Regulations has been listed in the General Register of Works at the Ministry of Law and Human Rights with the number and date of application of C00201703862 on 6 September 2017 and listing number 088929.
Umum Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS) The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib mengutamakan dan menjamin keselamatan dan kesehatan semua orang yang terlibat d a l a m s e t i a p k e gi at a n ny a , s e r t a mengerahkan segala daya upaya untuk memberikan perlindungan atas risiko bekerja, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must prioritize and guarantee the health and safety of every person who is involved in every activity, and apply all efforts to provide protection on occupational risk, in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
UMUM GENERAL1
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja4 Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja4
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 5SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 5
Umum Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS) The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa penggunaan dan pemakaian setiap peralatan dan fasilitas kegiatan senantiasa dilaksanakan dengan aman dan efisien.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa setiap lokasi kegiatan/tempat kerja selalu dalam kondisi aman, bebas dari bahaya, dan sehat bagi semua orang yang terlibat dalam kegiatan dan orang-orang yang berada di sekitar lokasi kegiatan/tempat kerja tersebut.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib mengacu dan mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
Dalam rangka mencegah dan meminimalisasi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja serta terciptanya kondisi kerja yang aman, nyaman, sehat, efisien, dan produktif, maka Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi di lokasi kegiatan/tempat kerja, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal: •Menetapkan kebijakan dasar pelaksanaan K3; •Membuat Rencana K3;•Melaksanakan Rencana K3;•Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3; dan•Melaksanakan Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib membentuk unit kerja atau menunjuk personil sebagai Penanggung Jawab K3, mempekerjakan tenaga-tenaga khusus bidang K3 yang profesional dan kompeten dalam jumlah yang cukup, serta melengkapinya dengan peralatan-peralatan K3 yang memadai, untuk menerapkan SMK3 dengan baik dan efektif di lokasi kegiatan/tempat kerjanya.
Dalam pelaksanaan SMK3 tersebut di atas, Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD senantiasa wajib berkoordinasi dengan Pengelola Kawasan SCBD.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must ensure that they use all equipment and facilities in a safe and efficient manner.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must maintain that all Activity Locations/Workplaces are safe, hazard free, and healthy for everyone involved and for people who are in the vicinity of such Activity Location/Workplace.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must refer and adhere to the prevailing Laws and Regulations in Indonesia and the SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety (OHS).
In order to prevent and minimize occupational accident and illness as well as to establish a working condition that is safe, comfortable, healthy, efficient and productive, the Lot Owners, Users or External Providers must implement Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia. Such OHSMS must be planned, measurable, structured and integrated in the Activity Location/Workplace. This entails aspects that include but not limited to:
• Establishing the basic policies on OHS implementation;• Developing the OHS Plan;• Implementing the OHS Plan;• Observing and Evaluating the OHS Performance; and• Overseeing and Improving the OHS Performance.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must establish a work unit or appoint a person to be in charge of OHS, employ sufficient professional and competent OHS specialized personnel, and equip them with adequate instrumentation, to implement the OHSMS properly and effectively in the Activity Location/Workplace.
In implementing the OHSMS, the Lot Owners, Users or External Providers must at all times coordinate with the SCBD Estate Management.
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja6
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
Pengelola Kawasan SCBD sewaktu-waktu dapat mengundang Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider atau melakukan inspeksi K3 ke dalam lokasi kegiatan/tempat kerjanya, jika terindikasi adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan atas program K3 dalam pelaksanaan kegiatannya.
Dalam hal terjadi kejadian atau kecelakaan kerja yang berakibat fatal (kematian) dan/atau kejadian yang mengakibatkan kerugian aset/materiil baik internal maupun eksternal, maka Pengelola Kawasan SCBD dapat menghentikan kegiatan.
Dalam hal Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider tidak melakukan pemulihan terhadap ketidaksesuaian/ketidakpatuhan maka Pengelola Kawasan SCBD dapat mengenakan sanksi-sanksi yang diatur dalam Peraturan Kawasan SCBD ini.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD sangat dianjurkan untuk memperoleh sertifikasi-sertifikasi yang terkait dengan K3 dari badan-badan sertifikasi yang terakreditasi dan diakui secara nasional maupun internasional.
The SCBD Estate Management at all times may invite the Lot Owners, Users or External Providers for a meeting, or conduct an OHS inspection at the Activity Location/Workplace, should there be any indication of non-conformity/non-compliance with the OHS program.
In the case of incidents or occupational accidents resulting in fatality (death) and/or incidents resulting in loss of assets/material both internally or externally, the SCBD Estate Management may suspend the activity of the Lot Owners, Users or External Providers.
In cases where the Lot Owners, Users or External Providers fail to remedy any non-conformity/non-compliance, the SCBD Estate Management may impose sanctions as stipulated in the SCBD Estate Regulations.
The Lot Owners, Users or External Providers are strongly encouraged to obtain certificates related to OHS from nationally and internationally accredited and acknowledged certification institutions.
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 7
Umum Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS) The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
LANDASAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) THE FOUNDATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)
2
• Komitmen dan Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
• Konsep 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) di Lokasi Kegiatan/Tempat Kerja
• Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Risiko Kegiatan (HIRADC)
• Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
• Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kegiatan
• Occupational Health and Safety (OHS) Commitment and Policy
• The 5R Concept in the Activity Location/Workplace
• Hazard Identification, Risk Assesment and Determining Control (HIRADC)
• Occupational Health and Safety (OHS) Representative
• Occupational Health and Safety (OHS) Plan of Activitites
KOMITMEN DAN KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) COMMITMENT AND POLICYPemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memiliki komitmen dan kebijakan khusus dalam melaksanakan SMK3, mengacu pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan penerapan SMK3 untuk setiap kegiatannya yang dilaksanakan di dalam Kawasan SCBD.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatannya, sudah memahami, mendukung, dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program-program K3, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must be committed to and employ policies on OHSMS implementation, in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia. The Lot Owners, Users or External Providers are fully responsible for the execution and implementation of OHSMS in every activity carried out in SCBD.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must ensure that every person involved in their activities understands, supports and actively participates in the implementation of the OHS programs, in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia and the SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety (OHS).
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja8 Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja8
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 9SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 9
Umum Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS) The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
2.2. KONSEP 5R (RINGKAS, RAPI, RESIK, RAWAT, DAN RAJIN) DI LOKASI KEGIATAN/TEMPAT KERJAPemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib menerapkan konsep 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, dan Rajin) untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, kualitas, dan K3 di lokasi kegiatan/tempat kerja.
Konsep 5R adalah langkah awal untuk meningkatkan kesehatan kerja dan mencegah kecelakaan kerja, dan merupakan konsep dasar yang melandasi penerapan Komitmen dan Kebijakan K3:
• Ringkas adalah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan dari lokasi kegiatan/tempat kerja;
• R a p i a d a l a h m e n e m p at k a n b a ra n g p a d a tempatnya sehingga tidak terlihat berserakan pada lokasi kegiatan/tempat kerja yang berpotensi membahayakan keamanan pekerjaannya;
• Resik adalah melakukan pembersihan tempat, peralatan maupun pakaian kerja yang digunakan;
• Rawat adalah melakukan perawatan agar apa yang diperoleh pada tiga tahapan sebelumnya dicapai dapat dipertahankan; dan
• Rajin adalah terciptanya kebiasaan pribadi tenaga kerja untuk menjaga dan meningkatkan apa yang sudah dicapai.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa semua pihak yang terlibat di dalam kegiatan berkomitmen menerapkan konsep 5R, dengan mensosial isasik an dan mengkomunikasikan semua hal yang berkaitan dengan konsep 5R, serta mendorong semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan untuk berpartisipasi aktif menerapkan konsep 5R tersebut di setiap lokasi kegiatannya. Sosialisasi dan komunikasi tentang hal-hal yang terkait dengan konsep 5R harus dilakukan dengan metode dan cara serta melalui media yang efisien dan efektif.
2.3 IDENTIFIKASI BAHAYA DAN PENGENDALIAN R I S I K O K E G I ATA N (HIRADC)Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib menetapkan dan melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penentuan pengendalian risiko yang diperlukan untuk setiap kegiatannya (HIRADC). Metodologi dalam identifikasi bahaya dan penilaian risiko harus ditetapkan berkenaan dengan cakupan, sifat, dan waktu untuk memastikan bahwa hal
2.2 THE 5R CONCEPT IN THE ACTIVITY LOCATION/WORKPLACE The Lot Owners, Users or External Providers must apply the 5R concept Ringkas (Uncluttered), Rapi (Tidy), Resik (Clean), Rawat (Maintain) and Rajin (Diligent) to improve efficiency, productivity, quality and OHS in the Activity Location/Workplace.
The 5R concept is a preliminary step to improve occupational health and prevent occupational accidents, and is the underlying concept in the implementation of the Occupational Health and Safety Commitment and Policy:• R i n g k a s ( U n c l u t t e r e d ) i s s o r t i n g o u t
items in the Activity Location/Workplace a n d disposing unnecessary items;
• Rapi (Neat) is keeping items in the proper place to keep the Activity Location/Workplace neat to prevent any harm to the safety of the employees;
• Resik (Clean) is cleaning up the location, equipment and work clothes;
• Rawat (Upkeep) is maintaining the three foregoing aspects;
• Rajin (Diligent) is nurturing the personal habits of maintaining and improving achievements.
The Lot Owners, Users or External Providers must ensure that all parties involved in the activity are committed to implementing the 5R concept. This is carried out by communicating all matters related to the 5R concept to the relevant stakeholders and encourages all parties involved to actively participate in applying the 5R concept. The Lot Owners, Users or External Providers may socialize the 5R through a myriad of effective communication tools.
2.3 HAZARD IDENTIFICATION, R I S K A S S E S M E N T A N D D E T E R M I N I N G CONTROL (HIRADC)The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must i m p l e m e n t t h e r e q u i r e d Hazard Identification, Risk Assessment and Determining Control (HIRADC) in every activity. The methodology of hazard identification and risk assessment must be set in terms of the scope, nature, and time to ensure that such matter is proactive rather than reactive, and be used for the identification, prioritization and documentation
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja10
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
“Metodologi dalamidentifikasi bahaya dan penilaian risiko harusditetapkan berkenaan dengan cakupan, sifat, danwaktu untuk memastikan bahwa hal tersebut lebihbersifat proaktif dari pada reaktif serta disediakanuntuk identifikasi, prioritas, dan dokumentasi daririsiko dan pelaksanaan pengendalian risiko yang tepat.”
tersebut lebih bersifat proaktif dari pada reaktif ser ta disediak an untuk identifikasi, prioritas, dan dokumentasi dari risiko dan pelaksanaan pengendalian risiko yang tepat. Dalam dokumen HIRADC setiap kegiatan yang akan dilakukannya, Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider minimal wajib melakukan identifikasi potensi-potensi bahaya berdasarkan jenis pekerjaan, material dan alat yang digunakan, melaksanakan penilaian atas risiko-risiko kegiatan, dan merumuskan tindakan-tindakan mitigasi atau pengendalian atas risiko- risiko tersebut.
Selama masa kegiatannya, dokumen HIRADC tersebut di atas wajib ditinjau kembali secara berkala. Dokumen HIRADC tersebut di atas juga harus ditinjau kembali, dan jika perlu dilakukan penyesuaian atau pemutakhiran, apabila terjadi perubahan Peraturan P e r u n d a n g - u n d a n g a n yang berlaku di Indonesia, perubahan lingkup kegiatan, perubahan metode pelaksanaan kegiatan, perubahan peralatan kerja, dan terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan cidera atau kematian.
2.4 PENANGGUNG JAWAB KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) Pemilik Lot, Pengguna atau E x t e r n a l Pr o v i d e r yang melakuk an kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib membentuk unit kerja khusus atau menunjuk personi l yang independen sebagai Penanggung Jawab K3 yang bertanggung jawab penuh atas penerapan dan pelaksanaan SMK3 untuk setiap kegiatan yang dilaksanakannya, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Unit kerja khusus sebagai Penanggung Jawab K3 atau Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) wajib dibentuk untuk :• Kegiatan-kegiatan yang mempekerjakan 100
orang atau lebih; dan• Kegiatan-kegiatan yang mempekerjakan kurang
dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.
of Risks and the implementation of proper Risk control. In the HIRADC document, the Lot Owners, Users or External Providers should at least identify potential hazards based on types of work, materials, and equipment used, evaluate activity risks and formulate actions of Mitigation or control over such Risks.
During the activity period, the HIRADC document as mentioned above must be periodically reviewed.
The document should be adjusted or updated whenever there are changes. These changes may include changes in the prevailing Laws and Regulations in Indonesia, change in scope of activity, change in activity implementation method, change in tools, and any occupational accident resulting in injury or death.
2.4 OCCUPATIONAL HEALTH A N D S A F E T Y ( O H S ) REPRESENTATIVE The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must establish a special work unit or appoint a personnel t o b e r e s p o n s i b l e f o r t h e implementation and execution of the OHSMS in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
A special work unit as the OHS Representative or a Joint Occupational Health and Safety Committee (JOHSC) must be formed for:• Activities employing 100 employees or over;
• Activities employing less than 100 employees, yet utilizing materials, process and installation with high risk of explosion, fire, poisoning and radioactive radiation.
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 11
Umum Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS) The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa Penanggung Jawab K3 kegiatan wajib mempunyai pengetahuan, kompetensi dan/atau Sertifikat Keahlian dalam bidang K3 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2 . 5 R E N C A N A K E S E L A M ATA N D A N KESEHATAN KERJA (K3) KEGIATANPemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib membuat Rencana K3 Kegiatan, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang merupakan penjabaran dari Komitmen dan Kebijakan K3 selama dan dalam pelaksanaan kegiatannya.
Rencana K3 harus dapat memberikan gambaran tanggung jawab pihak terkait terhadap K3, rencana pemenuhan peraturan K3 terkait dan rencana
The Lot Owners, Users or External Providers must ensure that the OHS Representative possesses the knowledge, competence and/or Certificate of OHS Expertise in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
2.5 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) PLAN OF ACTIVITIESThe Lot Owners, Users or External Providers must develop the OHS Plan of Activity elaborating on the Occupational Health and Safety Commitment and Policy throughout and during the activity in accordance with the prevailing Laws and Regulation in Indonesia.
The OHS Plan must describe the parties who are responsible for OHS, the compliance plan and the program plan. The OHS programs stipulated in the OHS
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja12
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
program-program K3. Progam-program K3 yang ada dalam Rencana K3 terdiri dari namun tidak terbatas pada inspeksi K3, upaya pengendalian bahaya, izin kerja, standar operasi dan prosedur K3, promosi K3, serta program tanggap darurat dan penanganannya.
Rencana K3 harus disusun sedemikian rupa sehingga seluruh pihak yang telibat dalam kegiatan selalu menjaga konsistensi dan kinerja untuk mencegah/menghindari potensi bahaya karena kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi.
Rencana K3 tersebut di atas harus dikoordinasikan dengan, dan mendapat persetujuan dari Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider sebagai penanggung jawab utama pelaksanaan kegiatan di dalam Kawasan SCBD, dan dilaporkan kepada Pengelola Kawasan
Plan may include, but not limited to OHS inspection, hazard control initiative, work license, OHS operation standard and procedure, OHS promotion, as well as emergency response program.
The OHS Plan must be compiled in such a way so that every party involved in the activity at all times maintains consistency and performance to prevent potential hazards caused by failure/error, uncertainty, duplication and inefficiency.
The OHS Plan as mentioned above must be coordinated with and approved by the Lot Owners, Users or External Providers as the main responsible party for the activities within the SCBD, as well as reported to the SCBD Estate Management.
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 13
Umum Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS) The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
PELAKSANAAN RENCANA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DALAM KEGIATAN THE IMPLEMENTATION OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) PLAN IN ACTIVITIES
3
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di d a l a m K a w a s a n S C B D bertanggung jawab penuh untuk melaksanak an Rencana K3 yang telah dibuatnya, t e r m a s u k n a m u n t i d a k t e r b a t a s pada penyediaan sumber daya manusia/tenaga kerja yang berkualifikasi dan penyediaan prasarana dan sarana yang memadai.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD are fully responsible to implement the OHS Plan they have develop ed. This includes, but is not limited to the provision of qualified human resources/workers and the provision of adequate facilities and infrastructure.
• Sumber Daya Manusia/Tenaga Kerja • Peralatan dan Fasilitas Kegiatan• Prosedur Pelaksaaan Keselamatan dan
Kesehatan (K3)• Sosialisasi Keselamatan dan Kesehatan
Keselamatan dan Kesehatan (K3)
• Human Resources/Workers • Equipment and Facilities of The
Activities• Occupational Health and Safety (OHS)
Implementation Procedures• Occupational Health and Safety (OHS)
Socialization
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja14 Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja14
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 15Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja 15
Umum Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS) The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
3.1 SUMBER DAYA MANUSIA/TENAGA KERJAPemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD bertanggung jawab penuh untuk memberikan perlindungan atas risiko kerja serta menjamin kesehatan seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatannya.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan harus memiliki identitas yang jelas, berdisiplin dan kompeten dalam bidangnya, selalu mengutamakan keselamatan dalam bekerja, memilik i pengetahuan dan memahami K3, selalu menggunakan alat pelindung diri (APD) yang memadai, selalu dalam keadaan sehat, berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program-program K3, serta selalu menerapkan konsep 5R di lokasi kegiatan/tempat kerja dan lingkungan sekitarnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatannya selalu tertib, berpakaian, dan bertingkah laku sopan.
3.2 PERALATAN DAN FASILITAS KEGIATAN
3.2.1 Alat KerjaPemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan peralatan, dan seluruh komponen dari peralatan, yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan harus selalu laik operasi dan dapat berfungsi dengan baik, aman, tidak membahayakan kesehatan, memadai, dan jika dipersyaratkan maka wajib dilengkapi dengan Sertifikat Peralatan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penggunaan atau pengoperasian setiap alat kerja harus mengacu kepada prosedur operasi standar dari masing-masing alat tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pemeriksaan alat sebelum mengoperasikannya, dan secara berkala melakukan pemeriksaan, kalibrasi serta pengujian khusus.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa setiap operator atau
3.1 HUMAN RESOURCES/WORKERS
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD are fully responsible to provide protection from occupational risks and to guarantee the health of all workers involved in the implementation of their activities.
The Lot Owners, Users or External Providers must ensure that all of the workers involved in the implementation of activities have a clear identity, discipline and competency in their fields, and at all times prioritize safety in their work, understand and be knowledgeable regarding the OHS, wear adequate personal protective equipment (PPE) at all times, maintain good health, actively participate in the implementation of OHS programs and apply the 5R concept at the Activity Location/Workplace and the surrounding environment in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activity in SCBD must ensure that all workers behave in an orderly manner, as well as dress and behave politely.
3.2 EQUIPMENT AND FACILITIES OF THE ACTIVITIES
3.2.1 Working EquipmentThe Lot Owners, Users or External Providers must ensure that the equipment, and all components of the equipment used in activities are always functioning properly, safe, not detrimental to health, adequate and, if required, equipped with Equipment Certificate issued by the Authorized Government Agency, in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia. The equipment must be used according to the standard operating procedure attached to the equipment. This includes conducting periodic inspection, calibration, and special testing.
Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must ensure that every operator or the user of working equipment has the knowledge,
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja16
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
pemakai alat kerja wajib mempunyai pengetahuan, kompetensi dan, jika dipersyaratkan, wajib memiliki Sertifikat Keahlian untuk mengoperasikan alat kerja yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berwenang, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Sebelum melaksanakaan kegiatannya, Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider wajib memastikan bahwa lokasi pengoperasian atau pemakaian alat kerja dalam keadaan aman dan bebas dari bahaya. Jika perlu dilakukan pemasangan proteksi-proteksi bahaya dan rambu-rambu pengaman yang memadai.
3.2.2 Alat Pelindung DiriPemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa alat pelindung diri yang dipakai oleh setiap pekerjanya memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku, berfungsi dengan baik, tidak rusak, tidak melebihi masa pakai/kadaluarsa, dan tidak mengandung bahan berbahaya, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
competency and, if required, a Certificate of Expertise to operate the working equipment issued by the authorized government agency, in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
Prior to the execution of the activity, the Lot Owners, Users or External Providers must ensure that the location of the operation or where the equipment will be used is safe and hazard free. Sufficient protection and safety marks must also be installed if deemed necessary.
3.2.2 Personal Protective Equipment (PPE)The Lot Owners, Users or External Providers must ensure that the PPE worn by every worker complies with the Indonesian National Standard (INS) or any other prevailing standard, is properly functioning, in good condition, not past its expiration date and free from hazardous materials, in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 17
Umum Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS) The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
3.2.3 Alat KomunikasiPemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan semua alat komunikasi yang digunakan untuk membantu pelaksanaan kegiatan harus dapat berfungsi dengan baik. Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib mengalokasikan dan melakukan pengaturan frekuensi yang digunakan dalam kegiatannya agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif dan aman.
3.2.4 Lokasi Kegiatan/Tempat KerjaPemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa setiap lokasi kegiatan/tempat kerjanya selalu dalam kondisi aman dan bebas dari bahaya bagi semua tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatannya maupun orang-orang yang berada disekitar lokasi kegiatan/tempat kerja tersebut.
Pemilik Lot, Pengguna atau E x t e r n a l P r o v i d e r ya n g melakuk an kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa setiap lokasi kegiatan atau tempat kerjanya selalu dalam kondisi bersih, terang, aman, dan sehat bagi semua tenaga ker ja yang terlibat dalam kegiatannya.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatannya memahami dan menerapkan Konsep 5R di lokasi kegiatan/tempat kerjanya masing-masing.
3.2.5 Alat dan Fasilitas Tanggap DaruratPemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD senantiasa wajib memastikan bahwa setiap alat dan fasilitas tanggap darurat di lokasi kegiatan/tempat kerjanya, selalu laik operasi dan dapat berfungsi dengan baik, tidak melebihi masa pakai/kadaluarsa, mudah terlihat, mudah diakses/dijangkau, mudah dioperasikan, siap pakai, aman, dan terawat dengan baik, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3.2.3 Communication EquipmentThe Lot Owners, Users or External Providers must ensure that all communication equipment used in every activity is properly functioning. The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must allocate and perform frequency settings used in their activities to allow for effective and secured communication.
3.2.4 Activity Location/WorkplaceThe Lot Owners, Users or External Providers must maintain that every Activity Location/Workplace is safe and hazard free for all workers involved in their activities and the people in the vicinity of such Activity Location/Workplace.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must maintain the cleanliness, brightness, security and health of every Activity Location/Workplace for all workers involved in their activities.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must ensure that all parties involved in their activities understand and implement the 5R Concept in their Activity Location/Workplace.
3.2.5 Emergency Equipment and FacilitiesThe Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must maintain every emergency equipment and facilities in the Activity Location/Workplace in good condition and properly functioning at all times, not past its expiration date, visible, accessible/reachable, easy to operate, ready to use, safe and well-maintained, in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
“Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatannya memahami dan menerapkan Konsep 5R di lokasi kegiatan/ tempat kerjanya masing-masing.”
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja18
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 19
Umum Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS) The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
3.2.6 Sistem Proteksi KebakaranPemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan seluruh sistem proteksi kebakaran yang diterapkan di lokasi kegiatan/tempat kerjanya selalu dapat berfungsi dengan baik untuk mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran secara efisien dan efektif, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Peralatan proteksi kebakaran harus selalu laik operasi dan dapat berfungsi dengan baik, tidak melebihi masa pakai/kadaluarsa, mudah terlihat, mudah diakses/dijangkau, mudah dioperasikan, siap pakai, aman, dan terawat dengan baik, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memiliki atau membentuk unit pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sebagai bagian dari organisasi Penanggung Jawab K3, untuk menangani pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lokasi kegiatan/tempat kerja dengan efisien dan efektif. Lingkup tugas unit pencegahan dan penanggulangan kebakaran tersebut termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan administrasi, identifikasi sumber-sumber bahaya, pemeriksaan pemeliharaan, dan perbaikan sistem proteksi kebakaran, serta membuat program-program yang terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3.2.7 Fasilitas Proteksi BahayaPemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib menyediakan seluruh fasilitas proteksi bahaya yang diperlukan di setiap lokasi kegiatan/tempat kerja, agar dapat tercipta kondisi bekerja yang aman dan sehat bagi tenaga kerja dan orang-orang di sekitarnya.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa fasilitas proteksi bahaya tersebut layak dan memadai serta sudah memenuhi standar dan kriteria sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3.2.6 Fire Protection SystemThe Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must ensure that the fire protection system at the Activity Location/Workplace is functioning properly at all times for the efficient and effective prevention and mitigation of fire hazard in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
Fire protection equipment must at all times be operable and function properly, not past its expiration date, visible, accessible/reachable, easy to operate, ready to use, safe, and well maintained, in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must have or establish a fire prevention and mitigation unit, as part of the OHS Representative, to efficiently and effectively handle fire prevention and mitigation at the Activity Location/Workplace. The duties of such fire prevention and mitigation unit include, but not limited to administration, hazardous sources identification, maintenance inspection and fire protection system improvement, as well as fire prevention and mitigation programs, in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
3.2.7 Hazard Protection FacilityThe Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must provide the required hazard protection facilities at every Activity Location/Workplace, in order to create a safe and healthy environment for its employees and the people in the vicinity.
The Lot Owners, Users or External Providers must ensure that such hazard protection facilities are sufficient and adequate, as well as comply with the standard and criteria set by the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja20
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
3.3 PR O S E D U R P E L A K S A N A A N KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib melaksanakan prosedur-prosedur terkait K3 untuk semua jenis kegiatan, sebagai bagian dari Rencana K3 yang telah dibuatnya, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prosedur-prosedur tersebut harus dapat menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan atau orang lain yang berada di dekat kegiatan. Dalam prosedur-prosedur tersebut juga harus diperlihatkan secara jelas hirarki tanggung jawab dari pelaksanaan setiap kegiatan.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa seluruh tenaga kerja yang melakukan kegiatan di lokasi kegiatan/tempat kerjanya memahami prosedur dan metode/cara kerja yang dilakukannya adalah aman, efisien serta efektif, dan dapat mencegah/menghindari potensi bahaya karena kegagalan/ kesalahan, keraguan serta inefisiensi.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memastikan bahwa semua prosedur-prosedur K3 di atas dilaksanakan dengan baik dalam seluruh proses kegiatan, dengan menerapkan pengawasan dan pemantauan yang efektif.
3.4 SOSIALISASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib mensosialisasikan dan mengkomunikasikan semua hal yang berkaitan dengan K3 di lokasi kegiatan/tempat kerja kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan termasuk seluruh tenaga kerjanya. Sosialisasi dan komunikasi tentang hal-hal yang terkait dengan K3 harus dilakukan dengan metode dan cara serta melalui media yang efisien dan efektif, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider wajib memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan mendukung dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program-program K3.
3.3 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) IMPLEMENTATION PROCEDURES
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must perform procedures related to OHS for all types of activities, as part of the OHS Plan that has been developed in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia. Such procedures must be able to guarantee the health and safety of the workers involved in the activities and other people in the vicinity. The procedures must also clearly show the hierarchy of responsibilities in every activity.
The Lot Owners, Users or External Providers must ensure that all workers carrying out activities at the Activity Location/Workplace understand that the procedures and work methods are required for safety, efficiency and effectiveness, as well as to prevent/avoid hazard caused by failures/errors, uncertainty and inefficiencies.
The Lot Owners, Users or External Providers must ensure the proper implementation of the foregoing OHS procedures through effective supervision and monitoring.
3.4 OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) SOCIALIZATIONThe Lot Owners, Users or External Providers must socialize and communicate all matters related to OHS at the Activity Location/Workplace to all relevant stakeholders. All OHS-related matters must be socialized and communicated in an effective and efficient way, in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
The Lot Owners, Users or External Providers must ensure that all relevant stakeholders support and actively participate in the execution of OHS programs.
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 21
Umum Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS) The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
PENINGKATAN KINERJA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) IMPROVEMENT OF THE OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) PERFORMANCE
4
Untuk meningkatkan kinerja berkelanjutan dari SMK3 yang diterapkannya, Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib melaksanakan tindakan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja, serta Peninjauan dan Peningkatan Kinerja SMK3, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
To improve the sustainable performance of the OHSMS, the Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must conduct Per formance Supervision and Evaluation, as well as Review and Improvement of OHSMS Performance, in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja22 Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja22
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
Pemantauan secara terus-menerus yang harus dilakukan termasuk namun tidak terbatas pada pencatatan, dokumentasi, pengujian (prosedur, personil, peralatan, fasilitas, dll), yang ditindak lanjuti dengan evaluasi secara berkala untuk mengetahui keefektifan kinerja SMK3 yang diterapkan.
Hasil proses ini, terutama hasil evaluasinya wajib disampaikan secara berkala kepada Pengelola Kawasan SCBD.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD perlu melakukan peninjauan ulang secara berkala terhadap kinerja dan SMK3 yang diterapkannya, sebagai antisipasi tuntutan pasar, perubahan produk, perubahan struktur organisasi pelaksana kegiatan atau perubahan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga SMK3 yang diterapkan selalu sesuai dan efektif secara berkesinambungan. Berdasarkan peninjauan ulang Kinerja tersebut, dilakukan tindakan-tindakan perbaikan dan peningkatan kinerja atas SMK3 yang diterapkan sebelumnya.
Hasil peninjauan ulang atas pelaksanaan SMK3 yang diterapkan beserta rencana tindakan-tindakan perbaikan dan peningkatan kinerja SMK3 wajib disampaikan kepada Pengelola Kawasan SCBD.
The continuous supervision will include, but not limited to recording, documenting and testing (procedures, personnel, equipment, facilities etc.), which is followed up with periodic evaluations to measure the effectiveness of the OHSMS.
The evaluation result of this process must be submitted periodically to the SCBD Estate Management.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must periodically review the OHSMS implemented, to anticipate market demands, product changes, changes in the organizational structure of the executor, or changes in the prevailing Laws and Regulations in Indonesia, so that the OHSMS is always effective and up to date. Based on the performance review, remedial actions and performance improvement concerning the previously implemented OHSMS will be taken and made.
The result of the review of the OHSMS implementation along with the plans for the remedial actions and performance improvement concerning OHSMS must be reported to the SCBD Estate Management.
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 23
Umum Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS) The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
PENANGANAN KEADAAN DARURAT EMERGENCY HANDLING
5
The Lot Owners, Users or External Providers must at all times be ready to handle all types of emergency that may occur in the activity, through the following methods, among others:
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD senantiasa harus siap menghadapi dan menangani segala bentuk keadaan darurat yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatannya, dengan cara antara lain :
KESIAPAN UNTUK MENANGANI KEADAAN DARURATEMERGENCY RESPONSE READINESS
• Kesiapan untuk Menangani Keadaan Darurat
• Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)
• Pemulihan Keadaan Darurat
• Emergency Responds Readiness• First Aid• Emergency Recovery
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja24 Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja24
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 25SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 25
Umum Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS) The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
• Mengidentifikasi seluruh potensi keadaan darurat yang mungkin terjadi di dalam dan/atau di luar lokasi kegiatan/tempat kerja;
• Mendokumentasikan semua prosedur untuk menghadapi dan menangani setiap potensi keadaan darurat, dan mensosialisasikannya secara jelas sedemikian rupa sehingga diketahui dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan;
• Menyediakan peralatan/sarana/fasilitas untuk menghadapi dan menangani setiap potensi keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi. Jenis, jumlah, penempatan, dan kemudahan untuk mendapatkan peralatan keadaan darurat harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peralatan/sarana/ fasilitas untuk menghadapi dan menangani setiap potensi keadaan darurat tersebut senantiasa harus diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang, agar selalu laik operasi dan dapat berfungsi dengan baik, tidak melebihi masa pakai/kadaluarsa, mudah terlihat, mudah diakses/dijangkau, mudah dioperasikan, siap pakai, aman, dan terawat;
• Membentuk tim atau menunjuk personil untuk menghadapi dan menangani setiap potensi keadaan darurat, dan memberikan pelatihan khusus kepada tim atau personil tersebut, serta menginformasikan keberadaan tim atau personil tersebut kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan; dan
• Secara berk ala melakuk an lat ihan untuk menghadapi dan menangani keadaan darurat yang secara aktif diikuti oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD secara berkala wajib melaporkan kesiapannya dalam menghadapi dan menangani setiap potensi keadaan darurat di lokasi kegiatan/tempat kerjanya masing-masing kepada Pengelola Kawasan SCBD. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesiapannya dalam menghadapi dan menangani setiap potensi keadaan darurat, termasuk namun tidak terbatas pada pelatihan keadaan darurat (emergency drill), wajib dikoordinasikan dengan Pengelola Kawasan SCBD.
5.2 PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN (P3K)Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib
• Identifying all emergencies that may occur within and/or outside of the Activity Location/Workplace;
• Documenting all procedures to overcome and h a n d l e e v e r y p o t e n t i a l e m e r g e n c y, a n d communicate it clearly to be recognized and understood by all parties involved in the activity;
• Providing equipment/facilities/infrastructure to overcome and handle every potential emergency based on the identification result. The type, amount, placement and accessibility of the emergency equipment must comply with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia. The equipment/facilities/infrastructure to overcome and handle every potential emergency must be tested and reviewed regularly by the competent and authorized officers, so that at all times they are always operable and functioning properly, are not past their expiration date, easily visible, accessible/reachable, easy to operate, ready to use, safe and well maintained;
• Establishing a team or appointing personnel to handle potential emergency, and provide special training for such team or personnel, as well as informing the existence of such team or personnel to all stakeholders;
• Periodically conducting emergency drills to be participated by all parties involved in the activity.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activity in SCBD must periodically report their readiness in handling every potential emergency at their respective Activity Locations/Workplaces to the SCBD Estate Management. Activities related to their readiness in handling emergencies must be coordinated with the SCBD Estate Management, including but not limited to emergency drills.
5.2 FIRST AID
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must provide adequate first aid
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja26
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
menyediakan alat, fasilitas, dan personil untuk P3K yang memadai di lokasi kegiatan/tempat kerja, sebagai upaya untuk memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada semua pihak yang terlibat dalam kegiatan dan/atau orang lain yang berada di lokasi kegiatan/tempat kerja, yang mengalami kecelakaan atau sakit di lokasi kegiatan/tempat kerja, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
5.3 PEMULIHAN KEADAAN DARURATPemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD sejak awal wajib memiliki prosedur/rencana untuk pemulihan kondisi tenaga kerja serta perbaikan sarana dan peralatan produksi akibat terjadinya keadaan darurat, yang efisien dan efektif. Dalam hal keadaan darurat terjadi di lokasi kegiatan/tempat kerjanya maka Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang bersangkutan harus segera melakukan tindakan-tindakan untuk memulihkan semua hal akibat terjadinya keadaan darurat tersebut, sedemikian rupa sehingga kegiatannya dapat segera dan terus berlangsung/dilanjutkan.
equipment, facilities and personnel at the Activity Location/Workplace, to anticipate for accidents or illnesses involving a person involved in the activity and/or other people in the vicinity, in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia.
5.3 EMERGENCY RECOVERYThe Lot Owners, Users or External Providers must have an efficient and effective procedure/plan for the recovery of the workforce condition and the repair of the production facilities and equipment in case of emergencies. When an emergency occurs at the Activity Location/Workplace, the relevant Lot Owners, Users or External Providers must immediately perform recovery actions so they can resume activities.
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 27
Umum Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS)
MANAJEMEN INSIDEN INCIDENT MANAGEMENT6
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib memiliki prosedur/rencana untuk menangani setiap kecelakaan kerja atau kejadian yang mengakibatkan kematian atau kejadian yang mengakibatkan kerugian aset/materiil baik internal maupun eksternal, atau penyakit akibat kerja (manajemen insiden) yang terjadi dalam masa pelaksanaan kegiatannya, sebagai bagian dari Rencana K3.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must have procedures/plans to handle every occupational accident or incidents causing death or assets/material loss, either internally or externally, or illness caused by occupation occurring during the activity (incident management) as part of the OHS Plan.
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja28
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 29
Umum Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS)
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja atau kejadian yang mengakibatkan kematian atau kejadian yang mengakibatkan kerugian aset/materiil baik internal maupun eksternal, atau penyakit akibat kerja yang terjadi di lokasi kegiatan/tempat kerjanya kepada semua pihak yang berwenang, sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Laporan tentang kejadian tersebut wajib disampaikan juga kepada Pengelola Kawasan SCBD.
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang melakukan kegiatan di dalam Kawasan SCBD wajib dan bertanggung jawab melakukan langkah-langkah investigasi dan evaluasi yang komprehensif terhadap setiap kecelakaan kerja atau kejadian yang mengakibatkan kematian atau kejadian yang mengakibatkan kerugian aset/materiil baik internal maupun eksternal, atau penyakit akibat kerja yang terjadi di lokasi kegiatan/tempat kerja, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada:• Membentuk tim investigasi yang profesional dan
kompeten, dengan jumlah anggota tim yang disesuaikan dengan jenis kejadian, termasuk namun tidak terbatas pada koordinator/pengawas, pemilik fasilitas kerja, keahlian bidang tertentu (untuk kasus-kasus yang membutuhkan ahli di bidangnya), instansi pemerintah yang berwenang serta keterlibatan manajemen dan top manajemen;
• Mengumpulkan segala informasi terkait secara langsung di tempat kejadian, melakukan interview dengan berbagai pihak yang terlibat dan sebagainya;
• Membuat kronologis kejadian untuk memahami alur cerita dari awal sampai kejadian itu terjadi;
• Mengidentifikasi semua tindakan mitigasi/pengendalian risiko yang sudah dibuat dan dilakukan untuk mengetahui dan menentukan akar penyebab dari kejadian tersebut;
• Melakukan analisis dan menentukan akar penyebab dari kejadian tersebut atau Root Cause Analysis (RCA);
• Membuat evaluasi dan rekomendasi berupa solusi untuk mengatasi akar penyebabnya, sehingga kejadian atau insiden serupa tidak terjadi lagi. Rekomendasi tersebut harus detail, jelas, dan relevan dengan akar penyebabnya serta harus jelas penanggung jawab pelaksananya; dan
• Hasil investigasi beserta evaluasi dan rekomendasinya harus dilaporkan, sebagai masukan utama bagi manajemen atau top manajemen agar kejadian atau insiden serupa tidak terulang.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must report every occupational accident or incidents causing death or assets/material loss, either internally or externally, or illness caused by occupation to all authorized parties in accordance with the prevailing Laws and Regulations in Indonesia. The Lot Owners, Users or External Providers must also report those incidents to the SCBD Estate Management.
The Lot Owners, Users or External Providers carrying out activities in SCBD must perform a comprehensive investigation and evaluation toward every occupational accident or incident causing death or incidents that cause assets/material loss, either internally or externally, or illness caused by occupation. This includes, but not limited to:
• Establishing a professional and competent investigation team, with the number of team members adjusted to the type of incident. This includes, but not limited to coordinator/supervisor, work facility owner, experts in certain fields (for cases that require experts), Authorized Government Agency, as well as the management and top management involvement;
• Gathering all information from the scene and interviewing the parties involved;
• Constructing incident chronology to understand the narrative from the beginning to the end;
• Identifying all Risk mitigation/control actions that have been taken to figure out and determine the root cause of such incident;
• Analyzing and determining the root cause of such incidents or Root Cause Analysis (RCA);
• Making evaluations and recommendations in the form of solutions to overcome its root cause to prevent similar events or incidents from reoccurring. Such recommendations must be detailed, clear and relevant with the root cause and clearly state the designated person; and
• Submitting the investigation result along with its evaluation and recommendation, as primary input for the management or top management to prevent similar incident from recurring.
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja30
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Pengelola Kawasan SCBD semua hasil investigasi dan evaluasi/rekomendasi tersebut di atas, yang dilengkapi dengan program-program pemulihan atas dampak insiden yang terjadi.
Untuk kejadian-kejadian yang merugikan atau merusak citra Kawasan SCBD, Pengelola Kawasan SCBD dapat menjatuhkan sanksi khusus.
Selanjutnya Pemilik Lot, Pengguna atau External Provider yang bersangkutan harus segera melakukan tindakan-tindakan untuk memulihkan semua hal akibat terjadinya kejadian atau insiden tersebut, sedemikian rupa sehingga kegiatannya dapat terus berlangsung/dilanjutkan.
The respective Lot Owners, Users or External Providers must submit to the SCBD Estate Management all investigation results and evaluations/recommendations as mentioned above, along with the recovery programs for the impact of the incident.
The SCBD Estate Management may impose special sanctions for incidents that are destructive to the image of SCBD.
Subsequently, the relevant Lot Owners, Users or External Providers must immediately take action to restore the state that arises from such events or incidents, in such a way so that they can resume their activities.
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 31
Umum Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS)
Lampiran Peraturan Perundang-Undangan Terkait Peraturan Kawasan SCBD Tentang
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Attachment of the Laws and Regulations Concerning the SCBD Regulations on
Occupational Health and Safety
No. PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA
LAWS AND OTHER REGULATIONS
TENTANGSUBJECT
Undang - Undang Laws
1 UU No. 14 Tahun 1969 Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
Law No. 14 of 1969 Principal Provisions on Manpower
2 UU No. 01 Tahun 1970 Keselamatan Kerja
Law No. 01 of 1970 Occupational Safety
3 UU No. 03 Tahun 1992 Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Law No. 03 of 1992 Manpower Social Security
4 UU No. 14 Tahun 1992 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Umum
Law No. 14 of 1992 Traffic and Public Road Transportation
5 UU No. 18 Tahun 1999 Jasa Konstruksi
Law No. 18 of 1999 Construction Services
6 UU No. 19 Tahun 1999 Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa
Law No. 19 of 1999 ILO Convention on the Abolition of Forced Labor
7 UU No. 21 Tahun 2000 Serikat Pekerja dan Buruh
Law No. 21 of 2000 Labor Unions
8 UU No. 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung
Law No. 28 of 2002 Building Construction
9 UU No. 13 Tahun 2003 Ketenagakerjaan
Law No. 13 of 2003 Employment
10 UU No. 40 Tahun 2004 Sistem Jaminan Sosial Nasional
Law No. 40 of 2004 National Social Security System
11 UU No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana
Law No. 24 of 2007 Catastrophe Mitigation
12 UU No. 22 Tahun 2009 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Law No. 22 of 2009 Traffic and Road Transportation
13 UU No. 30 Tahun 2009 Ketenagalistrikan
Law No. 30 of 2009 Electricity
14 UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika
Law No. 35 of 2009 Narcotics
15 UU No. 36 Tahun 2009 Kesehatan
Law No. 36 of 2009 Health
Peraturan Pemerintah Government Regulations
1 PP No. 14 Tahun 1993 Penyelenggaraan Program Jamsostek
PP No. 14 of 1993 Manpower Social Security (Jamsostek) Program Implementation
2 PP No. 53 Tahun 2012 Perubahan ke Delapan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelesaian Program Jamsostek
PP No. 53 of 2012 Eighth Amendment to PP No. 14 of 1993 concerning Jamsostek Program Settlement.
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja32
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
No. PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA
LAWS AND OTHER REGULATIONS
TENTANGSUBJECT
3 PP No. 41 Tahun 1999 Pengendalian Pencemaran Udara
PP No. 41 of 1999 Air Pollution Control
4 PP No. 101 Tahun 2002 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
PP No. 101 of 2002 Hazardous and Toxic Waste Management
5 PP No. 85 Tahun 1999 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3
PP No. 85 of 1999 Amendment to PP No. 18 of 1999 concerning HTW Management
6 PP No. 29 Tahun 2000 Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
PP No. 29 of 2000 Construction Services Implementation
7 PP No. 82 Tahun 2001 Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
PP No. 82 of 2001 Water Quality Management and Water Pollution Control
8 PP No. 27 Tahun 2012 Izin Lingkungan
PP No. 27 of 2012 Environmental Permit
9 PP No. 64 Tahun 2005 Perubahan ke Empat Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek (Pasal 22 dan Lampiran II)
PP No. 64 of 2005 Fourth Amendment to PP No. 14 of 1993 concerning the Implementation of Jamsostek Program (Article 22 and Attachment II)
10 PP No. 50 Tahun 2012 Penerapan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja
PP No. 50 of 2012 Occupational Health and Safety Program Implementation
11 PP No. 78 Tahun 2015 Pengupahan
PP No. 78 of 2015 Wages
Peraturan Presiden Presidential Regulations
1 Perpres No. 12 Tahun 2013 Jaminan Kesehatan
Perpres No. 12 of 2013 Health Security
Keputusan Presiden Presidential Decree
1 Keppres No. 22 Tahun 1993 Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja
Keppres No. 22 of 1993 Illness Caused by Employment Relation
2 Keppres No. 04 Tahun 1980 Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan
Keppres No. 04 of 1980 Compulsory Reporting of Job Vacancy
Peraturan Menteri Ministerial Regulations
1 Permen Perburuhan No. 07 Tahun 1964 Syarat Kesehatan, Kebersihan serta Penerangan dalam Tempat Kerja
Regulation of the Minister of Manpower No. 07 of 1964
Health, Hygiene and Lighting Requirements in the Workplace
2 Permen Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1976 Wajib Latihan Hyperkes Bagi Dokter Perusahaan
Regulation of the Minister of Manpower No. 01 of 1976
Compulsory Industrial Hygiene and Occupational Health (Hyperkes) Training for Company Doctors
3 Permen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi No. 03 Tahun 1978
Persyaratan Penunjukan dan Wewenang serta Kewajiban Pegawai Pengawas Keselamatan Kerja dan Ahli Keselamatan Kerja
Regulation of the Minister of Manpower, Transmigration & Cooperation No. 03 of 1978
Appointment Requirements and the Authority and Obligations of Occupational Safety Controller and Occupational Safety Expert
4 Permen Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1980 Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi Bangunan
Regulation of the Minister of Manpower No. 01 of 1980
Occupational Health and Safety in Building Construction
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 33
Umum Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS)
No. PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA
LAWS AND OTHER REGULATIONS
TENTANGSUBJECT
5 Permen Tenaga Kerja No. 02 Tahun 1980 Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja
Regulation of the Minister of Manpower No. 02 of 1980
Health Inspection of Labor in the Implementation of Occupational Safety
6 Permen Tenaga Kerja No. 04 Tahun 1980 Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
Regulation of the Minister of Manpower No. Per.04 of 1980
Installation and Maintenance Requirements of Portable Fire Extinguishers
7 Permen Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1981 Kewajiban Melapor Penyakit Akibat Kerja
Regulation of the Minister of Manpower No. 01 of 1981
Obligation to Report Occupational Illness
8 Permen Tenaga Kerja No. 02 Tahun 1982 Kualifikasi Juru Las
Regulation of the Minister of Manpower No. 02 of 1982
Welder Qualification
9 Permen Tenaga Kerja No. 03 Tahun 1982 Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kerja
Regulation of the Minister of Manpower No. 03 of 1982
Health and Labor Services
10 Permen Tenaga Kerja No. 02 Tahun 1983 Instalasi Alarm Kebakaran Automatik
Regulation of the Minister of Manpower No. 02 of 1983
Installation of Automatic Fire Alarm
11 Permen Tenaga Kerja No. 05 Tahun 1985 Pesawat Angkat dan Angkut
Regulation of the Minister of Manpower No. 05 of 1985
Lifting and Transportation Aircraft
12 Permen Tenaga Kerja No. 04 Tahun 1987 Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja
Regulation of the Minister of Manpower No. 04 of 1987
Committee of the Occupational Health and Safety Mentors and Appointment Procedures for Occupational Safety Experts
13 Permen Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1989 Kualifikasi dan Syarat-Syarat Operator Keran Angkat
Regulation of the Minister of Manpower No. 01 of 1989
Qualification and Requirements of Crane Operator
14 Permen Tenaga Kerja No. 02 Tahun 1989 Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
Regulation of the Minister of Manpower No. 02 of 1989
Supervision of Lightning Distributor Installation
15 Permen Tenaga Kerja No. 02 Tahun 1992 Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Regulation of the Minister of Manpower No. 02 of 1992
Appointment Procedures for the Obligations and Authorities of Occupational Health and Safety Experts
16 Permen Tenaga Kerja No. 04 Tahun 1993 Jaminan Kecelakaan Kerja
Regulation of the Minister of Manpower No. 04 of 1993
Occupational Accident Insurance
17 Permen Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan
Regulation of the Minister of Health No. 472 of 1996
Security of Hazardous Materials for Health
18 Permen Tenaga Kerja No. 01 Tahun 1998 Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Tenaga Kerja dengan Manfaat Lebih Baik dari Paket Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dasar Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Regulation of the Minister of Manpower No. 01 of 1998
Organizing Health Maintenance for Manpower with Better Benefit from the Basic Health Care Insurance Package of Manpower Social Security
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja34
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
No. PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA
LAWS AND OTHER REGULATIONS
TENTANGSUBJECT
19 Permen Tenaga Kerja No. 03 Tahun 1998 Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
Regulation of the Minister of Manpower No. 03 of 1998
Procedures for Reporting and Inspecting Accidents
20 Permen Tenaga Kerja No. 03 Tahun 1999 Syarat-Syarat K3 Lift Untuk Pengangkutan Orang dan Barang
Regulation of the Minister of Manpower No. 03 of 1999
Occupational Health and Safety Requirements for Elevators Carrying Persons and Goods
21 Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2005
Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Tempat Kerja
Regulation of the Minister of Manpower & Transmigration No. 11 Tahun 2005
Prevention and Mitigation of Abuse and Illicit Distribution of Narcotics, Psychotropics, and Other Addictive Substances at the Workplace
22 Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 15 Tahun 2008
Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Tempat Kerja
Regulation of the Minister of Manpower & Transmigration No. 15 of 2008
First Aid on Accidents at the Workplace
23 Permen Pekerjaan Umum No. 09 Tahun 2008
Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
Regulation of the Minister of Public Works No. 09 of 2008
Guidelines for Occupational Health and Safety Management System (OHSMS) Construction in the Public Works Sector
24 Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 08 Tahun 2010
Alat Pelindung Diri
Regulation of the Minister of Manpower & Transmigration No. 08 of 2010
Personal Protective Equipment
25 Permen Kesehatan No. 492 Tahun 2010 Persyaratan Kualitas Air Minum
Regulation of the Minister of Health No. 492 of 2010
Drinking Water Quality Requirements
26 Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 09 Tahun 2010
Operator dan Petugas Pesawat Angkat Angkut
Regulation of the Minister of Manpower & Transmigration No. 09 of 2010
Operators and Officers of Lifting Transportation Aircraft
27 Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2011
Nilai Ambang Batas Fisika dan Kimia di Tempat Kerja
Regulation of the Minister of Manpower & Transmigration No. 13 of 2011
Physics and Chemical Thresholds at the Workplace
28 Permen Kesehatan No. 35 Tahun 2012 Pedoman Identifikasi Faktor Risiko Kesehatan
Regulation of the Minister of Health No. 35 of 2012
Guidelines for Health Risk Factors Identification
29 Permen Komunikasi dan Informasi No. 04 Tahun 2015
Ketentuan Operasional dan Tata Cara Perizinan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio
Regulation of the Minister of Communication & Information No. 04 of 2015
Operational Requirements and Licensing Procedures for the Use of Radio Frequency Spectrum
30 Permen Perhubungan No. 13 Tahun 2014 Rambu Lalu Lintas
Regulation of the Minister of Transport No. 13 of 2014
Traffic Signs
31 Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 12 Tahun 2015
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
Regulation of the Minister of Manpower & Transmigration No. 12 of 2015
Occupational Health and Safety on Electricity at the Workplace
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 35
Umum Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS)
No. PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA
LAWS AND OTHER REGULATIONS
TENTANGSUBJECT
32 Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 31 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 02 Tahun 1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir
Regulation of the Minister of Manpower & Transmigration No. 31 of 2015
Amendment to Regulation of the Minister of Manpower No. 02 of 1989 on the Supervision of Lightning Distributor Installation
33 Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 06 Tahun 2016
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan
Regulation of the Minister of Manpower & Transmigration No. 06 of 2016
Religious Holidays Allowance for Workers in Companies
34 Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 09 Tahun 2016
Bekerja pada Ketinggian
Regulation of the Minister of Manpower & Transmigration No. 09 of 2016
Working at an Altitude
35 Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 37 Tahun 2016
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekanan dan Tangki Timbun
Regulation of the Minister of Manpower & Transmigration No. 37 of 2016
Occupational Health and Safety for Pressure Vessel and Storage Tank
36 Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 38 Tahun 2016
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Tenaga dan Produksi
Regulation of the Minister of Manpower & Transmigration No. 38 of 2016
Occupational Health and Safety for Power Plane and Production
Keputusan Menteri Ministerial Decree
1 Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dari Menteri Pekerjaan Umum No. 174 Tahun 1986, No.: 104/KPTS/1986
Keselamatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi
Joint Decree of the Minister of Manpower from the Minister of Public Works No. 174 of 1986, No.: 104/KPTS/1986
Occupational Safety at Construction Place
2 Kepmen Tenaga Kerja No. 1135 Tahun 1987
Bendera Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Decree of the Minister of Manpower No. 1135 of 1987
Flags of Occupational Health and Safety
3 Kepmen Tenaga Kerja No. 333 Tahun 1989 Diagnosis dan Pelaporan Penyakit Akibat Kerja
Decree of the Minister of Manpower No. 333 of 1989
Diagnosis and Reporting of Occupational Illness
4 Kepmen Perhubungan No. 61 Tahun 1993 Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan
Decree of the Minister of Transport No. 61 of 1993
Traffic Signs on the Road
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja36
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
No. PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA
LAWS AND OTHER REGULATIONS
TENTANGSUBJECT
5 Kepmen Tenaga Kerja No. 51 Tahun 1999 Nilai Ambang Batas Faktor Fisika di Tempat Kerja
Decree of the Minister of Manpower No. 51 of 1999
Physics Thresholds at the Workplace
6 Kepmen Tenaga Kerja No. 187 Tahun 1999 Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja
Decree of the Minister of Manpower No. 187 of 1999
Control of Hazardous Chemicals at the Workplace
7 Kepmen Tenaga Kerja No. 186 Tahun 1999 Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
Decree of the Minister of Manpower No. 186 of 1999
Fire Control Unit at the Workplace
8 Kepmen Pekerjaan Umum No. 10 Tahun 2000
Ketentuan Teknis Pengamanan Terhadap Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan
Decree of the Minister of Public Works No. 10 of 2000
Technical Requirements of Fire Safety in Buildings and the Environment
9 Kepmen Kesehatan No. 907 Tahun 2002 Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum
Decree of the Minister of Health No. 907 of 2002
Requirements and Supervision of Drinking Water Quality
10 Kepmen Kesehatan No. 1405 Tahun 2002 Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
Decree of the Minister of Health No. 1405 of 2002
Occupational Health Requirements in the Office and Industry
11 Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 68 Tahun 2004
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 68 of 2004
HIV/AIDS Prevention and Control in the Workplace
12 Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 609 Tahun 2012
Pedoman Penyelesaian Kasus Kecelakaan Kerja dan Penyakit Akibat Kerja
Decree of the Minister of Manpower and Transmigration No. 609 of 2012
Guidelines for Occupational Accident and Occupational Illness Settlement
Instruksi Menteri Ministerial Instructions
1 Intruksi Menteri Tenaga Kerja No. 11 Tahun 1997
Tentang Pengawasan Khusus K3 Penanggulangan Kebakaran
Instruction of the Minister of Manpower No. 11 of 1997
Special Supervision of Occupational Health and Safety on Fire Mitigation
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 37
Umum Pelaksanaan Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Kegiatan
General The Implementation of Occupational Health and Safety (OHS) Plan in Activities
Landasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
The Foundation of Occupational Health and Safety (OHS)
No. PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA
LAWS AND OTHER REGULATIONS
TENTANGSUBJECT
Surat Edaran Menteri Circular of the Ministers
1 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01 Tahun 1979
Pengadaan Kantin dan Ruang Makan
Circular Letter of the Minister of Manpower and Transmigration No. 01 of 1979
Procurement of Cafeteria and Dining Room
2 Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. 06 Tahun 1990
Pewarnaan Botol Baja atau Tabung Gas Bertekanan
Circular Letter of the Minister of Manpower No. 06 of 1990
Coloring of Steel Bottle or Pressure Gas Tube
3 Surat Edaran Dirjen, Binawas No. 05 Tahun 1997
Penggunaan Alat Pelindung Diri
Circular Letter of the Director General, of Guidance and Supervision No. 05 of 1997
Use of Personal Protective Equipment
4 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2015
Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja
Circular Letter of the Minister of Manpower No. 13 of 2015
Improvement of Mentoring and Supervision for Occupational Health and Safety on Fire Mitigation in the Workplace
5 Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No. 01 Tahun 2016
Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Circular Letter of the Minister of Manpower No. 01 of 2016
Payment of Religious Holiday Allowance
Keputusan Dirjen Kementerian Decree of the Directorate Generals of Ministiers
1 Keputusan Direktur Jenderal Binawas No. 407 Tahun 1999
Persyaratan, Penunjukan, Hak, dan Kewajiban Teknisi Lift
Decree of the Director General of Guidance and Supervision No. 407 of 1999
Requirements, Appointment, Rights and Obligations of Lift Technicians
2 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 311 Tahun 2002
Sertifikat Kompetensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Teknisi Listrik
Decree of the Director General of Industrial Relations and Labor Inspection No. 311 of 2002
Certificate of Occupational Health and Safety Competency for Electrical Technicians
Peraturan Kawasan SCBD tentang Keselamatan dan Kesehatan kerja38
Peningkatan Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Penanganan Keadaan Darurat
Improvement of The Occupational Health and Safety (OHS) Emergency Handling
Manajemen Insiden
Incident Management
No. PERATURAN PERUNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA
LAWS AND OTHER REGULATIONS
TENTANGSUBJECT
Peraturan Daerah Local Regulation
1 Peraturan DKI Jakarta No. 8 Tahun 2008 Penanggulangan Bahaya Kebakaran dalam Wilayah DKI Jakarta
DKI Jakarta Regulation No. 8 of 2008 Fire Mitigation in the DKI Capital Region
Peraturan Gubernur Governor Regulation
1 Pergub DKI Jakarta No. 08 Tahun 2008 Kawasan Dilarang Merokok
DKI Jakarta Governor Regulation No. 08 of 2008
Non-smoking Area
2 Pergub DKI Jakarta No. 102 Tahun 2012 Penyediaan dan Penyelengaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan
DKI Jakarta Governor Regulation No. 102 of 2012
Provision and Operation of Off-Road Parking Facilities
Keputusan Gubernur Governor Decree
1 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 11 Tahun 2004
Pengendalian Merokok di Tempat Kerja di Lingkungan Pemerintah DKI
DKI Jakarta Governor Decree No. 11 of 2004 Smoking Control in the Workplace within the Territory of the Government of the Special Capital Region
SCBD Estate Regulations on Occupational Health and Safety 39
Gedung Artha Graha Lt.12Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52.53Jakarta 12190Tel: +62 (21) 515 2390Fax: +62 (21) 515 2391E-mail: [email protected]
Peraturan Kawasan SCBD
tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Peraturan Kaw
asan SCBD
| SCBD
Estate Regulations
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | O
ccupational Health and Safety
SCBD Estate Regulations Occupational Health and Safetywww.scbd.com