roadmap regulasi e commerce - bimo prasetio
TRANSCRIPT
Business Explosion Day, 30 September 2015
“How to Thrive in This Economic Situation”
Easybiz adalah anak perusahaan hukumonline.com
yang memberikan solusi pendirian badan usaha dan
perizinan di Indonesia. Kami membantu UKM, wirausaha, dan startup untuk mendirikan badan usaha dengan mengedepankan
kemudahan, kecepatan, dan transparansi.
0817 689 6896
easybiz.id
@easybizID
Leo has a diversed working experience, both in public and private sector.
Prior to joining Easybiz as Business Development Director, he was the
assistant to Minister of Tourism and Creative Economy for Media and
Communications. His main duty was to coordinate media relations activity of
the minister and to ensure its main messages well delivered across targeted
journalists and multiple media platform. Previously, Leo worked at APCO
Worldwide as Associate Director. He advised clients mainly in dealing with
regulatory issues and commercial litigation in Indonesia. Leo started his
career as a researcher at Center of Indonesia Law and Policy Studies and
subsequently he moved to hukumonline.com, the most comprehensive legal
website in Indonesia.
Leo Faraytody
Bimo Prasetio
Bimo is a lawyerpreneur and founder of the firm. Prior to establishing
Easybiz, he established BP Lawyers (previously known as SMART
Attorneys at Law), practiced as lawyers in various reputable law firms,
and was a journalist in hukumonline.com. He is indeed an experienced
lawyer with the capacity in the field of corporate law and litigation which
comprise a range of complex commercial litigation, including,
bankruptcy and liquidation, antitrust, trademark dispute, and land
acquisition litigation. Bimo has represented clients in all stages of
litigation, including appeals, industrial relation courts, commercial
courts, and arbitration before arbitral tribunal in and outside Indonesia.
In the last several years, Bimo has provided professional consultation,
representation and general legal assistance to his clients in among other
things, intellectual property, telecommunication, plantation, mining,
energy, environment, manpower, antitrust, and general corporate
practices such as merger and acquisition and investment company
formation.
Jumlah penduduk 235 juta, populasi penduduk yang memiliki akses internet diperkirakan mencapai lebih dari 93 juta (naik dibandingkan 83, juta di 2014).
Pengguna internet didominasi oleh mereka yang berusia 12-35 tahun (digital native) yang jumlahnya mencapai lebih dari 58%.
Kontribusi e-commerce Indonesia adalah US$ 8 miliar di 2013 dan diperkirakan mencapai US$ 18 miliar di 2015.
5 jam 24 menit perhari untuk mengakses informasi melalui laptop atau desktop.
15% dari populasi terhubung dengan media sosial. Rata-rata menghabiskan waktu 2 jam 54 menit perhari untuk mengakses media sosial.
Indonesia have the largest
online/digital in SEA
FB penetration,
Twitter largest
Video is massive in
Indonesia, especially
YouTube.
6 billion views per month
Indonesia is the 3rd media
consumer in SEA
There are around 75 million
news readers in Indonesia
HIGHLIGHT ON ONLINE PURCHASE
2012 2013 2014 2015
3,1
4,6
5,9
7,4*
Digital buyers in Indonesia
Percentage of internet users
* in millions
Source: eMarketer
6,7%
8%
9%
10%
MOST USED E-COMMERCE SITES
0 10 20 30 40 50 60
Kaskus
Groupon
Tokobagus
Livingsocial
Amazon
.
Source: eMarketer
11% ONLINE CONSUMER
IS GROWING IN INDONESIA
54,1%
USE SMARTPHONE
TO SHOP ONLINE
Transfer
Data Di
Internet
Secara
Global
AVERAGE MONEY SPENT
IN INDONESIA
US$ 239
or IDR 2,3MILLION
Slide 4-7 dan 9 courtesy of Mr Seno Pramuadji in
“Digital Numbers in Indonesia”
Classified/listing/iklan baris. Contoh: Kaskus FJB, Tokobagus, Berniaga,OLX Marketplace C2C. Contoh: Tokopedia, Bukalapak, Lamido, Blanja, Elevenia Shopping Mall. Contoh: Blibli Toko online B2C. Contoh: Bhinneka, Lazada, Berrybenka Toko online di media sosial. Contoh: Onigi, LakuBgt
Undang-Undang Perdagangan
Undang-Undang ITE
Undang-Undang Perlindungan Konsumen
PERDAGANGAN SISTEM ELEKTRONIK DALAM
UU NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
Diatur dalam Pasal 1 ayat (24), 65, dan 66.
Mengatur kewajiban dan sanksi bagi pedagang yang
berdagang secara elektronik serta penyelesaian
sengketa
KEWAJIBAN:
Wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan
benar, minimal meliputi:
• Identitas dan legalitas sebagai pelaku usaha
• Persyaratan teknis barang yang ditawarkan
• Persyaratan teknis atau kualifikasi jasa yang ditawarkan
• Harga dan cara pembayaran
• Cara penyerahan barang
Wajib berdagang sesuai data dan/atau informasi yang telah
disediakan.
Penggunaan sistem elektronik wajib mematuhi ketentuan dalam UU
ITE.
SANKSI:
Sanksi administratif berupa pencabutan izin dalam hal tidak
menyediakan data dan/atau informasi yang sesuai dengan barang
atau jasa yang diperdagangkan.
TATA CARA DAN TEKNIS TRANSAKSI DAGANG ELEKTRONIK
DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
Transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi dikirimkan pengirim
dan diterima dan disetujui penerima melalui pernyataan penerimaan
penawaran elektronik
Transaksi elektronik dituangkan dalam kontrak elektronik
Pedagang dan pembeli berwenang memilih hukum yang berlaku atas transaksi
perdagangan internasional yang dibuatnya
Pengirim dan penerima dapat melakukan transaksi elektronik sendiri, melalui
pihak yang diberi kuasa olehnya, atau melalui agen elektronik
KEWAJIBAN BAGI PELAKU USAHA: Wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar mengenai syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan sebagai bentuk iktikad baik sebagai pedagang. PENYELESAIAN SENGKETA: Patuh pada asas Hukum Perdata Internasional, kecuali jika pedagang dan pembeli secara bersama-sama telah menyepakati hukum yang dipilih dalam penyelesaian sengketa. Sengketa muncul akibat adanya gugatan perdata atau pengajuan sengketa ke lembaga arbitrase dan sejenisnya.
PERLINDUNGAN PEDAGANG DAN PEMBELI DALAM
UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
PERLINDUNGAN BAGI PEDAGANG
Berhak menerima pembayaran yang sesuai kesepakatan mengenai kondisi
dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan
Berhak mendapat perlindungan hukum dari pembeli yang beriktikad tidak
baik
Berhak membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa
Berhak atas rehabilitasi nama baik jika terbukti secara hukum kerugian
pembeli bukan disebabkan barang/jasa yang ditawarkan
PERLINDUNGAN BAGI PEMBELI
Berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi barang/jasa dan jaminan Berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa Berhak memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa sesuai nilai tukar, kondisi
barang/jasa, dan jaminan yang dijanjikan Berhak didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa Berhak mendapat advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa yang patut Berhak mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen Berhak diperlakukan/dilayani secara benar, jujur, dan non-diskriminatif Berhak mendapat kompensasi, ganti rugi, atau penggantian jika barang/jasa tidak sesuai
yang sebagaimana mestinya
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem
Elektronik (RPP E-Commerce)
Masih dalam tahap pembahasan, isi masih sangat mungkin berubah
Penekanan RPP pada tata cara transaksi dan perlindungan konsumen
Pemerintah juga sedang menyiapkan roadmap E-Commerce
Pelaku E-Commerce bersikap pro dan kontra terhadap isi RPP tersebut
Pemerintah Pelaku Usaha Konsumen
Perpajakan + -- ?
Investasi asing -- + ?
Perizinan dan
sertifikasi + -- +
Keamanan Transaksi + + +
Perlindungan
Konsumen + + +
Penyelesaian
perselisihan + + +
Pelaku Usaha dan Para Pihak
dalam Transaksi E-Commerce
Pengaturan Notes
• Pelaku usaha terdiri dari: Pedagang, PTPMSE
dan Penyelenggara Sarana Perantara (Pasal 11)
Siapa yang dimaksud PTPMSE?
Yang menyediakan jasa yang
memungkinkan terjadinya
transaksi elektronik. Dia
menyediakan sistem aplikasi untuk
sarana komunikasi elektronik guna
memfasilitasi kegiatan usaha
perdagangan.
•
Pedagang dan Penyelenggara Sarana Perantara
dapat berbentuk perorangan atau badan usaha
(Pasal 12)
Siapa Penyelenggara Sarana
Perantara? Penyedia sarana sistem
penelusuran informasi (search
engine), hosting, dan caching
•
PTPMSE wajib berbentuk badan usaha yang
berbadan hukum Indonesia (12). Mayoritas
saham harus dimiliki oleh perorangan dan atau
badan hukum Indonesia
Sinkronisasi dengan DNI?
•
Pelaku usaha yang melakukan transaksi perdagangan
melalui sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan
umum yang ditentukan perundang-undangan (Pasal 15)
Untuk kasus Uber?
•
Kalau konsumen ada di Indonesia maka dianggap
melakukan kegiatan operasional di Indonesia.
•
Kewajiban PTPMSE:
Memiliki nama domain tingkat tinggi yang merupakan
kode negara (dot ID); melakukan pendaftaran sistem
elektronik, memperoleh sertifikasi keandalan,
memperhatikan ketentuan sektoral lain bila terkait dengan
perizinan dan pendaftaran kegiatan usaha; memiliki izin
penyelenggaraan transaksi perdagangan melalui sistem
elektroik (25)
www..easybiz.id
•
Kewajiban PTPMSE lainnya data retention 10 tahun
meliputi pelanggan, penerimaan penawaran,
konfirmasi elektronik, konfirmasi pembayaran, dst
(Pasal 30)
• Kewajiban Pelaku Usaha:
Menyediakan Layanan Pengaduan yang paling
sedikit mencakup alamat dan nomor kontak,
prosedur pengajuan, jangka waktu pengaduan, dst
(Pasal 32)
•
Pelaku usaha wajib memiliki tanda daftar khusus
sebagai pelaku usaha yang dikeluarkan oleh
menteri (18)
•
Wajib memiliki izin khusus perdagangan
SIUP Khusus?
•
Penyelenggara sarana dikecualikan sepanjang
bukan yang mendapatkan manfaat atau tidak
terlibat langsung dalam hubungan kontraktual
para pihak
Definisi manfaat?
•
Bila pedagang dan penyelenggara transaksi
perdagangan merupakan pelaku usaha asing yang
melakukan kegiatan usaha di wilayah hukum
Indonesia maka wajib memiliki izin menteri
•
Pendaftaran pelaku usaha TPMSE dilakukan melalui
sistem elektonik dan nantinya akan mendapatan
nomor identitas perusahaan secara elektronik
(Pasal 19)
•
Nomor identitas perusahaan secara elektronik
adalah identitas hukum pedagang atau PTPMSE
•
Pemberian dan penggunaan nomor elektronik
akan diatur dalam Peraturan Menteri
•
Para Pihak harus mencantumkan atau
menyampaikan identitas subjek hukum yang jelas.
Setiap transaksi lintas negara wajib memenuhi
aturan impor dan ekspor (Pasal 8)
•
Transaksi barang yang berdampak pada
kerentanan keamanan nasional harus mendapat
security clearance instansi yang berwenang.
Security clearance menjadi tanggung jawab
pembeli
Siapa yang membuat
batasannya? Kalau konsumen
tidak mengetahui barangnya
masuk ke dalam security
clearance?
•
Iklan elektronik (Pasal 38) Bentuknya tulisan, suara, gambar,
atau video. Bisa disampaikan melalui
PTPMSE.
Materi menjadi tanggungjawab yang
membuat, menyediakan sarana
dan/atau yang menyebarluaskan
•
Penawaran elektronik Harus memuat spesifikasi barang,
harga, cara pembayaran, dst
•
Persetujuan terhadap penawaran elektronik
•
Pembayaran:
Penyelenggara Sistem Pembayaran harus mendapatkan
izin dari instansi di bidang sistem pembayaran dan atau
perbankan PTPMSE dapat bekerjasama degan pelaku
usaha penyelenggara sistem pembayaran
•
Untuk barang digital?
•
Perlindungan Data Privacy
Tidak boleh: bocor,
dibawa ke negara lain.
Pemilik data yang
berhenti
berlangganan berhak
minta penghapusan
data
•
Pengiriman Barang:
Dapat menggunakan jasa kurir atau mekanisme
pengiriman barang yang lain. Kalau hasil transaksi lintas
negara berlaku ketentuan kepabeanan (Pasal 62). Kalau
pengiriman menggunakan jasa kurir maka keamanan
dan kelayakan kondisi barang menjadi tanggungjawab
dari jasa kurir.
•
Apabila ada transaksi perdagangan MSE yang
merugikan konsumen dapat melaporkan kerugian
kepada menteri dan pelaku usaha harus
menyelesaikan masalah ganti rugi (Pasal 21)
•
Yang tidak menyelesaikan masalah ganti rugi akan
masuk Daftar Prioritas Pengawasan
•
Untuk keluar dari daftar pengawasan pelaku usaha
harus membuktikan sudah menerapkan perlindungan
konsumen
Dimungkinkan penyelesaian sengketa melalui
pengadilan atau mekanisme lain (Pasal 79)
Dimungkinkan online dispute resolution
Daftar Negatif Investasi
Small Claim Court
