received: may 23, 2021 | reviewed: july 2, 2021 | accepted

Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Kepulauan Riau melalui Pendekatan Analisis Portofolio

Mokhamad Surianto, Akhmad Misbakhul Munir

23

STRATEGI PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI PROVINSI KEPULAUAN

RIAU MELALUI PENDEKATAN ANALISIS PORTOFOLIO ACCELERATION STRATEGY OF COMPLETE

SYSTEMATIC LAND REGISTRATION IN RIAU ISLANDS PROVINCE THROUGH A

PORTFOLIO ANALYSIS APPROACH

Mokhamad Surianto1, Akhmad Misbakhul Munir2

1Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Indonesia 2

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, Kab.Bogor, Indonesia

Koresponden E-mail: [email protected]

ABSTRAKKegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah diinisiasi sejak tahun 2017 demi mewujudkan target nasional,

yaitu tahun 2025 tuntas pendaftaran tanah untuk seluruh bidang tanah di Indonesia. Namun hingga tahun 2020 capaian

penyelesaian target PTSL dirasa masih perlu ditingkatkan. Tulisan ini mencoba melakukan analisis lingkungan internal dan

eksternal serta permasalahan yang menjadi penyebab terhambatnya penyelesaian kegiatan PTSL, khususnya di lingkungan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian penentuan strategi untuk percepatan

penyelesaian PTSL dilakukan dengan pendekatan analisis portofolio yaitu menggunakan analisis BCG Matrix (Boston

Consulting Group Growth-Share), GE Matrix (General Electrics Business Screen), dan TOWS Matrix (Threat Opportunity

Weakness Strength). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan jenis dan sumber data

berupa data primer (wawancara) dan data sekunder (Studi Dokumen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan

analisis BCG Matrix, posisi penyelenggaraan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau berada dalam posisi Cash Cow. Posisi ini

menandakan bahwa secara umum proses bisnis PTSL berada dalam posisi yang cukup stabil sehingga strategi yang tepat

adalah dengan menambah target. Untuk pendekatan analisis GE Matrix, strategi yang harus dilakukan adalah melakukan

penambahan target melalui Strategi Konsentrasi, yaitu penambahan target PTSL semestinya berkonsentrasi terhadap desa

yang telah ditetapkan menjadi lokasi PTSL sampai menuju desa lengkap baik secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya,

dengan pendekatan TOWS Matrix, strategi yang diutamakan adalah Strategi S-T yaitu strategi yang mengkombinasikan

komponen Strengths dan Threats, sehingga dengan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dapat meminimalkan ancaman

yang ada.

Kata kunci : Manajemen Strategis, PTSL, BCG Matrix, GE Matrix, TOWS Matrix

ABSTRACTThe Complete Systematic Land Registration (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap-PTSL) program has been initiated since

2017 in order to achieve the national target: complete land registration by 2025. However, until 2020 the achievement of the

program needs to be improved. This paper tries to analyze the internal and external environment as well as the problems

that retard the progress of the PTSL program, especially in the Regional Office of the National Land Agency of Riau Islands

Province. Moreover, acceleration strategies for the program is carried out with a portfolio analysis approach, namely the

BCG Matrix (Boston Consulting Group Growth-Share) analysis, GE Matrix (General Electrics Business Screen), and TOWS

Matrix (Threat Opportunity Weakness Strength). The research method is qualitative based on data in the form of primary data

Received: May 23, 2021 | Reviewed: July 2, 2021 | Accepted: July 29, 2021

24

JURNAL PERTANAHAN Juli 2021 23-39Vol. 11 No. 1

(interviews) and secondary data (document studies). The results show that based on the BCG Matrix analysis, the position

of PTSL in Riau Islands Province is in the position of Cash Cow. This position indicates that, in general, the PTSL business

process is in a fairly stable position so that the right strategy is to increase the target. The GE Matrix suggests that the addition

of targets should employ the Concentration Strategy, that is, the addition of PTSL targets should only concentrate on villages

to reach a complete land registration in the village. Furthermore, the TOWS Matrix recommends the S-T Strategy, which is a

strategy combining the Strengths and Threats components to minimize the existing threats by utilizing the strengths they have.

Keywords : Strategic Management, Complete Systematic Land Registration, BCG Matrix, GE Matrix, TOWS Matrix

I. PENDAHULUANA. Latar BelakangDalam rangka mewujudkan kepastian hukum/perlindungan hukum hak atas tanah dan meningkatkan kesejahteraan/kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, pemerintah terus berupaya untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah di Indonesia. Boedi Harsono (2007:72) menerangkan bahwa pendaftaran tanah merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara/Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah tertentu yang ada di wilayah-wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharaannya. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dapat dilakukan secara sistematis maupun sporadis sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah sistematis merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal (PP No.24 Tahun 1997).

Sejak terbitnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), pemerintah telah berupaya mempercepat pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia baik secara sistematis maupun sporadis. Salah satu

program yang masih ada di benak masyarakat sampai sekarang adalah Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA). PRONA mulai dilaksanakan pada tahun 1981 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria. Namun, sejak tahun 1981 hingga 2016 ternyata hanya berhasil mensertipikatkan tanah kurang lebih 44% sehingga masih ada sekitar 56% sampai tahun 2016 yang belum sertipikat (Ihsanudin, 2016). Upaya percepatan pendaftaran tanah melalui PRONA tidak mencapai target sehingga pada tahun 2017, digagas program pemerintah yang juga melaksanakan pendaftaran tanah pertama kali yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek pendaftaran tanah dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. PTSL yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya (Pasal 1, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018). Penyelesaian kegiatan PTSL dikelompokkan menjadi 4 (empat) Kluster meliputi Kluster 1 (K1), Kluster 2 (K2), Kluster 3 (K3), dan Kluster 4 (K4). K1 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanah (eviden sertipikat). K2 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat hak atas tanah, namun terdapat perkara di pengadilan dan/atau sengketa. K3 yaitu bidang tanah yang data fisik dan/atau data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah karena subyek dan/atau obyek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu. K4 yaitu bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat hak atas tanah, baik yang belum maupun yang sudah dipetakan namun



25

tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik wajib dilakukan pemetaannya kedalam Peta PTSL. Tujuan K4 adalah dalam rangka pembangunan sistem pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah administrasi desa/kelurahan secara lengkap (Pasal 25, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018).

Dengan prosedur yang lebih sederhana dan target yang lebih besar, diharapkan seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan sampai dengan tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia tuntas didaftarkan sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. Dalam perkembangannya, PTSL dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kebijakan ini dilaksanakan dengan konsep membangun data bidang tanah baru dan sekaligus menjaga kualitas data bidang tanah yang ada agar seluruh bidang-bidang tanah terdaftar lengkap dan akurat serta digital. Desa/Kelurahan Lengkap dapat terbentuk apabila seluruh bidang tanah pada desa/kelurahan tersebut telah terpetakan yang dinilai dengan 3 (tiga) variabel yaitu validasi buku tanah, validasi persil, dan warkah digital/terscan sebagaimana termaktub pada Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2021. Jadi, kinerja PTSL, disamping mengejar kuantitas, juga harus diikuti dengan kualitas data yang dihasilkan yang seluruhnya tersaji dengan terpetakannya seluruh bidang tanah sehingga membentuk Desa/Kelurahan Lengkap pada setiap penetapan lokasi PTSL dengan memenuhi persyaratan ketiga variabel tersebut.

Namun, dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 capaian penyelesaian target PTSL dirasa masih perlu ditingkatkan. Dari target penerbitan sertipikat hak atas tanah sebanyak 22.790.021 bidang hanya terealisasi sebanyak 18.131.328 bidang (K1) atau 79,56% dari target yang terlah ditetapkan. Sedangkan dari sisi kualitas, rata-rata Nilai Desa Lengkap (NDL) yang dihasilkan pada PTSL tahun 2020 hanya 67,25 dari semua desa/kelurahan yang ditetapkan lokasinya. Demikian

halnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, yang mana dari tahun 2017 sampai dengan 2020, dari target penerbitan sertipikat hak atas tanah sebanyak 249.113 bidang terealisasi sebanyak 190.326 bidang (K1) atau 76,40%. Sedangkan NDL yang dihasilkan lebih rendah dari rata-rata nasional yaitu 55,94 dari semua desa yang ditetapkan lokasinya (berdasarkan data Dashboard PTSL tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 yang diolah dari laman statistik.atrbpn.go.id). Dari data tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat bidang tanah yang belum diterbitkan sertipikatnya (K1) atau dengan kata lain berupa K2 dan K3. Sedangkan untuk menunjang kinerja Desa/Kelurahan Lengkap, peningkatan kualitas data pertanahan di Provinsi Kepulauan Riau masih belum maksimal. Jadi, dengan melihat data tersebut diatas, diperlukan sebuah strategi agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai, tidak hanya menyelesaikan target secara kuantitas tetapi juga dibarengi dengan kualitas.

Menurut Jauch dan Gluech (1998:12) dalam Ismail (2020:6), strategi merupakan rencana yang disatukan, menyeluruh, dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama organisasi dapat tercapai melalui pelaksanaan yang tepat. Sedangkan Ismail (2020:7) sendiri mengatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan berkelanjutan, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para konsumen di masa depan. Selanjutnya, Porter dalam Yunus (2016:11) menerangkan bahwa strategi merupakan sekumpulan tindakan atau aktivitas yang berbeda untuk mengantarkan nilai atau posisi yang unik. Pada intinya dari ketiga pendapat tersebut, secara umum strategi dapat diartikan dengan sekumpulan aktivitas terpadu yang terhubung dan berkesesuaian satu sama lain untuk mencapai tujuan organisasi di masa depan.

Agar strategi suatu organisasi dapat mewujudkan tujuan yang hendak dicapai, maka perlu dikelola dengan baik. Menurut David (2004), manajemen strategis merupakan seni merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan-keputusan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian Pearce dan Robinson (2013) mendefinisikan manajemen strategis sebagai satu

26


set keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan. Sedangkan menurut Yunus (2016:6) yang menyimpulkan dari beberapa pengertian tentang manajemen strategis menjelaskan bahwa manajemen strategis merupakan suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan komprehensif, dan disertai dengan penetapan cara aplikasinya yang dibuat oleh pimpinan dan juga dilaksanakan oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengelolaan strategi atau manajemen strategi meliputi 4 (empat) aktivitas utama yaitu analisis lingkungan organisasi, formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan-keputusan organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Dalam kontek penyelenggaraan PTSL, agar PTSL dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu ditentukan strategi yang tepat dalam penyelenggaraanya. Rufaidah (2013:175-290) menerangkan bahwa terdapat 3 (tiga) jenis strategi yang digunakan oleh organisasi dalam mewujudkan tujuannya yaitu strategi korporasi (corporate strategy), strategi bisnis (business strategy), dan strategi fungsional (functional strategy). Selain itu, juga terdapat 3 (tiga) alternatif strategi yang digunakan oleh organisasi dengan analisis portofolio, yaitu BCG Matrik (Boston Consulting Group Growth-Share), GE Matrik (General Electrics Business Screen), dan TOWS Matrik (Threat Opportunity Weakness Strength). Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis strategi apa yang tepat dalam penyelenggaraan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau agar dapat berjalan secara efektif dan efisien, setelah dilakukan terlebih dahulu analisis lingkungan beserta permasalahannya.

B. Tujuan PenelitianPenelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penyebab penyelenggaraan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau yang belum maksimal baik secara kuantitas maupun kualitas;

2. Mengetahui strategi yang tepat agar penyelenggaraan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan secara efektif dan efisien.

C. Manfaat PenelitianPenelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi-kan kontribusi bagi ilmu pengetahuan, untuk memperkaya atau menambah referensi ilmu pengetahuan terutama tentang manajemen strategi organisasi;

2. Manfaat Praktis

a. Bagi masyarakat, sebagai tambahan informasi bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu keberhasilan pendaftaran tanah di Indonesia sehingga akan berdampak pada perlindungan/kepastian hukum hak atas tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;

b. Bagi instansi pertanahan, sebagai bahan masukan dalam rangka perencanaan, pelak-sanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kinerja penyelenggaraan PTSL di waktu yang akan datang.

II. METODEA. Jenis PenelitianJenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif untuk mengetahui penyebab penyelenggaraan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau yang belum maksimal baik secara kuantitas maupun kualitas dan mengetahui strategi yang tepat agar penyelenggaraan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan secara efektif dan efisien dengan menggunakan analisis BCG, GE, dan TOWS Matrix.

B. Tempat dan Waktu PenelitianPenelitian dilaksanakan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau selama 1 bulan terhitung dari bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2021.

C. Jenis dan Sumber DataData yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh dari wawancara secara langsung untuk melihat tingkat terpenting dan paling berpengaruh dari faktor-faktor strategis penyelenggaraan PTSL dengan pendekatan analisis lingkungan Satuan Kerja (SWOT Analisis). Data Sekunder berupa studi



27

dokumen yang diperoleh dari masing-masing Satuan Kerja di Provinsi Kepulauan Riau, seperti laporan evaluasi kinerja secara berkala baik yang dituangkan dalam dokumen pelaporan maupun bahan presentasi pada saat Rapat Kerja, Laporan Kinerja Satuan Kerja, Laporan Keuangan Satuan Kerja, dan Laporan Hasil Review dari BPKP. Dalam penelitian ini, studi dokumen merupakan sumber data utama sebagai bahan analisis yang selanjutnya dirangkum dan dikonfirmasi ulang ke Tim PTSL setempat baik langsung maupun melalui media komunikasi.

D. Teknik Analisis DataTeknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan analisis portofolio, yaitu Boston Consulting Group Growth-Share Matrix (BCG Matrix), General Electrics Business Screen (GE Matrix), dan Threat Opportunity Weakness Strength Matrix (TOWS Matrix). Namun demikian, sebelum melakukan teknik analisis tersebut dilakukan terlebih dahulu analisis lingkungan internal maupun eksternal satuan kerja dalam penyelenggaraan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau. Analisis Lingkungan Internal (ALI) yaitu analisis faktor-faktor kekuatan dan kelemahan masing-masing fungsi strategis PTSL dalam sebuah tabel Internal Factors Analysis Summary (IFAS). Sedangkan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) yaitu analisis faktor-faktor peluang dan ancaman dari luar, sehingga dapat ditangkap peluang dan dihindarkan ancaman dari beberapa faktor tersebut yang dirangkum kedalam tabel ringkasan analisis faktor-faktor strategis eksternal atau External Factors Analysis Summary (EFAS). Skoring faktor-faktor strategis baik yang terdapat dalam komponen

Kekuatan (Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity), dan Ancaman (Threat) ditentukan berdasarkan Bobot mulai dari 0 (paling tidak penting) sampai dengan 1 (paling penting) dan Rating mulai dari 1 (paling tidak berpengaruh) sampai dengan 5 (paling berpengaruh). Selanjutnya dengan nilai IFAS dan EFAS dapat digunakan untuk memetakan posisi Satuan Kerja dalam penyelenggaraan PTSL melalui BCG, GE, dan TOWS Matrik dan menentukan strategi yang tepat agar penyelenggaraan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau dapat berjalan secara efektif dan efisien.

III. HASIL DAN PEMBAHASANA. Belum Maksimalnya Kinerja

PTSL di Provinsi Kepulauan Riau

Dalam penyelenggaraan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau, selama periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 kinerja PTSL belum maksimal mencapai K1 atau secara kuantitas penyelesaian PTSL masih terdapat K2 sebanyak 643 bidang dan K3 sebanyak 97.246 bidang dan secara kualitas rata-rata NDL hanya 55,94 sebagaimana Tabel 1. NDL merupakan suatu nilai yang dihitung berdasarkan tiga parameter untuk membentuk Desa/Kelurahan Lengkap yaitu nilai rata-rata dari validasi buku tanah, validasi persil, dan warkah digital. Nilai NDL berkisar dari 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) dan hanya dihitung apabila jumlah luas persil yang terpetakan sama dengan luas wilayah desa/kelurahan tersebut, atau dengan kata lain semua bidang tanah yang terdapat pada suatu desa/kelurahan telah dipetakan sesuai dengan posisi koordinatnya masing-masing.

28


Tabel 1 Data Jumlah K2 dan K3 serta NDL

No KANTOR PERTANAHAN

KUANTITAS KUALITAS

2017 2018 2019 2020 Total Rata- RataNDL Tahun

2020K2 K3 K2 K3 K2 K3 K2 K3 K2 K3

1 Kota Batam - 2,819 - 8,838 - 500 - 12,157 8.05

2 Kota Tanjungpinang - 2,023 - 2,758 136 6,130 331 136 11,242 12.50

3 Kabupaten Anambas

- - - - 9,522 - - 9,522 74.20

4 Kabupaten Bintan - 4,892 1 6,943 11,123 4,922 1 27,880 47.44

5 Kabupaten Karimun 1 533 9 5,015 462 10,305 34 2,451 506 18,304 69.60

6 Kabupaten Natuna - 4,317 - 3,410 4,185 120 - 12,032 79.80

7 Kabupaten Lingga - - - 1,756 4,213 140 - 6,109 100.00

1 14,584 10 28,720 598 45,478 34 8,464 643 97,246 55.94

Sumber: statistik.atrbpn.go.id (diolah tanggal 08/02/2021)

Berdasarkan studi dokumen yang diperoleh dari masing-masing Satuan Kerja di Provinsi Kepulauan Riau, seperti laporan evaluasi kinerja secara berkala baik yang dituangkan dalam dokumen pelaporan maupun bahan presentasi pada saat Rapat Kerja, Laporan Kinerja Satuan Kerja, Laporan Keuangan Satuan Kerja, dan Laporan Hasil Review dari BPKP, secara garis besar penyebab kinerja PTSL belum maksimal dikarenakan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kurangnya antusiasme masyarakat dalam mendaftarkan bidang tanahnya;

2. Sulitnya mengidentifikasi siapa pemilik tanah pada bidang-bidang tanah yang kosong yang belum terdaftar;

3. Domisili pemilik tanah tidak di lokasi PTSL sehingga kesulitan mendapatkan kelengkapan data-data fisik maupun yuridis;

4. Kondisi geografis wilayah yang berupa semak belukar, terjal, dan cenderung tidak dimanfaatkan serta terutama beberapa kabupaten berbentuk kepulauan yang mana lokasi PTSL relatif sulit dijangkau;

5. Kondisi iklim dan cuaca seperti faktor angin yang menghambat pelayaran menuju lokasi PTSL yang letaknya di luar pulau dimana Kantor Pertanahan berada;

6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia terutama petugas ukur;

7. Perencanaan kegiatan yang tidak dilakukan dengan baik, seperti tidak adanya time schedule pelaksanaan kegiatan;

8. Belum efektifnya publikasi atau sosialisasi meskipun PTSL secara nasional telah diiklankan melalui media cetak maupun elektronik;

9. Kerja sama dengan pemerintah daerah belum maksimal seperti meminta bantuan pemasangan tanda batas dan mengumpulkan atau menghubungi pemilik tanah;

10. Tidak hadirnya pemilik tanah dan saksi atau tetangga yang berbatasan pada saat pengukuran lapangan;

11. Objek yang berupa tanah waris terutama penduduk keturunan Tionghoa memerlukan waktu yang lama untuk proses penertiban sertipikat karena surat keterangan waris yang dibuat harus melewati prosedur yang melibatkan Balai Peninggalan Harta Kementerian Hukum dan HAM yang berada di luar wilayah Kepulauan Riau;

12. Kurang tanggapnya Pemerintah Daerah dalam mendukung keberhasilan kegiatan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau yang mana masyarakat atau peserta PTSL tidak diberikan keringanan atau penghapusan terkait PBB dan/atau BPHTB;

13. Terdapat keberatan/sengketa/kasus pertanahan;

14. Keberatan atau keengganan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi mendaftarkan tanahnya karena merasa terbebani dengan keharusan membayar PBB dan/atau BPHTB, pasca terbitnya sertipikat akan kesulitan dalam pemeliharaan datanya (biaya dan prosedur



29

yang akan lebih lama jika dibandingkan dengan tanah yang tidak sertipikat), dan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya sertipikat masih kurang;

15. Dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah yang tidak lengkap atau riwayat tanahnya terputus;

16. Masyarakat masih belum yakin akan terbitnya produk PTSL berupa sertipikat tanah karena melihat program sertipikasi masa lalu yang tidak kunjung selesai;

17. Jaringan internet di beberapa lokasi yang tidak stabil;

18. Kurangnya koordinasi antara petugas fisik dan petugas yuridis.

Sedangkan dalam rangka untuk mendukung kinerja Kualitas PTSL, sampai dengan tahun 2020, dari total 634.748 Buku Tanah (BT) sebanyak 86% atau 543.526 BT telah valid dan sebanyak 57,78% atau 364.608 BT telah terdigitalisasi. Dari total 687.002 Surat Ukur (SU) sebanyak 82% atau 564.214 SU telah valid dan sebanyak 45,87% atau 312.251 SU telah terdigitalisasi. Validasi BT dan SU merupakan kegiatan untuk menyatakan bahwa data digital yang telah tersimpan pada aplikasi (tersimpan pada server di Pusat Data dan Informasi Kementerian) telah benar dan sesuai dengan data analog yang terdapat pada Kantor Pertanahan. Data validasi BT dan SU untuk masing-masing Kabupaten/Kota dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 Kualitas Data Buku Tanah dan Surat Ukur

No. Kab./Kota Buku Tanah Surat UkurJumlah Valid % Digital % Jumlah Valid % Digital %

1. Anambas 11.858 11.053 93 1.648 14 14.044 11.462 82 - -

2. Bintan 66.755 46.607 70 11.152 17 71.147 58.977 83 14 0

3. Batam 342.081 332.483 97

265.377 78 368.321 355.356 96

271.331

74

4. Karimun 71.949 36.595 51 8.298 12 79.981 55.785 70 15.042

19

5. Lingga 24.505 10.561 43 7.983 33 24.270 17.206 71 5.685

23

6. Tanjungpinang 84.321 76.603 91 53.380 63 95.256 39.780 42 197 0

7. Natuna 33.279 29.624 89 16.770 50 33.983 25.648 75 19.982

59

Jumlah634.748 543.526 86 364.608 57 687.002 564.214 82 312.251

45

Sumber: Rekapitulasi Data Kantor Pertanahan Kab./Kota Provinsi Kepulauan Riau tanggal 08/02/2021

30


Data pertanahan lain seperti Warkah (W), dari total 1.115.542 W baru sebanyak `4,7% atau 51.957 W telah terdigitalisasi, angka yang sangat kecil. Sedangkan Persil valid sebanyak 518.419 persil (70,9% dari jumlah persil yang terpetakan) dan belum valid sebanyak 213.043 persil (29,1%). KW 4,5,6 sebanyak 40.173 bidang atau 6,3% dari total BT. Berdasarkan data tersebut, dibutuhkan usaha

yang lebih serius sehingga dapat meningkatkan jumlah warkah yang terdigitalisasi dan jumlah persil yang valid. Di sisi lain, penyelesaian bidang tanah yang terdaftar tetapi belum terpetakan juga masih menyisakan angka 40.173 bidang atau sekitar 6,3% dari jumlah BT yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Data rinci masing-masing Kabupaten/Kota tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3 Kualitas Data Warkah, Persil dan Pemetaan Bidang Terdaftar

No. Kab./Kota

Warkah Persil Potensi K4

Jumlah Digital % Jumlah Valid % Belum Valid %

Jumlah Buku

TanahKW

4,5,6 %

1 Anambas 13.835 1 0,0 28.730 17.879 62,2 10.851 37,8 11.858 76 0,6

2 Bintan 68.254 80 0,1 66.755 44.269 66,3 22.486 33,7 66.755 8.030 12,0

3 Batam 779.907 51.876 6,7 368.594 299.998 81,4 68.596 18,6 342.081 5.601 1,6

4 Karimun 79.477 - - 95.158 39.438 41,4 55.720 58,6 71.949 11.166 15,5

5 Lingga 18.158 - - 29.568 23.181 78,4 6.387 21,6 24.505 5.587 22,8

6 Tanjungpinang 127.513 - - 100.447 61.279 61,0 39.168 39,0 84.321 6.084 7,2

7 Natuna 28.398 - - 42.210 32.375 76,7 9.835 23,3 33.279 3.629 10,9

Jumlah 1.115.542 51.957 4,7 731.462 518.419 70,9 213.043 29,1 634.748 40.173 6,3


Lebih lanjut lagi, berangkat dari data pada Tabel 2 dan Tabel 3 di atas, dapat dilihat bahwasanya masih terdapat data pertanahan yang masih membutuhkan perhatian lebih untuk ditingkatkan kualitasnya, terutama digitalisasi warkah dan penyelesaian pemetaan bidang tanah yang terdaftar (K4). Tingkat capaian peningkatan kualitas data pertanahan yang masih rendah ini tidak lepas dari beberapa kendala atau permasalahan yang terjadi selama ini. Berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan dapat didentifikasi kendala yang dihadapi, antara lain:

1. Perubahan data fisik pertanahan;

2. Rendahnya Kualitas hasil pengukuran dan pemetaan masa lalu;

3. Jaringan internet di daerah kepulauan yang sering kali terganggu;

4. Kesulitan menemukan dokumen tekstual dan atau/spasial dan letak lokasi bidang tanah;

5. Kurangnya sumber daya untuk kegiatan validasi dan digitalisasi dokumen pertanahan baik anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana dan prasarana terutama scanner dan komputer.

Perlu juga diketahui bahwa untuk menuntaskan pendaftaran tanah di Provinsi Kepulauan Riau, dari perkiraan jumlah bidang tanah 880.534 bidang, sebanyak 625.913 bidang atau 71% nya telah terdaftar dan sebanyak 759.156 bidang atau 86% nya telah terpetakan. Jika dilihat dari sisi luasan, dengan membandingkan luas bidang yang terdaftar atau terpetakan dengan luas areal penggunaan lain (APL) maka bidang yang terdaftar baru 34% dan bidang terpetakan sebesar 60% sebagaimana Tabel 4. Dengan demikian masih terdapat potensi bidang tanah yang belum tersertipikatkan selain K2 dan K3.



31

Tabel 4 Bidang Tanah di Provinsi Kepulauan Riau

No Kab./Kota

Estimasi Jumlah Bidang

s.d 2020(Bidang)

Bidang Terdaftar Bidang Terpetakan

Luas Non Kawasan

Hutan(Hektar)

Luas Bidang Terdaftar

Luas Bidang Terpetakan

∑(Bidang) %

∑(Bidang) %

∑(Hektar) %

∑(Hektar) %

1. Anambas 39.875 13.095 33 23.568 59 37.120 3.003 8 4.506 12

2. Bintan 118.261 66.755 56 99.233 84 80.507 47.498 59 56.580 70

3. Batam 395.000 342.081 87 368.594 93 52.737 50.271 95 50.800 96

4. Karimun 112.430 61.751 55 84.021 75 61.999 19.283 31 58.577 94

5. Lingga 41.756 24.460 59 29.568 71 108.027 4.853 4 34.921 32

6. Tanjungpinang 119.600 84.511 71 108.552 91 12.422 10.918 88 10.388 84

7. Natuna 53.612 33.260 62 45.620 85 84.510 12.947 15 46.236 55

Jumlah 880.534 625.913 71 759.156 86 437.322 148.773 34 262.008 60


B. Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Provinsi Kepulauan Riau Dengan Pendekatan Portofolio

1. Analisis Lingkungan Internal (ALI)

Analisis lingkungan internal satuan kerja bertujuan untuk menemukenali kekuatan dan kelemahan pada fungsi-fungsi bisnis satuan kerja. Dalam konteks penyelenggaraan PTSL, ALI dilakukan dengan melihat aktivitas fungsi-fungsi bisnis pada kegiatan PTSL. Secara umum fungsi bisnis dalam kegiatan PTSL dapat dilihat dari beberapa hal, diantaranya Anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM), Material Sarana dan Prasarana, dan Prosedur atau Implementasi serta Teknologi Informasi. Fungsi-fungsi bisnis PTSL tersebut bisa dikatakan sebagai fungsi-fungsi strategis PTSL. Untuk melihat kapabilitas masing-masing fungsi strategis, perlu dianalisis faktor-faktor kekuatan dan kelemahan masing-masing fungsi strategis.

a. Kekuatan (Strength)

1) SDM yang kompeten, energik, solid, dan memiliki semangat yang sama;

2) Teknologi informasi yang digunakan mema-dai dan up to date (aplikasi);

3) Sarana dan prasarana yang cukup (alat ukur);

4) Regulasi dan petunjuk teknis yang cukup je-las dan mudah diimplementasikan;

5) Anggaran tersedia untuk mendukung kegia-tan PTSL;

6) Dokumen tekstual dan atau spasial yang cukup tersedia untuk mendukung peningka-tan kualitas data.

b. Kelemahan (Weakness)

1) SDM yang tidak proporsional, koordinasi antar tim kurang, dan masih ada SDM yang tidak berintegritas;

2) Publikasi/sosialisasi/penyuluhan tidak di-lakukan secara maksimal;

3) Perencanaan kegiatan yang tidak dilakukan dengan baik;

4) Petunjuk teknis yang terlambat terbit;

5) Rendahnya kualitas hasil pengukuran dan pemetaan masa lalu;

6) Kesulitan menemukan dokumen tekstual dan atau/spasial dan letak lokasi bidang tanah;

7) Dokumen pertanahan belum tertata dan ru-ang penyimpanan yang terbatas;

8) Anggaran untuk peningkatan kualitas data tidak memadai;

9) Adanya penghematan anggaran untuk pen-anganan Covid’19;

10) Beberapa aplikasi terkadang mengalami gangguan, maintenance, atau tidak men-jangkau sinyal internet.

Setelah itu tahap analisis fungsi-fungsi strategis PTSL selesai, maka tahap selanjutnya adalah meringkas hasil analisis faktor-faktor kekuatan dan kelemahan masing-masing fungsi strategis PTSL dalam sebuah tabel Internal Strategic Factors

32


Summary (IFAS). IFAS membantu satuan kerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang sebagai kekuatan dan kelemahan di fungsi-fungsi

bisnis PTSL. Selain itu, ringkasan itu juga membantu menganalisis seberapa baik Tim PTSL merespon faktor-faktor strategis tersebut yang berpengaruh terhadap kinerja PTSL di Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 5 IFAS PTSL Provinsi Kepulauan Riau

FAKTOR STRATEGIS INTERNAL BOBOT RATING SKOR KETERANGAN

A. Kekuatan (Strength)

1. SDM yang kompeten dan energik 0,12 4 0,48 Sumber Daya Manusia yang kompeten, energik, dan memiliki semangat yang sama

2. Anggaran yang cukup 0,09 3 0,27 Anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan PTSL

3. Peralatan dan dokumen pertanahan yang cukup tersedia 0,12 4 0,48

Peralatan pengukuran yang cukup dan Dokumen pertanahan yang tersedia dan tertata

4. Teknologi Informasi yang memadai 0,09 4 0,36Teknologi informasi yang digunakan memadai dan up to date seperti Aplikasi KKP, Survey Tanahku, dan Smart PTSL

5. Prosedur jelas dan mudah 0,08 3 0,24 Regulasi dan petunjuk teknis yang cukup jelas dan mudah diimplementasikan.

B. Kelemahan (Weakness)

1. SDM yang tidak proporsional 0,10 3 0,30SDM yang tidak proporsional, koordinasi antar tim kurang, dan masih ada SDM yang tidak berintegritas.

2. Penghematan anggaran 0,07 2 0,14Anggaran untuk peningkatan kualitas data tidak memadai dan adanya penghematan anggaran untuk penanganan Covid’19.

3. Dokumen pertanahan yang belum tertata dan tidak valid serta ruang penyimpanan yang terbatas

0,13 4 0,52

Rendahnya Kualitas hasil pengukuran dan pemetaan masa lalu, Kesulitan menemukan dokumen tekstual dan atau/spasial dan letak lokasi bidang tanah, dan Dokumen pertanahan belum tertata dan ruang penyimpanan yang terbatas.

4. Gangguan teknologi informasi 0,09 3 0,27Beberapa aplikasi terkadang mengalami gangguan, maintenance, atau tidak menjangkau sinyal internet.

5. Prosedur yang belum dijalankan secara maksimal 0,11 4 0,44

Publikasi/sosialisasi/penyuluhan tidak dilakukan secara maksimal, Perencanaan kegiatan yang tidak dilakukan dengan baik, dan Petunjuk teknis yang terlambat terbit.

TOTAL 1 3,50

Sumber: Pengolahan data, 2021

2. Analisis Lingkungan Eksternal (ALE)

Tahap selanjutnya adalah melakukan pengamatan kondisi eksternal satuan kerja, serta mengidentifikasi faktor-faktor strategis eksternal satuan kerja yang menjadi peluang dan ancaman yang harus dihadapi. ALE bertujuan untuk menemukan peluang dan atau ancaman dari lingkungan ekternal. Dari hasil analisis beberapa studi dokumen yang diperoleh serta melihat hambatan dan kendala selama penyelenggaraan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau, berikut peluang dan ancaman dari lingkungan ekternal satuan kerja, antara lain:

a. Peluang (Opportunity)

1) Antusiasme masyarakat untuk ikut serta dalam program PTSL;

2) Masih ada 29% bidang tanah yang belum terdaftar;

3) Hibah anggaran dari Pemerintah Daerah un-tuk penambahan target PTSL;

4) Pengurangan atau kemudahan dalam pem-bayaran BPHTB;

5) Hubungan yang baik dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam men-dukung penyelenggaraan PTSL;



33

6) Terdapat desa yang belum ditetapkan lokasi ditahun-tahun sebelumnya;

7) Pemanfaatan teknologi informasi yang cukup massif di masyarakat sehingga me-mudahkan komunikasi;

8) Keadaan sosio kultural masyarakat setem-pat yang terbuka dengan kegiatan pertana-han melalui pendekatan yang baik;

9) Ketersediaan jaringan internet;

10) Ketersediaan transportasi antar pulau dan daerah.

b. Ancaman (Threat)

1) Pemahaman masyarakat akan arti penting sertipikat rendah;

2) Pemilik tanah tidak berdomisili di lokasi PTSL sehingga sulit mengidentifikasi subyek dan obyek hak dan mendapatkan kelengka-pan data fisik maupun yuridis;

3) Kondisi geografis wilayah yang berupa se-mak belukar, terjal, dan cenderung tidak dimanfaatkan serta beberapa daerah kepu-lauan yang sulit dijangkau;

4) Kondisi iklim dan cuaca yang menghambat pelayaran menuju lokasi PTSL;

5) Belum maksimalnya kerja sama dengan pemerintah daerah atau desa dalam hal pe-masangan tanda batas dan mengumpulkan atau menghubungi pemilik tanah dan kerin-ganan atau penghapusan terkait PBB dan/atau BPHTB;

6) Tidak hadirnya pemilik tanah dan saksi atau tetangga yang berbatasan pada saat pen-gukuran lapangan;

7) Prosedur yang cukup lama untuk objek yang berupa tanah waris terutama penduduk ketu-runan Tionghoa;

8) Terdapat keberatan/sengketa/kasus pertan-ahan;

9) Pemikiran masyarakat bahwa pasca ter-bitnya sertipikat akan kesulitan dalam pemeliharaan datanya (biaya dan prosedur yang akan lebih lama jika dibandingkan den-gan tanah yang tidak sertipikat);

10) Dokumen kepemilikan atau penguasaan tan-ah yang tidak lengkap atau riwayat tanahnya terputus;

11) Masyarakat masih belum yakin akan ter-bitnya produk PTSL berupa sertipikat tanah karena melihat program sertipikasi masa lalu yang tidak kunjung selesai;

12) Perubahan data fisik pertanahan bagi bidang tanah terdaftar;

13) Jaringan internet di daerah kepulauan yang sering kali terganggu;

14) Adanya peraturan yang diterbitkan instansi lain yang bertentangan dengan peraturan di BPN;

15) Aksesibilitas atau sarana transportasi yang terbatas.

Setelah selesai melakukan analisis peluang dan ancaman pada beberapa hal atau komponen, sehingga dapat ditangkap peluang dan dihindarkan ancaman dari beberapa faktor tersebut. Tahap selanjutnya adalah merangkumnya kedalam tabel ringkasan analisis faktor-faktor strategis eksternal atau External Factors Analysis Summary (EFAS). Dalam EFAS pada intinya adalah mengidentifikasi dan merespon dengan cepat, memperhatikan dan menindaklanjuti faktor-faktor eksternal tersebut dalam rangka menyelaraskan dengan perubahan-perubahan yang terjadi atau yang berubah begitu cepat.

34


Tabel 6 EFAS PTSL Provinsi Kepulauan Riau

Faktor Strategis Eksternal Bobot Rating Skor KeteranganA. Peluang (Opportunity)

1. Antusiasme Mayarakat yang tinggi 0,12 3,00 0,36

Antusiasme masyarakat untuk ikut serta dalam program PTSL dan Keadaan sosio kultural masyarakat setempat yang terbuka dengan kegiatan pertanahan melalui pendekatan yang baik.

2. Hubungan dengan Pemerintah Daerah/Desa yang cukup terjalin 0,07 3,00 0,21

Hubungan yang baik dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendukung penyelenggaraan PTSL, Hibah anggaran dari Pemerintah Daerah untuk penambahan target PTSL, Pengurangan atau kemudahan dalam pembayaran BPHTB.

3. Potensi Objek PTSL yang cukup 0,12 4,00 0,48

Masih ada 29% bidang tanah yang belum terdaftar, Terdapat desa yang belum ditetapkan lokasi ditahun-tahun sebelumnya.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Masyarakat 0,06 2,00 0,12

Pemanfaatan teknologi informasi yang cukup massif di masyarakat sehingga memudahkan komunikasi.

5. Aksesibilitas dan Jaringan yang cukup tersedia 0,07 2,00 0,14

Ketersediaan sarana transportasi antar pulau dan daerah dan dan ketersediaan jaringan internet.

B. Ancaman (Threat)

1. Keberadaan dan pemahaman masyarakat yang kurang 0,13 4,00 0,52

Pemahaman masyarakat akan arti penting sertipikat rendah, pemilik tanah tidak berdomisili di lokasi PTSL, tidak hadirnya pemilik tanah dan saksi atau tetangga yang berbatasan pada saat pengukuran lapangan, pemikiran masyarakat bahwa pasca terbitnya sertipikat akan kesulitan dalam pemiliharaan datanya, dan masyarakat masih belum yakin akan terbitnya produk PTSL.

2. Hubungan dengan pemerintah Daerah atau Desa belum tersistem dan terstruktur

0,09 3,00 0,27

Belum seluruhnya kerja sama antara Kantor Pertanahan dengan Pemerintah Daerah atau Desa dalam hal pemasangan tanda batas dan mengumpulkan atau menghubungi pemilik tanah dan keringanan atau penghapusan terkait PBB dan/atau BPHTB.

3. Kondisi iklim dan goegrafis wilayah yang tidak mendukung 0,13 3,00 0,39

Kondisi geografis wilayah yang berupa semak belukar, terjal, dan cenderung tidak dimanfaatkan serta beberapa daerah kepulauan yang sulit dijangkau dan kondisi iklim dan cuaca yang menghambat pelayaran menuju lokasi PTSL.

4. Gangguan Aksesibilitas dan Jaringan internet 0,07 2,00 0,14

Aksesbilitas atau sarana transportasi yang terbatas dan Jaringan internet di daerah kepulauan yang sering kali terganggu.

5. Data fisik dan yuridis objek PTSL yang kurang lengkap 0,09 2,00 0,18

Perubahan data fisik pertanahan bagi bidang tanah terdaftar dan dokumen kepemilikan atau penguasaan tanah yang tidak lengkap atau riwayat tanahnya terputus.

6. Terdapat masalah pertanahan 0,05 2,00 0,10

Prosedur yang cukup lama untuk objek yang berupa tanah waris terutama penduduk keturunan Tionghoa, terdapat keberatan/sengketa/kasus pertanahan, dan adanya peraturan yang diterbitkan instansi lain yang bertentangan dengan peraturan di BPN.

TOTAL 1 2,91


3. Penentuan Strategi Melalui Analisis Portofolio

Tahap penentuan strategi melalui analisis portofolio dilakukan dengan cara pemetaan skor kondisi internal dan eksternal satuan kerja. Analisis portofolio dilakukan dengan serangkaian matriks dua dimensi yang meringkas faktor-faktor strategis internal dan eksternal sebagaimana telah dijelaskan pada huruf a dan b di atas. Teknik portofolio yang digunakan antara lain Boston Consulting Group

Growth-Share Matrix (BCG Matrix), General Electrics Business Screen (GE Matrix), dan Threat Opportunity Weakness Strength Matrix (TOWS Matrix). Semula istilah penentuan strategi tersebut banyak dipakai atau dipergunakan dalam dunia bisnis, namun, pada akhir-akhir ini, istilah itu juga dapat digunakan atau diterapkan pada organisasi publik atau pemerintahan (Suklun, 2020). Oleh karenanya, dalam penelitian ini, mencoba memberikan gambaran penentuan strategi



35

dalam penyelenggaraan PTSL melalui pendekatan portofolio (BCG, GE, dan TOWS Matrix), Berikut analisis masing-masing penentuan strategi melalui Portofolio, yaitu:

a. BCG Matrix

BCG Matrix merupakan pemetaan posisi satu-an kerja dalam penyelenggaraan PTSL dengan menggunakan skor IFAS (horizontal) dan skor EFAS (Vertikal). Skala yang digunakan untuk pemetaan adalah dari 1,00 sampai dengan 5,00. Dalam BCG terdapat 4 komponen kuad-ran yaitu Cash Cow, Stars, Question Marks dan Dogs yang dibedakan berdasarkan potensi pasar (direpresentasikan dengan skor EFAS) dan potensi satuan kerja untuk mencapai tu-juan (direpresentasikan dengan skor IFAS) sebagaimana diadopsi dari Hedley (Hunger, J.D. dan Wheelen, T.L., 2011; Wheelen, T.L., Hunger, J.D., Hoffman, A.N. dan Bamford, C.E., 2018). Berdasarkan skor IFAS dan EFAS seba-gaimana Gambar 1 di atas, maka posisi Satuan Kerja berada dalam posisi Cash Cow. Meli-hat posisi berada pada komponen Cash Cow maka posisi tersebut berada dalam posisi yang cukup stabil sehingga strategi yang tepat dalam pendekatan Portofolio adalah dengan menam-bah target baik kuantitas maupun peningkatan kualitas data agar tujuan PTSL dapat segera tercapai.


Gambar 1 BCG Matrix PTSL

b. GE Matrix

Selain dengan BCG Matrix, alat lainnya yang digunakan untuk melihat posisi organisasi ada-lah dengan GE Matrix. GE Matrix terdiri dari 9 (Sembilan) sel yang didasarkan pada daya tarik PTSL dan posisi kompetitif PTSL. Dalam

memetakan posisi PTSL dengan menggunakan Matrik GE, dapat menggunakan skor IFAS dan EFAS. Adapun bagannya adalah sebagai beri-kut:


Gambar 2 GE Matrix PTSL

Berdasarkan posisi PTSL tersebut maka alternatif strategi yang direkomendasikan adalah strategi penambahan target melalui Strategi Konsentrasi yaitu berkonsentrasi terhadap Desa yang telah ditetapkan menjadi lokasi PTSL sampai menuju desa lengkap baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga masyarakat setempat merasa puas dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dari PTSL yaitu dapat mendeklarasikan desa lengkap.

c. TOWS Matrix

TOWS matrix menggambarkan bagaimana satuan kerja atau Tim PTSL menyelaraskan peluang-peluang dan ancaman-ancaman yang dihadapi dengan kekuatan dan kelemahannya, sehingga menghasilkan empat rangkaian al-ternatif strategi. Inti dari TOWS Matrix adalah merumuskan strategi gabungan dari komponen IFAS dengan komponen EFAS sehingga meng-hasilkan 4 (empat) macam strategi kombinasi untuk dianalisis lebih lanjut. Namun, dengan menghitung skor masing-masing komponen (TOWS) maka akan diperoleh skor yang tert-inggi yang dijadikan strategi utama dalam percepatan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun bagannya adalah sebagai berikut:

36


Berdasarkan TOWS Matrix di atas, maka strategi utama yang digunakan untuk percepatan PTSL di Provinsi Kepulauan Riau adalah “ST STRATEGY” yaitu strategy dengan mengkombinasikan komponen Strengths dan Threats yang dimiliki, sehingga dihasilkan strategi untuk meminimalkan ancaman yang ada dengan kekuatan yang dimiliki. Tim PTSL harus meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Daerah atau Desa terutama dalam hal menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan PTSL dan menerbitkan kebijakan keringanan dalam pembayaran BPHTB dan PBB serta memperoleh tambahan anggaran untuk kegiatan validasi dan digitalisasi dokumen pertanahan. Meningkatkan sosialisasi PTSL secara aktif baik langsung maupun tidak langsung, baik melalui media cetak maupun elektronik atau sosial

media yang berkaitan dengan lokasi yang ditetapkan sebagai objek PTSL maupun arti pentingnya sertipikat tanah bagi masyarakat. Terhadap kondisi geografis yang tidak mendukung dan sulit untuk dijangkau karena kondisi fisik objek PTSL, jika subjek hak bersedia untuk mengkondisikan maka tim sebaiknya menyampaikan permasalahan kepada pemilik tanah. Namun jika tidak bersedia, terhadap kondisi objek tersebut laporkan ke Kementerian Pusat agar mendapat petunjuk lebih lanjut. Sedangkan untuk kondisi iklim, sebaiknya Tim PTSL mengantisipasinya dan merencanakan sejak awal agar iklim dan cuaca yang mengganggu dapat dihindarkan. SDM yang kompeten, solid, dan energik, teknologi informasi yang memadai, dan peralatan dan dokumen pertanahan yang cukup tersedia akan membantu mengatasi ancaman yang timbul.


Gambar 3 TOWS Matrix PTSL



37

IV. KESIMPULANCapaian penyelesaian target PTSL harus senantiasa dievaluasi demi tercapainya rencana strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Analisis lingkungan internal (ALI) dan analisis lingkungan eksternal (ALE) dilakukan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penyelenggaraan PTSL sehingga dapat menentukan strategi yang tepat melalui pendekatan portofolio dalam rangka percepatan penyelesaian PTSL, khususnya di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, faktor-faktor strategis internal pelaksanaan PTSL di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki dapat dikelompokkan ke dalam lima faktor yaitu SDM yang kompeten dan energik, anggaran yang cukup, peralatan dan dokumen pertanahan yang cukup tersedia, teknologi informasi yang memadai, prosedur yang jelas dan mudah. Sedangkan kelemahan yang dimiliki adalah SDM yang tidak proporsional, penghematan anggaran, dokumen pertanahan yang belum tertata dan tidak valid serta ruang penyimpanan yang terbatas, gangguan teknologi informasi, prosedur yang belum dijalankan secara maksimal. Lebih lanjut, kesepuluh faktor ini dianalisis untuk mengetahui bobot dan rating masing-masing faktor sehingga diperoleh skor Internal Strategic Factors Summary (IFAS) sebesar 3,5. Di sisi lain, dari faktor luar institusi, dapat diidentifikasi beberapa peluang yang dapat dikelompokkan ke dalam lima faktor yaitu antusiasme masyarakat yang tinggi, hubungan dengan Pemerintah Daerah atau Desa yang cukup terjalin, potensi objek PTSL yang cukup, pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat, aksesibilitas dan jaringan yang cukup tersedia. Sedangkan potensi ancaman dari luar teridentifikasi ke dalam enam kelompok yaitu keberadaan dan pemahaman masyarakat yang kurang, hubungan dengan Pemerintah Daerah atau Desa belum tersistem dan terstruktur, kondisi iklim dan geografis wilayah yang tidak mendukung,

gangguan aksesibilitas dan jaringan internet, data fisik dan yuridis objek PTSL yang kurang lengkap, serta terdapat masalah pertanahan. Berdasarkan perhitungan faktor-faktor tersebut diperoleh skor External Factors Analysis Summary (EFAS) sebesar 2,91.

Penentuan strategi melalui pendekatan analisis portofolio dilakukan dengan menggunakan BCG matrix, GE matrix dan TOWS matrix. Berdasarkan analisis BCG matrix, posisi Satuan Kerja dalam pelaksanaan kegiatan PTSL adalah berada dalam posisi Cash Cow. Posisi ini menandakan bahwa secara umum proses bisnis PTSL di lingkungan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau berada dalam posisi yang cukup stabil. Oleh karena itu, strategi yang tepat adalah dengan menambah target baik kuantitas (target jumlah bidang tanah yang akan dipetakan melalui kegiatan PTSL) maupun peningkatan kualitas data (target validasi data dan digitalisasi data pertanahan) agar tujuan PTSL dapat segera tercapai. Lebih lanjut, analisis GE matrix digunakan untuk melihat posisi PTSL dalam kaitan daya tarik dan posisi kompetitif PTSL pada konsumen atau masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, diperoleh alternatif strategi yang direkomendasikan adalah strategi penambahan target melalui Strategi Konsentrasi. Strategi ini mengisyaratkan bahwa penambahan target PTSL semestinya berkonsentrasi terhadap desa yang telah ditetapkan menjadi lokasi PTSL sampai menuju desa lengkap baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga masyarakat setempat merasa puas dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan dari PTSL yaitu dapat dilakukan deklarasi desa lengkap. Kemudian analisis TOWS matrix digunakan untuk memilih kombinasi strategi yang tepat berdasarkan skor Kekuatan (Strenght), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan Ancaman (Threat). Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan diperoleh skor tertinggi pada kombinasi ST yaitu strategi dengan mengkombinasikan komponen Strengths dan Threats yang dimiliki, sehingga dihasilkan strategi untuk meminimalkan ancaman yang ada dengan kekuatan yang dimiliki.

38


DAFTAR PUSTAKADavid, F. R. (2004). Strategic Management:

Manajemen Strategi, Konsep. Jakarta: Salemba Empat.

Hardiyansyah, Syah, L.Y, & Mellita, D. (2019). Manejemen Strategis Sektor Publik. Cetakan I. Yogyakarta: Gava Media.

Harsono, B. (2007). Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Jilid I, Edisi Revisi, Cetakan Kesebelas. Jakarta: Djambatan.

Haryanto, Jocom, S, & Rengkung, L.R. (2020). Strategi Peningkatan Pencapaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berdasarkan Pembagian Kluster Bidang Tanah Di Desa Tambelang Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. Agrirud, 2 (3), 267-276.

Hunger, J.D. dan Wheeler, T.L. (2011). Essentials of Strategic Management, 5th edition. New Jersey: Prentice Hall.

Ihsanuddin (2016). Jokowi: Prona Sudah 35 Tahun, baru 44 Persen Tanah Warga Bersertifikat. Diperolehi pada 7 Mei 2021 daripada

h t t p s : / / n a s i o n a l . k o m p a s . c o m /read/2016/10/16/12474581/jokowi.prona.sudah.35.tahun.baru.44.persen.tanah.warga.bersertifikat.

Ismail. (2020). Manajemen Strategis Sektor Publik. Pasuruan: Qiara Media.

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Riau (2020). Laporan Kinerja Tahun 2020. Tanjungpinang:-.

Pearce, J. A. & Robinson, R. B. (2008). Manajemen Strategis-Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, Edisi Sepuluh. Jakarta: Salemba Empat.

Pearce, J. A. & Robinson, R. B. (2013). Manajemen Strategis: Strategic Management Formulation, Implementation, and Control, Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Rufaidah, P. (2013). Manajemen Strategik. Bandung: Humaniora.

Sari, N.P. (2013). Manajemen Strategis: Strategic Management Formulation, Implementation, and Control (Pearce, John A. & Robinson, Richard B.), Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Suklun, H. (2020). Strategic Management and Strategic Leadership in Public Organizations. Research of Financial Economic and Sosial Studies (RFES), 5 (4), 795-803. DOI:10.29106/fesa.829187.

Sugiono. (2013). Metode Penelitian Manajemen. Cetakan ke-1. Bandung: Alfabeta.

Sunardi, D. (2012). Strategic Management: Manajemen Strategi, Konsep (David, Fred R.), Edisi 12. Jakarta: Salemba Empat.

Wheelen, T.L., Hunger, J.D., Hoffman, A.N. dan Bamford, C.E. (2018). Strategic Management and Business Policy: Globalization, Innovation, and Sustainability, 15th edition. London: Pearson Education.Wijayati, D.T (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Strategik pada Organisasi Non Profit: Studi Manajemen Strategik pada Dinas Propinsi Jawa Timur. Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan, 12 (1), 24-32.

Yunus, E. (2016). Manajemen Strategis. Yogyakarta: Andi.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).



39

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 501).

received: may 23, 2021 | reviewed: july 2, 2021 | accepted

Documents