pros_ni nyoman at, lintang v, ibnu q, misnen a_model good university_fulltext
DESCRIPTION
A_Model Good UniversityTRANSCRIPT
1766
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Model Good University Governance Dalam Mendeteksi Fraud Di
Universitas Yang Bersistem BLU
Ni Nyoman Alit Triani
Fakultas Ekonomi, UNESA
Lintang Venusita
Fakultas Ekonomi, UNESA
Ibnu Qizam
Fakulas Ekonomi, UIN Sunan Kalijaga
Misnen Ardiansyah
Fakultas Ekonomi, UIN Sunan Kalijaga
ABSTRACT
Recently, the most university in Indonesia reforms become to the public service
institutuions. However, BPK based on audit result in 2013, gave disclaimer opinion. It
explained toward weakness in university governance and internal control of financial
managing. Therefore, this study try to conduct a investigations toward them. This study
performanced to analyse throught literature study about good university governance that based
on theories, concepts, and regulations in Indonesia. Data was obtained by direct survey in field,
and was used by interview technuiqe from management in state university that had status the
public service institution. The result will explain some reasons that appeared internal control
weakness, and drive to opportunity, rasionalization, and presure to members of management
in state university to do fraud. Beside that, the study will obtain a model of good univerity
governance that have ability a detection of fraud.
Key words: Good university governance, internal control, fraud, and public service institution.
PENDAHULUAN
Dalam perkembangan dari tahun 2009 sampai sekarang telah banyak institusi
perguruan tinggi yang berstatus PTN biasa berubah menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
Selain itu, ada beberapa perguruan tinggi yang berstatus BHPTN diubah menjadi BLU.
Perubahan status ini tidak lain adalah untuk memberikan keleluasaan dalam pengelolaan
keuangan.
Data dan fakta Badan Layanan Umum (BLU) di bidang pendidikan merepresentasikan
bagian terbesar dari seluruh Satuan Kerja (Satker) BLU yaitu sebesar 51 persen. Pertumbuhan
Satker BLU bidang pendidikan dimulai dengan penetapan UIN Sunan Kalijaga sebagai Satker
BLU di tahun 2007. Semenjak itu pertambahan Satker BLU bidang pendidikan terus
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga pada akhir triwulan III/2012 mencapai
73 Satker. Meskipun penerapan BLU di masing-masing institusi pendidikan belum seluruhnya
memuaskan, harus di akui bahwa hal tersebut telah memicu perbaikan tata kelola di sebagian
besar BLU. Berikut gambar perkembangan satker BLU dari tahun 2007-2012
1767
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Grafik perkembangan BLU
Insert grafik 1
Hasil audit disclaimer merupakan indicator kemerosotoan akuntabilitas (warta
BPK/Transkatua.com). Jadi selama ini program implementasi good university governance
merupakan sebuah simbol saja yang belum pernah bisa diterapkan secara komprehensif oleh
semua institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Hasil audit tersebut juga menjelaskan bahwa
tidak ada kepatuhan pada standar akuntansi pemerintahan, ketidaksesuaian dengan peraturan
perundangan, data yang disampaikan tidak lengkap, dan sistem pengendalian internal sangat
lemah. Sebagai bukti dari hasil audit tersebut, misalnya masih adanya rekening liar di beberapa
PTN, adanya penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tidak disetor ke kas Negara, dan
perjalanan dinas fiktif.
Untuk mengantisipasi semua kejadian tersebut, penilaian tentang good governance
tentunya tidak hanya mengukur dan menilai indeks good corporate governance yang ada di
perusahaan yang telah go-public saja. Akan tetapi, hal ini juga bisa dilakukan pada perguruan
tinggi negeri di Indonesia sebagai pengguna anggaran dari APBN.Hal ini berguna untuk
menilai kemungkinan kecurangan (fraud) yang nantinya selalu muncul di setiap transaksi.
Kecurangan (fraud) bisa muncul menurut Pomeranz (1995) disebabkan oleh beberapa faktor
seperti: resisi (recession), ketidakpuasan karyawan (employee disaffection), kemungkinan erosi
etika bisnis (possible erosion of business ethics), kesulitan pembelajaran etika (difficultly of
teaching ethics), kompleksitas teknologi (technology complexity), tidak adanya perlindungan
dari ketidakaturan (safeguard lag irregularities), dan adanya keterkaitan dengan para auditor
(a related issue: whiter the auditors).
Penyebab kecurangan (fraud) sebagaimana yang dijelaskan oleh Pomeranz (1995) bisa
berupa kemungkinan erosi etika bisnis (possible erosion of business ethics), kesulitan
pembelajaran etika (difficultly of teaching ethics). Pendapat umum pasti setuju kalau
kecurangan disebabkan oleh faktor etika. Namun di instansi pendidikan yang seharusnya
menjadi panutan masyarakat justru memberikan contoh yang buruk. Sehingga patut
dipertanyakan adalah apakah benar erosi etika benar-benar telah mengikis setiap insan yang
ada di instansi pendidikan, ataukah hanya orang yang menjalankan (penjabat) saja yang
berkaitan dalam penggunaan anggaran.
Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang akan diusulkan
dalam penelitian adalah sebagai berikut:
a. Apakah Satuan Pemeriksaan Internal dalam perguruan tinggi yang bersifat BLU
bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya fraud (penyimpangan) di Universitas
BLU?
b. Apakah prinsip-prinsip Good University Governance dapat mendeteksi fraud
(penyimpangan) yang terjadi di Universitas Bersistem BLU?
c. Bagaimana Model Good University Governance dapat mendeteksi fraud
(penyimpangan) yang terjadi di Universitas Bersistem BLU?
MANFAAT PENELITIAN
1768
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Penelitian ini diharapkan bisa menjelaskna SPI dalam perguruan tinggi yang bersifat
BLU bisa mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan di Universitas BLU. Bisa
menjelaskan prinsip-prinsip Good University Governance dapat mendeteksi penyimpangan
yang terjadi di Universitas bersifat BLU, dan memberikan model GUG yang bisa mendeteksi
penyimpangan di universitas bersifat BLU.
KAJIAN PUSTAKA
Prinsip Dasar Good Corporate Governance
Menurut Cadbury Report (1992), prinsip utama GCG adalah: keterbukaan, integritas
dan akuntabilitas. Sedangkan menurut Organization for Economic Corporation and
Development atau OECD, prinsip dasar GCG adalah: kewajaran (fairness), akuntabilitas
(accountability), transparansi (transparency), dan responsibilitas (responsibility). Prinsip-
prinsip tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh GCG telah diterapkan dalam
perusahaan
Definisi Fraud
Fraud diterjemahkan penyimpangan, demikian pula dengan error dan irregularities
masing-masing diterjemahkan sebagai kekeliruan dan ketidakberesan. Perbedaan dari
penyimpangan dan kekeliruan adalah apakah tindakan yang mendasarinya, apakah tindakan
tersebut merupakan tindakan yang disengaja atau tidak. Fraud atau penyimpangan dilakukan
dengan unsur kesengajaan dalam melakukannya. ACFE’s mendefinisikan fraud sebagai
tindakan mengambil keuntungan secara sengaja dengan cara menyalahgunakan suatu
pekerjaan/jabatan atau mencuri asset/sumberdaya dalam organisasi (Singleton, 2010)
Klasifikasi Fraud
The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa
Kecurangan Bersertifikat, merupakan organisasi profesional bergerak di bidang pemeriksaan
atas kecurangan yang berkedudukan di Amerika Serikat dan mempunyai tujuan untuk
memberantas kecurangan, mengklasifikasikan fraud (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi,
dan dikenal dengan istilah “ The Fraud Tree” yaitu Sistem Klasifikasi Mengenai Hal-hal Yang
Ditimbulkan Sama Oleh Kecurangan (Uniform Occupational Fraud Classification System.
Segitiga Kecurangan (Fraud Triangle)
Segitiga fraud ini adalah gagasan dari seorang mahasiswa yang bernama Donal R.
Cressy melakukan penelitian desertasi doktornya di bidang sosiologi tentang kriminalitas
masyarakat.Penggelapan uang perusahaan oleh pelakunya bermula dari satu tekanan (pressure)
yang menghimpitnya. Orang ini mempunyai kebutuhan yang mendesak, yang tidak dapat
diceritakannya kepada orang lain. Konsep yang penting disini adalah tekanan yang menghimpit
hidupnya (berupa kebutuhan akan uang), padahal ia tidak bisa berbagi (sharing) dengan orang
lain.(Theodorus M., 2007:107)
Definisi Badan Layanan Umum
Badan layanan umum merupakan suatu instansi pemerintah yang merupakan agen bagi
pemerintah untuk meningkatkan kinerja dari instansi tersebut. Menurut PP No 23 tahun 2005
Badan Layanan Umum, yang selanjutnya disebut BLU, “adalah instansi di lingkungan
pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas
1769
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dapat melakukan perubahan/penyesuaian
tata kelola maupun perubahan struktur organisasi. Perubahan tata kelola dan struktur organisasi
tersebut dilakukan dengan mengikuti peraturan atau ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Tata laksana atau prosedur kerja merupakan urutan pekerjaan yang dilakukan oleh
satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dalam melaksanakan kegiatannya. Prosedur kerja
ini menggambarkan wewenang/tanggungjawab masing-masing jabatan dan prosedur yang
dilakukan dalam pelaksanaan tugasnya. Secara sederhana, prosedur kerja dapat diartikan
sebagai pedoman yang menunjukkan apa yang harus dilakukan, kapan hal tersebut dilakukan,
dan siapa yang melakukannya. Sehingga, adanya prosedur kerja sangat dibutuhkan oleh setiap
organisasi, baik dari tingkat pinpinan hingga level organisasi terendah.
Prosedur kerja dapat memberikan arah bagi Badan Layanan Umum (BLU) dalam
upaya peringkatan kinerja BLU yang bersangkutan, disamping menghindarkan adanya
tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan. Disamping itu, prosedur kerja dapat digunakan
untuk menelusuri kesalahan-kesalahan prosedural, baik dalam pemberian pelayanan kepada
publik maupun pelaksanaan pekerjaan rutin. Satuan kerja pemerintah yang menjadi satuan kerja
Badan Layanan Umum harus mempunyai prosedur kerja untuk semua kegiatannya, terutama
kegiatan utama (core business). Prosedur kerja disajikan dalam bentuk bagan arus (flowchart)
diikuti dengan narasi yang menjelaskan bagan arus tersebut. Prosedur kerja mencakup empat
aspek yaitu: aspek pelayanan, keuangan, administrasi (termasuk aspek sarana dan prasarana)
dan Sumber Daya Mausia.
Satuan Pemeriksaan Intern (SPI)
Menurut Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia (2013:30), Fungsi pengawasan dan pemeriksaan intern dalam pelaksanaan kegiatan
harus dilaksanakan oleh satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU). Fungsi tersebut dapat
dilaksanakan oleh SPI sebagai unit yang melakukan fungsi pemeriksaan intern Badan Layanan
Umum, dan sebagai unit kerjayang berkedudukan langsung di bawah pemimpin BLU untuk
menjamin independensinya dari kegiatan atau unit kerja yang diaudit. Secara umum, fungsi
satuan pemeriksaan intern antara lain sebagai berikut:
a. Membantu Pemimpin BLU dalam menyelenggarakan penilaian atas sistem
pengendalian atas sistem pengendalian, pengelolaan manajemen serta memberikan
saran perbaikan.
b. Sebagai konsultan dan juga melaksanakan pengawasan dalam rangka pengelolaan
risiko, pengendalian dan penerapan prinsip-prinsip good governance
c. Sebagai mitra kerja strategis unit kerja daam mencapai sasaran kegiatan
d. Sebagai mitra kerja dari auditor eksternal.
Ruang lingkup satuan pemeriksaan intern (SPI) meliputi audit keuangan dan
audit manajemen. Audit keuangan melihat kewajaran atas laporan keuangan yang telah
disajikan manjamen dengan fokus pada audit operasional organisasi. Sementara audit
manajemen melihat segi efisiensi, efektivitas, ekonomi dengan tujuan menguji apakah
pelaksanaan/kegiatan telah sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku. Satuan
Pemeriksaan Intern mempunyai wewenang sebagai berikut:
a. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan audit internal termasuk antara
lain menentukan prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit.
1770
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
b. Mengakses seluruh dokumen, pencatatan, personal dan fisik, informasi tempat atas
obyek audit yang dilaksanakannya, untuk mendapatkan data dan informasi yang
berkaiatan dengan pelaksanaan tugasnya.
c. Melakukan verifikasi dan uji kehandalan terhadap informasi yang diperolehnya,
dalam kaitan dengan penilaian efektifitas sistem yang diauditnya.
d. Satuan pemeriksaan intern tidak mempunyai kewenangan pelaksanaan dan
tanggung jawab atas aktivitas yang direvisi/diperiksa, tetapi tanggung jawab satuan
pemeriksaan intern adalah pada penilaian dan analisa atas aktivitas tersebut.
DirektoratJenderalPerbendaharaanKementerianKeuanganRepublik Indonesia
(2013:30-31)
Risiko, Manajemen Risiko, Kemungkinan dan Dampak Risiko
Risiko adalah segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan yang
diukur berdasarkan kemungkinan dan dampaknya sementara manajemen risiko adalah
pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian.
Dibawah ini tabel kemungkinan resiko dan dampak resiko
Tabel 1. Dampak Risiko
Insert tabel
Secara umum, terdapat risiko-risiko utama yang harus dimitigasi oleh satuan kerja
Badan Layanan Umum bidang pendidikan. Laporan mengenai mitigasi risiko-risiko utama
tersebut harus disampaikan kepada Dewan pengawas setiap semesternya sebagai bahan
pengawas. Selain memonitor risiko-risiko di atas, satuan kerja Badan Layana Umum dapat
membuat dan memonitor risiko-risiko lainnya yang mungkin timbul, sesuai selera risiko
(riskapetite) pemilik risiko. Di bawah ini tabel risiko utama satuan kerja Badan Layanan Umum
Bidang pendidikan
Akuntabilitas BLU
Badan Layanan Umum menyusun menyajikan laporan keuangan dan laporan
kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengelolaan
keuangan dan kegiatan pelayanannya. Laporan keuangan adalah informasi dari
transaksi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi tertentu yang dapat
digunakan untuk menggambarkan kinerja Badan Layanan Umum. Laporan keuangan
menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, operasional keuangan, dan arus kas
BLU yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan dalam membuatdan
mengevaluasi keputusan ekonomi. Pemimpin BLU bertanggungjawab atas penyusunan
dan penyajian laporan keuangan BLU. Laporan Keuangan dilengkapi dengan surat
pernyataan tanggungjawab pemimpin BLU yang berisikan pernyataan bahwa
pengelolaan anggaran telah dilaksankan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, akuntansi keuangan, dan kebenaran isi laporan keuangan merupakan
tanggung jawab pemimpin BLU.
Standar Akuntansi
1771
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Suatu pedoman agar laporan keuangan dapat dibandingkan baik dengan laporan
keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan satuan kerja Badan Layanan
Umum yang lain. Badan Layanan Umum menerapkan dua standar akuntansi Standar Akuntasi
Keuangan (SAK) dan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
Standar Akuntansi Keuangan, standar akuntansi adalah prinsip akuntansi dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas. Satuan kerja Badan Layanan Umum
merupakan instansi pemerintah yang menerapkan paradigma mewiraswastakan pemerintah
(enterprising the goermment), sehingga dikelola ala bisnis (business like). Sebagai
konsekuensinya, akuntansi dan pelaporan keuangan satuan kerja BLU juga dilakukan layaknya
entitas bisnis dengan menerapkan SAK yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi
Indonesia (Iaktan Akuntansi Indonesia). SAK yang diterbitkan oleh IAI tersebut berupa
Pernyataan Standar Akuntasni Keuangan (PSAK). Satuan kerja BLU menerapkan SAK yang
telah ada tersebut disesuaikan dengan jenis industri masing-masing.
Standar Akuntansi Pemerintahan, sebagai satuan kerja yang masih merupakan satuan
kerja pemerintah, satuan kerja BLU merupakan bagian yang tidak terpisah dari Kementerian
Negara/Lembaga. Laporan keuangan untuk tujuan konsolidasi tersebut disusun dan disajikan
sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Laporan keuangan berdasarkan SAP yaitu
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,dan Catatan atas Laporan Keuangan.
Sistem Akuntansi BLU
Sistem akuntansi BLU adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan keuangan BLU yang mencakup semua pendapatan dan belanja BLU, baik yang
bersumber dari pendapatan usaha dari jasa layanan, hibah, pendapatan Rupiah Murni dan
pendapatan usaha lainnya.
BLU setidak-tidaknya mengembangkan tiga sistem akuntansi yang merupakan
subsistem dari sistem akuntansi BLU, yaitu sistem akuntansi keuangan, sistem akuntansi aset
tetap, dan sistem akuntansi biaya.
1. Sistem Akuntansi Keuangan
Sistem akuntansi keuangan adalah sistem akuntansi yang menghasilkan laporan
keuangan pokok untuk tujuan umum. Tujuan laporan keuangan adalah:
a. Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta
pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepad BLU dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan secara periodik.
b. Manajemen, yaitu membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan suatu BLU dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi
perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh penerimaan,
pengeluaran, aset, kewajiban, dan ekuitas BLU untuk kepentingan stakeholders
c. Transparansi, yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur
kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak
untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban
BLU dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan
1772
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
2. Sistem Akuntansi Aset Tetap
Sistem Akuntansi Aset Tetap menghasilkan laporan tentang aset tetap untuk
keperluan manjemen aset. Sistem ini menyajikan informasi tentang jenis, kuantitas,
nilai mutasi, dan kondisi aset tetap milik BLU ataupun bukan BLU akan tetapi
berada dalam pengelolaan BLU. Pengembangan sistem akuntansi aset tetap
diserahkan sepenuhnya kepada BLU yang bersangkutan. Namun demikian, BLU
dapat menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan seperti Sistem
Informasi Manajamen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).
3. Sistem Akuntansi Biaya
BLU mengembangkan Sistem Akuntansi Biaya yang menghasilkan informasi
tentang harga pokok produksi, biaya satuan (unit cost) per unit layanan, dan
analisis varian. Sistem Akuntansi Biaya berguna dalam perencanaan dan
pengendalian, pengambilan keputusan, dan perhitungan tarif layanan.
Penyajian Laporan Keuangan
Dalam penyajian laporan keuangan, setiap komponen harus diidentifikasi secara jelas
dan menyajikan informasi antara lain mencakup: nama BLU atau identitas lain; cakupan
laporan keuangan, apakah mencakup hanya satu unit usaha atau beberapa unit usaha; tanggal
atau periode pelaporan; mata uang pelaporan dalam Rupiah; dan satuan angka yang digunakan
dalam penyajian laporan keuangan.
METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan inferensial baik dengan
pedekatan deskriptif dan infersial baik secara kualitatif, dan kuantitatif. Adapun uraian analisis
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut ini.
Analisis Deskriptif Kualitatif
Analisis ini berupaya untuk mendeskripsikan implementasi good university
governance, penerapan akuntansi pemerintahan, pengelolaan keuangan negara di perguruan
tinggi negeri BLU, dan peraturan lain yang berkaitan dengan hal tersebut. Dengan demikian
diperoleh suatu gambaran yang umum yang terinci tentang impelementasi yang nyata dari
responden yang diperoleh dari FGD, dan kuisioner, yang penghitungan kuisioner ini dengan
menggunakan skoring. Deskripsi data tersebut bisa berupa data kualitatif dan data kuantitaif.
Deskripsi data kualitatif dipakai untuk menjelaskan tentang suatu fenomena yang ada di
lapangan yang bersifat kualitatif. Ada beberapa alasan yang dipakai dalam pendekatan
deskriptif kualitatif, yaitu: (1) metode deskriptif kualitatif lebih mudah apabila berhadapan
dengan kenyataan jamak, (2) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara
peneliti dan responden, dan (3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan
banyak penajaman pengaruh terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Penelitian deskriptif
kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada
gejala atau fenomena yang bersifat alami. Mengingat orientasinya demikian, maka sifatnya
mendasar dan naturalistik atau bersifat kealamiah serta tidak bisa dilakukan di laboraturium
melainkan di lapangan.
1773
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
PEMBAHASAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah SPI dan prinsip-prinsip
Good University Governance perguruan tinggi yang bersifat BLU untuk mendeteksi
kemungkinan terjadinya fraud (penyimpangan) di Universitas BLU. Selanjutnya
diharapkan penelitian ini akan menghasilkan model Good University Governance yang
dapat mendeteksi fraud (penyimpangan) yang terjadi di Universitas bersistem BLU.
Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka penelitian ini mengunakan obyek perguruan
tinggi yang bersifat BLU yaitu Universitas Negeri Surabaya dan Universitas Islam
Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
Dalam obyek penelitian yang dipilih, yang menjadi responden dalam penelitian
ini adalah pihak-pihak di universitas yang berhubungan dan bertanggung jawab atas
masalah keuangan. Responden yang dipilih dari kedua universitas tersebut antara lain:
Pembantu Rektor 2, Kabag Keuangan, tim satuan pengendali intern (SPI), para
Pembantu Dekan 2 serta para pemegang uang muka kegiatan (PUMK) masing-masing
universitas. Responden-responden tersebut dipilih dengan harapan dapat memperoleh
jawaban terkait rumusan masalah dalam penelitian ini.
Satuan Pemeriksaan Intern
Salah satu item yang ada dalam indikator pertanyaan kuisioner adalah satuan
pemeriksaan intern (SPI). Satuan pemeriksaan intern (SPI) merupakan satuan pengawas yang
dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas unit kerja
di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. SPI dibentuk untuk melaksanakan tugasnya
bertanggunjawab kepada Inspektur Jenderal, dan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari di
koordinasi oleh Pemimpin Unit Kerja yang bersangkutan. Tujuan SPI di instansi BLU
diharapkan memberikan kontribusi kepada auditee (unit kerja) berupa jasa assurance, sebagai
katalisator, dan consulting yang independen dan obyektif untuk memberikan nilai tambah dan
meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional setiap unit kerja di instansi BLU,
melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen berbasis risiko, pengendalian internal
dan proses governance dengan melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan setiap
unit kerja (obrik) di BLU.
Pengendalian intern di lingkungan Perguruan Tinggi belum memadai karena pimpinan
dalam unit terkecil mengalami konflik peran sebagai struktural maupun fungsional. Integrasi
manajemen merupakan faktor utama untuk mencegah terjadinya tindakan penyimpangan
(fraud). Hal ini menunjukkan masih adanya konflik kepentingan yang sangat tinggi di
lingkungan SPI sehingga ada beberapa satuan kerja yang cendrung melihat SPI sebagai pihak
dalam yang bisa untuk di negosiasi. Auditor internal berperan dalam mendeteksi penyimpangan
(fraud), akan tetapi laporan tentang penyimpangan (fraud) masih belum banyak di lakukan
secara rutin, hanya masih berdasarkan penugasan terhadap investigasi penyimpangan (fraud).
Peran pengawas dan auditor eksternal juga dirasakan membantu dalam upaya pendeteksian
penyimpangan (fraud).
1774
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Model Good University Governance untuk mendeteksi Fraud
Kewajaran
Kewajaran digambarkan dari standar pelayanan minimum merupakan ukuran
pelayanan yang harus dipenuhi oleh satuan kerja instansi pemerintah yang menerapkan PPK-
BLU yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan,
pemerataan, dan kesejahteraan layanan serta kemudahan untuk memperoleh layanan. Standar
pelayanan minimum bertujuan untuk memberikan batasan layana minimum yang seharusnya
dipenuhi oleh pemerintah. Agar fungsi standar pelayanan dapat mencapai tujuan yang
diharapkan, maka standar layanan BLU semestinya memenuhi persyaratan SMART (Spesific,
Measurable, Attainable, and Timely) yaitu: fokus pada jenis layanan, dapat diukur, dapat
dicapai, relevan dan dapat diandalkan, dan tepat waktu.
Dari hasil pengamatan, di instansi yang di pakai sampel dalam penelitian ini belum
terdapat standar pelayanan minimum yang diberikan untuk masing-masing pihak di universitas
baik untuk mahasiswa, dosen, dan pihak luar yang berhubungan dengan universitas. BLU
merupakan intansi di lingkungan pemerintah pusat yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyedian barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan di dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas. Sistem yang telah dirancang selama ini diharapkan dapat mencegah timbulnya
penyimpangan (fraud).
Indikator fairness menunjukkan 60% responden menyatakan bahwa di institusi mereka
telah memiliki standar pelayanan minimum untuk pengelolaan keuangan BLU. Selain itu 87%
responden telah memberikan layanan pada masyarakat tanpa mengutamakan mencari
keuntungan. Responden juga menyatakan perlunya pemberian sanksi dan reward untuk
mencegah terjadinya fraud. Lebih lanjut 80% responden juga menjelaskan bahwa penerapan
sistem pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya fraud.
Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal
dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; hibah tidak terkait yang diperoleh dari
masyarakat atau badan lain; atau hasil kerjasama BLU dengan pihak lain. Semua pengadaan di
atas harus mengikuti prinsip-prinsip transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, dan
praktek bisnis yang sehat. Dalam penetapan penyedian barang/jasa, panitia pengadaan harus
memperoleh persetujuan tertulis dari pemimpin BLU untuk transaksi yang bernilai di atas 50
milyar dan untuk transaksi sampai dengan 50 milyar akan diberikan persetujuan dari pejabatlain
yang ditunjukk oleh pemimpin BLU. Penunjukkan pejabat lain ini harus memperhatikan
prinsip-prinsip objektivitas, independensi, dan saling uji.
Akuntanbilitas
Akuntabilitas dalam hal ini berarti mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber
daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada satuan kerja instansi pemerintah
yang bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, dan untuk
transparansi, disini akan mengikuti asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus
informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan. Institusi
memberikan rencana strategis bisnis ke masa depan pada saat dilaksanakan rapat senat
universitas. Dan di sosialisasikan ke pada masing-masing fakultas.Di akhir tahun pelaksanaan
penggunaan dana dan perkuliahan yang ada terdapat laporan audit terakhir atau pernyataan
bersedia untuk di audit secara independen oleh audit eksternal.
1775
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Indikator akuntabilitas yang terdiri atas 17 item pertanyaan menunjukkan hasil
bahwa 67% responden menyatakan bahwa rencana strategis telah disosialisasikan ke
fakultas dan pada akhir tahun telah dilaporkan penggunaan dana perkuliahan.
Sedangkan untuk RBA sebanyak 73% responden menjelaskan bahwa pimpinan BLU
telah melakukan proses pengajuan RBA ke menteri serta penarikan dana bersumberkan
RBA yang telah disetujui menteri. Namun dalam lingkungan responden ditemukan
adanya indikasi lemahnya pengendalian internal termasuk dalam perlindungan terhadap
aset tetap. Hal ini disebabkan masih pimpinan dalam unit terkecil mengalami konflik
peran sebagai struktural maupun fungsional. Sehingga 80% responden menyatakan
bahwa manajemen puncak dan SPI harus memiliki integritas dan profesional sehingga
mampu untuk deteksi fraud dalam upaya mengeliminasi terjadinya fraud tersebut.
Transparansi
Dari hasil survei dapat dilihat bahwa Universitas BLU sudah memberikan pola tata
kelola keuangannya kepada masyarakat dan di akhir tahun pelaksanaan penggunaan dana dan
perkuliahan yang ada terdapat laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk di audit
secara independen oleh audit eksternal. Lebih lanjut, Universitas sudah membuat laporan
keuangan yang berupa laporan realisasi anggaran, Neraca, Laporan Arus kas, dan catatan
laporan keuangan yang disertai analisis kinerja keuangan. Kemudian, setiap semesteran BLU
wajib membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan realisasi
anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan,
disertai laporan kinerja. setiap tahunan BLU wajib membuat laporan keuangan secara lengkap
yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan
catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Dengan demikan, Universitas telah
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 07/PMK.02/2006 menyatakan laporan
Realisasi Anggaran/Laporan Operasional Keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi,
dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola, serta menggambarkan perbandingan
antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan yang terdiri dari unsur
pendapatan dan belanja.
Perubahan/revisi terhadap RBA definitif dan DIPA dilakukan apabila terdapat
penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBN dan/atau belanja BLU
melampaui ambang batas fleksibilitas. Perubahan/revisi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Institusi juga menerapkan pengendalian pengembangan sistem dan dokumen
(sistem development and documentation controls) dapat mencegah timbulnya penyimpangan
(fraud). Sebuah pernyataan yang salah dan palsu dalam laporan keuangan dari segi keuntungan
dan nilai aktiva dapat dijadikan alasan adanya indikasi penyimpangan (fraud). Penyimpangan
(fraud) dapat di deteksi dengan memeriksa dokumen, telaah data ekstern, dan wawancara.
Membandingkan antara anggaran dengan realisasi dapat dijadikan alasan untuk menilai adanya
indikasi penyimpangan (fraud). Dengan demikian, transparasi telah berjalan dengan baik untuk
mendeteksi fraud di Universitas.
Indikator ini terdiri atas 19 item pertanyaan. Item pertanyaan tentang tata kelola
diperoleh hasil bahwa 60% responden menyatakan bahwa transparansi yang dibangun
atas dasar kebebasan arus informasi bagi masyarakat terkait laporan penggunaan dana
perkuliahan meliputi: LRA, Neraca, Laporan arus kas dan CaLK juga analisis kinerja
keuangan. Bahkan 80% responden menyatakan telah melakukan pelaporan atas
1776
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
laporan-laporan tersebut setiap triwulanan, semesteran, dan setiap tahun. Meskipun
67% responden kadang-kadang menunda pencatatan keuangan. Meskipun demikian
87% responden menyatakan bahwa evaluasi kinerja dan penerapan pengembangan
sistem dan pengendalian dokumentasi dapat mencegah terjadinya fraud. Selain itu
dengan adanya pernyataan palsu dalam laporan keuangan, perubahan gaya hidup
karyawan yang drastis dan membandingkan laporan keuangan beberapa periode dapat
mendeteksi adanya fraud. Tentunya ini dapat terdeteksi melalui review analitik serta
pemeriksaan dokumen. Untuk melihat adanya indikasi fraud juga perlu audit
investigasi dengan membandingkan antara anggaran dan realisasi, mengenal pola
hubungan tiap transaksi. Namun demikian auditor diharapkan memiliki pertimbangan
sehat, kecerdasan, pengalaman investigasi termasuk juga pengalaman pengoperasian
sistem informasi akuntansi untuk dapat mendeteksi indikasi fraud. Akan tetapi hanya
53% responden yang telah melakukan hal ini.
Responsibilitas
Dari hasil pengamatan, untuk pertanggungjawaban tugas di masing-masing instansi
Universitas yang bersifat BLU membuat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja
pelayanan keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, laporan keuangan digunakan
untuk analisis penyerapan anggaran yang telah ditetapkan, dan sebagai pedoman penetapan
anggaran tahun depan. Secara kertas, peraturan dan sistem SPI telah dipenuhi, hal ini
dibuktikan dengan adanya perkembangan misi dan strategis, pengelompokan fungsi yang logis,
efektivitas pembiayaan, namun dalam hal pengembangan sumber daya manusia belum optimal,
hal ini diindikasikan dengan pendayagunaan belum maksimal, sebaliknya lebih menekankan
pada perbaikan infrastruktur, yang hal itupun belum terpenuhi sesuai perencanaan. Hal lain juga
tergambar pada pedoman dalam pengukuran dan penilaian pencapaian kinerja, namun belum
dilakukan analisis oleh pihak internal dan eksternal.
Rencana Bisnis dan anggaran BLU, yang dkenal dengan RBA sebagai dokumen
perencanaan bisnis dan penganggaran tahun yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan
anggaran satuan BLU. RBA yang di susun tingkat universitas direvisi dua kali dalam satu tahun
yang dilaksanakan bulan April dan Oktober.Pada Universitas ini, untuk pelaksanaan
pengesahan RBA, telah sesuai dengan aturan yang ditentukan, Pimpinan BLU mengajukan
usulan RBA kepada Menteri/Pinpinan Lembaga untuk dibahas sebagai bagian dari RKA-KL.
Usulan RBA disertai dengan usulan standar pelayana minimum dan biaya biaya dari keluaran
yang akan dihasilkan. RBA yang telah disetujui oleh Menteri/Pinpinan Lembaga diajukan
sebagai bagian dari RKA-KL kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Anggaran.
Kemudian, DIPA BLU yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perbendaharaan menjadi dasar bagi penarikan dana yang bersumber dari APBN.
Sedangkan untuk kewajiaban setiap triwulan, BLU wajib membuat laporan keuangan
yang terdiri dari laporan realisasi anggaran/laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan
atas laporan keuangan disertai laporan kinerja. Laporan ini disampaikan kepada
Menteri/Pinpinan Lembaga dan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perbendaharaan, paling lambat 15 hari setelah periode pelaporan berakhir. Setiap semesteran
dan tahunan BLU wajib membuat laporan keuangan secara lengkap yang terdiri dari laporan
realisasi anggaran/laporan operasional, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan yang disampaikan kepada menteri/pinpinan
Lembaga paling lambat satu bulan setelah periode pelaporan berakhir. Menteri/Pemimpinan
1777
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Lembaga menyampaiakan laporan kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal
Perbendaharaan yang dilampiri dengan laporan keuangan dan laporan kinerja BLU paling
lambat dua bulan setelah periode pelaporan berakhir.
Secara proses pengesahan berjalan dengan baik, namun, dalam praktiknya, tidak
demikian, ketidak teraturan sering terjadi akibat dari kurangnya koordinasi dari berbagai pihak
yang berakibat dari keterlambatan dari proses pencairan dana yang akhirnya berdampak pada
yang lainnya, antara lain kegiatan penting akhirnya tidak diakomodasi dengan baik pada tahun
berjalan sehingga harus ditempatkan pada tahun berikutnya.
Indikator Responsibilitas untuk item pengelolaan keuangan menunjukkan
bahwa 53% responden menjelaskan jika mereka sanggup meningkatkan kinerja layanan
keuangan. Bahkan 80% responden menjelaskan apabila setiap awal tahun menyusun
laporan keuangan. Berkaitan dengan item tata kelola sebanyak 67% responden
menjelaskan bahwa mereka sangat memperhatikan kebutuhan organisasi serta telah
mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan.
Selain itu 93% responden telah memiliki visi dan misi strategis untuk lima tahun
kedepan yang terukur. Namun hanya 47% responden yang menyatakan bahwa pejabat
dan pegawai telah diberikan remunerasi. Sebanyak 93% responden menjelaskan bahwa
RKA-KL telah menjabarkan rencana kerja pemerintah dan rencana strategis
kementerian serta RBA merupakan dokumen yang berisi program kegiatan dan target
kinerja BLU. Pengeluaran dan pencarian dana telah berdasarkan DIPA BLU. Item RBA
responden menunjukkan bahwa 80% telah disusun mengacu pada Renstra-KL dan
menganut pola anggaran fleksible. RBA tersebut juga telah dimintakan persetujuan
pada menteri. Mereka juga membuat laporan keuangan setiap triwulanan, semesteran
serta setiap tahun menyusun laporan keuangan secara lengkap. Selanjutnya 73%
responden menyatakan adanya ketidakteraturan proses akuntansi, termasuk belum
berjalan sepenuhnya proses pemisahan fungsi, serta adanya keterlambatan proses
pencairan dana. 80% responden mengatakan bahwa instansi mereka telah menerapkan
GUG dan merancang sistem untuk mencegah terjadinya fraud.
Model GUG dalam Pendeteksian risiko
Tabel 2.Model Tiga Tingkat Pengendalian
Insert tabel
Model yang dihasilkan penelitian ini menyatakan bahwa secara keseluruhan untuk komponen
risiko tertinggi adalah pada SPI. Sementara untuk masing-masing point, auditor kurang dalam
hal fairness, BoC memiliki risiko dalam hal responsibility, BoE berisiko tertinggi pada
Accountability, dan BoD berisiko pada Transparancy. Sehingga model yang diusulkan
penelitian ini sebagai berikut:
Tabel 3. Model yang diusulkan
Insert tabel
Tabel tersebut menyiratkan bahwa risiko tertinggi terdapat pada SPI dan Rektorat. Hal
ini disebabkan karena Rektorat sebagai pemegang kekuasaan kurang tegas dalam menentukan
kebijakan. Dari hasil pengamatan juga disebutkan bahwa pemilihan unit auditee sering
1778
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
disebabkan karena whistleblower, belum berdasarkan data pantauan SPI. Sementara di sisi lain,
SPI belum mampu bersifat independent, karena dari pimpinan unit kecil Universitas sendiri
menganggap bahwa SPI merupakan pihak internal yang dapat dinegosiasi. Sehingga konsep
atau sistem yang ditentukan oleh peraturan Menteri Keuangan belum bisa dilakukan secara
optimal oleh Universitas. Sementara BoE sebagai pihak pelaksana kebijakan memiliki risiko
sedang, karena gerak aktivitas nya masih terbatas, kebijakan yang diputuskan hanya bersifat
strategis. Sedangkan BoC memiliki risiko terendah karena sebagai unit terkecil yang tidak
memiliki kebijakan sama sekali.
SIMPULAN
1. Pengendalian intern di lingkungan Perguruan Tinggi belum memadai karena
pimpinan dalam unit terkecil mengalami konflik peran sebagai struktural maupun
fungsional. Namun auditor internal (SPI) berperan dalam mendeteksi
penyimpangan (fraud), meskipun laporan tentang penyimpangan (fraud) masih
belum banyak di lakukan secara rutin dan hanya masih berdasarkan penugasan
terhadap investigasi penyimpangan (fraud).
2. Prinsip-prinsip Good University Governancemeliputi: responsibilitas,
akuntabilitas, kewajaran, dan transparansi dapat mendeteksi fraud (penyimpangan)
yang terjadi di Universitas Bersistem BLU.
3. Model awal Good University Governanceyang dihasilkan meliputi peran satuan pengawas
intern (SPI) dan prinsip GUG yang dapat mendeteksi fraud (penyimpangan) yang terjadi
di Universitas Bersistem BLU.
SARAN
Bagi perguruan tinggi yang bersistem BLU diharapkan adanya komitmen dari SPI dan
pimpinan BLU untuk dapat mendeteksi indikasi terjadinya fraud dan selanjutnya
menindaklanjuti temuan tersebut.
LAMPIRAN
Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik
Indonesia (2013:8)
Grafik 1.1
Perkembangan Satker BLU dari tahun 2007-2012
0
20
40
60
80
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Satker
Satker
1779
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Tabel 1
Dampak Risiko
Tingkat Konsekuensi Risiko Keterangan
Rendah a. Pengaruhnya terhadap strategi dan
aktivitas operasi rendah
b. Pengaruhnya terhadap kepentingan para
pemangku kepentingan (stakeholders)
rendah
Sedang a. Pengaruhnya terhadap strategi dan
aktivitas operasi sedang
b. Pengaruhnya terhadap kepentingan para
pemangku kepentingan (stakeholders)
sedang
Tinggi a. Pengaruhnya terhadap strategi dan
aktivitas operasi sedang
b. Pengaruhnya terhadap kepentingan para
pemangku kepentingan (stakeholders)
sedang
Sumber: Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia
(2013:75)
Tabel 2
Model Tiga Tingkat Pengendalian
Responsibility Accountability Fairness Transparancy
BoD 8,13% 8,76% 8,57% 6,12% 31,58%
BoE 34,98% 32,47% 34,29% 36,73% 138,47%
BoC 49,01% 51,03% 51,43% 49,49% 200,96%
Auditor 7,88% 7,73% 5,71% 7,65% 28,98%
100% 100% 100% 100%
Sumber: data diolah
Tabel 3
Model yang diusulkan
Tinggi Sedang Rendah
SPI BoE BoC
BoD
Sumber: data diolah
1780
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
DAFTAR PUSTAKA
Albrecht, W. S. 2003. Fraud Examination. South western: Thomson.
Anwar Misbahul., dan Pratolo Suryo. 2012. Penerapan Model Tata Kelola Keuangan Perguruan
Tinggi Yang Baik Untuk Mewujudkan Good University Governance (Studi Pada PTM
se Indonesia)
Arikunto, Suharsini. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Penerbit PT. Rineka
Cipta. Jakarta.
Beasley, Mark S. 1996. The Empirical Analysis of the Relation Between the Board of Director
Composition and Financial Statement Kecurangan (fraud). TheAccounting Review.
Vol.71, No.4, October. pp.443-465
Bloomfield, Robert J. 1997. Strategic dependent and the Assessment Kecurangan (fraud) Risk:
A Laboratory Study. The Accounting Review, Vol. 74. No.4. October, pp. 517-538
Bologna , J.& Lindquist, R. (1995). Fraud Auditing and Forensic Accounting. Ny: Wiley and
Sons.
Brown, Jr. William O. and Richard C. K. Burdekin, 2000. Kecurangan (fraud) and Financial
Markets: The 1997 Collapse of the Junior Mining Stocks. Journal of Economics and
Business; Vol. 52. pp.:277–288
Caplan, Dennis.1999. Internal control and The detection of management Kecurangan (fraud).
Journal of Accounting Research. Vol.37. No.1, spring, pp.010-117
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2013. Manual
Pengelolaan Satker BLU Bidang Layanan Pendidikan.
Fama, E.F. (1980). ‘Agency Problem and the Theory of the Firm’. Journal of Political
Economy. Vol. 88. pp. 288-301.
Hoffman, Vicky B., and James M. Paton. 1997. Accountability dilution effect, and
Compensation in Auditor’s Kecurangan (fraud) Judgments, Journal of Accounting
Research, Vol.35.No.2 Autumn, pp.227-237
Jensen, M.C. and Meckling, W.H. (1976). ‘Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency
Cost and Ownership Structure’. Journal of Financial Economics. October. Vol. 3. pp.
305-360.
Kneer, Dan C. , and Philip M.J. Reckers, and Marianne M. Jennings, 1996. An empirical
examination of the influence of the “new” US audit report and kecurangan (fraud) red-
flags on perceptions of auditor culpability. Managerial Auditing Journal. Vol.11. No.6,
pp. 18–30
Pomeranz, Felix. 1995. Fraud: The Root Causes. Public Money & Management, Volume 15,
Issue 1, 1995
Pujiono dan Made Dudy Satayawan, 2011. Menciptakan Mutu Perguruan Tinggi (Higher
Education) Berskala International Melalui Strategi Penerapan Tata kelola Universitas
Yanga Baik (Good University Governance). Jurnal Akuntansi Akrual.
Vol.3.No.4.Oktober, pp.55-65
Singleton & Singleton. 2010. Fraud Auditing and Forensic Accounting.Fourth Edition Wiley
Corporate F&A
Springer, Roben F. 2005. Deterring Kecurangan (fraud): The Role of Resale Price Maintenance.
The Journal of Business. Vol.59, No.3. pp. 433-449
Subagyo, Joko. 2004. Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek. Penerbit Rineka Cipta.
Jakarta.
1781
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Kristen Satya Wacana
3rd Economics & Business Research Festival
13 November 2014
Sari Maylia Pramono dan Raharja. 2012. Peranan Audit Internal dalam Upaya Mewujudkan
Good Corporate Governance (BGG) Pada Badan Layana Umum (BLU) di Indonesia
Theodorus M. Tuanakotta. 2007. Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi. Lembaga Penerbit
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Tjager, I.N., A. Alijoyo H.R. Djemat, dan B. Sembodo. (2003). Corporate governance:
Tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis Indonesia. Forum Corporate
Governance in Indonesia (FCGI).
Vanasco, Rocco R. 1996. Kecurangan (fraud) auditing. Managerial Auditing Journal. Vol.13,
No.1, pp. 4–71
Walsh, J.P. dan Seward, J.K. (1990). ‘On the Efficiency of Internal and External of Corporate
Control Mechanisms’. Academy of Management Review. July. Hal.: 421 –458.
WartaBPK/traksaktual.com
http://www.transaktual.com/fulpost/pendidikan/1333655033/hasil-audit 2013
Yanuarita, R Rozmita Dewi, dan Apandi R. Nelly Nur. (n.d) Gejala Fraud dan Peran Auditor
Internal dalam Pendeteksian Fraud di Lingkungan Pergutuan Tinggi. (studi Kualitatif)