proposal tesis inal.docx
TRANSCRIPT
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
1/66
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar BelakangNarkotika diperlukan oleh manusia untuk pengobatan sehingga
untuk memenuhi kebutuhan dalam bidang pengobatan dan studi
ilmiah diperlukan suatu produksi narkotika yang terus menerus untuk
para penderita tersebut. Dalam dasar menimbang Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa
narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang berman aat di
bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan
ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan
ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau
digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan
saksama. Narkotika apabila dipergunakan se!ara tidak teratur
menurut takaran"dosis akan dapat menimbulkan bahaya isik dan
mental bagi yang menggunakannya serta dapat menimbulkan
ketergantungan pada pengguna itu sendiri. #rtinya keinginan sangat
kuat yang bersi at psikologis untuk mempergunakan obat tersebut
se!ara terus menerus karena sebab-sebab emosional.$asalah penyalahgunaan narkotika ini bukan sa%a merupakan
masalah yang per lu mendapat per hatian bagi negara &ndonesia'
melainkan %uga bagi dunia &nter nasional. $emasuki abad ke-20
perhatian dunia internasional terhadap masalah narkotika semakin
meningkat' salah satu dapat dilihat melalui Single Convention on
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
2/66
2
Narcotic Drugs pada tahun 1961. Masalah ini menjadi begitu penting
mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu *at yang
dapat merusak isik dan mental yang bersangkutan' apabila
penggunanya tanpa resep dokter.$asalah penyalahgunaan narkotika di &ndonesia' sekarang ini
sudah sangat memprihatinkan. +al ini disebabkan beberapa hal
antara lain karena &ndonesia yang terletak pada posisi di antara
tiga benua dan mengingat perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi' maka pengaruh globalisasi' arus transportasi yang sangat
ma%u dan penggeseran nilai matrialistis dengan dinamika sasaran
opini peredaran gelap. $asyarakat &ndonesia bahkan masyarakat
dunia pada umumnya saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang
sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian se!ara
illegal berma!am , ma!am %enis narkotika. ekhawatir an ini semakin
di perta%am akibat maraknya peredaran gelap narkotika yang
telah merebak di segala lapisan masyarakat' termasuk di kalangan
gener asi muda. +al ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan
bangsa dan negara pada masa mendatang.
Narkotika berpengaruh terhadap isik dan mental' apabila
digunakan dengan dosis yang tepat dan dibawah pengawasan
dokter anastesia atau dokter phsikiater dapat digunakan untuk
kepentingan pengobatan atau penelitian sehingga berguna bagi
kesehatan phisik dan ke%iwaan manusia. #dapun yang termasuk
golongan narkotika adalah !andu dan komponen , komponennya
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
3/66
3
yang akti yaitu morphin' heroin' !odein' gan%a dan !o!oain' %uga
hasish' shabu-shabu' koplo dan se%enisnya. ahaya
penyalahgunaannya tidak hanya terbatas pada diri pe!andu'
melainkan dapat membawa akibat lebih %auh lagi' yaitu gangguan
terhadap tata kehidupan masyarakat yang bisa berdampak pada
malapetaka runtuhnya suatu bangsa negara dan dunia. Negara
yang tidak dapat menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran
gelap narkotika akan diklaim sebagai sarang ke%ahatan ini. +al
tersebut tentu sa%a menimbulkan dampak negati bagi !itra suatu
negara. Untuk mengantisipasi masalah tersebut telah diadakan
berbagai kegiatan yang bersi at internasional' termasuk kon erensi
yang telah diadakan baik dibawah naungan /iga angsa- angsa
maupun di bawah naungan eserikatan angsa , angsa./iga angsa , angsa pada tahun 1909 di hanghai' ina
telah diselenggarakan persidangan yang membi!arakan !ara- !ara
pengawasan perdagangan gelap obat bius' selan%utnya pada
persidangan komisi opium (4pium ommision) telah dihasilkan
traktat pertama mengenai pengawasan obat bius' yaitu on ensi &
nternasional tentang 4pium ( &nternational 4pium Convention) di Den
Haag Belanda pada tahun 191 .ertemuan antara para anggota erserikatan angsa , angsa
di New 6ork' #merika erikat pada tanggal 30 $ar et 1971 telah
dihasilkan on ensi Tunggal Narkotika 1971 ( ingle on ention
Nar!oti! Drugs' 1971) dan telah diubah dengan tentang erubahan
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
4/66
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
5/66
5
seluruhnya untuk menun%ukkan bahaya narkoba pada waktu itu
(1928). Undang , undang obat bius ini disempurnakan lagi dengan
di undangkannya kedalam lembaran tambahan tanggal 22 & Nomor 7 tahun 1981' yang
mengatur mengenai usaha-saha penanggulangan masalah-masalah
sosial' diantaranya berkenaan dengan narkotika. Namun dalam
pemberlakuannya terdapat kelemahan-kelemahan yang terletak pada
dasar hukum pengaturan narkotika' sehingga instruksi residen
tersebut tidak diber lakukan lagi sekaligus men!abut pember lakuan
;erdoo enden $iddelen 4rdonantie dan yang terakhir
dikeluarkanlah Undang , undang nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika.eredaran Narkotika yang ter%adi di &ndonesia sangat bertentangan
dengan tu%uan pembangunan nasional &ndonesia untuk mewu%udkan
manusia &ndonesia seutuhnya dan masyarakat &ndonesia
seluruhnya yang adil' makmur' se%ahtera tertib dan damai
berdasarkan an!asila dan Undang , Undang Dasar 19?5. Untuk
mewu%udkan masyarakat &ndonesia yang se%ahtera tersebut perlu
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
6/66
6
peningkatan se!ara terus menerus usaha , usaha di bidang
pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan
narkotika sebagai obat' disamping untuk mengembangkan ilmu
pengetahuan.$eskipun narkotika sangat berman aat dan diperlukan untuk
pengobatan sesuai dengan standar pengobatan' terlebih %ika
disertai dengan peredaran narkotika se!ara gelap akan
menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun
masyarakat khususnya generasi muda bahkan dapat menimbulkan
bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan niali , nilai budaya
bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan
nasional.eningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya
penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika sangat diperlukan' karena ke%ahatan
narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan se!ara
berdiri sendiri' melainkan dilakukan se!ara bersama , sama yaitu
ber upa %aringan yang dilakukan oleh sindikat clandestine yang
terorganisasi se!ara mantap' rapi dan sangat rahasia. e%ahatan narkotika yang bersi at transnasional dilakukan
dengan menggunakan modus operandi yang modern dan teknologi
!anggih' termasuk pengamanan hasil , hasil ke%ahatan narkotika.
erkembangan kualitas ke%ahatan narkotika tersebut sudah men%adi
an!aman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia. eredaran
obat terlarang narkotika masih tetap marak' bahkan akhir , akhir ini
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
7/66
7
ke%ahatan penyalahgunaan narkotika semakin meningkat yang
tadinya hanya sebagai daerah transit bagi barang , barang terlarang
tersebut' belakangan ini telah di%adikan daerah tu%uan operasi
peredaran narkotika oleh %aringan pengedar narkotika internasional.$emperhatikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin
hari semakin meningkat' menun%ukkan aplikasi Undang , undang
Nomor 9 tahun 1987 belum dapat se!ara e ekti dalam mengatasi
setiap tindak pidana narkotika' padahal pemerintah telah
mengupayakan untuk mengantisipasi dengan membentuk dan
memberlakukan Undang , undang yang bersi at khusus' karena
kitab Undang , Undang +ukum idana ( U+ ) yang dimiliki tidak
bisa men%angkau ke%ahatan tersebut oleh karena itu ketentuan pidana
di dalam per Undang , undangan pidana khusus lebih interen dan
lebih mendekati tu%uan re or masi di banding dengan yang ter !antum
di dalam U+ yang telah kuno itu. 1 etidake ekti an Undang , undang nomor 9 tahun 1987'
sebagai akibat dari pada tahap perumusan atau ormulasinya dari
pembentuk Undang , undang ter sebut tidak %eli mengantisipasi
perkembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pengobatan dan
akibat sampingan yang ditimbulkan sangat merugikan' serta
menimbulkan bahaya bagi kehidupan serta nilai , nilai budaya.
adahal dalam proses penegakan hukum dalam tahap kebi%akan
legislati e " or mulati merupakan tahap yang paling strategis.
1 #ndi +am*ah' 1998' istem idana dan emidanaan &ndonesia T. radnya
aramita'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
8/66
8
elemahan kebi%akan legislati akan berdampak pada para
penegak hukum' yaitu kesulitan mengaplikasikan atur an , aturan
tersebut dalam menangani kasus , kasus tindak pidana narkotika.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1998 tentang Narkotika
memang sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan
terhadap tindak pidana Narkotika melalui an!aman pidana denda'
pidana pen%ara' pidana seumur hidup' dan pidana mati dan mengatur
mengenai peman aatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan
kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.
Namun' dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam
masyarakat menun%ukkan ke!enderungan yang semakin meningkat
baik se!ara kuantitati maupun kualitati dengan korban yang
meluas' terutama di kalangan anak-anak' rema%a' dan generasi muda
pada umumnya. 4leh sebab itu' Undang-undang ini di!abut dengan
Undang , undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.eberapa materi baru dalam Undang , undang nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika menun%ukkan adanya upaya-upaya dalam
memberikan e ek psikologis kepada masyarakat agar tidak
ter%erumus dalam tindak pidana narkotika telah ditetapkan an!aman
pidana yang lebih berat' seperti pidana mati' seumur hidup dan
pidana maksimal 20 tahun' mengingat tingkat bahaya yang
ditimbulkan akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika'
sangat mengan!am ketahanan keamanan nasional. Namun sekarang
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
9/66
9
ini penerapan pidana mati masih men%adi pro kontra bagi para ilmuan
hukum.agi yang kontra didasarkan pada alasan atau menyangkut +#$
(+ak #sasi $anusia)' salah satunya ialah hak manusia untuk hidup hal
ini didasarkan pada asal 2: # Undang-Undang Dasar 19?5 yang
berbunyi @ etiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannya@. eabsahan hukuman mati
terus dipertanyakan. ini terkait dengan pandangan A Hu-um odrat B
yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat
pada setiap indi idu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang
(non*deroga%le rights ) oleh siapapun' atas nama apapun dan dalam
situasi apapun termasuk oleh negara' atas nama hukum atau dalam
situasi darurat. ebagai hak yang dianugerahkan Tuhan' hak hidup
tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atasnama Tuhan
sekalipun. berangkat dari alasan inilah maka hukuman mati
bertentangan dengan +ak #sasi $anusia.ebaliknya bagi yang pro berpendapat bahwa pen%atuhan hukuman
mati tidak ada hubungannya dengan pelanggaran +ak #sasi $anusia
(+#$). sebab segala bentuk hukuman pada dasarnya melanggar hak
asasi orang. en%ara seumur hidup itu %uga merampas hak asasi'
sebab pemidanaan di%atuhkan dengan melihat tindak pidana atau
perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. +ukuman mati dilakukan
terhadap pelanggaran norma hukum yang mengan!am suatu
perbuatan sehingga harus dihukum demikian. e!ara normati
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
10/66
10
hukuman mati diterapkan di negara-negara modern khususnya
&ndonesia atas perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan
sub ersi' makar' terorisme' pembunuhan beren!ana dan lain-lain.
Dengan demikian pantaslah orang yang melakukan demikian di%atuhi
hukuman mati. 4leh sebab itu penelitian ini dipilih dengan %udulC “ Analisis Eksistensi Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku
Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan UU No. 3 Tahun !""# $
B. %u&usan Masalah>umusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam
sebuah penelitian' sebab dengan adanya rumusan masalah akan
memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan
tu%uan yang diterapkan' maka rumusan masalah dalam penelitian ini'
sebagai berikut C1. agaimanakah eksistensi pidana mati terhadap pelaku tindak pidana
narkotika menurut UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. #pakah pen%atuhan pidana mati pada undang-undang Narkotika sesuai
dengan tu%uan pemidanaan
'. Tu(uan dan )eguaan Penelitian1. Tu%uan penulisan ini' yaitu untuk mengetahui bagaimana eksistensi
penerapan pidana mati dalam sistem pidana indonesia dan
se%auhmanakah e ekti itas penerapan pidana mati di indonesia.2. enelitian ini berguna sebagai upaya pengembangan &lmu +ukum
idana khususnya mengenai istem emidanaan. Diharapkan
penulisan ini memberi %awaban atas persoalan-persoalan pidana
serta men%adi re erensi khusus bagi mahasiswa yang menggeluti
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
11/66
11
ilmu hukum pidana' mengingat perkembangan hukum yang
mengalami banyak permasalahan dan membutuhkan suatu
peme!ahan untuk men%elaskan semua itu' tentunya diperlukan
suatu kontruksi pemikiran sehingga dapat meme!ahkan bersama.
BAB IITIN*AUAN PU+TA)A
A. Pengetian Pidana ulit untuk memberikan suatu batasan terhadap pengertian
pidana. &ni disebabkan ruang lingkup pembahasan tentang pidana
yang begitu luas' sehingga sampai saat ini tidak ada de inisi pidana
yang bersi at konkrit dan diikuti sebagai de inisi yang diikuti oleh pakar-
pakar hukum pidana. Ealaupun demikian pembatasan terhadap
pengertian pidana tetap harus dilakukan karena setidaknya pengetian
umum dari pidana tersebut dapat diketahui. arena itu setiap pakar
hukum pidana memiliki pengertian sendiri-sendiri terhadap pidana
tersebut. idana berasal dari kata stra" (belanda)' yang pada dasarnya
dapat dikatan sebagai suatu penderitaan (nestapa) yang senga%a
dikenakan"di%atuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah
melakukan suatu tindak pidana. &stilah pidana %uga biasa dikaitkan
dengan istilah hukuman karena pengertian stra" adalah hukuman.
Tetapi walaupun demikian hukuman merupakan istilah umum yang
bersi at kon ensional' dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
12/66
12
ubah karena istilah tersebut berkonotasi dengan bidang yang !ukup
luas. edangkan pidana merupakan istilah yang lebih khusus 2. etidaknya pidana atau hukum pidana merupakan bagian dari
hukum publik karena itu memuat" berisi ketentuan ketentuan tentang 3 C1. #turan hukum pidana dan (yang dikaitkan"berhubungan dengan)
larangan melakukan perbuatan-perbuatan (akti "positi maupun
pasi "negati ) tertentu yang disertai dengan an!aman berupa pidana
(stra ) bagi yang melanggar larangan itu.2. yarat-syarat tertentu (kapankan) yang harus dipenuhi" harus ada
bagi si pelanggar untuk dapat di%atuhkannya sanksi pidana yang
dian!amkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.3. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan
negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya
polisi'%aksa'hakim)' terhadap yang disangka dan idakwa sebagai
pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan'
men%atuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya'
serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan
oleh tersangka"terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha
melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara
dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.
2 uparni' Niniek' 2008' Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Sistem Pidana danPemidanaan ' inar ra ika' a%a ra indo ersada'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
13/66
13
imons menabahkan pidana adalah kesemuanya perintah-
perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara yang
dian!am oleh suatu nestapa ( pidana ) barang siapa yang tidak
menaatinya' kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat
bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk
mengadakan (men%atuhi ) dan men%alankan pidana tersebut. ama
halnya dengan udatro bahwa imons memberikan pengertian bahwa
inti dari pidana adalah suatu nestapa ? . ama halnya dengan
udarto bahwa pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara
kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan
Undang-Undang (+ukum idana)' senga%a agar dirasakan sebagai
nestapa 5. emberian nestapa tersebut diberikan kepada sipembuat
ke%ahatan adalah untuk membuatnya %era dan sadar bahwa apa yang
dilakukannya itu adalah sesuatu yang salah dan tidak dapat
ditoleransi. elanggaran terhadap perundang-undangan akan
membuat anda mendapatkan sanksi yang setimpal terhadap apa yang
dia perbuat.
+ampir sama dengan keduanya' ;an +ammel memberikan
de inisi bahwa pidana merupakan suatu penderitaan yang bersi at
khusus' yang telah di%atuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk
men%atuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung %awab
4 $oel%atno' 200:' Asas-Asas Hukum Pidana ' >ineka ipta'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
14/66
14
dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar' yakni semata-
mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum
yang harus ditegakkan oleh negara. sedangkan $uladi 7 memberikan
de inisi terhadap pidana itu sendiri adalah penyerukan untuk tertib F
pidana pada hakikatnya mempunyai dua tu%uan utama yakin
mempengaruhi tingkah laku dan untuk menyelesaikan kon lik. enulis
beranggapan bahwa muladi mengatakan seperti begitu karena
seandainya idana itu tidak ada' dalam artian sanksi pidana maka
setiap manusia dalam bertingkah laku akan tidak terkendali sehingga
mudah mun!ul kon lik yang mengakinatkan perselisihan yang amat
pana%an dan bias sa%a menimbulkan korban akibat hal tersebut.
Dengan adanya pidana' masyarakat akan lebih terkontorol dan akan
takut melakukan hal-hal yang melanggar dari hukum pidana tersebut.
ebenarnya bahwa pada hakikatnya kalau kita melihat se!ara
metode' bahwa hukum pidana tersebut terbagi dua' yaitu hukum
pidana materill dan ormil. +ukum pidana materill berarti isi atau
substansi hukum pidana itu sendiri. Disini pidana bermakna abstrak
atau dalam keadaan diam. edangkan hukum pidana ormil adalah
lebih bersi at nyata atau konkrit. iasanya hukum pidana ormil ini
disebt dengan hukum a!ara pidana 8(#ndi +am*ah' 200: C 1-2)
6 Ibid.
7 #ndi +am*ah' 200: , Asas-Asas Hukum Pidana ' >ineka ipta'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
15/66
15
Terakhir' menurut hemat penulis'bahwa pidana itu mengandung
beberapa unsur' yaitu
1. engenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang
tidak menyenangkan
2. idana itu diberikan dengan senga%a oleh orang atau badan yang
mempunyai kekuasaan (berwenang)
3. idana itu dikenakan kepada orang yang telah melakukan tindak
pidana menurut undang-undang.
B. Tu(uan Pe&idanaan +ukum pidana merupakan bagian dari hukum publik /#u%lic 0echt)
dimana tu%uan utamanya yaitu melindungi kepentingan-kepentingan
masyarakat sebagai suatu kolekti itas dari perbuatan-perbuatan yang
mengan!amnya atau bahkan merugikannya baik itu dating dari
perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi). erbagai
kepentingan bersi at kemasyarakatan tersebut antara lain ialah
ketentraman' ketenangan' dan ketertiban dalam kehidupan
masyarakat. arena itulah hukum pidana harus tetap dipertahankansebagai salah satu sarana perlindungan masyarakat /social de"ence) .
Dalam literature berbahasa inggris tu%uan pidana biasa disingkat
dengan tiga > dan satu D. Tiga > itu ialah 0e"ormation ' 0estraint '
0estri%ution ' sedangkan D ialah Deterrance yang terdiri atas individual
detterance dan general deterrence (pen!egahan khusus dan
pen!egahan umum). 0e"ormation berarti memperbaiki atau
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
16/66
16
merehabilitasi pen%ahat men%adi orang baik dan berguna bagi
masyarakat. $asyarakat akan memperoleh keuntungan dan tiada
seorang pun yang merugi %ika pen%ahat men%adi baik. >e ormasi perlu
digabung dengan tu%uan yang lain seperti pen!egahan. 0estraint
maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan
tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu
akan men%adi lebih aman. 0etri%ution ialah pembalasan terhadap
pelanggar karena telah melakukan ke%ahatan. ekarang ini banyak
dikritik sebagai sistem yang bersi at barbar dan tidak sesuai dengan
masyarakat yang beradab. Detterance berarti men%era atau men!egah
indi idual maupun orang lain yang potensial men%adi pen%ahat akan
%era atau takut untuk melakukan ke%ahatan' melihat pidana yang
di%atuhkan kepada terdakwa : . Tetapi dalam perkembangannya tu%uan pemidanaan melahirkan
beberapa teori' yaitu (1) Teori absolut atau teori pembalasan
/ ergeldings theorien ) ' (2) Teori >elati atau Tu%uan / Doeltheorien ) '
(3) Teori abungan / ereniginstheorien ) .a. Teori A-solut atau teori pe&-alasan ( Vergeldings t eorien !"
Teori ini berdalih bahwa tu%uan dari pemidanaan adalah
pembalasan.
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
17/66
17
bahwa menurut teori ini' pidana di%atuhkan semata-mata karena orang
yang telah melakukan suatu ke%ahatan atau tindak pidana. idana
akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada
orang yang melakukan ke%ahatan. Dilan%utkan 10 teori pembalasan
mengatakan bahwa pidana tidaklah bertu%uan untuk yang praktis'
seperti memperbaiki pen%ahat. e%ahatan itu sendirilah yang
mengandung unsur-unsur untuk di%atuhkan pidana. idana se!ara
mutlak ada' karena dilakukan suatu ke%ahatan. Tidaklah perlu untuk
memikirkan man aat men%atuhkan pidana itu. etiap ke%ahatan harus
berakibat di%atuhkan pidana kepada pelanggar. 4leh karena itulah
maka teori disebut teori absolut. idana merupakan tuntutan mutlak'
bukan hanya sesuatu yang perlu di%atuhkan tetapi men%adi keharusan.
+akikat suatu pidana adalah pembalasan. Dalam teori pembalasan
atau absolut ini terbagi atas pembalasan seb%ukti dan pembalasan
ob%ekti . embalasan sub%ekti ialah pembalasan terhadap apa yang
telah di!iptakan oleh pelaku dari luar. husus untuk indonesia' karena U+ nya sampai sekarang
belum mengalami re isi dan masih produk peninggalan belanda yaitu
2et%oe- van stra"recht ternyata masih mengadopsi sanksi-sanksi yang
berupa teori pembalasan' yaitu pada asal 10 U+ yang masih
membenarkan pidana mati' walaupun kenyataannya belanda sendiri
yang telah mere isi U+ nya telah menghapuskan pidana mati.
10 "ndi Ha#$a!, op.ci ., !al. 31
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
18/66
18
kemudian an!aman idana mati masih diterapkan dibeberapa aturan
yang berlaku diindonesia' seperti undang-undang teroris dan narkotika.-. Teori %elati atau Tu(uan ( Doelt eorien !
Teori ini biasanya disebut sebagai teori melindungi masyarakat.
arena tu%uan dari teori ini adalah pembinaan' yaitu bagaimana
memperbaiki si pen%ahat. ada dasarnya manusia itu baik' tetapi ada
sesuatu atau aktor eksternal yang mempengaruhi sehingga mereka
berbuat demikian. $aka daripada itu sebenarnya ketika dilakukan
pemidanaan kepada seseorang yang melakukan ke%ahatan' tu%uan
utamanya adalah memperbaiki si pen%ahat agar tidak mengulangi
perbuatannya lagi. 11men%elaskan bahwa menurut teori relati suatu
ke%ahatan tidak mutlak harus diikuti dengan pidana. Untuk itu tidaklah
!ukup adanya suatu ke%ahatan melainkan harus dipersoalkan pula
man aat pidana bagi masyarakat maupun bagi terpidana itu sendiri.
ehingga pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau
melainkan %uga kemasa depan. $emidana bukanlah untuk
memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. $emidana harus ada
tu%uan lebih %auh daripada hanya men%atuhkan pidana sa%a' atau
pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengembalian sa%a'
tetapi mempunyai tu%uan-tu%uan tertentu yang berman aat. ebenarnya dalam teori ini terdiri dari dua ma!am pen!egahan'
yaitu pen!egahan umum /generale prventie) dan pen!egahan khusus
/specialle preventie) . #ertama ' en!egahan umum itu itu ditunu%ukkan
untuk menakut-nakuti seseorang agar tidak melakukan suatu
11 Ibid, Hal. 17
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
19/66
19
ke%ahatan. en%ahat di%atuhkan pidana agar masyarakat tidak meniru
dan melakukan perbuatan yang serupa dengan pen%ahat. ene!a 12
dalam teorinya berpandangan supaya khalayak ramai men%adi takut
untuk melakukan ke%ahatan' maka perlu dibuat pidana yang ganas
dengan eksekusinya yang sangat ke%am dengan dilakukan dimuka
umum agar setiap orang mengetahuinya. en%ahat yang dipidana itu
di%adikan totonan agar banyak dan dari apa yang dilihatnya inilah yang
membuat semua orang takut untuk berbuat serupa. Dan ini dahulu
dilakukan dinegara-negara Gropa arat sebelum >e olusi eran!is
(18:9-189?).
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
20/66
20
men%adi orang baik dalam bermasyarakat. ;an +amel dan ;on /ist* 13
men%elaskan bahwa tu%uan dari pre ensi khusus adalah men!egah nat
buruk pelaku ( dader ) bertu%uan men!egah pelanggar mengulangi
perbuatan %ahat yang diren!anakannya.
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
21/66
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
22/66
22
Dalam ayat 2 pasal ini dikatakan bahwa pemidanaan tidak
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan
merendahkan martabat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan
bahwa yang ter!antum dalam ran!angan U+ tersebut merupakan
pen%abaran teori gabungan dalam arti luas. &a meliputi usaha pre ensi'
koreksi' kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah
pada terpidana.'. PIDANA MATI entuk pidana ini merupakan hukuman yang dilaksanakan dengan
merampas %iwa seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang.
idana ini %uga merupakan hukuman tertua dan paling kontro ersial
dari berbagai bentuk pidana lainnya. Tu%uan diadakan dan
dilaksanakannya hukuman mati supaya masyarakat memperhatikan
bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap
ketentaraman yang sangat ditakuti oleh umum. 18
erdasarkan se%arah pidana mati bukanlah bentuk hukuman yang
relati baru di &ndonesia. idana ini telah dikenal se%ak *aman
kera%aan-kera%aan. +al ini dapat dibuktkan dengan memperhatikan
%enis-%enis pidana menurut hukum adat atau huum para ra%a dahulu'
umpamanya C
a. men!uri dihukum potong tangan Fb. pidana mati dilakukan dengan %alan memotong-motong daging dari
badan (sayab)' kepala ditumbuk (sroh)' dipenggal dan kemudiankepalanya ditusuk dengan gantar (tan%ir)' dan sebagainya. 1:
17 &. "bdoel '(a#ali, Pengantar Hukum Indonesia (Edisi Revisi),
&a(a)ali *er+, akar a, 2005, !l#. 187.
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
23/66
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
24/66
24
Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 yang menetapkan bahwa pidana
mati di%alankan dengan !ara menembak mati terpidana. Dalam hal ini
eksekusi harus dihadiri
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
25/66
25
demikian karena ke!endrungan yang ter%adi di negeri kita pelaksanaan
eksekusi mati terhadap terpidana berlangsung dalam waktu yang relati
lama. $aka di Negara ini seolah-olah sebagian besar terpidana mati
men%alani dua bentuk hukuman sekaligus' yaitu dengan diawali pidana
pen%ara terlebih dahulu' lalu barulah dilaksanakan pidana yang
sesungguhnya di%atuhkan padanya yaitu pidana mati.
ermasalahan ini menyebabkan semakin kompleksnya problematika
pada pidana mati. ini topik pemberitaan seolah-olah bergeser
menyangkut problematika penundaan eksekusi pidana mati. 19 4leh
beberapa alasan yang penulis sebutkan tersebutlah suatu pro dan kontra
terhadap eksistensi mengenai lembaga pidana mati.
D. Pengertian Narkotika
Untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan'
narkotika adalah *at yang sangat dibutuhkan. Untuk itu penggunaannya
se!ara legal dibawah pengawasan dokter dan apoteker. Di &ndonesia
se%ak adanya Undang-undang Narkotika' penggunaan resmi narkotika
adalah untuk kepentingan pengobatan dan penelitian ilmiah' penggunaan
narkotika tersebut di atas diatur dalam asal ? Undang-undang Narkotika
19 ./. +a!e ap , Op !it , !l# 75.
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
26/66
26
yang bunyinyaC ANarkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan
pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuanB.
$enurut &kin #. hani A&stilah narkotika berasal dari kata narkon yang
berasal dari bahasa 6unani' yang artinya beku dan kaku. Dalam ilmu
kedokteran %uga dikenal istilah Nar!ose atau Nar!i!is yang berarti
membiuskanB. 20
oerd%ono Dir%osisworo mengatakan bahwa pengertian narkotikaC
AHat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang
menggunakannya dengan memasukkan kedalam tubuh. engaruh
tersebut bisa berupa pembiusan' hilangnya rasa sakit' rangsangan
semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. i at-si at
tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertu%uan
diman aatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang
pembedahan' menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.
$enurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
pasal 1 ayat 1 C BNarkotika adalah *at atau obat yang berasal dari
tanaman atau bukan tanaman' baik sintetis maupun semisintetis' yang
dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran' hilangnya
rasa' mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri' dan dapat
menimbulkan ketergantungan.B
20 &kin #. hani dan #bu haru ' ahaya enyalahgunaan Narkotika danenanggulangannya' 6ayasan ina Taruna'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
27/66
27
alah satu persoalan besar yang tengah dihadapi bangsa
&ndonesia' dan %uga bangsa-bangsa lainnya di dunia saat ini adalah
seputar maraknya penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya
(narkoba)' yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. aat ini' %utaan
orang telah ter%erumus ke dalam Ilembah hitamJ narkoba' ribuan nyawa
telah melayang karena %eratan Ilingkaran setanJ bernama narkoba' telah
banyak keluarga yang han!ur karenanya dan tidak sedikit pula generasi
muda yang kehilangan masa depan karena perangkap ImakhlukJ yang
disebut narkoba ini. ita tahu bahwa pondasi utama penyokong tegaknya
bangsa ini dimulai dari keluarga' ketika keluarga han!ur' rapuh pula 21
bangunan bangsa di negeri ini.
ada pasal 1 angka 12 Undang-undang Narkotika' di%elaskan
bahwa pe!andu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan
Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika' baik
se!ara isik maupun psikis. ementara pasal 1 angka 13 Undang-undang
Narkotika' di%elaskan bahwa ketergantungan Narkotika adalah ge%ala
dorongan untuk menggunakan Narkotika se!ara terus menerus' toleransi
dan ge%ala putus Narkotika apabila penggunaan dihentikan. edangkan
pasal 1 angka 1? Undang-undang Narkotika' di%elaskan bahwa
penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa
sepengetahuan dan pengawasan dokter. ebagaimana yang
21 oed%ono Dir%osisworo' +ukum Narkotika &ndonesia' itra #ditya hakti'andung' 1990' hal. 3
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
28/66
28
diamanatkan dalam konsideran Undang-undang Narkotika' bahwa
ketersediaan Narkotika %enis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai
obat dimaksudkan untuk meningkatkan dera%at kesehatan masyarakat'
namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat
bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter se!ara
tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pen!egahan dan
pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap
Narkotika.
$emahami pengertian penyalahguna yang diatur dalam pasal 1 angka 1?
Undang-undang Narkotika' maka se!ara sistematis dapat diketahui
tentang pengertian penyalahgunaan Narkotika' yaitu pengunaan Narkotika
tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. engertian tersebut' %uga
tersirat dari pendapat Dadang +awari' yang menyatakan bahwa an!aman
dan bahaya pemakaian Narkotika se!ara terus-menerus dan tidak
terawasi dan %ika tidak segera dilakukan pengobatan serta pen!egahan
akan menimbulkan e ek ketergantungan baik isik maupun psikis yang
sangat kuat terhadap pemakaianya' atas dasar hal tersebut' se!ara
sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan Narkotika adalah
pola penggunaan Narkotika yang patologik sehingga mengakibatkan
hambatan dalam ungsi sosial. 22 +ambatan ungsi sosial dapat berupa
kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atas teman-temannya
22 Dadang +awari' enyalahgunaan Narkotika dan Hat #dikti ' alai enerbit = U&'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
29/66
29
akibat perilaku yang tidak wa%ar dan ekspresi perasaan agresi yang tidak
wa%ar' dapat pula membawa akibat hukum karena ke!elakaan lalu lintas
akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli
Narkotika. 23
E. Pro )ontra Pidana Mati Di Indonesia
idana mati merupakan bentuk hukuman yang se%ak ratusan tahun
lalu telah menuai pro dan kontra. ro dan kontra tersebut tidak hanya
ter%adi di &ndonesia' namun ter%adi hampir di seluruh Negara yang ada
pada saat ini. etiap ahli hukum' akti is hak asasi manusia dan lain
sebagainya selalu menyandarkan pendapat pro dan kontra pada lembaga
pidana mati dengan alasan yang logis dan rasional.
e!endrungan para ahli yang setu%u pidana mati tetap
dipertahankan eksistensinya' umumnya didasarkan pada alasan
kon ensional yaitu kebutuhan pidana mati sangat dibutuhkan guna
menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan
umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi' sedangkan
mereka yang kontra terhadap pidana mati la*imnya men%adikan alasan
pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia dan merupakan
23 >omli #tmasasmita' roblem enakalan #nak-#nak >ema%a' #rmi!o' andung' 19:3'h. 7'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
30/66
30
bentuk pidana yang tidak dapat lagi diperbaiki apabila setelah eksekusi
dilakukan diemukan kesalahan atas onis yang di%atuhkan hakim
elan%utnya' penulis akan menguraikan berbagai -alasan dan para
ahli yang pro (mendukung) maupun kontra terhadap pidana mati' serta
pandangan penulis mengenai eksistensi lembaga pidana mati.
#dapun beberapa ahli maupun tokoh yang mendukung eksistensi
pidana mati ialah
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
31/66
31
ada kesempatan lain' uringa berpendapat pidana mati merupakan
suatu bentuk hukuman yang sangat dibutuhkan dalam suatu masa
tertentu terutama dalam hal transisi kekuasaan yang beralih dalam waktu
yang singkat. enulis bergumen seperti itu didasarkan pendapat uringa
yang menyatakan bahwa pidana mati adalah suatu alat pembersih radikal
yang pada setiap masa re olusioner kita !epat dapat
mempergunakanya. 27
alah satu pakar hukum pidana dan tokoh pembaharuan hukum
pidana nasional arda Nawawi #rie se!ara eksplisit dalam sebuah
bukunya menyatakan bahwa pidana mati masih perlu dipertahankan
dalam konteks pembaharuan U+ Nasional. +al ini dapat penulis
gambarkan' melalui pendapatnya yang menyatakan C
Abahwa walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkansebagai upaya perlindungan masyarakat (%adi lebih menitikberatkanatau berorintasi pada kepentingan masyarakat)' namun dalampenerapannya diharapkan bersi at selekti ' hati-hati dan berorientasi
%uga pada perlindungan"kepentingan indi idu (pelaku tindakpidana). 28
+al yang disampaikan arda ini hampir senada dengan apa yang
pernah disampaikan oleh seorang %enderal purnawirawan dan tokoh
gere%a di &ndonesia yang pada dasarnya sepakat apabila lembaga pidana
mati dihapuskan keberadaannya di &ndonesia' namun dengan
26 I"id , !l#.27
27 arda Na)a)i "rie , Op !it , !l# 89.
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
32/66
32
pertimbangan lain ia %uga se!ara tegas menyatakan pidana mati masih
harus dipertahnkan dikarenakan hukuman tersebut adalah alat untuk
men%aga ketentraman masyarakat. +ukuman mati harus dibi!arakan dari
segi kepentingan masyarakat. 2:
ahkan $ar%ono >eksodiputro yang %uga seorang tokoh
pembaharuan hukum pidana nasional mendukung keberadaan lembaga
pidana mati dengan membantah hipotesa yang meragukan e ekti itas
pidana mati melalui penndapatnya yang menyatakan hubungan an!aman
hukuman mati dengan mengurangi ke%ahatan atau tindak ke%ahatan
sangat hipotetical . urang bisa dibuktikan' tetapi bukan berarti bahwa
tidak dapat mengurangi. 4rang yang mengatakan hapuskan hukuman
matipun tidak dapat membuktikan bahwa pidana mati itu tidak e ekti . 29
erdasarkan pendapat #ndi +am*ah dan #. umangelipu
dinyatakan se!ara tegas pidana mati sama sekali tidaklah bertentangan
dengan an!asila. +al ini tergambar dari bab empat ( idana $ati dalam
an!asila) buku mereka yang ber%udul A idana mati di &ndonesia di $asa
/alu' ini dan $asa DepanB yang menggambarkan se!ara terperin!i
bahwa tidakaada di antara keseluruhan sila dalam an!asila yang
bertentangan dengan keberadaan pidana mati di negra &ndonesia.
28 ". Ha#$a! ". Su#an elipu, Op !it , !l# 35.
29Herliad , / ek i i a+ Huku#an a i,! p !erliad .blo . riend+ er.co# e ek i i a+-!uku#an-#a i . 'iak+e+
pada 2 ebruari 2013.
http://herliady.blog.friendster.com/efektivitas-hukuman-mati/http://herliady.blog.friendster.com/efektivitas-hukuman-mati/
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
33/66
33
elan%utnya' inkonstitusioanal atau tidaknya pidana mati sebenarnya
telah ter%awab dalam putusan $ahkamah onstitusi pada ermohonan
engu%ian materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1998 Tentang
Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 19?5 yang dia%ukan oleh
empat terpidana mati kasus narkotika melalui kuasa hukumnya berkenaan
dengan inkonstitusionalitas pidana mati yang termaktub di dalam Undang-
Undang Nomor 22 tahun 1998 Tentang Narkotika. erdasarkan putusan
$ahkamah onstitusi tersebut' se!ara tegas dinyatakan bahwa an!aman
pidana mati pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1998 Tentang
Narkotika tidaklah bertentangan dengan onstitusi. e!ara analogi dapat
ditrik sebuah kesimpulan bahwa pidana mati bukanlah suatu tindakan
inkonstitusional.
Untuk memperkuat argumen di atas' maka alangkah baiknya penulis
memperkuatnya dengan menya%ikan bunyi dari onklusi dari utusan
$ahkamah onstitusi terhadap permohonan tersebut' yang menyatakan C
etentuan asal :0 #yat (1) huru a' #yat (2) huru (a)' #yat (3) huru aF asal :1 #yat (3) huru (a)F asal :2 #yat (1) huru a' #yat 2(huru ) a dan #yat (3) huru a dalam UU Narkotika' sepan%ang yangmengenai an!aman pidana mati' tidak bertentatangan dengan asal2:# dan asal 2:& ayat (1) UUD 19?5. 30
erdasarkan keterangan tersebut' sebenarnya dapatlah se!ara %elas
bahwa pidana mati tidaklah bertentangan dengan onstitusi Negara kita
30 *u u+an a!ka#a! on+ i u+i
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
34/66
34
dan masih layak dipertahankan keberadaannyanya dalam hukum pidana
positi . +anya sa%a berdasarkan putusan tersebut pembaharuan hukum
pidana yang berkaitan dengan pidana mati hendaknya untuk ke depan
memperhatikan sungguh-sungguh hal sebagai berikut C
a. pidana mati bukan lagi merupakan pidana pokok' melainkansebagai pidana yang bersi at khusus dan alternati F
b. pidana mati dapat di%atuhkan dengan masa per!obaan selamasepuluh tahun yang apabila terpidana berkelakuan terpu%i dapat
diubah dengan pen%ara seumur hidup atau selama 20 puluh tahunF!. pidana mati tidak dapat di%atuhkan terhadap anak-anak yang belum
dewasaFd. eksekusi pidana mati terhadap perempuan hamil dan seorang yang
sakit %iwa ditangguhkan sampai perempuanhamil tersebutmelahirkan dan terpidana mati yang sakit %iwa tersebut sembuh. 31
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
35/66
35
Demikian sebaliknya' para ahli dan tokoh yang kontra terhadap
pidana mati pun tidaklah sedikit dan menyandarkan argumennya pada
sebuah landasan berpikir yang ilmiah. eorang tokoh aliran klasik yang
sangat terkenal karena ke okalannya menetang pidana mati ialah seorang
berkebangsaan &talia yang bernama e!!aria. #lasan e!!aria
menentang pidana mati ialah proses yang di%alankan dengan !ara yang
amat buruk sekali 33 terhadap seseorang yang dituduh membunuh anaknya
sendiri (beberapa waktu setelah eksekusi dapat dibuktikan bahwa putusan
tersebut salah).
etelah keharuman nama e!!aria tenggelam' maka mun!ullah
nama-nama tokoh dan ahli yang menentang pidana mati. #dapun nama-
nama tersebut adalah =erri' /eo olak' $odderman dan tokoh lainnya'
sedangkan di &ndonesia tokoh yang sanat okal menentang pidana mati
ialah >oeslan aleh'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
36/66
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
37/66
37
tiba-tiba kepergok dengan binatang buas demikian' daripadakepergok denagn pen%ahat pen%ahat yang dimaksudkan di atas. 37
endapat ini sungguh kontras dengan yang ter%adi di &ndonesia'
dikarenakan beberapa tahun setelah pendapat $odderman disepakati
mengenai penghapusan pidana mati' di &ndonesia malah diberlakukan
pidana mati. erdasarkan perbandingan hukum pidana dapat kita simak
pendapat #ndi +am*ah' sebagaimana terurai berikut C
Di dalam U+ &ndonesia ter!antum pidana mati' sedangklan dielanda se%ak tahun 1:80 sudah dihapus. #lasannya' ialah keadaan
di &ndonesia berbeda dengan elanda' ribuan pulau-pulau' beranekaragam suku bangsa' tenaga kepolisian kurang men!ukupi' %adi perlupidana yang lebih berat. Dengan sendirinya pasal-pasal yangberkaitan dengan pidana mati seperti pasal 7 dan pasal 11(pelaksanaan pidana mati) terdapat dalam E & ( U+ ) tetapi tentu
tidak ada dalam Ned. E . 38
e!ara historis dapat kita ambil sebuah kesimpulan bahwa ketidak
konsistenan elanda dalam penolakan terhadap pidana mati
sesungguhnya didasakan pada konsep tirani untuk mempertahankan
kekuasaan di negeri %a%ahan &ndonesia.
ebuah kisah yag menarik dalam kontro ersi pidana mati dapat %uga
kita rasakan dari rasa pertobatan seorang terpidana mati. +al ini dapat
36 ". Ha#$a! ". Su#an elipu, Op !it , !l#. 42
37 "ndi Ha#$a!, Per"andingan Hukum Pidana %e"erapa &egara, Sinar
;ra
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
38/66
38
penulis perlihatkan melalui penggalan surat dari seorang terpidana mati
tertanggal 3 ebruari 1978 berikut ini C
Dear 'e " oo . So "orgive me "or this. M$ "are2ell letter %eing so%rie"& and 7 "ear incoherent. Do $ou remem%er the da$ $ou "irst sa2 me here& ho2 7 -ept repeating to $ou 87 am an atheist almost 2ith
pride : But as 7 2atched $ou come here so o"ten& spending so mucho" $our time and giving so much $oursel" to the #ulau Senang %o$sand the rest o" us& e pecting and receiving nothing in return& 7 as-ed m$sel"& 34hat is the motivates this man such altruistic acts : 7s
there reall$ a ;od as he so undou%tedl$ %elieves :5 But one da$ <1 th o" Decem%er 196+ < apparent reason 7 2as over 2h2lmed %$ desire to -neel do2n in pra$er and pour out m$ heart to ;od&surrendering m$ sel" to him and admitting to Him that revenge 2as inm$ heart. He listen and understood and as 7 got to -no2 Him %etter trought the succeeding da$s and 2ee-s& He told me that 7 should %ea%ove revenge and hate& that onl$ love and understanding should occup$ m$ thoughts and guide m$ action. !hro $oi 7 "ound Christ and thro him 7 shall "ind the -ingdom o" heaven. !ill then& "are thee 2ell.
=ours in Christ& Sd" Sunny Ang")*
e!ara %u%ur penulis sangat tersentuh dengan penggalan surat ini'
namun patut diketahui Tuhan %uga men!iptakan suatu hukuman bagi
umatnya yang berbuat salah dan begitu %ugalah hal ini ter%adi dalam
realitas kehidupan bernegara. ila dibedah melalui pisau religius'
sebenarnya keberadaan pidana mati di sini membawa sebuah anugerah
kepada #ng' dengan hukuman tersebut mengenal Tuhan se!ara lebih
dalam terlepaskan dari belenggu ateisme.
38 Sa!e ap , Op !it , !l# 123 124.
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
39/66
39
erkaitan dengan keberadaan pidana mati dalam korelasinya
dengan an!asila' ahetapy memiliki pendapat yang berbeda dengan
#ndi +am*ah dan #. umangelipu. ahetapy dalam skripsinya (telah
dipublikasikan) men%elaskan 39 bahwa pidana mati bertentangan dengan
norma dasar Negara ini yaitu an!asila. +al ini disandarkan pada pasal
95 ayat (2)' walaupun pada saat itu telah didekritkan kembali pada UUD
19?5 (namun patut diketahui bahwa UUD %uga dlahirkan dari an!asila).
elain bersandarkan alasan tersebut' ahetapy %uga menyatakan bahwa
pidana mati merupan warisan kolonial yang tidaklah pantas untuk
dilan%utkan (sebagaimana diterangkan di atas).
ada putusan $ahkamah onstitusi dalam ermohonan engu%ian
materil Undang-Undang Nomor 22 tahun 1998 Tentang Narkotika
terhadap Undang-Undang Dasar 19?5 yang menyatakan bahwa pidana
mati tidaklah bertentangan dengan konstitusi terdapat empat pendapat
berbeda ( dissenting opinion ) dari hakim konstituisi. +akim-hakim tersebut
adalah +akim onstitusi +. +ar%ono' +akim onstitusi +. #!hmad
>oestandi' +akim onstitusi +.$. /ai!a $ar*uki' dan +akim onstitusi
$aruarar iahaan. Dalam hal ini penulis sedikit menyampaikan alasan
+akim onstitusi $aruarar iahaan menolak adanya pidana mati. C
agi hak untuk hidup' tidak terdapat petun%uk yang menyatakanpembatasan hak itu dapat dilakukan dengan menghilangkan hidupitu sendiri' meskipun diakui dan telah men%adi bagian dari hak asasiorang lain yang harus pula dihormati' hak untuk hidup boleh dibatasi
39 Sa!e ap , Op !it , !l# 14.
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
40/66
40
karena hukum membutuhuhkan keadilan untuk mengembalikankeseimbangan yang di!ederai oleh pelanggaran yang dilakukannyaberupa pembatasan ruang geraknya dengan ditempatkan dalamtempat khusus serta men%alani pembinaan-pembinaan tertentu yangdiwa%ibkan.
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
41/66
41
mempertahankannya dalam hukum nasionalnya namun tak pernah lagi
melaksanakannya dalam praktik.
$enurut >oeslan aleh beberapa Negara yang tidak lagi
mengan!amkan pidana mati pada U+ nasionalnya ialah C
ortugal tahun 1:?7' Negara agian di #merika erikat tahun 1:?8'di an $arino tahun 1:?:' di ;ene*uela tahun 17?9' di >hode &sland(U #) tahun 1:52' di Eis!ounsin tahun 1:53' di Toskane tahun
1:59' olumbia dan >umania tahun 1:7?' di Netherland tahun1:80' di osta >i!a tahun 1::0. di $aine tahun 1::8' di &talia tahun1:90' di ra*ilia tahun 1:91' di GLuador dan eru tahun tahun 1:95'di Norwegia tahun 1902' >usia tahun 1903' (sekarang pidana matiberlaku di Uni o iet)' di #ustria tahun 191:' di wedia tahun 1921'/ituania 1922' di New Heland tahun 1925' di Uruguay tahun 1927' di
hili tahun 1930 dan Denmark tahun 1993. Tetapi ada di antara yangtersebut di atas yang memberlakukan lagi pidana mati sesuaidengan kebutuhan masyarakat. ?0
ebagai !ontoh Negara elanda yang menghapuskan pidana mati
pada ketentuan hukum pidananya masih men!antumkan pidana mati
pada itab Undang-Undang +ukum idana $iliter Negara tersebut.
+anya sa%a pen%atuhan hukuman tersebut hanya dapat dilakukan' apabila
hakim berpendapat bahwa keamanan dari negara itu menghendakinya
demikian (pasal 9). ?1 elain itu' Negara tetangganya elgia
men!antumkan pidana mati di dalam U+ sipilnya' diamana ketentuan
tersebut tidak pernah lagi dilaksanakan lagi dalam prakteknya.
40 I"id , !l# 43.
41 *."=. a#in an '. Si#on+, Op !it , !l# 392.
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
42/66
42
ementara itu' masih ada 7: negara yang sampai kini masih
konsisten mempertahnkan pidana mati pada ketentuan hukum pidana
nasionalnya. Dimana &ndonesia adalah salah satu dari negara tersebut.
Untuk menutup bab ini' penulis akan menguraikan pendapat pribadi
mengenai pidana mati. ada dasarnya' penulis tidaklah sepakat dengan
keberadaan pidana mati dalam konteks hukum pidana nasional ataupun
se!ara global' namun se!ara rasional dengan memperhatikan kebutuhan
pada saat ini maupun ke depan' penulis menyadari pidana mati masih
dibutuhkan sebagai suatu alat untuk melindungi masyarakat. erlunya
pidana mati dipertahankan menurut penulis berdasarkan tiga alasan.
#ertama ' masalah keadilan dan kepastian hukum. #pabila pidana mati
dihapuskan dan kemudian diadakan kembali dengan mengenyampingkan
asas non retroa-ti" ' lebih patut dipertanyakan dimana keadilan yang
seharusnya men%adi satu dalam bentuk kepastian hukum. &ni dikarenakan
suatu keadaan ke depan tidaklah dapat diprediksi dan dita sirkan se!ara
mutlak dengan mengadakan pengandaian-pengandaian yang apriori .
$aka' lebih baik pidana mati tetap dipertahankan dengan !atatan hanya
ditu%ukan kepada pelaku ke%ahatan yang luar biasa serius ( e traordinar$
crime) .
edua ' masalah kebudayaan. Tidaklah dapat disangkal bahwa
Negara kita yang multi cultural ini mengenal pidana mati dalam berbagai
peraturan adat semen%ak *aman kera%aan dahulu (sebelum terbentuknya
Negara &ndonesia). Untuk memperkuat pendapat ini' maka penulis
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
43/66
43
menyandarkannya pada pendapat ;on a igny yang menyatakan hukum
adalah bagian dari budaya masyarakat. +ukum tidak lahir dari suatu
tindakan bebas ( ar%itrar$ act o" a legislator )' tetapi dibangun dan dapat
ditemukan dalam %iwa masyarakat.
etiga ' unsur religius. $emperhatikan norma dasar Negara kita yang
memperlihatkan bahwa bangsa ini ialah bangsa yang !inta dan takut akan
Tuhan yang berarti tidaklah dapat kita sangkal se!ara religius' agama
mengakui hukuman sebagai akibat dari sebuah tingkah laku yang %ahat.
ebagai !ontoh' &slam mengenal hukuman mati ( >ishas ) sebagai bentuk
hukuman terhadap jarimah yang mutlak telah digariskan oleh #//#+ dan
hanya dapat hapus apabila keluarga korban memberi maa dan barulah
dapat diberlakukansema!am ganti rugi ( di$at ).
erdasarkan ketiga alasan tersebut' penulis beranggapan bahwa
nilai-nilai humanis yang berlebihanlah yang sebenarnya menyeret kita
dalam penolakan terhadap pidana mati.
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
44/66
44
ebi%akan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika tidak bisa lepas dari tu%uan Negara untuk melindungi
segenap bangsa &ndonesia dan untuk mema%ukan kese%ahteraan
umum ber dasarkan an!asila dan Undang , undang Dasar
19?5. ?2 ebagai warga Negara berkewa%iban untuk memberikan
perhatian pelayanan pendidikan melalui pengembangan ilmu
pengetahuan. Disisi lain per hatian pemerintah terhadap keamanan dan
ketertiban masyarakat khususnya yang berdampak dari gangguan dan
perbuatan pelaku tindak pidana narkotika.
ebi%akan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan
narkotika merupakan kebi%akan hukum positi yang pada hakikatnya
bukanlah semata , mata pelaksanaan Undang , undang yang dapat
dilakukan se!ara yur idis normati dan sistematik' dogmatik. Di
samping pendekatan yur idis normati ' kebi%akan hukum pidana %uga
memer lukan pendekatan yuridis aktual yang dapat berupa
pendekatan sosiologis' historis' bahkan memerlukan pula pendekatan
komprehensi dari berbagai disiplin ilmu lainnya dan pendekatan
integral dengan kebi%akan sosial dan pembangunan nasional pada
umumnya. ?3
42 arda Nawawi #rie ' 1997' ebi%akan /egislati Dalam enanggulangane%ahatan Dengan #idana #enjara& ?ND7# Semarang& hal 6*
43 arda Nawawi #rie ' 2005' unga >ampaiebi%akan +ukum idana' T #ditya akti
andung' hal 22
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
45/66
45
$asalah kebi%akan pidana merupakan salah satu bidang yang
seyogyanya men%adi pusat perhatian kriminologi' karena kriminologi
sebagai studi yang bertu%uan men!ar i dan menentukan aktor , aktor
yang membawa timbulnya ke%ahatan , ke%ahatan dan pen%ahat. a%ian
mengenai kebi%akan hukum pidana ( enal oli!y) yang termasuk
salah satu bagian dari ilmu hukum pidana' erat kaitannya dengan
pembahasan hukum pidana nasional yang merupakan salah satu
masalah besar yang dihadapi bangsa &ndonesia. Dalam batas , batas
yang dimungkinkan perlindungan terhadap hak,hak asasi warga
masyarakat &ndonesia' terhadap beberapa prinsip yang terkandung
dalam Undang-undang narkotika adalah C
a) ahwa Undang-undang narkotika %uga dipergunakan untukmenegaskan ataupun menegakkan kembali nilai , nilai sosial dasar prilaku hidup masyarakat dalam negara kesatuan >epublik &ndonesiayang di%iwai oleh alsa ah Negara an!asila.
b) ahwa Undang- undang narkotika merupakan satu-satunya produkhukum yang membentengi bagi pelaku tindak pidana narkotika se!arae ekti .
!) Dalam menggunakan produk hukum lainnya' harus diusahakandengan sungguh , sungguh bahwa !aranya seminimal mungkin tidakmengganggu hak dan kewa%iban indi idu tanpa mengurangiperlindungan terhadap kepentingan masyarakat yang demokrasi danmodern. ??
erdasarkan pada prinsip- prinsip yang terkandung dalam
prinsip hukum' maka dapat dipahami bahwa apabila masih ada !ara lain
44 $ard%ono >eks odiputra' 1995' embaharuan +ukum idana' usat elayanan
dan #engendalian Hu-um /d@h Aem%aga r iminologi) ?7& a-arta& hal ,*
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
46/66
46
untuk mengendalikan sosial' maka penggunaan hukum pidana dapat
di tiadakan' kebi%akan ini disebut sebagai kebi%akan Mnon-penal. alah
satu %alur Anon penalB untuk mengatasi masalah , masalah sosial
adalah lewat Akebi%akan sosialB (sosial poli!y). ebi%akan sosial pada
dasar nya adalah kebi%akan atau upaya , upaya rasional untuk men!apai
kese%ahteraan masyarakat' %adi identik dengan kebi%akan atau
peren!anaan pembangunan nasional yang meliputi berbagai aspek
yang !ukup luas dar i pembangunan.ebaliknya apabila !ara pengendalian lain ( o!ial , ontrol)'
yaitu dengan !ara menggunakan A ebi%akan osialB ( o!ial , oli!y)
tidak mampu mengatasi tindak pidana' maka %alan yang dipakai
melalui kebi%akan A enalB ( ebi%akan +ukum idana) Dua masalah
sentral dalam kebi%akan tindak pidana dengan menggunakan sarana
penal (hukum pidana) adalah masalahC1. erbuatan apa yang seharusnya di%adikan tindak pidana' dan2. anksi apa yang sebaiknya di gunakan atau dikenakan kepada si
pelanggar. ?5
#nalisis terhadap 2 (dua) masalah sentr al ini tidak dapat di
lepaskan dari konsepsi integral antara kebi%akan !riminal dengankebi%akan sosial atau kebi%akan pembangunan nasional. &ni berarti
peme!ahan masalah , masalah di atas harus pula di arahkan
untuk men!apai tu%uan , tu%uan tertentu dari kebi%akan sosial- politik
pula kebi%akan dalam menangani 2 (dua) masalah sentral tersebut di
45 &bid' hal 23-2?.
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
47/66
47
atas' harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi
pada kebi%akan (poli!y oriented approa!h).
ertolak dari pemahaman Akebi%akanB' istilah kebi%akan dalam
tulisan ini diambil dar i istilah A oli!yB(& nggris) atau A oliti!B
( elanda). #tas dasar dari kedua istilah asing ini' maka istilah
A ebi%akan +ukum idana dapat pula disebut dengan istilahB olitik
+ukum idanaB. Dalam kepustakaan asing istilah C olitik +ukum
ianaB ini sering di kenal dengan berbagai istilah antara lain A enal
#olic$&5Criminal Aa2 #olic$5 atau 3Stra"reehtspolitie-5.
ebi%akan enanggulangan e%ahatan atau yang biasa di kenal
dengan istilah A olitik riminalB yang dapat meliputi ruang lingkup yang
!ukup luas. $aksudnya alam upaya penanggulangan ke%ahatan dapat
ditempuh dengan C
a. enerapan hukum pidana ( riminal law appli!ation)b. en!egahan tanpa pidana ( re ention without punishment)!. $empengaruhi pandangan masyarakat mengenai ke%ahatan dan
pemidanaan lewat media masa (in luen!ing iews o societ$ oncrime and punishment).
ertolak dari keraguan atas e ekti itas sarana penal dari aplikasi
Undang , undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut'
perlu di!ermati e ekti itas hukum yang tidak dapat dilepaskan dari
tipe-tipe penyelewengan tersebut merupakankategori se!ara teoritis
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
48/66
48
terhadap pelbagai %enis penyelewengan yang ter%adi dalam suatu
masyarakat tertentu. ?7
!. Teori E ekti itas Huku&
Terkait dengan e ekti itas hukum yang dihubungkan dengan tipe ,
tipe penyelewengan yang ter %adi dalam masyarakat' perlu di!ermati
bahwa berlakunya hukum dapat dilihat dari berbagai per spekti '
seperti perspekti iloso is' yur idis normati e dan sosiologis'
perspekti iloso is' ber lakunya hukum %ika sesuai dengan !ita , !ita
hukum. er spekti yur idis normati ' berlakunya hukum %ika sesuai
dengan kaedah yang lebih tinggi (demikian teori Stu"en%au dari Hans
elsen) atau ter%entu-n$a sesuai dengan cara < !ara yang ditetapkan
(Demikian teori E-He ;en ergen).
4iliam . Cham%liss dalam Soerjono Soe-anto& arti-el $ang ber%udul
AG e!ti eness o /egal an!tionB di muat dalam Eis!onsun Aa2 0evie2
Nomor ,& tahun 196 $ang telah mem%ahas masalah pokok mengenai
hukuman. Tu%uannya adalah memperlihatkan sampai se%auh manakah
sanksi , sanksi tersebut akan dapat membatasi ter %adinya ke%ahatan.
embahasan masalah hukum' >oes!oe ound sebagaimana di kutip
dalam 4t%e alman' sebagai salah satu tokoh dari aliran o!iologi!al
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
49/66
49
bukanlah suatu keadaan yang statis melainkan suatu proses' suatu
pembentukan hukum. ?8
$eneliti e ekti itas hukum' men%adi rele an meman aatkan teori aksi
(a!tion theory). Teori aksi di perkenalkan oleh $aK Eeber kemudian
di kebangkan oleh Tal!ot arson. $enurut teori aski perilaku adalah
hasil suatu keputusan subyekti dar i pelaku atau a!tor. Dalam bukunya
The tru!ture o o!ial #!tion. erson mengemukkan karakter istik
tindakan sosial ( o!ial a!tion) sebagai berikut C
1. #danya indi idu sebagai aktor2. #ktor di pandang sebagai pemburu tu%uan , tu%uan3. #ktor memilih !ara' alat dan teknik untuk men!apai tu%uan?. #ktor berhubungan dengan se%umlah kondisi , kondisi situasional
yang membatasi tindakan dalam men!apai tu%uan. endala tersebutber upa situasi dan kondisi sebagian ada yang tidak dapat kendalikan
oleh indi idu.5. #ktor berada di bawah kendala' norma -nor ma dan berbagai ide abstrak
yang mempengaruhinya dalam memilih dan menentukan tu%uan.
Teori aksi dar i $ aK Eeher dan arson' rele an dengan
pendapat oer%ono oekanto tentang e ekti itas hukum' beliau
menyatakan ada empat aktor yang menyebabkan seseorang
berprilaku tertentu yaitu C1. $emperhatikan untung rugi2. $en%aga hubungan baik dengan sesamanya atau penguasa3. esuai dengan hati nuraninya dan?. #da tekanan , tekanan tertentu. ?:
47 #mirudding dan Hainal #sikin' 200? engantar $etode enelitian +ukum T.>a%a ra indo ersada as%idi' 2001' Dasar-dasar =ilsa at dan Teori +ukum' itra
#ditya akti' andung. hal. 8:
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
50/66
50
Di samping aktor , aktor tersebut di atas' e ekti itas
berlakunya hukum %uga di pengaruhi oleh dimensi kaedah hukum'
yaitu berdasarkan penyampaian hukum itu sendiri. $engenai hal ini ada
beberapa dimensi yang men%adi indikator yaitu.
- Dimensi pertama yaitu bahwa semakin langsung komunikasi tersebut'
makin tepat pesan yang ingin di sampaikan kepada pihak- pihak
tertentu. $isalnya apabila # memberikan perintah se!ara langsung
kepada ' maka # dapat memer iksa langsung apakah pesannya diter
ima dan di menger ti oleh atau tidak (pesan tersebut dapat diulangi
dengan segera' apabila tidak memahaminya). uatu siaran radio'
misalnya mempunyai beberapa keuntungan' oleh karena dapat di
dengar oleh beribu-ribu pendengar yang bertempat di wilayah yang
sangat luas. Namun pemberi pesan melalui radio tidak dapat
mengawasi perilaku atau sikap pendengar- pendengarnya se!ara
langsung dan pada saat itu %uga. omunikasi langsung harus dapat
di lakukan dalam masyarakat-masyarakat ke!il yang mendasarkan pola
interaksinya pada komunikasi tatap muka- Dimensi kedua men!akup r uang lingkup dari kaedah hukum tertentu'
semakin luas ruang lingkup suatu kaedah hukum' semakin banyak
warga masyarakat yang terkena kaidah hukum tersebut. uatu
keputusan yang diambil oleh sekelompok orang lam suatu ruangan
tertutup' akan dapat mempengaruhi bagian terbesar warga suatu
masyarakat. +al ini %uga perlu diperhitungkan' sehingga pembentuk
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
51/66
51
hukum harus dapat memproyeksikan sar ana , sarana yang di perlukan'
agar kaidah hukum yang dirumuskannya men!apai sarana dan benar ,
benar di patuhi.- Dimensi ketiga adalah masalah dan rele ansi suatu kaidah hukum
semakin khusus ruang lingkup suatu kaidah hukum' semakin e ekti
kaidah hukum tersebut dari sudut komunikasi. #palagi apabila
kekhususan tersebut di sertai dengan dasar , dasar rele ansinya
bagi golongan , golongan ter tentu dalam masyarakat. Di dalam
dimensi ini %uga dapat dimasukkan ke%elasan bahasa' baik yang tertulis
dalam kaidah hukum tertulis maupun bahasa lisan.
G ekti itas ber ungsinya hukum dalam masyarakat' erat
kaitannya dengan kesadar an hukum dar i war ga masyarakat itu
sendiri. &de tentang kesadaran warga , war ga masyarakat sebagai
dasar sahnya hukum positi tertulis yang dapat ketahui dari a%aran , a%aran
tentang >e!hysge ul atau >e!htsbewust*i%n' dimana intinya adalah
tidak ada hukum yang mengikat warga - warga masyarakat ke!uali
atas dasar kesadaran hukum. +al tersebut merupakan suatu aspek dari
kesadaran hukum' aspek lainnya adalah bahwa kesadaran hukum sering
kali di kaitkan dengan penataan hukum' pembentukan hukum' dan
e ekti itas hukum. #spek , aspek ini erat kaitannya dengan
anggapan bahwa C hukum itu tumbuh bersama , sama dengan
tumbuhnya masyarakat' dan men%adi kuat bersamaan dengan kuatnya
masyarakat' dan akhir nya berangsur , angsur lenyap manakala
suatu bangsa kehilangan kepribadian nasionalnya.
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
52/66
52
3. Teori )esadaran Huku& dan )etaatan Huku&
esadaran hukum' terkait dengan ketaatan hukum atau
e ekti itas hukum' dalam arti kesadaran hukum menyangkut masalah
apakah ketentuan hukum tersebut di patuhi atau tidak dalam
masyarakat. #da beberapa aktor yang menyebabkan masyarakat
mematuhi hukum' aktor- aktor tersebut adalah C
1. omplian!e' di artikan sebagai suatu kepatuhan yang didasarkan
pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri
dar i hukum atau sanksi yang mungkin di kenakan apabila seseorang
melanggar ketentuan hukum. epatuhan ini sama sekali tidak di
dasarkan pada suatu keyakinan pada tu%uan kaidah hukum yang
bersangkutan dan lebih di dasar kan pada pengendalian dar i
pemegang kekuasaan. ebagai akibat kepatuhan hukum akan ada
apabila ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan kaidah ,
kaidah hukum ter sebut.2. &denti i!ation' ter%adi apabila kepatuhan terhadap kaidah hukum ada
bukan karena nilai instrinsiknya' akan tetapi agar keanggotaan kelompok
tetap ter%aga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi
wewenang untuk menerapkan kaidah , kaidah hukum tersebut.
Daya tarik untuk patuh adalah keuntungan yang diperoleh dar i
hubungan , hubungan tersebut sehingga kepatuhan tergantung pada
baik buruknya interaksi tadi.3. &nternati*ation' pada tahap ini seseorang mematuhi kaidah , kaidah
hukum di karenakan se!ara instr insik kepatuhan tadi mempunyai
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
53/66
53
imbalan. & si kaidah , kaidah tersebut adalah sesuai dengan nilai ,
nilai dir i pribadi yang bersangkutan atau oleh karena dia mengubah
nilai , nilai yang semula di anutnya.?. epentingan , kepentingan para warga masyarakat ter%amin oleh wadah
hukum yang ada. ?9
etaatan atau kepatuhan masyar akat terhadap hukum akan di
tentukan' bagaimana hukum itu ber operasi. epatuhan masyarakat
terhadap suatu peraturan perundang,undangan' mereka menganggap
bahwa hukum yang dibuat oleh lembaga pembentuk hukum sesuai
dengan nilai , nilai yang hidup dalam masyarakat itu sendiri. #tau
hukum yang dibuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri.
ertolak dari pemahaman tersebut' erl uts!hinsky sebagaimana di
kemukakan oleh >. 4t%e alman' kesadaran hukum masyarakat di
pengaruhi oleh empat aktor yaitu C
a. engetahuan terhadap hukum positi #dalah pengetahuan seseor ang
mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum.
engetahuan tersebut berkaitan dengan per ilaku yang dilarang ataupun
yang diper bolehkan oleh hukum. engetahuan hukum positi erat
kaitannya dengan asumsi' bahwa masyarakat dianggap mengetahui
isi suatu peraturan manakala peraturan ter sebut telah di undangkan.b. engetahuan terhadap isi hukum adalah se%umlah in or masi yang dimiliki
49 4t%e alman dan #nton =. usanto' 200?' Teori+ukum $engingat' $engumpulkan dan Mem%u-a
em%ali. #! 0e"i-a Editama& Bandung& hal 1+, < 1+ .
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
54/66
54
seseorang mengenai isi peraturan dar i suatu hukum tertentu. Dengan
kata lain pengetahuan hukum adalah C suatu pengertian terhadap isi dan
tu%uan dar i suatu peraturan dalam suatu hukum tertentu' tertulis serta
man aatnya bagi pihak , pihak yang kehidupannya di atur oleh peraturan
tersebut.!. ikap hukum adalah suatu ke!endr ungan untuk menerima hukum
karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai suatu berman aat
atau menguntungkan %ika hukum itu di taati.d. ola perilaku hukum adalah merupakan hal utama dalam kesadaran
hukum' karena dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau
tidak dalam masyarakat.
#pabila ke empat indikator kesadar an hukum tersebut di atas
betul , betul ter laksana dalam masyarakat sesuai dengan harapan
pemerintah serta tidak ada implikasinya' maka peraturan tersebut
dapat dianggap e ekti .
4. Teori +iste& Huku&
Teori sistem hukum digunakan untuk membahas permasalahan
mengenai hambatan-hambatan dalam upaya penanggulangan tindak
pidana narkotika. Teori sistem hukum dikemukakan oleh /awren!e $. =r
iedman. /awren!e $. =r iedman sebagaimana dikuti 4t%e Salman
dan Enton F. Susanto& sistem hu-um meliputi G #ertama& struktur
hukum (legal stru!ture)' yaitu bagian , bagian yang bergerak di
dalam suatu mekanisme sistem atau asilitas yang ada dan disiapkan
dalam sistem. $isalnya kepolisian' ke%aksaan' pengadilan. edua'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
55/66
55
ubstansi +ukum (/egal ubstan!e)' yaitu hasil aktual yang diter bitkan
oleh sistem hukum' misal putusan hakim berdasarkan Undang ,
undang. etiga' udaya +ukum (/egal Culture)& $aitu si-ap pu%li-
atau nilai < nilai -omitmen moral dan kesadaran yang mendorong
beker %anya sistem hukum' atau keseluruhan aktor yang menentukan
bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam
kerangka budaya milik masyarakat. 50
Dengan demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan
baik' hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat
dipertegas sebagai berikut C
- truktural men!akup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang'
men!akup tatanan lembaga , lembaga hukum ormal'hubungan
antar a lembaga , lembaga tersebut' hak ,hak dan kewa%iban,
kewa%iban.- ubstansi men!akup isi norma , norma hukum serta perumusannya
maupun !ara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum
maupun pen!ar i keadilan.- ultur pada dasarnya men!akup nilai , nilai yang mendasari hukum
yang berlaku' nilai , nilai yang merupakan konsepsi , konsepsi
abstrak mengenai apa yang di anggap baik dan apa yang dianggap
buruk. Nilai , nilai tersebut' la*imnya merupakan pasangan nilai ,
nilai yang men!erminkan dua keadaan ekstrim yang harus di serasikan.
50 &bid' hal 153'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
56/66
56
Terkait dengan sistem hukum tersebut' 4t%e alman
mengatakan per lu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum'
bahwa pembangunan hukum harus men!akup tiga aspek di atas'
yang se!ara ilmuan ber %alan melalui langkah , langkah strategis'
mulai dari peren!anaan pembuatan aturan (/egislation laning).
roses pembuatannya (law making pro!!es)' sampai kepada
penegakan hukum (law in or!ement) yang dibangun melalui
kesadaran hukum (law awareness) masyarakat. 51
&mplementasi penegakan hukum oer%ono oekanto %uga
mengatakan ada beberapa aktor yang mempengaruhi berlakunya
hukum. =aktor , aktor tersebut adalah sebagai berikut C
1. =aktor hukumnya sendiri2. =aktor penegak hukum' yakni pihak , pihak yang membentuk
maupun menerapkan hukum.3. =aktor sarana dan asilitas yang mendukung penegakkan hukum?. =aktor masyarakat' yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau
diterapkan5. =aktor kebudayaan' yakni sebagai hasil karya' !ipta dan rasa yang
didasarkan pada kar sa manusia di dalam pergaulan hidup. 52
elima aktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya' oleh kar
ena merupakan esensi dari penegak hukum' %uga merupakan tolok ukur
dari pada e ekti itas penegakan hukum. erdasarkan dengan aktor ,
51 &bid' hal 15?
52 oer%ono oekanto' 200?' =aktor- aktor yang $empengaruhi enegakan
+ukum' T >a%a ra indo ersada'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
57/66
57
aktor tersebut' unnar $yrdal sebagaimana di kutip oleh oer%ono
oekanto' menulis sebagai o De elopment dimana hukum , hukum
tertentu yang dibentuk dan diterapkan' ternyata tidak e ekti . e%ala ,
ge%ala sema!am itu akan timbul. #pabila ada aktor , aktor tertentu
men%adi halangan aktor- aktor tersebut dapat berasal dari pembentuk
hukum' penegak hukum' para pen!ari keadilan (
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
58/66
58
interpretasi' sanksi dan kewenangan ini harus diselesaikan terlebih
dahulu.
0. )erangka Berpikir
erangka berpikir atau kerangka teoritis (toriti!al ramework)
atau kerangka konseptual ( !on!eptual ramework) yaitu kerangka ber
pikir dari peneliti yang bersi at teoritis mengenai masalah yang
akan diteliti' yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep
atau ariable- ariable yang akan di teliti. erangka berpikir tersebut di
landasi oleh teori , teori yang sudah di ru%uk sebelumnya.
ertitik tolak dari landasan teori yang dia!u dalam pengka%ian
permasalahan maka dapat di muat suatu kerangka berpikir atau
kerangka teori atas dasar a!uan teori , teori yang telah di sebutkan
atau diuraikan ersebut di atas' bahwa adanya Undang , undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di maksudkan sebagai alat
rekayasa (law as a tool o social engeneering) terhadap mas$ara-at
7ndonesia $ang %uda$a hu-umn$a (legal !ulture) dalam kaitannya
dengan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
#nalisis mengenai penerapan pidana mati terhadap terpidana
narkotika sesuai Undang , undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
narkotika berdasarkan pada teori kebi%akan. Teori e ekti itas hukum'
teori kepatuhan dan ketaatan hukum serta teori sistem hukum
digunakan untuk mengetahui dan menganalisis e ekti itas penerapan
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
59/66
59
pidana mati terhadap terpidana narkoba dan apakah penerapan pidana
mati sedah sesuai dengan tu%uan pemidanaan.. e!ara singkat dapat
dia%ukan suatu kerangka berpikir sebagai berikut C
Diagra& )erangka )onseptual
Teori +ukum
-Teori G ekti itas +ukum
- Teori istem +ukum
-Teori kepatuhan dan ketaatanhukum
Dasar +ukum
UUD N>& T#+UN 19?5
Undang , Undang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika
GNG># #N &D#N# $#T& TG>+#D#G/# U T&ND# &D#N# N#> 4T& # D&
&ND4NG
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
60/66
60
BAB III
MET5DE PENELITIAN
A. Tipe Penelitianenelitian ini tergolong penelitian hukum normati . endekatan masalah
yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan ( statute
approach )' asas-asas hukum' teori-teori hukum' konsep-konsep hukum.endekatan yuridis ( juridical approach ) dalam penelitian ini adalah
pendekatan masalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku' sedangkan pendekatan masalah se!ara normatis ( normative
approach ) adalah pendekatan masalah yang menelaah hukum dalam UU
Tu%uan emidanaan
- embalasan (Teori #bsolut)- embinaan (Teori >elati atau
Tu%uan )- G ek # #N &D#N# $#T& D& &ND4NG
urang G ekti Tidak G ekti G ekti
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
61/66
61
sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bersi at logis' runtun dan
sistematis.B. *enis dan +u&-er Bahan Huku&
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
62/66
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
63/66
63
DA1TA% PU+TA)A
A. Buku
#!hmad #li' 200:' +enguak 'ealitas Hukum 'am ai olom & Artikel Pili an Dalam Bidang Hukum ' en!ana $edia roup' a%a ra indo ersada' a%a ra indoersada' a%a ra indo ersada'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
64/66
64
hairul +uda'200:' Dari Tiada Pidana Tan a esala an menuju ke ada Tiada Pertanggungja/a%an Pidana Tan a esala an '
en!ana renada $edia rub' o er' . de' 2000' !o Ser e & To Prote t A uan .ni ersal PenegakanHA+ ' >a%a ra indo ersada'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
65/66
65
holehuddin' 2003 , Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ide Dasar Dou%le Tra k System & 2m lementasinya ' >a%a ra indo ersada'
-
8/16/2019 proposal tesis inal.docx
66/66
66