prinsip kredit sindikasi
TRANSCRIPT
5/16/2018 prinsip kredit sindikasi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-kredit-sindikasi 1/12
Prinsip - Prinsip Hukum Kredit Sindikasi
Ninis Nugraheni
Abstract: Syndicated loan is created to finance mega projects. Such an arrangement
was made to distribute or to spread risks. Syndicated loan arrangement involves four
parties, that is lenders, the borrower, the arranger and the agent. Under the
arrangement, banks as lenders enter into an agreement collectively as one party
with a borrower as another party. Legal issues arise between lenders who participate
in the arrangement and between the syndicated lenders and the borrower. This
research analyzes these legal issues. This research found that lenders who consort
in the syndicated loan are legally considered to be one lender, subject to common
right and obligations. Secondly, syndicated loan agreement provides equitable rights
and obligations between the parties.
Keywords: syndicated loan, risks, right and obligations.
Correspondence: Faculty of Law, Hang Tuah University, JI. Arief Rachman Hakim
150, Sukolilo - Surabaya 60111
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pesatnya perkembangan perekonomian, perdagangan dalam dan luar negeri,
investasi-investasi modal nasional dan penanaman modal asing, telah mengakibatkan
semakin tingginya arus perkreditan dan permodalan. Sejalan dengan pesatnya
kegiatan perekonomian dan bisnis, pelaku usaha dalam rangka pengembangan
usahanya, tidak dapat hanya mengandalkan swadana tetapi acapkali membutuhkan
bantuan pihak Jain untuk menjalankan usahanya. Sesuai dengan perkembangan
dan pertumbuhan pembangunan, masalah kebutuhan dana dalam pembangunan
terasa semakin besar dan meningkat jumlahnya. Karena itu, sumber dana jelas
merupakan salah satu permasalahan utama yang tidak dapat dipisahkan dengan
kesinambungan pembangunan.
Kebutuhan pembiayaan yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan
peningkatan pemberian fasilitas kredit oleh perbankan. Dalam kondisi ini, hubungan
antara pelaku usaha dengan perbankan terjalin dan bersinergi dalam bentuk
penyaluran fasilitas kredit. Perkembangan yang makin meluas dari kebutuhan
pembiayaan, menuntut adanya upaya dan tindakan untuk menciptakan suatu sistem
pembiayaan baru. Dalam dekade terakhir inl berkembanglah pemberian kredit
sindikasi (syndicated loan) yang dilakukan secara gabungan antara beberapa bank
(balk bank pemerintah, bank swasta maupun bank asing) yang secara bersama
membiayai proyek dalam skala besar (mega proyek).
130
5/16/2018 prinsip kredit sindikasi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-kredit-sindikasi 2/12
Perspektif Hukum, Vol. 6 No.2 November 2006: 130-141
Besarnya jumlah kredit, keterbatasan likuiditas dan keinginan untuk membiayai
usaha nasa bah membuat bank membentuk suatu sindikasi. Melalui kredit sindikasi
perbankan dapat memberikan peluang bagi dunia usaha untuk memperoleh danadalam jumlah besar serta untuk jangka waktu yang cukup panjang. Pertimbangan
lain pemberian kredit sindikasi karena kredit tersebut mencapai jumlah yang besar
dan juga membawa risiko yang terJalu besar bagi bank. Adanya kekhawatiran kreditor
terhadap timbulnya masalah pada kredit yang diberikan, utamanya masalah yang
berkenaan dengan ketidakmampuan debitor mengembalikan pinjaman kepada
kreditor. Pemberian kredit yang terlalu besar pada satu debitor mengandung risiko
yang tinggi. Meskipun kreditor mampu membiayai kredit dalam jumlah besar tetapi
karena pertimbangan risiko maka diperlukan upaya pemerataan risiko (spread of
risk) dari fasilitas kredit yang diberikan. Adanya aturan mengenai legal lending limit
atau Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), juga merupakan pertimbangan
bank dalam membentuk sindikasi untuk dapat membiayai kredit nasa bah.
Kredit sindikasi merupakan solusi bagi pembangunan dan proyek-proyek
berskala besaryang membutuhkan dana besar. Besarnyajumlah kreditdan mengingat
bisnis perbankan, khususnya perkreditan, mempunyai tingkat fisiko (degree of risk)
yang cukup tinggi membuat perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian (prudential
banking principle) serta memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat dalam
menyalurkan kredit. Hal itu telah digariskan di dalarn Pasal2 Undang-Undang NO.7
Tahun 1992jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal
8 ayat (1) UU Perbankan. Prinsip kehati-hatian merupakan upaya untuk menjaga
agar dana masyarakat atau Jikuiditas bank tidak menjadi langka (berkurang). Likuiditas
yang langka akan sulit diganti atau pun jika dapat diganti akan menimbulkan biaya
sosial yang tinggi.
Oi lain pihak, prinsip kehati-hatian merupakan salah satu konsekuensi logis
dari terciptanya hubungan antara bank dengan masyarakat yang mempercayakan
dananya untuk dikelola dengan sebaik-baiknya. Tujuan dari diberlakukannya prinsip
kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan liquid, solvent, dan
menguntungkan (profitable). Oengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu,
diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga
masyarakat bersedia dengan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank, yang
lebih lanjut dengan dana slrnpanan yang cukup itu bank dapat melakukan fungsinya
sebagai lembaga pemberi kredit (lending instituion). (Sutan Remy Sjahdeini, 1999:53)
Pelepasan kredit oleh bank kepada nasabahnya harus dimulai dengan
diadakannya suatu persetujuan atau kesepakatan dalam bentuk perjanjian kredit
atau pengakuan hutang. Salah satu dasar yang cukup jelas bagi bank mengenai
keharusan adanya suatu perjanjian kredit, adalah Pasal 1 ayat (11) UU Perbankan,
131
5/16/2018 prinsip kredit sindikasi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-kredit-sindikasi 3/12
Ninis Nugraheni. Prinsip-prinsip Hukum , .
yang menegaskan bahwa kredlt diberikan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain. Perjanjian kredit antara bank dan
debitor memegang peranan penting dalam pemberian, pengelolaan maupun
penatalaksanaan kredit itu sendiri.Perjanjian kredit sindikasi merupakan dokumen paling penting yang dijadikan
rujukan para pihak bila terjadi sengketa atau perbedaan pendapat serta merupakan
bukti adanya perikatan antara para pihak yang terlibat dalam sindikasi kredit. Subyek
hukurn dalam perjanjian kredit sindikasi meliputi 4 (empat) pihak, yaitu: 1. Pihak
Debitor (Borrower): adalah sebagai pihak penerima pinjaman atau kredit yang pada
umumnya berstatus sebagai badan hukum (Perseroan Terbatas). 2. Pihak Kreditor
(Lenders atau Participant): pihak yang memberikan pinjaman atau kredit yang pada
umumnya Bank atau Lembaga Keuangan Lain, 3. Pihak Lead Manager: pihak yangditunjuk dan diangkat oleh debitor untuk mencari dana bank-bank lain untuk ikut
berpartisipasi. 4. Pihak Agent Bank: pihak ini mewakili dan bertindak untuk
kepentingan serta untuk atas nama para Kreditor (Lenders). Agent Bank ditunjuk
dan diangkat oleh para Kreditor (Lenders). serta bertanggung jawab secara
operasional dalam mengelola plnjaman sindikasi, mulai dari menerima angsuran,
bunga dan mengatur serta membagi dana pada waktu memberikan pinjaman kepada
debitor.
Dalam perjanjian kredit sindikasi diatur segala hak dan kewajiban masing-masing
pihak, baik pemberi kredit (lenders), penerima kredit (borrower), lead managerserta
agent bank yang ditunjuk. Pada perjanjian kredit sindikasi, ada klausul-klausul penting
yang harus dimuat, yaitu : 1. Jumlah kredit dan self financing penerima kredit,
2. Jangka waktu kredit, 3. Mata uang dari kredit dan angsurannya, 4.Tujuan
penggunaan kredit, 5. Penarikan kredit (draw down) , 6. Tingkat bunga, 7. Angsuran
oleh penerima kredit, 8. Pelunasan kredit sebelum jangka waktunya, 9. Tugas-tugas
Agen Bank, 10. Jaminan (idemnity) bagi agen bank.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah :
1. Bagaimana karakteristik kredit sindikasi?
2. Bagaimana hubungan hukurn yang terjadi antara para pihak dalam kredit sindikasi?
PEMBAHASAN
A. Karakteristik Kredit Sindikasi
Kredit sindikasi bank merupakan suatu transaksi yang mempunyai ciri khusus
(karakteristik) yang berbeda dengan single bank loan. Kredit sindikasi terdiri atas
lebih dari satu pemberi kredit (lenders). Dengan kata lain, kredit sindikasi selalu
132
5/16/2018 prinsip kredit sindikasi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-kredit-sindikasi 4/12
Perspektif Hukum, vci.e No.2 November 2006: 130-141
diberikan oleh lebih dari satu pemberi kredit. Jumlah peserta kredlt sindikasi dibagi
dalam dua jenis, yaitu club loan dan consortium lending. Dalam club loan, kredit
diberikan oleh beberapa bank saja dan biasanya jumlah kredit yang diberikan sama
besarnya. Sedangkan consortium lending terbentuk, jika jumlah kredit terlalu besar
dan tidak mung kin diberikan dalam bentuk club loan.
Mengenai faktor besarnya jumlah kredlt, dalam kredit sindikasi jumlah kredit
yang diberikan sangat besar. Sedangkan jangka waktu atau term pelaksanaan kredit
sindikasi lazimnya berjangka waktu panjang (long term) atau menengah (medium
term). yaitu dari 3 (tiga) sampai 15 (lima belas) tahun. Berkaitan dengan interest
rate, dalam kredit sindikasi sering dilakukan negosiasi tersendiri terhadap tingkat
suku bunga (interest rate) yang dipakai. Interest rate tersebut dapat berbentuk fixed
rate dan dapat pula berbentuk floating rate. Tingkat bunga dapat ditetapkan secara
mengambang (floating rate) atau tetap (fixed). Tingkat bunga mengambang atau
floating rate of interest adalah tingkat bunga yang berfluktuasi atau berubah-ubah
sejalan dengan tingkat bunga dasar (base lending rate atau prime rate) yang menjadi
acuannya atau mengacu pada tingkat bunga yang terjadi di pasar uang antar bank,
seperti SIBOR dan LlBOR.
Hubungan hukum yang menyangkut kepentingan-kepentingan para kreditor
(fenders), debitor (borrower) dan agent bank dituangkan dalam dokumentasi kredityang sama bagi para pihak. Dokumentasi kredit merupakan dasar bagi administrasi
kredit sindikasi dalam jangka yang telah ditentukan. Ciri lain yang membedakan antara
kredit sindikasi dengan single loan adalah adanya keharusan bagi kredit sindikasi
untuk dipublikasikan (diketahui umum). Tujuan dari publisitas bagi bank-bank pemberi
kredit adalah untuk memastikan bahwa mengenai pinjaman itu tidak sampai disajikan
secara salah oleh pers dan komentar dari pers selama proses sindikasi berlangsung
menguntungkan karena hal itu menunjukan bahwa nasabah tersebut dinilai
mempunyai tingkat kredibllitas yang tinggi, lebih-lebih apabila bank-bank para pesertasindikasi terdiri dari bank-bank besar dan ternama .
Dalam kredit sindikasi, diperlukan satu bank atau satu group bank yang
berkedudukan sebagai lead atau pimpinan dan dalam satu susunan yang disetujui
bersama sebagai manager, co-manager yang pembentukannya dilakukan dengan
tolok ukur tertentu, misalnya besarnya partisipasi yang dibedakan dari partisipasi
bank yang lain atau yang biasa, pengalaman yang dimiliki dan kemampuan sebagai
lead bank.
Masalah tersebut hanya terjadi dalam kredit sindikasi bank dan tidak terdapatdalam single bank loan. Hal-hal tersebut diperlukan karena peserta sindikasi terdiri
dari puluhan bahkan ratusan bank.
133
5/16/2018 prinsip kredit sindikasi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-kredit-sindikasi 5/12
Ninis Nugraheni, Prinsip-prinsip Hukum , .
B. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kredit Sindikasi
Pembentukan sindikasi terjadi melalui suatu proses yang terdiri dari beberapa
tahap yang diawali dengan permohonan kredit oleh nasabah calon debitor,
pembentukan arrangers, pembentukan sindikasi kredit, penandatanganan perjanjiankredit sindikasi hingga pelaksanaan publisitas. Proses sindikasi diawali dengan
pengajuan permohon fasilitas kredit oleh seorang nasabah (calon debitor) kepada
bank. Bank tersebut dinamakan arranger. Arrangerdapat terdiri atas satu bank saja
atau sekelompok bank, maka grup arranger ini disebut management group/bidding
group. Koordinator dari management group disebut lead manager.
Permohonan kredit ditindaklanjuti dengan pemberian offer document/ term sheet
atau usulan pembiayaan. Di dalam offer documentlterm sheet dimuat keterangan
mengenaijumlah kredit, besarnya bunga kredit, mata uang dari kredit yang diberikandan syarat-syarat lainnya atas dasar mana lead manager akan mengorganisasikan
sindikasi kredit untuk meminjamkan dana yang diperlukan calon debitor.
Terhadap penawaran atas usulan pembiayaan lead manager tersebut, calon
debitor menyetujuinya, maka calon debitor akan segera memberikan mandate.
Mandate yaitu kewenangan yang diberikan oleh calon debitor kepada bank atau
sekelompok bank (bidding group of banks) untuk meng-arrange transaksi kredit yang
dimaksud. Mandate terse but berlaku sebagai kontrak antara nasabah dengan
arranger, sehingga seteiah suatu mandate dikeluarkan oleh nasabah (debitor) maka
mandate itu tidak mungkin diubah secara sepihak oleh salah satu pihak. Setelah
mendapatkan surat mandat yang dirnaksud lead manager mengundang (invite) bank-
bank lainnya untuk ikutlberpartisipasi dalam kredit sindikasi. Disamping undangan,
dikirimkam pula information memorandum. Tujuan pemberian information
memorandum adalah untuk menjelaskan segala sesuatu yang menyangkut
perusahaan calon debitor.
Selanjutnya dokumentasi kredit tersebut didistribusikan kepada seluruh peserta
sindikasi, dipelajari dan setelah disetujui seluruhnya maka mereka akan mengirimkan
acceptance (penerimaan atas penawaran atau offeryang diajukan). Dengan adanya
persetujuan seluruh peserta sindikasi melalui acceptance maka sindikasi kredit yang
diinginkan cal on debitor telah terbentuk dan kesepakatan mengenai syarat-syarat
dari pemberian kredit antara peserta sindikasi dan calon debitor telah pula dicapai.
Kesepakatan itu dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut "perjanjian kredit
sindikasi" atau syndicated loan agreement. Dalam perjanjian kredit sindikasi diatur
segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak pemberi kredit maupun penerima
kredit (calon debitor), juga ditentukan kewenangan dan kewajiban dari agen yang
ditunjuk serta merupakan dokumen sebagai rujukan para pihak bila terjadi sengketa
atau perbedaan pendapat diantara mereka.
134
5/16/2018 prinsip kredit sindikasi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-kredit-sindikasi 6/12
Perspektif Hukum, Vol. 6 No.2 November 2006: 130-141
Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan dengan menyelenggarakan suatu
upacara khusus yang disebut loan signing ceremony. Setelah perjanjian sindikasi
ditandatangani dalam suatu loan signing ceremony yang dihadlri oleh nasa bah dansemua bank peserta selanjutnya akan dilakukan apa yang disebut disclosure atau
publicity (publlsitas) yaitu mengumumkan terbentuknya sindikasi kredit dan hal-hal
penting dari kredit sindikasi tersebut. Begitu perjanjian kredit sindikasi ditandatangani
maka peran lead manager diambilalih oleh salah satu bank peserta yang ditunjuk
untuk berperan sebagai agent. Agent bertanggung jawab untuk menyelenggarakan
administrasi pemakaian kredit selama jangka waktunya.
Berdasarkan proses pembentukan kredit sindikasi diatas, maka dapat diuraikan
mengenai hubungan hukum para pihak dalam kredit sindikasi, yaitu:
1. Hubungan Hukurn Antara Pihak Calon Debitor (Borrower) Dengan Pihak
Arranger
Hubungan hukum yang tercipta antara calon debitor dengan arranger bermula
pada saat pemberian "mandate" oleh calon debitor untuk mensindikasikan kredit
"atas namanya". Dengan kata lain, melalui instrumen mandate ini arrangerditunjuk
dan diangkat oleh calon debitor untuk mensindikasikan kredit. Pihak pemegang
mandate, yakni arranger mengemban tugas utama untuk mensindikasikan kreditdehgan jalan menegoisasikan kredit yang dibutuhkan calon debitor dengan bank-
bank pesertalParticipating Banks atas nama calon debitor.
Mandate diberikan dalam bentuk surat tertulls, yang didahului dengan
pemberitahuan pendahuluan melalui telepon dan ditegaskan dengan teleks. Mandate
tersebut berlaku sebagai kontrak antara calon debitor dengan arranger, sehingga
setelah suatu mandate dikeluarkan oleh calon debitor maka mandate itu tidak mungkin
di ubah secara sepihak oleh salah satu pihak. Pemberian mandate tersebut sesuai
dengan konsepsi pemberian kuasa yang merupakan suatu perjanjian dengan mana
seseorang memberikan kekuasaan (wewenang) kepada seorang lain, yang
menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan (Pasal1792
BW). Dengan demikian apa yang dilakukan oleh arranger adalah menjadi tanggungan
calon debitor sebagai pihak pemberi kuasa, dan segaJa hak dan kewajiban yang
tirnbul dari perbuatan yang dilakukan oleh arranger, menjadilah hak dan kewajiban
cajon debitor.
Pemberian kuasa oleh calon debitor kepada arranger dalam kredit sindikasi ini
dalam prakteknya menggunakan bentuk teleks yang nota bene berupa "dokumen",
yaitu suatu tulisan dibawah tangan yang dimaksud oleh ketentuan PasaJ 1874 ayat
(1) BW. Bila disimak Pasal1794 BW, bahwapemberian kuasa terjadi dengan curna-
cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Manakala Pasal197 4 BW ini diterapkan
135
5/16/2018 prinsip kredit sindikasi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-kredit-sindikasi 7/12
Ninis Nugraheni, Prinsip-prinsip Hukum .
pada hubungan yang terjadiantara calon debltor dengan arrangernampak disimpangi.
Karena dalam praktek kredit sindikasi selalu ditetapkan suatu ketentuan yang
dituangkan dalam perjanjian kredit sindikasi, bahwa arranger mendapat upah yang
disebut Arrangement Fee. Yaitu, fee atau honor yang dibebankan oleh arranger untuk
jasanya dalam membentuk sindikasi.
Berdasarkan Pasal 1797 BW, Si kuasa tidak boleh melakukan sesuatu apapun
yang melampaui kuasanya. Dari ketentuan ini berakibat bahwa apa yang dilakukan
oleh arranger melampaui batas wewenangnya adalah atas tanggungannya sendiri.
Dan calon debitor dapat menuntut ganti rugi dari arranger, bila calon debitor
.mengetahui bahwa tindakan arranger telah melampaui batas wewenangnya dapat
pula dituntut pembatalan perjanjian tersebut. Menurut ketentuan Pasal 1800 BW, si
kuasa diwajibkan selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia
menanggung seqala biaya, kerugian dan bunga sekiranya dapat timbul karena tidak
dilaksanakannya kuasa tersebut. Untuk itu tugas-tugas yang telah disanggupi oleh
arranger harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan dalam waktu yang setepat-tepatnya.
Sebab bila tidak demikian halnya, arrangerdapatdianggap melalaikan kewajibannya,
yang pada akhirnya dapat dituntut untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan karena
kelalaian tersebut. Arrangersebagai pemegang kuasa tidak saja bertanggung jawab
tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, tetapi juga tentang
kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya (Pasal 1800 BW).
Arrangerdiwajibkan pula untuk memberi laporan tentang apa yang telah diperbuatnya
(Pasal 1802 BW).
Jika di dalam akta yang sama ditunjuk beberapa orang kuasa, maka terhadap
mereka tidak diterbitkan suatu perikatan tanggung-menanggung, selainnya sekedar
hal yang demikian itu ditentukan dengan tegas (Pasal 1804 BW). Untuk itu,
sebagaimana telah diterangkan pada ulasan terdahulu, bahwa dalam kredit sindikasi,
arrangerdapat terdiri atas satu bank saja atau sekelompok bank (management group/
bidding group), maka tanggung jawabnya dibagi diantara mereka. Pembagian
tanggung jawab didasarkan pada tugas atau peranan diantara para arranger. Dengan
kata lain calon debitor akan meminta pertanggungjawaban dari pemegang mandate
atas pelaksanaan transaksi dan bukan dari management group/bidding group sebagai
satu kesatuan.
Sebagaimana telah diuraikan, tugas utama arranger adalah untuk
mensindikasikan kredit dengan jalan menegoisasikan kredit yang dibutuhkan calon
debitor dengan bank-bank peserta/Parlicipating Banks atas nama calon debitor. Maka
tanggung jawab pihak Manager ini berakhir pada saat penandatanganan (signing
ceremony) perjanjian kredit sindikasi bank internasional (Loan Agreement).
136
5/16/2018 prinsip kredit sindikasi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-kredit-sindikasi 8/12
Perspektif Hukum, Vol. 6 No.2 November 2006: 130-141
2. Hubungan Hukum Antara Debitor (Borrower) dengan Para Kreditm (Lenders
atau Participant)
Pihak kreditor dalam perjanjian kredit sindikasi, rnempunyaikewajiban pokok
menyediakan dana atau kredit sesuai dengan tujuan dan jangka waktu perjanjian.
Ternyata kewajiban ini tidak bersifat mutlak, artinya kreditor berhak untuk
menyimpanginya, rnanakala debltor tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian itu. Hal
ini nampak jika terjadi cidera janji yang dilakukan oleh debitor (events of default),
secara sepihak kreditor berhak mengakhiri perjanjian kredit sindikasi. Berdasarkan
hal tersebut nampak bahwa posisi kreditor lebih kuat dibandingkan dengan posisi
debitor. Ketentuan yang mengatur hak kreditor lebih menonjol daripada kewajibannya.
Satu-satunya kewajiban kreditor adalah menyediakan dana selama jangka waktu
tertentu sesuai dengan yang tetah diperjanjikan. Kewajiban inipun masih relatif,
tergantung pada syarat-syarat dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitor.
Dalam kredit sindikasi selain hal tersebut, masih terdapat berbagai kewajiban
debitor yang dituangkan dalam perjanjian kredit sindikasi atau Loan Agreement. Baik
kewajiban yang bersifat administratif maupun kewajiban untuk tunduk terhadap segala
petunjuk dan peraturan kreditor, Lazimnya kewajiban-kewajiban yang demikian itu
ditetapkan dalam bab Representations and Warranties dan Covenants pada perjanjian
kredit sindikasi itu sendiri. Kewajiban-kewajiban debitor, antara lain: 1. membayar
hutang, 2. debitor diwajibkan membayar sejumlah biaya yang diperlukan guna
terselenggaranya kredit sindikasi, dan 3. kewajiban membayar bunga (interest).
Adapun biaya-biaya yang dibebankan kepada debitor, yaitu: 1. Arrangement
fee; yaitu fee yang dibebankan oleh arranger baik oleh arranging bank maupun bidding
group of bank untuk jasanya dalam membentuk sindikasi, 2. Underwriting fee,
merupakan fee yang dibayarkan oleh debitor kepada arranging bank [ika arranging
bank selain melakukan arrangement juga menanggung (to underwrite) fasilitas
tersebut, atau mengumpulkan sekelompok penanggung bagi transaksi ltu,
3. Management Fee; fee yang wajib dibayarkan kepada bank-bank yang berpartisipasl
di dalarn Management Group, 4. Participation fee, adalah fee yang dibayarkan kepada
bank-bank yang berpartisipasi di dalarn transaksi sebagai participant, 5. Pool, fee
yang diberikan berdasarkan tingkat komitmen yang diberikan, 6. Agency Fee,
merupakan fee yang wajib dibayar oleh debitor kepada dan untuk agent Bank sebagai
pengelola (administrator) kredit sindikasi bank. Agency fee ini dapat dibayar secara
tengah tahunan maupun tahunan, tergantung perjanjiannya, 7. Commitment fee,
rnerupakan fee atau honorarium yang dibebankan kepada debitor atas undrawn
portion atau non utilised Part (bagian.yang tidak digunakan) dari pinjaman, 8. Charges
and Expenses, debitor wajib mengganti segala biaya-biaya (charges and expenses)
yang telah dikeluarkan oleh kreditor dan atau Agent Bank dalam hal: menegoisasikan
137
5/16/2018 prinsip kredit sindikasi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-kredit-sindikasi 9/12
Ninis Nugraheni, Prinsip-prinsip Hukum , .
kredit (negoitations), persiapan kredit (preperations), pelaksanaan dan pemasaran
kredit (syndication), pelaksanaan dan pemasaran kredit (execution andadvertising
of the agreement). Biaya-biaya ini biasanya langsung diambil pad a awal penarikan
kredit (dan tentu tergantung pada perjanjiannya), biaya terakhir yang dibebankan
pada debitor, yaitu ~tamp Duties, debitorwajib membayar atau mengganti biaya yang
telah dikeluarkan oleh kreditor untuk bea materai untuk pendaftaran kredit, pajak
dan berbagai pungutan yang ditentukan oleh hukurn atau ketentuan-ketentuan
pemerintah di mana perjanjian kredit dilaksanakan.
3. Hubungan Hukum Antara Para Kreditor (Lenders atau Participant) Dengan
Agent Bank
Sebagaimana telah dijelaskan, bahwa diantara masalah unik yang merupakan
faktor pembeda atau sebagai ciri khusus kredit sindikasi dari kredt biasa (single
bank loan) adalah dituangkannya segala kepentingan para pihak (debitor, arranger,
leaders /participating banks, dan agent bank) di dalam satu perjanjian kredit atau
loan agreement.
Masalah yang menarik untuk dianalisa adalah status hukum agent bank. Karena
yang menjadi agent bank dalam prakteknya senantiasa juga sebagai leaders/
participating banks, bahkan semula juga sebagai arranger (Mandated Bank) dari
debitar. Dari sisi perjanjian, hubungan hukum yang tercipta antara agent bank dengan
pihak leaders/participating banks adalah melalui cara penunjukan dan pengangkatan
oleh leaders/participating banks kepada agent bank untuk mewakili dan bertindak
"untuk dan atas namanya".'Hubungan hukum antara agent bank dengan leaders/
participating banks merupakan hubungan hukum yang bersifat "pemberian kuasa".
Hal ini berdasarkan pada suatu kriteria essensial yang melekat pada agent bank,
yakni agent bank bertindak untuk dan atas nama leaders/participating yang nota
bene sesuai dengan konsepsi pemberian kuasa (Pasa11792 BW).
Adapun bentuk pemberian kuasa dari leaders/participating kepada pihak agent
bank dalam kredit sindikasi bank adalah berbentuk " akta otentik". lsi pemberian
kuasa ini dituangkan dalam perjanjian kredit sindikasi. Ketentuan Pasal 1794 BW
menyatakan, bahwa pemberian kuasa itu terjadi dengan cuma-cuma kecuali blla
diperjanjikan sebaliknya, ternyata dalam praktek kredit slndikasi bank ini disimpangi.
Karena dalam kredit sindikasi bank agent bank sebagai pemegang kuasa dari leaders/
participating selalu mendapat fee yang disebut "Agency Fee".
Berdasarkan Pasal1795 BW bahwa pemberian kuasa dapat dilakukan secara
khusus artinya hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau leblh. Dapat pula
dilakukan secara umum yaitu meliputi sega!a kepentingan pemberian kuasa. Adapun
pemberian kuasa yang diemban oleh agent bank merupakan jenis pemberian kuasa
138
5/16/2018 prinsip kredit sindikasi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-kredit-sindikasi 10/12
Perspe-ktif Hukum, Vol. 6.No.2 November 2006 : 130-141
khusus, karena isl pemberian kuasa dituangkan secara terinci dan tertuang dalam
perjapjian kredit sindikasi. Tegasnya dari beberapa isi pemberian kuasa (tugas) yang
terdapat dalam perjanjian kredit menempatkan agent bank sebaqal penyelenggaraadministrasi pemakaian kredit selarna jangka watunya,
Sebagaimana hakekat pemberian kuasa, maka agent bank tidak boleh
melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya. Bila hal ini terjadi artinya
agent bank melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya maka agent
bank harus mempertanggungjawabkannya (Pasa11797 BW). Dalam perjanjian kredit
sindikasi bank, lazimnya dicantumkan suatu klausul dalam perjanjian kredit yang
berisi bahwa agent bank dibebaskan dari seqala tanggung jawab kecuali bila tindakan
tersebut dilakukan karena kelalaian yang terbukti dilakukan dengan sengaja dalammenjalankan kuasanya .
Adapun cara berakhirnya pemberian kuasa menurut ketentuan Pasal1813 BW,
diantaranya adalah: dengan ditariknya kembali kuasa si juru kuasa dan dengan
pemberitahuan penghentian kuasanya oleh juru kuasa. Untuk penarikan kembali
kuasa ini dapat dilakukan setiap saat dan jika ada alasan untuk itu (Pasa11814 BW).
Penarikan kembali kuasa ini selain harus diberitahukan kepada si kuasa pada
dasarnya juga harus diberitahukan kepada pihak ketiga (Pasal 1815 BW). Begitu
juga cara penghentian kuasanya oleh si kuasa dengan syarat harus adapemberitahuan penghentian tersebut kepada si pemberi kuasa {Pasa11817 ayat (1)
BW}. Pembebasan diri dari kuasanya ini dapat dilakukan setiap waktu, dengan catatan
asal mengindahkan waktu secukupnya dalam memberitahukan penghentian tersebut.
Dalam praktek kredit sindikasi bank, berakhirnya pemberian kuasa jika:
1. pencabutan atau berakhirnya pemberian kuasa itu disetujui oleh agentitu sendiri;
2. dalam perjanjian terdapat suatu klausul yang disebut power of removal clause,
yaitu klausul yang memberikan kekuasaan kepada para peserta sindikasi untuk
menarik kembali kuasa yang telah diberikan kepada agenttanpa persetujuan agent,yang terakhir 3. agent telah rnelakukan ingkar janji, yaitu rnelakukan atau tidak
melakukan hal-hal yang ditentukan di dalam perjanjian kredit sindikasi yang
merupakan penyimpangan atas kewajiban-kewajibannya.
4. Hubungan Hukum Diantara Para Kreditor (Lenders atau Participant)
Sebagaimana telah diuraikan diatas, bahwa kredit .sindikasi terbentuk karena
membesarnya nilai-nilai proyek dan kebutuhan akan bantuan pembiayaan tidak
tertampung oleh kemampuan satu bank serta besarnya nilai proyek membuat
pandangan tentang risiko oleh dunia perbankan dianggap terlalu tinggi untuk dlplkul
secara send irian oleh bank pemberi kredit. Dalam kredit sindikasi, kreditor terdiri
atas lebih dari satu pemberi kredit. Jumlah kredit yang diberikan o!eh masing-masing
139
5/16/2018 prinsip kredit sindikasi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-kredit-sindikasi 11/12
Ninis Nugr.aheni, Prinsip-prinsip Hukum .
kreditor ditentukan menurut kebutuhan yang diperlukan baql.pernbiayaan proyek
debitor. Adapun mengenai tanggung jawab masing masing bank peserta sindikasil
kreditor tidak bersifat tanggung renteng. Artinya masing-masing kreditor/bank hanya
bertanggung jawab untuk bag ian jumlah kredit yang menjadi komitmennya. Dantanggung jawab masing-masing kreditor tidak merupakan tanggung jawab di mana
satu bank menjamin bank lainnya.
KESIMPULAN
Kredit sindikasi merupakan pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga
keuangan, menggunakan dokumentasi yang ditatausahakan oleh suatu agen. Kredit
sindikasi terbentuk karen a adanya keterbatasan dana bank (likulditas), risiko yang
timbul akibat besarnya jumlah kredit dan adanya ketentuan legal lending limit atauBatas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Kredit sindikasi mempunyai eiri-eiri
khusus yang dapat membedakan kredit sindikasi dengan si~gle loan, yaitu : terdiri
atas lebih dari satu pemberi kredit, adanya faktor besarnya jumlah kredit, adanya
faktor jangka waktu atau term, adanya faktor interest rate, adanya faktor dokumentasi
kredit, adanya publisitas, adanya faktor lead bank serta adanya faktor market.
Hubungan hukum yang terjadi diantara para subyek kredit sindikasi, yaitu:
1. antara debitor (Borrower) dengan Arrangeryang berposisi sebagai mandated bank
dikualifikasikan sebagai hubungan hukurn pemberian kuasa,
2. antara debitor (Borrower) dengan Para Kreditor (Lenders atau Participant) tunduk
pada ketentuan-ketentuan yang yang menguasai eksistensi perjanjian kredit
sindikasi.
3. antara Para Kreditor (Lenders atau Participant) dengan Agent Bank yang berposisi
sebagai administrator kredit sindikasi, dikualifikasi sebagai hubungan hukum
pemberian kuasa.
4. berkaitan dengan tanggung-jawab masing-masing Kreditor maka tanggung-
jawabnya tidak bersifat tanggung renteng tetapi masing-masing Kreditor
bertanggung jawab atas bagian dari komitmennya masing-masing.
DAFTAR PUSTAKA
Baetiar, Herlina Suyati, Aspek Legal Kredit Sindikasi, Cet.!, Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2000.
Sjahdeini, Sutan Remy, Kredit Sindikasi : Penqeriien, Manfaat dan Proses
Pembentukannya, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1997.
140
5/16/2018 prinsip kredit sindikasi - slidepdf.com
http://slidepdf.com/reader/full/prinsip-kredit-sindikasi 12/12
Perspektif Hukum, Vol. 6 No.2 November 2006: 130-14~
, Prinsip Kehati-Hatian dan Rambu-Rambu
Kesehatan Bank, Kapita Selekta Hukum Perbankan, 1999.
Wahjonohardjo, Beberapa Catatan Tentang Hukum Perbankan OJIndonesia, dalam
Wila Candrawila Supriadi, Percikan Gagasan Tentang Hukum III, Kumpulan
Karangan Iimiah Alumni FH Unpar, Mandar Maju, Bandung, 1998.
Undang - Undang NO.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, LNRI 1992-31
Undang - Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang - Undang NO.7
Tahun 1992, LNRI1998-182.
141