pphi
DESCRIPTION
PPHI. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial. Tata Cara Penyelesaian PHI. Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan HI. Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana. UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI. Jenis PHI. Perselisihan Hak - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
1
2
Pengadilan Hubungan Industrial
Tata Cara Penyelesaian PHI
Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan HI
Jenis Perselisihan Hubungan Industrial
Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana
3
Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan PHK Perselisihan antar SP dalam perusahaan
Jenis PHI
UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI
4
Perundingan Bipartit
Skema Penyelesaian
Mencatatkan perselisihan
Konsiliasi Arbitrase
30 hari
Bukti upaya bipartit
Mediator Kepentingan PHK Perselisihan antar SP
Kepentingan Perselisihan antar SP
Tidak menetapkan pilihan setelah 7 hari
5
Skema Penyelesaian
Masalah/Keluh Kesah
MA
Mediasi
Bie-partit
Arbitrase
Perselisihan
Konsiliasi
Didaftar di Pengadilan HI
02/04
3. PHK
2. Kepentingan
1. Hak
4. Antar SP
Perjanjian Bersama
1,2,3,4
2,3,4
2,4
Disnaker
> 30 hari
Sepakat
PengusahaPUK
Berkas tidak lengkap
> 7 hari
< 7 hari
< 7 hari
Anjuran
< 30 hari
Pengadilan HI tingkat Pertama
Anjuran
< 10 hari
< 10 hari
< 30 hari
< 30 hari
Akta Perdamaian
Putusan
6
1. Penyelesaian melalui BIPARTIT
2. Penyelesaian melalui MEDIASI
3. Penyelesaian melalui KONSOLIASI
4. Penyelesaian melalui ARBITRASE
TATA CARA PPHI
7
Penyelesaian melalui BIPARTITRisalah perundingan1. Nama lengkap dan alamat para pihak2. Tanggal dan tempat perundingan3. Pokok masalah dan alasan perselisihan4. Pendapat para pihak5. Kesimpulan atau hasil perundingan6. Tanggal serta tanda tangan para pihak
Apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi
8
Penyelesaian melalui MEDIASI
Sepakat
Tidak Sepakat1. Anjuran tertulis - 10
hari sejak sidang pertama
2. Setuju3. Dianggap menolak -
10 hari
Didaftar di Pengadilan HI
Perselisihan ke Pengadilan HI
9
Penyelesaian melalui KONSOLIASI
Sepakat
Tidak Sepakat1. Anjuran tertulis - 10
hari sejak sidang pertama
2. Setuju3. Dianggap menolak -
10 hari
Didaftar di Pengadilan HI
Perselisihan ke Pengadilan HI
10
Penyelesaian melalui ARBITRASE
Putusan yang bersifat akhir dan tetap
Permohonan Pembatalan
Didaftar di Pengadilan HI
MA
11
1. Tingkat I : Hak dan PHK
2. Tingkat I dan Terakhir : Kepentingan dan
Antar SP
PENGADILAN HI
Susunan Pengadilan HI
1. Tingkat I (PN) : Hakim
Hakim Ad-Hoc
Panitera Muda
Panitera Pengganti
2. Tingkat Terakhir (MA) : Hakim Agung
Hakim Ad-Hoc
Panitera
12
1. Penyelesaian oleh HAKIM
Pengajuan Gugatan (dilampiri risalah Mediasi atau Konsoliasi)
Pemeriksaan dengan Acara Biasa
Pemeriksaan dengan Acara Cepat
Pengambilan Keputusan
PENYELESAIAN MELALUI PENGADILAN HI
Kasasi kepada MA selambat-lambatnya 14 hari2. Penyelesaian oleh HAKIM KASASI
Selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi
Kasasi hanya perselisihan HAK dan PHK
13
MEDIATOR : maksimum 30 hari kerja
PANITERA MUDA : maksimum 14 hari kerja
KONSILIATOR : maksimum 14 hari kerja
ARBITER : maksimum 30 hari kerja
SANKSI ADMINISTRASI
14
Barang siapa menolak diminta keterangan oleh MEDIATOR, KONSILIATOR, ARBITER, HAKIM
KONSILIATOR, ARBITER, HAKIM yang membocorkan keterangan yang diminta
KETENTUAN PIDANA
Kurungan 1 ~ 6 bulan dan/atau
Denda 10 juta ~ 50 juta
15
Perbedaan UU 22/57,12/64 dan 02/04
MA
Masalah/Keluh Kesah
P4P P4D
Arbitrase
Perantara
Bie-partitPerselisihan
PTTUN
Menteri Naker
Masalah/Keluh Kesah
MA Pengadilan HI I
Mediasi
Bie-partit
Arbitrase
Perselisihan
Konsiliasi
Didaftar di Pengadilan HI
22/57
Kepentingan
Hak
PHK12/64
02/04
3. PHK
2. Kepentingan
1. Hak
4. Antar SP
Sepakat
Sepakat
Sepakat
1,2,3,4
2,3,4
2,4
16