pphi

16
1

Upload: amaya-goodwin

Post on 02-Jan-2016

133 views

Category:

Documents


4 download

DESCRIPTION

PPHI. Jenis Perselisihan Hubungan Industrial. Tata Cara Penyelesaian PHI. Pengadilan Hubungan Industrial. Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan HI. Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana. UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI. Jenis PHI. Perselisihan Hak - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: PPHI

1

Page 2: PPHI

2

Pengadilan Hubungan Industrial

Tata Cara Penyelesaian PHI

Penyelesaian Perselisihan melalui Pengadilan HI

Jenis Perselisihan Hubungan Industrial

Sanksi Administrasi dan Ketentuan Pidana

Page 3: PPHI

3

Perselisihan Hak Perselisihan Kepentingan Perselisihan PHK Perselisihan antar SP dalam perusahaan

Jenis PHI

UU No. 2 tahun 2004 tentang PPHI

Page 4: PPHI

4

Perundingan Bipartit

Skema Penyelesaian

Mencatatkan perselisihan

Konsiliasi Arbitrase

30 hari

Bukti upaya bipartit

Mediator Kepentingan PHK Perselisihan antar SP

Kepentingan Perselisihan antar SP

Tidak menetapkan pilihan setelah 7 hari

Page 5: PPHI

5

Skema Penyelesaian

Masalah/Keluh Kesah

MA

Mediasi

Bie-partit

Arbitrase

Perselisihan

Konsiliasi

Didaftar di Pengadilan HI

02/04

3. PHK

2. Kepentingan

1. Hak

4. Antar SP

Perjanjian Bersama

1,2,3,4

2,3,4

2,4

Disnaker

> 30 hari

Sepakat

PengusahaPUK

Berkas tidak lengkap

> 7 hari

< 7 hari

< 7 hari

Anjuran

< 30 hari

Pengadilan HI tingkat Pertama

Anjuran

< 10 hari

< 10 hari

< 30 hari

< 30 hari

Akta Perdamaian

Putusan

Page 6: PPHI

6

1. Penyelesaian melalui BIPARTIT

2. Penyelesaian melalui MEDIASI

3. Penyelesaian melalui KONSOLIASI

4. Penyelesaian melalui ARBITRASE

TATA CARA PPHI

Page 7: PPHI

7

Penyelesaian melalui BIPARTITRisalah perundingan1. Nama lengkap dan alamat para pihak2. Tanggal dan tempat perundingan3. Pokok masalah dan alasan perselisihan4. Pendapat para pihak5. Kesimpulan atau hasil perundingan6. Tanggal serta tanda tangan para pihak

Apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi

Page 8: PPHI

8

Penyelesaian melalui MEDIASI

Sepakat

Tidak Sepakat1. Anjuran tertulis - 10

hari sejak sidang pertama

2. Setuju3. Dianggap menolak -

10 hari

Didaftar di Pengadilan HI

Perselisihan ke Pengadilan HI

Page 9: PPHI

9

Penyelesaian melalui KONSOLIASI

Sepakat

Tidak Sepakat1. Anjuran tertulis - 10

hari sejak sidang pertama

2. Setuju3. Dianggap menolak -

10 hari

Didaftar di Pengadilan HI

Perselisihan ke Pengadilan HI

Page 10: PPHI

10

Penyelesaian melalui ARBITRASE

Putusan yang bersifat akhir dan tetap

Permohonan Pembatalan

Didaftar di Pengadilan HI

MA

Page 11: PPHI

11

1. Tingkat I : Hak dan PHK

2. Tingkat I dan Terakhir : Kepentingan dan

Antar SP

PENGADILAN HI

Susunan Pengadilan HI

1. Tingkat I (PN) : Hakim

Hakim Ad-Hoc

Panitera Muda

Panitera Pengganti

2. Tingkat Terakhir (MA) : Hakim Agung

Hakim Ad-Hoc

Panitera

Page 12: PPHI

12

1. Penyelesaian oleh HAKIM

Pengajuan Gugatan (dilampiri risalah Mediasi atau Konsoliasi)

Pemeriksaan dengan Acara Biasa

Pemeriksaan dengan Acara Cepat

Pengambilan Keputusan

PENYELESAIAN MELALUI PENGADILAN HI

Kasasi kepada MA selambat-lambatnya 14 hari2. Penyelesaian oleh HAKIM KASASI

Selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi

Kasasi hanya perselisihan HAK dan PHK

Page 13: PPHI

13

MEDIATOR : maksimum 30 hari kerja

PANITERA MUDA : maksimum 14 hari kerja

KONSILIATOR : maksimum 14 hari kerja

ARBITER : maksimum 30 hari kerja

SANKSI ADMINISTRASI

Page 14: PPHI

14

Barang siapa menolak diminta keterangan oleh MEDIATOR, KONSILIATOR, ARBITER, HAKIM

KONSILIATOR, ARBITER, HAKIM yang membocorkan keterangan yang diminta

KETENTUAN PIDANA

Kurungan 1 ~ 6 bulan dan/atau

Denda 10 juta ~ 50 juta

Page 15: PPHI

15

Perbedaan UU 22/57,12/64 dan 02/04

MA

Masalah/Keluh Kesah

P4P P4D

Arbitrase

Perantara

Bie-partitPerselisihan

PTTUN

Menteri Naker

Masalah/Keluh Kesah

MA Pengadilan HI I

Mediasi

Bie-partit

Arbitrase

Perselisihan

Konsiliasi

Didaftar di Pengadilan HI

22/57

Kepentingan

Hak

PHK12/64

02/04

3. PHK

2. Kepentingan

1. Hak

4. Antar SP

Sepakat

Sepakat

Sepakat

1,2,3,4

2,3,4

2,4

Page 16: PPHI

16