Sengketa Tanah

PN LABUAN BAJO SIDANGKANKAN KASUS TANAH WARGA DENGAN

PEMERINTAH

Sidang perkara kasus sengketa tanah

(Penggugat)

(Tergugat)

VS

MICHAEL AMADOREN

PemKab(Manggarai Barat) Kejaksaa

n Negeri(L

abuan Bajo)Badan

Pertahanan

Nasional

Aparat Pol.PP

Michael Amadoren, pemilik lahan yang disengketakan

Lekong Wae Kelambu, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo Manggarai Barat.

Persidangan yang kedua Selasa, (17/12) pihak pengadilan melakukan peninjauan ke lokasi sengketa yang terletak bersebelahan dengan kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo guna melakukan pengukuran terhadap lahan yang disengketakan itu.Pantauan FBC, ikut serta dalam peninjauan dan pengukuran tersebut, para kuasa hukum pihak penggugat, sejumlah saksi dan pihak Pengadilan Negeri Labuan Bajo.Usai melakukan pengukuran, Michael Amadoren, selaku penggugat menyatakan, pihaknya melakukan gugatan terhadap keempat institusi pemerintahan tersebut karena keempat institusi tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mencaplok sebidang tanah kebun miliknya

Awal Permasalahan

kasus itu bermula pada bulan Februari 2009 lalu di mana pemerintah Manggarai Barat

berniat hendak membangun kantor Kejaksaan Negeri Labuan Bajo di atas

sebagian dari tanah miliknya seluas kurang lebih 3.000 M2. Rencana pemerintah tersebut mendapat penolakan dari pihak pemilik tanah

Dengan adanya reaksi penolakan itu, pada bulan Juni 2009 pemerintah mengundang dirinya untuk bertemu di rumah jabatan bupati Manggarai Barat. “Waktu itu dia datang menghadap pemerintah, tetapi dia malah diinterogasi seperti seorang pelaku kejahatan. Padahal, waktu itu mereka undang beliau datang untuk mencocokan dokumen. Anehnya, bukan mencocokan dokumen malah dia diinterogasi. Jadi Pak Michael mengambil sikap menggugat secara hukum. Biarlah hukum yang nanti membuktikan kebenarannya.

UPAYA YANG TELAH DI LAKUKAN

KESIMPULAN

Di dalam pasal 19 ayat 1 UU No 2 Tahun 2012 yang tertulis bahwasannya “konsultasi publik rencana pembangunan sebagaimana di maksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak, sedangkan dalam kasus yang Bapak Michael alami,belum adanya kesepakatan lokasi dikarenakan pencocokan dokumen,terus adanya tindakan pemerintah Manggarai Barat yang mengklaim dan mengaku tanah tersebut merupakan hak miliknya serta mengalihkan hak milik Bapak Michael juga melarang pemilik tanah untuk melakukan kegiatan di atas tanah miliknya sendiri sudah jelas merupakan perbuatan melawan hukum. Apalagi,sengketa tanah masih berjalan namun pembangunan kantor kejaksaan terus dilakukan

SEKIAN DAN TERIMA KASIH