perlindungan hukum merek tidak terdaftar di indonesia

JURNAL OPINIO JURIS Vol. 19 Januari – April 2016

67

PERLINDUNGAN HUKUM MEREK TIDAK TERDAFTAR

DI INDONESIA

Dr. Rika Ratna Permata, S.H., M.H. dan Muthia Khairunnisa S.H.

Abstract

A trademark performs as a sign that is capable of distinguishing the

goods or services of another, as a guarantee for qualification and it should

have a unique name. However, the trademark needs to be protected from

the other parties to use their mark without permission. Indonesia applies the

constitutive system, which is protect the first person to register their mark.

It means the law gives the protection only for the first person who register

their mark. Based on that they get an exclusive right and show that they are

the real mark owner. Sometimes the owner of the mark, such as UMKM

which is not registering their mark, because they do not know about the

registration and has a minimum capital. This situation also protects the bad

faith registration and gives the wrong protection. The trademark protection

mechanism in America does not use the registration system. America uses

the protection based on the use as a practical, which is should fullfilled the

requirements, like it should be used in commerce or intend to be used in

commerce. Indonesia should adopt the American protection system, which

is giving double protection, either by registration or by using that trademark

in practical. This is to minimize the disputes rising between the owner of the

mark with the other parties using the mark without permission.


68

Keywords:

Well-known mark, unregistered mark, protection

PENDAHULUAN

Merek mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai badge of origin, a

piece of personal property, dan sebagai cultural resource. Merek sebagai

badge of origin, merupakan hak penting dalam perdagangan dan

memperlihatkan hubungan erat antara barang, jasa dan orang yang

mempunyai merek tersebut dengan asal barang, sedangkan personal

property, mempunyai arti bahwa merek merupakan aset bagi pemilik merek,

sehingga pemilik merek dapat menjual merek tersebut karena memiliki nilai

ekonomi, sedangkan merek sebagai cultural resource, yaitu merek dapat

dikaitkan dengan budaya suatu negara, misalnya Barbie sebuah produk

boneka yang merepresentasikan budaya Amerika.67

Menurut Abdul Kadir, merek mempunyai fungsi:68

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan hasil produksi yang

dihasilkan seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau

badan hukum dengan produksi orang lain atau badan hukum lainnya.

2. Sebagai alat promosi, sehingga mempromosikan hasil produksi

cukup dengan menyebut mereknya.

3. Sebagai jaminan atas mutu barang.

67 Patricia Loughlan, Intellectual Property:Creative and Marketing Rights, Sydney, 1998,

hlm. 18. 68 Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Bandung

:Citra Aditya, 2001, hlm. 32.


69

4. Menunjukan asal barang atau jasa yang dihasilkan.

Menurut Cassavera, merek merupakan aset kondisional69, bahwa merek

harus menghasilkan manfaat berupa nilai finansial bagi para pemiliknya dan

merek harus selalu dikaitkan dengan suatu produk atau jasa. Dari hal

tersebut diatas maka produk atau jasa merupakan bentuk nyata dari suatu

merek.

Merek harus mempunyai kriteria tertentu yaitu:70

1. Sign;

2. Which can be represented graphically; and

3. Which is capable to distinguishing the goods and service of one

undertaking from those of undertakings.

Jadi merek harus mempunyai suatu tanda yang merepresentasikan secara

jelas seperti keadaan sebenarnya dan dapat membedakan bahwa barangnya

adalah berbeda dengan benda atau jasa lainnya.

Schachter mengemukakan bahwa Merek sebagai salah satu dari HKI

merupkaan tanda pembeda harus mempunyai single rational basis adalah

untuk menjaga keunikan sebuah merek, maka merek harus dilindungi

sebagai species of property. Ini mempunyai maksud bahwa pemilik merek

harus dilindungi ketika mereknya digunakan oleh pihak lain.

Hak yang diberikan pada Merek71, yaitu hak eksklusif guna mencegah

pihak ketiga tanpa izinnya untuk mempergunakan merek yang sama atau

69 Cassavera, Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Yogyakarta:Graha Ilmu, Cetakan

Pertama, 2009, hlm. 7. 70 Lionel Bently, Bred Sherman, Intellectual Property Law, New York: Oxford University

Press, 2001, hlm. 760. 71 Achmed Zen Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung:Alumni, Cetakan

ke III, hlm. 73.


70

mirip dalam kegiatan perdagangan dan dalam hal demikian “a likelihood of

confusion shall be presumed”.

Fungsi merek menurut The Chicago School, adalah bahwa:72

“Trade mark serve two efficiency enhancing functions: first,

trademarks lessen consumer search cost by making product and

producers easier to identify in the market place, and second trademarks

encourage producers to invest in quality by ensuring that they, and not

their competitors, reap the reputation realted rewards of that

investment”.

Fungsi merek di atas akan menimbulkan perlindungan hukum terhadap

merek yang bersifat territorial. Perlindungan hukum terhadap pemilik merek

Indonesia merupakan suatu kewajiban apabila merek tersebut didaftarkan

dan ini merupakan perlindungan yang bersifat preventif. Prinsip ini dikenal

dalam hukum merek Indonesia sebagai sistem pendaftaran konstitutif, yaitu

bahwa pendaftaran memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek yang

sah dan dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila terjadi peniruan merek

miliknya oleh pihak lain tanpa izin.

Pendaftaran merek tersebut dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-

Undang Merek (UUM). Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa pendaftaran harus

diajukan oleh pemohon yang beritikad baik juga pendaftaran merek tidak

diperbolehkan mengandung hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan

umum dan merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa

yang dimohonkan pendaftrannya.

72 Barton Bee, “The Semiotic Analysis of Trade Mark Law”, UNCLA Law Review, 2004,

hlm. 623.


71

Dengan sistem pendaftaran merek konstitutif maka yang dilindungi

adalah pendaftaran pertama, tetapi pada kenyataannya pemilik merek tidak

mendaftarkan mereknya karena ketidaktahuan dan minimnya mereka akan

sistem pendaftaran yang menjadikan syarat mutlak bagi timbulnya hak,

sehingga pemilik merek yang tidak mendaftarkan mereknya sering

dirugikan dan dipergunakan oleh pihak lain tanpa izin tetapi dia

mendaftarkan mereknya.

Kasus yang akan dibahas adalah pemilik merek Sinar Laut dengan

merek Sinar Laut Abadi dimana pemilik merek tidak mendaftarkan

mereknya sehingga didaftarkan oleh pihak lain dengan suatu itikad buruk.

Perbandingan yang akan diteliti adalah pengaturan pendaftaran merek di

Amerika Serikat dimana perlindungan merek diatur dalam Lanham Act,

yang mengartikan bahwa merek termasuk setiap kata, nama, simbol dan

kombinasi ketiganya yang dipergunakan oleh setiap orang, dimana orang

tersebut mempunai kehendak dan dipergunakan dalam perdagangan dan

didaftarkan agar mendapat perlindungan juga untuk membedakan bahwa

produk barang dan jasanya adalah berbeda dengan produk barang dan jasa

orang lain.

Merek di Amerika mempunyai fungsi sebagai sesuatu yang

mengindikasikan keaslian (indication of origin), sehingga merek

mempunyai fungsi sebagai jaminan terhadap barang dan jasa sehingga

konsumen yakin akan barang yang dibeli, juga dengan melalui iklan merek

merupakan suatu upaya barang yang dibeli, juga dengan melalui iklan

merek merupakan suatu upaya untuk membentuk dan mempertahankan

permintaan pasar, sehingga pemilik merek harus melindungi investasinya

dari tindakan yang dilakukan pihak ketiga tanpa izin.

Hak merek diperoleh dibawah hukum Amerika dengan melalui

penggunaan. Pendaftaran di Amerika tidak diwajibkan untuk memperoleh

hak merek. Pendaftaran hanya memperoleh keuntungan prosedural

termasuk hak yang diperoleh, yaitu hak eksklusif bagi pemilik merek untuk


72

menggunakan merek diluar Amerika sebagai suatu yang tercantum dalam

pendaftaran. Aplikasi pendaftaran merek dapat diisi berdasarkan asas itikad

baik untuk menggunakan merek, dan tidak ada pemilik merek di Amerika

yang memperoleh pendaftaran tanpa pemakaian merek didalam

perdagangan antar negara yang berkaitan dengan barang dan jasa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk

meneliti beberapa permasalahan yang timbul, di antaranya:

1. Bagaimana sistem pendaftaran yang dianut di Amerika Serikat?

2. Sistem pendafataran yang bagaimana yang dapat diterapkan bagi

pemilik merek yang tidak mendaftarkan mereknya di Indonesia?

Dari penelitian ini diharapkan memperoleh kegunaan praktis, yaitu

untuk dapat memberikan masukan aspek hukum dan manfaat bagi

masyarakat luas, praktisi, juga aparat penegak hukum untuk mendapat

kepastian hukum dalam kasus-kasus yang timbul khususnya kasus merek

yang tidak terdaftar, dan mendorong terciptanya perlindungan hukum bagi

pemilik merek yang tidak terdaftar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Merek di Amerika Serikat

Merek sebagai salah satu wujud dari kekayaan intelektual memiliki

peranan penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang dan

jasa dalam kegiatan perdagangan barang dan investasi. Merek dengan brand

image-nya dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal atau

daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan kualitas

produk atau jasa dalam suasana perdagangan bebas. Oleh karena itu, merek

merupakan aset individu maupun perusahaan yang dapat menghasilkan

keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan


73

aspek bisnis dan proses manejemen yang baik. Demikian pentingnya

peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum yakni

sebagai objek yang terhadapnya terkait hak-hak perorangan atau badan

hukum73

Perlindungan hukum menurut Bently and Sherman adalah ;74

a. Pendapat mengenai justifikasi kreatifitas masih menjadi perdebatan

dalam dunia HKI, namun sebuah pendapat yang penting memandang

perlindungan merek sebagai imbalan kreatifitas atas invensi. Dengan

demikian, hukum merek mendorong produksi akan produksi

produk-produk bermutu dan secara berlanjut menekan mereka yang

berharap dapat menjual barang-barang bermutu rendah dengan cara

memanfaatkan kelemahan konsumen untuk menilai mutu barang

secara cepat. Usaha untuk membenarkan perlindungan merek

dengan argumentasi kreatifitas adalah suatu hal yang lemah,

sebagian karena pada saat hubungan antara barang dengan merek

dipicu dan dikembangkan oleh pedagang, namun peran yang sama

besarnya justru diciptakan oleh konsumen dan masyarakat.

b. Informasi ini merupakan justifikasi utama perlindungan merek,

karena merek digunakan dalam kepentingan umum sehingga

meningkatkan pasokan informasi kepada konsumen dan dengan

demikian meningkatkan efisiensi pasar merek merupakan cara

singkat komunikasi informasi kepada pembeli dilakukan dalam

rangka membuat pilihan belanja. Dengan melindungi merek, lewat

pencegahan pemalsuan oleh pihak lain, maka akan menekan biaya

belanja dan pembuatan keputusan. Belanja dan pilihan dapat

73Cita Citrawinda, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia, makalah disampaikan pada

seminar KI Dan Penegakan Hukumnya, yang diselenggarakan di Jakarta, 19 September

2001. 74http//:wordpress.com /tag/hak merek-Indonesian trademark-law-hki/


74

dilakukan secara lebih singkat, karena seorang konsumen akan yakin

merek yang dilihatnya memang berasal dari produsen yang

diperkirakannya. Peran iklan dalam dunia industri yang makin

dominan menjadikan perlindungan merek menjadi semakin penting.

c. Etis argumentasi utama perlindungan merek didasarkan pada

gagasan fairness atau keadilan (justice). Secara khusus prinsipnya

adalah seseorang tidak boleh menuai lebih dari yang ditanamnya.

Secara lebih khusus, bahwa dengan mengambil merek milik orang

lain, seseorang telah mengambil keuntungan dari nama baik

(goodwill) yang dihasilkan oleh pemilik merek yang asli. Kaitannya

ke lingkup yang lebih luas dari kegiatan perdagangan adalah

perlindungan dari persaingan curang dan pengayaan diri yang tidak

adil.

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa merek mempunyai nilai ekonomis

sehingga diharuskan diberikan perlindungan agar tidak dimanfaatkan oleh

pihak lain tanpa izin dari pemilik merek.

Menurut Sunaryati Hartono, dengan adanya teori insentif yang

merupakan hasil dari teori reward maka akan merangsang para pihak untuk

mencipatakan karya-karya intelektual baru, lebih bervariasi sehingga akan

menghasilkan keuntungan.75

Pengertian merek menurut UUM Amerika Serikat adalah:

“A Trademark is a word, phrase, symbol, design, color, smell, sound,

or combination thereof that identifies and distinguishes the goods and

services of one party from those others.”

75Sunaryati Hartono, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung, Binacipta,

1982, hlm


75

(Merek adalah kata-kata, simbol, desain, wangi, suara atau kombinasi

dari kesemuanya yang dapat mengidentifikasi atau membedakan dengan

barang dan jasa lainnya).

Secara esensial bahwa merek mempunyai fungsi sebagai identifikasi

sumber bagi pihak konsumen yang menunjukan kualitas dan asal dari

barang dan jasa. Merek juga mempresentasikan itikad baik dari perusahaan

dan pihak konsumen juga menyadari dengan merek akan mengurangi biaya

pencarian dan sebagai kualitas dari suatu produk. Merek juga melindungi

bagi pihak konsumen agar tidak terjadi kekeliruan.

Sedangkan yang dimaksud dengan merek jasa adalah sama dengan

merek, kecuali merek itu mengidentifikasikan dan membedakan sumber

jasa daripada barang, sehingga istilah trade mark dan Mark menunjukan

kepada merek dan merek jasa.

Dibawah Hukum Common Law Amerika76, pemilik merek mempunyai

atau timbul hak merek dalam perdagangan tanpa pendaftaran yaitu

melainkan berdasarkan maksud dan penggunaannya dalam praktik. Menurut

definisi dari Bitlaw, the term common law marks indicate that the trademark

rights that are developed through use are not governed by statute. Instead,

common law trademark rights have been developed under judicially created

scheme of rights governed by state law.

Jadi, pendaftaran tidak menimbulkan enforceable rights, keuntungan

yang diperoleh dari hukum federal adalah perluasan hak diluar area

penggunaan, yaitu dalam pencarian insentif dari pendaftaran federal. Hal ini

sama dengan pengaturan TRIPs bahwa perlindungan hak merek tidak perlu

didaftarkan. Beberapa contoh yang dapat dianggap telah memperoleh

secondary meaning yaitu kasus Manchester Airport PLC v ClubClub

76Stuart Graham, Galen Hancock,Alan Marco, Amanda Fila Myers, The UPSTO

Trademark Case files Dataset: Description, Lessons and Insight, January 2013.


76

Limited, Wembley National Stadium Limited v Bob Thomson. Dari kasus

tersebut telah digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa

sehingga dianggap telah memiliki secondary meaning.

Jadi, merek tidak perlu didaftarkan tetapi pemilik merek harus

membuktikan bahwa nama tersebut harus mempunyai secondary meaning

yang menjadi unsur pembeda, dan bukan hanya sebagai nama yang

memiliki fungsi penggambaran (descriptive).

Perlindungan merek di peroleh dengan penggunaan merek dalam

perdagangan barang dan jasa, selain itu juga merek dapat didaftarkan.

Ada 2 macam pendaftaran:

a. Pendaftaran merek Federal (A Federal Trade Mark Registration)

adalah pendaftaran yang diperuntukkan untuk merek yang

dipergunakan antar negara bagian atau perdagangan internasional.

Proses untuk pendaftaran merek federal adalah lebih banyak waktu

consuming dan lebih teliti daripada state registration. Juga

perlindungan yang diperoleh dari pendaftaran secara federal lebih

besar dari pada state registration. Setiap pemilik merek lebih

dianjurkan untuk mendaftar secara federal.

b. Pendaftaran merek negara bagian (State trademark Registration)

Bagaimanapun pendaftaran merek dalam pendaftaran Federal,

mempuyai beberapa keuntungan antara lain :77

a. A legal presumption of your ownership of the mark and your

exclusive right to use the mark nationwide on or in connection with

the goods/services listed in the registration (where as state

77 Protecting Your Trademark, Enhancing Your Right through Fedaral Registration, Basic

Facts about Trademarks, United States Paten and trade mark offices.


77

registration only provides rights within the boders of that State, and

common law rights exist only for the spscific area where the mark is

used).

b. Public notice of your claim of ownership of the mark.

c. Listing in the USPTOs online database.

d. The ability to record the US registration with the US customs and

border Protection Service to prevent importation of infringing

foreign goods.

e. The right to use the federal registration symbol “R”.

f. The ability to bring an action concerning mark in federal court, and

g. The use of the US registration as a basis to obtain registration in

foreign countries.

Di Amerika Serikat mempunyai 50 negara bagian yang masing-masing

beroperasi secara paralel dengan atau lebih akurat dengan sistem

pendaftaran federal.

Menurut Hukum Common Law Amerika bahwa pemilik merek

mempunyai hak eksklusif untuk memberikan perlindungan dari pihak ketiga

yang tidak berhak untuk menggunakan merek yang sama atau hampir sama

dengan barang atau jasa yang akan menimbulkan kebingungan bagi

konsumen sebagai sumber asal. Hukum merek common law berasal dari

Pengadilan Inggris dalam Standforths case,78 dimana pengadilan Inggris

menemukan pedagang yang menjual inferior pakaian dengan merek milik

suatu pedagang yang akan bertanggung jawab terhadap kerusakan reputasi

merek tersebut, sejak itu pelanggaran dianggap sebagai perbuatan unfair

competition, maka tidak diperlukan lagi pendaftaran. Maka pendaftaran

78 Staurt Graham, Galen Hancock, alan Marco, Amanda Fila Myers, op cit, hlm 6.


78

yang dilakukan oleh pihak terakhir akan bertanggung jawab terhadap merek

yang pertama jika menimbulkan kesalahpahaman dari penggunaan merek

yang sama atau hampir sama.

Sistem pendaftaran merek di Amerika dilakukan secara paralel dengan

sistem common law sejak abad 18. UU Merek Federal 1870 mengatur

tentang pendaftaran federal yang pertama. Supreme Court membatalkan UU

tahun 1879 unuk diterapkan kepada perdagangan antar negara sehingga

Kongres merespon dengan mengeluarkan UU merek tahun 1881 yang

mengatur perdagangan antar negara dan perdagangan dengan negara asing.

Kemudian terjadi perubahan pada tahun 1905. Lanham Act Tahun 1946

menetapkan sistem pendaftaran Merek US Federal yang modern untuk

memberikan perlindungan penggunaan merek dalam perdagangan dan

didaftarkan di UPSTO.

United States Patent and Trademark Office (UPSTO)79 merupakan

agency dalam Departemen Perdagangan yang mengeluarkan paten terhadap

inventor dan bisnis terhadap penemuannya dan pendaftaran merek bagi

produk dan identifikasi kekayaan intelektual. UPSTO memberikan prosedur

secara hukum untuk membantu pendaftaran dan untuk pertama kali

melakukan pendaftaran bagi merek jasa, merek sertifikasi dan merek

kolektif.

Lanham Act menentukan dua sistem pendaftaran yaitu 80:

a. Pendaftaran Prinsipal (Principal Register), merupakan pendaftaran

yang diperuntukan untuk semua hak yang diatur oleh Lanham Act.

79 United states Patent and Trade Mark office, En.m. Wikipedia.org/wiki/ United

states_Patn-and –Trademark-of. 80 ibid


79

b. Pendaftaran Tambahan (Supplemental Register), merupakan

pendaftaran bagi yang tidak dapat didaftarkan kepada principal.

Pengadilan menyatakan bahwa pendaftaran tidak menimbulkan hak

Merek, tetapi hanya menyatakan bahwa hak itu dapat diperoleh melalui

suatu penggunaan. Untuk melakukan pendaftaran setiap pemohon harus

mempunyai legal basis untuk setiap pencatatan atau filing. Basis utama

yaitu berdasarkan “use in commerce “dan “intent to use in commerce”.

Penggunaan sebagai dasar hukum bahwa setiap pemilik harus menyerahkan

suatu deklarasi atau pernyataan yang menyatakan tanggal dicatatkan (filing

date), merek juga dipergunakan dalam perdagangan bahwa kongres dapat

memberikan pengaturan perdagangan antara negara bagian dan

perdagangan dengan negara lain.

Pengertian use in commerce tercantum dalam Pasal 45 Lanham Act81

yaitu penggunaan merek secara itikad baik dalam perdagangan dan secara

spesifik, “A mark shall be deemed to be use in commerce.”

1. On goods when ,

a. It is placed in any manner on the goods or their containers or

the displays associated therewith or on the tags or labels affixed

thereto, or if the nature of the goods makes such placement

impracticable, then on documents associated with the goods or

their sale, and;

b. The goods are sold or transported in commerce, and;

2. On services when it is used or displayed in the sale or advertising of

sevices and the services are rendered in commerce, or the the

services are rendered in more than one state or in the United States

81 Mark P. Mc Kenna, Trademark Use and The Problem of Source, Mc Kenna Doc, 25-2-

2009, hlm 792


80

and foreign country and the person rendering the services is

engaged in commerce in connection with the services.

Dasar suatu kehendak untuk menggunakan atau intent to use, pemohon

diharuskan membuat suatu file yang menyatakan pernyataan berisi suatu

keiginan melaksanakan suatu merek dengan asas itikad baik.

Aplikasi dengan dasar suatu penggunaan merek dengan itikad baik tidak

dapat didaftarkan sampai: a. Merek itu benar-benar dipergunakan dalam

perdagangan, b. Pernyataan yang jelas yang akan mempengaruhi suatu

permohonan, c. Spesifikasi yang diajukan untuk permohonan aplikasi.82

Pemohon juga diharuskan untuk mempergunakan aplikasi utama (prior

application) atau pendaftaran di wilayah yurisdiksi asing sebagai dasar

filing aplikasi Amerika. Dalam hal ini diperlukan suatu file pernyataan

bahwa adanya kehendak untuk menggunakan merek dalam perdagangan di

Amerika. Aplikasi harus didaftarkan dengan tidak mempergunakan actual

use didalam perdagangan Amerika.

Perlindungan bagi merek tidak terdaftar di Amerika, Lanham Act

mengaturnya dalam Pasal 43(a), yaitu dapat dilakukan oleh negara federal

dengan mengambil tindakan berupa83:

a. Civil Action,

1. Any person who, on or in connection with any goods or services, or

any container for goods, uses in commerce any word, term name,

82 Pemohon mempunyia waktu 6 bulan untuk memperoleh filing pernyataan

penggunaan(statement of use) dan akan memperoleh pemberitahuan untuk penggunaan

selama 36 bulan( Notice of Allowance) 83 Lee Ann. W. Lockridge, Abolishing State Trademark Registrations, Cardozo Arts &

Entertainment volume 29:597 Tahun 2011, hlm 16.


81

symbol, or device, or any combination thereof, or any false

designation of origin, which,

a. Is likely to cause confusion, or to cause mistake, or to deceive

affilation, connection, or association of such person, or as to the

origin, sponsorship, or approval of his or her goods, services, or

commercial activities by another person shall be liable in acivil

action by any person who believes that he or she is or likely to

be damaged by such act.

Supreme Court menyatakan bahwa sudah umum untuk memberikan

perlindungan terhadap yang tidak terdaftar.

Jadi, Amerika Serikat adalah negara yang menerapkan perlindungan

hukum merek tidak berdasarkan pendaftaran yang sesuai dengan TRIPs

yang juga tidak mensyaratkan pendaftaran, hal ini didasarkan bahwa pada

suatu kesadaran bahwa perlindungan diberikan berdasarkan pada maksud

dan praktik penggunaan. Dengan tidak mewajibkan pendaftaran maka

merek yang digunakan dapat diberikan perlindungan hukum.

2. Perlindungan Merek Tidak Terdaftar di Indonesia

Merek adalah tanda yang berupa gambar/nama, kata, huruf-huruf,

angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau

jasa. Dari pengertian tersebut maka ada beberapa unsur yang harus dipenuhi

untuk merek, yaitu:

a. Merupakan suatu tanda,

b. Mempunyai daya pembeda,

c. Digunakan dalam perdagangan, dan

d. Digunakan pada barang atau jasa yang sejenis.


82

Merek harus mempunyai daya pembeda dan sebuah merek yang tidak

memiliki daya pembeda secara spesifik (misalnya sebuah merek yang hanya

atau semata-mata menggambarkan produknya/merely descriptive) dapat

didaftarkan sebagai merek jika merek tersebut digunakan dalam jangka

waktu yang lama sehingga dianggap memiliki daya pembeda.

Merek merupakan suatu simbol yang menjelaskan 6 tingkatan, yaitu84:

a. Atribut produk, merek memberikan ingatan pada atribut-atribut

tertentu suatu produk, misalnya jika mendengar merek Guess maka

akan teringat pada jam.

b. Manfaat, atribut-atribut produk yang dapat diingat melaui merek

harus dapat diterjemahkan dalam bentuk manfaat baik secara

fungsional dan manfaat secara emosional, misalnya atribut kekuatan

kemasan produk menterjemahkan manfaat secara emosional yang

berhubungan dengan harga diri dan status.

c. Nilai, merek mencerminkan nilai yang dimiliki oleh produsen

sebuah produk, misalnya merek Sony mencerminkan produsen

elektronik yang mempunayi teknologi yang canggih dan moderen.

d. Budaya, merek mempresentasikan suatu budaya tertentu, misalnya

Mercedes mempersentasikan budaya Jerman yang teratur, efisien

dan berkualitas tinggi.

e. Kepribadian, merek dapat diproyeksikan pada suatu kepribadian

tertentu, misalnya Isuzu Panther yang diasosiakan dengan

kepribadian binatang panther yang kuat dan tahan lama.

84 Dina Tropika, Sengketa Merek Makanan Ager-ager Swallow Globe Brand –bola Dunia,

hlm 5.


83

Akibat pemakaian sebuah merek yang terus menerus, para pelanggan

dapat membedakan merek itu dengan merek lain meskipun merek tersebut

tidak memiliki daya pembeda pada awal pemakaiannya. Jadi merek-merek

tersebut dapat didaftarkan.85

Teori hukum yang dapat memberikan perlindungan merek86 adalah teori

hukum berdasarkan fungsi kepentingan yang diutarakan oleh Jhering bahwa

suatu hukum bukanlah murni dari jiwa bangsa dimana yang sesuai dengan

jiwa bangsa hukum tersebut tumbuh dan berkembang jadi hukum yang ideal

apabila sesuai dengan jiwa bangsa dan mengandung unsur-unsur yang

sesuai dengan jiwa bangsa. Selain itu, teori keadilan John Rals, yang berakar

dari kritiknya terhadap Average Utilitianirisme milik John Stuart yang

berpendapat bahwa kita boleh diminta berkorban demi kepentingan umum,

tetapi tidak dapat dibenarkan apabila pengorbanan tersebut pertama-

pertama diminta dari orang-orang yang kurang beruntung dalam

masyarakat.

Mengenai jenis-jenis merek sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2

dan angka 3 Undang-Undang No 15 Tahun 2001 tentang merek, ada dua,

yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang

dipergunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan

dengan barang-barang sejenisnya lainnya. Sedangkan merek jasa adalah

merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau

beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan

dengan jasa-jasa lainnya.

85 Eddy Damian,Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni,2002, hlm 135. 86 Sri Sayekti, Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek yang belum terdaftar di Indonesia,

Majalah Ilmiah Pawiyatan, Edisi Khusus, Vol :XXII, no 2, juli 20015, hlm 46.


84

Indonesia menganut sistem pendaftaran merek dengan sistim konstitutif,

pendaftaran merupakan suatu keharusan agar dapat memperoleh hak merek,

tanpa pendaftaran negara tidak akan memberikan hak atas merek kepada

pemilik merek. Hal ini berarti tanpa mendaftarkan merek, seseorang tidak

akan diberikan perlindungan.

Menurut UUM Indonesia, hal-hal yang tidak dapat didaftarkan sebagai

merek adalah:

a. Merek yang permohonannya diajukan atas dasar itikad tidak baik

(Pasal 4).

b. Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan dan

ketertiban umum (Pasal 5(a)).

c. Merek yang tidak memiliki daya pembeda (Pasal 5(b)).

d. Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum (Pasal 5(c)).

Contohnya: tengkorak dan tulang belulang sebagai tanda bahaya.

e. Merek yang semata-mata menyampaikan keterangan yang

berhubungan dengan barang atau jasa (Pasal 5 (d)), misalnya batu

bata bahan bangunan untuk menggambarkan perusahaan konstruksi

yang khusus beroperasi dalam bidang bangunan dengan batu bata.

Standar untuk memenuhi kriteria pelanggaran merek adalah:

a. The strength of the mark;

b. The proximity of the goods;

c. The similarity of the marks;

d. Evidence of actual confusion;

e. Marketing channels used;

f. The type of goods and the degree of care likely to be excercised by

the purchaser;


85

g. Defendants intent in selecting the mark;

h. Likelihood of expansion of the product lines;

Pendaftaran menurut UU Merek memberikan hak eksklusif kepada

perusahaan pemilik merek guna mencegah pihak-pihak lain untuk

memasarkan produk-produk yang identik atau mirip dengan merek yang

dimilik oleh perusahaan bersangkutan dengan menggunakan merek yang

sama atau merek yang dapat membingungkan konsumen. Menurut Sudargo,

bahwa wajib pendaftaran lebih memberikan kepastian hukum. Sistem ini

diambil dari Konvensi Stockholm 1967, yang diratifikasi oleh Indonesia

pada 20 Desember 1979. Tujuan penggunaan sistem ini adalah untuk

memperkecil timbulnya perselisihan atas merek antara pemakai merek yang

tidak terdaftar dan pemilik merek yang sudah terdaftar.

Pendaftaran sejak Undang-Undang No 19 Tahun 1992 adalah sistem

konstitutif. Sistem ini memberikan perlindungan hanya pada pendaftar

pertama yang beritikad baik. Hal ini juga diatur dalam Pasal 4 UU No 15

Tahun 2001 yang menyatakan bahwa merek tidak dapat didaftar oleh

pemohon yang beritikad tidak baik. Permohonan Pendaftaran Merek yang

harus dipenuhi oleh pemilik merek yaitu, merek yang akan didaftarkan

harus memberikan contoh disertai dengan warna yang akan dipakai dalam

merek disertai penjelasan mengenai kelas barang dan atau jasa yang

dimohonkan pendaftarannya. Sistem pendaftaran deklaratif, adalah suatu

sistem dimana yang memperoleh perlindungan hukum adalah pemakai

pertama dari merek yang bersangkutan. Sistem ini dianut dalam UU No 21

tahun 1961. Dengan perkataan lain, bukan pendaftaran yang menciptakan

suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertamalah di Indonesia

yang menciptakan atau menimbulkan hak itu.

Sistem pendaftaran deklaratif pada UU No 21 Tahun 1961. Pada Pasal

2 ayat (1), menyebutkan:


86

“Hak khusus untuk memakai suatu merek guna membedakan barang-

barang hasil perusahaan atau barang-barang perniagaan seseorang atau

suatu badan dari barang-barang orang lain atau badan lain kepada

barang siapa yang untuk pertama kali memakai merek itu untuk

keperluan tersebut diatas di Indonesia.”

Menurut Yahya Harahap, penegakan hukum berdasarkan Pasal 2 diatas

mengandung konsepsi dualisme, satu segi ditegakkan doktrin pendaftaran

pertama atau first to file principle, siapa pendaftar pertama dianggap

mempunyai hak yang lebih unggul dan lebih utama dari pemilik merek

lainnya, sesuai dengan asas prior in filing, tetapi berbarengan dengan itu

ditegakkan doktrin pemakai pertama atau first to use system, apabila dapat

membuktikan bahwa dia pemakai pertama yang sesungguhnya dianggap

pemilik paling unggul haknya jika seseorang dapat membuktikan

kedudukan yang utama pada asas prior user has a better right atau pemakai

pertama mempunyai hak yang lebih baik dari pendaftar pertama87.

Lingkup perlindungan hukum yang diberikan kepada pemilik merek,

meliputi:88

a. Melindungi penggunaan hak eksklusif merek, meliputi:

1) Mempergunakan tanda merek sebagai logo, label atau gambar dalam

surat menyurat, pada barang atau jasa, pada kemasan (packaging)

dalam advertensi atau promosi.

87 ASMA, perbedaan sistim pendaftaran deklarati dan sistim konstitutif 88 Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara uum dan Hukum Merek Di Indonesia

berdasarkan undang-Undang Nomor 19 tahun 1992, PT Citra Aditaya bakti,

Bandung,1996, hlm 182


87

2) Menikmati secara eksklusif manifestasi yang lahir dari merek,

meliputi goodwill atau well-known, reputasi tinggi, sumber asal,

sentuhan kulturan dan sentuhan keakraban.

b. Melindungi hak eksklusif mempergunakan merek sebagai alat eksploitasi

memperoleh keuntungan dalam perdagangan, meliputi:

1) memasarkan barang atau jasa dalam perdagangan nasional, regional,

dan global; dan,

2) menyimpan barang yang dilindungi hak merek, asal tidak

bertentangan dengan ketentuan monopoli dan spekulasi untuk

menaikkan harga.

Contoh pembatalan merek yang terjadi sengketa yaitu sengketa antar

keluarga terkait 51 merek yang mengandung nama Sinar Laut sampai pada

tahap putusan akhir .89

1. Gugatan dilayangkan oleh Idahyati Kusni dan anaknya Minardi

Aminnudin Kunardi, serta perusahaan merek Sinar Laut Abadi

dan PT Sinar Laut

Indahyati menggunakan nama Sinar Laut untuk nama toko yang

begerak di bidang perdagangan alat-alat teknik. Dalam

perkembangannya anak Indahyati menggunakan nama Sinar Laut

sebagai nama perusahaan. Anak kembarnya, Wartono Fachrudin

Kunardi dan Minardi Aminudin Kunardi mendirikan Sinar Laut

Sejahtea. Minardi juga membuat toko bernama Sinar Laut Perkakas,

sementara, Wartono bersama YuswadI Kunardi dan Karta Wiryadi

Munardi membentuk Sinar Laut Abadi. Pasca perpecahan Wartono

mendaftarkan Merek Sinar Laut, Sinar Lautan, Sinar Laut Abadi,

89 M.hukumonline.com/berita/baca/14bf0421..diaksestgl 21 November 2015 jam 14.00

WIB lihat juga nasinal.kontan.co.id, kakak beradik berebut merek Sinar laut


88

Sinar Lautan Abadi, Sinar Laut Perkakas dan Sinar lautan Perkasa.

Merek tersebut terdaftar di 51 kelas barang. Idahyati dan Minardi

serta perusahaan mereka, PT Sinar Laut Abadi dan PT Sinar Laut,

menggugat Wartono dan PT Sinar Laut Mandiri (tergugat 1 dan

tergugat 2) ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Gugatan yang

dilayangkan untuk membatalkan merek-merek tersebut yang

didaftarkan pada 30 April 2010.

2. Para Penggugat mendudukkan perusahaan Wartono, yaitu

Sinar Laut Mandiri sebagai Tergugat. Wartono digugat karena

memakai nama Sinar Laut yang diklaim Indahyati sebagai

sebagai miliknya sejak tahun 1976

Kuasa hukum dari Tergugat beranggapan bahwa Penggugat tak

berhak menggugat karena Penggugat bukan pemilik merek terdaftar

atas merek Sinar Laut, Sinar Lautan, Sinar Laut Abadi, Sinar Lautan

Abadi, dan Sinar Lautan Perkakas, sekalipun Penggugat merupakan

pemilik PT Sinar Laut dan PT Sinar Laut Abadi, namun itu adalah

nama badan hukum yang belum terdaftar sebagai merek. Saat ini

badan hukum baru akan didaftarkan di Direktorat Merek.

3. Penggugat sempat mengajukan masalah ini ke Mahkamah

Konstitusi, tetapi kandas.

4. Hakim menolak gugatan dari Indahyati, menyatakan ditolak

dan pendaftaran yang dilakukan oleh Indahyati sudah sesuai

dengan ketentuan dan dilakukan dengan itikad baik. Selain itu

majelis berpendapat dengan keterangan ahli Tommy Suryo,

bahwa suatu perusahaan tidak otomatis mendapatkan merek

sesuai dengan nama perusahaan tersebut menurut majelis,

nama perusahaan dan merek adalah dua hal yang harus

dibedakan.


89

5. Yang berhak mendapatkan perlindungan adalah merek

terdaftar seperti halnya merek tergugat. Mengingat UU Merek

menganut stelsel konstitutif, apabila suatu perusahaan ingin

mendapatkan merek sesuai dengan namanya, maka perusahaan

tersebut harus melakukan pendaftaran. Selain itu, menurut

Kuasa hukum tergugat, untuk menentukan ada tidaknya itikad

baik suatu merek yang dijadikan pembanding harus merek

terkenal, sementara, nama badan hukum penggugat bukan

merek terkenal.

6. Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa mereka

memiliki merek Sinar Laut yang telah terdaftar di Direktorat

Merek Dirjen HKI. Karena itu, merek yang dimiliki tergugat

tidak termasuk merek yang pendaftarannya harus ditolak

seperti dalam ketentuan Pasal 6 ayat 3 UUM.

Pasal 6 ayat 3 berisi:

Permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila Merek

tersebut:

a. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama

badan hukum yang dimilki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis

dari yang berhak.

b. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera,

lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional

maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak

berwenang.

c. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi

yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas

persetujuan tertulis dari pihak yang resmi.


90

7. Penggugat mengajukan kasasi atas kuasa hukum Ari Kanthy Sutomo

menyatakan pihaknya mengajukan kasasi ini karena hakim tidak melihat

itikad tidak baik dari Tergugat.

8. Tergugat telah mendaftarkan 51 merek dalam kelas barang 6, 7, 8 dan

35. Dengan modal sertifikat merek, Tergugat melayangkan somasi

kepada para penggugat terkait nama Sinar Laut untuk nama toko

mereka. Padahal toko Sinar Laut milik Indahyati sudah berdiri sejak

tahun 1976.

9. Menurut Ari, Penggugat tidak mempermasalahkan pendaftaran milik

Tergugat apabila mereka tetap bisa menggunakan Sinar Laut sebagai

nama toko. Namun kenyataannya memasang PT Sinar Laut saja

dipermasalahkan oleh Wartono.

10. Dalam perkara sebelumnya pihaknya telah menang dalam menghadapi

tergugat yang sama. Ini dapat dilihat dalam Putusan No 59/Merek/2008

jo Putusan MA No 140 K/Pddt.Sus/2009 jo 081 PK/Pd.Sus/2009 itu juga

Wartono beritikad tidak baik dalam mendaftarakan merek Sinar Laut

Perkakas, pembatalan diajukan Minardi dikabulkan hingga tahap

kasasi. Dengan merek Sinar Laut Abadi milik Tergugat, dengan

demikian, selaku pemilik merek berhak memonopoli penggunaan

merek.

11. Putusan No 18 /Merek/2010/ PNH.JKT.PST telah dinyatakan merek

Sinar Laut Abadi dan Sinar Laut Perkakas memiliki persamaan pada

pokoknya.

12. Ari berpendapat bahwa stelsel konstitutif, seharusnya tidak berlaku

mutlak. Apabila ada itikad tidak baik, maka pendaftaran merek bisa saja

dibatalkan. Pihak pengugat belum mendaftarkan merek Sinar Laut.


91

13. Jadi permasalahannya apakah nama PT Sinar Laut Abadi yang tidak

digunakan sebagai merek dan tidak terdaftar dalam daftar umum Merek

dapat membatalkan merek Sinar Laut Abadi yang telah terdaftar.

14. Hasil berdasarkan Pasal 68 UUM yang berisi memberi kesempatan

kepada pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan pembatalan

merek.

15. Putusan No 18/Merek/2010/PN.JKT>PST telah dinyatakan merek Sinar

Laut.

Kesimpulannya adalah pemilik merek tidak terdaftar dapat mengajukan

pembatalan merek dengan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 4 yang berisi

merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh

pemohon yang beritikad tidak baik.

Pasal 5 yang berisi merek tidak dapat terdaftar apabila merek tersebut

mengandung salah satu unsur dibawah ini:

a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.

b. Tidak memilik daya pembeda.

c. Telah menjadi milik umum, atau

d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang

dimohonkan pendaftarannya.

Serta Pasal 6 yang berisi permohonan harus ditolak oleh Direktorat

Jenderal apabila merek tersebut:

a. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang

dan/jasa yang sejenis.

b. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

merek pihak lain untuk barang dan jasa sejenis.


92

c. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan

indikasi georafis yang sudah dikenal.

Dari kasus diatas maka dapat disimpulkan bahwa sebaiknya perusahaan

mendaftarkan nama mereknya karena merek sangat penting bagi pencitraan

dan strategi pemasaran perusahaan, pemberian kontribusi terhadap citra, dan

reputasi terhadap produk dari sebuah perusahaan di mata konsumen. Citra

dan reputasi perusahaan untuk menciptakan kepercayaan merupakan dasar

dari untuk mendapatkan pembeli yang setia dan meningkatkan nama baik

perusahaan90.

Jadi, Indonesia memberikan perlindungan hukum semua berdasarkan

pendaftaran dengan tujuan mencapai kepastian hukum. Dari hal tersebut

kepastian hukum baru tercapai setelah melalui masa pendaftaran dan masa

daluwarsa gugatan pembatalan yang memakan waktu lama dan biaya yang

biaya besar, sehingga hal ini justu menjadi penghambat iklim usaha di

Indonesia bagi masyarakat Indonesia sendiri yang notabene belum memiliki

pengetahuan tentang hukum dan kesadaran hukum yang baik91.

Jadi, dari uraian di atas maka merek seolah-olah dibagi merek terdaftar

dan merek tidak terdaftar karena dalam UUM yang diberikan perlindungan

hanya pada merek yang terdaftar sedangkan merek yang tidak terdaftar,

padahal penggunaan merek tanpa ijin oleh pihak ketiga menimbulkan

kerugian karena dia tidak mendaftarkan mereknya. Hal ini kita lihat

sebagian besar para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah terkadang

karena ketidaktahuan perlunya perlindungan tidak dipahami dan

90 World Intellectual Property Right for business Series, Membuat sebuah Merek.

Pengantar Merek Untuk usaha kecil dan Menengah hlm 4. 91 Sri Sayekti, Op. Cit hlm 50


93

kekurangan modal sehingga penggunaan merek yang telah lama dipakai

tetapi dimanfaatkan oleh pihak ketiga tanpa ijin.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Perlindungan hukum merek di Amerika tidak diberikan berdasarkan

pendaftaran tetapi melaui penggunaan yang didasarkan bahwa

penggunaan dalam praktik itu harus sesuai dengan persyaratan

bahwa merek tersebut harus use in commerce atau intend to use in

commerce.

2. Perlindungan merek yang berlaku di Indonesia hanya diberikan

hanya setelah pendaftaran, sehingga perlindungan hanya bersifat

perlindungan semu karena kepastian hukum hanya tercapai setelah

pendaftaran, juga pendaftar yang tidak baik pun dilindungi juga

dalam praktik memberikan perlindungan berdasarkan penggunaan

merek yang pertama.

Saran

Sistem perlindungan merek sebaiknya mengadopsi perlindungan merek

di Amerika, yaitu memberikan perlindungan berdasarkan dua sistem, yaitu

melalui perlindungan merek berdasarkan penggunaan juga pendaftaran.

Juga sebaiknya Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual melakukan

pemeriksaan yang lebih teliti terhadap setiap permohonan merek agar tidak

terjadi sengketa merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau

pada keseluruhan.


94

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad. M. Ramli, HAKI Hak Kekayaan Atas Kepemilikan Intelektual Teori

Dasar Perlindungan Rahasia Dagang, Bandung: Mandar Madju,

2000

Abdul Kadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan

Intelektual, Bandung: Citra Aditya, 2001

Achmed Zen Purba, Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Bandung:

Alumni, Cetakan ke III

Cassavera, Kasus Sengketa Merek di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu,

Cetakan Pertama, 2009

Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, 2002

Jeremy Waldon, A Companion to Philoshopy of Law and Legal Theory,

United Kingdom: Wiley Blackwell Publishers Ltd, Second Edition,

2001

Kamil Idris, Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth,

WIPO

Lionel Bently, Bred Sherman, Intellectual Property Law, New York:

Oxford University Press, 2001

Patricia Loughlan, Intellectual Property: Creative and Marketing Rights,

Sydney, 1998

Rianto Adi, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Edisi Pertama,

Jakarta: Granit, 2004

Soerjono Soekanto dan Sri Mammudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta,

PT Raja Grafindo Persada, 2005


95

Sudjana, Penerapan Itikad Baik Dalam Pendaftaran dan Penggunaan Merek

dihubungkan dengan pada Pokoknya atau Keseluruhan dengan

Merek Terkenal, dalam buku: Kompilasi Bisnis, Keni Media, 2012

Sunaryati, Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia, Bandung, Binacipta

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas

Indonesia, 1986

Yahya Harahap, Tinjauan Merek secara Umum dan Hukum Merek di

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, PT

Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996

Barton Bee, “The Semiotic Analysis of Trade Mark Law”, UNCLA Law

Review

Cita Citrawinda, Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia, makalah

disampaikan pada Seminar KI dan Penegakan Hukumnya, Jakarta,

19 September 2001

Lee Ann. W. Lockridge, Abolishing State Trademark Registrations,

Cardozo Arts & Entertainment volume 29:597 Tahun 2011

Dina Tropika, Sengketa Merek Makanan Agar-Agar Swallow Globe Brand

Bola Dunia

Sri Sayekti, Tinjauan Yuridis Perlindungan Merek yang belum terdaftar di

Indonesia, Majalah Ilmiah Pawiyatan, Edisi Khusus, Vol: XXII, No

2, Juli 2015

perlindungan hukum merek tidak terdaftar di indonesia

Documents