pengelolaan keuangan negara
TRANSCRIPT
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PARADIGMA BARU DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARABy Sony Loho
UU 17/2003 tentang Keuangan Negara UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara UU 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PP 20/2005 tentang Rencana Kerja PP 21/2005 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga PP 24/2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan PP 06/2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah PP 08/2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Keuangan NegaraPemerintahanLembaga Pengelola Kekayaan Negara Yang Dipisahkan
Pemerintahan Pusat, termasuk BLU *) Pemerintahan Provinsi, termasuk BLU*) Pemerintahan Kabupaten/Kota, termasuk BLU *)
BUMN/D Keuangan Lembaga Moneter termasuk bank sentral Lembaga Non Moneter
BUMN/D Non Keuangan
*) BLU = Badan Layanan Umum, seperti Rumah Sakit dan Perguruan Tinggi
AGENDA REFORMASI: Dari Hulu Sampai ke HilirReformasi bidang Perencanaan & Penganggaran. Reformasi bidang Pelaksanaan Anggaran. Reformasi bidang Perbendaharaan, dan Sistem Penerimaan & Pembayaran. Reformasi bidang Pengelolaan Kas, Piutang, Barang Milik Negara, dan Kewajiban Pemerintah Reformasi bidang Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Reformasi bidang Pemeriksaan dan Sistem Pengendalian4
Terdapat Kelemahan di bidang :
peraturan perundang-undangan; perencanaan dan penganggaran; pengelolaan perbendaharaan; audit.
Belum memadainya perhatian terhadap fungsi perbendaharaan, Perubahan kedudukan Bank Indonesia Semakin meningkatnya utang Pemerintah
Reformasi Institusional: Legal Basis Organisational
Reformasi Dua Sisi: Yuridis politis Administratif
Akuntabilitas berorientasi pada hasil, Profesionalitas, Proporsionalitas, Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri.
Mengatur hubungan hukum antar institusi dalam lembaga eksekutif di bidang pelaksanaan UU APBN/Perda APBD Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara,termasuk kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD
8
Perubahan mendasar
dari Financial Administration Ke Financial Management
Semangat yang melandasi
let the managers manage
Pengendalian
Check & Balance Mechanism
Perubahan mendasar pelaksanaan penerimaan dan pengeluaranPembagian kewenangan, Sistem pembayaran, Pengelolaan kas.
Pendelegasian Kewenangan dalam Pelaksanaan Anggaran
Presiden (sebagai CEO)Menteri Teknis (sebagai COO) Menteri Keuangan (sebagai CFO)
Kepala Kantor (selaku Kuasa COO)
Kepala KPPN
(selaku Kuasa CFO)
Pendelegasian kewenangan pelaksanaan program Pendelegasian kewenangan perbendaharaan
Menteri Teknis
Menteri Keuangan
PEMBUATAN KOMITMEN
PENGUJIAN & PEMBEBANAN
PERINTAH PEMBAYARAN
PENGUJIAN
PENCAIRAN DANA
administratief beheer
Comptabel beheer
12
Yang berlaku sebelumnyaMenteri TeknisPEMBUATAN KOMITMENPENGUJIAN & PEMBEBANAN
Menteri Keuangan
PERINTAH PEMBAYARAN
PENGUJIAN
PENCAIRAN DANA
administratief beheer
administratief beheer
Comptabel beheer
13
PEMISAHAN KEWENANGAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA NEGARA
Menteri TeknisSelaku Pengguna Anggaran
Menteri KeuanganSelaku BUN
PEMBUATAN KOMITMEN
PENGUJIAN & PERINTAH PEMBEBANAN PEMBAYARAN
PENGUJIAN
PENCAIRAN DANA
Pengurusan Administratif(Administratief Beheer)
Pengurusan Komtabel(Comptabel Beheer)
14
PENGUJIAN DALAM PELAKSANAAN PENGELUARAN NEGARAMenteri TeknisSelaku Pengguna Anggaran Tahapan AdministratifPEMBUATAN KOMITMEN
Menteri KeuanganSelaku BUN Tahapan Komptabel
PENGUJIAN PENGUJIANPengujian : Wetmatigheid Rechtmatigheid Doelmatigheid
CHEQUE
SPM
Pengujian : Substansial : Wetmatigheid Rechtmatigheid Formal
?15
Harus dapat menjamin ketersediaan dana yang diperlukan secara tepat waktu & aman dalam rangka pelaksanaan anggaran Tujuan : melakukan verifikasi pengeluaran negara melaksanakan anggaran secara efisien meminimalkan biaya bunga memaksimalkan pendapatan pemerintah dengan memanfaatkan idle cash Perencanaan Kas Pemusatan saldo kas Menetapkan Strategi Pinjaman
Agenda:
16
UU 17/2003 mengamanatkan bahwa Presiden menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir Laporan keuangan pemerintah setidak-tidaknya terdiri dari: 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2. Neraca 3. Laporan Arus Kas (LAK) 4. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Standar Akuntansi Pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari BPK
1. 2.
3.
Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan (SA-BUN) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan instansinya (SAI) Menteri Keuangan menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN
Jan 200X
Peb 200X
Mar 200XPRESIDEN MENKEU
Apr 200XBPK
Mei 200X
Jun 200XPRESIDEN MENKEU
DPR
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
KERANGKA UMUM SAPP(PMK 171/PMK.05/2007) 171/PMK.05/2007)
Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
SA Bendahara Umum Negara (SA-BUN)
Sistem Akuntansi Instansi (SAI)
20
DJKN
SAPP
SAI
SA-BUN
SAK
SIMAKBMN
SiAP
SAUP&H
SA-IP
SA-PP
SA-TD
SA-BL
SA-BSBL
SA-TK
SAKUN
SAU
999.01 999.02
999.03
999.04
999.05
Kemayoran, 999.06.01 Bungkarno, 999.06.02 TMII
999.99
Utang yang diteruspinjamkan
Piutang Penerusan Pinjaman (RDI/RPD?)
ALUR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSATMENTERI/PIMPINAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG
DPR
Satker [22.399] Wilayah/ Provinsi [1.486] Eselon 1 [282] K/L [74]
LKKLLRA Neraca CaLK
Satker BLU [69]
PresidenLKPP:KONSOLIDASI LRA Neraca LAK CaLK
KPPN/PKN [179]
Kanwil DJPB [30]
APKAPK-DJPB [1]
BUNUtang & Hibah Investasi Pemerintah Penerusan Pinjaman Transfer ke Daerah Transaksi Khusus Badan Lainnya Belanja Subsidi & Belanja LainLain-lain
LKBUNLap. Arus Kas LRA Neraca CaLK
BPK
MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA
MEKANISME PELAPORAN DAN REKONSILIASIDJPBN UAPA UAPB DJKN
UAPPA-E1
UAPPB-E1
KANWIL DJPBN
UAPPA-W
UAPPB-W
KANWIL DJKN
KPPN
UAKPA
UAKPB
23
KPKNL
Terdiri dari:
Pada tahun 2005 untuk pertama kalinya Pemerintah menerbitkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2004 yang merupakan laporan keuangan yang komprehensif dan merupakan hasil konsolidasian seluruh Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), walaupun UU 17/2003 mengamanatkan mulai tahun anggaran 2006. LKPP Tahun 2004 disusun sesuai dengan international best practices. Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang modern dikembangkan dan disosialisasikan sejak tahun 2005, dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pada awalnya, jajaran pemerintah belum dapat mengimplementasikan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah secara optimal, sehingga tidak dapat dihindari untuk beberapa tahun di awal yaitu LKPP Tahun 2004 2008 masih mendapat opini disclaimer dari BPK. Disclaimer bukan berarti tidak wajar (adverse)
25
1. Memenuhi Karakteristik LK:Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami
2. 3. 4. 5. 6.
Disusun Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan Disusun Sesuai Sistem Akuntansi Memenuhi SPI Patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan Beropini Baik
26
Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified): LK disusun dengan lengkap dan sesuai dengan standar akuntansi Standar audit dapat diterapkan LK bebas dari salah saji yang material Wajar Dengan Pengecualian (Qualified): Secara umum, untuk hal-hal yang material LK sesuai dengan standar akuntansi Terdapat pengecualian untuk hal-hal yang material seperti beberapa akun/pos tidak sesuai dengan standar dan pembatasan lingkup audit Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer): Auditor tidak dapat meyakini kewajaran penyajian LK secara keseluruhan Terdapat pembatasan lingkup audit dari pihak auditee maupun auditor Tidak Wajar (Adversed): LK tidak sesuai dengan standar akuntansi, namun auditor dapat menerapkan prosedur audit yang diperlukan untuk menentukan ketidakwajarannya Terdapat kesalahan material dalam akun/pos
27
OPINI AUDIT BPK TERHADAP LKPP & LKKLLKPP 2004 2008 Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer)Konsolidasi dari
Opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified) (Unqualified) Wajar Dengan Pengecualian (Qualified) (Qualified) Tidak Memberikan Pendapat (Disclaimer) (Disclaimer) Tidak Wajar (Adversed) (Adversed) Jumlah
2006 7 37 35 79
2007 2008 35 16 30 31 18 33 1 81 83
Terima kasih