penerapan skema asuransi bencana alam …digilib.unila.ac.id/28353/3/3. skripsi full tanpa... ·...
TRANSCRIPT
PENERAPAN SKEMA ASURANSI BENCANA ALAM OLEH PEMERINTAH
(SKRIPSI)
Oleh ALFIAN PRIHANADI
NPM 1511031164
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
2017
ii
ABSTRACT
Implementation of Natural Disaster Insurance by the Government
by
Alfian Prihanadi The purpose of this study is to analyze and find out how to implement national disaster insurance scheme, budget for insurance, and treatment of accounting for premium purchase transactions and insurance claims in the state budget. The research method used is descriptive qualitative research. The results explain that based on the level of damage, earthquakes are the most appropriate types of natural disasters can be insured. By using the parametric type of insurance, the insurance claim can be paid immediately and can be used for natural disaster relief. Keyword: Disaster Risk Financing, Natural Disaster Insurance, Parametric
Insurance
iii
ABSTRAK
Penerapan Skema Asuransi Bencana Alam oleh Pemerintah
Oleh
Alfian Prihanadi Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana penerapan skema asuransi bencana nasional dapat dilakukan, kebutuhan anggaran asuransi bencana, dan perlakuan akuntansi untuk transaksi pembelian premi dan klaim asuransi dalam APBN. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa berdasarkan tingkat kerusakan, gempa bumi merupakan jenis bencana alam yang paling tepat diasuransikan. Dengan menggunakan asuransi jenis parametrik maka klaim asuransi dapat segera dibayar dan dapat segera digunakan untuk penanggulangan bencana alam. Kata Kunci: Pembiayaan Risiko Bencana, Asuransi Bencana Alam, Asuransi
Parametrik
iv
PENERAPAN SKEMA ASURANSI BENCANA ALAM OLEH PEMERINTAH
Oleh ALFIAN PRIHANADI
NPM 1511031164
Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI
Pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
2017
v
viii
RIWAYAT HIDUP
Alfian Prihanadi, lahir di Klaten pada tanggal 2 Maret 1989 dari pasangan Bapak Kasnonadi (Alm) dan Ibu Witri Hanadayani, merupakan anak ke empat dari empat bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri Manjungan 2, Klaten dan lulus pada tahun 2001. Kemudian, penulis menyelesaikan pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 1 Klaten yang diselesaikan pada tahun 2004, lalu dilanjutkan ke jenjeng pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Klaten hingga lulus pada tahun 2007. Penulis melanjutkan pendidikan
Diploma III Spesialisasi Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang diselesaikan pada tahun 2011. Pada tahun 2012 penulis merintis karir sebagai analis keuangan di Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan kemudian pada tahun 2014 mutasi ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan. Pada tahun 2015 mendapat kesempatan melanjutkan pendidikan sarjana di Jurusan Akuntansi Universitas Lampung melalui program State Accountability Revitalization Project (STAR) yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerjasama dengan Asian Development Bank (ADB).
ix
MOTTO
Man Jadda Wa Jadda, Siapa Yang Bersungguh-Sungguh Akan Berhasil
Jadilah seperti tanaman padi, semakin berisi semakin menunduk. Semakin banyak
ilmu semakin rendah hati.
x
PERSEMBAHAN
Karya ini dipersembahkan untuk
Istri, Enggar Pradipta Widyaresti, S.E.
Anak, Kamandaka Abhirama
Ibunda, Witri Handayani
Ayahanda, Kasnonadi (Alm.)
Institusiku, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Almamaterku, Universitas Lampung
xi
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas segala Rahmat
dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan
Skema Asuransi Bencana Alam oleh Pemerintah”. Skripsi ini dibuat untuk
memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Penulis menyadari
dalam penyusunan skripsi ini masih ditemukan banyak kekurangan, karenanya
penulis terbuka terhadap berbagai saran dan masukan guna perbaikan di masa
depan. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat, baik bagi penulis
pribadi maupun bagi pembaca.
Bandar Lampung, September 2017
Alfian Prihanadi
xii
SANWACANA
Puji syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat
petunjuk-Nya lah skripsi berjudul “Penerapan Skema Asuransi Bencana Alam oleh
Pemerintah” dapat diselesaikan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan dukungan dan
bantuan dari berbagai pihak. Sehingga dengan kerendahan hati penulis
mengucapkan terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Lindrianasari, S. E., M. Si., Akt. selaku Dosen Pembimbing I. Terima
kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan selama
proses penyelesaian skripsi.
3. Ibu Ninuk Dewi Kusumaningrum, S. E., M. Si., Akt. selaku Dosen
Pembimbing II. Terima kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan
yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi.
4. Ibu Dr. Rindu Rika Gamayuni, S.E., M. Si. Selaku Dosen Pembahas. Terima
kasih atas segala motivasi, bimbingan, dan masukan yang diberikan guna
penyempurnaan skripsi.
5. Ibu Dr. Farichah S.E., M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi FEB
Universitas Lampung, Ibu Yuztitya Asmaranti, S.E., M.Si., selaku Sekretaris
Jurusan FEB Universitas Lampung, beserta seluruh dosen, karyawan, dan
xiii
civitas akademika di FEB Universitas Lampung, terima kasih atas segala
pelayanan dan bantuan yang diberikan.
6. Ayahanda Kasnonadi (Alm) dan Ibunda Witri Handayani. Terima kasih atas
segala kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang diberikan kepada penulis.
7. Istri tercinta Enggar Pradipta Widyaresti dan anak tersayang Kamandaka
Abhirama. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, kehangatan, dan
semangat yang telah diberikan kepada penulis.
8. Sahabat Man Jada Wa Jadda, Ganjar Asdi Sudrajat, Iman Firmansyah, Winarso
Tri Rahayu, Erwin Pandu Wardana, dan Eko Fauzi, terima kasih telah menjadi
penyemangat penulis dalam suka dan duka.
9. Seluruh rekan-rekan STAR BPKP Batch 2 Universitas Lampung, terima kasih
atas kebersamaan yang diberikan selama ini.
10. Seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian penyusunan skripsi ini yang
tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
Semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik atas segala bantuan yang
telah diberikan dan skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.
Bandar Lampung, September 2017
Penulis,
Alfian Prihanadi
xiv
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ................................................................................................ i
ABSTRAK ............................................................................................................. iii
HALAMAN PERSETUJUAN ................................................................................. v
HALAMAN PENGESAHAN ................................................................................ vi
LEMBAR PERNYATAAN ..................................................................................... v
RIWAYAT HIDUP .............................................................................................. viii
MOTTO ................................................................................................................. ix
PERSEMBAHAN .................................................................................................... x
KATA PENGANTAR ........................................................................................... xi
SANWACANA ..................................................................................................... xii
DAFTAR ISI ........................................................................................................ xiv
DAFTAR TABEL ............................................................................................... xvii
DAFTAR GRAFIK ............................................................................................ xviii
DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xix
I. PENDAHULUAN ............................................................................................ 1
1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Perumusan Masalah ................................................................................ 3
1.3. Tujuan Penelitian .................................................................................... 4
1.4. Manfaat Penelitian .................................................................................. 4
1.5. Ruang Lingkup ....................................................................................... 5
II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................... 6
2.1. Definisi Asuransi .................................................................................... 6
2.2. Risiko ...................................................................................................... 7
2.3. Prinsip dan Tujuan Asuransi................................................................... 7
2.4. Ruang Lingkup Usaha Perasuransian ..................................................... 9
2.5. Polis dan Premi Asuransi ...................................................................... 11
2.6. Subjek dan Objek Asuransi .................................................................. 12
xv
2.7. Pembiayaan Bencana Ex-Post dan Ex-Ante .......................................... 13
2.8. Layering Risiko Pembiayaan Bencana ................................................. 15
III. METODE PENELITIAN ................................................................................ 18
3.1. Jenis penelitian ..................................................................................... 18
3.2. Subjek Penelitian .................................................................................. 18
3.3. Tahap-Tahap Penelitian ........................................................................ 18
3.4. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 21
IV. PEMBAHASAN ............................................................................................. 23
4.1. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ............................ 23
4.2. Anggaran Penanggulangan Bencana .................................................... 24
4.3. Penanggulangan Bencana di Negara Lain ............................................ 27
4.4. Penerapan Asuransi Bencana Alam ...................................................... 30
4.5. Jenis Bencana yang Diasuransikan ....................................................... 35
4.6. Alternatif Asuransi Parametrik ............................................................. 37
4.7. Penganggaran Asuransi Bencana Alam ................................................ 41
4.8. Pengakuan dan Pencatatan Akuntansi Pemerintah atas Pembelian Premi
dan Penerimaan Klaim Asuransi .......................................................... 43
4.8.1. Premi Asuransi .......................................................................... 43
4.8.2. Klaim Asuransi ......................................................................... 46
4.9. Penelitian Terdahulu Perhitungan Premi Asuransi ............................... 48
4.9.1. Model perhitungan PT MAIPARK ........................................... 48
4.9.2. Perhitungan Premi oleh BNPB ................................................. 48
4.9.3. Perhitungan Kerjasama Badan Kebijakan Fiskal dengan PT
MAIPARK ................................................................................ 49
4.9.4. Perhitungan Premi Asuransi oleh Badan Kebijakan Fiskal ...... 50
4.10. Model Asuransi Parametrik – EQ Financial Tool Model..................... 51
V. KESIMPULAN DAN SARAN ....................................................................... 63
5.1. Kesimpulan ........................................................................................... 63
5.2. Keterbatasan ......................................................................................... 64
xvi
5.3. Saran ..................................................................................................... 65
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................ 67
DAFTAR SINGKATAN ....................................................................................... 70
xvii
DAFTAR TABEL
Tabel 4. 1 MultiCat Mexico 2009 - 2012 .............................................................. 29
Tabel 4. 2 Kejadian Bencana dan Kerugian .......................................................... 35
Tabel 4. 3 Perbandingan Asuransi Tradisional dengan Asuransi Parametrik ....... 38
Tabel 4. 4 Simulasi Perhitungan Premi Asuransi Bencana Alam ......................... 50
Tabel 4. 5 Asumsi Nilai Tukar .............................................................................. 53
Tabel 4. 6 Financial Protection Strategy .............................................................. 55
Tabel 4. 7 Financial Outputs ................................................................................ 57
Tabel 4. 8 Scenario Analysis Gempa Bumi Aceh ................................................. 59
Tabel 4. 9 Scenario Analysis Gempa Bumi Yogyakarta ....................................... 60
Tabel 4. 10 Detailed Outputs ................................................................................ 61
xviii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 4. 1 Perkembangan Dana Kontinjensi Bencana Alam Tahun 2005 - 2016 25
Grafik 4. 2 Total Annual Technical Premium by Hazard Unit ............................. 62
xix
DAFTAR GAMBAR
Gambar 2. 1 Layering Risiko Bencana Alam ....................................................... 16
Gambar 4. 1 Proses Pencairan Dana Kontinjensi Bencana Alam ......................... 27
Gambar 4. 2 Peristiwa Bencana Besar Mexico ..................................................... 28
Gambar 4. 3 Skema Asuransi Bencana Alam ....................................................... 31
Gambar 4. 4 Siklus Penganggaran ........................................................................ 42
Gambar 4. 5 Regional Hazard EQ Financial Model ............................................ 52
Gambar 4. 6 Tipe Pembayaran Klaim ................................................................... 54
Gambar 4. 7 Peta Episentrum Gempa Bumi Aceh ................................................ 58
Gambar 4. 8 Episentrum Gempa Bumi Yogyakarta ............................................. 59
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Masalah bencana merupakan suatu fenomena yang sangat khusus, pada umumnya
tidak ada satu negara pun yang siap dengan kondisi seperti ini, khususnya negara-
negara berkembang. Kondisi sebagian besar masyarakat yang miskin dan
terbatasnya akses terhadap asuransi yang dapat meringankan beban kerugian akibat
bencana, merupakan salah satu alasan mengapa pemerintah merupakan aktor utama
dalam pembiayaan bencana mulai dari masa gawat darurat akibat dari bencana
sampai pada pemulihan. Oleh karena itu, masalah pembiayaan dalam
penanggulangan bencana menjadi sangat penting.
Beberapa tahun terakhir frekuensi bencana alam meningkat di Indonesia. Hal ini
terkait dengan letak Indonesia yang berada di ring of fire dan merupakan pertemuan
dari tiga lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australis, Eurasia, dan Pasifik.
Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang berpotensi tinggi
mengalami bencana alam khususnya yang diakibatkan oleh gempa bumi.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana alam menjadi tanggung jawab
Pemerintah. Kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana alam diantaranya
perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pemulihan kondisi dari dampak
2
bencana dan pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN.
Anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan tahap prabencana, tanggap
darurat bencana, dan pascabencana.
Sejak tahun 2005 di APBN telah dialokasikan dana penanggulangan bencana dalam
Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA. BUN). Meskipun telah
dicadangkan, dana penanggulangan bencana tersebut terbatas untuk menanggung
total kerugian dan kerusakan yang disebabkan oleh kejadian bencana (Nota
Keuangan, 2017)
Dana kontinjensi untuk bencana alam besaran alokasinya didasarkan pada
pengalaman historis kebutuhan Pemerintah untuk membantu daerah-daerah yang
mengalami bencana alam namun dengan skala yang relatif kecil (seperti banjir,
gempa bumi berkekuatan relatif kecil, atau tanah longsor). Pengalaman dari
bencana besar yang terjadi selama beberapa tahun terakhir ini juga menunjukan
pembiayaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi atas bencana-bencana besar
semakin meningkat sehingga tidak dapat dipenuhi hanya dari anggaran dana
kontinjensi bencana alam saja, sehingga dibutuhkan alternatif pembiayaan lain.
Mengingat keterbatasan anggaran, alokasi dana kontinjensi bencana alam tersebut
berkisar antara Rp2 triliun sampai dengan Rp5 triliun.
Biaya untuk rehabilitasi atau pemulihan infrastruktur publik dan rumah tangga,
dimana sebagian besar dari infrastruktur tersebut tidak memiliki perlindungan
keuangan seperti asuransi, memberikan beban yang besar pada pengeluaran publik
Pemerintah. Hal ini yang menjadi perhatian penting bagi Pemerintah untuk dapat
merencanakan dan mengalokasikan dana bagi kepentingan penanggulangan
3
bencana guna membiayai kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Sebagai contoh,
bencana Tsunami Aceh/Nias pada tahun 2004 menimbulkan kerusakan dan
kerugian lebih dari Rp40 triliun, sedangkan kerugian untuk gempa bumi
Yogyakarta tahun 2006 lebih dari Rp29 triliun. Pemerintah mengeluarkan anggaran
untuk membiayai kegiatan rekonstruksi senilai lebih dari Rp37 triliun untuk Aceh
dan Nias, serta sekitar Rp1,6 triliun untuk Yogyakarta (Nota Keuangan, 2017).
Sampai saat ini, pembiayaan penanggulangan bencana alam sebagian besar masih
menjadi tanggung jawab Pemerintah. Mengingat besarnya nilai kerugian yang
harus ditanggung oleh Pemerintah maka sudah seharusnya dibentuk sistem khusus
untuk penanggulangan risiko kerugian akibat bencana, sehingga dapat mengurangi
beban pemerintah. Salah satu cara untuk mengurangi beban Pemerintah dalam
penanggulangan bencana adalah dengan risk transfer kepada swasta melalui skema
asuransi bencana alam. Sebagai salah satu teknik pengelolaan risiko, tidak perlu
disangsikan lagi bahwa asuransi dapat berkontribusi pada tahap tanggap darurat
maupun pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian
yang berkaitan dengan kebijakan asuransi bencana alam yang dapat dilakukan oleh
Pemerintah. Penulis ingin melihat opsi/pilihan skema asuransi yang dapat
dilakukan oleh Pemerintah, penganggaran dan pelaporan serta perlakuan akuntansi
untuk transaksi pembelian premi dan klaim asuransi dalam APBN.
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut merupakan rumusan
masalah dalam penelitian ini:
4
1. Bagaimana penerapan skema asuransi bencana alam oleh Pemerintah?
2. Jenis bencana apa yang sesuai untuk diasuransikan di Indonesia?
3. Jenis asuransi apakah yang efektif dalam pembiayaan penanggulangan bencana
alam?
4. Bagaimana penganggaran asuransi bencana alam dalam APBN?
5. Bagaimana pengakuan dan pencatatan akuntansi asuransi bencana alam dalam
APBN?
6. Berapa kebutuhan anggaran untuk membeli premi asuransi bencana alam?
1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini terkait dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan
sebelumnya yaitu:
1. Mengetahui penerapan skema asuransi bencana alam oleh Pemerintah.
2. Mengetahui jenis bencana yang sesuai untuk diasuransikan di Indonesia.
3. Mengetahui jenis asuransi yang efektif dalam pembiayaan penanggulangan
bencana alam.
4. Mengetahui penganggaran asuransi bencana alam dalam APBN.
5. Mengetahui pengakuan dan pencatatan akuntansi asuransi bencana alam dalam
APBN.
6. Mengetahui kebutuhan anggaran untuk membeli premi asuransi bencana alam.
1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang
terkait langsung maupun tidak langsung dengan penelitian ini, diantaranya:
5
1. Manfaat Teoritis
a. Bagi Penulis
Untuk meningkatkan pemahaman penulis mengenai aktivitas asuransi dan
penerapannya dalam dunia nyata, utamanya dalam level Pemerintah.
b. Bagi Akademisi
Untuk digunakan sebagai referensi dalam pengajaran maupun untuk
dilakukan pengembangan dengan melakukan penelitian lebih lanjut terkait
skema asuransi bencana alam.
2. Manfaat Praktis
Manfaat praktis bagi Pemerintah adalah Untuk digunakan sebagai masukan
atas kebijakan penerapan skema asuransi bencana alam untuk memitigasi risiko
bencana alam.
3. Manfaat untuk Penelitian Selanjutnya
Untuk dijadikan bahan acuan atau referensi baik di Universitas Lampung
maupun Pemerintah dalam melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan
skema asuransi bencana alam secara umum, agar dapat membahas lebih dalam
dan mengembangkan penelitian ini dalam lingkup yang lebih luas sehingga
melengkapi kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini.
1.5. Ruang Lingkup
Penelitian ini membatasi lingkup penelitian pada kewenangan Kementerian
Keuangan dalam rangka menentukan kebijakan skema asuransi untuk melindungi
APBN dari kerugian yang lebih besar. Dalam hal analisis data tentang jenis risiko
yang akan diasuransikan, penulis membatasi data jumlah kerusakan bencana alam
yang ditetapkan Pemerintah sebagai bencana nasional.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Definisi Asuransi
Menurut Salim (2007) asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-
kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-
kerugian besar yang belum pasti. Jadi dari pengertian diatas dapat disimpulkan
bahwa segala kerugian yang dapat terjadi diwaktu mendatang kemudian
dipindahkan (shift) kepada perusahaan asuransi (risk transfer).
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 28 memberikan definisi asuransi
kerugian pada hakekatnya adalah suatu sistem proteksi menghadapi risiko kerugian
finansial, dengan cara pengalihan (transfer) risiko kepada pihak lain, baik secara
perorangan maupun secara kelompok dalam masyarakat.
Asuransi menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis,
yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai
imbalan untuk:
1. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena
kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau
pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
7
2. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung
atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat
yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan
dana.
2.2. Risiko
Risiko dapat ditafsirkan sebagai bentuk keadaan ketidakpastian tentang suatu
keadaan yang akan terjadi nantinya (future) dengan keputusan yang diambil
berdasarkan berbagai pertimbangan pada saat ini (Fahmi, 2015). Menurut
Harrington dan Niehaus (1999) risiko ketidakpastian (uncertainty) mungkin
menimbulkan kerugian (loss). Menurut Salim (2007) ketidakpastian dapat dibagi
menjadi tiga, yaitu:
1. Ketidakpastian ekonomi (economic uncertainty) yaitu kejadian yang timbul
sebagai akibat dari perubahan sikap konsumen, misalnya minat konsumen
karena perubahan harga, teknologi, dan penemuan baru.
2. Ketidakpastian yang disebabkan oleh alam (uncertainty of nature) misalnya
banjir, tanah longsor, topan, dan gempa bumi.
3. Ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia (human uncertainty)
misalnya peperangan, pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
2.3. Prinsip dan Tujuan Asuransi
Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) ada enam macam
prinsip dasar asuransi yang harus dipenuhi, yaitu:
1. Prinsip kepentingan yang dapat di asuransikan (Insurable interest)
8
Kepentingan yang dapat menjadi objek asuransi haruslah dapat di
asuransikan dan dapat dinilai dengan uang.
2. Prinsip itikad baik (Utmost good faith)
Penanggung menjelaskan secara jelas dan jujur berkaitan dengan syarat
maupun kondisi dari asuransi. Begitu juga dengan tertanggung harus
memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek yang
dipertanggungkan.
3. Prinsip sebab akibat (Proximate cause)
Penanggung wajib memberikan klaim asuransi berupa ganti rugi kepada
tertanggung karena menderita kerugian. Oleh sebab itu maka perlu
ditentukan apakah jenis risiko yang menyebabkan kerugian tersebut berada
dalam tanggungan penanggung.
4. Prinsip Ganti Rugi (Indemnity)
Penanggung memberikan ganti rugi sejumlah kerugian yang ditanggung
kepada tertanggung.
5. Prinsip subrogasi (Subrogation)
Pengalihan hak tuntut dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim
dibayar.
6. Prinsip kontribusi (Contribution)
Antar penanggung berbagi dalam hal pembayaran klaim atas kerugian
yang diderita tertanggung sesuai dengan porsi masing-masing.
Manfaat asuransi menurut Siamat (2005) antara lain:
1. Rasa aman dan perlindungan.
9
2. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil. Semakin besar kerugian
yang mungkin timbul maka semakin besar pula biaya penanggungannya.
3. Polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
4. Berfungsi sebagai tabungan.
5. Alat penyebaran risiko.
6. Membantu meningkatkan kegiatan usaha.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan manfaat asuransi bagi pihak tertanggung
adalah memberikan rasa aman terhadap segala kemungkinan risiko sedangkan bagi
pihak perusahaan asuransi selaku badan usaha adalah memperoleh laba yang
disebut premi.
Ketidakpastian dapat diterjemahkan sebagai suatu risiko. Misalnya risiko
terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, stunami, banjir atau bencana alam
lainnya (Acts of Gods). Tak seorangpun mengetahui secara pasti kapan bencana itu
akan terjadi. Berdasarkan uraian di atas, menurut Muhammad (2006) asuransi
memiliki tujuan utama yang hendak dicapai. Tujuan tersebut antara lain
pengalihan/transfer risiko, pembayaran ganti rugi, pembayaran santunan, dan
kesejahteraan anggota asuransi.
2.4. Ruang Lingkup Usaha Perasuransian
Ruang lingkup usaha perasuransian menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2014 tentang Perasuransian adalah sebagai berikut:
1. Usaha Asuransi Umum
Usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada
tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang
10
timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak
ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
2. Usaha Asuransi Jiwa
Usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan
pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak Lain yang berhak
dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain
kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu
tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau
didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
3. Usaha Reasuransi
Usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan
asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.
4. Usaha Asuransi Umum Syariah
Usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong
dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau
pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan
keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin
diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang
tidak pasti.
5. Usaha Asuransi Jiwa Syariah
Usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong
dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada
meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau
11
pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang
besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.
6. Usaha Reasuransi Syariah
Usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi
oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau
perusahaan reasuransi syariah lainnya.
2.5. Polis dan Premi Asuransi
Polis adalah suatu tanda bukti perjanjian asuransi (pertanggungan) bersifat
konsensual (adanya kesepakatan) yang merupakan bukti tertulis. Pada perjanjian
asuransi atau pertanggungan antara para pihak, seorang penanggung harus
menyerahkan polis kepada tertanggung dalam jangka waktu tertentu (Purba, 1995).
Menurut Djojosoedarso (2003) premi asuransi sebagai pembayaran dari
tertanggung kepada penanggung, sebagai imbalan jasa atas pengalihan risiko para
penanggung. Besarnya premi atas keikutsertaan di asuransi yang harus dibayarkan
telah ditetapkan oleh perusahaan asuransi dengan memperhatikan keadaan dari
tertanggung.
Premi biasanya ditentukan dalam suatu persentase dari jumlah pertanggungan,
dimana dalam presentase menggambarkan penilaian penanggung terhadap risiko
yang ditanggungnya, penilaian penanggung berbeda-beda, akan tetapi hal ini
dipengaruhi oleh hukum permintaan dan penawaran (Simanjuntak, 1990).
12
2.6. Subjek dan Objek Asuransi
Berdasarkan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dapat
ditarik kesimpulan bahwa ada dua pihak yang berperan sebagai subjek asuransi,
yaitu:
1. Pihak tertanggung, yaitu pihak yang ditanggung harta bendanya dari risiko.
Tertanggung bermaksud untuk mengalihkan risiko atas harta bendanya kepada
si penanggung. Atas pengalihan risiko tersebut pihak tertanggung harus
membayar sejumlah premi asuransi.
2. Pihak penanggung, yakni pihak yang mau menanggung risiko atas harta benda
orang lain. Penanggung mendapatkan kompensasi berupa premi yang dibayar
oleh tertanggung. Oleh sebab itu apabila terjadi kerugian atas harta benda
tertanggung maka penanggung berkewajiban memberikan kompensasi ganti
rugi.
Objek asuransi yang biasa digunakan adalah harta benda atau aset seseorang
misalnya rumah, bangunan, mobil, perhiasan, dan benda berharga lainnya. Jadi ada
tiga hal yang dapat dipertanggungkan (objek asuransi), yaitu:
1. Risiko pribadi, yaitu kehidupan dan kesehatan.
2. Hak milik atas benda.
3. Tanggung jawab atau kewajiban yang harus dipikul seseorang.
Tidak setiap kepentingan dapat dipertanggungkan. Agar dapat dipertanggungkan,
kepentingan yang dimaksud harus memenuhi syarat tertentu. Pasal 268 KUHD
menyatakan, bahwa yang dapat menjadi objek asuransi ialah semua kepentingan
yang:
13
1. Dapat dinilai dengan sejumlah uang.
2. Dapat diancam berbagai macam bahaya.
3. Dikecualikan oleh undang-undang.
2.7. Pembiayaan Bencana Ex-Post dan Ex-Ante
Sebuah bencana biasanya mempengaruhi kapasitas produktif suatu negara dengan
menghancurkan fisik dan sumber daya manusia. Mengganti kerusakan fisik
maupun sumber daya manusia akan membutuhkan biaya besar dan waktu yang
lama terutama kasus pada kerusakan infrastruktur (Pollner, 2012).
Pemerintah memiliki akses ke berbagai sumber pembiayaan setelah terjadinya
bencana. Menurut Linnerooth dan Amendola (2007) sumber-sumber tersebut dapat
dikategorikan sebagai instrumen pembiayaan ex-post dan ex-ante.
1. Instrumen pembiayaan ex-post
Sumber pembiayaan bencana yang tidak memerlukan perencanaan terlebih
dahulu. Yang termasuk instrumen pembiayaan ex-post adalah realokasi
anggaran, kredit domestik, kredit eksternal, kenaikan pajak, dan bantuan donor.
Namun, instrumen pembiayaan ex-post tidak efektif karena menyebabkan
keterlambatan dalam pembangunan ekonomi yang telah di rencanakan. Hal ini
menyebabkan mengarah kepada pinjaman mahal serta kenaikan pajak tanpa
diskriminasi dan berdampak mengendur setiap motivasi diri terhadap perilaku
proaktif (Petseti dan Nektarios, 2013).
2. Instrumen pembiayaan ex-ante
Sumber pembiayaan bencana yang membutuhkan perencanaan pro-aktif
sebelum terjadinya bencana. Yang termasuk instrumen pembiayaan ex-ante
14
adalah cadangan atau dana bencana (reserves/calamity fund), anggaran
kontinjensi, fasilitas utang kontinjensi dan mekanisme transfer risiko (GFDRR,
2012). Mitigasi Risiko melalui mekanisme transfer risiko diserahkan ke pihak
ketiga, seperti asuransi tradisional (indemnitas) dan reasuransi, asuransi
parametrik, dan instrumen transfer risiko alternatif seperti catastrophe (CAT)
bond.
Untuk membantu negara-negara mengurangi ketergantungan pada bantuan pasca
bencana yang berasal dari eksternal, Bank Dunia telah mempromosikan kerangka
pembiayaan risiko bencana dan asuransi, yang sebagian didasarkan pada prinsip-
prinsip manajemen risiko perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan faktor
ekonomi dan sosial seperti kebijakan fiskal pemerintah profil dan kondisi
kehidupan masyarakat miskin (Mahul, 2011). Menjadi hal yang penting menggeser
intervensi pemerintah dari mitigasi ex-post ke program pengurangan risiko ex-ante
(Skoufias, 2003).
Warner, et. al. (2009) menyatakan bahwa pengalaman di negara maju menunjukkan
bahwa kolaborasi antara industri asuransi dan sektor publik dapat mempromosikan
pengurangan risiko sebagai berikut:
1. Peningkatan kesadaran dan pendidikan risiko: penanggung dan pemerintah
menjadi mitra untuk menyediakan data risiko dan sistem informasi.
2. Harga risiko: dengan akurat dapat menentukan harga risiko.
3. Mengaktifkan kondisi serta regulasi program asuransi: melalui undang-
undang, pengawasan keuangan, pemerintah dapat memberikan insentif
asuransi untuk mempromosikan kegiatan mengurangi risiko.
15
4. Pembiayaan langsung dari langkah-langkah pengurangan risiko: penanggung
dapat berinvestasi langsung dalam langkah-langkah pengurangan risiko untuk
menghindari klaim kompensasi yang besar.
5. Pengurangan risiko sebagai syarat asuransi: penanggung dapat mengharuskan
pemegang polis melakukan langkah-langkah pengurangan risiko bencana yang
spesifik.
Pemerintah telah mencoba melakukan asuransi pertanian. Usaha sektor pertanian
dipandang usaha yang mempunyai risiko tinggi terhadap dinamika alam dan rentan
terhadap serangan hama dan penyakit yang mengakibatkan penurunan produksi
hasil bahkan gagal panen serta risiko fluktuasi harga sehingga pendapatan petani
menurun. Oleh karena itu petani menderita kerugian yang cukup besar sehingga
untuk usaha berikutnya tidak mempunyai modal lagi, bahkan bagi petani meminjam
kredit tidak mampu mengembalikannya sehingga menimbulkan kredit macet.
Dalam studi yang dilakukan Skees, Barnett, dan Murphy (2008) dijelaskan bahwa
dengan memberikan kesempatan untuk mentransfer risiko bencana alam dari
ekonomi lokal, pasar asuransi dapat langsung memacu peningkatan investasi oleh
produsen pertanian.
2.8. Layering Risiko Pembiayaan Bencana
Layering risiko bencana dapat digunakan untuk merancang strategi risiko
pembiayaan bencana alam untuk meningkatkan ketahanan APBN/fiskal atas
bencana alam. Layering risiko adalah proses pemisahan risiko ke dalam tingkatan
yang memungkinkan untuk lebih efisien pembiayaan dan manajemen risiko.
Berikut adalah layering risiko menurut Cummins dan Mahul (2009):
16
1. Low risk layer
Bencana dengan periode ulang sampai 5 tahun. Frekuensi terjadi bencana cepat
tetapi mempunyai dampak kerugian sedikit. Untuk membiayai kerugian
bencana seperti ini dapat dibiayai dengan anggaran alokasi kontingensi
tahunan. Alokasi anggaran tahunan akan membiayai bencana berulang seperti
banjir lokal, tanah longsor, atau gempa-gempa kecil.
2. Medium risk layer
Bencana dengan periode ulang antara 5 tahun dan 20 tahun. Kontingen kredit
akan membiayai bencana yang berdampak lebih besar, tetapi kurang sering
terjadi.
3. High risk layer
Bencana dengan periode pengulangan yang lebih lama dari 20 tahun. frekuensi
rendah, risiko keparahan tinggi dapat ditransfer ke asuransi/reasuransi
internasional melalui asuransi/reasuransi bencana, catastrophe obligasi
dan/atau turunannya. Instrumen transfer risiko, seperti asuransi bencana, akan
membiayai dampak bencana lebih besar.
Gambar 2. 1 Layering Risiko Bencana Alam
Sumber: World Bank 2009
17
Asuransi adalah instrumen yang ideal untuk mengurangi risiko bencana alam yang
jarang terjadi dan berdampak membawa kerugian ekonomi yang besar. Pengalihan
risiko dengan asuransi merupakan suatu cara yang tepat guna dari segi biaya yang
dikeluarkan untuk menangani risiko keuangan yang akan terlalu mahal untuk
dikurangi risikonya/mitigasi. Mengandalkan kemitraan publik-swasta untuk
membantu negara-negara dengan perkembangan pasar asuransi risiko bencana,
sehingga dapat membantu rumah tangga kelas menengah lebih terlindungi terhadap
bencana alam (GFDRR, 2012).
18
BAB III
METODE PENELITIAN
3.1. Jenis penelitian
Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini
menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif yang berfokus pada kebijakan
asuransi bencana alam yang dilakukan oleh pemerintah. Pendekatan eksploratif
adalah metode penelitian yang bertujuan menghimpun informasi awal yang akan
membantu upaya menetapkan masalah dan merumuskan hipotesis. Sedangkan
pendekatan deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan memaparkan
(mendeskripsikan) sesuatu hal. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mendalami
mengenai penerapan asuransi bencana alam oleh pemerintah Indonesia.
3.2. Subjek Penelitian
Subjek sebagai sumber data dipilih secara purposive, artinya para responden yang
dijadikan sumber informasi utama (key informan) dinilai akan banyak memberikan
pengetahuan yang memadai bagi peneliti. Sumber informasi utama (key informan)
adalah orang yang terkait dan terlibat langsung dalam penyusunan kebijakan
asuransi bencana alam di internal Kementerian Keuangan.
3.3. Tahap-Tahap Penelitian
Untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif, perlu mengetahui tahap-tahap yang
akan dilalui dalam proses penelitian. Tahapan ini disusun secara sistematis agar
19
diperoleh data secara sistematis pula. Ada empat tahap yang bisa dikerjakan dalam
suatu penelitian (Moleong, 2000), yaitu:
1. Tahap Pra-lapangan
Pada tahap pra-lapangan merupakan tahap penjajakan lapangan oleh peneliti
yaitu:
a. Menyusun Rancangan Penelitian
Pada tahap ini, peneliti membuat usulan penelitian atau proposal penelitian
yang sebelumnya didiskusikan dengan dosen pembimbing, atasan
dikantor, serta mahasiswa. Pembuatan proposal ini berlangsung sekitar
satu bulan melalui diskusi dengan dosen pembimbing dan mahasiswa.
b. Memilih Lapangan Penelitian
Peneliti memilih Kantor Kementerian Keuangan yang beralamat di Jalan
Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat karena merupakan kementerian yang
mempunyai kewenangan dalam menentukan kebijakan asuransi bencana
alam.
c. Menjajaki dan Menilai Lapangan
Tahap ini dilakukan untuk memperoleh gambaran umum tentang keadaan
pegawai yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan agar peneliti
lebih siap terjun ke lapangan serta dapat menilai situasi dan kondisi dengan
baik.
d. Memilih dan Memanfaatkan Informan
Tahap ini peneliti memilih informan yang merupakan orang yang benar-
benar tahu dan terlibat dalam pembahasan asuransi bencana alam.
20
Kemudian memanfaatkan informan tersebut untuk melancarkan
penelitian.
e. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian
Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu atau kebutuhan yang
akan dipergunakan dalam penelitian ini.
2. Tahap Lapangan
Dalam tahap ini dibagi atas tiga bagian yaitu:
a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
Tahap ini selain mempersiapkan diri, peneliti harus memahami latar
belakang penelitian agar dapat menentukan model pengumpulan datanya.
b. Memasuki lapangan
Pada saat sudah masuk ke lapangan peneliti menjalin hubungan yang akrab
dengan subjek penelitian dengan menggunakan tutur bahasa yang baik,
akrab serta bergaul dengan mereka dan tetap menjaga etika pergulan dan
norma-norma yang berlaku di dalam lapangan penelitian tersebut.
c. Berperan serta sambil mengumpulkan data
Dalam tahap ini peneliti mencatat data yang diperolehnya ke dalam field
notes, baik data yang diperoleh dari wawancara, pengamatan atau
menyaksikan sendiri kejadian tersebut.
3. Tahap Analisa Data
Analisa data merupakan suatu tahap mengorganisasikan dan mengurutkan data
ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar agar dapat memudahkan dalam
menentukan tema dan dapat merumuskan hipotesa kerja yang sesuai dengan
21
data. Analisis data kualitatif sesungguhnya sudah dimulai saat peneliti mulai
mengumpulkan data, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya
penting atau tidak. Ukuran penting dan tidaknya mengacu pada kontribusi data
tersebut pada upaya menjawab fokus penelitian (Rahardjo, 2010).
Data-data yang diperlukan penulis untuk dianalisis adalah sebagai berikut:
a. Peraturan-peraturan tentang pembiayaan risiko bencana yang
membolehkan Pemerintah dalam berasuransi bencana alam.
b. Data skema existing pembiayaan bencana alam untuk digunakan
membangun model skema asuransi bencana.
c. Data kerusakan akibat bencana alam untuk menentukan prioritas jenis
risiko asuransi. Dalam menentukan prioritas jenis risiko yang
diasuransikan perlu diperhatikan wilayah rawan bencana serta tingkat
kerusakan yang diakibatkan dari berbagai jenis bencana alam.
d. Peraturan terkait penganggaran dan pelaporan dalam APBN untuk
menentukan Mata Anggaran Kegiatan (MAK) dan perlakuan akuntansi
untuk transaksi pembelian premi dan klaim asuransi.
4. Tahap Penulisan Laporan
Penulisan laporan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian, sehingga dalam
tahap akhir ini peneliti mempunyai pengaruh terhadap hasil penulisan laporan.
3.4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam rangka mengumpulkan data penelitian penulis menggunakan cara sebagai
berikut:
22
1. Studi Literatur
Studi Literatur merupakan kegiatan pengumpulan data dengan menggunakan
literatur, buku, dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang akan
diteliti melalui membaca, mengumpulkan, dan mencatat serta menganalisanya.
2. Wawancara
Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara bertanya
langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan
informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung. Adapun
wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak berstruktur, dimana di
dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah
pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya
dan pembicaraan tidak kaku. Metode ini meliputi dialog dengan pihak-pihak
yang berkompeten yang merepresentasikan pihak-pihak yang terkait dalam
penelitian guna mendapatkan data yang relevan dengan penelitian.
3. Dokumen
Dokumen yaitu proses melihat kembali sumber-sumber data dari dokumen yang
ada dan dapat digunakan untuk memperluas data-data yang telah ditemukan.
Adapun sumber data dokumen diperoleh dari lapangan berupa buku, arsip, nota
dinas, surat, notulensi rapat, ataupun dokumen pemerintah lainnya.
4. Data lain yang dapat dipakai untuk melengkapi analisis dalam penelitian adalah
berbasis data yang diperoleh dari sumber sekunder. Data ini diperoleh dari situs
BNPB, Kementerian Keuangan, PT Maipark Indonesia, dan World Bank.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.1. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:
1. Pemerintah dalam pendanaan penanggulangan bencana alam dapat melakukan
transaksi asuransi bencana alam kepada Perusahaan Asuransi. Perusahaan
Asuransi dapat melakukan reasuransi kepada Perusahaan Reasuransi Global
apabila risiko tidak mampu diretensi. Pada saat terjadi bencana alam,
Pemerintah menerima klaim dari Perusahaan Asuransi yang kemudian
diteruskan Pemerintah untuk pendanaan penanggulangan bencana alam.
2. Dampak kerusakan yang dapat diakibatkan oleh bencana alam gempa bumi
sangatlah besar. Hal ini akan mengakibatkan APBN terbebani guna mendanai
penanggulangan bencana alam. Apabila dalam hal APBN tidak mampu
membiayai, maka Pemerintah akan memcari pembiayaan lain dari hutang yang
menyebabkan defisit APBN akan meningkat. Oleh karena itu jenis bencana di
Indonesia yang cocok diasuransikan adalah gempa bumi.
3. Asuransi berbasis parametrik merupakan solusi yang dapat diambil Pemerintah
dalam mengatasi permasalahan pembiayaan risiko bencana alam. Kelebihan
64
asuransi parametrik dibandingkan dengan asuransi tradisional adalah
pembayaran klaim yang cepat dan penggunaan dana yang lebih fleksibel.
4. Agar program asuransi bencana alam dapat dilaksanakan maka anggaran untuk
program tersebut terlebih dahulu dimasukkan kedalam RKA-K/L Kementerian
Keuangan dan kemudian disusunlah DIPA Asuransi Bencana Alam.
5. Pembelian premi asuransi dicatat Pemerintah sebagai Belanja Bantuan Sosial
dengan rincian Belanja Premi Asuransi.
6. Penerimaan klaim asuransi dicatat Pemerintah sebagai Pendapatan Negara
Bukan Pajak (PNBP).
7. Harga premi asuransi tergantung dari keadaan pasar asuransi. Pada saat soft
market harga premi asuransi relatif murah karena Banyak perusahaan asuransi
bersaing untuk bisnis dan cakupan (insurance coverage) tersedia secara luas.
Pada saat hard market harga premi asuransi tinggi karena sedikit perusahaan
asuransi menawarkan produk asuransinya dan cakupan (insurance coverage)
sulit (atau bahkan tidak mungkin) untuk mendapatkannya. Sedangkan pada
saat medium market harga premi asuransi relatif normal. Berdasarkan
perhitungan menggunakan EQ Financial Model, harga premi asuransi
parametrik pada soft market sebesar Rp537 miliar, medium market sebesar
Rp671 miliar, dan hard market sebesar Rp806 miliar dengan total coverage
sebesar Rp20 triliun.
5.2. Keterbatasan
Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang memerlukan perbaikan
dalam penelitian selanjutnya. Adapun beberapa keterbatasan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
65
1. Peneliti dalam menghitung model asuransi bencana alam hanya menggunakan
satu parameter yaitu Skala Richter (SR) sehingga risiko terjadi perbedaan
penghitungan model asuransi bencana dengan kerugian sebenarnya (actual
loss) tinggi.
2. Perhitungan harga premi asuransi di pasar asuransi masih menggunakan asumsi
yang masih sederhana tanpa memperhitungkan faktor seperti pengembalian
investasi untuk perusahaan asuransi dan kenaikan frekuensi atau tingkat
kerusakan kerugian bencana alam.
5.3. Saran
Saran yang penulis usulkan terkait kesimpulan dan hasil penelitian yang telah
dijelaskan sebelumnya adalah sebagai berikut:
1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana tidak menyebutkan pendanaan dari Asuransi.
Padahal asuransi dapat menjadi solusi yang efisien dan efektif dalam
penanggulangan risiko bencana alam sehingga peraturan tersebut perlu
dirubah.
2. Pemerintah segera menyusunan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
tentang tata cara pelaksanaan asuransi bencana alam. Implementasi asuransi
bencana alam tidak dapat dilakukan bila peraturan yang mengatur Tata Cara
Pelaksanaan Asuransi Bencana Alam belum ada. Dalam menyusun petunjuk
pelaksanaan asuransi bencana alam, Kementerian Keuangan dapat mengacu
pada Tata Cara Pemberian Perlindungan Risiko dalam Pengelolaan Utang
Pemerintah yang diatur melalui PMK Nomor 12/PMK.08/2013
66
3. Pemerintah berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintah.
Kementerian Keuangan perlu segera menyampaikan kebutuhan terhadap
standar pelaporan yang mengatur aktivitas asuransi kepada Komite Standar
Akuntansi Pemerintah. Sehingga, ketika asuransi bencana alam sudah
dianggarkan dalam APBN, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dapat
segera mengimplementasikan kebijakan ini.
4. Pemerintah mempersiapkan kompetensi SDM. Kompetensi SDM merupakan
salah satu kunci utama keberhasilan pelaksanaan kebijakan asuransi bencana.
Pemerintah c.q Kementerian Keuangan dapat memberikan pendidikan dan
pelatihan kepada Pejabat atau Pegawai yang nantinya akan melaksanakan
kegiatan operasional asuransi bencana.
5. Pemerintah dapat menyewa tenaga Ahli. Untuk memenuhi kebutuhan SDM
yang berkompetensi atau tenaga ahli dengan cepat, Pemerintah dapat menyewa
manajer risiko secara komersial atau mendapatkan bantuan tenaga ahli yang
disediakan lembaga-lembaga seperi World Bank dan Asian Development Bank.
6. Disarankan bagi penelitian selanjutnya agar meneliti dan menambah variabel
parameter dalam asuransi parametrik agar risiko perbedaan penghitungan
model asuransi bencana alam dengan kerugian sebenarnya (actual loss) atau
biasa yang disebut basis risk dapat diminimalisir.
7. Untuk penelitian harga premi berdasarkan kondisi pasar asuransi disarankan
penelitian selanjutnya memperhitungkan faktor seperti pengembalian investasi
untuk perusahaan asuransi dan kenaikan frekuensi atau tingkat kerusakan
kerugian bencana alam.
67
DAFTAR PUSTAKA
Cummins, J. David dan Olivier Mahul. 2009. Catastrophe Risk Financing in Developing Countries Principles for Public Intervention. Washington DC: The World Bank.
Djojosoedarso, Soeisno. 2003. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi. Jakarta: Salemba Empat.
Earthquake Engineering Research Institute (EERI). 2016. Parametric Insurance. https://www.eeri.org/parametric-insurance/. Diakses pada 20 Juli 2017 pukul 8.00 WIB.
Fahmi, Irham. 2015. Manajemen Risiko. Bandung: Alfabeta.
Global Facility for Disaster Reduction and Recovery (GFDRR). 2012. Sovereign Disaster Risk Financing. www.gfdrr.org/sites/gfdrr.org/files/documents/DRFI_SDRF_Concept_Jan11.pdf. Diakses pada tanggal 12 Februari 2017 pukul 08.00 WIB.
Harrington, Scott E. dan Gregory R. Niehaus. 1999. Risk Management and Insurance. Singapore: The McGraw-Hill Book Co.
Ikatan Akuntansi Indonesia. 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 28 tentang Akuntansi Asuransi Kerugian.
Kementerian Keuangan. 2017. Nota Keuangan 2017.
Linnerooth, Joanne dan Amendola, Bayer A. 2007. Disaster risk management: Pro-active financing to reduce vulnerability. Environmental Hazards 7: 1-6.
Moleong, Lexy J. 2000. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Muhammad, Abdulkadir. 2006. Hukum Asuransi Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
Petseti, Aglaia dan Nektarios, Milton. 2013. Earthquake Insurance for Greece: Comparative Analysis and Pricing Issues. The Journal of Risk Finance Vol. 14 pp. 251-265.
Pollner, John D. 2012. Financial and Fiscal Instruments for Catastrophe Risk Management: Addressing Losses from Flood Hazards in Central Europe. Washington DC: The World Bank.
Purba, Radiks. 1995. Memahami Asuransi di Indonesia. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
68
Rahardjo, Mudjia. 2010. Analisis Data Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengalaman Empirik). http://www.uin-malang.ac.id/r/100601/analisis-data-penelitian-kualitatif-sebuah-pengalaman-empirik.html. Diakses pada tanggal 31 Maret 2017 pukul 7.38 WIB.
Republik Indonesia. 2010. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337.
Salim, H. A. Abbas. 2007. Asuransi dan Manajemen Risiko. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
Siamat, Dahlan. 2005. Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter & Perbankan. Depok: Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.
Siaran Pers. 2011. Bank Dunia, GFDRR, ASEAN, dan UNISDR Bekerja Sama untuk Perkuat Ketahanan Fiskal terhadap Bencana Alam. http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2011/11/08/world-bank-gfdrr-asean-unisdr-cooperate-strengthen-fiscal-resilience-natural-disasters diakses pada tanggal 30 November 2016 pukul 08.00 WIB.
Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. 1990. Hukum Pertanggungan: Pokok-pokok Pertanggungan Kerugian, kebakaran dan jiwa. Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
Skees, Jerry R., Barry J. dan Murphy, Barnett Anne G. 2008. Creating Insurance Markets for Natural Disaster Risk in Lower Income Countries: The Potential Role for Securitization. Agricultural Finance Review Vol. 68 Iss 1 pp. 151-167.
Skoufias, Emmanuel. 2003. Economic Crises and Natural Disasters: Coping Strategies and Policy Implications. World Development Vol. 31, No. 7, pp. 1087–1102.
Swis Re. 2012. Workshop with Fiscal Policy Office. Dipresentasikan oleh Ivo Menzinger, Devpriya Misra, dan Maria Pawiro Viragh pada tanggal 11 Juni 2012.
Wardana, Kun Wahyu. 2009. Hukum Asuransi: Proteksi Kecelakaan Trasnportasi. Bandung: Mandar Maju.
Warner, Koko., Nicola Ranger, Swenja Surminski, Margaret Arnold, Joanne Linnnerooth-Bayer, Erwann Michel-Kerjan, Paul Kovacs, dan Celine Herweijer. 2009. Adaptation to Climate Change: Linking Disaster Risk Reduction and Insurance. Geneva: Palais des Nations.
69
Wikipedia .2017. Gempa Bumi Kota Meksiko 1985. https://id.wikipedia.org/wiki/Gempa_bumi_Kota_Meksiko_1985. Diakses pada 20 Juli 2017 pukul 13.00 WIB.
Zorrilla, Sergio O. Saldana. 2015. Assessment of disaster risk management in Mexico. Disaster Prevention and Management Vol. 24 Iss 2 pp. 230 – 248.
70
DAFTAR SINGKATAN
A
APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
B
BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BUN : Bendahara Umum Negara
D
DJPBN : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara
DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
E
EERI : Earthquake Engineering Research Institute
G
GFDRR : Global Facility for Disaster Reduction and Recovery
K
KPA : Kuasa Pengguna Anggaran
K/L : Kementerian/Lembaga
KPKN : Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara
KUN : Kas Umum Negara
P
PMK : Peraturan Menteri Keuangan
PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak
71
R
RAPBN : Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
RKA-K/L : Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
RUU : Rancangan Undang-Undang
S
SAPP : Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU : Sistem Akuntansi Umum
SAKUN : Sistem Akuntansi Kas Umum Negara