penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah ... · menggunakan apbd sebagai sumber...

Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Banjarbaru1

Oleh Della Nurul Amalia2

Abstract

Transparent and accountable financial management is reflected in the quality of financial statements published by the government with reference to prevailing government accounting standards. A fundamental change in government accounting standards is the implementation of a full accrual basis from the previous cash toward accrual basis in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010 on Government Accounting Standards. The results showed that SIMDA Finance and SIMDA BMD information systems play a role to assist local government in implementing accrual basis accounting system. The role of the information system is in the preparation of financial statements. The results of the context evaluation show that the implementation program is relevant to the existing regulations. While the input component shows existing information system has not been integrated and there has been no socialization and training to financial personnel related to the use of information systems. Components of the process show the utilization of information systems are still experiencing constraints in terms of understanding the user is not adequate related to accrual basis and the use of SIMDA. On the product component shows that the financial statements can not be generated by SIMDA Financial and SIMDA BMD information systems.

A. PENDAHULUAN A.1. Latar Belakang

Kebutuhan untuk menciptakan akuntabilitas keuangan, efisiensi dan efektivitas laporan keuangan di lingkungan sektor publik semakin meningkat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, organisasi sektor publik di seluruh dunia telah terlibat dalam strategi perubahan kelembagaan dan manajerial. Perubahan tersebut menyebabkan sistem manajemen tradisional sektor publik yang terkesan birokratis, kaku, dan

1Diringkas dari penelitian Tesis Della Nurul Amalia yang dibuat dibawahbimbinganDrMadaTerunaMSidanDrAgungNugrohoMSc.2DellaNurulAmaliaadalahmahasiswaProgramMagisterSainsAdministrasiPembangunan Universitas Lambung Mangkurat (MSAP UNLAM) angkatantahun 2014, dan status pekerjaannya saat itu adalah auditor BPK ProvinsiKalimantanSelatan.

FOCUSVolume8,Nomor2,Juli-Desember2018

104

hirarkis menjadi sistem manajemen yang lebih kompetitif, fleksibel, dan berorientasi pada mekanisme pasar.

Organisasi sektor publik sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu rugi, rendah kualitas, dan berbagai kritikan lainnya. Adanya kritikan- kritikan tersebut menimbulkan gerakan untuk melakukan reformasi manajemen dalam lingkungan sektor publik. Salah satu elemen penting dalam perubahan manajemen sektor publik yang saat ini menjadi topik utama di lingkungan sektor publik adalah perubahan praktik akuntansi. Perubahan praktik akuntansi yang dimaksud adalah penerapan basis akuntansi yang pada awalnya menggunakan basis kas (cash basis) menjadi basis akrual (accrual basis). Perubahan basis akuntansi tersebut merupakan salah satu bentuk dari reformasi akuntansi sektor publik yang dilakukan, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan dan menyediakan informasi sekaligus laporan pertanggungjawaban yang lebih berkualitas dibanding basis kas.

Study #14 IFAC Public Sector Committee (2002) menyatakan bahwa pelaporan berbasis akrual bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi dan pencapaian tujuan. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumberdaya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumberdaya tersebut.

Di Indonesia, sejarah awal penerapan basis akrual dimulai dari diterapkannya UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada Undang-undang Keuangan Negara Pasal 32 dinyatakan bahwa bentuk dan isi laporan Pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sementara itu pada UU Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 ditegaskan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat- lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Selanjutnya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pada Pasal 70 ayat (2) menjelaskan kembali tentang ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada tahun anggaran 2008 dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilakukan, maka digunakan pengakuan dan pengeluaran


105

berbasis kas. Oleh karena itu tahun 2005 hingga 2008 dinyatakan sebagai era pelaporan keuangan pemerintah yang berbasis kas menuju akrual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 dimaksudkan sebagai jalan tengah untuk peralihan dari basis kas sebagaimana dikenal dalam Manual Keuangan Daerah (MAKUDA) ke basis akrual. Meskipun demikian standar akuntansi berbasis akrual baru dapat ditetapkan pada tahun 2010 dengan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Batas akhir persiapan penerapan SAP berbasis akrual sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2010 adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan yaitu sampai dengan tahun 2015. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa penerapan tersebut dapat dilaksanakan secara bertahap.

Pemerintah Kota Banjarbaru merupakan entitas pemerintah yang harus melaksanakan SAP berbasis akrual sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu kriteria perolehan opini. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sebagai entitas pemerintah, Pemerintah Kota Banjarbaru menggunakan APBD sebagai sumber pendanaan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan. Untuk itu sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, Pemerintah Kota Banjarbaru juga harus melaporkan pengelolaan keuangan atas APBD tersebut kepada pemangku kepentingan berdasarkan aturan yang berlaku yakni dengan menggunakan SAP berbasis akrual. Untuk mengatasi hal tersebut Pemerintah Kota Banjarbaru harus mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pelaksanaan pengelolaan keuangan sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari TA 2012 s.d. TA 2014, Pemerintah Kota Banjarbaru hanya memperoleh opini atas laporan keuangannya dari BPK yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Salah satu kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Banjarbaru adalah penatausahaan aset tetap yang belum sesuai dengan SAP yang terus menjadi kualifikasi berulang setiap tahunnya. Dengan nilai aset tetap pada Pemerintah Kota Banjarbaru per 31 Desember 2014 memiliki porsi 79,85% dari total aset di Neraca, maka aset diprediksikan akan menjadi ganjalan paling besar bagi pemerintah daerah yang belum


106

siap dalam menerapkan basis akrual. Permasalahan penatausahaan aset tetap ini diantaranya belum optimalnya penggunaan sistem informasi keuangan dalam menatausahakan dan melaporkan aset tetap.

Pengelolaan sistem informasi yang memadai merupakan salah satu kunci kesuksesan entitas Pemerintah dalam upaya mengimplementasikan SAP berbasis akrual. Hal ini disebabkan karena jumlah transaksi yang besar dan semakin kompleks memiliki risiko tingkat kesalahan yang tinggi jika dilaksanakan secara manual. Dengan pengelolaan aplikasi teknologi informasi yang memadai, pemerintah daerah dapat mengolah transaksi keuangan secara akurat dan tepat waktu untuk menghasilkan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Menurut data realisasi anggaran tahun 2013 s.d 2014 (LHP BPK atas LKPD Pemko Banjarbaru TA 2014) Pemerintah Kota Banjarbaru, total volume pendapatan daerah mencapai Rp 747.567.083.654,70 pada tahun 2013 dan meningkat 12% pada tahun 2014 menjadi Rp 846.773.041.407,56 Sedangkan total volume belanja daerah meningkat 21,97% dari tahun 2013 sebesar Rp 642.128.512.661,00 menjadi sebesar Rp 822.937.911.883,00 pada tahun 2014. Selain itu total aset tetap juga meningkat 20,48% dari tahun 2013 sebesar Rp 1.597.893.066.390,55 menjadi sebesar Rp 2.009.371.101.063,84 pada tahun 2014. Menurut sisi akuntansi hal tersebut menunjukkan terjadinya peningkatan volume transaksi keuangan pemerintah. Peningkatan volume kuantitas transaksi tentunya harus diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Kewajiban pemanfaatan teknologi oleh pemerintah daerah diatur dalam PP Nomor 56 tahun 2005 yang diubah melalui PP Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dalam penjelasan umum disebutkan bahwa Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintahaan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Dalam rangka mendukung implementasi SAP berbasis akrual Pemerintah Kota Banjarbaru menyelenggarakan beberapa sistem aplikasi yang diharapkan dapat mendukung proses perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan penyusunan laporan keuangan (lihat Tabel 1).


107

Tabel 1. Sistem Aplikasi Pemko Banjarbaru No Nama Aplikasi Fungsi Pengguna A Aplikasi Utama 1 SIMDA (Sistem

Informasi Manajemen Daerah) Keuangan Versi 2.7.0.5

Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan (mulai digunakan awal tahun 2015)

Seluruh SKPD

B Aplikasi Pendukung

1 SIMDA-BMD (Sistem Informasi Manajemen Barang Milik Daerah) Versi 2.0.0.2

Penatausahaan barang milik daerah, termasuk perhitungan penyusutan

Seluruh SKPD

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksa BPK (2015)

A.2. Pokok Masalah Dengan bergantinya sistem akuntansi menjadi basis akrual, maka

diprediksikan terjadinya peningkatan volume transaksi keuangan termasuk pada penyajian aset tetap yang tentunya akan sangat berdampak pada perolehan opini atas laporan keuangan oleh BPK. Penyajian laporan keuangan secara full acrual memiliki konsekuensi bahwa penyajian aset tetap harus diikuti dengan pencatatan atas akumulasi penyusutan atas aset tetap tersebut. Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Pemerintah Kota Banjarbaru belum sepenuhnya dapat menyajikan laporan keuangan sesuai dengan SAP, terutama terkait dengan pengelolaan aset sehingga selama tiga tahun berturut Laporan Keuangan Pemerintah Kota Banjarbaru selalu memperoleh opini audit Wajar Dengan Pengecualian. Permasalahan penatausahaan aset tetap ini diantaranya belum optimalnya penggunaan sistem informasi keuangan dalam menatausahakan dan melaporkan aset tetap.

Atas hal tersebut perlu dievaluasi sejauh mana peranan sistem informasi dalam program implementasi sistem berbasis akrual khususnya melalui Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan SIMDA BMD yang telah dimiliki oleh Pemko Banjarbaru dalam mendukung proses penatausahaan dan pelaporan keuangan berbasis akrual. Dari hasil evaluasi akan didapat fakta-fakta terkait dengan pemanfaatan SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD sehingga bisa didapatkan berbagai masukan untuk memperbaiki pelaksanaan penggunaan teknologi informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru.


108

A.3. Rumusan Masalah Berdasarkan pokok masalah tersebut maka pertanyaan yang

perlu ditelusuri dalam penelitian ini adalah "Bagaimana pelaksanaan penggunaan teknologi informasi dalam program implementasi sistem akuntansi berbasis akrual pada Pemko Banjarbaru?”

A.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan penggunaan sistem informasi oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam upaya implementasi sistem akuntansi berbasis akrual sehingga dapat mengidentifikasi kendala serta solusinya.

B. METODOLOGI B.1. Tinjauan Pustaka B.1.1. Konsep SAP Berbasis Akrual Dalam Konteks Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntabilitas merupakan salah satu unsur pokok perwujudan

good governance yang saat ini sedang diupayakan di Indonesia. Pemerintah diminta untuk melaporkan hasil dari program yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisien dan efektif (Sadjiarto, 2000).

Menurut Solihin (2007) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Melalui prinsip ini, suatu proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi. Akuntabilitas juga menunjukkan adanya traceableness yang berarti dapat ditelusuri sampai ke bukti dasarnya, serta reasonableness yang berarti dapat diterima secara logis.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, akuntabilitas pemerintah tidak dapat diketahui tanpa pemerintah memberitahukan kepada rakyat tentang informasi sehubungan dengan pengumpulan sumber daya dan sumber dana masyarakat beserta penggunaannya. Menurut Kim (2008) mendefinisikan akuntabilitas sebagai berikut akuntabilitas adalah kewajiban yang pada dasarnya melaksanakan seperti yang diharapkan atau membawa konsekuensi terhadap suatu kegagalan. Akuntabilitas juga dapat digambarkan seperti “A dikatakan akuntabel kepada B ketika A berkewajiban memberi informasi pada B tentang tindakan atau keputusan A.

Salah satu aspek akuntabilitas publik menurut Babajani yang dikutip oleh Fatemi dan Bahmanesh (2012) adalah akuntabilitas


109

keuangan (financial accountability) dimana pada tingkat ini, pemerintah bertanggung jawab untuk menggunakan dana publik secara jelas sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan perundangan.

Akuntabilitas keuangan, merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran keuangan instansi pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah harus menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh pengguna laporan keuangan untuk menilai akuntabilitas pemerintahan dalam membuat keputusan ekonomi, sosial dan politik. Akuntabilitas diartikan sebagai hubungan antara pihak yang memegang kendali dan mengatur entitas dengan pihak yang memiliki kekuatan formal atas pihak pengendali tersebut. Dalam hal ini dibutuhkan juga pihak ketiga yang accountable untuk memberikan penjelasan atau alasan yang masuk akal terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan dan hasil usaha yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan suatu tugas dan pencapaian suatu tujuan tertentu.

Terkait dengan tugas menegakkan akuntabilitas keuangan khususnya di daerah, pemerintah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya. Terdapat dua alasan utama perlunya pemerintah mempublikasikan laporan keuangan: (1) Dari sisi internal, laporan keuangan merupakan alat pengendalian dan evaluasi kinerja bagi pemerintah secara keseluruhan maupun unit-unit kerja didalamnya. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban internal (internal accountability), yaitu pertanggungjawaban kepala satuan kerja pada atasannya. (2) Dari sisi pemakai eksternal, laporan keuangan pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban eksternal (external accountability), yaitu pertanggungjawaban kepada masyarakat, investor, kreditor, lembaga donor, pers, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan akan dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut PSAP 01 Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Menurut Cudia (2008) metode akrual mencatat pendapatan dan beban dalam satu periode akuntansi dimana dengan mempertimbangkan saat diperoleh dan terjadi. Hara (2006) mengemukakan bahwa basis akrual adalah metode akuntansi superior untuk sumber ekonomi pada beberapa organisasi. Hasil basis akrual dalam pengukuran akuntansi berdasarkan substansi dan kejadian, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan, disamping itu juga meningkatkan


110

relevansi, netralitas, timelines, completeness, comparability. Menurut Mustofa (2006) Akuntansi berbasis akrual berarti

suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa-peristiwa lain diakui dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan. Akuntansi berbasis akrual ini banyak dipakai oleh institusi sektor non publik dan lembaga lain yang bertujuan mencari keuntungan.

Global Finance Statistics (GFS) yang di dalamnya menyarankan kepada negara-negara debiturnya untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam pembuatan laporan keuangan. Alasan penerapan basis akrual ini karena saat pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya. Jadi basis akrual ini menyediakan estimasi yang tepat atas pengaruh kebijakan pemerintah terhadap perekonomian secara makro. Selain itu basis akrual menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat, termasuk transaksi internal, in-kind transaction, dan arus ekonomi lainnya.

Menurut Lundqvist (2003) Basis akrual adalah basis akuntansi dimana transaksi dan peristiwa lain dicatat ketika terjadi (dan tidak hanya ketika kas tau ekuivalennya diterima atau dibayarkan). Oleh karena itu, transaksi dan peristiwa dicatat dalam arsip akuntansi dan dituangkan dalam laporan keuangan periode yang bersangkutan. Unsur-Unsur akuntansi akrual adalah asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan biaya.

Pemerintah Indonesia saat ini telah menetapkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang mana kedua peraturan tersebut mengamanatkan pemerintah menerapkan standar akuntansi berbasis akrual paling lambat pada tahun anggaran 2015.

Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan SAP 2010 paragraf 28 menyebutkan bahwa laporan keuangan pokok terdiri atas laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL), neraca, laporan operasional (LO), laporan arus kas (LAK), laporan perubahan ekuitas (LPE), dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Basis akrual digunakan untuk menyusun laporan finansial (neraca, LO, dan LPE).

B.1.2. Sistem Informasi dalam Pelaksanaan Akuntansi Berbasis

Akrual Hall (2007) menyatakan bahwa sistem informasi adalah

serangkaian prosedur formal di mana data dikumpulkan, diproses


111

menjadi informasi dan didistribusikan ke para pengguna. Sistem informasi akuntansi memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi nonkeuangan yang secara langsung mempengaruhi transaksi keuangan. Lebih lanjut Hall menjelaskan bahwa sistem informasi memiliki tiga tujuan dasar yaitu mendukung fungsi penyediaan pihak manajemen, mendukung pengambilan keputusan pihak manajemen, dan mendukung operasional harian perusahaan.

Perkembangan sistem informasi telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini.

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronis.

Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dikatakan sebagai suatu sistem yang menyediakan informasi bagi semua tingkatan dalam organisasi tersebut kapan saja diperlukan. Sistem ini menyimpan, mengambil, mengubah, mengolah dan mengkomunikasikan informasi yang diterima dengan menggunakan sistem informasi atau peralatan sistem lainnya. Definisi sistem informasi yaitu sistem informasi adalah kerangka kerja yang mengkoordinasikan sumber daya (manusia, komputer) untuk mengubah masukan (input) menjadi keluaran (informasi), guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan (Kadir, 2003).

Pengembangan sistem informasi yang canggih berbasis komputer memerlukan sejumlah orang yang berketerampilan tinggi dan berpengalaman lama dan memerlukan partisipasi dari para manajer organisasi. Menurut Wahyono (2004) salah satu perangkat yang paling penting dalam sistem informasi adalah manusia sebagai pengelola informasi. Manajemen sumber daya manusia perlu dilakukan dengan benar agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik sehingga mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan yang bersifat manusiawi yang dapat mengurangi mutu informasi yang dihasilkan sebuah sistem.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa sistem informasi dapat mempermudah perusahaan dalam mencapai sasaran yang telah ditargetkan dengan mengkoordinasikan manusia dan komputer sebagai sumber daya untuk mengubah masukan menjadi pengeluaran yang diinginkan. Sistem informasi juga dapat memudahkan pekerjaan disuatu perusahaan- perusahaan. Penggunaan sistem informasi ataupun teknologi informasi dalam suatu institusi pemerintahan ditujukan agar


112

suatu institusi pemerintahan dapat berjalan efektif dan efisien. Aplikasi sistem informasi dapat memberikan kemudahan kepada kepada masyarakat dan aparatur itu sendiri. Kriteria dari sistem informasi antara lain fleksibel, efektif, dan efisien.

Adapun sistem informasi, meminjam pendapat Ladjamudin (2005), dapat didefinisikan sebagai berikut: suatu sistem yang dibuat oleh manusia yang terdiri dari komponen-komponen dalam organisasi untuk mencapai suatu tujuan yaitu menyajikan informasi. Dan merujuk pada pendapat Jogiyanto (2005), sistem informasi adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Dengan demikian, sistem informasi adalah aplikasi untuk mendukung operasi dari suatu organisasi: operasi, instalasi, dan perawatan, perangkat lunak, dan data. Sistem informasi adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Sistem informasi yang mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan dan memperoleh informasi guna mendukung pengambilan keputusan.

Dalam konteks institusi Pemerintah Daerah, sistem informasi itu selanjutnya diterapkan dalam bentuk Siste Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). SIMDA merupakan aplikasi terkomputerisasi sistem akuntansi pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk membantu pengelolaan keuangan baik di tingkat Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sebagai entitas pelaporan maupun di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi. Sistem ini mencakup pengelolaan keuangan daerah mulai dari tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pertanggungjawaban keuangan daerah (BPKP, 2006)

Menurut BPKP, sampai dengan September 2015 telah dikembangkan tujuh program aplikasi/sub-aplikasi sebagai berikut: 1. Program Aplikasi SIMDA Keuangan Program aplikasi ini digunakan

untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi, meliputi penganggaran, penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan. Program aplikasi SIMDA Keuangan yang terbaru adalah versi 2.7.0.6 yang telah mendukung sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi berbasis akrual.

2. Program Aplikasi SIMDA BMD Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan, dan akuntansi barang daerah. Versi terbaru dari program aplikasi SIMDA BMD adalah versi 2.6.9 dan versi 2.0.6.9 dimana telah mendukung pencatatan dan pelaporan


113

akuntansi barang daerah berbasis akrual. 3. Program Aplikasi Komputer SIMDA Gaji Aplikasi ini membantu

pemerintah daerah untuk memproses penggajian secara lebih cepat, akurat serta menghasilkan dokumen penggajian yang dapat diandalkan.

4. Program Aplikasi Komputer SIMDA Pendapatan Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah sebagai sarana optimalisasi pajak/retribusi daerah agar pemerintah daerah dapat menghasilkan laporan-laporan pengelolaan pendapatan dan piutang sebagai dokumen pendukung laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat diandalkan.

5. Sub Aplikasi Display SPP s.d. SP2D 6. Sub Aplikasi Gabungan per Provinsi 7. Sub Aplikasi Rekonsiliasi Bank.

B.1.3. Konsep Evaluasi Program dan Model CIPP

Evaluasi program merupakan penilaian yang sistematis dan seobyektif mungkin terhadap suatu obyek, program atau kebijakan yang sedang berjalan atau sudah selesai, baik dalam desain, pelaksanaan dan hasilnya, dimana tujuan dari evaluasi program adalah untuk menentukan relevansi dan ketercapaian tujuan, efisiensi, efektifitas, dampak dan keberlanjutannya, dimana suatu evaluasi harus memberikan informasi yang dapat dipercaya dan berguna agar donor serta pihak penerima manfaat dapat mengambil pelajaran untuk proses pengambilan keputusan (World Bank,2004). Sedangkan Musa (2005) mendefinisikan evaluasi program sebagai suatu kegiatan untuk memperoleh gambaran tentang keadaan suatu objek yang dilakukan secara terencana, sistematik dengan arah dan tujuan yang jelas. Evaluasi sebagai upaya untuk mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisa fakta, data dan informasi, evaluasi selalu berhubungan dengan pengambilan keputusan, karena hasil evaluasi merupakan suatu landasan untuk menilai suatu program dan memutuskan apakah program tersebut dapat diteruskan atau masih perlu diperbaiki lagi.

Menurut Arikunto dan Cepi (2009) yang menjadi titik awal dari kegiatan evaluasi program adalah keingintahuan untuk melihat apakah tujuan program sudah tercapai atau belum. Jika sudah tercapai, bagaimanakah kualitas pencapaian kegiatan tersebut, dan jika belum tercapai, bagian manakah dari rencana yang telah dibuat namun belum tercapai dan apa penyebab bagian rencana tersebut belum tercapai. Dengan kata lain, evaluasi program dimaksudkan untuk melihat pencapaian program. Pietrxak (Solihat, 2007) mengemukakan mengapa evaluasi program perlu dilaksanakan yaitu pertama bahwa hasil evaluasi dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan program yang


114

selanjutnya menjadi dasar bagi perbaikan program. Kedua, evaluasi berfungsi menganalisa dan efektivitas suatu program.

Dengan melihat kepada beberapa definisi diatas, maka evaluasi program merupakan suatu rangkaian kegiatan pengumpulan informasi dari suatu program ecara sistematis yang bertujuan untuk mengukur atau menilai suatu program, meningkatkan keefektifan program dan mengambil keputusan berkaitan dengan program di masa yang akan datang.

Evaluasi merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa (the worth and merit) dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena. Menurut rumusan tersebut, inti dari evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. (Widoyoko, 2012).

Program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan melaksanakan untuk waktu yang tidak terbatas. Kebijakan tertentu bersifat umum dan untuk merealisasikan kebijakan disusun berbagai jenis program (Wirawan, 2012).

Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Ada beberapa pengertian tentang program sendiri. Menurut Tyler (1950) dalam Arikunto (2009), evaluasi program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan telah terealisasikan. Selanjutnya menurut Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971) dalam Arikunto (2009), evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan suatu proses untuk mengumpulkan informasi terkait dengan suatu program yang sudah ditetapkan dan informasi tersebut akan digunakan oleh pihak pengguna terkait dengan kelangsungan program berikutnya.

Wujud dari hasil evaluasi adalah adanya rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan. Menurut Arikunto (2009) ada empat kemungkinan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program yaitu: 1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut

tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan;

2. Merevisi program, karena ada bagian – bagian yang kurang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit);

3. Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan


115

bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat;

4. Menyebarluaskan program (melaksanakan program di tempat – tempat lain atau mengulangi lagi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi di tempat dan waktu yang lain.

Dari berbagai definisi yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan evaluasi program adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya suatu program yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan pilihan yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Dengan melakukan evaluasi maka akan ditemukan fakta pelaksanaan kebijakan di lapangan yang hasilnya bisa positif ataupun negatif. Adapun tujuan sebuah evaluasi dilakukan adalah untuk mengumpulkan informasi untuk menentukan nilai dan manfaat objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki, dan mengambil keputusan mengenai objek tersebut.

Model-model evaluasi yang satu dengan yang lainnya memang tampak bervariasi, akan tetapi maksud dan tujuannya sama yaitu melakukan kegiatan pengumpulan data atau informasi yang berkenaan dengan objek yang dievaluasi. Selanjutnya informasi yang terkumpul dapat diberikan kepada pengambil keputusan agar dapat dengan tepat menentukan tindak lanjut tentang program yang sudah dievaluasi.

Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model evaluasi CIPP. Model evaluasi CIPP adalah model evaluasi yang terdiri dari empat komponen evaluasi yaitu Context, Input, Process, dan Product (CIPP). Menurut Stufflebeam (2003), model evaluasi CIPP merupakan model evaluasi atas konteks, input, proses, dan produk suatu entitas. Evaluasi konteks menentukan kebutuhan, masalah-masalah, asset, dan kesempatan untuk membantu pengambil keputusan menetapkan tujuan dan prioritas serta membantu kelompok lebih luas dalam pengambilan tujuan, prioritas, dan hasil. Evaluasi input menentukan alternatif pendekatan, pelaksanaan rencana kegiatan, penyediaan sarana, penyediaan biaya efektif untuk penyiapan kebutuhan dan pencapaian tujuan. Pengambil keputusan dalam evaluasi input di dalamnya memilih penyusunan rencana, penulisan proposal, alokasi sumber daya, pengelolaan ketenagaan, jadwal kegiatan, tersusun rapi dalam membantu pengambil keputusan berusaha menyiapkan rencana dan pembiayaan.

Lebih lanjut Stufflebeam juga mengatakan evaluasi process menilai pelaksanaan rencana untuk membantu staf melaksanakan kegiatan, kemudian membantu pengguna menilai kinerja program, dan mebuat penafsiran hasilnya. Evaluasi product mengidentifikasi dan


116

menilai hasil baik jangka pendek dan jangka panjang untuk membantu staf untuk lebih fokus pada hasil penting dan hasil akhir serta mengukur penting dan hasil akhir serta mengukur keberhasilan upaya dalam memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikemukakan bahwa dalam proses evaluasi dapat dilakukan dari dua sisi yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Kedua hasil evaluasi ini akan membantu staf dan pengguna program untuk melihat hasil yang dicapai dari program tersebut, kendala dan hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan program, kelemahan dan keunggulan untuk pengembangan lebih lanjut. Penelitian ini akan melakukan evaluasi implementasi SAP berbasis akrual dengan menggunakan model evaluasi CIPP.

Terdapat banyak model evaluasi program yang digunakan para ahli. Salah satunya adalah model CIPP (Context – Input – Process – Product). Model ini dikembangkan oleh Danial Stufflebeam dan kawan- kawan di Ohio State University (1991), dimana keempat model evaluasi tersebut merupakan satu rangkaian yang utuh tetapi dalam pelaksanaannya seorang evaluator tidak harus menggunakan keseluruhannya, keunikan dari model-model tersebut adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambilan keputusan dan operasi sebuah program. a. Evaluasi Konteks Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang

berkaitan dengan lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu, relevansi dan keterkaitan program, pada evaluasi konteks merupakan tahapan yang paling mendasar yang memiliki misi untuk menyediakan suatu rasional/landasan untuk penentuan tujuan.

b. Evaluasi Input Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan waktu dan penjadwalan.

c. Evaluasi Proses Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tatalaksana kejadian dan aktifitas. Tujuan utama evaluasi proses yaitu : mengetahui kelemahan selama pelaksanaan termasuk hal-hal yang baik untuk dipertahankan, memperoleh informasi mengenai keputusan yang ditetapkan, dan memelihara catatan-catatan lapangan mengenai hal-hal penting saat implementasi dilaksanakan.

d. Evaluasi Produk Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur


117

keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan- keputusan untuk perbaikan dan aktualisasi. Aktivitas evaluasi produk adalah mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. Pengukuran dikembangkan dan di administrasikan secara cermat dan teliti. Keakuratan analisis akan menjadi bahan penarikan kesimpulan dan pengajuan saran sesuai standar kelayakan. Evaluasi produk merupakan tahap akhir yang berfungsi untuk membantu penanggung jawab program dalam mengambil keputusan dalam analisis hasil yang diperlukan sebagai perbandingan antara tujuan yang ditetapkan dengan program yang dicapai.

B.2. Metode Penelitian B.2.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sarman (2004) pendekatan kualitatif memiliki maksud untuk meramu secara ilmiah pelbagai informasi yang dibangun, dikembangkan, dan disampaikan oleh manusia atau komunitas tertentu yang notabene merupakan obyek sekaligus subyek dalam penelitian sosial. Lebih lanjut Sarman menjelaskan bahwa penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode-metode kualitatif untuk mengeksplorasi makna-makna, beragam variasi, dan pemahaman perseptual yang menyebabkan munculnya fenomena yang diteliti. B.2.2. Alat Analisis

Pada penelitian ini dilakukan evaluasi pelaksanaan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dimana tingkat pencapaiannya ditinjau dari aspek Context, Input, Process dan Product sebagai berikut: 1. Context

Pada aspek ini dilihat hubungan antara tujuan program dengan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakanginya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa batas akhir persiapan penerapan SAP berbasis akrual adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan yaitu sampai dengan tahun 2015.

2. Input Pada aspek ini akan melihat sistem informasi yang ada. Kemudian apakah sistem informasi yang dimiliki telah digunakan, sistem informasi/aplikasi yang dimiliki telah mampu menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual, dan sistem aplikasi yang dimiliki telah terintegrasi secara vertical (antara SKPD kepada SKPKD) dan horizontal ( antar aplikasi dalam sistem)

3. Process


118

Aspek proses yang diteliti meliputi adanya sosialisasi yang dilaksanakan dari DPPKAD ke seluruh personil keuangan di SKPD, kegiatan pelatihan, dan pemanfaatan sistem informasi yang tersedia dalam proses penatausahaan keuangan.

4. Product Pada aspek ini akan dilihat apakah Laporan Keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Matrik kerangka evaluasi program sebagai indikator keberhasilan

atau pencapaian program dilihat dari aspek context, input, process, dan product pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Matrik Kerangka Evaluasi Pelaksanaan Program Implementasi Sistem Akuntansi Berbasis Akrual

Aspek

Komponen Indikator Keberhasilan

Program Informan/

Sumber

Context

Latar Belakang dan Relevansi program

Adanya relevansi tujuan program dengan regulasi

• Dokumen • Kepala DPPKAD

Input Sistem Informasi

• Ketersediaan sistem informasi

• Sistem aplikasi yang dimiliki telah digunakan

• Sistem aplikasi yang dimiliki telah terintegrasi secara vertikal (antara sistem pada SKPD kepada SKPKD) dan horizontal (antar aplikasi dalam sistem)

• Kepala Bidang Aset DPPKAD Pemko Banjarbaru

• Personil IT Keuangan

• Bendahara • Pengurus

Barang • Dokumen

Process

Sosialisasi

• Adanya sosialisasi dari DPPKAD ke seluruh personil keuangan di SKPD

• Kepala Bidang Akuntansi DPPKAD

• Peserta • Dokumen pelaksanaan


119

Sumber Daya Manusia

• Dilaksanakannya pelatihan terkait penggunaan sistem informasi pendukung penatausahaan keuangan basis akrual oleh BPKP yang diselenggarakan oleh DPPKAD

• Peserta pelatihan telah memiliki pemahaman dasar mengenai sistem informasi berbasis akrual yang akan digunakan

• Kepala Bidang Anggaran DPPKAD

• Tim Pelaksana

• Peserta pelatihan

• Dokumen terkait

Pemanfaatan Sistem informasi

• Personil keuangan telah memanfaatkan sistem informasi yang tersedia untuk aktivitas penatausahaan keuangan berbasis akrual

• Personil Keuangan dan IT

• Dokumen

Product

Laporan Keuangan

• Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan SAP berbasis akrual

• Dokumen Laporan Keuangan

B.2.3. Asumsi Teoritis

Asumsi penelitian ini adalah sistem akuntansi berbasis akrual akan berhasil diimplementasikan apabila didukung dengan penggunaan SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD yang konsisten dan terkontrol.

B.2.4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang memperhatikan relevansi dengan fokus dan tujuan penelitian, maka pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan pengumpulan data sekunder.

Wawancara dilakukan kepada: • Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Pemko Banjarbaru, informasi

yang digali berkaitan dengan perencanaan anggaran dan penetapan anggaran yang terkait dengan dukungan Pemko Banjarbaru terhadap persiapan implementasi sistem akuntansi berbasis akrual mulai dari


120

perencanaan sampai penetapan anggaran; • Kepala Bidang Akuntansi, informasi yang digali berkaitan dengan

pelaksanaan anggaran, proses penatausahaan keuangan, dan pelaksanaan supervisi;

• Kepala Bidang Aset, informasi yang digali berkaitan dengan proses penatausahaan keuangan dan asset dengan ketersediaan sistem informasi yang tersedia, proses pengendalian internal terhadap sistem informasi, dan pelaksanaan supervisi;

• Personil pengelola keuangan, informasi yang digali berkaitan dengan sosialisasi dan pelatihan yang telah diikuti, proses implementasi sistem akuntansi berbasis akrual yang telah dilakukan, hambatan dalam implementasi, dan upaya mengatasi hambatan.

Adapun pengumpulan data sekunder terutama yang berasal dari data umum pada Laporan Keuangan Pemko Banjarbaru output SIMDA Keuangan, Laporan Kinerja Pemko Banjarbaru oleh BPK, Dokumen Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Diklat Tahun 2015.

C. HASIL PENELITIAN C.1. Penerapan Sistem Pelaporan Keuangan di Banjarbaru

Sebelum tahun anggaran 2015 Pemko Banjarbaru menggunakan basis cash towards accrual (CTA) dalam membuat laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PP No 24 Tahun 2005. CTA adalah sebuah pendekatan akuntansi yang menampilkan informasi yang dihasilkan basis kas sekaligus menyajikan informasi yang hanya bisa dimunculkan oleh basis akrual. CTA merupakan sebuah basis transisi yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya awal untuk mengadopsi akrual. Dengan basis CTA, pencatatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dilakukan dengan menggunakan basis kas sedangkan untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dicatat dengan basis akrual.

Perubahan basis CTA menjadi basis akrual mulai diterapkan Pemko Banjarbaru pada tahun anggaran 2015, hal ini sesuai dengan pasal 4 ayat (2) PP No 71 Tahun 2010 yang menyatakan batas akhir persiapan penerapan SAP berbasis akrual adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan, yaitu sampai dengan tahun 2015. Untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual pada pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Dalam Permendagri tersebut diamanatkan pada pemerintah daerah untuk menyediakan perangkat regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP berbasis akrual. Perangkat regulasi dan kebijakan tersebut mencakup Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD),


121

dan Bagan Akun Standar (BAS), yang diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan. Sedangkan BAS merupakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

Dalam menindaklanjuti PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pemerintah Kota Banjarbaru juga menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan yang mulai digunakan pada Tahun 2015, sedangkan SIMDA BMD mulai digunakan pada bulan Oktober 2014. Versi SIMDA Keuangan yang digunakan oleh Pemko Banjarbaru selama tahun 2015 adalah versi 2.7.0.5 dan untuk SIMDA BMD menggunakan versi 2.0.6.9. Pemutakhiran versi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD baru dilakukan pada Februari 2016.

Hasil studi dokumen diketahui beberapa kegiatan telah dilakukan DPPKAD dalam mendukung penerapan sistem akuntansi berbasis akrual antara lain: (a) Kegiatan sosialisasi SIMDA terkait penerapan SAP berbasis akrual

yang diikuti oleh pegawai pengelola keuangan, aset dan sistem aplikasi dari seluruh SKPD;

(b) Penggunaan aplikasi SIMDA berbasis akrual untuk seluruh SKPD. Pertimbangan penggunaan sistem aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD didasarkan pada kebutuhan Pemko Banjarbaru akan implementasi akuntansi akrual. Sebelum menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD, Pemko Banjarbaru menggunakan aplikasi SIKDA dan SIMADA untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan berbasis kas;

(c) Kerjasama antara Pemerintah Kota Banjarbaru dengan BPKP yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Nomor 9/KUM/2014 tanggal 18 Maret 2014 tentang Rencana Aksi Penguatan Pengendalian Internal dalam Rangka Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2013 dan 2014;

(d) Pelaksanaan Sensus Aset Tetap berdasarkan surat edaran dari Plt. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor 030/0494/DPPKAD tanggal 31 Juli 2015 untuk melakukan inventarisasi data Aset Tetap, klasifikasi permasalahan terkait Aset Tetap, rekonsiliasi data Aset Tetap, dan penginputan data Aset Tetap ke SIMDA BMD;

(e) Pendampingan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah dari BPKP berdasarkan surat Nomor S-2038/PW16/3/2015 tanggal 15 September 2015.


122

C.2 Temuan Dalam Konteks CIPP C.2.1 Aspek Context

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Sesuai dengan amanat Permendagri 64 Tahun 2013, Pemko Banjarbaru telah memiliki perangkat peraturan terkait penerapan SAP berbasis akrual yaitu Peraturan Walikota (Perwali) mengenai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan SAPD. Menurut hasil wawancara dengan salah rarasumber kunci, kebijakan akuntansi yang disusun diadopsi dari Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan telah dikoordinasikan dengan BPKP. Namun ternyata, penetapan Perwali ini tidak diikuti dengan penetapan: (a) SOP maupun pedoman penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual untuk SKPD, SKPKD, dan LKPD; (b) Selama tahun 2015 belum ada tahapan (line schedule) yang jelas mengenai penyelesaian kegiatan mapping kode rekening dari Permendagri 13 Tahun 2006 ke Permendagri 64 Tahun 2013.

C.2.2 Aspek Input

Salah satu aspek yang dapat mendukung kesuksesan implementasi SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah adalah aspek pengelolaan teknologi informasi yang memadai. Hal ini disebabkan karena jumlah transaksi yang besar dan semakin kompleks memiliki risiko tingkat kesalahan yang tinggi jika dilaksanakan secara manual.

Adanya kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual, dapat dipastikan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual di lingkungan pemerintahan memerlukan sistem akuntansi dan IT based system yang lebih rumit. Selain itu perlu juga dibangun sistem pengendalian intern yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Hasil studi dokumen, dan wawancara dengan personil-personil kunci terkait sistem aplikasi yang digunakan Pemko Banjarbaru diketahui hal-hal sebagai berikut: a . Pemko Banjarbaru te lah memil iki s i s t em apl ikasi yang

mendukung penerapan s is tem akuntansi berbasis akrual Dalam rangka penerapan SAP berbasis akrual Pemko

Banjarbaru beralih dari sistem aplikasi (Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKDA) dan Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah (SIMADA) yang dikembangkan secara mandiri ke sistem aplikasi SIMDA Keuangan untuk penatausahaan keuangan dan SIMDA BMD untuk penatausahaan asset dan barang milik daerah. Aplikasi SIMDA


123

Keuangan mulai digunakan pada Tahun 2015, sedangkan SIMDA BMD mulai digunakan pada bulan Oktober 2014. Alasan peralihan dari SIKDA ke SIMDA sebagaimana diungkapkan oleh Kepala DPPKAD Pemko Banjarbaru yaitu SIMDA memiliki keunggulan menyediakan laporan keuangan yang lengkap, selalu diupdate, menyediakan pencatatan transaksi berbasis akrual, dan banyak Pemda lain yang menggunakan SIMDA sehingga bisa saling bertukar informasi.

Namun dari hasil studi dokumen output SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD terdapat beberapa kelemahan yaitu: (a) Aplikasi masih belum dapat mengakomodir perhitungan penyusutan

Aset Tetap dan amortisasi Aset Tak Berwujud, sehingga membutuhkan tools lain untuk melakukan perhitungannya. Hal ini juga menyebabkan adanya input manual ke dalam sistem aplikasi atas beban persediaan, beban penyusutan dan penyisihan piutang;

(b) Aplikasi belum dapat melakukan posting keseluruhan transaksi untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual dikarenakan belum selesainya mapping jurnal akun akrual;

(c) Aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.0.2 yang digunakan oleh Pemko Banjarbaru selama tahun 2015 belum mengakomodasi perhitungan beban penyusutan, upgrade versi terbaru SIMDA BMD versi 2.0.7.2 yang telah mendukung pencatatan dan pelaporan barang daerah berbasis akrual baru dilakukan pada akhir Februari 2016 namun SIMDA BMD versi terbaru ini belum digunakan untuk melakukan penyusutan;

(d) Aplikasi SIMDA BMD juga belum mengakomodasi penyesuaian perhitungan beban penyusutan untuk pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap yang menambah masa manfaat;

(e) Sistem aplikasi belum memiliki pengendalian input yang mampu mencegah atau mendeteksi kekeliruan dalam tahap masukan pengelohan data. Pengendalian ini meliputi otorisasi transaksi, validasi, akurasi, dan kelengkapan data. Contoh kesalahan input yang terjadi yaitu pemilihan jenis tagihan pada Surat Perintah Pembayaran.

b. Regulasi dan kebi jakan be lum se laras dengan peraturan lainnya

yang terkait Bagan Akun Standar (BAS) yang disusun oleh Pemerintah Kota

Banjarbaru belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Hasil studi dokumen dan aplikasi SIMDA menunjukkan bahwa mapping akun-akun laporan keuangan yang terdapat di BAS dan aplikasi SIMDA berbeda dengan lampiran III Permendagri Nomor 64 Tahun


124

2013, antara lain: (a) Penjabaran akun Ekuitas di BAS dan aplikasi SIMDA berbeda

dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013; (b) Akun Ekuitas SAL berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun

2013 dijabarkan di Neraca. Pada BAS dan aplikasi SIMDA, akun Ekuitas SAL tidak ada, namun terdapat akun Saldo Anggaran Lebih yang dijabarkan di Pembiayaan– LRA;

(c) Akun R/K PPKD berdasarkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 masuk di bagian Ekuitas – Neraca, sedangkan pada BAS dan aplikasi SIMDA masuk di bagian Kewajiban Jangka Pendek – Neraca.

c . SIMDA Keuangan be lum ter integrasi secara horizontal ,

sementara integras i s i s t em apl ikasi secara ver t i ca l be lum maksimal .

Aplikasi SIMDA Keuangan yang berperan sebagai aplikasi utama pelaporan keuangan belum terintegrasi dengan SIMDA BMD. Data yang dihasilkan oleh aplikasi SIMDA BMD diolah terlebih dahulu (dengan excel), kemudian data tersebut masuk ke aplikasi SIMDA Keuangan dengan mekanisme input manual melalui transaksi jurnal umum.

Hasil wawancara dengan Kasi Anggaran DPPKAD Pemko Banjarbaru terperifikasi bahwa SIMDA Keuangan telah terintegrasi antara SKPD dan SKPKD namun untuk SIMDA BMD belum terintegrasi biasanya sinkronisasi dilakukan secara manual. Sejalan dengan hal tersebut diketahui satker pembantu yang belum terintegrasi secara online misalnya kelurahan, puskesmas, sekolah, dan UPT.

d. Pemko Banjarbaru te lah mengadakan sos ia l i sas i t erkait SAP

berbasis akrual dan SIMDA DPPKAD pernah melakukan sosialisasi pada tanggal 29

Desember 2014 tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual dan tanggal 30-31 Desember 2014 tentang penggunaan SIMDA. Namun tidak banyak personil kunci pengelola keuangan yang hadir dalam sosialisasi tersebut. Sesuai dengan wawancara kepada Bendahara Pengeluaran BKD yang menyatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan Pemko tentang akuntansi akrual ini diselenggarakan pada saat akhir tahun dimana pada saat yang bersamaan juga merupakan periode pembuatan laporan keuangan, sehingga banyak pengelola keuangan tidak dapat menghadirinya.

Dari penjelasan tersebut dilakukan juga studi dokumen dari

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Efektivitas Upaya


125

Pemerintah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Pemko Banjarbaru yang mana memuat survey terhadap 69 orang dari seluruh SKPD personil pengelola keuangan tentang keikutsertaan sosialisasi sistem akuntansi berbasis akrual, hasilnya bahwa 5 dari 69 orang atau 7% mengatakan pernah mengikuti sosialisasi sistem akuntansi basis akrual sedangkan 64 orang atau 93% lainnya belum pernah mengikuti sosialisasi sistem akuntansi berbasis akrual.

e . Pemko Banjarbaru be lum melakukan pelat ihan yang mendukung

implementasi Sis tem akuntansi berbasis akrual (a) Pemda belum melakukan pelatihan yang dibutuhkan dalam rangka

implementasi Sistem akuntansi berbasis akrual. Menurut hasil studi dokumen data diklat BKD dan Diklat TA

2014 dan 2015, selama tahun 2014 dan 2015 BKD dan Diklat selaku pusat penyelenggara diklat belum pernah menyelenggarakan maupun merencanakan diklat terkait pengelolaan keuangan. DPPKAD selaku satker yang membidangi bagian pengelolaan keuangan, asset, dan TI juga belum pernah mengadakan diklat maupun bimbingan teknis terkait SAP akrual.

(b) Pegawai pengelola keuangan dan asset yang telah mengikuti pelatihan belum memiliki pemahaman konsep dasar akrual terkait dengan tugas dan fungsinya.

Wawancara dengan pegawai pengelola keuangan, aset, dan TI yang telah mengikuti pelatihan terkait SAP akrual (DPPKAD dan BKD) diketahui bahwa pelatihan diadakan oleh pihak luar Pemko Banjarbaru sehingga untuk mengikutinya diharuskan untuk membayar biaya kontribusi. Namun hasil pelatihan SAP akrual yang mereka ikuti belum dapat diterapkan pada aktivitas pengelolaan keuangan yang mereka jalankan. Seperti yang diungkap pada wawancara dengan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan BKD dan Diklat bahwa pelatihan yang diikutinya berdasarkan penawaran dari pihak luar Pemko dimana pada diklat tersebut materi yang diajarkan sudah mencakup penatausahaan keuangan berbasis akrual baik dari perencanaan sampai dengan posting jurnal. Namun hasil diklat tersebut tidak dapat langsung diimplementasikan karena untuk tata cara penggunaan SIMDA yang sesuai dengan prinsip akrual belum diajarkan.

Selaras dengan hasil wawancara tersebut, menurut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam Implementasi SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Kota Banjarbaru TA 2014 dan 2015 diketahui bahwa sebanyak 52,46% dari total seluruh Bendahara kurang memahami sistem aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD.


126

C.2.3 Aspek Process Dilaporkan bahwa Pemko Banjarbaru menganggarkan dana

untuk program implementasi sistem akuntansi berbasis akrual, diantaranya terdapat anggaran untuk menunjang pemanfaatan teknologi. Namun dari hasil studi dokumen diketahui realisasi anggaran tersebut masih minim.

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Pemko Banjarbaru terkait dengan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi adalah: (a) Membentuk Tim Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

yang bertugas mengevaluasi penggunaan sistem informasi yang ada mencakup pengembangan dan peningkatan kinerja perangkat lunak, pemeliharaan perangkat keras, pengamanan database, dan pemeliharaan jaringan komunikasi data.

(b) Mengembangkan aplikasi Nota Pencairan Dana yang bertujuan untuk memudahkan bendahara melakukan pengendalian atas sisa kas kegiatan

Dari hasil studi dokumen SIMDA terhadap pengelola keuangan dan IT SKPD diketahui bahwa aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD belum digunakan untuk: (1) Menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual yaitu Neraca, LO, LPE, dan LPSAL. SIMDA Keuangan sudah dapat digunakan untuk menghasilkan laporan-laporan keuangan akrual namun user belum memanfaatkannya dengan alasan masih belum bisa menginput seluruh transaksi keuangan; (2) Input transaksi penerimaan pada SIMDA Keuangan. Input penerimaan masih dilakukan secara manual karena pemahaman pengelola keuangan dhi bendahara penerimaan masih berbasis kas yaitu transaksi penerimaan dicatat saat kas diterima; (3) Penyusunan rencana kebutuhan barang dan rencana kebutuhan pemeliharaan dalam proses perencanaan.

C.2.4 Aspek Product

Hasil akhir dari program implementasi sistem akuntansi berbasis akrual melalui pemanfaatan SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD adalah tersedianya Laporan Keuangan yang sesuai dengan basis akrual. Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan berbasis akrual terdiri dari Neraca, LRA, LAK, LPE, LO, LPSAL, dan CALK.

Berdasarkan studi dokumen output SIMDA, Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi pada Pemko Banjarbaru belum dapat sepenuhnya dapat menghasilkan laporan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Laporan Keuangan yang dihasilkan baru berupa LRA. Hasil dari laporan tersebut juga belum akurat dikarenakan masih terdapat transaksi- transaksi yang belum dapat diinput. Hal ini dikarenakan pengetahuan user dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan pemanfaatan SIMDA masih kurang.


127

D. PEMBAHASAN D.1. Konteks Masalah D.1.1 Dari Aspek Context

Pada aspek context ini akan dilihat sejauh mana relevansi antara tujuan program implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dengan regulasi yang menjadi latar belakangnya. Program implementasi sistem akuntansi berbasis akrual ini bertujuan untuk mendukung kelancaran proses pertanggungjawaban dalam hal keuangan berbasis akrual yang harus diimplementasikan pada tahun 2015 dan dirancang sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari segi latar belakang regulasi, Pasal 4 ayat (2) PP No 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa basis akrual harus diimplementasikan selambat- lambatnya lima tahun sejak peraturan diterbitkan yakni tahun 2015 dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menjelaskan bahwa, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemko Banjarbaru telah memiliki perangkat regulasi terkait implementasi sistem akuntansi berbasis akrual berupa Perwali tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Perangkat regulasi yang dimaksud yaitu: (a) Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014

tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) Kota Banjarbaru, dan BAS sudah terdapat didalamnya;

(b) Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tanggal 26 Mei 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Permendagri 64 Tahun 2013 mengamanatkan pemerintah daerah untuk menyediakan perangkat regulasi dan kebijakan terkait implementasi SAP berbasis akrual. Perangkat regulasi dan kebijakan tersebut mencakup Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD), dan Bagan Akun Standar (BAS), yang diatur lebih lanjut melalui peraturan kepala daerah.

Dari hasil wawancara dan studi dokumen terklarifikasi bahwa dilihat dari aspek context menunjukkan adanya relevansi antara tujuan program implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga aspek context telah terpenuhi dan sesuai dengan indikator keberhasilan program.


128

D.1.2. Dari Aspek Input Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan

dengan bagaimana penggunaan sumber daya yang tersedia, manajemen dan strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Aspek input memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan suatu program. Sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan bahwa aspek input adalah sistem informasi khususnya SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD.

Pembahasan mengenai sistem informasi sebagai input dari program difokuskan pada ketersediaan sistem informasi, sistem informasi dapat digunakan, dan sistem informasi telah terintegrasi antara SKPD dengan SKPKD dan antar aplikasi, yakni: a. Ketersediaan sistem informasi

Dilaporkan bahwa Pemko Banjarbaru telah menyediakan sistem informasi yang mendukung implementasi SAP berbasis akrual. Hal ini ditunjukkan dengan peralihan sistem aplikasi SIKDA dan SIMADA menjadi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. Sistem informasi yang tersedia berupa SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD. Dimana SIMDA Keuangan merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu proses penganggaran, penatausahaan, akuntansi dan pelaporannya. Sedangkan SIMDA BMD berfungsi untuk membantu proses pengelolaan barang daerah, yang meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan akuntansi barang daerah.

Dari hasil studi dokumen output SIMDA diketahui masih terdapat kelemahan pada beberapa aspek terkait penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, antara lain: (a) Aplikasi masih belum dapat mengakomodir perhitungan penyusutan

Aset Tetap dan amortisasi Aset Tak Berwujud, (b) Aplikasi belum dapat melakukan posting keseluruhan transaksi

untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual dikarenakan belum selesainya mapping jurnal akun akrual;

(c) Aplikasi SIMDA BMD versi 2.0.0.2 yang digunakan oleh Pemko Banjarbaru belum mengakomodasi perhitungan beban penyusutan, upgrade ke versi terbaru yaitu 2.0.7.2 baru dilakukan pada Februari 2016;

(d) Aplikasi SIMDA BMD 2.0.0.2 juga belum mengakomodasi penyesuaian perhitungan beban penyusutan untuk pengeluaran setelah perolehan Aset Tetap yang menambah masa manfaat;

(e) Sistem aplikasi belum memiliki pengendalian input yang mampu mencegah atau mendeteksi kekeliruan dalam tahap masukan pengolahan data.


129

Berdasarkan hasil analisa terkait ketersediaan sistem informasi yang dimiliki Pemko Banjarbaru dalam rangka implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dapat dikatakan bahwa aspek input untuk ketersediaan sistem informasi baik SIMDA Keuangan maupun SIMDA BMD cukup memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan; namun masih perlu diperbaiki pada beberapa hal seperti yang dibahas sebelumnya.

b. Sistem informasi dapat digunakan

Aplikasi SIMDA Keuangan mulai digunakan pada Tahun 2015, sedangkan SIMDA BMD mulai digunakan pada bulan Oktober 2014. Namun dari hasil temuan penelitian diketahui bahwa penggunaan aplikasi tersebut masih terbatas karena belum selesainya mapping akun/jurnal pada BAS, versi SIMDA Keuangan dan BMD yang belum update dan tingkat pemahaman user yang belum memadai tentang basis akrual. Berdasarkan uraian tersebut, secara umum dapat disimpulkan bahwa sistem informasi yang ada sudah dapat digunakan meskipun masih perlu banyak perbaikan.

c. Sistem informasi telah terintegrasi baik secara horizontal maupun vertikal

Aplikasi SIMDA Keuangan yang berperan sebagai aplikasi utama pelaporan keuangan belum terintegrasi dengan SIMDA BMD. Data yang dihasilkan oleh aplikasi SIMDA BMD diolah terlebih dahulu (dengan excel), kemudian data tersebut masuk ke aplikasi SIMDA Keuangan dengan mekanisme input manual melalui transaksi jurnal umum. Sistem aplikasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD telah terintegrasi secara vertikal untuk satker utama, sedangkan untuk satker pembantu belum terintegrasi secara online misalnya kelurahan, puskesmas, sekolah, dan UPT. Penggunaan aplikasi SIMDA untuk satker pembantu dilakukan di satker utama atau DPPKAD.

d. Sosialisasi

Dari hasil temuan penelitian diketahui, DPPKAD pernah melakukan sosialisasi pada tanggal 29 Desember 2014 tentang Sosialisasi kebijakan akuntansi berbasis akrual dan tanggal 30-31 Desember 2014 tentang penggunaan SIMDA. Namun tidak banyak personil keuangan dan IT yang ikut dalam sosialisasi tersebut.

e. Pelatihan

Sama halnya dengan sosialisasi, pelatihan maupun bimbingan teknis terkait penerapan sistem implementasi berbasis akrual belum pernah diadakan oleh Pemko Banjarbaru. Dari hasil temuan penelitian


130

disebutkan bahwa pegawai pengelola keuangan yang pernah mengikuti pelatihan dan bimtek tentang sistem akuntansi berbasis akrual harus mengikuti pelatihan tersebut dengan membayar biaya kontribusi karena diadakan oleh pihak diluar Pemko Banjarbaru.

Dari hasil penjelasan diatas secara umum sistem informasi belum terintegrasi dengan maksimal secara horizontal antar aplikasi maupun vertical SKPKD dengan SKPD, sosialisasi yang diadakan belum diikuti oleh seluruh personil pengelola keuangan dan pelatihan juga belum pernah diadakan sehingga ketiga aspek ini belum memenuhi indikator keberhasilan yang telah ditetapkan.

D.1.3. Dari Aspek Process

Mengacu kepada indikator kinerja program, aspek proses mencakup pemanfaatan sistem informasi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa masih terdapat beberapa kendala dalam pemanfaatan sistem informasi yang ada. Minimnya kegiatan dalam mendukung pemanfaatan sistem informasi karena anggaran yang ada belum terserap dengan optimal, SIMDA Keuangan belum dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual, input transaksi penerimaan pada SIMDA belum dapat dilakukan karena pemahaman user tentang perlakuan transaksi dengan basis akrual masih terbatas.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa pada indikator keberhasilan pada aspek process pemanfaatan sistem informasi belum dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual sehingga belum dapat dikatakan telah mencapai indikator keberhasilan program.

D.1.4. Dari Aspek Product

Evaluasi produk adalah evaluasi yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Berdasarkan indikator keberhasilan program, aspek produk yaitu Laporan Keuangan yang telah disusun sesuai dengan SAP berbasis akrual.

Dari hasil temuan penelitian diketahui bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi pada Pemko Banjarbaru belum dapat menghasilkan laporan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Laporan Keuangan yang dihasilkan baru berupa LRA. Hasil dari laporan tersebut juga belum akurat dikarenakan masih terdapat transaksi-transaksi yang belum dapat diinput. Hal ini dikarenakan pengetahuan user dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan pemanfaatan SIMDA masih kurang.

Penjelasan diatas secara umum menggambarkan bahwa Laporan Keuangan yang dihasilkan dari program implementasi sistem akuntansi berbasis akrual melalui pemanfaatan SIMDA belum sesuai dengan basis


131

akrual. Masih banyak transaksi yang belum dapat diinput dan dari 7 macam Laporan Keuangan basis akrual yang ada (Neraca, LRA, LAK, LO, LPE, LPSAL, dan CaLK) baru satu laporan yang dapat dihasilkan. Sehingga belum dapat dikatakan memenuhi indikator keberhasilan program.

D.2 Analisis Dalam Konteks Sistem Akuntansi

Sebagai entitas yang menggunakan APBD sebagai sumber pendanaan, Pemko Banjarbaru wajib untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan. Laporan Keuangan yang diterbitkan juga harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk itu pada tahun 2015 Pemko Banjarbaru mulai mengimplementasikan sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana yang diamanatkan oleh PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai dasar penyusunan Laporan Keuangan. Hal ini sejalan dengan teori akuntabilitas sebagaimana yang diungkapkan oleh Solihin (2007) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban atau keterangan. Serta konsep akuntabilitas keuangan yang diungkapkan oleh Babajani dalam Fatemi (2012) bahwa akuntabilitas keuangan (financial accountability) dimana pada tingkat ini pemerintah bertanggung jawab untuk menggunakan dana publik secara jelas sesuai dengan kerangka hukum dan peraturan perundangan.

Dalam hal pencatatan akuntansi secara akrual, Hara (2006) mengemukakan bahwa basis akrual adalah metode akuntansi superior untuk sumber ekonomi pada beberapa organisasi Hasil basis akrual dalam pengukuran akuntansi berdasarkan substansi dan kejadian, bukan ketika kas diterima atau dibayarkan, disamping itu juga meningkatkan relevansi, netralitas, timelines, completeness, comparability. Namun hal ini belum sesuai dengan kondisi yang ada pada pengelolaan keuangan di Pemko Banjarbaru. Input transaksi penerimaan masih dilakukan secara kas basis karena pemahaman bendahara penerimaan masih basis kas yakni transaksi penerimaan baru dicatat saat kas diterima. Perhitungan beban penyusutan juga belum dapat dilakukan karena sistem aplikasi yang ada yaitu SIMDA BMD baru di-upgrade ke versi terbaru pada Februari 2016.

Seiring dengan jumlah transaksi yang besar dan semakin kompleks memiliki risiko tingkat kesalahan yang tinggi jika dilaksanakan secara manual sehingga diperlukan suatu sistem informasi. Pemko Banjarbaru telah menggunakan SIMDA Keuangan pada tahun 2015 dan SIMDA BMD pada Oktober 2014. Dari hasil temuan penelitian dan


132

pembahasan konteks masalah diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan seperti belum selesainya mapping akun akrual pada SIMDA sesuai dengan Permendagri 64 Tahun 2013, belum dapat mengakomodir perhitungan penyusutan asset tetap, SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD belum terintegrasi sehingga data yang dihasilkan oleh aplikasi SIMDA BMD harus diolah secara manual dahulu baru diinput ke SIMDA Keuangan. Selain itu SIMDA belum dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan basis akrual.

Sedangkan menurut Wahyono (2004) salah satu perangkat yang paling penting dalam sistem informasi adalah manusia sebagai pengelola informasi. Manajemen sumber daya manusia perlu dilakukan dengan benar agar sistem informasi dapat berjalan dengan baik sehingga mengurangi terjadinya kesalahan-kesalahan yang bersifat manusiawi yang dapat mengurangi mutu informasi yang dihasilkan sebuah sistem. Salah satu indikator keberhasilan program ini berkaitan dengan adanya sosialisasi dan pelatihan untuk menggunakan sistem informasi pada evaluasi input. Dalam hal ini DPPKAD telah menyelenggarakan sosialisasi terkait sistem informasi SIMDA Keuangan dan SIMDA BMD setidaknya satu kali sebelum implementasi sistem akuntansi berbasis akrual. Namun demikian, sosialisasi ini tidak diikuti oleh seluruh personil keuangan dan TI. DPPKAD juga belum pernah melakukan pelatihan kepada personil keuangan di SKPD terkait penggunaan sistem informasi SIMDA Keuangan.

E. KESIMPULAN Pergantian basis kas menjadi basis akrual pada entitas

Pemerintah sudah diamanatkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan untuk penerapan basis akrual pada Pemerintah Daerah diatur dalam Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Menindaklanjuti aturan tersebut pada tahun 2015 Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan upaya implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dengan menetapkan kerangka penyusunan pelaporan akuntansi berbasis akrual dalam bentuk sistem dan kebijakan akuntansi, yaitu Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Banjarbaru yang diterbitkan tanggal 26 Mei 2014 dan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterbitkan tanggal 26 Mei 2014. Pemko Banjarbaru bersama dengan DPRD pada Tahun 2014 dan 2015 juga telah menganggarkan beberapa kegiatan yang dirancang untuk mendukung penerapan SAP berbasis akrual dengan masing-masing anggaran sebesar Rp203.042.000,00 dan Rp428.851.650,00.


133

Untuk mendukung penerapan sistem akuntansi berbasis akrual Pemko Banjarbaru menyelenggarakan penggunaan sistem aplikasi yang diharapkan dapat mendukung proses perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan penyusunan laporan keuangan Pemko Banjarbaru. Aplikasi utama yang digunakan yaitu SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP dan aplikasi pendukung lainnya yaitu SIMDA BMD untuk penatausahaan barang daerah.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui masih terdapat beberapa permasalahan dalam implementasi sistem akuntansi berbasis akrual antara lain: . Evaluasi context Evaluasi pada aspek context menunjukkan adanya

relevansi antara tujuan program implementasi sistem akuntansi berbasis akrual dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

. Evaluasi Input Evaluasi pada aspek input menunjukkan sistem informasi belum terintegrasi dengan maksimal secara horizontal antar aplikasi maupun vertical SKPKD dengan SKPD, sosialisasi yang diadakan belum diikuti oleh seluruh personil pengelola keuangan dan pelatihan juga belum pernah diadakan.

. Evaluasi Process Evaluasi pada aspek process diketahui bahwa pemanfaatan sistem informasi belum maksimal hal ini ditunjukkan dengan minimnya kegiatan yang diselenggarakan terkait dengan pemanfaatan sistem informasi, dan sistem informasi yang ada belum dapat digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan berbasis akrual.

. Evaluasi Product Dari evaluasi aspek product diketahui bahwa laporan keuangan yang dihasilkan oleh sistem aplikasi pada Pemko Banjarbaru belum dapat menghasilkan laporan sesuai dengan SAP berbasis akrual. Laporan Keuangan yang dihasilkan baru berupa LRA. Hasil dari laporan tersebut juga belum akurat dikarenakan masih terdapat transaksi-transaksi yang belum dapat diinput. Hal ini dikarenakan pengetahuan user dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dan pemanfaatan SIMDA masih kurang.

DAFTAR RUJUKAN

Agustino, L. 2006. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung. Arikunto, S., dan Cepi. 2009. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman teoritis

praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan. Bumi Aksara, Jakarta.

Solichin, A. 2008. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan. Bumi Aksara. Jakarta


134

Barrett, P. 2004. Financial Management in the Public Sector – How Accrual Accounting and Budgeting Enhances Governance and Accountability. CPA Forum.

BPKP, 2006. Sejarah SIMDA. http:/www.bpkp.go.id/sakd/konten/ 334/Sejarah- SIMDA.bpkp

Champoux, M., 2006. Accrual Accounting in New Zealand and Australia: Issues and Solutions. Briefing Paper No. 27: 1-24

Cudia, C. 2008. Application of Accrual and Cash Accounting: Implications for Small and Medium Enterprises in Metro Manila. DLSU Business & Economics Review. Vol.17 No. 1.

Fadlan, M. 2013. Kesiapan Penerapan PP Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Tesis pada Program Pascasarjana UGM Yogyakarta.

Fatemi dan Behmanesh. 2012. New Public Management Approach and Accountability. International Journal of Management, Economics and Social Sciences Vol.1(2), pp. 42-49. ISSN 2304 – 1366.

Hakim, A. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Destinasi Pariwisata di Obyek Wisata Gunung Rowo Indah, Kabupaten Pati (Analisis dengan Menggunakan Metode CIPP). Digital Library UNS, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Surakarta

Hall, J. 2007. Sistem Informasi Akuntansi. Salemba Empat. Jakarta. Handini, R. 2011. Pentingnya SDM yang Berkualitas dalam Pemerintahan.

http;/logowa.ui.ac.id/ diakses 14 Januari 2016. Hara, T. 2006. A review of the double entry accounting system and accrual

accounting in the public sector. Government Auditing Review 13 (3): 1- 15.

Jogiyanto, 2008. Pedoman Survey Kuesioner, Mengembangkan Kuesioner Mengatasi Bias Meningkatkan Respon, BPFE-UGM, Yogyakarta.

Kadir, A. 2003. Pengenalan Sistem Informasi. Penerbit Andi. Yogyakarta. Kim, P., 2008. Enhancing Public Accountability through Public Sector Reform: a

Perspective from Developing Countries. Taiwan University. Ladjamudin, A. 2005. Analisis dan Desain Sistem Informasi. Graha

Ilmu,Yogyakarta. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2015 atas Kinerja Efektivitas Upaya

Pemerintah dalam Implementasi SAP berbasis Akrual Pemko Banjarbaru TA 2014 s.d 2015


135

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK 2015 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2014.

Lundqvist,K. 2003. Accrual Accounting Regulation in Central Governments a Comparative Study of Australia, Sweden, and the United Kingdom. Statens Kvalitets-och kompetensrd.

Mardiasmo. 2006. Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah 2(1).

Musa, S., 2005. Evaluasi Program Pembelajaran dan Pemberdayaan Masyarakat. Penerbit Y-Pin Indonesia, Yogyakarta.

Sadjiarto, A. 2000. Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 2 No. 2.

Sarman, Mukhtar (editor), 2016. Paradigma Penelitian: Pilihan-Pilihan Pendekatan. MSAP UNLAM, Banjarbaru.

Sarman, Mukhtar, 2004. Pengantar Metodologi Penelitian Sosial. Pustaka Fisip Unlam, Banjarmasin

Siregar, S., 2012. Statistika Deskriptif untuk Penelitian: Dilengkapi Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi 17. Edisi 1-3. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Solihat, K., 2007. Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Operasional Sekolah pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) uhammadiyah Beji Depok. Universitas Indonesia, Jakarta

Solihin, D., 2007. Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik. BAPPENAS, Jakarta

Stufflebeam L, D., 1991. Evaluation Models, viewpoint on educational and human services evaluation. Kluwer-Nijhoff Publishing, Boston.

Tarigan, E., 2012. Standar Akuntansi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta. Tesis pada Program Pascasarjana UGM Yogyakarta.

Tickell, G., 2010. Cash to Accrual Accounting: One Nation’s Dilemma, International Business & Economics Research Journal, Indiana University of Pennsylvania, USA, November 2010, Volume 9, Number 11.

Widoyoko, E., 2012. Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian. Mitra Cendikia Offset, Yogyakarta.


136

Wirawan, 2012. Evaluasi Kinerja Sumberdaya Manusia, Teori Aplikasi dan Penelitian. Salemba Empat, Jakarta.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada pemerintah ... · menggunakan apbd sebagai sumber...

Documents