penegakan hukum dan pertumbuhan ekonomi di asean …digilib.unila.ac.id/54921/3/skripsi tanpa bab...
TRANSCRIPT
PENEGAKAN HUKUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN
(SKRIPSI)
OLEH
DEBBY ANGGUN KENITA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018
ABSTRACT
LAW ENFORCEMENT AND ECONOMICS GROWTH IN ASEAN
By
DEBBY ANGGUN KENITA
Economic growth is one indicator of the success of the country's economicperformance. Government Role in the law enforcement process are expected toencourage any achievement by increasing economic growth. This research aimsto analyze the effect of law enforcement on economic growth in ASEAN. The dataused are panel data for ten ASEAN member countries in 2007-2016 using theFixed Effect Model regression model. Using data on economic growth as thedependent variable and law enforcement variables, foreign direct investment,labor force, voice and accountability and initial growth as independent variables.The results of the research show that law enforcement variables and initialgrowth have no significant effect on economic growth. Foreign direct investmentand labor force variables have a significantly positive effect. voice andaccountability has a negative effect on economic growth in ASEAN.
Keyword : economics growth, law enforcement, rule of law,
ABSTRAK
Penegakan Hukum Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Asean
Oleh
DEBBY ANGGUN KENITA
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan kinerjaperekonomian negara. Perananan pemerintah dalam proses penegakan hukumdiharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuanuntuk melihat pengaruh penegakan hukum terhadap pertumbuhan ekonomi diASEAN. Data yang digunakan adalah data panel untuk sepuluh negara anggotaASEAN pada tahun 2007-2016 dengan menggunakan model regresi Fixed EffectModel. Menggunakan data pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependent danvariabel penegakan hukum, foreign direct investment, labor force, voice andaccountability dan initial growth sebagai variabel independent. Hasil penelitianmenunjukan variabel penegakan hukum dan initial growth tidak berpengaruhsignifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel foreign direct investment danlabor force berpengaruh secara positif signifikan. voice and accountabilityberpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN.
Kata kunci : penegakan hukum, pertumbuhan ekonomi, rule of law
PENEGAKAN HUKUM DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI ASEAN
OLEH
DEBBY ANGGUN KENITA
SKRIPSI
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA EKONOMI
Pada
Jurusan Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung
JURUSAN ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNANFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG2018
RIWAYAT HIDUP
Peneliti dilahirkan di Gunung Madu Plantation (GMP), Lampung Tengah, pada
tanggal 29 Agustus 1995. Peneliti merupakan anak dari pasangan Ketut Suwido
dan Neni Rosita.
Riwayat pendidikan penulis dimulai dari Taman Kanak-Kanak Satya Dharma
Soedjana, GMP(2001), Sekolah Dasar Negeri 02 Bumi Hantatai, Lampung Barat
(2002-2006), Sekolah Dasar 02 Yayasan Pendidikan Indolampung (YAPINDO),
PT SIL (2006-2008), Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pendidikan
Indolampung (YAPINDO), PT SIL (2008-2011), dan Sekolah Menengah
Kejuruan Negeri 1 Terbanggi Besar (2011-2014).
Pasca menyelesaikan pendidikan pada tingkat SMK, penulis meneruskan
pendidikan dan menjadi mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2014.
Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Lampung jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dan berkonsentrasi pada
Ekonomi Publik dan Fiskal.
Penulis aktif berbagai kegiatan organisasi sejak duduk di bangku Sekolah Dasar
(SD) hingga Universitas. Pada tahun 2004-2006 penulis tercatat sebagai anggota
siaga dan penggalang tingkat SD Pramuka. Ketika duduk dibangku SMP penulis
menjadi anggota Pramuka tingkat penggalang SMP, anggota paduan suara di SMP
YAPINDO. Saat duduk di bangku SMK, penulis menjadi pengurus sekaligus
anggota Ambalan Bung Hatta-R.A. Kartini, English Club Victor Cherry, Rohis
Ahlul Jannah, PIK-KRR di SMKN 1 Terbanggi Besar (2011-2014).
Ketika menempuh pendidikan di Universitas Lampung penulis juga tercatat
menjadi pengurus sekaligus Anggota Muda (Kahfi 2014) dan anggota bidang
Kaderisasi ROIS FEB Unila (2015). Sekertris Departemen Humas (2016).
Penulis juga tercatat sebagai pengurus sekaligus anggota di UKM tingkat
Universitas pada UKM-I BIROHMAH Unila sebagai anggota muda (2014,
anggota Badan Khusus Pemberdayaan Muslimah (2015) dan pada UKM-PS
MERPATI PUTIH Unila sebagai pengurus sekaligus anggota (2014) , Kepala
Bidang Humas dan Kominfo (2015-2016). Penulis juga telah mengikuti Kuiah
Kerja Nyata di Desa Sri Agung, Kec. Padang Ratu, Lampung Tengah selama 40
hari pada tahun 2017. Tahun 2017 penulis tercatat sebagai anggota Divisi
Lingkungan Hidup GenBI Komisariat Unila dan Wilayah Lampung.
PERSEMBAHAN
Dengan rahmat dan kasih sayang Allah yang tiada pernah berkurang sedikit pun
kepada hamba-hambanya kupersembahkan karya sederhana ini untuk:
Kedua orang tuaku,
Ibuku Neni Rosita dan Ayahku Ketut Suwido,
Terima kasih atas segala karunia, doa, motivasi, dan kasih sayang yang telah
kalian berikan kepadaku sejak aku masih di dalam kandungan hingga saat ini.
Terima kasih telah mengajarkan aku tentang menghargai kesungguhan dengan
tulus dan kesederhanaan. Selalu mengajarkanku untuk menjadi insan yang
tangguh dan berani dan selalu bersyukur melawan arus yang deras.Kalian adalah
insan yang Allah berikan untukku sebagai muara kasih sayang dalam mengarungi
samudra kehidupan, dari kalian lah aku belajar tentang perjuangan, keikhlasan dan
qana'ah.
Nenekku Among Salma Dewi dan Semua Anak Cucu Muhtar
Terima kasih atas doa motivasi dan kasih sayang yang telah kalian berikan
kepadaku selama ini. Terima kasih telah menjadi penghibur ku ketika rasa panas
dan lelah menerpaku. Kalian adalah semangat yang terus membakarku agar aku
terus berlari, semoga Allah teguhkan hati dan ketaqwaan kita sampai ke jannah-
Nya.
MOTTO
Laa Tahzan! Innalloha ma ana!
Mersudi Patitising Tindak Pusakaning Titising Hening
(Merpati Putih)
Love life like a bee
(Debby Anggun K.)
SANWACANA
Alhamdulilahirobbil’alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan
skripsi ini dengan judul “Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di
ASEAN” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu
(S1) Ekonomi Pembangunan di Universitas Lampung.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan dalam proses
penyelesaian skripsi, penulis mendapat bimbingan, arahan, bantuan, saran, dan
motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:
1. Bapak Dr. Nairobi, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia
meluangkan waktu untuk membimbing dengan penuh kesabaran, memberikan
banyak pelajaran, sumbangan pemikiran, motivasi, kritik, dan saran yang
sangat berharga bagi penulis dan selaku Ketua Jurusan Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi
Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Kedua orang tuaku mamahku Neni Rosita dan papahku Ketut Suwido yang
selalu mendoakan dan menyemangatiku.
5. Keluargaku tercinta, Among Ma, Ngah Jijin,adiku Cindy Nitaloka, ayah
Kabul, Unik Elly, Unik Bakir, Minan Vera, om Irul, mamak Yudi, dan Hafidh
yang senantiasa menghibur dan menyemangati.
6. Ibu Dr. Ida Budiarty, S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing akademik yang
membantu selama proses perkuliahan sampai dengan skripsi.
7. Bapak Dr. Ambya, S.E.,M.Si., Ibu Dr. Marselina, S.E.,M.PM, Bapak Dr.
Heru Wahyudi, S.E., M.Si., dan Bapak Prayudha Ananta, S.E.,M.Si., selaku
dosen pembahas dalam seminar proposal dan seminar hasil peneliti yang
senantiasa memberi masukan dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi.
8. Mas Dwi Harso, yang senantiasa menemani, memberi masukan dan
membantu proses skripsi ini.
9. Sahabat Putih Abu-Abuku, Resma, Ningty, Atika, Okta yang selalu
menyemangati untuk bertahan.
10. Sahabat Merah Putihku Refiyana yang menemani proses skripsi ini
11. Kawan-kawan Melancong Squad Budi, Indri, Cucu,Aminaturohmah, Indah,
Rachma, Ratna, Nanang, Lutfi, Putri, Beni, Siroja, Dawami, Ela, Murni,
Febri, Regis, Kesuma, Wisnu, Ihsan, dan Laila.
12. Teman-teman EP Brother’14 Rahayu, Aulia, Hendi, Agus, Udin, dan teman-
teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
13. Sahabat Saliha Pecinta Masjid Rachma, Annis, Muntama, Zahrati, Nia,dan
Hani yang terus mengingatkan akan amanah orang tua.
14. Teman- teman seperjuangan Esa, Nur amalia, Ismaya, Dinda, Dwi, Eva
,Deshinta, Syafa, dan teman-teman konsentrasi Ekonomi Publik dan Fiskal
yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
15. Sohibul Kahfi’14, Zahra, Sadikin, Yasir, Shiro, Danta, Bagus, Indra, Thaipan,
Meli, Shinta, Nanda, dan yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-
persatu
16. Teman – teman, adik-adik, mas dan mbak serta pelatih UKM Merpati Putih
Unila, Mas Ipin, Mas Ben, Mas Rizky, Mas Nopan, Tangkas, Raras, Yani,
Mulyani, Oftika, Enang, Anwar, Sandi, dan dan yang lain yang tidak bisa
penulis sebutkan satu-persatu.
17. Teman-teman Asrama Shizuka, Mbak Ela, Mbak Rekas, Mbak Isma, Shintia,
Usi, Raya, Maryani, Riki, dll
18. My Partner In Crime Sarianik
19. Teman-teman KKN Sri Agung Mora, Ayi, Mbak Evy, Mang Devanda, Lukas,
Kordes Agung yang telah menemani selama 40 hari berbakti.
20. Adik –adik Rois FEB Unila
21. Teman –teman DPM U KBM Unila, Komisi 3, Komisi 1, Komisi 2
22. Teman dan Kakak-kakak GenBI Kom. Unila dan Wilayah Lampung
i
DAFTAR ISIHalaman
HALAMAN JUDULLEMBAR PENGESAHANDAFTAR ISI ................................................................................................. iDAFTAR TABEL ....................................................................................... ivDAFTAR GAMBAR..................................................................................... v
I. PENDAHULUANA. Latar Belakang ............................................................................ 1B. Rumusan Masalah ........................................................................ 9C. Tujuan Penelitian ......................................................................... 10D. Manfaat Penelitian ...................................................................... 10
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESISA. Kajian Pustaka .......................................................................... 111. Teori Ekonomi Kelembagaan.................................................... 11
1.1 Pemaknaan Ekonomi Kelembagaan.................................... 111.2 Jenis-Jenis Ekonomi Kelembagaan ..................................... 14
1.2.1 Teori Ekonomi Biaya Transaksi .............................. 141.2.2 Teori Kontrak dan Tidakan Kolektif ....................... 151.2.3 Teori Hak Kepemilikan .......................................... 16
2. Teori Penegakan Hukum........................................................... 173. Teori Pertumbuhan Ekonomi .................................................. 21
3.1 Teori Ekonomi Klasik ........................................................ 263.2 Teori Keynesian dalam Sistem Regional ........................... 263.3 Teori Pertumbuhan Neoklasik ............................................ 273.4 Teori Pertumbuhan Endogen ............................................. 283.5 Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif kelembagaan ..... 29
3.5.1 Pendekatan Statis: Spesialisasi .............................. 313.5.2 Pendekatan Dinamis: Perubahan Tekhnologi......... 32
4. Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi .......................................... 344.1 Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi ... 344.2 Hubungan Antara Penegakan Hukum dan Pembangunan
Ekonomi.............................................................................. 354.3 Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Pembangunan
Ekonomi.............................................................................. 38B. Studi Empiris ................................................................................. 38C. Rerangka Pikir ............................................................................... 41D. Hipotesis ......................................................................................... 44
ii
III. METODE PENELITIANA. Jenis dan Sumber Data ................................................................... 45B. Teknik Pengumpulan Data ............................................................. 45C. Metode Analisis Data ..................................................................... 46D. Definisi Operasional Variabel ....................................................... 46
1. Variabel Dependen (Y) .......................................................... 471.1 Pertumbuhan Ekonomi ..................................................... 47
2. Variabel Independen .............................................................. 472.1 Rule of Law Indeks ........................................................... 472.2 Foreign direct Investment ................................................ 472.3 Labor Force ................................................................... 472.4 Voice and Accountability ................................................ 482.5 Initial Growth .................................................................. 48
E. Pengukuran Variabel ...................................................................... 48F. Model Penelitian ............................................................................ 49G. Populasi dan Sampel....................................................................... 50H. Uji Hipotesis ................................................................................... 51
1. Analisis Regresi Data Panel .................................................... 511.1 Common Effect Model....................................................... 511.2 Fixed Effect Model ........................................................... 521.3 Random Effect Model ....................................................... 52
2. Langkah Menentukan Model Panel ....................................... 532.1 Uji Chow .......................................................................... 532.2 Uji Hausman ..................................................................... 532.3 Uji L-M ............................................................................. 54
3. Pengujian Statistik .................................................................. 543.1 Uji Parameter individual (Uji T) ...................................... 553.2 Uji Simultan (Uji F) ......................................................... 563.3 Koefisien Determinasi R2.................................................. 57
IV. HASIL DAN PEMBAHASANA. Hasil Uji Regresi Pemilihan Model Penelitian ............................ 58
1. Uji kriteria pemilihan model penelitian ................................. 581.1 Uji Signifikansi Fixed Effect (Uji Chow) ........................ 581.2 Uji Signifikansi Random Effect (Uji Hausman ) ............. 59
2. Hasil Estimasi Regresi ........................................................... 603. Uji Hipotesis........................................................................... 61
3.1 Uji T-Statistik................................................................... 613.2 Uji F-Statistik ................................................................... 64
4. Hasil Koefisien Determinasi R2 ............................................. 65B. Pembahasan Hasil Penelitian ....................................................... 65
1. Interpretasi Hasil .................................................................... 651.1 Tingkat Penegakan Hukum Melalui Indeks Rule Of Law
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi..................................... 661.2 Tingkat Investasi Asing Langsung Dan Pengaruhnya Terhadap
Pertumbuhan Ekonomi Di Sepuluh Negara ASEAN....... 671.3 Labor Force dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan
Ekonomi Di Sepuluh Negara ASEAN ............................. 68
iii
1.4 Voice And Accountability dan Pengaruhnya TerhadapPertumbuhan Ekonomi Di Sepuluh Negara ASEAN....... 69
1.5 Initial Growth Dan Pengaruhnya Terhadap PertumbuhanEkonomi Di Sepuluh Negara ASEAN ............................. 71
2. Analisis Intersept Model Regresi Fixed Effect ...................... 72
V. SIMPULAN DAN SARANA. Simpulan .................................................................................................. 74B. Saran ........................................................................................................ 76
DAFTAR PUSTAKALAMPIRAN
iv
DAFTAR TABELTabel Halaman3.1 Pengukuran Variabel ............................................................................. 48
1.1 Hasil Uji Chow ....................................................................................... 59
1.2 Hasil Uji Hausman .................................................................................... 60
1.3 Hasil Estimasi Data Panel dengan Pendekatan Fixed Effect Model......... 60
3.1.1 Hasil Uji Parameter Individual Penegakan Hukum ................................ 62
3.1.2 Hasil Uji Parameter Individual Foreign Direct Invesment...................... 62
3.1.3 Hasil Uji Parameter Individual Labor Force ........................ ............... 63
3.1.4 Hasil Uji Parameter Individual Suara dan Akuntabilitas ....................... 63
3.1.5 Hasil Uji Parameter Individual Initial Growth....................................... 63
3.1.1 Hasil Uji Simultan ................................................................ ................ 64
Tabel 2.1 Nilai Koefisien Regresi Fixed Effect.............................................. 72
v
DAFTAR GAMBARGambar Halaman1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 2007-2016 .............................. 31.2 Indeks Rule of Law di ASEAN 2007-2016 ............................................. 83.1 Pertumbuhan Ekonomi : Kasus Statis ..................................................... 323.2 Pertumbuhan Ekonomi : Kasus Dinamis ................................................. 333.3 Rerangka Pikir ......................................................................................... 42
1
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian
Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan kondisi
perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih
baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai
proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam
bentuk kenaikan pendapatan nasional. Kinerja perekonomian negara yang baik
ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi
biasa digunakan sebagai indikator atas keberhasilan suatu negara dalam
memenuhi kebutuhan masyarakatnya terhadap barang dan jasa.
Peningkatan pertumbuhan ekonomi bukanlah perkara yang dapat dilaksanakan
dengan mudah bagi sebagian negara di dunia. Permasalahan yang biasa dialami
seperti rendahnya kualitas kesehatan, tingginya tingkat kemiskinan, rendahnya
angka harapan hidup, dan kesenjangan pendapatan sering terjadi di negara-negara
berkembang dan negara terbelakang/miskin, dimana hal itu juga akan berdampak
pada pertumbuhan ekonomi setiap negara tersebut (Wibowo, 2013).
Berhasilnya suatu pembangunan oleh suatu negara atau wilayah dapat dilihat dari
perkembangan indikator-indikator perekonomian yang ada, apakah mengalami
peningkatan atau penurunan. Salah satu model perumbuhan ekonomi yang
populer adalah fungsi produksi yang dikenalkan oleh Harrod-Domar dan Solow,
2
yakni model pertumbuhan ekonomi yang utamanya difokuskan pada faktor-faktor
produksi seperti stok modal, dan tenaga kerja. Sumber daya alam termasuk tanah
terkadang dimasukan kedalam faktor produksi ketiga tapi seringkali dimasukan
dalam stok modal. Pada level makro, pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh tiga
variabel yakni tabungan (saving), investasi (Investment),dan populasi. Tingkat
tabungan yang tinggi akan memacu investasi, kemudian investasi tersebut akan
menyerap tenaga kerja selanjutnya tenaga kerja akan menghasilkan output.
Pertambahan output inilah yang, menjadi sumber pertumbuhan ekonomi
(Yustika, 2008).
Negara-negara di Asia Tenggara memiliki perekonomian yang stabil dan memiliki
ketahanan ekonomi dalam menghadapi tantangan dari lingkungan global (Gaol,
2016). Guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan
meningkatkan taraf hidup masyarakat juga dijalankan oleh negara-negara Asia
Tenggara yang tergabung dalam organisasi Association of South East Asian
Nation (ASEAN). Visi ASEAN sampai tahun 2020 adalah memperkuat
perekonomian melalui strategi-strategi perekonomian yang mendorong
pertumbuhan berkelanjutan di antara negara-negara dalam satu regional.
Tahun 2015 menjadi tahun direalisasikanya MEA (Masyarakat Ekonomi
ASEAN) atau biasa disebut AEC (ASEAN Economics Community) yang
merupakan wujud kerjasama anatar negara-negara anggota ASEAN melalui
integrasi sektor ekonomi dalam suatu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara.
Hal ini juga menjadi jawaban atas pertanyaan investor tentang aksesibititas negara
tujuan investasi termasuk salah satu yang dimaksud ialah kepastian hukum.
3
Sumber Data : World Development Indicators (Worldbank.org)
Gambar 1.1 menunjukan fluktuasi perekonomian negara-negara ASEAN yaitu
Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina, Thailand, Laos,
Kamboja, Vietnam dan Myanmar berdasarkan pertumbuhan ekonomi selama
tahun 2007 - 2016. Pertumbuhan ekonomi negara ASEAN dari tahun 2007 – 2016
memperlihatkan peningkatan dari tahun ke tahun.Tahun 2009 negara-negara di
ASEAN mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan
seperti Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura dan Thailand akibat lanjutan dari
krisis finansial tahun 2008. Krisis ekonomi global tahun 2008 bermula pada
subprime mortage atau kredit macet sektor perumahan di Amerika Serikat. Hal ini
menyebabkan menurunnya permintaan impor di negara maju, sehingga
pertumbuhan ekonomi di Asia Tenggara, Asia Selatan dan Asia Timur sebagai
pengekspor mengalami kemerosotan terhadap kinerja perekonomian. Krisis yang
-6
-4
-2
0
2
4
6
8
10
12
14
16
PHL BRN KHM IDN LAO MYS THA SGP VNM MMR
% G
DP
NEGARA
Gambar 1.1Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN 2007-2016
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
4
terjadi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara
ASEAN yang bergantung pada ekspor (Asian Development Bank, 2009). Kondisi
pertumbuhan ekonomi yang bergerak dinamis di ASEAN ini, mengharuskan
pemerintah selaku pihak yang mempunyai kewajiban untuk menjaga kestabilan
ekonomi memiliki wewenang untuk menerapkan kebijakan yang dapat
mendorong perekonomian.
Banyak penelitian yang dikhususkan untuk meneliti mengenai faktor-faktor
penentu pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor ekonomi seperti investasi dan
produktivitas tenaga kerja jelas sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi, begitu
pula dengan faktor non ekonomi seperti hukum. Cross (2002) berpendapat bahwa,
di bawah model ekonomi neoklasik, lembaga hukum seharusnya tidak ada
masalah. Model tersebut menjelaskan bagaimana, independensi hukum, tingkat
perkembangan ekonomi harus terus berkumpul di antara negara-negara, yang
akhirnya menyamakan kekayaan, sedangkan hal ini belum terjadi.
Cross (2002) juga menambahkan bahwa prediksi konkrit neoklasik tentang
konvergensi tidak memperhitungkan kerangka hukum dan kelembagaan nasional
yang berbeda, dimana perkembangan terjadi. Ekonomi kelembagaan baru
dikembangkan untuk mengatasi prediksi model neoklasik yang gagal ini, dengan
menekankan pentingnya institusi pemerintah dan kebijakan terhadap pertumbuhan
ekonomi dan menjelaskan perbedaan dengan adanya berbagai kualitas institusi
nasional di seluruh dunia. Pertumbuhan nasional akan terganggu, bila institusi
semacam itu tidak muncul, karena kapitalisme bukanlah sistem yang terjadi secara
alami.
5
Teori fundamental ekonomi institusional sangat sederhana, ini dimulai dengan
anggapan bahwa individu akan berinvestasi untuk pertumbuhan ekonomi ketika
mereka dapat memperoleh keuntungan dari investasi mereka. Modal sumber daya
manusia (human capital) dianggap sebagai stok kekayaan pengetahuan yang
sangat berharga, sehingga setiap negara yang memilikinya dapat memajukan
kegiatan ekonomi melalui pencapaian tenaga kerja yang produktif (Yustika,
2008). Ekonomi kelembagaan yang baru juga berpandangan bahwa, modal
kelembagaan dapat menjadi penentu yang lebih penting dalam pembangunan
ekonomi daripada modal finansial, modal fisik, modal manusia, atau modal
teknologi (Cross, 2002).
Menurut pandangan ekonomi kelembagaan, kesejahteraan ekonomi tidak hanya
dapat dilihat melalui pendekatan kuantitatif semata, akan tetapi ekonomi
mencakup semua aspek dalam kehidupan, termasuk didalamnya tata perilaku,
norma, adat, dan pendekatan kualitatif lain. Ekonomi kelembagaan lebih
memfokuskan analisisnya pada transaksi yang terjadi antara dua atau lebih pelaku
ekonomi. Menurut pandangan teori ekonomi klasik, pada prinsip dasarnya prinsip
ekonomi merupakan bidang yang terpisah dan tidak dapat digabungkan dengan
prinsip hukum. Alasan utama pendapat tersebut bahwa perhatian atau motif suatu
kegiatan ekonomi identik dengan profit (laba). Kegiatan di bidang ekonomi
menghendaki adanya suatu kebebasan dalam melakukan aktivitasnya, kebebasan
berkreasi dan mengembangkan diri sesuai dengan pengetahuan dan kehendaknya
yang dinamis, sehingga upaya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-
besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya dapat tercapai dengan mudah, akan
tetapi, hukum mempunyai sifat yang membatasi perilaku manusia untuk
6
melakukan tindakan berlebihan yang akan berdampak buruk terhadap
perekonomian. Para ahli teori tradisional sepakat bahwa sistem hukum yang baik
telah dikaitkan dengan hak kepemilikan yang terdefinisi dengan baik,
pengurangan biaya transaksi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi
(Man Li dan Lut Li, 2013).
Tidak ada manusia yang hidup didunia ini yang hidup sendiri, sebagai mahluk
sosial tentu manusia akan berinteraksi dengan mahluk lainya. Seseorang yang
ingin mendapatkan keuntungan yang besar cenderung memberikan dampak
kepada orang lain, dampak negatif ini biasa dikenal dengan eksternalitas negatif,
yang amat disayangkan adalah kebanyakan individu tersebut enggan menanggung
konsekuensi atas tindakannya, sehingga di sinilah peran aturan hukum ditegakan
sebagai insentif atas tindakan yang dilakukan. Penegakan hukum diharapkan
mampu menepati janji-janji hukum, sebagaimana falsafahnya, hukum harus adil
bagi semua kalangan dan tidak seperti pisau dapur. Pada kenyataanya, seringkali
pelaku ekonomi mendapatkan insentif yang tidak seberapa dibanding resiko
eksternalitas yang mereka lakukan dan kerapkali pihak yang terkena dampak
negatif atas tindakan ekonomi tidak mendapat kompensasi yang sesuai dengan
eksternalitas yang mereka rasakan. Hal ini lah yang menimbulkan ketidak
seimbangan dalam keadilan, maka disinilah peran pemerintah untuk menjaga
keseimbangan keadilan (Stiglitz, 2012).
Dibutuhkan aturan penegakan hukum yang kuat untuk menjaga keseimbangan
keadilan bagi para pelaku ekonomi. Namun, menurut Rustanto (2016) dalam
legalera.com, ASEAN sendiri tidak mempunyai organ kuat yang dapat
7
mengeluarkan produk hukum yang “legally binding” bagi anggota-anggotanya.
Hal ini sejalan dengan Piagam ASEAN yang menekankan pada prinsip utama
berupa penghormatan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan serta menghindari
campur tangan terhadap urusan dalam negeri anggota-anggotanya, dan juga
mendorong ketaatan terhadap hukum (rule of law), tata kelola yang baik (good
governance), prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional. Dengan
demikian dapat dikatakan bahwa ASEAN lebih merupakan organisasi pemerintah-
pemerintah negara di Asia Tenggara daripada organisasi bangsa-bangsa Asia
Tenggara seperti terkandung di dalam namanya. Institusi tertinggi dalam
organisasi ASEAN adalah ASEAN Summit yang merupakan forum pertemuan
para kepala negara dan pemerintahan negara-negara anggota yang diberi atribut
sebagai supreme policy-making body.
Kemajemukan negara-negara anggota ASEAN tercermin pula dalam sistem
hukum negara yang berbeda sebagai dampak sejarah kolonialisasi di masa lalu,
sehingga di kawasan ini terdapat dua sistem hukum yakni sistem hukum
Continental dan Common Law. Sistem hukum merupakan refleksi ideologi, sistem
sosial-politik dan ekonomi yang dianut suatu negara, oleh sebab itu sistem hukum
memegang peranan penting bagi kemajuan ekonomi negara yang bersangkutan,
sedangkan aturan hukum adalah prinsip pemerintahan yang juga merupakan aspek
fundamental dari upaya membangun perdamaian dan upaya untuk membangun
lembaga peradilan pidana yang efektif dan kredibel.
Berikut adalah grafik indeks rule of law di negara ASEAN tahun 2007-2016:
8
Sumber Data : Worldwide Governance Indicators (Worldbank.org)
Berdasarkan Gambar 1.2 bahwa indeks rule of law dari ke sepuluh negara
ASEAN cukup fluktuatif dari tahun 2007 – 2016. Singapura menduduki prestasi
rule of law terbaik yang diikuti oleh Brunei Darussalam dan Malaysia. Sementara
Myanmar menduduki prestasi rule of law terburuk diantara ke-10 negara ASEAN
dan Kamboja ada diperingkat 9. Data pertumbuhan ekonomi dan Indeks rule of
law menunjukan dibeberapa negara di ASEAN terdapat kesesuaian teori bahwa
rule of law berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, namun hal ini tidak
terlihat pada negara Brunei Darussalam. Grafik indeks rule of law untuk negara
Brunei Darussalam menunjukan tingkat kepatuhan dan penegakan hukum yang
cukup tinggi dan berada di urutan kedua setelah singapura, akan tetapi data
pertumbuhan ekonominya menunjukan laju pertumbuhan ekonomi yang rendah.
-2
-1.5
-1
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
PHL IDN MYS SGP THA BRN VNM LAO MMR KHM
INDE
KSRu
le o
f Law
NEGARA
Gambar 1.2Rule of Law di ASEAN Tahun 2007-2016
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
9
Beberapa penelitian mengenai rule of law dan pertumbuhan ekonomi di ASEAN
juga mengungkapkan hasil yang berbeda pada setiap penelitianya, seperti Fathia
(2018), Syadullah dan Wibowo (2015), Wibowo (2016). Stiglitz (2012)
mengungkapkan, untuk mengukur kesejahteraan suatu negara tidak hanya dilihat
dari GDP melainkan juga melalui aspek penegakan hukum dan juga demokrasi.
Menurut Fickar (2015), ada korelasi yang erat antara penegakan hukum dan
pertumbuhan ekonomi, transaksi yang efisien di pasar ideal akan terjadi manakala
didukung oleh rule of law yang dilakasanakan oleh sebuah pemerintahan dengan
tata kelola yang baik. Sementara Haggard (2010) mengemukakan, hadirnya
lembaga politik dan hukum yang menjalankan fungsi pengawasan dan
keseimbangan (Checks on Goverment) seperti pemerintah, parlemen dan
pengadilan yang independen memungkinkan pengendalian dan pencegahan
berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan , baik dari institusi politik maupun
hukum penghambat pertumbuhan ekonomi.
B. Rumusan Masalah
Para ahli teori tradisional sepakat bahwa sistem hukum yang baik telah dikaitkan
dengan hak kepemilikan yang terdefinisi dengan baik, pengurangan biaya
transaksi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi (Man Li dan Lut Li,
2013), akan tetapi berdasarkan data pertumbuhan ekonomi dan penegakan hukum
di ASEAN pada tahun 2007-2016 terdapat gap antara teori dan data yang ada,
dimana beberapa negara dengan tingkat penegakan hukum yang tinggi, justru
menunjukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah. Hal ini yang
memunculkan pertanyaan “apakah pada periode 2007-2016 masih terdapat
pengaruh antara penegakan hukum terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 negara
10
ASEAN?”. Menggunakan model pertumbuhan Levine dan Renelt (1992), secara
bersama-sama adakah rule of law, FDI, labor force, Voice and accountability dan
initial growth berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN?
C. Tujuan penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis pengaruh antara penegakan hukum (rule of law)
terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN
2. Untuk menganalisis pengaruh antara penegakan hukum (rule of law)
FDI, labor force, Voice and accountability dan initial growth secara
bersama-sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di
ASEAN?
D. Manfaat Penelitian
1. Bagi penulis, akan membantu memenuhi syarat kelulusan untuk
mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lampung.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan memberikan informasi
kepada pembaca mengenai keterkaitan antara penegakan hukum dan
pertumbuhan ekonomi, peran serta pengaruh penegakan hukum
terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN.
3. Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi bahan
pertimbangan atau salah satu bahan koreksi atas kinerja pemerintahan.
11
II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
A. Kajian Pustaka
1. Teori Ekonomi Kelembagaan
1.1 Pemaknaan Ekonomi Kelembagaan
Adam smith menyatakan bahwa kesejahteraan dapat dicapai dengan kebebasan
yang diberikan dengan syarat setiap orang mengikuti aturan yang ada. Namun,
terdapat berbagai kekurangan pada teori pemikiran ekonomi klasik yang
merangsang lahirnya ekonomi kelembagaan dalam mengkritisi kelemahan-
kelemahan ekonomi klasik maupun neoklasik. Kemudian, ekonomi kelembagaan
pun terbagi menjadi dua berdasarkan tradisi berpikir dan konsentrasi isunya, yaitu
ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru yang biasa juga
disebut dengan mathematical/theoritical institutional economics. Ekonomi
kelembagaan lama sebagian besar bersumber dari penelitian Veblen dan
Commons. Veblen lebih berfokus pada dikotomi antara bisnis dan aspek industrial,
sedangkan Commons, lebih memerhatikan sudut pandang hukum dari hak
kepemilikan dan organisasi yang memiliki pengaruh pada kegiatan ekonomi.
Kelembagaan dimaknai sebagai kritik pada ekonomi klasik atau hedonik dan juga
apapun yang berhubungan dengan perilaku ekonomi.
12
North sendiri memaknai kelembagaan sebagai aturan yang membatasi perilaku
menyimpang untuk membangun struktur politik, ekonomi, dan sosial.
Kelembagaan memiliki tiga komponen, yaitu aturan formal, aturan informal, dan
mekanisme penegakan. Aturan formal membentuk sistem politik, sistem ekonomi,
dan sistem keamanan, sedang aturan informal meliputi pengalaman, nilai-nilai
tradisional, agama, dan seluruh faktor yang memengaruhi persepsi subyektif
individu. Terakhir, penegakan karena kelembagaan tidak efektif dengan
mekanisme penegakan. Undang-undang antitrust mencegah monopoli dan
persaingan tidak sehat, misalnya. Terdapat juga efektifitas penegakan hak
kepemilikan, kontrak dan jaminan formal, trademarks, limited liability, regulasi
kebangkrutan, organisasi korporasi.
Definisi kelembagaan pun dibagi menjadi dua klasifikasi, yaitu dalam prosesnya
kelembagaan adalah upaya merancang pola interaksi antarpelaku ekonomi
sehingga terjadi kegiatan transaksi dan berdasarkan tujuannya kelembagaan
berfokus menciptakan efisiensi ekonomi dengan struktur yang ada. Ekonomi
konvensional berfokus menyelesaikan persoalan praktis. Ekonomi kelembagaan
hanya berfokus pada penyelesaian persoalan ekonomi spesifik sehingga terjadi
perbaikan yang signifikan. Terdapat dua arus hubungan antara ekonomi dengan
kelembagaan. Terdapat keinginan untuk mengubah kelembagaan tersebut jika
terdapat inefisiensi dalam kelembagaaan untuk mencapai kesejahteraan
antarpelakunya. Pengubahan kelembagaan dapat melalui dua cara, yaitu
peningkatan kesejahteraan akibat pertumbuhan ekonomi yang kemudian
menciptakan permintaan kelembagaan yang lebih bermutu. Kesejahteraan yang
13
lebih baik juga mendorong terwujudnya kelembagaan yang lebih terjangkau. Ciri
ekonomi kelembagaan memiliki tiga karakteristik, yakni adanya kritik umum
terhadap anggapan awal (preconceptions) dan elemen normatif tersembunyi dari
analisis ekonomi tradisional, pandangan umum proses ekonomi sebagai sistem
terbuka dan bagian dari jaringan sosio kultural sebuah hubungan, dan penerimaan
umum atas prinsip aliran sebab akibat sebagai hipotesis utama untuk menjelaskan
dinamika proses ekonomi (Khotimah, 2016).
Yustika (2008) mengemukakan bahwa terdapat dua cabang ekonomi kelembagaan
yakni ekonomi kelembagaan lama dan ekonomi kelembagaan baru. Ekonomi
kelembagan lama biasa disebut dengan Old Institutions Economics (OIE) dan
ekonomi kelembagaan baru disebut dengan New Institutions Economics (NIE).
Perbedaan OIE dan NIE adalah konsentrasi masalahnya. OIE berfokus mengkaji
kebiasaan sebagai faktor yang menentukan formasi kelembagannya. Sedangkan,
NIE memerhatikan kendala yang menghalangi proses penciptaan pengkondisian
kelembagaaan sebagai kerangka interaksi antarindividu. NIE dengan ekonomi
biaya transasi membangun gagasan bahwa kelembagaan berupaya mencapai
efisiensi dengan meminimalisakan biaya secara menyeluruh, bukan hanya biaya
produksinya.
NIE sendiri dapat bekerja pada level makro dan mikro. Lingkungan kelembagaan
(institutional environment) pada level makro sebagai seperangkat struktur aturan
politik, sosial, dan ekonomi, sedangkan, kesepakatan kelembagaan (institutional
arrangement) bekerja pada level mikro yang membahas kesepakatan antara unit
ekonomi untuk mengelola dan mencari jalan agar hubungan antarunit tersebut bisa
14
berlangsung, baik lewat kerjasama maupun kompetisi. NIE sendiri terbagi menjadi
dua mazhab utama yaitu aliran biaya transaksi dan aliran tindakan kolektif. Aliran
tindakan kolektif ini memperlihatkan keberhasilan ekonomi jika dilakukan dengan
kerjasama. Aliran ini tetap terdapat unsur mazhab biaya transaksi yang
memperlihatkan sifat individu pelaku ekonomi kecil. Kesimpulannya, ekonomi
kelembagaan ingin memperlihatkan fenomena ekonomi dapat dilihat dengan
perspektif lain (Yustika, 2008).
1.2 Jenis-Jenis Ekonomi Kelembagaan
1.2.1 Teori Ekonomi Biaya Transaksi
Biaya transaksi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur efisiensi
kelembagaan. Semakin tinggi biaya transaksi maka semakin tidak efisien pula
kelembagaan tersebut. Ekonomi kelembagaan adalah pemekaran dari teori biaya
transaksi. Pandangan neoklasik menganggap pasar berjalan sempurna tanpa biaya
karena pembeli memiliki informasi yang sempurna dan penjual saling
berkompetisi menghasilkan harga yang rendah nyatanya tidak terjadi demikian.
Menurut teori Coase, Inefisiensi pemikiran neoklasik sendiri terjadi bukan hanya
struktur pasar yang tidak sempurna tetapi hadirnya biaya transaksi secara implisit.
Eksternalitas terjadi karena biaya sosial produksi melebihi biaya privat produksi
sehingga perusahaan tidak mampu memberi kompensasi dari biaya tambahan
tersebut. Cukup sulit mendefinisikan biaya transaksi itu sendiri. Bahkan,
membedakannya dengan biaya produksi pun cukup rumit.
Perilaku oportunistik merupakan upaya untuk mendapatkan keuntungan melalui
praktik yang tidak jujur dalam kegiatan transaksi. Setiap orang akan
15
menghadapi trade off. Trade off ini bergantung pada besarnya biaya transaksi dari
pembuatan kontrak. Bentuk-bentuk kontrak ini pun ditentukan oleh tingkat dan
sifat biaya transaksi akibat adanya informasi yang tidak sempurna.
Secara spesifik, Yustika (2008) mengelompokan dengan lebih rinci mengenai
biaya transaksi pasar (market transactions cost) yakni :
a) Biaya untuk menyiapkan kontrak (secara lebih sempit dapat diartikan
sebagai biaya untuk mencari informasi).
b) Biaya untuk mengeksekusi kontrak (biaya negoisasi dan pengambilan
keptusan).
c) Biaya pengawasan (monitoring) dan pemaksaan kewajiban yang tertuang
dalam kontak (enforcing the contractual obligations).
1.2.2 Teori Kontrak Dan Tindakan Kolektif
Yustika (2008) mengungkapkan bahwa problem dalam kegiatan (transaksi) adalah
ketiadaan kesetaraan antar pelaku. Ketidaksetaraan yang dimaksud ialah posisi
tawar-menawar (Bargaining Position) dan kepemilikan informasi yang tidak
setara. Akibatnya, keuntungan dan kerugian pada pelaku aktivitas ekonominya
tidak sama. Teori kontrak dan tindakan kolektif berperan membantu membuat
aturan main tersebut.
Biaya transaksi adalah basis unit analisis kontrak atau transaksti tunggal antara dua
pihak dalam hubungan ekonomi. Umumnya, kontrak menggambarkan kesepakatan
antara kedua pihak pelaku dalam melakukan tindakan yang memiliki nilai ekonomi
dengan tindakan balasan atau pembayaran. Terdapat lembaga hukum yang
16
berperan sebagai agen penegakan kontrak dari luar yang mengatur kontrak,
walaupun kinerja lembaga hukum seringkali mendapatkan hambatan. Konsep
kontrak pada NIE berbasis pada hak kepemilikan. Sedangkan, teori neoklasik
mengasumsikan kondisi lengkap dapat dibuat tanpa biaya.
1.2.3 Teori Hak Kepemilikan
Permasalahan hak kepemilikan (property rights) masih mendapat perhatian yang
terbatas dari para pengambul kebijakan. Hak kepemilikan sendiri dapat
didefinisikan sebagai hak-hak untuk memiliki, menggunakan, menjual, dan
mengakses kesejahteraan. Caporaso dan Levine (1992, dalam Yustika, 2008)
mencoba menjelaskan dua teori mengenai hak kepemilikan melalui persepsi yang
lain, yaitu aliran positivis (yang berargumentasi bahwa hak-hak tercipta melalui
sistem politik) dan aliran hak alamiah (yang berargumentasi bahwa sejatinya setiap
orang telah memiliki haknya sejak lahir).
Menurut Tietenberg (1992, dalam Yustika 2008), hak kepemilikan dapat
diidentifikasikan ke dalam empat macam karakteristik, yang merupakan:
a) Universalitas : Seluruh sumber daya dimiliki secara privat dan seluruh jatah
dispesifikasi secara lengkap.
b) Eksklusivitas : Hasil dari kepemilikan berupa seluruh keuntungan dan
biaya. Pemanfaatan sumber daya harusnya jatuh ke tangan pemilik.
c) Transferabilitas : Seluruh hak kepemilikan harusnya dapat dipindahkan dari
satu pemilik ke pemilik lain melalui pertukaran sukarela.
d) Enforsibilitas : Hak kepemilikan harusnya dijamin dari segala bentuk
pelanggaran.
17
Eksternalitas telah menjadi masalah umum yang kerap diperdebatkan. Keberadaan
eksternalitas juga kerap diabaikan dalam ekonomi neoklasik, yang justru
sebenarnya berpendapat bahwa pasar tidak dapat memecahkan masalah
eksternalitas. Coase (2001 dalam Yustika, 2008) berpendapat pula bahwa
eksternalitas dapat dieksternalisasikan dalam kegiatan ekonomi jika hak
kepemilikan dapat diatur dengan baik.
2. Teori Penegakan Hukum
Penegakan hukum menurut Rahardjo (1983 dalam Akhmadian, 2016), merupakan
suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.
Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan
pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam
peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang
dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan
hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan
hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu
sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa
keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan
tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan
itu dibuat.
Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soekanto (1983 dalam Akhmadian,
2016) , dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor. Pertama, faktor hukum atau peraturan
perundangundangan. Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak
yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan
18
dengan masalah mentalitas. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
proses penegakan hukum. Keempat, faktor masyara-kat, yakni lingkungan sosial
di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran
dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. Kelima, faktor
kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia
di dalam pergaulan hidup.
Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-
konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum
merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Aturan hukum adalah
prinsip pemerintahan yang juga merupakan aspek fundamental dari upaya
membangun perdamaian dan upaya untuk membangun lembaga peradilan pidana
yang efektif dan kredibel. Meskipun istilah "rule of law" banyak digunakan dan
sering dikaitkan dengan upaya pembangunan negara, tidak ada definisi yang
disepakati.
Mengacu pada prinsip pemerintahan di mana semua orang, institusi dan entitas,
publik dan swasta, termasuk negara itu sendiri, bertanggung jawab terhadap
undang-undang yang diumumkan secara terbuka, dipaksakan dan diadili secara
independent, dan konsisten dengan norma hak asasi manusia internasional .
Diperlukan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip
supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, pertanggungjawaban hukum,
keadilan dalam penerapan hukum, pemisahan kekuasaan, partisipasi dalam
pengambilan keputusan, kepastian hukum, penghindaran kesewenang-wenangan
dan transparansi prosedural dan legal (The United Nation, 2011) . Penegakan
19
hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian
hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada
hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses
dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara
nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Istilah rule of law banyak digunakan dan sering dikaitkan dengan upaya
pembangunan negara. Tidak ada kesepakatan definisi yang disepakati. Definisi di
bawah ini, yang diartikulasikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
Bangsa dalam sebuah laporan kepada Dewan Keamanan pada tahun 2004,
memberikan dasar bagi rule of law indicators. The United Nations menyebutkan
bahwa rule of law sendiri merupakan ukuran sejauh mana seseorang mematuhi
aturan masyarakat dan menegakkan hukum. Rule of law mampu menjamin
pemerintahan berjalan dengan bersih dan baik, sehingga pada akhirnya diharapkan
dapat membawa dampak yang luas bagi kemajuan perekonomian serta
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
Rule of law juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan suatu negara karena
rule of law tidak hanya menjamin dan melindungi hak rakyat atas pekerjaan, hak
untuk mendirikan usaha, dan hak untuk hidup layak. Rule of law juga menjamin
perlindungan hukum atas properti, modal usaha dan kepastian hukum dalam
melakukan investasi. Namun pada intinya, rule of law lebih bertujuan untuk
menghasilkan pilar-pilar dasar perekonomian yang tahan terhadap krisis dan
mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (The United Nations, 2011).
20
Rule of Law Indeks juga merupakan indeks penegakan hukum juga dikembangkan
oleh The United Nations sebagai ukuran rule of law Indikator. Rule of law sering
memiliki peran ganda untuk memacu reformasi dan lembaga penahanan dan
individu yang bertanggung jawab atas kinerja masa lalu . Penggunaan indikator
rule of law ini menjadi semakin populer pada banyak bidang kebijakan publik,
sains dan bisnis sebagai mekanisme akuntabilitas untuk institusi publik dan
perusahaan swasta, dan sebagai tanda peringatan dini penyakit, kelaparan, krisis
ekonomi dan masalah lainnya yang berdampak luas. Misalnya, indikator yang
umum digunakan mencakup harga saham gabungan, produk domestik bruto
negara atau wilayah dan perubahan tingkat penyakit menular.
Indikator rule of law memungkinkan sintesis informasi kompleks untuk
menghasilkan ukuran yang diinterpretasikan dengan mudah yang sesuai untuk
melacak perubahan dari waktu ke waktu dan membandingkan perbandingan antar
tempat. Indikator Peraturan Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa mewujudkan
banyak kualitas yang membuat instrumen ini bermanfaat. Cukup sederhana untuk
diinterpretasikan oleh anggota masyarakat umum, namun cukup tepat untuk
memberi para ahli dan pejabat informasi yang mereka perlukan untuk menentukan
area di mana kinerja polisi, sistem peradilan dan perbaikan layanan membaik,
memburuk atau tetap dasarnya tidak berubah (The United Nations, 2011).
Indikator RL dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh Standard and Poor's
DRI (DRI), The Economist Intelegent Unit (EIU), Heritage Foundation/Wall
Street Journal (HFWSJ), Political Risk Services (PRS), World Development
Report (WDR), Business Environment Risk Intellegence (BERI), The Wall Street
21
Journal Central European Economic Review (CEER), Freedom House (FH),
Global Competitiveness Survey (GCS), Global Competitiveness Survey Africa
(GCSA), dan The World Competitiveness Yearbook (WCY).
3. Teori Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang sangat penting untuk menilai
kinerja suatu perekeonomian terutama untuk menganalisis hasil dari proses
pembangunan ekonomi di suatu negara ataupun wilayah. Perekonomian dikatakan
mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun
sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat
menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat dalam periode
tertentu yang bisa menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah
tersebut berkembang dengan baik. Setiap negara berkembang pasti ingin
melakukan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dapat mencapai
pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dapat menjadi negara maju, serta dapat
mewujudkan tujuan untuk memakmurkan masyarakat dan meratakan pembagian
pendapatan dalam rangka mewujudkan keadilan.
Proses pertumbuhan ekonomi secara garis besarnya dipengaruhi oleh dua macam
faktor, yakni faktor ekonomi dan non ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu
negara sangat tergantung pada sumber alamnya, sumber daya manusia, kapital,
usaha, teknologi, dan sebagainya. Semua itu merupakan faktor-faktor ekonomi.
Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak mungkin bisa terjadi selama lembaga sosial
dan budaya, kondisi politik dan keamanan, serta nilai-nilai moral dalam suatu
22
bangsa tidak menunjang. Dengan kata lain tanpa adanya dukungan faktor-faktor
non ekonomi semacam itu secara baik, maka pertumbuhan ekonomi kemungkinan
tidak terwujud. Berikut faktor ekonomi dan non ekonomi yang digunakan dalam
penelitian ini:
a. Investasi
Salah satu variabel penting yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah
investasi. Menurut Harrod-Domar, untuk bisa tumbuh diperlukan adanya investasi
yang merupakan tambahan neto ke dalam persediaan modal (Todaro dan Smith,
2011). Fauzan (2015) menuliskan bahwa investasi disepakati menjadi salah satu
kata kunci dalam setiap pembicaraan tentang konsep ekonomi. Wacana
pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, serta penanggulangan
kemiskinan pada akhirnya menempatkan investasi sebagai pendorong utama
mengingat perekonomian yang digerakkan oleh konsumsi diakui amat rapuh.
Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanam
penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan
perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi
barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi tidak
hanya untuk memaksimalkan output, tetapi untuk menentukan distribusi tenaga
kerja dan distribusi pendapatan, pertumbuhan dan kualitas penduduk serta
teknologi (Sukirno, 2005). Berdasarkan dari sumber kepemilikan modal, maka
investasi swasta dapat di bagi menjadi penanaman modal asing (PMA) dan
penanaman modal dalam negeri (PMDN). Investasi atau pengeluaran-pengeluaran
untuk membeli barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan
23
mengganti dan untuk menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang
akan digunakan untuk memproduksikan barang dan jasa di masa depan. Investasi
atau pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi
dibedakan menjadi investasi perusahaan swasta, perubahan inventaris perusahaan,
dan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Investasi perusahaan merupakan
komponen yang terbesar dari investasi dalam suatu negara. Pengeluaran investasi
tersebut terutama meliputi mendirikan bangunan industri, membeli mesin-mesin
dan peralatan produksi lain dan pengeluaran untuk menyediakan bahan mentah.
Investasi yang dilakukan di masa kini sangat erat hubungannya dengan prospek
memperoleh keuntungan di masa depan.
b. Tenaga Kerja
Disamping Investasi, salah satu faktor yang berpengaruh dalam pertumbuhan
ekonomi adalah sumber daya manusia. Penduduk yang bertambah dari waktu ke
waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat dalam pertumbuhan
ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan
penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi.
Tenaga kerja terdiri atas 2 kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan
kerja. Worldbank menjelaskan bahwa angkatan kerja (labour force) adalah
penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja dan tidak bekerja tetapi siap
untuk mencari pekerjaan. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja adalah tenaga kerja
atau penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan
dan sedang tidak mencari pekerjaan, yaitu orang-orang yang kegiatannya sekolah
24
menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjaanya
(Dumairy, 1996 dalam Fauzan , 2015).
Penduduk yang bekerja yang digolongkan bekerja adalah mereka yang selama
seminggu sebelum pencacahan melakukan pekerjaan atau bekerja dengan maksud
memperoleh upah atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan
selama paling sedikit 1 jam dalam seminggu yang lalu atau tidak boleh putus.
Mereka yang selama seminggu sebelum pencacahan tidak melakukan pekerjaan
atau bekerja kurang dari 1 jam, tapi merka adalah : Pekerja tetap, pegawai-
pegawai pemerintah dan swasta yang tidak masuk bekerja karena cuti, mogok,
sakit, mangkir, perusahaan yang mengehntikan sementara kegiatan dan
sebagainya. Petani yang mengusahakan tanah pertanian yang tidak bekerja karena
menunggu panen atau menunggu hujan untuk menggarap sawah dan sebagainya
(Manajang, 2010). Jumlah angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran
kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan
kerja yang tersedia maka akan menyebabkan semakin meningkatnya total
produksi di suatu negara.
Kualitas input tenaga kerja, atau sumber daya manusia merupakan faktor
terpenting bagi keberhasilan ekonomi. Hal ini dikarenakan dalam suatu proses
produksi, peran sumber daya manusia sangat vital yaitu sebagai tenaga kerja yang
bertugas mengombinasikan atau mengolah beberapa faktor produksi dalam
kegiatan menghasilkan barang dan jasa.
25
c. Suara dan Akuntabilitas
Dari segi kelembagaan, ada faktor lain dalam pemerintahan yang juga berkaitan
dengan pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan kesejahteraan dan
kemakmuran suatu negara. Stiglitz (2012) mengemukakan bahwa partisipasi
pendapat masyarakat tentang keputusan pemerintah dalam mengambil kebijakan,
namun jajak pendapat secara konsisten menunjukkan bahwa ada perbedaan besar
antara apa yang diinginkan oleh kebanyakan pemilih dan apa yang diberikan oleh
sistem politik. Suara dan berpartisipasi dalam memilih keputusan pemerintah,
serta kebebasan berekspresi, kebebasan berserikat akuntabilitas menangkap
persepsi tentang sejauh mana warga negara dapat, dan media gratis. Maune (2017)
mengatakan bahwa voice and accountability memiliki dampak positif terhadap
PDB.
Berbagai Indikator yang dapat mengukur beragam aspek proses politik, kebebasan
sipil dalam berekspresi dan berkumpul, serta transparansi dalam proses
pemerintahan dapat diagregasikan dengan Indikator VA. Pemilihan aparatur
pemerintahan atas partisipasi yang dilakukan oleh sejumlah warga negara dapat di
ukur dengan indikator-indikator ini. Selain itu, Indikator VA juga
mengagregasikan tiga indikator yang mengukur independensi pers. Kebebasan
pers penting untuk diukur karena peran pentingnya dalam memantau jalannya
pemerintahan dan menjaga akuntabilitas pemerintahan.
Indikator VA dibangun berdasarkan data yang dirilis oleh The Economist
Intelegent Unit (EIU), Freedom House (FH), Political Risk Services (PRS), World
26
Development Report (WDR), Political Economic Risk Consultancy (PERC), dan
The World Competitiveness Yearbook (WCY).
3.1 Teori Ekonomi Klasik
Adam smith mengemukakan kritik kepada madzhab merkantilis dimana kekayaan
akan emas dan perak bukan merupakan ukuran kekayaan nasional suatu negara.
Menurut Smith, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh dua faktor yakni
pertumbuhan output (GDP) total dan pertumbuhan penduduk. Ia juga
mengungkapkan ada tiga unsur produksi dalam suatu negara yakni
a. Sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari
kegiatan produksi suatu masyarakat sumber daya alam yang tersedia memiliki
batas maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian terutama jika
digunakan secara maksimal.
b. Sumber daya manusia memegang peranan yang pasif dalam proses
pertumbuhan output. Smith memandang tenaga kerja sebagai salah satu input
dalam proses produksi, pembagian kerja dan spesialisasi merupakan salah satu
faktor kunci bagi peningkatan produktivitas tenaga kerja.
c. Akumulasi modal yang dimiliki, stok modal memegang peranan paling
penting dalam pembangunan ekonomi peranan stok modal sangat sentral
dalam proses pertumbuhan output.
3.2 Teori Keynesian dalam Sistem Regional
Harrod- Dhomar memberikan penjelasan tentang pertumbuhan dalam jangka
panjang, dimana seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar. Hal ini
hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan yaitu tingkat
27
pertumbuhan output, tingkat pertumbuhan modal, dan tingkat pertumbuhan tenaga
kerja. Pembentukan modal merupakan faktor penting yang menentukan
pertumbuhan ekonomi. Tingkat pertumbuhan output dapat meningkat apabila
kemampuan masyarakat dalam menghasilkan output meningkat menentukan
model dianggap sebagai faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja
sebagai faktor produksi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan output bila
kemampuannya juga meningkat.
3.3 Teori Pertumbuhan Neoklasik
Teori yang dikembangkan oleh Robert M. Solow dan Swan ini menggunakan
unsur pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, akumulasi kapital, kemajuan
teknologi dan besarnya output yang saling berinteraksi. Perbedaan dari teori
sebelumnya adalah adanya kemajuan teknologi. Teori pertumbuhan neoklasik
melihat pertumbuhan ekonomi dari segi penawaran. Teori ini menjelaskan
pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi
yang dinyatakan dalam persamaan berikut:
∆Y =f (∆K, ∆L, ∆T)
Dimana:∆Y : tingkat pertumbuhan ekonomi∆K : tingkat modal∆L : tingkat pertumbuhan penduduk∆T : tingkat perkembangan teknologi
Tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan apabila terjadi kenaikan pada
tingkat pertumbuhan modal, tingkat pertumbuhan penduduk maupun tingkat
perkembangan teknologi. Interaksi terhadap pertumbuhan output akan
mempengaruhi besarnya tingkat pertumbuhan ekonomi
28
3.4 Teori Pertumbuhan Endogen
Teori endogen mencoba mengidentifikasi menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi proses pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam sistem
ekonomi. Kemajuan teknologi dianggap sebagai hal yang bersifat endogen di
mana pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari keputusan para pelaku ekonomi
dalam berinvestasi di bidang ilmu pengetahuan. Teori endogen mengartikan
bahwa dalam arti luas yaitu modal bukan sekedar sebagai modal fisik melainkan
juga sebagai modal manusia.
Menurut Rober (1994) teori pertumbuhan endogen mempunyai tiga elemen dasar
yaitu:
a. Adanya perubahan teknologi yang bersifat endogen melalui sebuah proses
akumulasi ilmu pengetahuan.
b. Adanya penciptaan ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari
mekanisme luberan pengetahuan (knowledge spillover)
c. Produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu
pengetahuan akan tumbuh tanpa batas
Fungsi produksi dalam model pertumbuhan endogen ditunjukkan oleh formula
berikut:
Y = f ( R, K, H)Dimana:Y : Total outputR : Penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh setiap perusahaan dalam
perekonomianK : Akumulasi modal fisikH : Akumulasi modal manusia
29
Output dalam pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari perkembangan ilmu
pengetahuan yang terus dikembangkan oleh perusahaan, penanaman modal fisik
yang berkontribusi secara cepat serta modal manusia sebagai tenaga kerja
merupakan modal utama. Dalam praktiknya formula fungsi produksi tersebut
digambarkan oleh fungsi produksi “AK” yang ditunjukkan oleh persamaan:
Y = A K
Dimana Y adalah output total, K adalah persediaan modal baik modal fisik
maupun manusia dan A adalah faktor teknologi. Investasi pada modal fisik dan
modal manusia akan meningkatkan produktivitas dari modal.
3.5 Pertumbuhan Ekonomi dalam Perspektif Ekonomi Kelembagaan
Kesejahteraan ekonomi tidak hanya dapat dilihat melalui pendekatan kuantitatif
semata, akan tetapi ekonomi mencakup semua aspek dalam kehidupan, termasuk
didalamnya tata perilaku, norma,adat, dan pendekatan kualitatif lain. Ekonomi
neoklasik jelas sangat peduli terhadap perubahan atau konsekuendi yang terjadi
akibat kegunaan kepuasan individu, sedangkan ekonomi kelembagaan lebih
memfokuskan analisisnya pada transaksi yang terjadi antara dua atau lebih pelaku
ekonomi. Ekonom kelembagaan secara umum memilih pendekatan induktif
daripada deduktif dalam mengambil kesimpulan. Modal sumber daya manusia
(human capital dianggap merupakan stok kekayaan pengetahuan yang sangat
berharga, sehingga setiap negara yang memilikinya dapat memajukan kegiatan
ekonomi melalui pencapaian tenaga kerja yang produktif. Samuels berpandangan
bahwa ahli ekonomi kelembagaan lebih ‘pluralistik’ atau demokratis dalam
orientasinya. Kultur dan kekuasaan menentukan bagaimana individu berperilaku.
Akhirnya, ekonom kelembagaan melihat ekonomi merupakan cara pandang yang
30
menyeluruh dan mencoba untuk menjelaskan aktivitas ekonomi dalam perspektif
multididipliner (Yustika, 2008).
Menurut teori pertumbuhan endogen, intervensi publik mengambil beberapa
bentuk. Peran baru yang diprakarsai oleh teori ini memberi Negara kesempatan
untuk bertindak pada jalur pertumbuhan dan akumulasi modal pada
umumnya. Teori-teori baru ini memberi negara peran secara normatif dan positif
jauh lebih penting dalam mendorong kebijakan promosi pertumbuhan yang
biasanya dilakukan teori neoklasik terhadap Solow. Gagasan utamanya adalah
bahwa pertumbuhan ekonomi dimaksimalkan saat insentif untuk investasi modal
fisik dan manusia serta perkembangan teknologi ditentukan oleh kekuatan pasar
bebas. Pemerintah harus mendukung upaya ini dengan mempromosikan
regenerasi komunitas bisnis dan pembentukan lingkungan stabilitas
makroekonomi, iklim persaingan yang mendorong kewirausahaan dan sumber
daya manusia yang kuat, dan infrastruktur publik yang memadai, jadi ini bukan
pengeluaran publik secara keseluruhan yang berpengaruh pada pertumbuhan,
namun struktur pengeluaran ini sangat penting. Peran penataan negara harus
dilihat dari mekanisme yang berbeda, dimana badan publik dapat meningkatkan
tindakannya terhadap pertumbuhan jangka panjang terutama karena tindakannya
atas tawaran atau komitmen dari belanja publik yang produktif ( Bardi, et al,
2016).
Ada banyak spesifikasi ekonometrik kebijakan yang berkorelasi dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Hubungan statistik lintas negara antara
tingkat pertumbuhan rata-rata jangka panjang dan hampir setiap indikator
kebijakan tertentu dipertimbangkan. Perubahan kecil dalam penawaran variabel
31
penjelas lainya mengubah hasil di masa lalu (Levine dan Renelt, 1992). Yustika
(2008) mengungkapkan beberapa model pendekatan pertumbuhan ekonomi
dalam perspektik kelembagaan. Berikut beberapa model pendekatan
pertumbuhan ekonomi dari model ekonomi kelembagaan:
3.5.1 Pendekatan Statis : Spesialisasi
Salah satu model pertumbuhan ekonomi yang paling popular adalah fungsi
produksi, seperti yang dikenalkan oleh Harrod-Domar dan Solow. Model ini
menunjukan bahwa, pertumbuhan ekonomi utamanya difokuskan kepada faktor-
faktor produksi, yakni stok modal (capital stock) dan tenaga kerja (labor force).
Pada level nasional, fungsi produksi mendeksripsikan hubungan ukuran dari
tenaga kerja dan stok modal suatu negara,yang biasanya terukur dalam Produk
Nasional Bruto (PNB). Pada level perusahaan atau ekonomi mikro, fungsi
produksi tersebut mengabstraksikan seberapa banyak peningkatan output yang
dihasilkan suatu perusahaan bila jumlah tenaga kerja atau stok modal meningkat,
dengan faktor produksi yang lain dianggap tetap. Pada level makro, pertumbuhan
ekonomi ditentukan oleh tiga variabel, yakni tabungan, investasi dan penduduk.
Tingkat tabungan yang tinggi akan memacu investasi, kemudian investasi tersebut
akan menyerap tenaga kerja, selanjutnya tenaga kerja akan menghasilkan output.
Pada tahap ini pertumbuhan ekonomi dilakukan tanpa adanya perubahan atau
peningkatan teknologi, hal inilah yang disebut sebagai pertumbuhan kasus statis
(Yeager, 1998). Salah satu cara untuk meningkatkan efisiensi atau sebagai sumber
pertumbuhan ekonomi adalah dengan meningkatkan produktivitas tenaga kerja
dan pembagian tenaga kerja. Efisiensi dan produktivitas tidak harus dilakukan
32
dengan menambah sumber daya maupun mengubah teknologi tetapi cukup
dengan pembagian kerja atau spesialisasi. Dengan landasan pemikiran tersebut,
tugas terpenting yang harus dikerjakan agar muncul spesialisasi adalah
menciptakan kelembagaan yang efisien, seperti yang terlihat pada bagan 3.1. Hal
tersebut juga menjelaskan bahwa indikator efisien kelembagaan bisa dilihat dari
tinggi atau rendahnya biaya transaksi.
Bagan 3.1 (Pertumbuhan Ekonomi : Kasus Statis)
Ada dua jalur yang bisa dilakukan untuk mendesain kelembagaan ekonomi yang
memunculkan biaya transaksi rendah. Pertama, membuat regulasi yang menjamin
kepastian pelaku ekonomi melakukan transaksi atau pertukaran. Kedua,
memperkuat sistem penegakan apabila terjadi masalah dalam proses transaksi.
Kelembagaan informal yang kuat dan baik, seperti menghargai waktu, disiplin,
kerja keras dan jujur diyakini akan mempengaruhi tingkat produktivitas.
3.5.2 Pendekatan Dinamis : Perubahan Teknologi
Sebagian besar masivitas produksi barang dan jasa sekaligus sebagai indicator
pertumbuhan ekonomi justru dipicu oleh inovasi dan perubahan teknologi. Proses
pertumbuhan ekonomi dalam penegrtian dinamika endogen, yakni dengan
memasukkan inovasi dan perubahan teknologi sebagai variabel endogen yang
Kelembagaan Biaya Transaksi Penciptaan Pasar Spesialisasi dan
Pembagian Kerja Produktivitas Kinerja Ekonomi
Sumber: Yeager, 1999 : 36
33
berkembang dinamis. Hal itulah yang kemudian disebut sebagai teori
pertumbuhan baru (Jaffee, 1998 dalam Yustika, 2008).
Menurut Yeager, (1999 ) ada tiga upaya untuk meningkatkan teknologi dari
waktu ke waktu. Pertama, sebuah negara harus mempercepat dan memperkuat
kreativitas manusia. Kedua, mengupayakan agar pasar modal berfungsi dengan
baik. Disini, pemerintah dapat membantu dengan cara menciptakan kelembagaan
yang memungkinkan pasar modal berfungsi dengan baik, misalnya melalui
deposit insurance dan legalisasi pengungkapan informasi. Ketiga, menciptakan
lingkungan yang kompetitif sehingga bisa menekan korporasi untuk secara terus
menerus memperbaiki produk-produknya atau sanggup mengambil resiko.
Schumpeter (1947 dalam Yustika, 2008) memperkenalkan konsep creative
destructive yaitu keberanian untuk merusak konsep lama untuk digantikan dengan
konsep baru, khususnya yang bertujuan menangkap peluang barang baru yang
dibutuhkan konsumen, metode produksi dan transportasi baru, pasar baru, dan
bentuk baru dari organisasi industrial. Perusahaan dapat memperoleh laba dengan
cara melalui perubahan dan peningkatan teknologi sehingga produk yang
dihasilkan kompetitif di pasar. Cara ini dapat bertahan karena kemampuannya
untuk terus melakukan pembaruan produk lewat perubahan dan adaptasi teknologi
baru dalam jangka panjang seperti yang terlihat pada bagan 3.2.
Bagan 3.2 (Pertumbuhan Ekonomi : Kasus Dinamis)
Kelembagaan Perilaklu Organisasi Proses Creative DestructionPerbaikan Teknologi Pertumbuhan Ekonomi
Sumber: Yeager, 1999 : 36
34
Peran terpenting dari kelembagaan adalah mendesain aturan yang membuat
perusahaan mempunyai insentif untuk melakukan proses perusakan kreatif yang
pada akhirnya berimplikasi kepada penemuan teknologi baru dan memicu
pertumbuhan ekonomi. Namun di negara berkembang kesadaran meletakkan
aspek penelitian dan pengembangan masih sangat rendah, sehingga pada level
perusahaan komitmen untuk mengerjakan itu hampir tidak terlihat. Hal tersebut
dapat dilihat dari struktur pembiayaan R&D yang masih bertumpu pada
pemerintah. Padahal semestinya sektor swasta harus melakukan hal itu karena
kemampuan pemerintah untuk membiayai R&D sangat terbatas.
Kunci bagi negara berkembang untuk bersaing dengan negara maju adalah dengan
meningkatkan anggaran R&D sehingga potensi penemuan teknologi baru
dimungkinkan terjadi. Hal lain yang bisa dilakukan oleh negara berkembang
adalah membenahi sektor pendidikan. Ada dua aspek yang bisa dikerjakan
pemerintah pada sektor pendidikan. Akhirnya, dengan peningkatan kemampuan
dan pendidikan diharapkan menjadi elemen penting bagi proses creative
destruction sehingga sasaran pertumbuhan ekonomi lebih mungkin dicapai.
4. Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi
4.1 Peran Penegakan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi
Pembangunan di bidang hukum dalam era reformasi adalah upaya untuk
mewujudkan supremasi hukum dengan melakukan berbagai perubahan baik
substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum.Pembangunan ekonomi
haruslah dilakukan melalui landasan hukum yang kuat.Ekonomi adalah tulang
punggung kesejahteraan rakyat, dan ilmu pengetahuan merupakan pilar
35
pendukung kemajuan bangsa, tetapi hukum adalah lembaga yang pada akhirnya
menentukan bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat dinikmati secara merata,
serta bagaimana keadilan sosial dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat,
dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa
kemajuan bagi masyarakat.
Pada dasarnya aturan hukum untuk mendukung transformasi BUMN (Badan
Usaha Milik Negara) sebagai sopir lokomotif perekonomian nasional, terutama
dalam perannya menjaga seluruh proses manajemen keuangan publik dan daerah
bersih dan bertanggung jawab, dan mencegah dan menindak kebocoran dan
penyimpangan keuangan negara dalam bentuk korupsi dan pencucian uang, yang
akhirnya bermuara pada terwujudnya kesejahteraan yang berkeadilan sosial bagi
seluruh rakyat (Sukardi, 2016). Fungsi dan peran hukum sangat strategis dalam
pembangunan ekonomi. Hukum yang berwujud peraturan berfungsi untuk
membimbing, memberikan pedoman rambu-rambu serta sebagai alat untuk
mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan ( Ayu dan Ngurah,
2016)
4.2 Hubungan Antara Penegakan Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi
Ada korelasi yang erat antara sistem penegakan hukum dengan pertumbuhan
ekonomi, transaksi yang efisien di pasar ideal akan terjadi manakala didukung
oleh rule of law yang dilaksanakan oleh sebuah pemerintahan dengan tata kelola
yang baik (Fickar , 2015). Stephan Hagggard mengemukakan empat komponen
rule of law yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi (2010), antara lain:
36
Pertama, keamanan individu (Security of Person), yang bermakna para pelaku
ekonomi harus bebas dari segala bentuk hambatan, gangguan, dan ancaman, baik
yang bersifat fisik dan atau kejiwaan dari pihak mana pun dalam melakukan
transaksi. Kedua, pengakuan dan penghargaan hak atas kekayaan dan hak atas
kebebasan berkontrak (Property and Contracting Rights). Dua hak ini dapat
memberi insentif bagi orang-orang berinvestasi dan berniaga. Dengan begitu ia
akan mendorong pertumbuhan ekonomi asalkan negara melalui institusi
hukumnya mampu menghormati dan menegakkan hak-hak perdata tersebut. Hak
atas kekayaan dan hak atas kebebasan berkontrak adalah HAM. Namun,
perlindungan dan pemajuannya oleh negara tampaknya belum cukup meyakinkan
pasar.
Ketiga, hadirnya lembaga politik dan hukum yang menjalankan fungsi
pengawasan dan keseimbangan (Checks on Government), seperti pemerintah,
parlemen, dan pengadilan yang independen. Fungsi check and balance ini
memungkinkan pencegahan dan pengendalian berbagai bentuk penyalahgunaan
kekuasaan, baik dari institusi politik maupun hukum penghambat pertumbuhan
ekonomi. Keempat, konsistensi tindakan pencegahan dan pemberantasan korupsi
(Corruption and the Rule of Law).
Empat komponen yang diuraikan Haggard tersebut saling bergantung dan
melengkapi satu sama lain membentuk sistem kompleks rule of law sebagai salah
satu penentu (determinan) pertumbuhan ekonomi nasional. Kita menjumpai empat
komponen tersebut, tetapi belum membentuk kompleks rule of law yang bagian-
bagiannya menyadari sifat komplementer dan saling bergantung satu sama lain
37
dalam koordinasi demi pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan. Semua
bertanggung jawab mewujudkan itu, karena keberhasilan mengelola dan
mengendalikan empat komponen tersebut akan melahirkan iklim yang kondusif
bagi pertumbuhan ekonomi nasional sebagai prasyarat pemerataan kesejarteraan
bangsa.
4.3 Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
Rule of Law memiliki pengaruh signifikan positif terhadap variabel dependen
yaitu pertumbuhan ekonomi. Hasil tersebut berarti apabila terjadi peningkatan
pada kepatuhan masyarakat dalam menaati peraturan dan menegakkan hukum
maka akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi ( Wibowo, 2013).
Steppen Haggard (2010) juga mengemukakan bahwa rule of law mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara maju. Rule of
law merupakan satu indikator penting dalam menciptakan suatu tata kelola
pemerintahan yang baik, sebab rule of law mampu membatasi kewenangan
pemerintah agar tidak menjadi pemerintahan yang korup.
Pemerintah yang patuh pada hukum dapat menjalankan tupoksi, kewenangan dan
tanggung jawabnya. Rule of law mampu menjamin pemerintahan berjalan dengan
bersih dan baik, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat membawa dampak
yang luas bagi kemajuan perekonomian serta meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi. Selain itu, rule of law juga penting untuk meningkatkan kesejahteraan
suatu negara karena rule of law tidak hanya menjamin dan melindungi hak rakyat
atas pekerjaan, hak untuk mendirikan usaha, dan hak untuk hidup layak. Rule of
law juga menjamin perlindungan hukum atas properti, modal usaha dan kepastian
hukum dalam melakukan investasi. Namun pada intinya, rule of law lebih
38
bertujuan untuk menghasilkan pilar-pilar dasar perekonomian yang tahan terhadap
krisis dan mampu meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
B. Studi Empiris
Di dalam kajian ekonomi neoklasik, penegakan hukum bukan menjadi
permasalahan seta fokus yang menonjol, akan tetapi aspek hukum ternyata
merupakan hal penting dalam menjalankan suatu negara. Beberapa peneliti seperti
Haggard (2010) juga memberikan perhatian pada keberadaan hukum dalam
pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, hukum, independensi peradilan atau korupsi
merupakan penghalang fundamental bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam
menghadapi hancurnya ketertiban dan kekerasan yang meluas , kegagalan dari
institusi sendiri hampir dipastikan merupakan hasil kegagalan negara dan restorasi
ketertiban atas aturan utama berupa penegakan hukum. Hasilnya, indeks rule of
law berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Faktor penting lain yang diteliti dalam penelitian hukum oleh Cross (2002) adalah
aturan hukum (Rule of Law). Faktor ini bersifat prosedural, terlepas dari isi
substantif hukum, hal ini juga sangat sulit untuk dioperasionalkan untuk penelitian
empiris, meskipun diperkirakan di beberapa panduan investor. Peneliti semakin
mempelajari efek peraturan pemerintah terhadap pembangunan ekonomi.
Ekonomi institusional yang baru mungkin gambaran seperti mengemukakan
ideologi Laissez Faire, di mana peran utama pemerintah adalah menciptakan hak
kepemilikan dan menegakkan kontrak dan kemudian keluar dari jalan pasar. Teori
Coasean menyerukan intervensi pemerintah di manapun intervensi tersebut
mengurangi biaya transaksi di bawah tindakan yang tidak ada intervensi
39
pemerintah. Pasar bebas mungkin tidak mempromosikan efisiensi pembangunan
karena berbagai alasan, termasuk asimetri informasi. Analisis empiris diperlukan
untuk memahami dampak peraturan pemerintah. Bidang peraturan publik yang
paling banyak dipelajari adalah hukum sekuritas. Pasar sekuritas yang lebih besar
dan lebih likuid terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ozpolat, et al (2016) menyatakan dalam penelitian mereka bahwa rule of law
indeks, indeks kontrol korupsi dan indeks suara dan akuntabilitas berkorelasi
positif dengan PDB yang tinggi negara berpenghasilan. Penelitian lain, Wibowo
(2013), Roxas, et al (2012), Sihag (2007), juga menyampaikan hal yang sama,
dimana menurutnya indeks rule of law memiliki pengaruh yang signifikan positif
terhadap pertumbuhan ekonomi. Peningkatan kepatuhan masyarakat dalam
menaati peraturan dan menegakkan hukum akan meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi. Pemerintah yang patuh pada hukum dapat menjalankan tupoksi,
kewenangan dan tanggung jawabnya. Rule of law mampu menjamin pemerintahan
berjalan dengan bersih dan baik, sehingga pada akhirnya diharapkan dapat
membawa dampak yang luas bagi kemajuan perekonomian serta meningkatkan
laju pertumbuhan ekonomi.
Para ahli teori tradisional sepakat bahwa sistem hukum yang baik telah dikaitkan
dengan hak kepemilikan yang terdefinisi dengan baik, pengurangan biaya
transaksi, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian,
dalam penelitianya, Man Li dan Lut Li (2013) mengemukakan bahwa China
mengalami pertumbuhan ekonomi yang kuat meski memiliki sistem hukum yang
buruk. Nilai-nilai tradisional menjelaskan mengapa China adalah pengecualian
terhadap prinsip bahwa pembangunan ekonomi harus merupakan hasil dari sistem
40
hukum yang baik. Meskipun demikian, karena meningkatnya kompleksitas
masyarakat dan dunia bisnis China dan karena cacat mendasar, nilai tradisional
sebagai sistem perundang-undangan informal, menyempurnakan sistem hukum
adalah satu-satunya cara untuk menjamin pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan bagi China.
Resnick dan Birner (2006) mengungkapkan indikator governance (political
stability dan rule of law) mempunyai hubungan positif dengan pertumbuhan
ekonomi,namun memberikan hasil yang beragam dalam hal pengentasan
kemiskinan. Huynh dan Chavez (2009) menyatakan indikator voice and
accountability, political stability, dan rule of law secara signifikan berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi. Tiede (2011) juga menyatakan rule of law
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara
maju.
Syadullah dan Wibowo (2015) menambahkan variabel voice and accountability,
political stability and absence of violence, dan control of corruption memberikan
efek negatif terhadap penerimaan pajak. Variabel regulatory quality dan rule of
law berdampak positif terhadap penerimaan pajak. Sedangkan variabel
government effectiveness tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada
negara-negara ASEAN.
Berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi, kita tak bisa lepas dari faktor lain
yang juga berpengaruh dan tak dapat ditinggalkan dari masalah pertumbuhan
ekonomi dan dalam penelitian ini variabel tersebut ialah variabel FDI, labor force,
dan initial growth. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa investasi asing
41
langsung (FDI) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi seperti yang disebutkan oleh Putri (2014), Febryani dan
Kusreni (2017), Widiastuti (2014), Wibisono (2005).
Penelitian terdahulu juga membahas mengenai pengaruh labor force yang juga
mengatakan bahwa angkatan kerja berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi
seperti yang dilakuan oleh Yuniasih (2011), Wicaksono (2014), Priyanto (2009),
Febriyani dan Kusreni (2017) menyebutkan bahwa angkatan kerja memiliki
pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Sari (2017)
menunjukan bahwa angkatan kerja tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Kuncoro (2004) menyebutkan kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi negara-
negara ASEAN masih didominasi oleh konsumsi masyarakat. Secara teoritis,
pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh konsumsi tidak akan menjadikan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sedang pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan ditopang oleh investasi. Hal ini karena investasi dianggap sebagai
faktor yang akan meningkatkan produktivitas suatu negara dan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi negara.
C. Rerangka Pikir
Menurut Sugiyono (2012: 89) Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang
hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah
dideskrpsikan. Variabel dibedakan menjadi dua, yaitu variabel independen atau
variable bebas (X) dan variable dependen atau variabel terikat (Y). Variabel
42
dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi
akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012: 59).
Secara skematis, kerangka pikir yang akan menjadi pedoman dalam penelitian ini
akan dijelaskan dalam gambar berikut ini.
Gambar 3.3 Bagan Alur Pemikiran
Berdasarkan landasan teoritis yang telah dipaparkan, maka tergambar beberapa
konsep yanga akan dijadikan pendekatan sebagai acuan penelitian, kemudian
Pertumbuhan Ekonomi
M : variabel yangdigunakan sesuai dengankepentingan penelitian Rule of Law
Z: variabel penjelas lainyayang digunakan dalamfungsi pertumbuhan Voice and
Accountability
I: variabel yang harusdimasukan dalam fungsipertumbuhan FDI Labor Force Initial Growth
Masalah Perilaku Antar Individu Dipasar Ekonomi
10 Negara di ASEAN
Model Penelitian Berkaitan denganPertumbuhan Ekonomi
Levine dan Renelt (1992)
Aturan Penegakan Hukum
43
penulis mencoba menjelaskan dan mengaplikasian dalam pokok masalah
penelitian.
Di pasar ekonomi muncul masalah masalah yang tidak diprediksi oleh teori
ekonomi klasik dimana terdapat pelaku ekonom mengedepankan perilaku individu
sehingga yang terjadi adalah adanya moral hazard dan juga perilaku free rider
yang disebabkan oleh keinginan individu untuk memaksimumkan laba dan tidak
memikirkan dampak yang dialami oleh pelaku ekonomi lainya. Untuk mengurangi
resiko adanya free rider dan juga terjadinya moral hazard dan assymetrics
information, maka perlu adanya aturan main (rule of game) yang kuat dan tegas
yang mengatur perilaku individu dalam transaksi ekonomi yakni berupa aturan
peegakan hukum (rule of law).
Menggunakan model yang dikemukakan oleh Levine dan Renelt (1992), dimana I
dipilih berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi, yakni variabel Foreign Direct
Investment atau biasa disebut investasi langsung sebagai inisial modal dan juga
variabel labor force serta variabel initial growth. M adalah variabel fokus dalam
penelitian ini yakni penegakan hukum (rule of law), sedangkan Z merupakan
variabel lain dalam penelitian yang berkaitan dengan pertumbuhan yang juga
dapat menjelaskan pertumbuhan ekonomi yakni variabel voice and accountability
sebagai ukuran suara dan akuntabilitas (voice and accountability) . Variabel yang
disebutkan dalam pernyataan sebelumnya dipilih berdasarkan studi empiris yang
berkaitan degan penelitian ini.
Faktor ekonomi dalam penelitian seperti FDI, labor force, voice and
accountability dan variabel initial growth dimasukkan sebagai variabel pada
44
penelitian ini yang mewakili semua kondisi penelitian dalam pertumbuhan
ekonomi, yakni dari segi stok modal berupa foreign direct investment sebagai
investasi langsung yang menjurus kepada akumulasi stok modal, tenaga kerja.
Variabel voice and accountability digunakan sebagai variabel untuk mengukur
demokrasi, tingkat partisipasi dan kebebasan masyarakat dalam membuat
keputusan kebijakan yang akan dibuat suatu negara, karena menurut Stiglizt
(2012), mengukur kesejahteraan juga dapat dilakukan dengan indikator demokrasi
sebagai instrument lingkungan. Voice and accountability juga digunakan
berdasarkan studi empiris yang dilakukan oleh Ozlopat, et al (2016).
D. Hipotesis
Berdasarkan studi empiris dari beberapa peneliti, penulis membuat hipotesis
sementara seagai berikut:
1. Rule of law berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN
2. Foreign direct investment berpengaruh Positif signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi di ASEAN
3. Labor Force berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN
4. Voice and aaccountability berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di
ASEAN
5. Initial growth berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di ASEAN
6. Secara bersama-sama, FDI, Labor Force, Rule of law, Voice andaaccountability, dan Initial growth berpengaruh terhadap pertumbuhanekonomi di ASEAN
45
III. METODE PENELITIAN
A. Jenis dan Sumber Data
penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian
Deskriptif kuantitatif merupakan penelitan yang berlandaskan pada filsafat
positivisme, yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan
analisis datanya bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan menguji hipotesis yang
telah ditetapkan.
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang
mengombinasikan antara data time series dan cross section (data panel). Data time
series digunakan dengan kurun waktu sepuluh tahun, yang dimulai dari tahun
2007-2016 untuk melihat pengaruh keseluruhan, baik pada saat krisis maupun
pasca krisis, sedangkan data cross section dipakai untuk mengamati kesepuluh
negara ASEAN.
B. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka
dan dokumentasi. Studi pustaka yakni teknik pengumpulan data dengan
menggunakan media cetak atau berbagai sumber lainnya yang bersifat tertulis atau
dapat dikatakan bahwa, studi pustaka menggunakan berbagai literatur seperti
46
jurnal, buku, artikel, skripsi, dan literatur lain yang berkaitan. Dokumentasi
dilakukan dengan mengumpulkan sumber data yang didokumentasikan badan/
instansi terkait yang diperoleh dari sumber data sekunder. Data sekunder dalam
penelitian ini diperoleh dari publikasi oleh Worldbank (World Development
Indicators dan Worldwide Governance Indicators).
C. Metode Analisis Data
Menurut Widarjono (2007) statisktik deskriptif kuantitatif memberikan gambaran
yang berkaitan dengan suatu variabel yang dilihat dari mean, standar deviasi, nilai
maksimum dan nilai minimum.Standar deviasi, nilai minimum dan nilai
maksimum yang menggambarkan persebaran data.penelitian ini menggunakan
data panel. Widarjono (2007) menyatakan bahwa penggunaan data panel
memiliki beberapa keuntungan yakni, data panel mampu menyediakan data yang
lebih banyak sehingga menghasilkan degree of freedom yang lebih besar, dapat
mengatasi masalah yang timbul akibat penghilangan variabel (Ommited variabel).
D. Definisi Operasional Variabel
Untuk menimbulkan keterikatan dalam penelitian, dibutuhkan suatu alat ukur
yang biasa dikenal dengan isitilah variabel. Variabel inilah yang saling
memengaruhi satu dengan lainnya. Menurut Arikunto (2010) variabel adalah
obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian atau penelitian. Berikut ini
adalah penjelasan lebih rinci mengenai masing-masing variabel opersional.
47
1. Variabel Dependen
1.1 Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel terikat yang digunakan dalam penelitian
ini adalah pertumbuhan ekonomi yang merupakan data cross section dengan 10
negara di ASEAN dan data time series dengan kurun waktu 2007-2016 dalam
satuan persen (%).
2. Variabel Independen
2.1 Rule of Law Indeks
Rule of Law merupakan indeks persepsi tentang sejauh mana agen memiliki
kepercayaan diri dan mematuhi peraturan masyarakat, dan khususnya kualitas
penegakan kontrak, hak kepemilikan, polisi, dan pengadilan, serta kemungkinan
kejahatan dan kekerasan. Merupakan skor negara pada indikator agregat, dalam
unit distribusi normal standar, yaitu mulai dari sekitar -2,5 hingga 2,5.
2.2 Foreign Direct Investment
Variabel investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi
penanaman modal asing (PMA) yang didapat dari Worldbank pada periode 2007–
2016. Satuan yang digunakan dalam penelitian ini adalah persen (%) dengan
rumusan : × 100% , sehingga diperoleh hasil satuan dalam bentuk persen
(%) hal tersebut dikarenakan oleh endowment factor yang berbeda disetiap negara.
2.3 Labor Force
Tenaga kerja terdiri dari orang-orang berusia 15 tahun lebih yang memasok tenaga
kerja untuk produksi barang dan jasa selama periode tertentu. Data labor force
48
berasal dari Worldbank yang menggunakan data dari Organisasi Perburuhan
Internasional, database ILOSTAT dan perkiraan populasi Bank Dunia. Satuan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah persen (%) dengan rumusan :× 100% , sehingga diperoleh hasil satuan dalam bentuk persen (%)
yang merupakan nilai rasio partisipasi angkatan kerja terhadap populasi.
2.4 Voice and Accountability Indeks
Merupakan indeks persepsi tentang sejauh mana warga negara dapat berpartisipasi
dalam memilih pemerintahan mereka, serta kebebasan berekspresi, kebebasan
berserikat, dan bebas bermedia. Tabel ini mencantumkan variabel individual dari
setiap sumber data yang digunakan untuk menyusun ukuran ini di Indikator Tata
Kelola Dunia. Merupakan skor negara pada indikator agregat, dalam unit
distribusi normal standar, yaitu mulai dari sekitar -2,5 hingga 2,5.
2.5 Initial Growth
Initial Growth merupakan data pertumbuhan ekonomi yang diambil dari satu
tahun sebelum penelitian. Satuan yang digunakan adalah %. Data diperoleh dari
worldbank untuk 10 negara ASEAN .
E. Pengukuran Variabel
Tabel 3.1 Pengukuran Variabel
Variabel Simbol Satuan Sumber dataPertumbuhan ekonomi perkapita EG Persen World Development IndicatorsForeign Direct Investment FDI Persen World Development IndicatorsLabor force LF Persen World Development IndicatorsRule of Law RL Indeks Worldwide Governance IndicatorsVoice and Accountaility VA Indeks Worldwide Governance IndicatorsInitial Growth IG Persen World Development Indicators
49
F. Model Penelitian
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah model penelitian yang
dikembangkan oleh Ozlopat,et al (2016), Wibowo (2013).
Variabel Pertumbuhan Ekonomii = f {Variabel Penegakan Hukumit, Variabel FDIit
,Variabel Labor Forceit, Variabel Voice andAccountabilityit, Variabel Initial Growthit}... (1)
Model tersebut juga sejalan dengan model pertumbuhan ekonomi yang
dikemukakan oleh Levine dan Renelt (1992), dengan model persamaan sebagai
berikut:
Y= βiI + βmM + βzZ + u ..................................................................................... (2)
Keterangan :
Y = Pertumbuhan Ekonomi,I = variabel yang harus dimasukan dalam fungsi pertumbuhanM = variabel yang digunakan sesuai dengan kepentingan penelitianZ = variabel penjelas lainya yang digunakan dalam fungsi pertumbuhan
= Error termβi,βm, βz = Koefisien regresi dari masing-masing variabel yang mempengaruhi.
Berikut adalah aplikasi persamaan model dalam penelitian ini:
EGit = β0 + β1 RLit + β2 FDIit + β3 LFit + β4 VAit + β5 IGit +ε; .........................(3)
Keterangan :
EGit = Pertumbuhan ekonomi per kapita untuk negara i pada tahun tRLit = indeks Rule of Law negara i pada tahun tFDIit = Investasi asing langsung untuk negara i pada tahun tLFit = Labor Force untuk negara i pada tahun tVAit = Indeks suara dan akuntabilitas untuk negara i pada tahun tIGit = Pertumbuhan ekonomi per kapita tahun sebelumnya untuk negara i
50
β0 = Konstantaβ1, 2, 3, 4, 5,6 = Koefisieni =1, 2, . . .n, menunjukkan jumlah lintas individu (cross section)t =1, 2, . . .t, menunjukkan runtut waktu (time series)ε = Residual (error term)
G. Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2009 dalam Jannah (2016) mengemukakan bahwa populasi
menurut wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki
kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
kemudian ditarik kesimpulanya. Populasi dalam penelitian ini merupakan negara-
negara di ASEAN, yaitu sebanyak 10 negara.
Berikut negara-negara yang menjadi populasi penelitian ini :
1. Brunei Darussalam2. Kamboja3. Indonesia4. Laos5. Malaysia6. Myanmar7. Filipina8. Singapura9. Thailand10. Vietnam
Pemilihin kurun waktu penelitian (time series) dilakukan dengan metode sampling
purposive, dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti sehingga ditentukan
kurun waktu 10 tahun untuk memperpanjang waktu penelitian agar lebih akurat
hasilnya dan mewakili beberapa kondisi perekonomian yang berbeda, maka
peneliti memilih kurun waktu (time series) tahun 2007-2016.
51
H. Uji Hipotesis
Uji hipotesis dilakukan untuk menghasilkan keputusan apakah hipotesis diterima
atau ditolak. Uji hipotesis dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel-
variabel independen terhadap variabel dependen yang diajukan pada hipotesis
penelitian.
1. Analisis Regresi Data Panel
Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel atau pooled data. Proses
estimasi variabel dari model persamaan yang telah ditetapkan menggunakan
program aplikasi Eviews 9. Tidak diperlukan pengujian asumsi klasik dalam
metode analisis data panel (Gujarati, 2003),untuk menentukan pendekatan apa
yang dilakukan dalam menggunakan data panel, diperlukan beberapa pengujian.
Pengujian tersebut diantaranya sebagai berikut:
1.1 Common Effect Model atau Pooled Least Square (PLS)
Common effect model merupakan pendekatan model data panel yang paling
sederhana karena hanya mengkombinasikan data time series dan cross section.
Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga
diasumsikan bahwa perilaku data wilayah sama dalam berbagai kurun waktu.
Metode ini bisa menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau
teknik kuadrat terkecil untuk mengestimasi model data panel. Model persamaan
regresinya adalah sebagai berikut :
Yit = β0 + β1X1it + β2 X2it + β3 X3it + β4X4it + β5X5it + εit; ........…………....... (4)
Keterangan :Yit = Variabel terikat untuk unit i daam kurun waktu t
52
X1it,X2it, X3it,X4it,X5it = Variabel bebas untuk unit i dalam kurun waktu tβ0 = Intersepβ1,2,3,4,5 = Koefisien slopeεit = Residual (error term)
1.2 Fixed Effect Model (FE)
Fixed effect model mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat
diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model
Fixed Effects menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan
intersep antar wilayah. Namun demikian slopnya sama antar wilayah. Model
estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares Dummy Variabe
(LSDV).
= + + + + + + εit.........................(5)
Keterangan :
Yit = Variabel terikat untuk unit i daam kurun waktu tX1it,X2it = Variabel bebas untuk unit i daam kurun waktu tβ0 = Intersepβ1,2,3,4,5 ,6 = Koefisien slopeD1,2,..n =Variable Dummyεit = Residual (error term)
1.3 Random Effect Model (REM)
Random effect model akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan
mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random
Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing
perusahaan. Keuntungan menggunkan model Random Effect yakni
menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error
Component Model (ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS) .
53
Yit = β0+ β1X1it+ β2X2it+ vit............................................................................ (6)
Keterangan :Yit = Variabel terikat untuk unit i daam kurun waktu tX1it,X2it = Variabel bebas untuk unit i daam kurun waktu tβ0 = Intersepβ1,2,3,4,5,6 = Koefisien slopevit = εit + µ i
2. Langkah Menentukan Model Panel
2.1 Uji Chow
Uji chow dilakukan untuk memilih antara Pooled Least Square atau Fixed effect.
dari hasil uji yang dilakukan mendapatkan hasil sebagai berikut.
Hipotesis:
H0: menerima Common EffectModel, jika nilai Uji Chow < F-Tabel
Ha: menerimaFixed effect Model, jika nilai Uji Chow > F-Tabel
2.2 Uji Hausman
Hausman test adalah pengujian statistik untuk memilih apakah model Fixed Effect
atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Uji Hausman didasarkan pada
heeterogenitas antar individu dan korelasinya dengan variabel bebas. Statistik uji
Hausman mengikuti distribusi statistik Chi Square dengan degree of freedom
sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel bebas.
Hipotesis :
H0: Pilih Random Effect, jika nilai Hausman <Chi Square
Ha: Pilih Fixed Effect, jika nilai Hausman <Chi Square
54
2.3 Uji Lagrange Multiplier (L-M)
Uji Lagrange Multiplier (LM) adalah suatu uji yang bertujuan untuk mengetahui
apakah Random Effect Model (REM) lebih baik daripada common effect melalui
metode pooled least square (PLS), dengan menguji metode random effect (REM)
yang didasarkan pada nilai residual dari metode PLS.
Uji Lagrange Multiplier (LM) didasarkan pada distribusi chi-squares dengan
derajat kebebasan (degree of freedom) sebesar jumlah variabel bebas. Jika nilai
LM statistik lebih besar daripada nilai kritis statistik chi-squares maka peneliti
menolak hipotesis nul, artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel
adalah metode random effect (REM) dari metode PLS. Sebaliknya, jika nilai LM
statistik lebih kecil daripada nilai kritis statistik chi-squares maka hipotesis nul
diterima, artinya estimasi random effect (REM) tidak dapat digunakan untuk
regresi panel sehingga digunakan metode PLS.
Hipotesis :
H0: Pilih PLS , jika nilai Hausman LM <Chi Square
Ha: Pilih Random Effect, jika nilai LM >Chi Square
3. Pengujian Statistik
Pengujian statistik dilakukan untuk mengetahui signifikansi koefisien dari
variabel bebas secara parsial maupun secara bersama terhadap variabel terikat
selain itu uji hipotesis digunakan untuk mengetahui keakuratan data yaitu dengan
menggunakan pengujian parsial (uji-t), uji secara bersama (uji-F), dan koefisien
determinasi berganda (R2)
55
3.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (uji T)
Uji t digunakan untuk melihat pengaruh secara parsial dari variabel independen
terhadap variabel dependenya..
3.1.1 Pengaruh tingkat penegakan hukum terhadap pertumbuhan ekonomi
H0 : = 0, yang berarti tidak terdapat pengaruh tingkat penegakan hukum
terhadap pertumbuhan ekonomi.
Ha : > atau < 0, yang berarti terdapat pengaruh tingkat penegakan hukum
terhadap pertumbuhan ekonomi
3.1.2 Pengaruh tingkat investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi
H0 : = 0, yang berarti tidak terdapat pengaruh tingkat investasi asing terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Ha : > 0, yang berarti terdapat pengaruh tingkat investasi asing terhadap
pertumbuhan ekonomi.
3.1.3 Pengaruh labor force terhadap pertumbuhan ekonomi
H0 : = 0, yang berarti tidak terdapat pengaruh labor force terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Ha : > 0, yang berarti terdapat pengaruh labor force terhadap pertumbuhan
ekonomi.
3.1.4 Pengaruh tingkat demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi
H0 : = 0, yang berarti tidak terdapat pengaruh tingkat demokrasi terhadap
pertumbuhan ekonomi.
56
Ha : > atau < 0, yang berarti terdapat pengaruh tingkat demokrasi terhadap
pertumbuhan ekonomi.
3.1.5 Pengaruh initial growth terhadap pertumbuhan ekonomi
H0 : = 0, yang berarti tidak terdapat pengaruh initial growth terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Ha : > 0, yang berarti terdapat pengaruh initial growth terhadap pertumbuhan
ekonomi.
Membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Keputusan menolak atau diterima
Ho adalah sebagai berikut :
Jika nilai t hitung ≥ t tabel, maka Ho ditolak, yang berarti bahwa variabel
independen secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap variabel
dependen.
Jika nilai t hitung < t tabel, maka Ho diterima, berarti bahwa variabel
independen secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel dependen.
Jika H0 ditolak, artinya variabel bebas yang diuji memiliki pengaruh nyata
terhadap variabel terikat. Jika H0 diterima berarti variabel bebas yang diuji tidak
memiliki pengaruh nyata terhadap variabel terikat.
3.2 Uji Simultan (uji F)
Uji F-statistik digunakan untuk menguji besarnya pengaruh dari semua variabel
independen secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel dependen.
H0 : β1=β2 =β3=β4=β5
Ha : Paling tidak β1=β2 =β3=β4=β5 ≠ 0
57
Membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Keputusan menolak atau diterima
Ho adalah sebagai berikut:
Jika nilai F hitung ≥ F tabel, maka Ho ditolak, yang berarti variabel
independen secara simultan atau secara bersama – sama berpengaruh
secara signifikan terhadap variabel dependen.
Jika nilai F hitung < F tabel maka Ho diterima, berarti variabel independen
secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap
variabel dependen.
3.3 Koefisien Determinasi (R2)
Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (bebas) dalam
menjelaskan secara keseluruhan terhadap variabel dependen (terikat) serta
pengaruhnya secara potensial dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien
determinasi (R2) yang dirumuskan dengan :
= − ∑( − )∑( − )Nilai R2 digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas yang
diteliti terhadap variabel terikat.
Jika R2 semakin besar (mendekati satu), maka pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat semakin besar.
Sebaliknya apabila R2 semakin kecil (mendekati nol), maka besarnya
pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Jadi
besarnya R2 berada diantara 0 – 1 atau 0 < R2< 1.
74
V. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis, mengetahui dan menguji pengaruh
penegakan hukum yang diukur melalui indeks rule of law , investasi asing
langsung, labor force, suara dan akuntabilitas yang diukur melalui indek voice
and accountability, initial growth terhadap pertumbuhan ekonomi di sepuluh
negara ASEAN pada periode 2007-2016. Berdasarkan hasil penelitian dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa indeks rule of law tidak berpengaruh
signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 10 negara ASEAN, dengan
koefisien regresi sebesar 0,613282 dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Hasil ini tidak menunjukan bahwa hipotesis penelitian tidak terbukti namun
menjawab masalah dalam penelitian. Hasil ini juga didukung dengan teori
klasik dan penelitian terdahulu oleh Ozpolat, et al (2016), Man Li dan Lut Li
(2013).
2. Rasio investasi asing langsung terhadap GDP per capita tahun (Endowment
Factors.) Dari hasil analisis regresi diperoleh hasil koefisien untuk variabel
FDI sebesar 0,273836. Ini berarti bahwa FDI berpengaruh positif terhadap
pertumbuhan ekonomi sepuluh negara ASEAN, peningkatan persentase FDI
75
Inflow terhadap GDP sebesar satu persen, akan meningkatkan pertumbuhan
ekonomi sebesar 0,273836 persen dengan asumsi ceteris paribus. Hal ini
menjawab hipotesis penelitian yang juga didukung dengan teori –teori
pertumbuhan dan penelitian terdahulu oleh Balamurali dan Bogahawatte
(2004), Xiaohong ( 2009), Adegbite dan Ayadi (2010), Tiwari dan Mutascu
(2011), Putri (2014), dan Adhikary (2011)
3. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa rasio labor force terhadap populasi
(Endowment factor) berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan
ekonomi di sepuluh negara ASEAN, dengan koefisien regresi sebesar
0,299989 dengan tingkat kepercayaan 90 persen. peningkatan persentase
labor force sebesar satu persen, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi
sebesar 0,299989 persen dengan asumsi ceteris paribus. Hal ini membuktikan
hipotesis penelitian yang juga didukung dengan teori –teori pertumbuhan dan
penelitian terdahulu oleh Yuniasih (2011), Wicaksono (2014), Priyanto
(2009), Febriyani dan Kusreni (2017).
4. Dari hasil analisis regresi diperoleh hasil koefisien voice and accountability
sebesar -2.753067. Ini berarti bahwa voice and accountability berpengaruh
negatif terhadap pertumbuhan ekonomi sepuluh negara ASEAN. Peningkatan
indeks suara dan akuntabilitas sebesar satu persen, akan berdampak pada
penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar -2,753067 persen dengan asumsi
ceteris paribus. Negara dengan indeks voice and accountability yang tinggi
cenderung memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah
dibandingkan dengan negara yang memiliki indeks voice and accountability
lebih rendah. Hal ini membuktikan hipotesis penelitian yang juga didukung
76
oleh penelitian terdahulu oleh Ozpolat, et al (2016), Fathia (2018), Syadullah
dan Wibowo (2015), Dutta dan Roy (2009), dan Coyne dan Leeson (2005).
5. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa indeks initial growth tidak
berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di sepuluh negara
ASEAN, dengan koefisien regresi sebesar 0,012867 dengan tingkat
kepercayaan 95 persen. Hal ini tidak sesuai dengan dengan hipotesis
penelitian bahwa tidak terdapat pengaruh initial growth terhadap pertumbuhan
ekonomi di sepuluh negara ASEAN. Initial growth menunjukan nilai yang
positif yang artinya terjadi konvergensi pertumbuhan ekonomi di sepuluh
negara ASEAN pada periode 2007-2016.
6. Secara bersama-sama penegakan hukum, FDI, labor force, Voice and
accountability dan initial growth berpengaruh terhadap pertumbuhan
ekonomi di sepuluh negara ASEAN pada tahun 2007-2016 dengan hasil uji F-
statistik diperoleh F-hitung sebesar 13,37824.
B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan terkaitan keterbatasan penelitian ini, selanjutnya
dapat diusulkan saran yang diharappkan dapat bermanfaat, yakni sebagai berikut:
1. Peningkatan pada kepatuhan masyarakat dalam menaati peraturan dan
menegakkan hukum tidak meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi secara
signifikan, sehingga disarankan pemerintah lebih meningatkan dan mewujudkan
proses penegakan hukum yang efisien demi terwujudnya keselarasan dan
keseimbangan dalam perekonomian masyarakat yang kemudian merasa aman,
77
terlindungi haknya, memerbaiki kualitas institusi pemerintahannya dengan
meningkatkan aspek penegakan hukum yang efisien, kebebasan berpendapat yang
efektif sehingga dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi . Kemudian
rule of law mampu membatasi kewenangan pemerintah agar tidak menjadi
pemerintahan yang kotor dengan kata lain bebas dari korupsi serta
penyalahgunaan wewenang pemerintah yang patuh pada hukum dapat
menjalankan hak maupun kewajibannya dengan baik. Rule of law mampu
menjamin pemerintahan berjalan dengan bersih dan baik, sehingga pada akhirnya
diharapkan dapat membawa dampak yang luas bagi kemajuan perekonomian serta
meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
2. Penelitian ini menggunakan data panel dinamis dikarenakan memasukan
variabel initial growth dengan mealakukan regresi dengan menggunakan metode
regresi panel biasa sehingga kelemahanya adalah menghasilkan hasil peneitian
yang kurang tepat,hal ini dikarenakan keterbatasan dalam kemampuan
penggunaan metode panel dinamis yakni model GMM (Generalized Method of
Moments) yang biasa digunakan. Sebaiknya peneliti selanjutnya dapat memahami
dan menggunakan model GMM agar hasilnya lebih akurat.
DAFTAR PUSTAKA
Akhmadian, Suwari. 2016. Penegakan Hukum Lingkungan Dan PengaruhnyaTerhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia (Studi Kebakaran HutanTahun 2015). Jurnal Unifikasi, ISSN 2354-5976 Vol. 03 Nomor 01, Januari2016
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.Rineka Cipta. Jakarta
Ayu, Dewa dan I Gusti Ngurah Parwata. 2014. Fungsi Hukum DalamPembangunan Ekonomi
Case, Karl E dan Fair Ray C. 2002. Prinsip-Prinsip Ekonomi Makro. Jakarta : PTPrehalindo
Coyne, C.J. dan Peter T. Leeson. 2005. Media As Mechanism of InstitutionalChange and Reinforment. Kyklos, 62(1), 1-14
Cross, Frank B. 2002. Law And Economic Growth. Texas Law Review,Vol.80:1737
Dutta, Nabamita dan S. Roy. 2009. The Role of Foreign Direct Investment onPers Freedom. Kyklos, 2(2), 239-257
E. Junirda, Indah Kurnia. 2016. Pengaruh Financial Development, ForeignDirect Investment, Dan Trade Openness Terhadap Pertumbuhan EkonomiDi Asean5+3. Skripsi. IPB
Fauzan, Alfian Wahyu. 2015. Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, DanTingkat Pendidikan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus:Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013). Skripsi.Universitas Diponegoro
Fathia, Syahrani Noer. 2018. Analisis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik( GoodGovernance) dan Tingkat Peerimaan Pajak Terhadap PertumbuhanEkonomi. Skripsi. Universitas Lampung
Kusreni, Sri dan Tafeta Febriyani. 2017. Determinan Pertumbuhan Ekonomi di4 Negara ASEAN. ISSN 2541-1470, Juni 2017; 02(1): 10-20
Fickar, Abdul. 2015. Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi. Prioris Editorial. 24Desember 2015
Gaol, Marlina Lumban. 2016. Pengaruh Good Governance TerhadapPertumbuhan Ekonomi Di ASEAN. Skripsi. Universitas Diponegoro
Gujarati, Damodar. 2004. Ekonometrika Dasar. Jakarta: Erlangga
Haggard, Stephan. 2010. The Rule Of Law And Economic Growth: Where AreWe? . For Presentation At: The University Of Texas School Of LawConference On Measuring The Rule Of Law March 25-26, 2010
Haggard, Stephen , Lydia Basher Tiede, Stephen dan Andrew MacIntyre. 2007.The Rule of Law and Economic Development. Reviews in Advance (RA)ANRV344-PL11-10 26 December 2007 16:7.
Hasan, Efrizal Syamsul Amar, dan Ali Anis. 2010. Pengaruh Investasi, angkatanKerja Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi DiProvinsi Sumatera Barat
Hyunh, Kim P. dan David T. Jacho-Chávez. 2009. Growth and Governance: ANonparametric Analysis. Journal of Comparative Economics 37 ; 121–143.
Kaufmann, Daniel, Aart Kraay, dan Massimo Mastruzzi. 2010. The WorldwideGovernance Indicators: Methodology and Analytical Issues. PolicyResearch Working Paper 5430. WorldBank
Kuncoro, Mudrajad. 2003. Ekonomi Pembangunan. LPP AMP YPKN.Yogyakarta
Levine, Rose And David Renelt. 1992.A Sensitivity Analisis Of Cross-CountryGrowth Regressions. The American Economic Review, Vol.82, Isue 4 (Sep1992) 942-963
Mankiw, N Gregory. 2003. Teori Ekonomi Makro: Edisi kelima. Terjemahan.Jakarta : Erlangga
Man Li, Rita Yi & Yi Lut Li . 2013.Is There A Positive Relationship BetweenLaw And Economic Growth?A Paradox In China. Asian Social Science;Vol. 9, No. 9; 2013 E-ISSN 1911-2025
Mangkoesobroto, Guritno. 1993. Ekonomi Publik: Edisi ketiga. Yogyakarta:BPFE
Maune, Alexander. 2017. The Strength of Sound Corporate Governance on
Economic Growth in an Emerging Market Context. International Journal of
Economics and Financial Issue Vol 7 (2017): ISSN : 2146-4138. CEMS,
University of South Africa
Matsuo, Hiroshi. 2002. The Rule of Law and Economic Development:A Cause ora Result?. Center for Asian Legal Exchange, Nagoya University
Ozpolat, Asli, Gunbala Guven, Ferda Nakipoglu Ozsoy dan Ayse Bahar. 2016.Does Rule of Law Affect Economic Growth Positively?. Research in WorldEconomy, Vol. 7, No. 1; 2016
Putri, Phany Ineke. 2014. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, Belanja Modal, DanInfrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pulau Jawa. Journal ofEconomics and Policy: Jejak 7 (2) (2014): 100-202. ISSN 1979-715X
Priyanto, Andri. 2009. Analisis Ketimpangan Dan Faktor - Faktor YangMempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten. Skripsi. IPB
Resnick, Danielle dan Regine Birner. 2006. Does Good Governance Contribute toPro-Poor Growth? A Review of Thevidence from Cross-Country Studies.DSGD Discussion Paper No. 30.
Roxas, Banjo, Doren Chadee, Ronel Erwee. 2012. Effects of rule of law on firmperformance in South Africa. Emerald Insight
Rustanto. 2016. Dalam https://legaleraindonesia.com/sistem-hukum-mea/.Diakses pada senin, 3 januari 2018 pukul 14.40 WIB.
Santi, Dewa Ayu Made Kresna Puspita dan I Gusti Ngurah Parwata.2012. FungsiHukum Dalam Pembangunan Ekonomi.
Sari, Agatha Christy Permata Dan David Kaluge. 2017. Analisis Faktor-Faktoryang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Asean Member Countries PadaTahun 2011-2016. Jibeka Volume 11 Nomor 1 Februari 2017 : 24 – 29.
Sihag, Balbir S. 2007. Empirical studies on institutions, governance andeconomic growth: a review. Jurnal Emeraldinsight Vol. 23 Issue: 4, pp.204-220. University of Massachusetts, Lowell, Massachusetts, USA
Stiglitz, Joseph E. 2016. The Price In Equality: How Today’s dividedsocietyendangers our future. London: W.W. Norton Company
Sukardi . 2016. Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi .JurnalHukum & Pembangunan 46 No. 4 (2016): 434-453 E-ISSN: 2503-1465
Syadullah, Makmum Tri Wibwo. 2015. Governance and tax Revenue in ASEANCountries. Journal of social and development science : ISSN 2221-1152,Vol.6 No.2, PP 76-88. Juni 2015
The United Nations. 2011. Rule Of Law Indicators: Implementation Guide AndProject Tools . First Edition. United Nations Publication
Tiede, Lydia. 2011. The Rule of Law and Economic Growth: Where areWe.World Development Vol. 39, No. 5, pp.: 673–685.
Waldron, Jeremy. 2008. The Concept And The Rule Of Law. Public Law & LegalTheory Research Paper Series Working Paper No. 08-50. New YorkUniversitySchool Of Law
Wicaksono, Muhammad Nur . 2014. Analisis Pengaruh Indeks PembangunanManusia, Angkatan Kerja, dan Belanja Modal Daerah terhadapPeningkatan PDRB Provinsi di Indonesia. Jurnal Ilmiah. UniversitasBrawijaya
Wibisono, Yusuf. 2005. Sumber-SumberP ertumbuhanE konomi Regional:StudiEmpiris Antar Propinsi Di Indonesia,1984-2000. Jurnal Ekonomi danPembangunan Indonesia (JEPI ) Vol.V No.02,2005J anuarih, al 91-I20.
Wibowo, Edy. 2013. Analisis Pengaruh Kualitas Pemerintahan TerhadapPertumbuhan Ekonomi Di ASEAN. Skripsi . Universitas Brawijaya
Widarjono, Agus. 2007. Ekonometrika:Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi danBisnis, Edisi kedua. Yogyakarta: Ekonisia Fe-UII
Widiastuti, Atik. 2014. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomidi Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Universitas Kristen Satya Wacana.
Yuniasih, Aisyah Fitri. 2011. Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI)Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Negara Asean Tahun 1980-2009. Skripsi.IPB
Yustika, Erani. 2008. Ekonomi Kelembagaan: Definisi,Teori,dan Strategi. Jawatimur: Bayu Media Publishing
World Bank. 2017 . World Development Indicators : GDP Growth (annual %) ofFilipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia,Thailand, Singapore,Vietnam, Myanmar. Washington DC : World Bank
World Bank. 2017 . World Development Indicators : Foreign Direct Investment ofFilipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia,Thailand, Singapore,Vietnam, Myanmar. Washington DC : World Bank
World Bank. 2017 . World Development Indicators : Total Labor Forces ( Ages+15 of Labor Forces) of Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia,Laos, Malaysia, Thailand, Singapore,Vietnam, Myanmar. Washington DC :World Bank
World Bank. 2017 . WorldWide Governance Indicators : Rule of Law Index ofFilipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia,Thailand, Singapore,Vietnam, Myanmar. Washington DC : World Bank
World Bank. 2017 . WorldWide Governance Indicators : Rule of Law Index ofFilipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia,Thailand, Singapore,Vietnam, Myanmar. Washington DC : World Bank
World Bank. 2017 . WorldWide Governance Indicators : Voice andAccountability Index of Filipina, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia,Laos, Malaysia, Thailand, Singapore,Vietnam, Myanmar. Washington DC :World Bank
Zaini, Zulfi Diane. 2012. Perspektif Hukum Sebagai Landasan PembangunanEkonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat). Jurnal Hukum, VolXxviiino. 2, Desember 2012
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_Development_Index . Diakses pada Januari2018
https://www.kompasiana.com/brandolubis/peranan-tenaga-kerja-dalam-pertumbuhan-ekonomi-indonesia_54fec450a33311353a50f850. Diakses padaFebruari 2018