PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANDisusun kembali oleh Eko soponyono Dari Catatan Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Kashadi

BAB I PENDAHULUANPENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN BERBAGAI ISTILAH : CIVIC EDUCATION, CITIZENSHIP EDUCATION, DEMOCRACY EDUCATION DASAR HUKUM: Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib (Pasal 37 ayat 2) memuat: 1.pendidikan agama 2.pendidikan kewarganegaraan 3.pendidikan bahasa PELAKSANAAN UU TSB. DIDASARKAN PADA SK. DIRJEN DIKTI DEPDIKNAS NO. 43/DIKTI/KEP/2006,BAHWA KE TIGA JENIS PENDIDIKAN DI ATAS , MERUPAKAN KELOMPOK MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN(MPK) WAJIB DIBERIKAN DI SEMUA FAKULTAS DAN JURUSAN DI SELURUH PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA DENGAN BEBAN STUDI MASING-MASING 3 SKS.

BAB II FILSAFAT PANCASILA A. PENGERTIAN Filsafat merupakan ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Jenis-jenis filsafat: 1.filsafat materialisme; paham seseorang yang berpandangan bahwa materi merupakan sumber kebenaran dalam kehidupan. 2.filsafat hedonisme; paham yang dianut orang-orang yang mencari kesenangan semata-mata. 3. filsafat liberalisme; paham seseorang, bahwa dalam kehidupan masyarakat dan negara adalah kebebasan individu. 4. filsafat sekularisme; paham seseorang yang memisahkan antara kehidupan kenegaraan atau kemasyarakatan dengan kehidupan agama.

B. PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT Sebagai filsafat hidup bangsa, Pancasila hakikatnya merupakan susunan nilai yang bersifat sistematis artinya setiap sila di dalamnya merupakan satu kesatuan utuh dan mencerminkan nilai keseimbangan. Sebagai filsafat hidup bangsa, maka seluruh nilai di setiap sila mendasari setiap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI ISTILAH; IDEA , GAGASAN, KONSEP, PENGERTIAN DASAR, CITA-CITA DAN LOGOS BERARTI ILMU. SECARA HARAFIAH, IDEOLOGI BERARTI ILMU TENTANG PENGERTIAN DASAR/GAGASAN/KONSEP. IDE, DALAM PENGERTIAN SEHARI-HARI ADALAH CITACITA DENGAN DEMIKIAN IDEOLOGI MERUPAKAN ILMU YANG MENCAKUP PENGERTIAN TENTANG IDEA, PENGERTIAN DASAR, GAGASAN DAN CITA-CITA. berlanjut ..........

Lanjutan...... Pancasila sebagai ideologi bukan hanya merupakan hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang, namun dia diangkat dari nilai-nilai adat-istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai-nilai religius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, inilah kausa materialis / law material/ bahan dasar Pancasila.

BAB III IDENTITAS NASIONAL A. PENGERTIAN Secara terminologis identitas nasional sebagai ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa dan secara filosofis membedakan dengan bangsa lain. Penentu ciri tersebut sangat dipengaruhi oleh sejarah bangsa itu sendiri. Identitas Nasional tidak dapat dipisahkan dari jati diri / kepribadian bangsa tersebut berlanjut,....

lanjutan......... Kepribadian sebagai identitas, merupakan keseluruhan/totalitas faktor-faktor biologis, psikologis dan sosiologis yang mendasari tingkah-laku individu dalam masyarakat. Pengertian Identitas Nasional tidak dapat dipisahkan dengan pengertian; Peoples Character , National Character / National Identity , sehingga sulit untuk dikatakan kalau kepribadian bngs hanya dideskripsikan berdasarkan ciri khas fisik saja. berlanjut,............

Lanjutan.......... Dengan demikian, kepribadian bangsa sebagai identitas nasional secara historis berkembang dan menemukan jati dirinya setelah Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945. Akhirnya, sebagai sesuatu identitas nasional, dia harus dipahami secara dinamis, karena dia selalu terkait dengan perkembangan baik nasional maupun global.

B. PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara, berakar pada pandangan hidup yang; bersumber pada kepribadian individu dan masyarakat Indonesia yaitu nilai-nilai budaya dan agama dan inilah kepribadian bangsa sebagai identitas nasional, kemudian Prof. Notonegoro dikatakan sebagai kausa materialis Pancasila.

BAB IV KONSTITUSI DAN SISTEM POLITIK A. Konstitusi Dalam Suatu Negara Konstitusi, dalam bahasa Belanda disebut Grondwet /Grond berarti dasar dan Wet berarti undang-undang. Dalam bahasa Jerman disebut Grundgesetz / Grund berarti dasar dan gesetz berarti undand-undang . Lord Acton; power tends corrupt, but absolute power corrupts absolutely Konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada tidak disalahgunakan dan dan hak asasi warga negara tidak dilanggar. Paham ini kemudian dikenal dengan istilah Konstitusionalisme, sebagai sebuah paham yang menyatakan adanya asas-asas pokok yang menetapkan dan membatasi kekuasaan penguasa agar tidak disalah gunakan. Konstitusi merupakan manifestasi dari hukum yang harus ditaati oleh pemegang kekuasaan dan masyarakat, berlanjut,..........

Lanjutan,.... Konstitusi sering disamakan dengan Undangundang Dasar dan ada juga yang membedakan; karena Konstitusi memiliki pengertian yang lebih luas daripada Undang-undang Dasar, sebagai bagian tertulis dari Konstitusi, yang memuat aturan tertulis dan tidak tertulis. UUD merumuskan hal-hal pokok/garis besarnya saja. Di sisi lain dalam kehidupan bernegara tentu terdapat kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diatur dalam UUD berlanjut,.........

Lanjutan,.... Penjelasan UUD 1945 merumuskan, bahwa undang-undang dasar suatu negara adalah hanya sebagian dari hukum dasar negara itu. UUD adalah Hukum Dasar yang tertulis, selain itu berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis, inilah konvensi.

Sifat-sifat Konvensi sebagai hukum dasar tidak tertulis: 1. merupakan kebiasaan yang terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara 2. tidak bertentangan dengan UUD, saling menerima. 3. diterima oleh seluruh rakyat. 4. sebagai pelengkap, berkualitas sebagai aturan dasar yang tidak terdapat dalm UUD

Contoh konvensi: - pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah mufakat dalam sidang MPR. -pidato kenegaraan Presiden setiap tg. 16 Agst. dlm. Sidang MPR. Konvensi demikian menjadikan timbulnya gagasan living constitution artinya konstitusi tersebut benar-benar hidup dalam masyarakat dan dia tidak hanya merupakan naskah tertulis, tetapi juga naskah tidak tertulis (konvensi)

CIRI UMUM KONSTITUSI 1.Sebagai kaidah hukum berkedudukan lebih tinggi dari kaidah hukum lainnya. 2.Memuat prinsip-prinsip dan ketentuanketentuan yang dianggap paling pokok mengenai kehidupan bersama dalam suatu negara. 3.Lahir dari moment sejarah terpenting bagi bangsa ybs.

HAL-HAL YANG DIATUR DALAM KONSTITUSI 1.Jaminan HAM bagi warga negara. 2.Sistem ketatanegaraan yang mendasar. 3.Kedudukan, tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara. FUNGSI KONSTITUSI Membagi kekuasaan negara; Eksekutif, Legislatif dan Judikatif dalam sistem checks and balances Membatasi kekuasaan penguasa; terhadap isi kekuasaan dan waktu pelaksanaan kekuasaan. Pembatasan isi kekuasaan art. penegasan tugas dan wewenang lembagalembaga negara. Pembatasan waktu art. masa jabatan masing-masing pejabat dalam menjalankan kekuasaannya.

B. PERUBAHAN UUD 1945 Dasar: Penjelasan UUD 1945, Kita harus senantiasa ingat kepada dinamika kehidupan masyarakat dan negara Indonesia....... Jangan tergesa-gesa memberi kristalisasi, memberi bentuk(Gestaltung) kepada pikiran-pikiran yang masih mudah berubah, oleh karena itu semakin (soepel)/elastis sifat suatu aturan, makin baik. Jadi harus dijaga agar Undang-undang Dasar itu jangan sampai ketinggalan jaman. Dasar juridis perubahan UUD 1945; Ps. 37 sebelum amandemen dinyatakan;(1) Untuk mengubah UUD sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR harus hadir. (2) Putusan diambil de ngan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota yang hadir berlanjut,............

Lanjutan,........ Perubahan yang terjadi, rumusan Ps. 37 semula terdiri dari dua (2) ayat, dalam amandemen menjadi lima (5) ayat, diantaranya berisi; 1.perubahan hanya terhadap Ps. 37 ayat 1; objek perubahannya pada pasal-pasal di Batang-tubuh, bukan perubahan terhadap Pembukaan. 2.usul perubahan diagendakan dalam sidang MPR, jika diajukan minimal 1/3 dari jumlah angg.MPR. 3.perubahan pasal-pasal, sidang MPR dihadiri minimal 2/3 dari jumlah angg. MPR. dan putusan perubahan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan minimal 50 persen ditambah satu angg. Dari seluruh angg. MPR.

KESEPAKATAN FRAKSI-FRAKSI: 1.Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 2.Tetap mempertahankan NKRI 3.Tetap mempertahankan sis. Presidensial 4.Penjelasan UUD 1945 yg. Memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam psl-psl (setelah amandemen penjelasan UUD 1945 tdk. Ada lagi 5.Perubahan dilakukan dng. cara adendum art. tetap mempertahankan naskah asli UUD 1945 yang disahkan 18 Agst. 1945 dan naskah perubahan UUD 1945 diletakkan setelah naskah asli. berlanjut,.............

lanjutan,......... Tujuan kesepakatan; 1.Menjaga kelestarian dan kesinambungan sejarah bangsa dan negara 2.Mendokumentasikan pikiran kenegarawanan para penyusun UUD 1945 3.penghargaan terhadap jasa-jasa para pendiri bangsa dan negara yang menyusun UUD 1945

C. SISTEM POLITIK DAN KETATANEGARAAN IND. Sistem politik adalah sistem interaksi atau hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, melalui mana dialokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, dan dengan mengalokasikan nilainilai itu dengan mempergunakan paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah.

C.1. Dua model sistem politik; a. Sistem politik pluralisme b. Sistem politik integralisme Ad.a. Sebagai Sistem Politik Pluralisme menempatkan negara(dengan personifikasi pemerintah) dalam posisi tidak otonom dan fungsi negara yang utama adalah sebagai pelaksana keinginan masyarakat yang disalurkan melalui mekanisme yang demokratis. Lembaga-lembaga politik seperti partai politik berperan sebagai penyalur aspirasi dan kepentingan rakyat. Berlanjut,...........

Lanjutan,.......... Ad.b. Sistem Politik Integralisme diartikan sebagai sistem politik otoriter, negara diletakkan pada posisi otonom dan bersifat organis yang secara politis diberi kewenangan untuk menjamin kepentingan seluruh rakyat, sehingga negara dapat mengklaim dirinya bertindak atas nama kepentingan rakyat. Dengan demikian sistem politik integralisme adalah sistem politik otoriter yang dalam hal-hal tertentu mengarah ke totaliter.

Carter dan Herz mengatakan terdapat dua hal yang bertentangan dalam sistem politik, yaitu demokrasi dan totaliterisme . Dalam implementasinya di suatu negara bisa menjadi bervariasi, karena perbedaan latar belakang sejarah, ideologi, politik dan kondisi sosial ekonomi dalam masing-masing negara.

Sistem Politik dalam UUD 1945 1.Sistem Poltik Demokrasi Liberal Th. 1945-1959. 2.Periode 1959 sampai sekarang berlaku sistem politik: a.Th.1959-1966 Sistem Politik Demokrsi Terpimpin b.Th.1966-1998 Sistem Politik Demokrasi Pancasila. c.Th.1998 sampai sekarang Sistem Politik Demokrasi era Reformasi. Perubahan Sistem Politik menjadikan perubahan pula produk hukum yang dihasilkan.

BAB V DEMOKRASIA. PENGERTIAN Demokrasi berasal dari kata demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti pemerintahan. Demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat, dialah pemegang kedaulatan tertinggi secara langsung maupun tidak langsung(sistem perwakilan). Pandangan tentang demokrasi 1.Deliar Noer, bahwa negara diselenggarakan oleh rakyat atas kehendak dan kemauan rakyat artinya pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat. 2.Sri Sumantri, bahwa memahami demokrasi dari dua segi; dalam arti formil dan dalam arti materiil. Demokrasi dalam arti formil, sebagai demokrasi langsung, seperti dilaksanakan dalam Negara Kota (City State) dan dalam perkembangannya sebagai demokrasi tidak langsung / demokrasi perwakilan oleh rakyat dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Demokrasi dalam arti materiil, sebagai demokrasi yang diwarnai oleh falsafah atau ideologi yang dianut suatu bangsa atau negara, sehingga ada beberapa landasan falsafah demokrasi, yaitu: Berlanjut,..............

Lanjutan,..... Demokrasi yang mendasarkan diri atas kemerdekaan dan persamaan Demokrasi yang mendasarkan diri atas kemajuan di bidang sosial dan ekonomi Demokrasi yang mendasarkan diri atas kemerdekaan dan persamaan serta atas kemajuan sosial dan ekonomi sekaligus.

B.DEMOKRASI DI INDONESIA Perjalanan demokrasi Indonesia: 1.demokrasi parlementer(demokrasi liberal) diperkuat Konstitusi RIS dan UUDS TH 1950 2.setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sebagai masa akhir demokrasi parlementer dan dibentuklah demokrasi terpimpin. Dalam perjalanannya banyak terjadi penyimpangan di antaranya pengangkatan Presiden seumus hidup bagi Ir. Sukarno.(Tap. MPRS No.III/MPRS/1963 3.demokrasi terpimpin berakhir dengan terjadinya tragedi nasional G. 30 S/ PKI 4.demokrasi Pancasila di era Orde Baru/Orde Pembangunan, berkeinginan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. 5.era reformasi sebagai ganti demokrasi Pancasila.

Miriam Budihardjo mengemukakan demokrasi konstitusional dalam negara hukum /rechtstaat yang becirikan: 1. perlindungan konstitusional,artinya ada jaminan terhadap hak-hak individu dan menentukan prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin 2.badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak(independent and impartial tribunals) 3.pemilihan umum LUBER 4.kebebasan menyatakan pendapat 5.kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi 6.pendidikan kewarganegaraan (civic education)

BAB VI HAM DAN RULE OF LAW A.SEJARAH PERKEMBANGAN HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manus ia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dia merupakan hak universal, karena pemilikannya tanpa didasarkan pada perbedaan; bangsa, ras, agama maupun jenis kelamin. Dari hak tersebut manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya.

Berbagai naskah yang mendasari HAM: 1.Magna Charta (Piagam Agung,1215) merupakan dokumen yang mencatat berbagai hak yang diberikan oleh Raja John dari Inggris kepada para bangsawan bawahannya atas tuntutan mereka dan ini merupakan wujud pembatasan kekuasaan Raja John. 2.Bill of Right (Undang-undang Hak,1689) dari Parlemen Inggris yang tahun sebelumnya melakukan perlawanan kepada Raja James ke 11 dalam revolusi tak berdarah(The Glonous Revolution of 1688) 3.Declaration des droits de l homme et du citoyen (Pernyataan hak manusia dan warga negara, 1789), naskah ini dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis sebagai perlawanan terhadap kesewenangan rezim lama Berlanjut,............

Lanjutan,....... 4.Bill of Right (Undang-undang Hak, 1789) merupakan naskah yang disusun oleh rakyat Amerika th.1789 dan menjadi bagian dari Undangundang Dasar th. 1791 Hak-hak asasi yang dirumuskan dalam abad 17 dan 18 di atas sangat dipengaruhi oleh filosofi Hukum Alam (Natural Law) sebagaimana dirumuskan oleh John Locke (1632-1714)dan Jean Jaques Rousseau (17121778). Hak-hak ada saat itu seperti, hak persamaan , hak kebebasan dan hak untuk memilih. Di abad 20 hak-hak politik tersebut dianggab kurang sempurna sehingga dicetuskan hak-hak lain yang lebih luas ruang lingkupnya. Pencetusnya Presiden AS Franklin D. Roosevelt saat melawan nazi Jerman dalam Perang Dunia Ke II, mencakup 4 (empat hak) disebut dengan The Four Freedoms (Empat Kebebasan) yaitu; 1.Kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (Freedom of Speech)

Lanjutan........... 2. Kebebasan beragama (freedom of religion) 3. Kebebasan dari rasa takut (freedom of fear) 4. Kebebasan dari kemiskinan (freedom of want) Pd. Th. 1946 Komisi Hak Asasi Manusia (Commission of Human Right) yang didirikan oleh PBB menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial di samping hak-hak politik. Pd Th. 1948 dikeluarkan Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Right) dan diterima secara aklamasi oleh negara anggota PBB, kecuali Uni Soviet tidak memberikan suaranya

Masalah yang timbul pada implementasi HAM tersebut, karena dilandasi oleh nilai tradisi, budaya dan kepentingan politik suatu bangsa. Setiap negara berhak membuat interpretasi terhadap HAM sesuai dengan kedaulatan serta nilai-nilai sosial budaya dari negara tersebut. Inilah yang secara internasional disebut dengan relativisme kultural , sebagaimana Muladi katakan, meskipun HAM itu bersifat universal, indivisible,interdependent and interrelated, namun dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan kondisi sosial budaya setiap negara.

Kecenderungan Internasiaonal menghendaki, bahwa setiap negara menjabarkan, merinci dan menyebarluaskan HAM melalui hukum nasionalnya, dimaksud agar ada upaya saling memberi informasi dan memahami konsep relativisme kultural HAM masing-masing negara, sehingga mudah dimengerti dan dipahami pihak-pihak lain. Dengan demikian jika terjadi perbedaan pandangan dan interpretasi antar negara, maka perbedaan tersebut bukanlah pelanggaran terhadap HAM

B.HAM DI INDONESIA Meskipun UUD 1945 dirumuskan sebelum Deklarasi HAM, namun di dalamnya ada perumusan hak tersebut dan pelaksanaannya oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang dibuat secara demokratis dan senantiasa dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat Indonesia.

Rumusan HAM dalam UUD 1945 ada dalam Bab X A tentang Hak Asasi Manusia terdiri dari 10 pasal sebagaimana terumuskan dalam Pasal 28 A, sampai dengan Pasal 28 J meliputi: 1.Hak Asasi yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan; 2.Hak Asasi yang berkaitan dengan kekeluargaan; 3.Hak Asasi yang berkaitan dengan pengembangan diri;

4.Hak Asasi yang berkaitan dengan pekerjaan; 5.Hak Asasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan persamaan hak di depan hukum; 6.Hak Asasi yang berkaitan dengan kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan; 7.Hak Asasi yang berkaitan dengan komunikasi dan informasi; 8.Hak Asasi yang berkaitan dengan rasa aman dan perlindungan dari perlakuan yang merendahkan derajad dan martabat manusia; 9.Hak Asasi yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial; 10.Hak Asasi yang berkaitan dengan persamaan dan keadilan.

Perumusan Hak Asasi Manusia dalam Bab X A tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (not deroglabe) yaitu; Hak untuk hidup, Hak untuk tidak disiksa, Hak untuk kemerdekaan berpikir dan hati nurani, Hak untuk beragama, Hak bebas dari perbudakan, Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut (kecuali dalam hal ; kejahatan terhadap kemanusiaan (An Offence againts Humanity), kejahatan terhadap perdamaian (An Offence againts of Peace), kejahatan perang (War crime) dan terlibat dalam kejahatan genosida (Has Participated in Genocide) undang-undang dapat berlaku surut kapan saja tindak pidana dilakukan dasarnya adalah doktrin NULLUM CRIMEN SINE POENA ATAU NO CRIME WITHOUT PUNISHMENT

C. RULE OF LAW Friedman mengemukakan pengertian Rule of Law Rechtstaat meskipun pada hakikatnya sulit dipisahkan dan bahkan dapat dikatakan sama, sebenarnya saling mengisi. Berdasarkan bentuknya, Rule of Law merupakan kekuasaan publik yang diatur secara legal. Oleh karenanya negara yang legal harus senantiasa mendasarkan dan menegakkan Rule of Law. Dalam UUD 1945 dirumuskan Indonesia adalah negara hukum /rechtstaat bukan negara kekuasaan/machtstaat di dalamnya terkandung pengertian atas pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi inilah Rule of Law.

Albert v. Dicey, mengartikan Rule of Law sebagai suatu keteraturan hukum dan di dalamnya terdapat tiga unsur yang fundamental; 1.Supremasi aturan-aturan hukum, 2.Kedudukan yang sama di muka hukum, 3.Terjaminnya HAM oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

BAB VII NEGARA DAN WARGA NEGARA A.PENGERTIAN Pengertian negara, dapat dikemukakan sebagai organisasi antar kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan kelompok atau beberapa kelompok manusia. Pengertian unsur negara, bersifat konstitutif ditandai adanya wilayah, rakyat atau masyarakat dan pemerintahan yang berdaulat dan bersifat deklaratif, ditandai adanya pengakuan dari negara lain. Bentuk negara, meliputi negara kesatuan(unitary state) dan negara serikat(federation)

Persyaratan sebagai negara; Adanya wilayah, Adanya pemerintahan, Adanya penduduk sebagai warga negara, Adanya pengakuan dari negara lain. Persyaratan tersebut, menjadikan negara Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI, sebagai negara yang berdaulat mendapat pengakuan dunia internasional sejak 17 Agustus 1945, menjadi anggota PBB, sehigga mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain di dunia, yaitu ikut serta dalam memelihara dan menjaga perdamaian dunia. Oleh karena itu kehidupan NKRI tidak terlepas dari kehidupan dunia internasional/global. NKRI didirikan berdasar UUD 1945 yang mengatur kewajiban negara terhadap warganya, hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya dalam suatu sistem kenegaraan

Kewajiban negara; terhadap warga negaranya pada dasarnya memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir bathin sesuai dengan sistem demokrasi yang dianutnya, Melindungi hak asasi warga negara sebagai manusia secara individual (HAM) berdasarkan ketentuan internasional yang dibatasi oleh ketentuan agama, etika moral dan budaya yang berlaku dan, Melaksanakan sistem kenegaraan yang dilaksanakan.

B. WARGA NEGARA DAN PENDUDUK Sebagai syarat berdirinya sebuah negara, UUD 1945 dalam Bab X merumuskan tentang Warga Negara dan Penduduk. Rumusan Pasal 26 ayat 1 UUD 1945; yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Perkembangan dunia terutama teknologi informatika menjadikan dunia sebagai sebuah desa global (global village), sehingga batas fisik antar negara semakin kabur, mobilitas manusia begitu cepatnya. Emigrasi menjadi dampak nyata dari globalisasi, baik oleh warga negara maupun warga negara lain dan tetap pada status kewarganegaraan asli mereka. Respon terhadap warga negara, UUD 1945 merumuskannya dalam Pasal 26 ayat 2; penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

C.ASAS-ASAS KEWARGANEGARAAN 1.Asas Ius-soli dan asas ius-sanguinis Asas ius-soli merupakan asas daerah kelahiran art. status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya di negara tersebut Asas ius-sanguinis merupakan asas keturunan atau hubungan darah art. kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh orang tuanya

Undang-undang No. 62 Th. 1958 tentang kewarganegaraan menganut asas ius-sanguinis dari garis ayah saja. Undang-undang No. 12 Th. 2006 tentang kewarganegaraan tetap menganut asas ius-sanguinis tetapi dari garis kedua orang tuanya. 2.Bepatride dan Apatride Bepatride dan Apatride berkaitan dengan status kewarganegaraan seorang anak yang seharusnya berdasar pada asas yang berlaku di negara tempat kelahiran orang tuanya , namun negara lain tempat orang tua melahirkan anaknya, asasnya berbeda dengan asas negara orang tuanya. Bepatride (dwi kewarganegaraan) terjadi bila kewarganegaraan seseorang ikut kewarganegaaran dua negara. Contoh; kewarganegaraan suami-istri ikut negara A, namun mereka berdomisili di negara B. Negara A menganut asas ius-sanguinis, sedang negara B menganut asas ius-soli. Di negara B suami-istri melahirkan seorang anak yang seharusnya berkewarganegaraan negara A dng. asas ius-sanguinis(mengikuti status kewarganegaraan orang tuanya), namun domisili mereka(suami-istri dan anak) di negara B yang menganut asas ius-soli berlanjut,.........

Lanjutan,.......... Anak mereka, berstatus warga negara B tempat ia dilahirkan yang menganut asas ius-soli, dan warga negara A ikut orang tuannya yang menganut asas ius-sanguinis; dengan demikian dia memiliki dwi kewarganagaraan (bepatride) Apatride (tanpa kewarganegaraan) terjadi bila seseorang (menurut peraturan kewarganagaraan)tidak diakui sebagai warganegara manapun berlanjut,........

Lanjutan,...... Contoh; suami-istri warga negara A yang mengikuti asas ius-soli, tetapi domisili mereka ada di negara B yang mengikuti asas iussanguinis. Di negara B, lahir anak mereka yang tidak diakui sebagai warganegara karena orang tuanya bukan warganegara B, begitu halnya di negara A anak ini tidak diakui sebagai warganegara karena dia lahir di negara B, sehingga anak mereka tidak memiliki kewarganegaraan (apatride)

D.HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA 1.Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menyatakan, segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. Dalam rumusan pasal di atas menunjukkan adanya kewajiban, tidak ada diskriminasi di antara warganegara baik mengenai hak maupun kewajibannya. Rumusan pasal tersebut menunjukkan kepedulian akan HAM berlanjut,..........

2.Hak atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Kemanusiaan Terumuskan dalam Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 (baca) 3.Hak dan Kewajiban Pembelaan Negara dalam Pasal 27 ayat 3 UUD 1945 (baca) 4.Hak Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945(baca) berlanjut,.....

Lanjutan,...... Pasal tersebut mencerminkan sifat demokratis negara. Di samping hak tersebut ada hak bebas mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan mencakup bidang pers. Makna bebas disertai beban tanggungjawab, sehingga sering diungkap sebagai pers yang bebas dan bertanggungjawab. Unsur; dan sebagainya dalam pasal tersebut membuka kemungkinan bagi seseorang mengeluarkan pikiran bukan dengan lisan atau tulisan namun dengan cara lain, misalkan gambar kartun. 5.Hak dan Kewajiban Pertahanan dan Keamanan Negara berlanjut,.............

Pasal 30 ayat 1 dan ayat 2 UUD 1945 (baca) 6.Hak mendapat Pendidikan Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945,negara berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, maka Pasal 31 ayat 1 UUD 1945 menetapkan, bahwa setiap warganegara berhak mendapat pendidikan. Pemerintah mengeluarkan UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai upaya penyelenggaraan pendidikan bagi warganegara.

7.Hak Kemerdekaan untuk Memeluk Agama Rumusan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 (baca) Hak tersebut merupakan hak yang paling asasi di dalam HAM, karena kebebasan beragama bukan pemberian negara maupun golongan tertentu. Agama dan Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa didasarkan atas keyakinan individu, sehingga tidak ada istilah paksaan dalam agama.

BAB VIII GEOPOLITIK INDONESIA A. Pengertian Geopolitik merupakan kebijaksanaan dalam rangka tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis negara tersebut Tujuan nasional dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 yaitu; 1. membentuk NKRI yang melindungi bangsa dan tanah air(pendekatan keamanan), 2. menyelenggarakan masyarakat yang adil dan makmur(pendekatan kesejahteraan), 3. ikut dalam ketertiban dan perdamaian dunia.

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tujuan dan cita-cita nasional; 1. kondisi geografi negara/posisi silang terdapat sisi yang menguntungkan dan sisi ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, 2. manusia dan lingkungannya, ditandai banyaknya suku dan adat istiadat yang beraneka ragam, menjadi faktor yang menguntungkan dan sumber keresahan dan pertentangan. Dari kondisi demikian Indonesia memiliki wawasan nasional sebagai pedoman mencapai tujuan nasional. Pedoman wawasan nasional berpijak pada wujud wilayah nusantarara sehingga disebut wawasan nusantara dan wawasan nusantara inilah yang disebut geopolitik Indonesia

Wawasan berasal dari kata wawas yang berarti pandangan, tinjauan atau penglihatan indrawi. Wawasan berarti cara pandang dan Nusantara berasal dari kata nusa yang berarti pulau dan antara berarti posisi silang dari dua lautan dan dua benua. Lautan/samodra Pasifik sebelah utara dan sebelah selatan lautan/samodra Hindia, benua Asia sebelah utara dan benua Australia sebelah selatan.

Dengan demikian Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, keadaan geografis negara dan sejarah yang dialaminya Letak posisi silang negara Indonesia dengan pengaruhnya baik menguntungkan maupun tidak terhadap politik akan melahirkan geopolitik dan geostrategi

Pandangan tentang geopolitik Frederich Ratzel (1844-1904), mengartikan geopolitik sebagai ilmu bumi politik (Political Geography) Rudolf Kjellen (1864-1922) dan Karl Haushofer mengembangkan political geography menjadi Geographical Politic atau disingkat geopolitik. Perbedaan dua istilah tersebut terletak pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang geografi atau politik berlanjut,..........

Lanjutan,........ Ilmu Bumi Politik (Political Geography) mempelajari fenomena geografi dari aspek politik sedangkan geopolitik (Geographical Politic) mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu dan prinsip-prinsip dalam geopolitik menjadi perkembangan suatu wawasan nasional.

B. WILAYAH SEBAGAI RUANG LINGKUP 1.Pandangan Ratzel dan Kjellen Frederich Ratzel mengembangkan kajian geografi politik , bahwa negara mirip organisme (makhluk hidup). Negara di pandang dari konsep ruang. Negara merupakan ruang yang ditempati oleh kelompok masyarakat politik (bangsa).Bangsa dan negara terikat oleh hukum alam. Oleh karenanya jika bangsa dan negara ingin tetap eksis dan berkembang, perlu hukum ekspansi (pemekaran wilayah).

Rudolf Kjellen, negara sebagai organisme yang harus memiliki intelektual. Dia juga mengemukakan paham ekspansionisme dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan negara. Langkah strategis yang diajukan melalui eksplorasi darat dan lautan. Pandangan mereka berdua hampir mirip sama. Mereka memandang pertumbuhan negara mirip dengan pertumbuhan organisme (makhluk hidup),oki mereka memerlukan ruang hidup (lebensraum) sehingga falsafah proses; lahir, tumbuh, mempertahankan hidup menyusut dan mati layak menjadi perhatian. Mereka berdua juga mengajukan paham ekspansionisme (pemekaran wilayah) yang pada akhirnya melahirkan paham adu kekuatan.

2.Pandangan Haushofer Paham ekspansionisme dalam pemikiran Karl Haushofer mewarnai geopolitik Nazi Jerman di bawah Hitler dan paham tersebut juga mengandung ajaran rasialisme; Ras Jerman merupakan ras yang paling unggul yang harus bisa menguasai dunia. Pandangan ini berkembang di Jepang dikenal ajaran Hako Ichiu yang dilandasi oleh semangat militerisme dan fasisme. (prinsip atau paham golongan nasionalis ekstrem kanan yang menganjurkan pemerintahan otoriter; Kamus Besar Bahasa Indonesia, DEPDIKBUD, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal.240)

Pokok-pokok Pemikiran Karl Haushofer: 1.Hukum Alam amat berpengaruh terhadap upaya mempertahankan kelangsungan hidup dan hanya bangsa yang unggul dapat bertahan dan berkembang, hal ini menjurus ke arah rasialisme; 2.Kekuasaan Imperium Daratan yang kompak akan dapat melampaui kekuasaan Imperium Maritim untuk mengawasi pengawasan di lautan; 3.Negara-negara besar akan timbul dan akan menguasai Eropa (Jerman dan Italia),Afrika dan Asia Barat dan Jepang menguasai wilayah Asia Timur Raya, berlanjut,...

Lanjutan,.... 4.Geopolitik dirumuskan sebagai perbatasan. Ruang hidup dengan kekuasaan ekonomi dan sosial yang rasial mengharuskan pembagian baru kekayaan alam dunia. Geopolitik merupakan landasan ilmiah bagi tindakan politik untuk memperjuangkan kelangsungan hidup dan mendapatkan ruang hidupnya. Ekspansionisme membagi wilayah dunia menjadi region-region yang akan dikuasai bangsa besar, seperti AS, Jerman, Rusia, Inggris dan Jepang.

3. Pandangan Bangsa Indonesia Geopolitik dalam pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada Nilai Ketuhanan dan Nilai Kemanusiaan. Bangsa Indonesia mencintai perdamaian, tetapi lebih mencitai kemerdekaan. Penjajahan dalam bentuk apapun ditentang, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Oki, bangsa Indonesia menolak paham ekspansionisme dan paham adu kekuatan yang berkembang di Barat. Paham rasialisme juga ditolak, martabat manusia pada dasarnya sama dan semua bangsa memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan danKemanusiaan yang universal.

Dalam hub. Internasional,bgs. Indonesia berpijak pada paham kebangsaan(nasionalisme) yang membentuk wawasan kebangsaan dan menolak pandangan Chauvinisme (sifat patriotik yang berlebih-lebihan; Kamus Bahasa Inggris, hal.109). Bangsa Indonesia selalu terbuka untuk menjalin kerjasama antar bangsa , saling menolong dan menguntungkan, dalam rangka ikut mewujudkan perdamaian dan ketertiban dunia yang abadi

4.Perkembangan Wilayah Indonesia A)Dari 17-8-1945 sampai dengan 13-12-1957 Dasar Hukum : Dalam Territoriale Zee en Mariteme Kringen Ordonantie th 1939 tentang batas laut territorial Indonesia, menetapkan sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Kondisi fisik pulau-pulau Indonesia terpisah-pisah oleh perairan atau selat. Laut territorial masih sedikit, karena untuk setiap pulau hanya ditambah perairan sejauh 3 mil di sekelilingnya. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal ini tentu tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara kesatuan RI

B.Deklarasi Juanda Dasar hukum, UU No.4/Prp/1960 tanggal 18 Pebruari 1960 tentang Perairan Indonesia, sebagai pengganti Ordonansi 1939 tentang laut territorial; bertujuan: perwujudan bentuk wilayah Negara Kesatuan RI.yang utuh dan bulat; Penentuan batas-batas wilayah negara Ind. disesuaikan dng. asas negara kepulauan (Archipelagic State Principles); Pengaturan lalu-lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan NKRI.

Asas neg. Kepulauan adalah Yurisprudensi Mah. Int. Th. 1951 dalam penyelesaian kasus perbatasan antara Inggris dan Norwegia. Dengan demikian Ind. merupakan satu kesatuan kepulauan nusantara termasuk perairannya yang utuh dan bulat, di samping itu berlaku juga dogma point to point theory dalam menentukan garis dasar wilayah Ind. menghubungkan antara titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar.

Berdasar Dek. Juanda, wilayah laut diukur sejauh 12 mil dari menghubungkan titik-titik pulau terluar sehingga merupakan kesatuan wilayah yang utuh dan bulat. Semua perairan antara pulau-pulau nusantara menjadi wilayah Ind, sehingga luas wil. laut Ind. dari 2 juta km bertambah menjadi 5 juta km lebih dengan rincian perhitungan: daratan 2.028.087 km + perairan 3.165.163 km = 5.193.250 km. 3/5 wilayah Ind. berupa lautan, inilah yang menjadi dasar, bahwa Ind. sebagai neg. maritim. UU No. 4/Prp/1960 diganti dengan UU No. 6 Th. 1996 tentang Perairan Ind. dan di bab IV mengatur tentang Rezim Hukum Negara Kepulauan atas ratifikasi Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Pengaturan demikian sesuai dengan salah satu tujuan Deklarasi Juanda dalam rangka keselamatan dan keamanan RI

C.Deklarasi Landasi Kontinen Negara Indonesia Deklarasi Landas Kontinen Negara RI 17 Pebruari 1969 merupakan konsep politik berdasarkan konsep wilayah, sebagai dasar pengesahan Wawasan Nusantara. Deklarasi di atas merupakan upaya mewujudkan Ps. 33 ayat 3 UUD 1945 konsekuensinya, sumber kekayaan alam dalam Landas Kontinen Ind. adalah milik eksklusif negara RI.

Landas Kontinen Suatu negara berpantai meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang merupakan kelanjutan alamiah wilayah daratannya. Jaraknya 200 mil laut dari garis pangkal atau dapat lebih dari itu dengan tidak melebihi 350mil atau tidak boleh melebihi 100 mil dari garis batas kedalaman dasar laut sedalam 2.500 meter.

Asas pokok dalam Dek. Landas Kontinen: 1)Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam Landas Kontinen Ind. adalah milik eksklusif neg.RI; 2)Pem. Ind. bersedia menyelesaikan soal garis batas L.K. dengan neg-neg tetangga melalui perundingan; 3)Jika tidak ada garis batas, maka LK. adalah suatu garis yang ditarik ditengah-tengah antara pulau terluar Ind. dengan wilayah terluar neg. Tetangga; 4)Claim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas LK Ind. maupun udara di atasnya. Asas-asas di atas dituangkan dalam UU No. 1 Tahun 1973 tentang Lands. Kont. juga memberi dasar bagi berlanjut......

lanjutan,......... pengaturan eksplorasi serta penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di LK dan masalah-masalah yang ditimbulkannya. D.Deklarasi Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Tg. 21 Mrt. 1980 ZEE diumumkan Pem. Batas ZEE selebar 200 mil yang dihitung dari garis dasar laut wil. Ind. Alasan pemerintah mengumumkan ZEE: Persediaan ikan yang semakin terbatas; Kebutuhan pembangunan nasioanal; ZEE mempunyai kekuatan hukum internasional

Pd. Tg. 30 April 1982, Konfensi Hukum Laut II di New York menerima The United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang ditandatangani 10 Des. 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh 117 negara termasuk Ind. Konvensi tersebut mengakui asas Neg. Kepulauan (Archipelagic State Principle) serta menetapkan asasasas pengukuran ZEE. UU tentang ZEE Nomor 5 Tahun 1983 dan UU No. 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS, dan sejak Peb.1986 Ind tercatat sebagai salah satu neg dari 25 neg yang meratifikasi.

C.WILAYAH NEGARA INDONESIA Wilayah sebagai syarat berdirinya negara, yang pada awalnya terdiri dari daratan dan lautan, berkembang setelah Traktat Paris 1919 meliputi juga udara yang ada di atasnya dan termasuk kapal dng bendera suatu neg dan komplek kedutaan besar. Landasan konsep wilayah adalah Konsep Neg Kep (Archipelagic State Consept)yang telah diakui oleh Konvensi Hukum Laut Internasional di Montego Bay, Jamaica 1982 berisi perubahan kedaulatan dan yurisdiksi RI, bertambah dari yang semula 2 (dua) juta kilometer persegi menjadi lebih kurang 5 (lima) juta kilometer pesegi dengan segala hak serta kewenangannya. Untuk pertama kali wilayah negara dimesukkan ke dalam konstitusi dalam BAB IX A Wilayah Neg Ind dalam Pasal 25 A; NKRI adalah sebuah neg kep yang berciri nusantara dengan wil yang batasbatas dan hak-haknya ditetapkan olh UU.

Rumusan di atas bermaksud: 1.memberikan dasar hk yang sangat kuat bg bngs Ind untuk hdp dan brkmb di atas wilayah negaranya sendiri; 2.menegaskan bts-bts wil yg mnjd kedaulatan neg RI yg akan sangat membantu dalam penegakan hk dan dlm melkn perundingan Int; 3.mempersulit pemisahan wil ng Ind.

D. OTONOMI DAERAH Sebelum era reformasi, kebjkn pemb pem terpusat di pusat, shg daerah tertinggal dan terkebelakang dibanding pusat. Hasil eksploitasi SDD yg dilakukan tidak sebading antara utk kep dan kemajuan daerah dg kep dan kemajuan pusat. Era reformasi merubah pola demikian, shg dimungkinkan terjadinya keterbukaan dan partsipasi terselenggaranya otonomi daerah utk seluruh daerah

Daerah diberi keleluasaan,kebebasan dan kew utk menggali dan mengelola SDD dan hasilnya utk kemajuan dan kesejahteraan daerah. OTDA dijalankan tetap pd wadah NKRI. UUD 1945, baca Pasal 18nya. Urusan pemerintahan yg mnjd kew daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urs pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan yg menjadi urusan pemerintah: a. Politik LN; b. Pertahanan; c. Keamanan; d. Justisi; e. Moneter dan fiskal nasional; f. Agama.

Dalam urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri atu dapat melimpahkan sebagian urusan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa. Dalam urusan pemerintahan yg mjd kewenangan pemerintah di luar urusan pemerintahan, pemerintah dapat:, bersambung,..............

a.menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan; b.melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah; c.menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan /atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

BAB IX GEOSTRATEGI INDONESIA A. PENGERTIAN Geopolitik merupakan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mempertahankan kehidupannya, eksistensinya dan mewujudkan cita-citanya. Implementasi pelaksanaan geopolitik di atas diperlukan strategi nasional dan itulah yang disebut sebagai GEOSTRATEGI. Mapping Global Strategy ke depan sangat diperlukan bg bngs-bngs. bagi bngs Ind Wawasan Nusantara merupak Geopolitik mengenai persatuan dan kesatuan berlanjut,.......

Lanjutan,..........................................................dalam berbagai bidang kehidupan, sebagai perekat bngs Ind dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Geostrategi bermakna metoda atau aturan-aturan utk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pemb yg memberikan arahan tentang bgmn membuat strategi pemb dan keputusan yg terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yg lebih baik, lebih aman dan bermartabat. Dengan demikian geostrategi merupakan geopolitik dalam pelaksanaannya.

Bagi bngs Ind Geostrategi diartikan sbg metoda utk mewujudkan cita-cita proklamasi dlm pembkn UUD 1945 melalui proses pemb. Geostrategi dlm hal itu sbg doktrin nasional, mk dia sebagai TANNAS. Baca pembukaan UUD 1945, pernyataan itu sbg landasan/fundamental geostrategi negara dan itu sama dg pembukaan UUD 1945 sbg dasar fundamental neg dan dlm ilmu politik disebut dengan staatsfundamentalnorm / pokok kaidah neg yg fundamental sbg sumber hukum dasar neg.

Rudolf Kjellen, Karl Haushoffer, Frederich Ratzel mengembangkan geostrategi demi kepentingan militer yang bg bngs Ind pengembangan geostrategi sbg pencapaian tujuan bngs dan neg dan bersifat mulia yaitu kesejahteraan dalam kehidupan bersama dan perlindungan masyarakat (social welfare and social defence).Geostrategi sangat diperlukan dan dikembangkan utk mewujudkan dan mempertahankan integritas bngs dan wilayah...... berlanjut

Lanjutan,...tumpah darah neg Ind, mengingat keterjemukan bngs Ind serta sifat khas wilayah tumpah darah Ind, mk geostrategi dirumuskan dlm bentuk Ketahanan Nasional. B. KETAHANAN NASIONAL Letak geografis Ind. di Asia Tenggara menjadi perhatian dunia, karena peranan dan posisi Ind dlm kancah Int dan krn posisi silang Ind, mk wajar jk Ind menjadi ajang perebutan kepentingan kekuatan Internasional, mk Ind perlu mengembangkan Ketahanan Nasional.

Preside Soekarno th 1960 memperkenalkan istilah Ketahanan Nasional dan th 1962 dikembangkan dlm Sekolah khusus Staf dan Komando Angkatan Darat Bandung. Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bngs yg berisi ketangguhan dan keuletan yg mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dlm menghadapi dan mengatasi segala ancaman, gangguan,yg langsung maupun tidak langsung, berlanjut,......

Lanjutan,...membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bngs dan neg serta perjuangan dlm mengejar tujuan nas Ind. Pengembangan Tannas setiap bngs berbeda dilandasi oleh filsafat bngs dan sejarah masing-masing bngs. Ind dg Pancasila yg tercantum Pembukaan UUD 1945, dia sbg landasan juridis Tannas yg bersumber pd falsafah Pancasila.

1. Konsepsi Ketahanan Nasional Latar belakang konsep Tannas; a. Kekuatan bngs dan neg shg ia mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, b. Sda meskipun mengalami berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan dr dlm dan luar, c. Ketahanan atau kemampuan bngs utk tetap jaya mengandung makna keteraturan (regular) dan stabilitas yg di dalamnya terkandung potensi utk terjadinya perubahan (the stability idea of changes)

Dengan demikian makna Ketahanan adalah suatu kekuatan yg membuat bngs dan neg dpt bertahan, kuat menghadapi ancaman, gangguan hambatan dan tantangan, konsekuensinya suatu ketahanan harus disertai keuletan , sbg suatu upaya terus menerus dg giat dan kemauan keras dg menggunakan segala kemampuan dan kecakapan utk mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

Tantangan merupakan upaya yg bersifat menggugah kemampuan, adapun ancaman merupakan suatu upaya untuk mengubah atau merombak kebijaksanaan atau keadaan secara konsepsional dr sdt kriminal maupun politis. Hambatan merupakan kendala yg bersifat atau bertujuan melemahkan yg bersifat konseptual yg berasal dr dlm diri sendiri dan jika hal itu berasal dr luar mk disebut sbg gangguan.

2.METODE ASTAGATRA Muncul dari hub man dg alam dlm upaya mempertahankan eksistensinya meliputi: 1. berhub dg Tuhan, muncul Agama; 2. berhub dg penguasaan alam, muncul IPTEK; 3. berhub dg rasa aman, muncul Hankam; 4. berhub dg rasa keindahan, muncul budaya; 5. berhub dg manusia, muncul sosial; 6. berhub dg kebutuhan, muncul ekonomi; 7. berhub dg kekuatan dan kekuasaan, muncul politik; 8. berhub dg cita-cita, muncul ideologi. Delapan hub di atas sbg kebutuhan man shg sbg kebutuhan neg.

3. HAKIKAT KETAHANAN NASIONAL Sbg konsep pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dlm kehidupan nasional terdiri dari 2 (dua) aspek yaitu: 1. Aspek alamiah terdiri dr 3 (tiga) gatra/bidang; Kondisi geografi neg Kekayaan alam Keadaan dan kemampuan penduduk, berlanjut,.....

Lanjutan.... 2. Aspek sosial terdiri dr 5(lima) gatra/bidang: Ideologi Politik Ekonomi Sosial budaya Pertahanan keamanan (Hankam ) Aspek alamiah disebut Trigatra dan aspek sosial disebut Pancagatra shg. Disebut Asta Gatra.

Astagatra merupakan satu kesatuan utuh yang memunculkan daya tahan shg merupakan Ketahanan Nasional. 4. ASPEK ALAMIAH A.Kondisi Geografi Negara Berupa nusantara dlm posisi silang dua benua dan dua samodra B.Kekayaan alam Yg paling penting eksploitasinya shg setaraf dg kemampuan bngs lain C.Keadaan dan Kemapuan Penduduk Jumlah penduduk dan komposisi pndk dipengaruhi oleh kelahiran, kematiandan perpindahan Pertambahan pendk berakibat pertambahan pangan, pakaian, perumahan, lapangan kerja dan fasilitas pendidikan dan kesehatan dan jk tidak terpenuhi menimbulkan gejolak sosial dan berakibat melemahkan Tannas.

Distribusi pndk jg mempengaruhi Tannas mk hrs dilakukan secara merata agar memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan dg cara transmigrasi dg tujuan; Penyebaran pndk agar merata, Memenuhi persyaratan kesejahteraan dan keamanan Alih informasi dan tehnologi Daerah pertumbuhan atau pemekaran industri

5. ASPEK SOSIAL 1. Ideologi Sbg pandangan hidup utk mempertahankan kelangsungan hidup, perlu penghayatan dan pengamalan secara sungguhsungguh agar ketahanan ideologi makin kuat 2. Politik Berhb dng kekuatan dan kekuasaan dlm neg Kehidupan politik dibagi dlm 2 (dua) sektor: Sektor masyarakat dan sektor pemerintah sebagai in put dan out put. Input berupa keinginan dan tuntutan masyarakat, sedang out put berupa penentuan kebijakan dalam keputusan politik.

Ketahanan bidang politik di ukur dg kemampuan sistem pol dlm menghadapi dan menanggulangi 5 (lima) fungsi politik; 1. Mempertahankan pola, meliputi mempertahankan tatacara, kebiasaan, norma dan prosedur yg berlaku 2. Pengaturan dan penyelesaian ketegangan Jk terjadi perselisihan, ketegangan, konflik diselesaikan dg konsultasi, perundingan yg lebih menguntungkan kedua belah pihak 3. Penyesuaian dengan perubahan keadaan Sistem pol hrs menyesuaikan diri dg perubahan keadaan baik dlm maupun luar negeri, berlanjut,.....

Lanjutan,.... 4. Pencapaian tujuan nasional Dg syarat pencapaiannya ditentukan dan disepakati oleh msyrkt neg sendiri 5. Integrasi dan sistem sosial Sistem pol merupakan sub sistem sosial jd hrs menyatu art harus dpt mengatasi gejolak dlm msyrkt

3. Ekonomi Faktor yg mempengaruhi ketahanan bid ekonomi: 1. Bumi dan sumber alam 2. Tenaga kerja 3. Modal 4. Teknologi 5. Hub ekonomi 6. Prasarana 7. Manajemen 4. Sosial Budaya Terdiri dari dua faktor, masyarakat dan kebudayaan diperlukan organisasi sosial untuk masyarakat dan mrpk keseluruhan cara hidup masy yg manifestasinya tampak pd perilaku anggt masy.

Faktor-faktor yg mempengaruhi bid Sosbud: 1. Tradisi 2. Pendidikan 3. Kepemimpinan nasional 4. Tujuan nasional 5 Kepribadian nasional 5. Pertahanan Keamanan Negara (Hankamneg) Sbg salah satu fungsi pemerintahan neg dlm bid pertahanan utk mengatasi ancaman dr LN dan bid keamanan utk mengatasi anc dlm negeri

Tujuan Hankamneg Menjamin tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 thd sgl anc utk tercapainya tujuan nasional Asas-asas dlm penyelenggaraan hankam; Bgs Ind berhak dan wajib membela neg Upaya di atas mrpk tanggungjawab dan kehormatan bg setiap warganegara Bngs Ind cinta damai tp lebih cinta kemerdekaan Bngs Ind menentang segala macam penjajahan dan menganut politik bebas aktif Bentuk perlawanan bngs Ind bersifat kerakyatan, kesemestaan dan kewilayahan.

Kerakyatan, ikut serta rakyat dlm komponen kekuatan hankam yg disesuaikan dg kemampuan dan keahliannya Kesemestaan, seluruh daya bngs dan neg mampu memobilisasikan diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman yg datang dr dalam dan luar negeri Kewilayahan, seluruh wil neg merupakan benteng dan setiap lingkungan didayagunakan utk melindungi setiap bentuk perlawanan secara berlanjut.

Landasan hukum Hankamneg terumuskan dlm Pasal 30 BAB XII tentang PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA , BACA,.......... C. POLA ESKALASI ANCAMAN 1. Kebhinekaan merupakan kerawanan 2. Kerawanan menjadi ketegangan 3. Ketegangan meningkat menjadi bentrokan 4. Bentrokan menjadi teror bersenjata, berlanjut,....

Lanjutan,.... 5. Teror bersenjata berkembang menjadi pembrontakan 6. Pembrontakan menjadi kudeta. D. HUB KETAHANAN NASIONAL DENGAN WAWASAN NUSANTARA Sbg dasar menyusun, meningkatkan dan mengembangkan ketahanan nasional yg perwujudannya dilaksanakan melalui pemb pd seg bid kehidupan nas, karena Wawasan Nusantara merupakan geopolitik dan Tannas sebagai Geostrategi nya

ALHAMDULILLAHI ROBBIL ALAMIN

Sistem perumusan ancaman pidana: Tunggal sifatnya imperatif, kaku, tidak elastis/ fleksibel Alternatif salah satu atau keduanya (Konsep KUHP) Kumulatif sifatnya imperatif, kaku,tidak elastis Gabungan sifat tidak pasti jd ada ketidak pastian contoh; ..... Diancam dng pid pejr 5 th dan /atau denda 50.000.000,-; terdiri dari; 1.alternatif= 5 atau 50 jt 2.kumulatif= 5 dan 50 jt

No liability without unlawfulness AVAW= AFWEZEIGHHEIDS VAN ALLE MATERIELE WEDERRECHTERLIJK= ASAS TIDAK ADANYA SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL SISTEM PERUMUSAN ANCAMAN: 1.TUNGGAL , IMPERATIF, KAKU, ABSOLUT. 2.ALTERNATIF, FLEKSIBEL 3.KUMULATIF , IMPERATIF,KAKU, ABSOLUT 4.GABUNGAN, FLEKSIBEL, IMPERATIF.

STRAF SOORT= JENIS PIDANA STRAF MAAT= LAMANYA PIDANA STARAF MODUS= CARA PIDANA DILAKSANAKAN

PASAL 30 KUHP; MIN UMUM DENDA = 25 SEN (UU NO.18/1960 = X15)= RP.3,75 JIKA DENDA TDK DIBAYAR GANTI KURUNGAN (PENGGANTI); RP. 7,50 = 1HR KURUNGAN PENGGANTI MAKSIMAL = 6BULAN, 8 BULAN KALAU ADA PEMBERATAN MATEMATIK; 1000 : 7,50= 134 HR (4BLN 2MG) 2000 : 7,50= 9BULAN YANG DAPAT DIJATUHKAN HANYA 6 BULAN. PASAL 30 kuhp BERHUB DG Pasal 103 art, dia bisa berlaku untuk BK II dan III jg untuk UUdi luar KUHP

DIANCAM DG PIDANA PEJR 5 TH ATAU DENDA 500.000.000, CARA: 5 == 500.000.000 1== 100.000.000 HAKIM: 3 TH+200.000.000 HAKIM: 1TH+ 400.000.000 GABUNGAN; ALTERNATIF DAN KUMULATIF DIPIDANA PENJARA 5 TH DAN /ATAU DENDA 500.000.000 YANG BISA DISIMPULKAN ADALAH, BAHWA DALAM SISTEM GABUNGAN ADA KETIDAK PASTIAN

Membuktikan kealpaan pd diri pelaku; 1. Diukur dengan perbuatan orang lain yg berada pada situasi dan kondisi yg sama dg pelaku 2.Dievaluasi apakah ada kewajiban berbuat lain Ad.1 Kasus dr. Setyaningrum , saksi ahli diambilkan dr ahli Ad.2 Usaha dr membawa pasien ke RS Pati dapat dinilai sebagai wujud adanya kewajiban berbuat lain

Menentukan kesengajaan: 1. teori kehendak 2. teori pengetahuan/membayangkan Ad.1 pelaku menghendaki perbuatan itu dilakukan Ad.2 pelaku mengetahui akibat dari perbuatannya.

Ps. 338 KUHP , max 15 th. min--------------------------------------------max 1 hr (ps 12 KUHP) 15 th (ps.338 KUHP)

Geopolitik merupakan

suaranya