pendidikan kew arganegaraan persekolahan: standarisi dan ... · itu dengan ditetapkannya...

--

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAANPERSEKOLAHAN:STANDARISI DAN PEMBELAJARANNYA

Oleh: Winarno

Program Studi Pendidikan KewarganegaraanJurusan PIPS FKIP Universitas SebelasMaret (UNS) Surakarta

Abstrak

The content standard of civU: education far the ekmentary IeuJ and junior hiW IeuJ consist ifminimum malEriaIstmdminimum~ therearestandardrompeimryand Wsicc0mpe-tency of civic edm:ation subject thdt should be studied by the studenJs. The nRXt dtfinition of

contain standardis to arrttn[}?OtrriaJum if ~ Level, syllabi,and Study Imple-mentation Planning. 1he CivU: Education learning stand an the process standard thdt is the

I8zrningprO<lS5 thdt done interacti'U/:y, inspirl1limalJy,jim, dWknging, moti'lltting tk studentto k actiWyfrUticipated, and also gi'lX!enouw spacesfar the initiati7l:, cr81ti'lity, and indepen-

dency Wsed an the taknt, enthusiasm, and the student physicaland psycho/ugjra1 decxJopment

Substanti'U/:y, the CivU:Education cantains, aaurding to the contain standard are similar withthe subject contain if the Civic Education 1xzsedan the 2004 OrrriDl1um. 7her~, the Ci'li:

Education teacherscan usethe 2004 CivU:Education OtrriaJumgpideinardertodeWopthemat£riaIsand theschoolCivU:Education Learrrirg.

Kata kunci:Pendidikan Kewttr~aan, standar kompetensi,kompetensi dastu,Kurikulum Tmgkat Satuan Pendidikan),silabus,rencanape/aksanaanpembe/ajaran.

Pendahuluan

Setelah uji coba Kurikulum 2004 Standar Kompetensi, dunia pendidikan diIndonesiakhususnyapadajenjangpendidikan menengah akanmemulaibabakbarumengenai sistem pendidikan nasional. Yaitu dengan diperkenalkannya standarnasionalpendidikan sebagaikriteria minimal tentang sistempendidikandi seluruhwilayahhukum NegaraKesatuanRepublik Indonesia.StandarnasionalpendidikanberdasarkanUndang-undangNo 20tahun 2003tentangSistemPendidikanNasionalmeliputi 8 (delapan)standar yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standarproses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,standar pengelolaan,standar pembiayaan dan standar penilaian.

Ketentuan tentang standar nasional sebagaimanadalam Undang-undang No20 tahun 2003 tersebut selanjutnya terjabarkan dalam Peraturan Pemerintah No

-- - -- -- -- --- - - --+.- -- --- - -- - --- -- ---+. - -- ----.------

Jurnal Civics, Vol 3,No.1, Juni 2006 23

19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam peraturan tersebutdiuraikan mengenai kedelapan standar nasional yang pelaksanaannya masihmembutuhkan peraturan pelaksanayaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional(permendiknas). Sampai saat ini telah keluar Permendiknas No 22 tahun 2006tentang Standar Isi (S1)untuk PendidikanDasar clanMenengah, PermendiknasNo23 tahun 2006 tentang Standar Kompentensi Lulusan (SKL)clanPermendiknasNo 24 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Standar Isi clan Standar KompentensiLulusan.

Yangberkaitandengan kurikulum adalahstandarisikarena standar isimemuatkerangka dasar clan struktur kurikulum, beban belajar,kurikulum tingkat satuanpendidikan clankalenderpendidikan / akademik (pasal5 ayat 2 PP No 19th 2005).Kedalaman muatan kurikulum pada setiap tingkat pendidikan dalam standar isidituangkan dalam kompetensi. Kompetensi ini meliputi standar kompetensi clankompetensidasar.Standarkompetensiclankompetensidasarini mencakupberbagaikompetensi mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran.

Sampai saat ini status hukum Kurikulum 2004masih dalam waf uji coba clandilaksanakanbaik secarapiloting proyek atau secarasukare1aoleh sekolahKarenaitu dengan ditetapkannya Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi(S1)maka Kurikulum 2004 tidak akan diberlakukan lagi. Beberapa kalanganmenyebut bahwa setelahuji coba Kurikulum 2004akan muncul Kurikulum 2006atau Kurikulum 2004yang disempumakan. Untuk masa mendatang tidak ada lagiistilahKurikulum BerbasisKompetensi (KBK), Kurikulum 2004,atau Kurikulum2006.Menurut peraturanperunclanganyang berlakuakandikenaIadanyaKurikulumTmgkat Satuan Pendidikan disingkat KTSP.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan disingkat KTSP adalah kurikulumoperasionalyangdisusunolehclandilaksanakandi masing-masingsatuanpendidikan.Kurikulum tingkat satuan pendidikan disingkat KTSP disusun berdasarkan padastandar isi clan standar kompetensi lulusan sebagaistandar minimal pendidikan.Dengan demikiankemungkinan akanterjadiperbedaanmengenaiisidari kurikulumtingkat satuan pendidikan KTSP yang dimiliki oleh masing-masingsekolah.Salahsatu isi kompetensi dalam standar isi itu adalah adanya standar kompetensi clankompetensi dasar Pendidikan Kewarganegaraan yang dalam kurikulum 2004dikenalkan dengan nama Kewarganegaraan.

Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan di IndonesiaIstilah "Kewarganegaraan" baik dalam Kurikulum 2004 atau "Pendidikan

Kewarganegaraan" menurut Standar Isi dianggap sebagai lahirnya konseppendidikan kewarganegaraan(avit:s~) dalam paradigmayang baru di Indo-nesia. Dalam draft-draft awal munculnya Kurikulum 2004 yaitu sejak draftkurikulum 2001,2002clan2003,kurikulum mengenaipendidikankewarganegaraan

- - -- - - -

24 Winarno, Pendidikan KewarganegaraanPersekolahan:Sundar Isi dan Pembelajarannya

persekolahansudahdicobaootuk diupayakanmenujupendidikankewarganegaraandalam arti yang sebenamya.

Era reformasi sekarangini telahmembuka jalankearah terwujudnyaparadigmabaru pendidikankewarganegaraan.Sebe1umnyayaitu di era Orde Baru pendidikankewarganegaraan kita dinamakan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan(pPKn) berdasar Kurikulum 1994dan PMP berdasar Kurikulum 1984.Reformasiini telah mengadakan perubahan dengan aspek yang mendasar yaitu reorientasivisi dan misi, revitalisasifungsi dan peranan hingga retrukturisasikurikulum danmateri pelajaranpendidikan kewarganegaraan.

Dalam sejarahnyapendidikan kewarganegaraankita telah mengalamibanyaksekali pergantian dan perubahan. Pada tahun 1957 muncul dengan namaKewarganegaraan. Tahoo 1961berubah nama menjadi pelajaran Civics. Tahoo1968bergantimenjadiKewargaanNegara. Tahoo 1975berubah menjadiPendidikanMoral Pancasila (pMP). Hingga pada kurikulum 1984. Kurikulum tahoo 1994berubah kembali menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (pPKn).Tahoo 2004berubah denganlabelbaru KewarganegaraanberdasarKurikulum2004kemudian menjadi Pendidikan Kewarganegaraan(pKn) berdasarkan Standar Isi.Barangkalidiantara mata pelajaranlainnya pelajaranpendidikan kewarganegaraanyangpalingseringmengalamiperubahan. Para guru yang sebe1umnyamengajarkanpelajaran PMP / PPKn se1anjutnya akan mulai mengajarkan PendidikanKewarganegaraanini.Merupakan peluangsekaligustantangan bagiguru PKn ootukmampu mengembangkanpembelajaranini sehinggaberhasil sesuaidengan visidanmisiyang diembannya.

Paradigmabaru pendidikan kewarganegaraanberorientasipada terbentuknyamasyarakat demokratis atau lebih dikenal dengan masyarakat madani (civilniety)(Muchson AR, 2003). Pendidikan kewarganegaraan paradigma baru berupayamemberdayakanwarganegaramelaluiprosespendidikanagarmampu berperansertaaktif dalam sistempemerintahan yang demokratis.Pendidikandemokrasi menjadistrategisdan mutlak bagi perwujudan masyarakat dan negara demokrasi. Hal inisejalandengan adagium yang menyatakan bahwa demokrasi dalam suatu negarahanya akan tumbuh subur apabila dijaga oleh warga negara yang demokratis.Warganegarayang demokratis hanya bisadibentuk melaluipendidikan demokrasi.Ketentuan demikian bisadibacadalambagianpendahuluan baik dalamKurikulum2004Kewarganegaraanataupoo pada Standar Kompetensi dan Kompetensi DasarPendidikan Kewarganegaraansekarang ini.

Visi bahwa pendidikan kewarganegaraanbertujuan mewujudkan masyarakatdemokratis merupakan reaksi atas kesalahan paradigma lama yang masihberlabelkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (pPKn). PPKn sangatmenyolok dengan misi mewujudkan sikap toleransi, tenggang rasa, memeliharapersatuan kesatuan, tidak memaksakanpendapat, menghargai , dan lain-lainyang

Jumal Civics, VoL3, No.1, Juni 2006 25

dirasionalkandemi kepentinganstabilitaspolitik untuk mendukung pembangunannasional. PPKn masa itu sesungguhnyamerupakan pendidikan kewarganegaraanyang berfungsi sebagai alat penguasauntuk melanggengkankekuasaan. Berdasarini ridaklah aneh bila muncul penilaian bahwa PPKn merupakan pelajaranyangbersifat politis daripada akademis. Akibat lebih lanjut mata pelajaran initerdeskreditkandan ridak diminati siswa.

Pendidikankewarganegaraanparadigmabaru memilikimisimembentuk"warganegarayang baik" (goodciJizenship)yang nampaknyamisi ini sarnapula denganpendidikan kewarganegaraansebe1umnya.Namun konsep warganegarayang baiktentulah berbeda pemahamannya.Masa lalu warga negarayang baik adalahwarganegara yang tunduk dan patuh pada kepentingan kekuasaan, yang tidak "neko-neko" terhadap pemerintah dan siap mendukung pembangunan. Jadi disesuaikandengan tafsir penguasa negara. Sekarang ini misi pendidikan kewarganegaraanparadigmabaru adalahmenciptakan kompetensi sisv..-aagar mampu berperan aktifdan bertanggung jawab bagi kelangsungan pemerintahan demokratis melaluipengembangan pengetahuan, karakter dan ketrampilan kewarganegaraan.Ini1ahmisi dari pendidikan kewarganegaraan.

Sejalandenganvisidan misi tersebut, pendidikan kewarganegaraanparadigmabaru memerlukanrestrukturisasikurikulum dan materi pengajarannya.Pada masasebelumnya PPKn seakan ridak memiliki vitalitas, tiada berdaya dan ridak dapatberfungsibaikdalammeningkatkankompetensikewarganegaraanparapesertadidik.Para siswa tidak banyak menyukai pelajaran ini bahkan merasakan bosan. Paraguru sendiriridakjarangbingungdenganpembelajaranyangdilakukankarenaridakmantapnya arah, tujuan dan isi mata pelajaran PPKn. Salah satu kelemahanmendasar dari PPKn adalahmateri yang diajarkanridak memiliki batangkeilmuanyang jelas. Materiyang diajarkanbukan ilmu tetapi nitaisepertikeadilan,kejujuran,gotong royong, dan sebagainya.Maka yang terjadi,PPKn bukanlah pelajaranyangbersifat ilmiah, atau lemah dalam hal keilmuannya. Hal demikian justrumenyusahkanpara guru yang mengajarkandan sisv..-ayang menerimanya.Layaknyasebuah pelajaran maka seharusnyamemiliki landasanilmu yang mapan.

Restrukturisasi materi merupakan bagian yang penting bahkan umumnyadianggap terpenting dalam pembaharuan kurikulum. Pendidikankewarganegaraanparadigmabaru memilikiperubahan dalamhal muatan materiyang akan diajarkan.Sebagaimanaumumnya pendidikan kewarganegaraanmaka materinya bersumberdari ilmupolitikyaitupadabagiandemokrasipolitik.Adanyamateriyangbersumberdari batang keilmuan yang lain muaranya tetap kearah demokrasipolitik. Dengandemikian pelajaranini nantinya akan memiliki batang ilmu yang jelas.Pendidikankewarganegaraan paradigma baru dalam restrukturisasi kurikulum tetapmendasarkan pada standar kelayakan materi yang bersifat universalyang intinyarelevan dengan dan ridak bertentangan dengan sistemdemokrasi.

26 Winarno, Pendidikan KewarganegaraanPersekolahan:Sundar Isi dan Pembdajarannya

Kurikulum 2004ataupun Kurikulum Tingkat SatuanPendidikan (KTSP)yangnantinya akan berlaku secara konseptual tetap merupakan kurikulum yangberbasiskanpadakompetensipesertadidikmeskipuntidakdinamakandenganistilahKurikulum BerbasisKompetensi(KBK).Kurikulum inibercirikanpadakompetensiclandesentralisasi.Hubungannya denganmateri adalahpenekanantidak lagikepadamateritetapipadabasiskompetensi.Secarasederhanaguru hendaknyamulaidenganpertanyaan bukan dari "apa yang perlu saya berikan ke siswa"tetapi " apa yangdapat dilakukan siswa".Dengan basiskompetensi ini maka pembelajaranterpusatpada kegiatan siswa. Oleh karena itu guru tidak harus memasukkan materisebanyak-bany.dmyakarena pengetahuan sebanyakapapun tidak akan bermaknabila siswasendiri tidak melakukannnya. Prinsip belajar4 (empat)pilar pendidikan- lm:rning to know, karning to do, karning to re, karning to li're to[f1/x!r- menjadi acuan

dalam pembelajaran.Semakin banyak materi pelajaran diibaratkan akan semakinbanyak "sampah" yang dimasukkan atau dikenal dengan istilah "~in ~ad;", masuk sampah keluar sampah.

PendidikanKewarganegaraanparadigmabaru dicirikandengan adanyaPraktikBelajarK.ewarganegaraanyaitu suatu inovasi pembelajaranyang dirancang untukmembantu peserta didik memahami teori kewarganegaraanmelalui pengalamanbelajar praktik-empirik. Dengan aclanyapraktik, siswa diberikan latihan untukbelajar secarakontekstual. Praktik BelajarKewarganegaraanini menjadi kekuatanclankeunggulandariKewarganegaraansehinggadiharapkanmenjadimata pelajaranyang menarik clanberwibawa.Praktik BelajarKewarganegaraandilakukan denganmetode pembelajaranberbasiskompetensi. Karena itu dengan materi yang hanyasedikit sesuaidengankurikulum berbasiskompetensipendidikan kewarganegaraanmaka guru tidak perlu takut untuk kehabisanmateri atau masih tersisawaktuyangbanyak. Hal ini berbeda manakala mengajarkan PPKn dimana guru mungkinmengalamikehabisanwaktu, awIatd maJEri,atau "kehabisanbahan ajar" manakalaharus mengajarkanbab tentang kejujuran.

Perubahan kearah paradigmabaru pendidikankewarganegaraanini hendaknyadiikuti dengan perubahan clanpersiapan mutlak daripara pengembang khususnyapara guru yang akan mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan. Tidak jarangperubahan ini belum siap atau belum sepenuhnya diikuti dengan perubahanparadigmapara guru dalam hal mensikapi pelajaranPendidikan Kewarganegaraanitu sendirimaupun dalampelaksanaanpembelajarannnya.Ada beberapakesalahanpanclanganyang muncul dalammensikapiperubahan pendidikankewarganegaraanini, antara lain:

1. Panclanganbahwa pelajaran Pendidikan Kewarganegaraanyang baru ini tidaklebih dari pelajaran Kewarganegaraanmasa lalu atau kita kembali pada matapelajaranKewarganegaraan,Gzi:s, atau KewargaanNegara di tahun 1960-an.Panclanganini nampak simplistisatau menyederhanakansajakarena terpakuhanya padaistilahsemata.Visiclanmisipendidikankewarganegaraanparadigma

Jurnal Civics, VoL3,No.1, Juni 2006 27

baru ada1ahjelasyaitu mewujudkanmasyarakatdemokratismeIaluipendidikanuntuk mendukung tetap terjaganyaNegara KesatuanRepublik Indonesiayangdemokratis. Konsep "demokrasi" menjadikata kunci dalam pelajaranini. Halini berbeda dengan pendidikan kewarganegaraan masa lalu yang lebihmenekankan pada pengetahuan sebagaiwarganegara.

2. Pandangan bahwa pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan baru adalahgabungan sajadari pelajaran PPKn dan pelajaran Tata Negara yang diajarkanpada sekolah-sekolahmenengah atassekaliguspulaporsi pelajaranTataNegaramendapat tempat yang lebih pada pelajaranbaru ini.Pandangan demikian mengkaburkan landasan keilmuan dari pendidikankewarganegaraanparadigmabaru. Dengan berlandaskanpadademokrasipolitikmaka pelajaranini menitikberatkan pada pembentukan pengetahuan,karakterdan ketrampilan kewarganegaraanagar menjadi warganegarayang kritis danpartisipatifdalam sistempolitik demokrasi di Indonesia. PelajaranPPKn danTataNegara tidak mengarah padapembentukan kompetensikewarganegaraansebagaimanayang diharapkan pendidikan kewarganegaraanpada umumnya.PPKn menitikberatkan pada pendidikan nilai moral yang serba Pancasilasedangkan Tata Negara bersumberkan pada hukum yang sekedar kognitif.Barangkalipendidikan nilai dan hukum ada1ahpenting tetapi itu bukan misiutama dari pendidikan kewarganegaraan.

3. Pandangan bahwa dengan pelajaranPendidikan Kewarganegaraanbaru akansemakin mudah dan enak dalam mengajarkan karena lebih banyak materisehingga tidak akan kehabisanmateri sebagaimanadalammengajarkanPPKnPandangan demikian menafIkan basis kompetensi yang merupakan ciri darikurikulum berbasis kompetensi, termasuk pendidikan kewarganegaraanparadigma baru. Dengan pandangan demikian justru akan mengembalikankurikulum pada basis materi. K.elemahanPPKn masa lalu ada1ahmaterinyayangterlalu ar:erIo:1d,tumpangtindih, banyakha1yang harus diajarkandankurang ilmiah sehingga membebani siswa. Pendidikan Kewarganegaraanparadigma baru berupaya untuk memperbaikidengan cara menyederhanakanmateri, memperjelaslandasankeilmuannyadan menekankan pada kompetensisiswa.MengajarkanPKn tidakdenganmenyampaikansebanyakmungkinmateripelajaran tetapi membelajarkansiswadengan prinsip Imrningbydoing(belajarsambi!melakukan).Menyampaikanmateribanyakhanyaakanmembebanisiswaclan yang terjadi diibaratkan seperti memasukkan "sampah" akan ke1uar"sampah" pula yang tentu saja tidak berguna. Oleh karena itu alokasi waktuyang banyak dengan hanya materi yang cukup dapat dilakukan denganmemperbanyak Praktik BelajarKewarganegaraan

--

28 Winarno, Pendidikan KewarganegaraanPersekolahan:Standar Isi clanPembelajarannya

Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan PersekolahanPasal1 Permendiknas No 22tahun 2006menyatakanbahwaStandarIsiuntuk

satuan Pendidikan Dasar clanMenengah yang selanjutnya disebut Standar Isi (S1)mencakuplingkupmateriminimalclantingkatkompetensi minimaluntuk mencapaikompetensi lulusan minimal pada jenjangclanjenis pendidikan tertentu. Lingkupmateriminimal berisisejumlahmateri besertaaspek-aspeknyadalammatapelajaran.Komponen kompetensi minimal dalam standar isi mencakup standar kompetensiclankompetensi dasar atau dikenal dengan singkatan (SK-KD).

Sedangkan istilah pendidikan kewarganegaraanpersekolahan yang dimaksudadalah pendidikan kewarganegaraan dalam statusnya sebagai mata pelajaran diSekolah. Pendidikan kewarganegaraansendiri secara dalam praksis pendidikan diIndonesiamemiliki 5 status (Udin S, 2003).Yaitu sebagaiberikut; Ptrtama,sebagaimata pelajaran di sekolah. Kidua,sebagaimata kuliah di perguruan tinggi. Ketiga,sebagai salah satu cabang pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial dalamkerangkaprogram pendidikanguru Kim1p:tt,sebagai program pendidikanpolitikyang dikemas dalam bentuk Penataran Pedoman Penghayatan clanPengamalanPancasila (penataran P4) atau sejenisnya yang pemah dikdola oleh Pemerintahsebagaisuatu crash program. KJima,sebagaikerangka konseptual dalam bentukpemikiran individual clan kelompok pakar terkait, yang dikembangkan sebagailandasanclankerangka berpikir mengenaipendidikan kewarganegaraandalam sta-tus perta-ma, kedua, ketiga, clankeempat.

Secarasubtansialisi dari standar kompetensi clankompetensidasarPendidikanKewarganegaraan sekarang ini ridak berbeda dengan isi dari Kewarganegaraanmenurut Kurikulum 2004.BiladibandingkanmakasesungguhnyaisidariPendidikanKewarganegaraanyang baru merupakan penyempurnaan dari isiKewarganegaraanberdasarKurikulum 2004.Meskipundemikiankurikulum yang berlakuini nantinyatidakdapatdikatakan sebagaiKurikulum2004YangdisempurnakanatauKurikulum2006.Kurikulum sebagaipenjabarandari standarkompetensiclankompetensidasarini adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yanK.disusun -clandilaksanakan oleh tiap-tiap satuan pendidikan. KTSP mengenai PendidikanKewarganegaraan disusun berdasar Standar Isi (SK-KD) PendidikanKewarganegaraansebagai standar minimal yang berarti bisa dikembangkan lagioleh tiap satuan pendidikan.

Dalam naskah lampiran Permendiknas No 22 tahun 2006tentang Standar Isidisebutkan bahwa mata pdajaran Pendidikan Kewarganegaraanmerupakan matapdajaran yang memfokuskanpadapembentukan warganegarayang memahamiclanmampu mdaksanakan hak-hak clankewajibannyauntuk menjadiwarganegaraIn-donesia yang cerdas, terampil, clanberkarakter yang diamanatkan oleh PancasilaclanDUD 1945.Sedangkannunusan dalam naskah Kurikulum 2004menyatakanbahwaKewarganegaraan(Citizemhip)merupakanmatapelajaranyang memfokuskan


pada pembentukan diri yang beragamdari segiagama,sosio-kultural,bahasa,usia,clansuku bangsauntuk menjadiwarganegaraIndonesiayang cerdas,terampil, clanberkarakter yang diamanatkan oleh PancasilaclanUUD 1945.

Tujuan dari pelajaranPendidikan Kewarganegaraanadalah agar peserta didikmemiliki kemampuan sebagaiberikut:1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu

kewarganegaraan2. Berpartisipasisecaraaktif clanbertanggung jawab,clanbertindak secaracerdas

dalam kegiatan berrnasyarakat,berbangsa, clanbernegara, serta anti-korupsi3. Berkembang secarapositifclandemokratis untuk membentuk diri berdasarkan

karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama denganbangsa-bangsalainnya

4. Berinteraksidenganbangsa-bangsalain dalampercaturan duniasecaralangsungatau tidak langsungdenganmemanfaatkanteknologiinformasiclankomunikasi.Misi dari pendidikan kewarganegaraan persekolahan dewasa ini dapat

disimpulkan dari Bagian Pendahuluan pada naskah Standar Isi mata pelajaranPendidikan Kewarganegaraan. Misi dari Pendidikan Kewarganegaraan dapatdirangkum sebagaiberikut;1. sebagai pendidikan wawasan kebangsaan yang berarti pendidikan yang

menyiapkan peserta didik agar memiliki pemahaman yang mendalam clankomitmen yang kuat sertakonsistenterhadapprinsipclansemangatkebangsaandalam kehidupan berrnasyarakat,berbangsa, clanbernegarayang berdasarkanpada PancasilaclanUnclang-UnclangDasar 1945. KonstitusiNegara RepublikIndonesia

2. sebagaipendidikandemokrasiyangberartipendidikanyangmenyiapkanpesertadidik agar memiliki clanmampu menjalankan hak-hak sebagaiwarga negarauntuk menjalankanprinsip-prinsipdemokrasidalamkehidupan bermasyarakat,berbangsa, clanbemegara

3. pendidikan yang menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yangmemiliki kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia,kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial,ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak,serta sikap clanperilaku antikorupsi,kolusi,clannepotisme .

Adapun ruang lingkup materi ma,tapelajaran Pendidikan Kewarganegaraanmeliputi aspek-aspeksebagaiberikut :1. PersatuandanKesatuanbmgsa,meliputi: Hidup rukun dalam perbedaan, Cinta

lingkungan,KebanggaansebagaibangsaIndonesia,SumpahPemuda,KeutuhanNegara Kesatuan Republik Indonesia, Partisipasi dalam pembelaan negara,Sikappositif terhadap Negara KesatuanRepublik Indonesia,Keterbukaan clanjaminan keadi1an

-- -

---

30 Winarno, Pe'n~i~ihn Kew.u-ganegaraanPersekolahan:Sundar Isi clanPembelajarannya

2. Nurma,bukumdanperaturan,meliputi: Tertib daIamkehidupan keluarga, Tatatertib di sekolah, Norma yang berlaku di masyarakat, Peraturan-peraturandaerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa clan bernegara, Sistimhukum dan peradilannasional,Hukum dan peradilaninternasional

3. Haleasasimanusia meliputi: Hak dan kewajiban anak, Hak dan kewajibananggota masyarakat,Instrumen nasional dan internasionalHAM, Pemajuan,penghormatan dan perlindunganHAM

4. &butubm wargtnegmtmeliputi:Hidup gotong royong,Harga diri sebagaiwargamasyarakat,Kebebasanberorganisasi,Kemerdekaan mengeluarkan pendapat,Menghargai keputusan bersama, Prestasi diri , Persamaan kedudukan warganegara

5. KonstitusiNegarameliputi: Proklamasi kemerdekaan clan konstitusi yangpertama, Konstitusi-konstitusiyangpernah digunakandi Indonesia,Hubungandasar negara dengan konstitusi

6. KekuasandanPolitik,meliputi:Pemerintahandesadankecamatan,Pemerintahandaerahdan otonomi, Pemerintah pusat, Demokrasi dan sistempolitik, Budayapolitik, Budayademokrasi menuju masyarakat madani, Sistempemerintahan,Pers dalam masyarakat demokrasi

7. Pam:asilameliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara clan ideologinegara, Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, Pengamalan nilai-nilai Pancasiladalam kehidupan sehari-hari,Pancasilasebagaiideologiterbuka .

8. GlobaJisasimeliputi:Globalisasidi lingkungannya, Politik luar negeri Indone-siadi eraglobalisasi,Dampak globalisasi,Hubungan intemasionaldan organisasiintemasional, dan Mengevaluasiglobalisasi.Ruang lingkup materi selanjutnyadituangkan dan dijabarkan dalam rumusan

Standar Kompetensi clanKompetensi Dasar (SK-KD)mata pelajaran PendidikanKewarganegaraan menurut jenjang , tingkat clan semester. Hal ini dapat berartibahwa suatu lingkup materi Pendidikan Kewarganegaraanakan terdapat dalamsemuajenjangpendidikanyaitu SD,SMPclanSMAnamun denganrumusan standarkompetensidan kompetensidasaryangberbeda.Misalnya,lingkupmaterimengenaiPancasilaakan terdapat baik pada jenjang SD, SMP dan SMA dengan rumusanSK-KD yang berbeda. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD)sebagai standar isi mata pelajaranPendidikan Kewarganegaraanjenjang SD, SMP,SMA dan SMK terdapat dalamlampiran Permendiknas NO22 tahun 2006.

Berdasarkanstandar isi maka mata pelajaranPendidikan Kewarganegaraanininantinya akan berlakupadajenjangSekolahDasar (SD)clanMI, SekolahMenengahPertama (SMP)dan MTs, Sekolah Menengah Atas (SMA)dan MA serta jenjangSekolah Menengah Kejuruan (SMK)clan MAK. Hal demikian berbeda denganKurikulum 2004 yang memberlakukan Pendidikan Kewarganegaraandi SD clanSMPsebagaibagiandaripengetahuansosialdengannama matapelajaranPendidikan


Kewarganegaraandan Pengetahuan Sosial(pKPS).Sedangkanpada jenjangSMKIMAK diberlakukan mata diklat KewarganegaraanclanSejarah.

Pengembangan Materi dan PembelajaranSecarasubtantif, sesungguhnyarumusan standar kompetensi clankompetensi

dasar Pendidikan Kewarganegaraan mengandung didalamnya materi esensial.Misalkan rumusan kompetensi dasar kelas vn semester 1 yang berbunyi "menjela~kanhakekat norma, kebiasaan, adat istiadat, peraturan yang brelaku dumasyarakat" berisi materi esensialtentang norma. Kompetensi dasar kelas X se-mester 1yang berbunyi" mendeskripsikanhakekat bangsaclanunsur terbentuknyanegara " mengandung materi esensial tentang hakekat bangsa dan unsur-unsurterbentuknya negara.Karena rumusan kompetensi dasar merupakan kretaria mini-mal maka materiyang tersirat tersebut merupakan materiminimalyang selanjutnyaperlu dikembangkan.

Penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar dilakukan denganmenyusunKurikulum TingkatSatuanPendidikan(KTSP).Secaraumumkomponendalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)terdiri atas;a. Visi,Misi, dan Tujuan Pendidikan Tmgkat Satuan Pendidikanb. Struktur clanMuatan KTSPc. Kalender Pendidikand. Silabus

e. Rencana P'"bha.naan pembelajaran (RPP)Yang berhubungan dengan masalah pengembangan materi dan rancangan

pembelajarannyaadalahkomponen silabusclanrencanapelaksanaanpembelajaran(RPP).Dalam silabusinilah termuat materi pokok serta strategipembelajaranyangakan dilaksanakan di kelas. Dengan demikian kemampuan guru PKn dalammembuat silabus sekaligus menggambarkan kemampuan guru PKn dalammengidentifikasi materi berdasarkan standar kompetensi clan kompetensi dasarPendidikan Kewarganegaraan.Komponen silabusmemuat antara lain ; identifikasi,standarkompetensi,kompetensidasar, materipokok, pengalamanbelajar,indikator,peniJai:m,alokasi waktu clansumber/bahanlalat.

Kemampuan guru dalam kaitannya dengan materi adalah kemampuanmengidentifikasi materi, bukan membuat materi oleh karena materi esensialsebenarnya sudah terkandung dalam kompetensi dasar. Dalam rangkamengidentifikasimateri , beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:a. tingkat perkembangan £isik,intelektual, emosional,sosial,clanspritual peseIta

didik

b. kebermanfaatan bagi peserta didikc. struktur keilmuan

--- --


d. kedalarnandan keluasan materi

e. relevansidengan kebutuhan peserta didik clanttlntutan lingkunganf. alokasi waktu

Dalam standar isi Pendidikan Kewarganegaraan , aspek materi yang akandipelajarimungkin sarnauntuk jenjangSD, SMP atau SMA, misal materi tentangPancasila. Namun perlu diperhatikan benar rumusan standar kompetensi clankompetensi dasarjenjangclantingkat pendidikandari materi tersebut. Oleh karenaitu guru PKn SMA seyogyanyaperlu melihat standar kompetensi clankompetensidasar PendidikanKewarganegaraanjenjangSDclanSMP.Hal iniuntuk mengetahuikeseluruhan standar kompetensi clankompetensi dasar dari lingkup materi yangbersangkutan. Dengan demikian guru akan mampu memilih, memilah danmenentukan keluasansertakedalamanmateri.Materi yang diidentifikasitidak akantumpang tindih dengan jenjang lain , tidak terjadi duplikasi materi serta akanmenghasilkankeruntutan materi.

Berikut ini contoh dari keseluruhan standar kompetensi untuk lingkup materitentang Pancasila:a. Menampilkan nilai-nilaiPancasila

b. Menghargainilai-nilaijuang dalamproses perumusan PancasilasebagaiDasarNegara

c. Menampilkan perilaku yang sesuaidengan nilai-nilaiPancasilad. Menampilkan sikap positif terhadap Pancasilasebagaiideologi terbuka

Masing-masingstandar kompetensi tersebut memiliki sejumlah kompetensidasaryang harus dipcrhatikan pula oleh guru PKn selakupengembang silabus.

Rancangankegiatanpembelajaranyangakandilakukansecaranormatif disusunberdasarkanpadastandarproses.Standarprosesadalahstandarnasionalpendidikanyang berkaitandenganpelaksanaanpembelajaranpadasatusatuanpendidikanuntukmencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses apabila mengacupada pasal19PP No 19tahun 2005menunjuk padaprosespembelajaranyang diselenggarakanoleh tiap satuan pendidikan. Proses pembe1ajaran dilakukan secara interaktif,inspiratif,menyenangkan,menantang,memotivasipesertadidikuntuk berpartisipasiaktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dankemandiriansesuaidenganbakat, minat, clanperkembangan!isikpsikologispesertadidik.

SilabusclanRencana Pelaksanaanpembelajaran (RPP) merupakan rancanganpembelajaran.Silabusdikembangkan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan(KTSP)sedangkanRPP merupakan jabaran operasionaldari silabusyang nantinyadilaksanakanguru di ke1as.Perencanaanproses pembelajaran meliputi silabusclanrencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuanpembelajaran,materi ajar, metode pengajaran,sumber belajar,clanpeni1aianhasilbelajar.


Dalam bentuk praksisnya, rancanganpembelajaranyang akan dilakukan olehguru clan siswa tergambar di komponen pengalaman belajar pada silabus dankomponen metode mengajar pada RPP. Guru PKn dapat merancangpembelajarannyadenganberpedoman pada pengalamanpembelajarandan metodemengajaryang telah disusun.

Pembelajaran dalam Pendidikan Kewarganegaraan masih dapat dilakukandengan mengacu pada rambu-rambu pembelajaran Kewarganegaraan menurutKurikulum 2004 oleh karena secarasubtantif Pendidikan Kewarganegaraanyangbaru ini tetap menggtmakankonsep pembelajaran berbasiskompetensi. BerdasarKurikulum 2004pembelajarandalammata pelajaranKewarganegaraanmerupakanproses dan upaya dengan menggunakan pendekatan belajar kontekstual untukmengembangkandan meningkatkan kecerdasan,keterampilan,dan karakter warganegara Indonesia. Pendekatan belajar kontekstual dapat diwujudkan antara laindengan metode-metode: (1) kooperatif, (2) penemuan, (3) inkuiri, (4) interaktif,(5)eksploratif, (6)berpikir kritis, dan (7)pemecahan masalah.Metode-metodeinimerupakan kharakteristik dalam pembelajaran Kewarganegaraan.

Metode kooperatif dan interaktif adalah pembelajaran yang menerapkanprinsip bekerjasama.Bekerjasamaantar siswa,kerjasama siswadengan guru, siswadengan tokoh masyarakat, dan siswa dengan lingkungan belajar lain. Denganbekerjasama maka akan terjadi interaksi yang intens sekaligus menumbuhkanpembelajaranyang partisitorik.

Berfikirkritis pada hakekatnya mengembangkanunsur pemikiran rasionaldanempiris berdasar pengetahuan ilmiah. Pemikiran kritis adalah anti dogmatis danpropagandaserta kebalikandari pemikiran tradisional.Dengan berfikirkritis makadapat menemukan kebenaran secaraobyektif, berani mengkritisi pelbagaiketidakberesan di masyarakat , mampu menunjukkan kelemahan-kelemahanselanjutnyasebagaibahaninformasiuntuk mengambiltindakanrasionaldalambersikapterhadapsesuatu. Berpikir kritis merupakan rekasi atas berftkir tardisionalyang cenderungmenutup-nutupi realitas , hanya untuk mendukung status quo serta kelestariankekuasaan yang ada.

Metode ekplorasi,penemuan, peIIlt'Cahanmasalahdan inkuri pada hakeketnyamerupakan metode belajaryang menerapkan pendekatan ilmiah (theapp/it:ationifthe5Iientificmethods) dalam rangka mencari, menemukan dan mengatasi masalah.Metode ini sangat menunjang pembentukan sikap siswa untuk peka terhadappermasalahan di masyarakat.

Metode-metode pembelajaran tersebut dapat dilaksanakan secara bervariasidi dalam atau di luar kelas dengan memperhatikan ketersediaansumber-sumberbelajar. Guru dengan persetujuan kepala sekolah selain dapat membawa siswamenemui tokoh masyarakat dan pejabatsetempat, juga dapat mengundangtokohmasyarakat dan pejabat setempat ke sekolah untuk memberikan informasi yangrelevan dengan materi yang dibahas dalam kegiatan pembelajaran.

34 Winarno, pc-ncliclihnKewarganegaraanPerseko1ahan:Standar Isi dan PembeJajarannya

Model pembelajaran lain yang sekarang dikembangkan dalam PendidikanKewarganegaraanadalahPraktik BelajarKewarganegaraan(PBK).Praktik BelajarKewarganegaraan (PBK) adalah suatuimYutmpemhe/ajaranyangdirancanguntuk11'1e111bm1ufX!!Utadidikmemahamitroriktwar~aan mJa/uipengalamanbe/ajarpraktik-empirik. Dengan adanyapraktik, siswadiberikanlatihan untuk belajarsecarakontekstual.

PBK untuk Kelas I, II, clanIII dilakukan dengan penyelenggaraanpermainandan simulasi yang menarik, merangsang proses berpikir, membiasakan untukbersikapclanberbuat sesuatuyang baik,clanmengembangkansikappositifterhadaplingkungannya.

PBK untuk Kelas IV, V, dan VI dilakukan dengan membuat karangan,menganalisissuatu isu atau kasusyang dikutip oleh guru dari koran clanmajalah,clanmembuat laporan tertulis tentang suatu kegiatan atau peristiwa.

PBK untuk Kelas VII, VIII, clanIX dilakukan dengan: (1) mengidentifikasimasalah,(2)mengumpulkanclanmengevaluasiinformasiberkaitandenganmasalah,(3) menguji dan mengevaluasi pemecahan masalah, (4) memilih ataumengembangkan alternatif pemecahan masalah yang direkomendasikan, (5)mengembangkan rencana tindakan, clan (6) mengevaluasipelaksanaan tindakan.

PBKuntuk KelasX, XI, XII SMAclanMA dilakukandenganmengaplikasikanmetode-metode ilmiah (theapplicationof the scientifU:methods)sepeni metodepemecahan masalah (p-d?lemdving methal)clanmetode inkuiri (inquirymethal).

Langkah-Iangkah metode pemecahan masalah yaitu sebagai berikut: (1)merumuskan masalah, (2) membuat kerangka untuk pemecahan masalah, (3)menentukan sumber data, (4) mencari data, (5) menaksir kelayakan data, (6)memilah clanmemasukan data ke dalam kerangka, (7)meringkasclanmelakukanverifikasi data, (9) mengamati hubungan ,antar data, (10) menafsirkan data, (11)menyimpulkan hasil penafsiran, clan (12) mengkomunikasikan hasil pemecahanmasalah.

Langkah-Iangkahmetode inkuiri yaitu sebagaiberikut: (1) membuat fokusuntuk inkuiri,(2)menyajikanmasalah,(3)merumuskankemungkinanpenyelesaian,(4) mengumpulkan data, (5) menilai penyelesaian yang diajukan, dan (6)merumuskan kesimpulan.

Antara metode pemecahanmasalah(problemsolvingmethod), metode inkuiri(mquiri method) maupun metode penemuan (discovery)sesungguhnyamemilikiani sejiwa yaitu sebagai suatu kegiatan atau cara belajar yang bersifat mencarisecaralogis,kritis, analisismenuju kesimpulanyang meyakinkan. Problem solvingmerupakan kegiatan mencari suatu masalah secara rasional. Titik berat padaterpecahkannya masalah tersebut secara rasional, logis clan tepat. Dalam inkuirisiswa mencari sesuatu sampai tingkatan yakin (belief) didukung oleh fakta,interpretasi, analisisclan pembuktian bahkan sampai pada altematif pemecahan

JurnalCivics, VoL3,No.1, Juni 2006 35

masalah. Sedangkan dalam discovery siswa mencari sesuatu sampai menemukanclanbiasanyahanya ada satu objek sajayang dicari.

Apabila dilihat dari tingkat tuntutan kemampuan berfikir clan penguasaankonsep serta teori maka metodeinkuiri adalahleveltertinggi,kemudiandibawahnyaproblem solvingclanselanjutnyadiscovery.Karena discoverytermasuk pula dalammetode ilmiahmakaPraktik.BelajarKewarganegaraandapatpula dilakukandenganmenggunakan metode ini.

Hasil akhir dari Praktik BelajarKewarganegaraanadalah portofolio (portfo-lio) hasil belajaryang berupa rencana clantindakan nyata yang ditayangkanolehsetiap individu atau kelompok clandinilai secaraperiodik melalui suatu kompetisiinteraktif-argumentatifpada tingkat kelas,sekolah, daerah setempat, clannasional.Pesertadidik kemudian diberikan sertifikatkeberhasilandalam mengikuti kegiatanpraktik terse but. Dalam pelaksanaan pembelajarannya, Praktik BelajarKewarganegaraanini secarakomprehensif diwujudkan dalamModel PembelajaranBerbasisPortofolio (MPBP).

PenutupDeskripsi mengenai pendidikan kewarganegaraan sebagaimata pelajaran di

sekolah atau Pendidikan KewarganegaraanPersekolahandi Indonesiasekaranginiterdapat naskah lampiran dari Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang StandarIsiuntuk SatuanPendidikanDasarclanMenengah.Standarisimengenaipendidikankewarganegaraanuntuk satuan pendidikan dasar clanmenengah selanjutnyaakanmenggantikan uji coba Kurikulum 2004mata pelajaran Kewarganegaraan.Isi daristandar isi mencakup lingkup materi minimal clankompetensi minimal dari tiapsatuan pendidikan. Kompetensi minimal meliputi standar kompetensi dankompetensi dasar menurut jenjang,tingkat clansemester.

Standar isi dari pendidikan kewarganegaraansecara subtantif tidak berbedadengan Kurikulum 2004Kewarganegaraanclan merupakan penyempurnaan darinaskah Kurikulum 2004 mata pelajaran Kewarganegaraan.Hal ini dapat dilihatdarirumusan-rumusanpada latar belakang,pengertian,tujuan,ruang lingkupmatericlanstandar kompetensi dari pendidikan kewarganegaraanpersekolahan. Dengandemikian paduan dari Kurikulum 2004 mata pelajaran Kewarganegaraanmasihdapat digunakan sebagaiacuan dalam mengembangkan materi atau pembelajaranPendidikan Kewarganegaraan.Misalnya dalam hal penyusunan silabus, rencanapembelajaran, met ode pembelajaran dan penilaian untuk mata pelajaranKewarganegaraan.

--


DAFfARPUSTAKA

Dasim Budimansyah.2002.ModelPemhelajarandanPenilaianBerbasisPcrtrfo/io.Bandung : Genesindo

Depdiknas.2004.Kurikulum2004MataPehjaranKewar~gtraan (Citizenship)untuk Kelas X-XII. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional , BadanPenelitian clanPengembanganPusat Kurikulum (puskurlitbang).

Depdiknas. 2004. Kurikulum 2004 SMA: PedomanUmumPengmb:mgan Silabus.Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional , Badan Penelitian danPengembanganPusat Kurikulum (Puskurlitbang)

Depdiknas. 2004. PedomanPemilihandanPemanfaatanBahanAjar. Jakarta:Departemen PendidikanNasional , Dikmenun, Direktorat PLP

Depdiknas. 2006. Kurikulum Tzngkat Satuan Pendidikan (K7Sp). Bahan Presentasi.

Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional , Badan Penelitian danPengembangan Pusat Kurikulum (puskurlitbang)

Depdiknas. 2006. SilabusPendidikan Dasar dan Menengah. Bahan Presentasi. Jakarta:

Departemen PendidikanNasional , BaclanPenelitianclanPengembanganPusatKurikulum (puskurlitbang)

MuchsonAR. 2003.PendidikanKewarFgtraan ParadigmaBarudan!mJiementasinyadalamKurikulum BerbasisKomperensi.Makalahdisampaikandalam SeminarN asional Kurikulum Berbasis Kompetensi. 2002 Kewarganegaraandiselenggarakanoleh Program StudiPPKn FK1PUNS tanggal29 Maret 2003

Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendiknas No 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan PendidikanDasar clanMenengah

StandarKompetensiclanKompetensiDasarPendidikanKewarganegaraan.NaskahLampiranPermendiknas No 22 tahun 2006.Jakarta: Departemen PendidikanNasional , Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum(puskurlitbang).

UdinSWinataputta. 2003.ParadigrnaPendidikanKewar~gtraan Seb:tgaiWabmaSistemikPendidikanDemokrasi.Makalah Hnp:/www.depdiknas.go.id/Jurnal/45/udin_s_winataputra.htm

Unclang-unclangNo 20 tahun 2003tentang SistemPendidikan Nasional

pendidikan kew arganegaraan persekolahan: standarisi dan ... · itu dengan ditetapkannya...

Documents