papa rank la by lenny

5/25/2018 Papa Rank La by Lenny

1/37

KABUPATEN KOTA LAYAK ANAKuntuk mewujudkanINDONESI L Y K N K

LENNY N. ROSALIN

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Sosialisasi Kebijakan PP dan PA melalui Bakohumas, Jakarta 21 Februari 2011

1


2/37

Nelson Mandela

The Convention of the Rights of the Child is a luminousliving document that enshrines the rights of the child

without exception to a life of dignity and self-fulfilment

John W WhiteheadChildren are the living messages we send to a time we

will not see

David BrowerWe dont inherit the earth, we borrow it from our children

2


3/37

3

Bagaimana suatu bangsa memberikan prioritas kepadapembangunan anak menunjukkan apakah bangsa tersebut adalah

bangsa yang visioner

PEMBANGUNAN ANAK

Anakaset bangsa dan investasi masa depanmerupakan potensi kekayaan dan kesejahteraan bangsa di

masa depan Anak kualitas sumber daya manusiaindikator utama keberhasilan suatu bangsa dalam melakukan

pembangunan, yang dimulai sejak usia dini Upaya melakukan pembangunan anakdimulai sejak dalam kandungan, dan dengan memperhatikan

pertumbuhan dan perkembangan anak


4/37

Argumentasi Menghadapi Masa Depan

SDM berkualitasProduktifitas

Inovasi dan

KreatifitasAnak berkualitas

Tumbuh Kembang dan

Perlindungan Anak

Produktifitas

Nasional danDaya saing

Pendapatan

National

Ketahanan

Nasional

Tabungan Nasional

Investasi Nasional

Investasi Fisik

dan Sosial

Investasi SDM

Eksistensi dan

Kemajuan Bangsa

4


5/37

PERIODISASI PERKEMBANGAN ANAK

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Masa dalam KandunganMasa formatif pertumbuhan fisik

Bawah Tiga TahunPerkembangan motorik (otot dan

refleks), penyenpurnaan panca indra,

bahasa, keterdekatan sosial danemosional dengan pengasuh

Bawah Lima Tahun

Penyempurnaan otot, tulang,kemampuan bahasa, persiapan sekolah

Usia Sekolah

Belajar norma sosial-kultural, keterampilan

skolastik

Masa Remaja

Pertumbuhan tanda-tanda seksual

sekunder, perkembangan hubungan

heteroseksual, persiapan mengandung

dan melahirkan untuk perempuan

5


6/37

ANAKAdalah seseorang yang belum berusia 18

(delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan

Pasal 1 (1) UU No . 23/2002

tentang Perl indung an Anak

HAK-HAK ANAKBagian dari HAM yang WAJIB DIJAMIN,DILINDUNGI DAN DIPENUHI orang tua,

keluarga, masyarakat, pemerintah dan

negara

6


7/37

5 KLUSTER HAK ANAK

(Konvensi Hak Anak)1. Hak Sipil dan Kebebasan

2. Lingkungan Keluarga dan

Pengasuhan Alternatif3. Kesehatan Dasar dan

Kesejahteraan

4. Pendidikan, Pemanfaatan

Waktu Luang dan Kegiatan

Seni Budaya

5. Perlindungan Khusus

7


8/37

ANAK INDONESIA

Jumlah anak = 1/3 jumlah penduduk

Harus berkualitas

Agar tidak menjadi beban pembangunan

TERDAPAT 31 HAK ANAK

Amanat UU No. 23/2002 tentang Perlindungan

Anak

8


9/379


10/37

UNTUK:

1. bermain

2. berkreasi3. berpartisipasi

4. berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan

5. bebas beragama

6. bebas berkumpul

7. bebas berserikat

8. hidup dengan orang tua9. kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang

UNTUK MENDAPATKAN

10. nama

11. identitas

12. kewarganegaraan13. pendidikan

14. informasi

15. standar kesehatan paling tinggi

16. standar hidup yang layak

ANAK MEMPUNYAI HAK (31)

10


11/37

UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN

17. pribadi

18. dari tindakan penangkapan sewenang-wenang19. dari perampasan kebebasan

20. dari perlakuan kejam, hukuman dan perlakuan tidak manusiawi

21. dari siksaan fisik dan non fisik

22. dari penculikan, penjualan dan perdagangan atau trafiking

23. dari eksploitasi seksual dan kegunaan seksual

24. dari eksploitasi /penyalahgunaan obat-obatan

25. dari eksploitasi sebagai pekerja anak

26. dari eksploitasi sebagai kelompok minoritas/kelompok adat

terpencil

27. dari pemandangan atau keadaan yg menurut sifatnya belum

layak untuk dilihat anak

28. khusus, dalam situasi genting/darurat

29. khusus, sebagai pengungsi/orang yg terusir/tergusur

30. khusus, jika mengalami konflik hukum

31. khusus, dalam konflik bersenjata atau konflik sosial

(disarikan dari UU nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak)

ANAK MEMPUNYAI HAK (31)

11


12/37

MASALAH ANAK- Pendidikan: pra sekolah, SD-SLTA, di lingkungan keluarga, di masyarakat, di panti, di

lapas, dll

- Kesehatan dan gizi: kematian bayi dan balita, gizi kurang dan buruk, penyakit, dll

- Anak berhadapan dengan hukum: apakah di lapas terpenuhi hak-haknya (pendidikan,

kesehatan, dll)

- Kekerasan terhadap anak: KDRT, bul ly ing(di sekolah, peer group)

- Masalah sosial anak: anak jalanan, pekerja anak, eksploitasi (seksual dan ekonomi),

dll

- Belum semua anak memiliki akta kelahiran

- Banyak informasi yang tidak layak dikonsumsi anak(cetak, elektronik on -l ine game),

dll

- Anak berkebutuhan khusus(genius, terbelakang): apakah sudah terpenuhi hak-

haknya (pendidikan, kesehatan, fasum), dll

- Penanaman nilai-nilai luhurmulai pudar:nat ional character bu i ld ing

- Partisipasi anakmasih rendah: terbatasnya wadah anak untuk menyampaikan

pendapat (Forum Anak), pemanfaatan waktu luang, kegiatan seni budaya (sanggar),

dll

- Infrastruktur: rute aman ke sekolah, taman kota, TPA di perkantoran, ruang menyusui

di perkantoran dan mal, sekolah/RS ramah anak, lapas anak, sekolah untuk ABK, dll

- Payung kebijakananak (terutama di daerah), lembaga(di daerah) yangmenangani/mengkoordinasikan pembangunan anak, anggaranuntuk anak, dll12


13/37

Untuk mengatasi masalah anak

harus terjadi perubahan

Paradigma Pembangunan Anak

Parsial,

Segmentatif,

Sektoral

Holistik ,

Integratif,

Berkelanjutan

Di masa

datang

Selama

ini

13


14/37

1

2

3

4

5

6

APA ?

KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

MENGAPA ?

DIMANA ?

KAPAN ?

SIAPA melakukan apa?

BAGAIMANA ?

14


15/37

KLA adalah

sistem pembangunan kabupaten/kota

yang mengintegrasikan komitmen dansumber daya pemerintah, masyarakat dandunia usaha yang terencana secara

menyeluruh dan berkelanjutan dalamkebijakan, program dan kegiatan untukpemenuhan hak-hak anak.

1. APA yang dimaksud

KLA?

15


16/37

Tujuan KLA

Untuk membangun inisiatif pemerintahan

kabupaten/kota yang mengarah pada upayatransformasi Konvensi Hak-hak Anak(Convention on the Rights of the Child)darikerangka hukum ke dalam definisi, strategi,

dan intervensi pembangunan, dalam bentuk:kebijakan, program dan kegiatanpembangunan, dalam upaya pemenuhan hak-hak anak, pada suatu dimensi wilayahkabupaten/kota.

16


17/37

17

non diskriminasi

kepentingan yang terbaik untuk anak

hak untuk hidup, kelangsungan hidupdan perkembangan

penghargaan terhadap pendapat

anak


18/37

18

PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK

(= PUHA),pengintegrasian hak-hak anak ke dalam

setiap proses penyusunan:kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

setiap tahapan pembangunan: perencanaan dan

penganggaran; pelaksanaan; pemantauan; dan

evaluasi di setiap tingkatan wilayah:

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota


19/37

RUANG LINGKUP KLA

meliputi seluruh bidang pembangunan Tumbuh Kembang Anak

Perlindungan Anak

Diimplementasikan di kabupaten/kota

PEMENUHAN HAK-HAK ANAK19


20/37

LANDASAN HUKUM

Internasional World Fit For Children

Konvensi Hak-hak Anak

Millennium Development Goals (MDGs)

dll

Nasional Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28b dan 28c

UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak

UU 17/2007 ttg RPJPN 2005-2025 Inpres 01/2010 ttg Program Prioritas Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden 5/2010 ttg RPJMN 2010-2014

Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015

Peraturan Menneg PP 2 /2009 ttg Kebijakan KLA

dll 20


21/37

2. MENGAPAdikembangkan KLA?

Anak 1/3 dari total penduduk.

Anak merupakan investasi SDM:

harus tumbuh dan berkembang secaraoptimal dan terlindungi.

Pembangunan selama ini masih parsial dansegmentatif, belum peduli/ramah anak:

ke depan: harus holistik, integratif danberkelanjutan.

dll

21


22/37

3. BAGAIMANA KLA

dapat diwujudkan?Dimulai dari tingkatan paling bawah, atau dapatjuga melalui fasilitasi dan dorongan dari pusat

Dari individu

Dari keluarga Dari RT/RW Dari desa/kelurahan Dari kecamatan Inisiatif kab/kota ybs

terealisasi di kab/kota

Pemerintah nasional/pusat melakukan sample di beberapa prov atau diseluruh prov

Prov melakukan sample di beberapa kab/kota atau di seluruh kab/kota Inisiatif kab/kota ybs

terealisasi di kab/kota 22


23/37

4. KAPAN KLAdikembangkan?

2006: rancangan kebijakan KLA diinisiasi oleh KPP

2006: model KLA di 5 kab/kota

2007: perluasan model KLA di 10 kab/kota dst...

2009: Kebijakan KLA (Peraturan Meneg PP No. 2/2009)

2010: KLA di 20 kab/kota (target)

- Pedoman Pengembangan KLA Tingkat Provinsi (Peraturan Meneg

PP&PA No. 13/2010)UKP4

- Petunjuk Teknis KLA di Desa/Kelurahan (Peraturan Meneg PP&PANo. 14/2010)UKP4

2014: KLA di 100 kab/kota (target)23


24/37

5. SIAPA yang berperan

mewujudkan KLA? Lembaga Legislatif: nasional dan daerah

Lembaga Yudikatif: nasional dan daerah Pemerintah

- pusat/nasional- provinsi- kabupaten/kota batas terendah desentralisasi

- kecamatan- desa/kelurahan

Dunia usaha Akademisi Masyarakat

- individu: anak dan orang dewasa- keluarga

24


25/37

6. BAGAIMANA

mengembangkan KLA? Top-down

Nasional/pusat provinsikab/kota

Bottom-upGerakan masyarakat Individu&keluargaRT/RW desa/kelurahan kecamatan

kab/kota

Kombinasi bottom-up dan top-down

25


26/37

Langkah PengembanganKLA

Penyusunan Rencana Aksi Daerah

Pengumpulan Data Basis

Pembentukan Gugus Tugas

Komitmen

Tahap 4

Tahap 3

Tahap 2

Tahap 1

Mobilisasi Sumber Daya

Tahap 7

26

Pemantauan & Evaluasi

Pelaporan

Tahap 5

Tahap 6


27/37

AnakKLG

Desa

/KelhDUNIAINDabKotaKec ProvTR

W

TAHAPAN PENGEMBANGANKLA

27

Dunia Layak Anak (World Fit for


28/37

28

Children)

Indonesia Layak Anak (IDOLA)

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

ABH MSA ABK KTA PHSPendidikan Kesehatan Partisipasi Lingkungan

5 KLUSTER HAK ANAK

oleh Masyarakat

oleh Lembaga Yudikatifoleh Lembaga Legislatif

oleh Dunia Usaha

oleh Pemerintah:

K/L, SKPD Prov, SKPD Kab/Kota

KELUARGA

ANAK

TUMBUH KEMBANG ANAK PERLINDUNGAN ANAK

ABH:anak berhadapan hukum

MSA: masalah sosial anak

ABK: anak berkebutuhan khusus

KTA: kekerasan terhadap anak

PHS: pemenuhan hak sipil


29/37

29

Kabupaten/Kota LayakAnak (KLA)

2010:10 Prov

20 Kab/Kota

2011:15 Prov

35 Kab/Kota

2012:20 Prov

60 Kab/Kota

2013:33 Prov

90 Kab/Kota

Dunia Layak Anak

(World Fit for Children)

Indonesia Layak Anak (IDOLA)

PERKEMBANGAN KLA

Catatan:Model KLA dimulai sejak tahun 2006 di 5 kabupaten/kota dan tahun 2007 di 10 kabupaten/kota

2014:

33 Prov

100 Kab/Kota


30/37

MenujuKABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

30

I. ASPEK MANAJEMEN

1. PERENCANAAN: output dalam bentuk RAD;

terintegrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah(RPJMD dan/atau RKPD); dalam prosesnyamelibatkan partisipasi anak (misal: melaluimusrenbang) koordinator:Bappeda

2. PENGANGGARAN: pastikan semua rencana dalamRAD memperoleh alokasi anggaran peran

legislatif: koordinator:Bappeda3. PELAKSANAAN: RAD tidak hanya dilaksanakan oleh

SKPD, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat


31/37

31


4. PEMANTAUAN: pelaksanaan RAD dipantau secara berkala5. EVALUASI: pelaksanaan RAD dievaluasi setiap akhir tahun;

oleh pihak independen6. PELAPORAN: hasil pelaksanaan RAD dilaporkan ke

pimpinan (dari GT

Walikota/Bupati GubernurMenteri PP dan PA dan Mendagri) koordinator: Badan/Kantor/Unit PP dan PA


32/37

32


II. ASPEK TAHAPAN PENGEMBANGAN

1. Diawali dan dilandasi oleh KOMITMEN pimpinan

daerah (Gubernur, Bupati, Walikota, LembagaLegislatif, Dunia Usaha, Masyarakat SEMUA)2. Bentuk GUGUS TUGAS: bisa memanfaatkan

Tim/Pokja yang sudah ada; tahap awal: libatkanseluruh SKPD terkait (untuk pembagian tugassiapa mengerjakan apa); tahap berikutnya: libatkanForum Anak (perwakilan anak), lembagamasyarakat, toga, toma, dunia usaha, dll;penetapan dengan SK Gubernur/Bupati/Walikota?


33/37

33


3. Kumpulkan, olah dan analisis semua DATA ANAK;sehingga diketahui secara jelas besaran masalahanak, di mana saja lokasinya, dll

4. Buat RENCANA AKSI DAERAH (RAD)yang ditujukan

untuk mengatasi masalah anak tujuan akhir RAD:pemenuhan hak-hak anak; pembagian peran jelas;dalam proses penyusunan libatkan seluruh pemangkukepentingan, termasuk libatkan anak; penganggaranjelas, dll (Catatan: Upayakan agar RAD terintegrasidengan dokumen perencanaan daerah: RPJMD atau

Renstrada/RKPD; sehingga terjamin pembiayaannya)


34/37

III. ASPEK SUBSTANSI 31 hak anak

1. HAK SIPIL DAN KEBEBASAN2. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN

ALTERNATIF3. KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN4. PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN

KEGIATAN SENI BUDAYA5. PERLINDUNGAN KHUSUS

34



35/37

NEGARA DAN PEMERINTAH

Berkewajiban dan bertanggung jawabmenghormati dan menjamin

hak asasi setiap anak, tanpa membedakan suku, agama, ras,golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum

anak, urutan kelahiran anak, kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21

UU 23/2002).

Berkewajiban dan bertanggung jawabmemberikan dukungan

sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak(Pasal 22 UU 23/2002).

Menjaminperlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak

dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau

orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak

(Pasal 23 UU 23/2002). Wajibmengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23

UU 23/2002).

Menjaminanak untuk mempergunakan haknya dalam

menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat

kecerdasan anak (Pasal 24 UU 23/2002). 35


36/37

Inti dari KLA

KABUPATEN/KOTA dimana anak dapat tumbuh

dan berkembangsecara optimal serta terlindungidari kekerasan dan diskriminasi

36


37/37

37

Anak adalah bagian dari masa kini dan pemilik masa depanLindungi mereka dan penuhi hak haknya

www.kotalayakanak.org

papa rank la by lenny

Documents