pandangan tuan guru lombok terhadap multi akad dalam … · 2019. 5. 10. · 133 pandangan tuan...

131

Pandangan Tuan Guru Lombokterhadap multi akad dalam mu’a>malahma>liyah kontemporer

MusawarFakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Mataram NTBE-mail: [email protected]:10.18326/ijtihad.v16i1.131-155

The concept of Hybrid Contract or “Multi Akad” is an ijtiha >d of the scholars to address the develop-ment of human life, especially in mu‘a >malah aspect. It is understood as the merge of the two contracts ormore in a contract. Therefore, many modern transactions use it and even in the last decade the scholarsbegan to discuss about it’s validity. The conversation and debate about the validity of this HybridContract appears not without reason, because of numbers of prophetic traditions, showed literarilythat Hybrid Contract is forbidden in the transaction. Departing from that, this study answers three basicproblems: the first is “how the concept of “Hybrid Contract” in view of Tuan Guru Lombok”, whobecame a role model for peoples of Lombok, because of they are as religious and community leaders.The second question is how an argumentation that built by Tuan Guru about the “Multi Akad” inIslamic Law. While the third problem is how the typology Tuan Guru Lombok thought. This study isa qualitative research by maqa>s}id al-Shari>’ah and the sociology law approaches, and this study is made withthe method of interview to Tuan Guru who are determined by “purposive sampling” method, and sothis research is supported by document data in the form of books, magazines and more. This studyconcluds that Hybrid Contract concept in Tuan Guru Lombok view is a contract containing twocontracts or more in financial problems, both applicable in financial institutions shari>‘ah or no. Surely,the concept of Hybrid Contract is a way to elude from “usury”. Regarding to Multi Akad in Islamic Lawlike “Dana Talangan Haji” at financial institutions shari>‘ah, Tuan Guru responded it by two argumenta-tions: so that they are divide to two group: rejecter and endorser. And they are divided into 2 (two)typology: textual and textual progressive, the textual group understood that Hybrid Contract is unlaw-ful or forbidden according to prophetic traditions texts and it was interpreted textually. While progres-sive textual tends to allow, even though they can not separate them self from the text of the prophetictraditions, but they also consider the development of thought, life, and environment.

Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan KemanusiaanVol. 16, No. 1 (2016), pp. 131-155, doi : 10.18326/ijtihad.v16i1.131-155

Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Volume 16, No. 1, Juni 2016: 131-155

132

Salah satu ijtihad para ulama untuk menjawab perkembangan kehidupan manusia dalam masalahkeuangan adalah konsep multi akad, yaitu penggabungan dua akad dalam satu akad. Oleh karena itu,banyak transaksi modern yang menggunakannya. Namun pada dasawarsa terakhir ini mulai ramaidiperbincangkan para pakar fikih sekitar keabsahannya. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahanmulti akad ini muncul bukan tanpa sebab, karena sejumlah hadis Nabi menunjukkan laranganpenggunaan multi akad dalam transaksi. Karena itu ia menjadi fenomena menarik. Berangkat darifenomena di atas, artikel ini berusaha mencari jawaban atas tiga pokok permasalahan; pertama, bagaimanapandangan Tuan Guru Lombok tentang multi akad. Kedua, bagaimana argumentasi Tuan Guru dalammenetapkan hukum multi akad dalam hukum Islam. Ketiga, bagaimana tipologi pandangan TuanGuru Lombok terkait dengan multi akad. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan us}u>l al-Fiqh yang termasuk di dalamnya maqas}id al-Shari >‘ah dan sosiologi hukum. Pengumpulan data dilakukanmelaui metode wawancara dan dokumentasi yang berupa buku-buku, majalah, internet, dan lainnya.Sedangkan penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Penelitian ini menyimpulkanbahwa multi akad dalam pandangan Tuan Guru Lombok adalah penggabungan dua akad atau lebihdalam satu transaksi dalam masalah keuangan, yang diberlakukan di lembaga keuangan Syari’ah (LKS)atau non LKS. Argumentasi terhadap multi akad seperti oleh Tuan Guru dibangun berdasarkan padapendekatan kebahasaan dan maqashid. Dengan demikian, pandangan Tuan Guru terbagi menjadi duaargumentasi pendukung dan penolak. Sesungguhnya, konsep multi akad sebagai solusi jalan keluar daririba ditanggpi oleh Tuan Guru dengan tanggapan yang terbagi menjadi 2 (dua) tipologi: tekstual danprogresif tekstual. Kelompok pertama memahami bahwa konsep multi akad tidak boleh (haram),karena ada beberapa teks hadis secara zahir menyatakan demikian dan juga ditafsirkan secara tekstual.Sementara kelompok kedua berkesimpulan bahwa multi akad dibolehkan, walaupun mereka tidak bisalepas dari teks hadis, namun mereka juga mempertimbangkan perkembangan pemikiran, kehidupan,dan lingkungan.

Keywords: Multi-contract: Tuan Guru; Maqa >s}id al-Shari >’ah; Mu‘a >malah ma >liyah

Pendahuluan

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan aktifitas lembaga keuangan syariah (LKS) diIndonesia saat ini, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pembiayaan syariah, obligasisyariah dan lain sebagainya, menuntut para praktisi, regulator, dan bahkan akademisi dibidang keuangan syariah untuk senantiasa aktif dan kreatif dalam rangka memberikan responterhadap perkembangan tersebut. Artinya para praktisi dituntut melakukan penciptaanberbagai produk; regulator membuat regulasi yang mengatur dan mengawasi produk yangditawarkan serta dilaksanakan. Demikian juga akademisi dituntut memberikan pencerahandan tuntunan agar produk maupun regulasi benar-benar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Dalam rangka hal di atas, para praktisi telah melakukan berbagai upayauntuk menciptakan produk-produk baru atau bahkan dan ini yang paling banyak melakukan

133

Pandangan Tuan Guru Lombok terhadap multi akad dalam mu‘a >malah ma >liyah kontemporer (Musawar)

adaptasi dan “syariatisasi” terhadap produk-produk lama (konvensional). Untuk yang terakhirini, mengingat fungsinya masih relavan dan diperlukan, nama produk lama tetapdipertahankan, tentu saja dengan diberi label khusus untuk membedakannya dari produkkonvensional; misalnya diberi kata “syariah” atau kini –untuk di lingkungan perbankan syariahsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku—diberi label “iB”. Sebagaicontoh dikemukakan antara lain kartu kredit syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, dansebagainya

Salah satu parameter untuk menilai apakah suatu produk telah memenuhi prinsip syariahatau tidak adalah dengan memperhatikan akad-akad dan berbagai ketentuan yang digunakandalam produk-produk tersebut. Bila produk-produk tersebut dilakukan al-takyi >f al-fiqhi >(tinjauan fikih), maka ditemukan sebagian terbesar ternyata mengandung beberapa akad,seperti beberpa teransaksi berikut: 1) Kartu kredit syariah terdapat 3 (tiga) akad ija>rah, qard},dan kafa>lah; 2) Obligasi syariah mengandung sekurang-kurangnya 3 (tiga) akad mud}a>rabah(atau ija >rah) dan waka >lah, serta terkadang disertai kafa >lah atau wa’d; 3). Gadai Syariahmenghimpun 2 (dua) akad rahn dan ija>rah; (Fatwa DSN 2002) 4). Dana talangan haji ada 2(dua) akad; qard} dan ijara>h; 5). Bay‘ al-Mura>bah}ah ada 2 (dua) akad, bay‘ dan ija>rah. (Asmuni,2004, 22) 6). Musha>rakah mutana>qis }ah terjadi 2 (dua) akad musha>rakah dan pembelian (FatwaDS, 2008); 7). Sandak ada 2 akad; rahn dan isti’za>n (tabarru‘) atau bay‘ (Musawar, Tesis, 2002)

Dalam beberapa teransaksi seperti di atas, ada beberapa akad dilakukan secara bersamaanatau setidak-tidaknya setiap akad yang terdapat dalam suatu produk tidak bisa ditinggalkan,karena kesemuanya merupakan satu kesatuan. Teransaksi-teransaksi semacam itulahdiistilahkan dengan “Multi Akad” yang kini dalam peristilahan fiqh mu‘a>malat kontemporer(al-fiqh al-mu‘a >malat al-ma >liyah al-mu‘a >s }irah) dan disebut pula dengan istilah “al-‘uqu >d al-murakkabah” yang merupakan salah satu bentuk ijtihad para ulama’ sebagai upaya jalankeluar dari jeratan riba.

Dengan banyaknya teransaksi modern yang menggunakan Multi Akad sebagaimanadisinggung di atas, mulai ramai diperbincangkan para pakar fikih sekitar keabsahan MultiAkad. Perbincangan dan perdebatan mengenai keabsahan Multi Akad ini muncul bukantanpa sebab. Sejumlah hadis Nabi secara lahiriah menunjukkan larangan penggunaan MultiAkad. Hadis pertama yang menjelaskan bahwa rasulullah melarang beberapa akad yang


134

berhimpun di dalamnya beberapa akad, seperti akad jual beli bergabung dengan pinjam,sesuai dengan hadis (Turmuzi, t.th.: 533) berikut:

Hadis kedua yang menjelaskan bahwa Rasululla>h melarang orang melakukan 2 (dua)akad jual beli dalam satu akad jual beli, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis (Turmuzi,t.th.: 533) berikut:

Hadis berikut, sebagai hadis ketiga yang menjelaskan ketidakbolehan terjadi 2 (dua) akaddalam satu akad, seperti berhimpunnya akad pinjam dengan jual-beli sebagaimana dijelaskanhadis (al-Baehaqiy, 1344H: 267) berikut:

Demikian juga hadis kempat berikut menjelaskan bahwa Nabi melarang menggabungkandua akad jual beli dalam satu akad jual beli, yaitu hadis (Hanbal, 1999: 555) berikut:

Dengan adanya beberapa hadis tersebut, kiranya sangat wajar jika timbul pertanyaan,apakah produk-produk keuangan syariah yang menggunakan Multi Akad dapat dipandangmemenuhi prinsip syariah atau sebaliknya? Karena beberapa hadis di atas sangat jelas melarangterjadi penggadaan akad dalam satu akad. Oleh karena itu, penelitian ini dari sudut pandangilmiah merupakan sesuatu yang urgen dengan analisis secara lengkap dan rinci terhadapbeberapa produk yang mengandung Multi Akad dari lembaga keuangan syariah atau nonlembaga syariah, kemudian direspon para Tuan Guru Lombok.

135


Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi pokok permasalahan yang perlumendapat jawaban dalam penelitian ini adalah: bagaimana pandangan Tuan Guru Lomboktentang Multi Akad; Bagaimana argumentasi Tuan Guru Lombok dalam menentukan hukumMulti Akad; Bagaimana tipologi pandangan Tuan Guru Lombok tentang Multi Akad.

Multi Akad

Istilah “Multi Akad” dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan al-‘Uqu>d al-Murakkabah.Kata al-‘Uqu>d al-Murakkabah terdiri dua kata; al-‘Aqu>d dan al-Murakabah. Kata “al-‘Uqu>d”( ) merupakan bentuk jama‘takthi>r dari kata “al-‘aqd” ( ) yang memiliki ragam makna,

seperti (kuat), (ikatan), (himpunan), dan (penguat) yang kemudian

dapat berarti beberapa akad. Selanjutnya kata multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak;lebih dari satu; lebih dari 2 (dua) berlipat ganda. Kata “Multi Akad” merupakan terjemahandari (berarti akad ganda), yang terdiri dari susunan kata “sifat dan maus}u>f ”,

yaitu kata “ ” dan “ ” yang berarti akad-akad yang terjadi dengan carabertumpuk-tumpuk, karena kata al-Murakkabah berarti mengumpulkan atau menghimpun.

(al-Taha>nawi, t.th.: 534). Kata sendiri berasal dari kata “ “ yang

mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, sesuatuyang ada yang di atas dan yang di bawahnya dan dalam pengertian ulama’ fiqh pun kata

“ ” dapat berarti: a) Himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama.Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukanpenggabungan; b) Sesuatu yang dibuat dari dua atau beberapa bagian, sebagai kebalikandari sesuatu yang sederhana yang tidak memiliki bagian-bagian; dan c) Meletakkan sesuatudi atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Pengertian MultiAkad secara termininologi menurut Nazih Hammad (2005: 7) adalah:


136

Selain mereka berdua ulama’ lain juga, memberikan istilah untuk menyatakan Multi Akad,karena memiliki hubungan, kemiripan, dan kesamaan pengertian dengan istilah: a) al-‘uqu>dal-mujtami‘ah; b) al-‘uqu>d al-muta‘addidah;, c) al-‘uqu>d al-mutakarrirah; d) al-‘uqu>d al-mutada>khilah;,e) al-‘uqu>d al-mukhtalit}ah.

Ulama’ yang mendukung Multi Akad berlandaskan pada beberapa nash yang menunjukkankebolehan Multi Akad dan akad secara umum, yaitu firman Allah dalam surat al-Ma>idahayat 1 berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatangternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidakmenghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allahmenetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.

Selain itu, ayat lain yang dijadikan landasan penetapkan hukum asal dari akad adalahfirman Allah yang menjelaskan secara umum tentang akad dapat ditegakkan, seperti akadjual beli dalam surat al-Baqarah ayat 275 berikut: “Allah menghalalkan jual beli danmengharamkan riba”.

Jual beli yang dihalalkan Allah adalah segala bentuk jual beli, kecuali yang telah nyatadiharamkan. Karena itu, kegiatan yang berkaitan dengan teransaksi kebendaan pada dasarnyadiperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh kaidah fikhiyah yang mengelompokkanakad, syarat, dan kegiatan keuangan lainnya sebagai kegiatan hubungan sosial. Dalam bidangini berlaku kaidah umum “al-as }lu fi > al-mu‘a >malah al-iba >h }ah” atau “al-‘a >dah muh }akkamah”.Berangkat dari sini, semua kegiatan sosial muamalah hukumnya boleh kecuali yang telahnyata jelas disebutkan keharamannya (Ibn Taimiyah, t.th.: 222).

Ulama’ lain, terutama dari kalangan Zahiriyah mengharamkan Multi Akad, karena hukumasal dari akad adalah dilarang dan batal kecuali yang ditunjukkan boleh oleh agama. KalanganZahiriyah beralasan bahwa Islam sudah sempurna, sudah dijelaskan apa yang diperlukanoleh manusia. Setiap perbuatan yang tidak disebutkan dalam nash-nasah agama berartimembuat ketentuan sendiri yang tidak ada dasarnya dalam agama dan hal ini dianggapmelampaui batas agama, seperti dinyatakan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 229:“Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim”

137


Akad dan syarat yang tidak diajarkan oleh agama adalah bentuk tindakan melampauiketentuan agama dan membuat hal baru dalam agama. Allah telah menyempurnakan turunnyaIslam semasa Nabi Muhammad, seperti dijelaskan dalam surat al-Ma’idah (3) ayat 3 sebagaiberikut:

Berdasarkan argumen di atas, kalangan ’ahiriyah menyimpulkan bahwa hukum asal dariakad adalah dilarang, kecuali yang dinyatakan kebolehannya oleh agama. Dalil lain yangmenguatkan pendapatt ’ahiriyah ini adalah hadis sebagai (al-Baehaqiy, t.th.: 248) berikut:

Menurut hadis ini, semua akad, syarat, dan janji dilarang selama tidak sesuai dengan apayang telah dijelaskan dalam al-Qur’an dan hadis Nabi. Artinya, akad yang dibolehkan hanyalahakad yang telah dijelaskan dalam dua sumber hukum tersebut (Ibn Hazm, tt.15)

Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang beroprasi untuk menghasilkan data deskritifberupa peristiwa, orang, interaksi, prilaku yang diambil dari pengalaman, sikap, kepercayaan,dan pandangan dan cerita para Tuan Guru Lombok. Semua itu diambil dari dokumentasi,informan dan rekaman sejarah tentang peristiwa (Isadore,Press, 1998, 16-17. Dengan lainkata, penulis jelaskan bahwa penelitian ini lebih menekankan kualitas secara alamiah karenaberkaitan dengan pengertian, konsep, nilai-nilai, nilai, dan ciri-ciri yang melekat pada obyekpenelitian sebagimana dijelaskan para ahli (Kaelan, 2005, 5). Penelian ini menggunakan 2(dua) pendekatan; pertama pendekatan Us }u>l al-Fiqh merupakan ilmu yang memberikanjalan bagi orang ingin mengetahui hukum sesuatu persoalan, karena ia penuh dengan qaidah-qaidah dasar dalam penetapan hukum. Dengan qaidah-qaidah tersebut penemu hukumdituntun sesuai dengan logika dan kebahasaan dari perintah atau pun larangan dan semacamnya


138

dari pemberi. (‘Iyad bin Nami al-Salma, t.th.: 12). Tegasnya bahwa Us }u>l al-Fiqh sangatditbutuhkan dan ia sebagai barometer yang tidak bisa dipisahkan dalam berbagai sisikehidupan, untuk menjawab persoalan apapun yang muncul dalam kehidupan, masyarakatsisi maqa>s }id al-shari>‘ah-nya sebagaimana yang dijelaskan ulama’ (al-Shanqitiy, t.th.: 3). Maqa>s }idal-shari>‘ah merupakan bagian yang harus daipahami berdasarkan ilmu us }u>l al-Fiqh, karenatidak mungkin diketahui tujuan seorang dalam berkehidupan tanpa melewati kajian kebahasaanmerupakan bagian dari us }u>l al-fiqh tadi, karena iaberguna untuk sampai kepada yang tersiratdari sebuah penetapan hukum, sebagaimana definisi maqa>s }id al-shari>‘ah dengan pengertianbahwa tujuan-tujuan yang harus dicapai hamba dalam pelasksanaan peraturan, yang berupasyariah (Husain, t.th.: 19): Pendekatan selanjutanya adalah Sosiologi Hukum (sociological ap-proaches to law) (Freeman, 2006: 1). Menurut para ahli bahwa sosiologi hokum memiliki tigasisi: Normatif, Sosiologis dan Filosofis. Ketiga pendekatan ini digunakan peneliti dalammemahami pandangan Tuan Guru Lombok terhadap Multi Akad. Sementara itu, teknikpengumpulan data dilakukan dengan: a) metode wawancara dan dalam menentukaninforman, peneliti menggunakan metode purposive sampling (Muhadjir, 1996, 132) dan snowball sampling (Soehartono, 1998: 50). Artinya peneliti dalam menentukan informan yangkredibel dan mengetahui masalah-masalah yang diteliti dengan cara menentukan Tuan Gurumemiliki sifat sesuai dengan rekomendasi informan, sehingga peneliti dalam hal ini diibaratkansebagai bola salju bergelinding menuju informan yang kredibel sesuai dengan rekomendasitersebut. Karena itu dalam hal ini peneliti menentukan Tuan Guru yang menjadi informandengan menentukan beberapa indicator. Minimal indikator tersebut adalah latar belakangpendidikan, karir, dan ketokohan. b). Metode dokumentasi yang digunakan untuk melacaksumber-sumber data yang berkaitan dengan pandangan para Tuan Guru, baik berupa buku-buku, artikel, koran, internet dan majalah, dan sejenisnya. Selanjutnya, teknis analisis datadilakukan dengan memberikan tafsiran menurut isi data tersebut (Suryabrata, 1998, 85).Selanjutnya terhadap data-data yang berupa hasil observasi atau wawancara dianalisis denganmetode induktif (Moleong, 1989, 205). Pendekatan ini digunakan secara acak sesuai dengankebutuhan agar pandangan, argumentasi, dan tipologi pandangan Tuan Guru, motivasi,tujuan, faktor dalam memakani Multi Akad dapat dianalisis dan diklasifikasikan sesuai denganobjek, dengan memperhatikan unsur-unsurnya, sehingga tidak terjadi tumpang tindih, karena

139


banyaknya data yang dapat terkumpulkan, baik dari segi pemahaman, kesejarahan, pandangan,tanggapan, manfaat, kendala dan lainnya, dengan demikian mudahnya terfokusnya saatmengadakan analisis.

Hasil penelitian

Beberapa temuan penelitian yang dapat ditemukan adalah pandangan Tuan Guru terhadapMulti Akad (al-‘Uqu>d al-Murakkabah) adalah suatu akad yang terjadi dalamnya dua ataubeberapa akad. Artinya beberapa akad itu menjadi proses untuk tujuan memperoleh apayang ingin diteransaksikan. Dalam hal ini, Tuan Guru memberikan contoh produk di LKSseperti Dana Talangan Haji, dimana dalam produk itu telah terjadi 2 (dua) akad yangberdiri sendiri, yaitu akad al-Qard} (pinjam) dan akad perwakilan dengan upah (al-waka>lah bial-’ujrah) yang kemudian dijadikan satu dengan nama Multi Akad. Pandangan seperti inisama dengan pandangan Nazih Hammad disebut dengan istilah al-‘Uqu>d al-Murakkabah.Secara umum, Multi Akad dalam pandangan Tuan Guru, baik yang mendukung atau menolakadalah gabungan beberapa akad dibagi menjadi 2 (dua) bentuk: pertama Multi Akad yangberbentuk penggabungan beberapa akad (multi akad) yang berdiri sendiri tetapi masihdalam satu kesatuan yang tidak menjadi syarat dalam akad tersebut, seperti akad rahn,digandeng dengan tabarru‘ dengan masing-masing posisi berdiri sendiri, sehingga akad keduamerupakan bagian akad pertama. Kedua, Multi Akad yang berbentuk 2 (dua) akad atau lebihdalam satu akad dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain,sehingga menimbulkan ketidakpastian akad yang dituju dalam teransaksi atau menjadi syaratakad lainnya. Dalam bagian terakhiri ini diberikan contoh dengan praktik jual beli yangdigabung dengan pinjam meminjam, sebagaimana ditafsirkan oleh para ulama dari beberapahadis yang antara lain adalah hadis yang dari Haki>m bin Hazam.”

Sementara secara lelasifikasi pandangan Tuan Guru terhadap Multi Akad terbagi menjadi2 (dua): kelompok yang menolak dan kelompok yang menerima.

Kelompok yang menolak berargumentasi dengan 2 (dua) pendekatan: pertama pendekatanlughawi (kebahasaan), bahwa zahir hadis yang diriwayatkan Imam al-Turmuzi bahwa Nabimelarang dua jual beli dalam satu jual beli (al-Turmuzi, t.th.: 533), yaitu hadis berikut:


140

Melalui pemaknaan dari segi kebahasaan dalam teks agama, atau disebut juga denganpendekatan qaidah-qaidah kebahasaan yang meliputi, analisis kalimat, apakah kalimat itubersifat ‘a>m (umum) dan kha>s } (khusus) , mut}laq - muqayyad, na>sikh-mansu>kh, ’amr (bentukperintah), nahy (bentuk larangan) (al-Zuhailiy, 1987: 232). Pendekatan ini merupakan salahsatu bagian dari pendekatan para ulama’ us }ul al-Fiqh dalam memahami nasy, baik nash al-Qur’an atau al-Hadis sebagaimana yang dijumpai dalam literatur us }u>l fiqh, sebagiamanadisampaikan misalny oleh Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya Us }u>l al-Fiqh al-Isla>miy. Dalam

hadis yang dijadikan argumentasi disebut kata, “ ” yaitu bentuk kata kerja lampau (fi‘ilmad }iy) yang mengandung makna larangan atau kalimat yang disebut dengan istilah

. (Muh }ammad bin Bahard, 2000, 456). Hadis lain yang menjadi alasan(al-Baehaqiy, 1344: 267) adalah:

Jelas, dalam hadis di atas, dijelaskan secara konkrit adanya penggabungan 2 (dua) akadyang berbeda, yaitu penggabungan akad salaf (pinjam) dan akad ba’i (jual). Kata

“ ” adalah bentuk larangan terhadap penggabungan 2 (dua), yang sama

kedudukannya dengan hadis sebelumya, yaitu sama-sama berakibat pada kerusakan akadatau batalnya akad yang disebabkan oleh penggabungan tersebut, karena penggabungantersebut menjadi syarat adanya akad lain. Hadis yang secara konkrit menyatakan adanyalarangan pengabungan 2 (dua) akad, yaitu hadis yang datang dari ’Ibnu Mas‘u>d (Hanbal,1999: 555) berikut:

Dalam hadis di atas ditemukan kata “naha” yang berarti melarang yang jelas bermaknasesuatu yang harus dijauhi. Tentu pelarangan itu mengandung makna susuatu perbuatan

141


yang mengarah kepada hal yang tidak dinginkan oleh para pelaku akad, baik berupa gharar,maisir atau riba. Dari segi pendekatan kebahasaan, diketahui bahwa ada pelarangan yangdiketahui dari kata “naha” dan merupakan metode yang digunakan Tuan Guru dalammenolak Multi Akad. Pendekatan seperti ini banyak digunakan oleh ulama’, karena pendekatanini yang cepat diterima oleh akal (al-Mutaba>dir), dikarenakan kejelasan ungkapan penyampai,sehingga tidak perlu berpikir kepada hal yang lain untuk menemukan kesimpulan sebagaimansering digunakan oleh ulama’(al-Husain, 2000: 78).

Kedua pendekatan fiqh yang peneliti maksudkan adalah suatu pendekatan untuk melihatpersoalan baru atau lama berdasarkan hasil ijtihad (al-Furu>’) para ulama’ yang diambil daridalil dari terperinci. Hal ini dipahami dari penjelasan ulama’ tentang pengertian al-Fiqh sendiri,yaitu pendekatan yang mengedepankan al-Furu>’ bukan Usu>l al-Fiqh, walaupun sesungguhnyaal-Fiqh merupakan hasil dari proses Usu>l al-Fiqh, sebagaimana penjelasan ulama’ tentang al-fiqh (Taqiy al-Din, 1997: 41). Pendekatan ini merupakan bentuk taqli>d dalam bidang fiqhkepada pandangan imam dalam mazhab fiqh (al-Maza >hib al-’Arba‘ah), khususnya padamazhab al-Ima>m al-Sha>fi’i, karena pandangan mazhab ini adalah mendominasi di daerahLombok, dan ia sudah dianggap cukup memberikan bantuan dalam menjawab persoalan.Selanjutnya dalam penolakan Multi Akad, seperti yang ada pada Dana Talangan Haji misalnya,Tuan Guru menolak berdasarkan qaidah fiqhiyah, yaitu qaidah umum mendasar dan berupaungkapan singkat yang mencakup hukum dan peraturan berkaitan dengan problema hukumyang masuk dalamnya (Muh }ammad al-Husain, th, 89). Menurut kesimpulan peneliti bahwaTuan Guru yang menolak mencoba melakukan analisis induktif (istiqra >’) denganmemperhatikan faktor-faktor kesamaan (ashba>h) permasalahan fiqh dengan berbagai macamhukum fikih kemudian disimpulkan bahwa permaslah tersebut adalah sama dengan hal-halyang dibahas ulama’ sebagai bentuk fiqh, yaitu pengetahuan praksis hukum syariah yangdihasilkan dari argumentasi rinci dalam permaslahan tertentu dan menunjukkan hukumtertentu pula. Tuan Guru yang menolak Multi Akad seperti dalam produk Dana TalanganHaji adalah qa>‘idah fiqhiyah, yaitu:

Argumentasi yang bernuasa fiqh juga diajukan oleh Tuan Guru dalam menolak MultiAkad, seperti dalam Dana Talangan Haji, yaitu adanya unsur ketidakrelaan dari para pelaku,


142

yaitu bila sikap pelakunya tidak rela maka jelas apa yang dilakukan menjadi rusak, walaupunakad tersebut telah memenuhi syarat dan rukun. Oleh karena itu, patokan haramnya dantidaknya suatu teransaksi bagi para tuan guru adalah kerelaan seorang untuk melakukanakad, termasuk di dalamnya membayar jasa dari apa yang dipinjam (talangan). Lebih dariitu, Tuan Guru berpendapat bahwa akad menjadi rusak, apabila persyaratan tersebut disebutdalam akad, sehingga saling bergantung satu sama lain yang dalam bahasa ulama’ fiqh disebut“ ”, (Ibnu Hajar, th, 54) yaitu adanya persyaratan akad lain dalam suatuteransaksi yang dapat memberikan efek pada adanya sifat ketergantungan pada dua akadtersebut.

Kelompok pendukung Multi Akad berargumentasi dengan beberapa pendekatan, yangantara lain: a pendekatan maqa>s }id al-shari>áh adalah penetapan hukum yang berlandaskanpada maksud dan tujuan syariah, yaitu pertimbangan kemaslahatan, sehingga penekanannyaterletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari satu kasus yang dihadapimelalui pertimbangan maslahah Pendekatan ini diaplikasikan baik pada kasus yang ada nashnyadalam al-Quran dan hadis, maupun terhadap kasus yang belum ada nashnya. Sesungguhyapendekatan maqa>s }id al-shari>’ah ini pada umumnya sejalan dengan pendekatan kebahasaan,sebagai contoh kewajiban shalat dan puasa yang difahami dari sejumlah ayat al-Qur’an,namun menurut pendekatan maqa>syid, shalat dimaksudkan untuk memelihara agama (h}if“ al-di>n). Pendekatan kebahasaan (lughawi), shalat menjadi kewajiban yang mesti dilaksanakan.Tetapi, terkadang pendekatan maqa>s }id al-shari>’ah dapat meninggalkan makna tekstual suatuayat dan hadits dan dengan sendirinya mengabaikan pendekatan kebahasaan, karena dasarnyaadalah pertimbangan kemaslahatan dan prinsip-prinsip umum, seperti keadilan dankemudahan (taysi>r). Pendekatan inilah yang digunakan Tuan Guru yang menopang MultiAkad, walaupun jelas secara literal terlihat dalam beberapa hadis yang digunakan oleh orangyang menolak Multi Akad. Posisi beberapa hadis yang dimaksud adalah sebagai pendukung(penjelas) al-Qur’an yang melarang riba, ghrar dan maysir, maka karena itu, hal-hal yangberimplikasi pelarangan tersebut Nabipun melarangnya. Karena memang Islam melalui al-Qur’an ingin memelihara berbagai sendi kehidupan (al-Nafs, al-Di>n, al-Ma>l, al-‘Aql dan al-Nasl), maka hadis pun ikut mendukung hal tersebut, sebab posisi hadis sebagai penjelas al-Qur’an. Akan tetapi, bila dilihat dari prinsip-prinsip umum al-Quran berkaitan dengan akad,

143


maka ditemukan bahwa mengamalkan tujuan umum al-Quran adalah sangat dibolehkan,sebagai contoh adalah berbagai akad termasuk di dalamnya Multi Akad berdasarkan padahukum asal, yaitu hukum asal dalam mu’amalah adalah boleh selama tidak ada dalil yangmengharamkannya. Oleh karena itu, membuat akad apa saja sangat dibolehkan berdasarkankemumuman ayat al-Qur’an dan oleh sebab itulah, maka ulama’ membuat qa‘idah fiqhiyah(ba>lih} bin Muh }ammad, 2000, 75):

Selain itu, argumentasi yang dibangun Tuan Guru dalam mempertahankan Multi Akadadalah konsep kemudahan, sehingga Multi Akad menjadi wajar (boleh), karena akad tersebutmerupakan jalan terpaksa untuk dilakukan, dalam arti bahwa saat ini posisi khususnya bagiLKS masih dalam keadaan “darurat”, maka produk-produknya dilakukan dengan penuhpertimbangan sekuat mungkin dapat menghindari larangan penggunaan riba dalam usaha,sampai masyarakat mendapat lembaga keuangan yang benar bersih dari “anggapan” ataupun kenyataan penggunaan riba dalam menjalankan usaha. Demikian juga masyarakat dalamkeadaan terpaksa berhubungan dengan bank yang dianggap sebagai bank ribawi, sebagaibank sentral di Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya pendukung Multi Akad ada rukhs }ahuntuk berhubungan dengan bank non-Islam karena ada kondisi “darurat” itu, yangmenggunakan Multi Akad yang jelas dilarang dalam beberapa hadis. Artinya kebolehanmenggunakan Multi Akad ini berdasarkan darurat, dan dalam kondisi darurat seorangdiperbolehkan melakukan hal terlarang, sesuai dengan qaidah fiqhiyah (al-Nakhi’i,1980, 85):

Kewajaran hasil (keuntungan) yang diperoleh oleh LKS dalam gadai Syariah atau DanaTalangan Haji misalnya, dengan cara menggandeng dua akad didukung oleh Tuan Guru,sebab tidak mungkin satu lembaga besar dapat berjalan dengan baik tanpa ada biaya yangdiperoleh dari usaha sendiri, terlebih lagi kondisi saat ini adaalah kondisi persaingan denganlembaga konvisional yang jelas menggunakan “bunga” (riba) yang sulit dihindari dan bahkanmenjadi hal yang mendesak untuk melakukan hal lain, agar terhindari dari “riba” tersebut.Kondisi seperti ini dalam bahasa fiqh disebut dengan umu>m al-Balwa yaitu suatu kondisi yang


144

mengakut ke seluruh bidang kehidupan, sosial budaya, ekonomi, pendidikan, bahkanpelaksanaan keagamaan pun tidak luput darinya dan tidak bisa dielakkan di seluruh alam(Zaid al-Di>n, t.th.: 101), artinya kondisi sulit untuk dihindari (Wizarat al-Awqaf, 1427: 6).Salah satu bentuk kesulitan yang dihadapi dalam semua sisi kehidupan, seperti ekonomi,politik, agama, selalu terikat dengan bank yang berusaha dalam jasa yang keuntungannyaberupa bunga adalah apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama memerintahkan bankBNI, BTN, dan sejenisnya untuk digunakan sebagai pembayaran SPP dan sebagainya bagimahasiswa di perguruan tinggi. Padahal sudah jelas diketahui bahwa bank-bank tersebutmenggunakan bunga sebagai salah satu keuntungan yang diperoleh dari nasabah bagimasyarakat untuk melakukan kegiatan dengan bank yang jelas menggunakan bunga sebagaijalan usaha mereka. Bagi pendukung Multi Akad, ketika melihat masyarakat sekarang yangtidak memiliki jalan, maka ketika itu sesuatu yang mendatangkan kemudahan adalah halyang dibolehkan selama tidak mengada-ada, karena hal itu yang diinginkan Syariah dalam

pemenuhan hajat manusia dan oleh itu pula ada qaidah fiqhiyah, yaitu “ ”yang semakna dengan qaidah yang menjelaskan hajat sama kedudukannya dengan darurat:

.

Tipologi pandangan Tuan Guru tentang Multi Akad

Tipologi pandangan Tuan Guru tehadapa Multi Akad terbagi menjadi 2 tipe: pertamaTekstual Tradisionalis, dimana tipe ini dalam memahami Multi Akad adalah sebagai sesuatuyang dilarang, sebagai contoh adalah produk Dana Talangan Haji. Alasan yang dibangununtuk menyatakan keharaman Multi Akad dalam teransaksi keuangan adalah lebihmenunjukkan pada argumentasi yang berlandaskan pada teks hadis, seperti beberapa hadisyang diriwayatkan oleh imam hadis yang antara lain (al-Turmuzi, t.th.: 533) adalah:

Makna zahir hadis di atas adalah adanya pelarangan untuk menggabungkan 2 (dua)akad, yaitu 2 (dua) akad jual beli dalam satu jual-beli, baik pengumpulan itu menjadi satuatau berdiri sendiri. Berdasarkan makna zahir tersebut, maka Multi Akad yang semakna

145


dengan makna hadis di atas adalah tidak boleh, seperti Multi Akad yang ada dalam produkLKS, yaitu produk dana talangan haji yang menggabungkan dua akad; akad pinjama danakad sewa/upah yang dipandang oleh tuan guru sebagai h }i >lah, yaitu cara yang tidakdibenarkan, karena cara seperti ini adalah sama dengan praktik ba’i al-‘I>nah, yaitu penjualansesuatu secara tangguh dengan pembayaran lebih dengan tujuan peminjam dapat menjuallagi agar hutang dapat dilunasi, sebagaimana diungkapkan ulama’ dengan ungkapan berikut(Wizarat al-Awqaf, 1427: 168): contohnya adalah sesuatu perjanjian dengan perjanjian akanmenjual lagi dengan harga yang lebih murah secara kontan, seperti orang yang menjualbarangnya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang yang sudah dijual itudibeli lagi sebelum serah terima dengan harga Rp 150.000,-. (al-Jaziriy, 1979: 452). Dalamtransaksi ini terjadi 2 (dua) akad jual beli yaitu menjual barang dan membeli oleh orang yangsama pada saat yang bersamaan. Analisis tuan guru tehadap Multi Akad berdasarkan maknahadis di atas, seperti dalam kasus dana talangan haji adalah sama dengan akad bersyarat,

seperti yang ditegaskan pada kata “ ”, yaitu adanya 2 (dua) akad jual dan pinjam.

Artinya seorang tidak akan mendapat dana talangan haji tanpa adanya kesanggupan membayarjasa yang diberikan kepada bank. Analisis tuan guru di atas sama dengan penafsiran ulama’terhadap maksud hadis di atas dengan ungkapan sebagai berikut (al-San’aniy, 1960: 13):

Hadis senada yang dijadikan argumentasi tuan guru dalam menetapkan keharamanMulti Akad seperti yang terjadi di LKS, yaitu dana talangan haji adalah hadis yang diriwayatkanoleh Amar dengan redaksi sebagai berikut (al-Baehaqiy, 1344: 267):


146

Dalam hadis di atas dijelaskan, salah satu dari 4 (empat) yang dilarang untuk melakukantransaksi adalah menggabungkan 2 (dua) akad, yaitu akad jual beli yang digabung denganpinjam yang menjadi syarat bagi salah satu akad. Yang bahasa fiqh disebut

“ ”, yaitu adanya persyaratan akad lain dalam suatu transaksi, dimanamasing-masing akad yang berkumpul saling memiliki ketergantungan (al-Zarkasi, 2002: 93).Persyaratan yang dibuat oleh pelaku dapat merugikan salah seorang dari pelaku dan hal initidak dibolehkan, sebab persyaratan yang dibuat itu tidak memiliki hubungan dengan akad.Adapun persyaratan yang memiliki nilai kemaslahatan dengan akad adalah diperbolehkan.

Kedua, tipologi tektualis progresif yang memahami Multi Akad sebagai solusi keuangandalam LKS ditentukan oleh pola pengagbungan akad (al-‘Uqu>d al-Murakkabah). Dalam halini, penggabungan yang dimaksud adalah penggabungan akad yang berdiri sendiri, dalamarti masing-masing akad memiliki implikasi hukum tersendiri, kemudian digabung menjadisatu dan tidak menjadi syarat untuk akad lainnya. Seperti dana talangan haji yangmenggabungkan 2 (dua) akad, yaitu akad al-Qard} yang berdiri sendiri kemudian disusul olehakad lain, yaitu akad al-’Ija>rah (sewa/upah). LKS (Lembaga keuangan Syariah) yang berfungsisebagai lembaga keuangan mempraketkkan produk dana talangan haji, karena ia sebagaisalah satu cara untuk memperoleh keuntungan dalam usaha yang dijalankan denganpenggabuangan 2 (dua) akad yang berdiri sendiri, yaitu akad al-Qard} (pinjam) dan akad’Ija>rah yang dimaknakan dengan ’ujrah. Kedua tersebut digabung menjadi satu paket dengancara tidak saling mengikat. Cara penggabungan seperti ini adalah sama dengan pandanganfatwa MUI yang membenarkan penggabungan 2 (dua) akad; yaitu akad al-Qard} dan al-’ija>rah walaupun kata ’ija>rah dimaknakan dengan makna ’ujrah, yaitu upah yang diterimabank syariah sebagai imbalan atas jasa layanan pembiayaan pengurusan haji, sehingga ujrah(biaya jasa) bukan bermakna sewa, sebab tidak ada benda yang disewakan dan besaranujrah-nya juga tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman (qardh). Tetapi biaya ujrahsemata-mata disebabkan karena adanya pelayanan bank atas nasabah dalam mengurusipendaftaran haji.

Selain itu, pengumpulan 2 (dua) akad tersebut secara pararel bukan secara ta‘alluq, danbukan pula hybrid mukht}alit}ah (al-‘Uqud al- Mukhtalit}ah), karena kedua akad terpisah dantidak saling berhubungan satu sama lain. Artinya akad ija>rah bukan disebabkan adanya qard}

147


melainkan ija>rah atas pelayanan pengurusan haji. Sedangkan akad qard} adalah akad lainsebagai akad pendukung untuk mendapatkan porsi. Jadi, penggabungan yang dimaksud disini adalah pengumpulan akad yang semula berpisah dengan masing-masing hukumnya dantidak saling bergantug. Oleh karena kedua akad berdiri pada masing-masing hukumnya dantidak bergantung pada satu sama lain serta tidak mengandung makna gharar, maka MultiAkad itu tidak termasuk dalam larangan sebagaimana dalam hadis Nabi (al-Baehaqiy, 1344:267) berikut:

Multi Akad yang dipahami ulama’, seperti dalam hadis di atas adalah Multi Akad yangmengandung unsur gharar, ketidakjelasan akad, sebagaimana yang sudah dijelakan padapenjelasan yang lalu. Berdasarkan hal ini, bila Multi Akad seperti dalam produk dana talanganhaji tidak mengandung unsur gharar, maka Multi Akad menjadi benar untuk dilakukan,sebab pelarangan dalam segala akad, baik berbetuk satu akad atau dua akad adalah tidakdibenarkan bila mengandung unsur gharar (tipuan) (Ibn Taimiyyah, 2005: 22).

Disinilah letak progressive pandangan sebagian tuan guru tentang Multi Akad, dimanakebolehan Multi Akad tersebut merupakan satu paket yang semula berdiri sendiri kemudiandigabung menjadi satu dengan syarat satu sama lain tidak saling mensyaratkan, seperti dalamkasus dana talangan haji atau gadai syariah, dimana penggabungan akad al-Qard dan al-Ijarah tidak memiliki nama baru, artinya setiap akad tersebut tetap dengan sendiri, karenapenggabungan seperti ini tidak berhubungan satu sama lain, sehingga satu akad tidak menjadisyarat akad lain. Berdasarkan pemisahan ini, maka Multi Akad akan kembali pada hukumasalnya, yaitu boleh dilakukan sesuai dengan qaidah fiqhiyah: “Hukum asal muamalah adalahboleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya.” Qaidah di atas merupakan qaidahyang mendasar untuk dijadikan sebagai dasar melakukan transaksi secara bebas selama tidakada dalil yang menegaskan tentang keharamannya, baik transaksinya dilakukan dalam satuakad atau dua akad. kebebasan seorang dalam melalukan transaksi merupakan jaminan darisyariah dilakukan, selama tidak membawa kepada hal yang membawa kepada yang dilarang.


148

Hal yang demikian itu sebagai bentuk kemudahan dari agama, sebab agama tidak pernahpisah dengan kehidupan masyarakat sebagai pemeluknya yang selalu memiliki hajat untukmemenuhi tuntutan kehidupan. Oleh karena itu, agama memberikan kebebasan dankemudahan dalam berkontrak dalam hal tidak memiliki kejelasan hukum keharamannya,sesuai dengan ungkapan ulama’ (Ali bin Nayif, t.th.: 2) sebagai berikut:

Alasan lain yang disampaikan tuan guru untuk mempertahankan keabsahan Multi Akadadalah bahwa Multi Akad yang dilakukan dengan cara penggabungan 2 (dua) akad yangmasing-masing posisi akad tidak terikat satu sama lain, sehingga masing-masing akad berdirisendiri, sehingga salah satu akad tidak menjadi syarat bagi akad yang lainnya. Keadaan sepertiini menjadi boleh, sebab ia kembali kepada hukum asalnya, yaitu boleh dilakukan sesuaidengan qaidah fiqhiyah yang tidak asing dalam pendengaran para pemerhati hukum Islam,yaitu seorang dapat melakukan beberapa hal dalam mu’amalah selama tidak memilikiketeranagan dalam teks keagamaan tentang keharamannya. Hal ini sesuai juga dengan apayang dijelaskan oleh Ibnu Taemiyah dalam kitab al-Qawa>‘id al-Nura>niyah al-Fiqhiyah, bahwasesuatu yang dipersyaratkan atau diakadkan seorang pada dasarnya diperbolehkan, baikdalam bentuk satu akad atau dua akad, selama tidak ada keterangan dari syariah yangmenghalangi kebolehan tersebut. Ungkapan Ibnu Taemiyah yang dimaksud adalah (IbnuTaimiyah, 1422: 261) sebagai berikut:

Lebih dari itu, tuan guru dalam menilai Multi Akad dengan memperhatikan perkembangandan perubahan zaman yang semakin berkembangan dengan pesat dan bahkan tidak bisadihindari, bila dilihat dari berbagai sisi kehidupan masyarakat. Perkembangan kehidupanmasyarakat sedemikian rupa berimplikasi pada perlu upaya-upaya baru yang dapat ditempuh,

149


sebab sebagaimana yang sudah jelas, bahwa Islam dengan segala isinya diyakini bahwa iadapat beradaptasi dengan zaman dan tempat. Jadi, tegasnya bahwa tejadinya perubahanhukum yang dimaksud oleh ungkapan di atas lebih disebabkan oleh adanya kemashlahatanyang harus diraih oleh masyarakat dalam kehidupan. Perubahan hukum sedemikian dilatarioleh perubahan kondisi dan situasi yang dialami oleh masyarakat. Pada saat ini keadaanyang dialami umat Islam Islam masih terasa sulit, maka oleh karena itu, kemaslahatan menjadipondasi untuk melakukan sesuatu praktik dapat dibenarkan dengan memperhatikan rambu-rambu syariah (al-Maqa>s }id al-Shari>’ah).

Disamping perubahan hukum yang disebabkan oleh berbagai faktor yang sedemikianrupa yang menjadi alasan, para tuan guru juga berargumentasi bahwa kondisi yang mendesakdapat menjadi alasan yang dibenarkan, sehingga Multi Akad dalam transaksi dapat dilakukan,walaupun dalam beberapa hadis yang sudah dijelaskan secara zhahir melarang Multi Akad.Kondisi sosial yang sedemikian dalam rupa pada saat ini sudah mendekati ambang dharurat.Keadaan seperti ini adalah kesulitan yang harus diatasi, agar tujuan kehidupan masyarakatdapat dicapai dengan tidak mengabaikan pesan-pesan syariah. Oleh karena itu, ulama’membuat qaidah fiqhiyah yang menjelaskan suatu kebutuhan dapat menempati keadaandharurat akibat perubahan zaman, yaitu qiadah fiqhiyah berikut: al-h}a>jjah tanzi>l al-d}aru>ra>t.

Penutup

Dari analisis yang telah dilakukan peneliti pada beberapa bahasan tentang Multi Akaddalam pandangan Tuan Guru yang telah lalu, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagaiberikut. Pandangan Tuan Guru terhadap konsep Multi Akad adalah bergabungnya 2 (dua)akad dalam satu teransaski, seperti penggabungan dua akad; jual beli (al-Bay‘ ) denganpinjam (al-Salaf), al-Qard} (pinjam) dengan al-‘Ija>rah, Gadai (al-Rahn) dengan al-’Ija>rah, dansebagainya. Penggabungan beberapa akad tersebut dalam pandangan Tuan Guru adalahdua bentuk: pertama, Penggabungan 2 (dua) akad dalam satu teransaksi dengan cara masing-masing akad berdiri sendiri, artinya kedua akad tersebut walaupun masing-masing-masingpada hakekatnya menjadi jadi satu kedua, Penggabungan dua akad dengan cara masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Artinya satu akad dari dua akaditu tidak akad terjadi tanpa ada akad lainnya yang menjadi bagian dari akad itu.


150

Berkaitan dengan hukum Multi Akad yang digunakan oleh LKS, seperti dalam produkDana Talangan Haji, para Tuan Guru terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: penolak dan pendukungdengan masing-masing argumentasi sebagai berikut: Pertama, argumentasi penolak MultiAkad. Argumentasi yang dibangun oleh para penolak terhadap Multi Akad yang menjadisolusi di LKS, seperti produk Dana Talangan Haji, didasarkan atas dua pendekatan: petama,Pendekatan Kebahasaan. yaitu pemaknaan dari segi kebahasaan atau pendekatan qaidah-qaidah kebahasaan yang meliputi, analisa kalimat nahy (bentuk larangan) yang ada dalam

hadis-hadis yang melarang Multi Akad seperti kata “ ” yaitu bentuk kata kerja lampau(fi’il mad}iy) yang mengandung makna larangan atau kalimat yang disebut dengan istilah

“ ”. Pelarangan seperti di atas menurut ulama’ us }u>l al-Fiqh adalahakad itu menjadi batal, artinya perbuatan itu dapat merugikan salah seorang dari para pelakuatau bahkan perbuatan itu menjadi haram dengan sendiri, karena perbuatan melawan syara’.Kedua, pendekatan fiqhiy adalah suatu pendekatan untuk melihat persoalan baru atau lamaberdasarkan hasil ijtihad (al-Furu>’) para ulama’ yang diambil dari dalil dari terperinci, artinyaTuan Guru dalam memahami Multi Akad dari sisi hukum didekati dengan mengedepankanal-Furu>’ bukan Us}u>l al-Fiqh. Dalam hal ini para penolak Multi Akad tidak langsung menganalisaketidakbolahan Multi Akad berdasarkan teks al-Qur’an atau hadis, tetapi mereka kembalikepada hal-hal bersifat fiqh atau qawa>‘id al-fiqh dalam mazhab fiqh (al-Maza>hib al-’Arba‘ah),khususnya pada mazhab al-Imam al-Sha >fi’i, karena pandangan mazhab ini adalahmendominasi di daerah Lombok. Pendekatan ini terfokus pada dua sisi: qaidah fiqhiyah:“kullu qard} jarr nanfaatan fahuwa riba”; dan akad bersayarat dalam akad. Dalam Multi Akadyang dipahami sebagai akad yang tergabung dalamnya 2 (dua) akad pada satu teransaksiyang saling bergantung satu sama lain, sehingga salah satu akad merupakan syarat yangdalam bahasa ulama fikih disebut “ ”, yaitu adanya persyaratan akad lain

dalam suatu teransaksi yang dapat memberikan akibat pada adanya sifat ketergantunganpada dua akad tersebut dan persayaratan itu tersebut dalam pokok akad (shulb al-‘Aqad)dalam satu akad, yaitu akad kedua tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena iamerupakan syarat bagi akad.

Kedua, argumentasi pendukung Multi Akad. Argumentasi para pendukung Multi Akadterfokus pada dua pendekatan: pertama, pendekatan maqa>s}id al-shari>‘ah, yaitu penetapan hukum

151


yang berlandaskan pada maksud dan tujuan syariah, yaitu pertimbangan kemaslahatan,sehingga penekanannya terletak pada upaya menyingkap dan menjelaskan hukum dari satukasus yang dihadapi melalui pertimbangan mas }lah}ah yang dapat diaplikasikan baik padakasus yang ada nashnya dalam al-Quran dan hadis, maupun terhadap kasus yang belum adanasnya. Pendekatan maqa >sid al-shari >’ah ini pada umumnya sejalan dengan pendekatankebahasaan. sebagai contoh kewajiban shalat dan puasa yang difahami dari sejumlah ayat al-Qur’an, namun menurut pendekatan maqa>s }id, shalat dimaksudkan untuk memelihara agama(hifz } al-di >n). Oleh karena itu, membuat akad apa saja sangat dibolehkan berdasarkankemumuman ayat al-Qur’an dan oleh sebab itulah, maka ulama’ membuat qaidah fiqhiyah: al-‘As }l fi al-Mu’a>malah al-Iba>h}ah”. Keumuman qaidah inila membuka celah bagi kaum muslimindalam berkreasi melakukan inovasi akad selama tidak melanggar batas-batas syariah yangsudah ditetapkan sejak awal, yakni tidak boleh ada untung-untungan atau judi (maysir),ketidakjelasan (gharar) dan riba yang dipahami Tuan Guru pendukung Multi Akad untuktujuan dalam melakukan kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidup; primer, skunder, dantersier. Sekalipun akad memiliki berbagai macam nama, seperti two in one, atau three in one,four in one. Karena ia merupakan jalan yang sesuai dengan tujuan syariah (maqa>s }id al-Shari>‘ah).Kedua, Kemudahan (rukhsyah). Argumentasi yang dibangun Tuan Guru dalammempertahankan Multi Akad adalah konsep kemudahan, yantu kemudahan yangmemberikan jalan bagi Multi Akad untuk terjadi dan wajar (boleh), merupakan jalan terpaksauntuk dilakukan, dalam arti bahwa saat ini posisi khususnya bagi LKS masih dalam keadaan“darurat”, maka produk-produknya dilakukan dengan penuh pertimbangan sekuat mungkindapat menghindari larangan penggunaan riba dalam usaha, sampai masyarakat mendapatlembaga keuangan yang benar bersih dari “anggapan” atau pun kenyataan penggunaanriba dalam menjalankan usaha. Pada saat ini, masyarakat dalam keadaan terpaksaberhubungan dengan bank yang dianggap sebagai bank ribawi. Oleh karena itu, parapendukung Multi Akad adalah bentuk rukhs }ah atau kondisi “darurat”, sehingga ia keluarmakna beberapa hadis melarang. Artinya kebolehan menggunakan Multi Akad ini berdasarkandarurat, dan dalam kondisi darurat seorang diperbolehkan melakukan hal terlarang, sesuaidengan qaidah fiqhiyah: “al-d}aru>ra>t tubi>h} al-Mahz}ura>t”.


152

Dilihat dari segi cara ist}inba >t} hukum Multi Akad dalam pemikiran tuan guru SasakLombok , maka dapat ditegaskan bahwa alur pemikiran Tuan Guru terbagi menjadi 2(dua) klasfikasi, sebagai berikut: Pertama, tipologi tradisionalis. Jenis tipologi ini cenderungmenolak keberadaan Multi Akad. Kenderungan ini dilihat dari sikap sebagian tuan guruLombok yang memiliki pemahaman bahwa Multi Akad atau al-‘Uqu>d al-Murakkab sebagaihal yang dilarang agama (haram), sehingga tidak perlu dilakukan sebagai jalan keluar dalammengatasi persolan keuangan pada saat ini yang disinyalir banyak dipengaruhi riba.Pemahaman sebagian Tuan Guru lebih didasarkan atas beberapa argumentasi sebagai berikut:1) Argumetasi makna z}a>hir h}adi>th, yaitu adanya beberapa hadis yang secara zahir melarangterjadinya Multi Akad. Makna zahir itulah yang depegang oleh sebagian Tuan Guru untukmenyatakan ketidakbolehan Multi Akad dalam transaksi kebendaan; 2) Multi Akadmengandung akad bersyarat yang merupakan salah satu hal yang dilarang dalambermu’amalah, karena sifat syarat tidak memiliki kaitan dengan akad seperti multi akadantara al-Qard} dan al-’Ija>rah dipandang sebagai persyaratan akad dalam akad, sehingga masing-masing akad memiliki ketergantungan satu sama lainnya dalam kasus dana talangan haji.

Kedua, tipologi tektualis progresif. Sebagian tuan guru Lombok (pro) menilai MultiAkad atau al-‘Uqu>d al-Murakkab sebagai hal yang wajar (boleh) dilakukan pada sekarang ini,sebagai jalan keluar dalam mengatasi persolan keuangan dengan berbagai argumentasi: 1)Multi Akad termasuk dalam kategori h}i>lah yang dibolehkan, yaitu h}i>lah yang tidak bertentangandengan syariah, karena cara seperti ini tidak menjadi jalan menuju riba, malah menghindaririba tersebut; 2) Multi Akad merupakan pengecualian dari makna z}a>hir hadi>th, sebab illatpelarangan Multi Akad dalam hadis adalah gharar, namun bila tidak ada gharar, maka tentukembali kepada hukum asal, segala bentuk perikatan dapat dilakukan selama tidak dalil yangmelarang transaksi tersebut, termasuk menggabungkan akad; 3) Multi Akad merupakansebuah keharusan, sebagai bentuk alternatif dalam mengatasi masalah keuangan pada saatperkembangan dan kemajuan kehidupan masyarakat tidak bisa dihindari yang sedemikianpesat, maka peran MUI/DSN sebagai “ulil amri” yang memiliki peran sebagai pengawasterhadap produk-produk LKS, merupakan hujjah dalam menjawab masalah penggabungandua akad; al-Qard} dan al-Ijarah, gadai syariah yang mengabungkan dua akad; al-Rahn dan al-‘Ija>rah; 4) Penggabungan akad yang kemudian disebut Multi Akad adalah akad yang berdiri

153


sendiri (tidak menjadi satu). Artinya penggabungan dua akad tidak menjadi akad yang ber-mu‘allaq dalam akad lain, seperi akad al-Qard} (pinjam) dalam dana talangan haji yang digandengdengan al-’ija>rah (upah) yang berdiri sendiri, sehingga kedua akad tersebut tidak salingmengikat, dalam arti salah satu akad tidak menjadi syarat bagi adanya akad lain.pengagabungan tersebut merupakan jalan untuk mencapai tujuan hidup seorang yangsudah system dalam lima kategori: h}if“ al-Nafs, h}if“ al-Di>n, h}if“ al-Ma>l, h}if“ al-Nasl dan h}if“ al-‘Aql. Kelima bagian ini tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan seorang. Kehilanagan salahsatu dari 5 (lima) ketegori ini, merupakan kecacatan dalam kehidupan. Oleh karena itu,penggabungan 2 (akad) yang dilakukan dengan cara tidak melanggar, berarti ia telahmenjalankan perintah agama yang sejalan dengan tujuan-tujuan lainnya.

Daftar pustaka

Asmari al-, Salih bin Muhammad bin Hasan. Majmu>’ah al-Fawa>’id al-Bahiyah ‘Ala> Man“u>mahal-Qawa>’id al-Bahiyah. t.t.p: Da>r al-S}amî’i, 2000.

Badar al-Din Muhammad bin Bahard. Al-Bahr al-Muhi>t} fi Us}u>l al-Fiqh. Beiru>t: Da>r al-Kutubal-Ilmiyah, 2000.

Baihaqi al-, Ahmad bin al-Hasan bin ’Ali bin Musa Abu Bakar, Sunan al-Baihaqi al-Kubra>.Makkah al-Mukarramah: Maktabah Dâr al-Bâz, 1994.

Baihaqi al-, Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin Ali. Al-Sunan al-Kubra>. Hindi: Majlis Da>’irahal-Ma’a>rif al-Niz}a>miyah, 1344 H.

Baihaqi al-. Al-Sunan al-Kubra> wa Zailihi al-Jauhar al-Naqy. Haidar: Majlis Da>’irah al-Ma‘a>rifal-Ni“amiyah,1344 H.

Bakker, Anton dan Ahcmad Zubair. Metodologi Penelitian Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Gadai Emas.Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002Freeman, Mihcael. Law and Sociology. New York: University Press, 2006.Haitami al-, Ibnu Hajar. Al-Fata>wa al-Kubra. Beiru>t: Dar al-Fikr, t.th.Hambali al-, Shams al-Din Abi ’Abdillah Muhammad bin ’Abdillah al-Zarkasi al-Misri.

Al- Sharh al-Zarkashi> ’Ala> Mukhtas }ar al-Kharaqi. Beiru>t: Da>r al-Fikr, 2002.Hammad, Nazih. al-‘Uqu>d al-Murakkabah fî al-Fiqh al-Islami, Damaskus: Da>r al-Qalam, 2005.Hanafi al-, Zaid al-Din Ibn Nujaim. Al-Bah}r al-Ra>’iq Sharh Kanz al-Daqa>’iq. Beirut: Dar al-

Ma’rifat, t.th.


154

Hanbal Ibn, Ahmad. Musnad al-Ima>m bin Hanbal. t.p.: Mu’assasah al-Risa>lah, 1999.Hazm, Ibn Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa‘id. Al-Muhalla>, Kairo: Da>r al-Tura>th, tt.Husain al-. Muhammad. Umdah al-Naz}i>r ‘Ala al-Ashba>h wa al-Naz}a>‘ir. t.p.: t.t., th.Husain. Al-Us }u>l al-‘A<mmah al-Ja>mi‘a li al-Fata>wa>. t.t.: t.p, t.th.Ibn Taimiyah. Al-Qawa>‘id al-Nu>ra>niyyah al-Fiqhiyyah. t.p: Da>r Ibnu al-Jauziy, t.th.Ibn Taimiyyah. Majmu> al-Fata>wa>. t.t,: Dar al-Wafa>’, 2005.Imrani al-, Abdullah bin Muhammad bin Abdullah. Al-‘Uqu>d al-Ma>liyah al-Murakkabah:

Dira>sah Fiqhiyyah Ta’s}i>liyah wa Tat}bi>qiyyah. Riya>d}: Da>r Kunu>z Eshbelia li al-Nashr wa al-Tauzi>’, 2006.

Jauhari al-, Hasan. Buhu>th fi> al-Fiqh al-Mu‘a>s }irah. t.t.: t.p., t.th.Jaziri al-, Abu al-Sa’adat al-Mubarak bin Muhammad. Al-Niha>yah fi Ghari>b al-Athar. Beiru>t:

al-Maktabah al-Ilmiyah, 1979.Kaelan. Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat. Yogyakarta: Paradigma, 2005.Manan, Abdullah. Aspek Hukum dalam Penyelenggara Investasi di Pasar Modal Syari’ah Indonesia.

Jakarta: Kencana Prenada Media Groupe, 2009.Minhaji, Akh. “Zakat dalam Konteks Otonomi Daerah (Perspektif Sejarah Sosial Hukum

Ekonomi Islam)”, dalam M. Amin Abdullah, dkk., Tafsir Baru Studi Islam di Era MultiKultural. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2002.

Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989.Muhadjir, Noeng. Metode Penelitian Kualitatif . Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996. Multaqa Ahl al-Hadith. Al-Mu‘jam al-Ja>mi‘ fi> Tara>jim al-Ulama>’ wa T}alabah al-‘Ilm al-Mu’as}iri>n.

t.p.: t.t., t.th.Musawar. Sandak Dalam Perspektif Tuan Guru (Studi Kasus di Lombok Nusa Tenggara

Barat. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, Tesis, 2002.Newman , Isadore and Carolyn R Benz. Qualitative-qualitative Research Methodology, Exploring

the Interactive Continum. USA: Sourthern Illinois University Press, 1998.Salma al-, Iyad bin Nami. Us}u>l al-Fiqh al-Lazi> la> Yasa‘u al-Faqi>h Jahluhu”. t.p.: t.t., t.th.San’ani al-, Muhammad bin Isma’il al-Amiry al-Kahlani. Subul al-Sala>m. t.t.p,: Maktabah

Mus }tafa> al-Ba>bi al-Halabi>, 1960.Shanqiti al-, Muhammad al-H {asan al-Dudiy. Sharh al-Wiraqa>t fi Us}u>l al-Fiqh. t.p.: t.t., t.th.Shuhud, Ali bin Nayif. Mausu>‘ah al-Buhu>th wa al-Maqa>la>t al-Ilmiyah, t.p.: t.t., t.th.Soehartono, Irwan. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1998.Sulaiman, Ala al-Din Abi al-Husain Ali bin. al-Tahbi>r Sharh Fi> Us}ul al-Fiqh. Riyad: Maktabah

al-Rushd, 2000.

155


Suryabrata, Sumardi. Metodologi Penelitian. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.Tabrani al-, Sulaiman bin Ahmad bin ‘Ayub Abu al-Qasim. Al-Mu‘jam al-Kabîr. Musha:

Maktabah al-Ulu>m wa al-Hukm, 1983.Tahânawi al-, Kashsha>f Is}t}ila>ha>t al-Funu>n. Beirut: Da>r S{a>dir, tt.Taqi al-Din. Sharh al-Kaukab al-Muni>r. t.tp: Maktab al-Abikan, 1997.Tim Penyusun. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.Turmuzi al-, Muhammad bin ‘Isa ’Abu ‘Isa. Al-Ja>mi‘ al-S{ah}i>h} Sunan al-Turmuzi. Beiru>t: Da>r

Ih }ya>’ al-Tura>th al-‘Arabiy, tt.Turner, Brayan S. Social Theory. Balack Well Publishing, 2009.Waza>’ir al-Auqa>f wa al-Shu’u>n al-Isla>miyah. Al-Mausu>‘ah al-Fiqhiyah al-Kuaitiyah. Kuwait:

Da>r al-Sala>sil, 1427 H.Wizarat al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyah. Al-Mausu>’ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah. Kuwait:

Da>r al-Sala>sil, 1427 H.Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur’an. Al-Qur’a dan Terjemahnya. Bandung: Sinar

Baru Algensido, 2008.Zuhailiy al-, Wahbah. Us }u>l al-Fiqh al-Isla>mi>. Beirut: Da>r al-Fikr, 1987.

pandangan tuan guru lombok terhadap multi akad dalam … · 2019. 5. 10. · 133 pandangan tuan...

Documents