optimalisasi budaya k3

7/30/2019 Optimalisasi Budaya K3

1/4

Optimalisasi Budaya K-3 Bagi Masyarakat Industri

Melindungi keselamatan dan kesehatan pekerja khususnya dan masyarakat industri secara menyeluruh agar

dapat menjalankan pekerjaannya melalui upaya pengendalian pada seluruh bentuk-bentuk potensi bahaya yang

ada di lingkungan tempat kerja adalah merupakan filosofi dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).Apabila

seluruh potensi bahaya terkendali dan memenuhi standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya

kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksi menjadi lancar yang pada akhirnya akan dapat

menekan resiko kerugian, sehingga berdampak terhadap peningkatan produktivitas.

Perkembangan iptek yang diterapkan di berbagai sektor berdampak pula terhadap kemunculan multipotensi

bahaya. Oleh sebab itu upaya-upaya K3 harus secara kontinyuitas ditingkatkan melalui berbagai pendekatan,

baik secara teknis, teknologis, sistemik dengan mempertimbangkan fenomena globalisasi dunia usaha,industri

maupun perdagangan.

Sehubungan dengan perkembangan dunia usaha, industri & perdagangan pada kurun waktu memasuki era

globalisasi, ekspor/impor yang semula dihambat dengan bea masuk/pajak, kini secara bertahap mulai

dihilangkan dan menuju pasar bebas. Namun beberapa prasyarat yang perlu dicermati pada sektor perdagangan

lintas negara adalah penerapan kepuasan pelanggan (customer satisfaction), yang lebih dikenal secara meluas

dengan istilah Sistem Manajeman Mutu dengan ISO 9001 series, Sistem Manajemen Lingkungan dengan ISO

14000 series, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), OHSASS 18001 dan belakangan ini

mulai dicroskan dengan isu pemanasan global (global warming).

Kondisi ini harus dijadikan tantangan sekaligus peluang dalam meraih keberhasilan perdagangan global,

sekaligus dijadikan sebagai tolok ukur perlindungan bagi tenaga kerja, konsumen dan hak azasi manusia, yang

tentunya sangat sejalan dengan prinsip dasar pelaksanaan K3, yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan

kerja, terrmasuk peledakan, kebakaran dan penyakit akibat kerja (PAK). Dengan demikian K3 merupakan salah

satu aspek perlindungan ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja hingga pada

keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional. Oleh sebab itu dalam kondisi apapun K3 wajib

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan, baik standard nasional maupun internasional.

Sejak diberlakukan Undang-undang No 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang notabene

Menakertrans RI sebagai pemegang policy nasional di bidang K3, telah dilaksanakan berbagai upaya untuk

mendorong pelaksanaan K3 dalam bentuk kampanye, seminar, lokakarya, konvensi, pembinaan dan

peningkatan kompetensi personil K3, pembentukan dan pemberdayaan lembaga K3 baik di tingkat nasional


2/4

sampai pada tingkat perusahaan, pemberian penghargaan K3, perbaikan system K3 secara berkesinambungan.

Namun upaya-upaya tersebut masih belum memberikan hasil yang optimal, masih banyak terjadi kasus

kecelakaan kerja ditempat kerja yang berakibat fatal sehingga menimbulkan kerugian moril maupun materiil serta

pencemaran lingkungan yang dampaknya sangat besar bagi tenaga kerja, pengusaha maupun pemerintah.

Secara keseluruhan berbagai kerugian yang ditimbulkan sangat mempengaruhi tingkat produktivitas,

kesejahteraan masyarakat bahkan dapat mengakibatkan penurunan Indeks Pembangunan Manusia (Human

Development Indexs), yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap daya saing dalam era globalisasi.

Pelaksanaan K3 menjadi tanggung jawab semua pihak, khususnya masyarakat industri, dengan demikian semua

pihak yang terkait berkewajiban berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangannya untuk melakukan berbagai

upaya dibidang K3 secara terus menerus, berkesinambungan dan menjadikan K3 sebagai bagian budaya kerja

disetiap kegiatan, sehingga dapat mencegah kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk itu diperlukan

tenaga pendukung yang kompeten yaitu sumber daya manusia yang handal & berkualitas di bidang K3,

sehingga dapat segera dicapai hasil yang optimal.

Untuk mendukung terlaksananya K3 secara seragam dan serentak dalam rangka menjamin keselamatan tenaga

kerja dan orang lain ditempat kerja, pengoperasian peralatan produksi yang aman, memperlancar proses

produksi, tentunya sangat strategis apabila dalam bulan K3 (12 Januari-12 Februari) ini seluruh masyarakat

diberdayakan. Upaya pemerintah yang intensif dalam memasyarakatkan K3 selama 1(satu) bulan dimulai

tanggal 12 Januari s/d. 12 Pebruari tertuang dalam SK Menaker Nomor : Kep.13/MEN/1984, tentang Pola

Kampanye Nasional K3 yang selanjutnya dikenal dengan istilah Bulan K3 Nasional. Sejak tahun 1993 s/d. 2008

Kampanye Nasional K3 diubah menjadi Gerakan Nasional Membudayakan K3 melalui Keputusan Menaker

Nomor Kep.463/MEN/1993, pada tahun 2009 Gerakan Nasional Membudayakan K3 diubah strateginya yang

diwujudkan dalam Gerakan Efektif Masyarakat Membudayakan K3 (GEMA DAYA K3).

Tahun 2010 merupakan momentum yang tepat untuk lebih meningkatkan K3 menjadi budaya di tempat kerja dan

masyarakat Indomnesia berbudaya K3, karena bertepatan 100 tahun diterapkan Peraturan Keselamatan Kerja di

Indonesia oleh Pemerintah Belanda dengan memberlakuklan Veleighedreglement 1910 dan bertepatan 40 tahun

Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Maka melalui GEMA DAYA K3 diharapkan

seluruh lapisan masyarakat dapat termotivasi untuk berperan aktif dalam peningkatan pemasyarakat K3,

sehingga pelaksanaan K3 secara mandiri dapat mendukung pencapaian Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2015.

Dengan demikian tujuan K3 dalam menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman & sehat menuju nihil

kecelakaan dan penyakit akibat kerja guna peningkatan produksi dan produktivitas nasional dapat segera

terwujud.

GEMA DAYA K3 merupakan strategi dalam menyukseskan Gerakan Nasional Pembudayaan K3 yang ditujukanpada peningkatan peran aktif dan potensi masyarakat untuk mewujudkan budaya K3 di setiap tempat kerja.

Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota sebagai motivator GEMA DAYA K3, diharapkan bersama-sama,

secara menyeluruh dan terpadu melaksanakan dengan rasa tanggung jawab secara berjenjang sesuai dengan

tata cara sistim pemerintahan saat ini.

Penyelenggaraan GEMA DAYA K3 pada pemerintah sektor tertentu, menteri yang membidangi sector yang

bersangkutan dapat mengeluarkan petunjuk pelaksanaan yang dapat digunakan sebagai pedoman. Adapun

tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan pemenuhan norma K3, meningkatkan partisipasi

semua pihak untuk optimalisasi poelaksanaan budaya K3 disetiap kegiatan usaha dan terwujudnya budaya K3

masyarakat Indonesia. Sedangkan sasaran Gema Daya K3 adalah tingginya tingkat pemenuhan norma K3,

meningkatnya jumlah perusahaan yang mendapatkan kecelakaan nihil dan terwujudnya masyarakat yangberperilaku K3.


3/4

Kecelakaan Nihil

Penghargaan K3 yang diberikan Pemerintah kepada perusahaan yang telah berhasil dalam melaksanakan

program K3 dalam kurun waktu tertentu sehingga mencapai kecelakaan nihil sesuai Permenakertrans RI

Nomor : Per-01/MEN/I/2007, tentang Pedoman Pemberian Penghargaan K3 yang dikelompokkan dalam skalaperusahaan :

Besar : jumlah karyawan > 100 orang

Sedang : jumlah karyawan 50 - 100 orang

Kecil : jumlah karyawan < 50 orang

Sedangkan pencapaian jam kerja orang (JKO) sesuai dengan tabel pada Permenakertrans RI Nomor : Per-

01/MEN/I/2007, yaitu dikelompokkan berdasarkan sektor/sub sektor/Kelompok Lapangan Usaha Indonesia

(KLUI) dengan memperhatikan jumlah tenaga kerja atau telah mencapai masa minimal 3 (tahun) berturut-

turut meskipun belum mencapai jam kerja yang ditentukan. Perolehan jam kerja akan bertambah secara

komulatif sesuai jumlah jam kerja yang telah dicapai setiap tahunnya.

Adapun kecelakaan kerja yang dapat membatalkan penilaian adalah apabila kecelakaan menimbulkan

kehilangan waktu kerja yakni kecelakaan yang menyebabkan pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya (telah

terjadi kecelakaan kerja) selama 2 kali 24 jam atau apabila korban kecelakaan kerja (pekerja) tidak dapat

bekerja kembali pada shift berikutnya sesuai jadual kerja. Dalam hal ini, kecelakaan tersebut dapat

mengakibatkan angka perhitungan menjadi nol dan perhitungan dimulai kembali dari setelah terjadinya

kecelakaan. (tabel)

Sisem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pelaksanaannya mengacu pada Permenaker RI

Nomor : Per.05/MEN/1996, tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang

diperkuat dengan pasal 87 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi perusahaan

yang telah memenuhi kriteria dan ditunjuk oleh Dirjen Binwasnaker Kementrian Nakertrans RI yang selanjutnya

dilakukan audit oleh perusahaan yang telah ditunjuk.

Keberhasilan penerapan SMK3 di tempat kerja diukur sebagaimana table 1 Permenaker No. Per.05/MEN/ 1996

sebagai berikut (lihat tabel 2 dan 3).Walaupun sudah banyak peraturan perundangan yang diterbitkan namun

dalam implementasinya masih banyak program yang pelaksanannya belum mencapai sasaran yang diharapkan,

oleh karenanya perlu usaha-usaha memasyarakatkan dan mendorong pengetrapan dari semua peraturan

peundangan dididang ketenagakerjaan yang berlaku, terutama pada pihak-pihak terkait dengan proses produksi.

Salah satu tantangan besar yang dihadapi di sektor ketenagakerjaan pada saat ini adalah kualitas sumber daya

manusia, baik yang akan memasuki dunia kerja maupun yang telah bekerja di perusahaan. Merupakan upaya

faktual pemerintah dalam hal ini Nakertrans, fasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui

optimalisasi BLK, kerjasama dengan Perguruan Tinggi, lembaga diklat swasta maupun pusat diklat di

perusahaan-perusahaan besar. Diharapkan hal tersebut dapat mengantisipasi kecenderungan liberalisasi dan

globalisasi yang saat ini sedang berlangsung, dan pada saatnya kesiapan menghadapi dan mengatasi segala

kemungkinan tantangan yang terjadi dalam perdagangan bebas sudah terantisipasi.

K3 di Jatim

Tema pokok Bulan K3 Nasional tahun 2011 adalah TINGKATKAN PELAKSANAAN GEMA DAYA K3 UNTUK

MENDUKUNG DAYA SAING USAHA DALAM GLOBALISASI. Pelaksanaannya dimulai tanggal 12 Januari s/d.

12 Pebruari, dan implementasi kegiatan K3 dalam bulan K3 Nasional supaya dilaksanakan secara terus menerus

& berkesinambungan.


4/4

Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur telah melaksanakan pra kegiatan dalam rangka menindak lanjuti

Keputusan Menakertrans RI Nomor : Kep.372/MEN/XI/2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Bulan K3 Nasional

Tahun 20102014 dan untuk menyambut pelaksanaan Bulan K3 Nasional tahun 2011, antara lain :

Penyuluhan dan pembinaan ke perusahaan dalam rangka pembentukan P2K3 (2010) Penyebarluasan Informasi K3 guna peningkatan pelaksanaan K3 di perusahaan (2011)

Monitoring efektivitas pelaksanaan kegiatan P2K3 (2010)

Peningkatan AK3 bagi pengurus P2K3 perusahaan yang sudah AK3 (2010)

Bimtek penerapan SMK3 di perusahaan (2010)

Bimtek penanggulangan kebakaran (2010)

Penyuluhan dan pembinaan terhadap perusahaan di Kab/Kota untuk penilaian K3 dalam rangka

pengajuan usulan penghargaan K3, dilaksanakan bersama pegawai pengawas Kab/Kota (2010).

Pembinaan dan penilaian K3 bagi perusahaan peserta Zero Accident oleh Tim Evaluasi dari Disnaker

transduk Prov. Jatim (Des.2010 s/d. Jan. 2011)

Pada tanggal 11 Januari 2011 dilaksanakan kegiatan dialog interaktif di JTV Surabaya, dimulai pukul

05.30 s/d. 06.30 WIB (Kadisnakertransduk Prov. Jatim didampingi dari PT HM Sampoerna Surabaya) Pada tanggal 11 Januari 2011 dilaksanakan Press Release (Kadisnakertransduk Prov. Jatim bersama

11 orang wartawan dari media cetak & media elektronika : Jawa Pos, Surya, Suara Surabaya FM, Radar

Surabaya, www.lensa Indonesia. com, Kominfo, Bhirawa, zona berita. com, dan SDM Plus bertempat di

ruang Utama I mulai pukul 14.30 WIB s/d. selesai.

Pemasangan spanduk pada semua unit kerja dan UPT di daerah di jajaran Disnakertransduk Prov.

Jatim.

Pada tanggal 12 Januari 2011 dilaksanakan upacara bendera yang diikuti oleh seluruh pegawai di

jajaran Disnakertransduk Jatim, pejabat eselon III/IV UPT di daerah dan mengundang 10 (sepuluh) orang

perwakilan SP/SB, perwakilan APINDO, APJATI, JAMSOSTEK, pimpinan 8 (delapan) perusahaan di

Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo yakni PT Unilever Surabaya, PT HM Sampoerna

Surabaya. PT Jatim Krida Utama Surabaya, PT Petrokimia Gresik, PT Semen Gresik, PT MaspionSidoarjo, PT Dupont Sidoarjo, dan PT Japfa Comfeed Sidoarjo.

Pada bulan Maret 2011, direncanakan akan dilaksanakan pemberian penghargaan K3 bagi perusahaan

peserta Zero Accident Award Tahun 2010 oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur bagi perusahaan yang

memenuhi criteria sesuai pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan K3 mengacu pada Peraturan

Menakertrans RI Nomor : Per-01/MEN/I/2007, tanggal 11 Januari 2007.

Pada bulan Mei 2011, direncanakan akan dilaksanakan pemberian penghargaan K3 bagi perusahaan

peserta Zero Accident Award Tahun 2010 oleh Menakertrans RI bagi perusahaan yang memenuhi criteria

sesuai pedoman pelaksanaan pemberian penghargaan K3 mengacu pada Peraturan Menakertrans RI

Nomor : Per-01/MEN/I/2007, tanggal 11 Januari 2007. *

Oleh: Diah Ekowati

http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/edisi-121-januari-2011/246-optimalisasi-budaya-k-3-bagi-masyarakat-industri
http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/edisi-121-januari-2011/246-optimalisasi-budaya-k-3-bagi-masyarakat-industrihttp://disnakertransduk.jatimprov.go.id/edisi-121-januari-2011/246-optimalisasi-budaya-k-3-bagi-masyarakat-industrihttp://disnakertransduk.jatimprov.go.id/edisi-121-januari-2011/246-optimalisasi-budaya-k-3-bagi-masyarakat-industrihttp://disnakertransduk.jatimprov.go.id/edisi-121-januari-2011/246-optimalisasi-budaya-k-3-bagi-masyarakat-industri

optimalisasi budaya k3

Documents