model penetapan dana alokasl khusijs non dana …

14
ANA1,ISIS MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA REBOISASI BIIIANG KESEHATAN TANIJN ANGGARAN 2005 Ana ~ariasih' dan Wiku ~ d i s a s m i t o ~ ANAL YSIY OF DISTRIljUTION MODEL FOR SPECIAL FUNIIS OF NON REFORESTA TlON FUA'DS FOR HEAI, TH IN 2005 FISCAL YEAR Abstract. 7'11e tltjfirence in jscc~lcapacity among areas, freq1,lently reszrlted in disparity of pro~~idilirlg htrsic hecrlth cart services. This stlrdy analy.vis the in~plemerltation of decree of Mini.s/r:yFitmtrcc~ no 505,,Wk'. 02/2003 as a model of allocating Special Allocated Funds of non Rqfo~~e.sttr/ion I~irrlu's (LYA/+' non W). This stzrdy aimed at finding out descriptions of ~?ariahle a,s.sociatiotl in the .special allocated funds of no11 reforestation funds. This is a desct.ipti\~e crrra(y/icc~l slirdy ,r ith quatrtitative and qualitcrti~.le approaches. Data were analysed quantitavely by rrniltariate, bivariate, multivariate at~alyses and were analysed qualitatively for its content. This stzrdy ~,v~rs conducted behveen March 2005 - Jzily 2005 at the Ministry of Hecrlth, Ministt:~? of Finance and other related institutior~s. This research involved: (I) san1p1c.sof trll I~C'~LJ~ICI~.Y~/OI~~~IS received Specinl Allocated Fzrnds qf nor1 Rcfore.r.tation F~mds i.e 33-1rcg~'trc:ic.s to\r1ns in ltidor~e,sia, (2) 12 itfornzatits. The t.cszrIt sho~cjed that the significant 1~arinh1e.s crrr: I.i'scal ("cr~iacity, Area with S/)ecial li.ecrtmcr~t, Access to Clean Water, and A~~~rilability of Mectlth Sc~.vice IGcility. Sinz~~lation by replacing thc age of lge expectancy in iifmt dealll t-crtc n~adethis variable sigrzlficant and explained ~llocated firnds of non Reforestation Funds were bigger compared with original allocated funds. Simulation by weighing hunlarz resozrrces in the ~~ariable of Availability of Health Facility made this variable sigtt~ficant. Key~vortls : .Ypecial Allocated Funrls, Nun Reforestation Funtls, Healtlz Care Financing PENDAHULUAN Pelaksanaan kebijaksanaan desentra- lisasi sebagai implementasi dari Undang- undang No 22 tahun 1999 tentang Peme- rintah Daerah dan UU no 25 tahun 1999 (') tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (yang diperbaharui dengan UU no 32 dan 33 tahun 2004) (2) mengakibatkan perubahan pengelolaan keuangan negara. Hal ini diikuti dengan makin tingginya transfer dana dari APBN ke daerah, yang meliputi . Bagi I-lasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (3) Efektivitas pemilihan mekanisme transfer tergantung pada tujuan. Dana Alo- kasi Umum (DAU) dimaksudkan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan pendapatan antar tingkat pemerintahan, baik vertikal nlaupun horizontal, sedang- kan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan ke daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa tidak semua bentuk pelayanan daerah bisa Kantor Wilayah Pcrbciidnharaan XI, Departemen Keuangnn RI. J:rkarta. '. Departelncn AKK FKM UI.

Upload: others

Post on 29-Oct-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

ANA1,ISIS MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA REBOISASI

BIIIANG KESEHATAN TANIJN ANGGARAN 2005

Ana ~ar ias ih ' dan Wiku ~ d i s a s m i t o ~

ANAL YSIY OF DISTRIljUTION MODEL FOR SPECIAL FUNIIS OF NON REFORESTA TlON FUA'DS FOR HEAI, TH

IN 2005 FISCAL YEAR

Abstract. 7'11e tltjfirence in jscc~l capacity among areas, freq1,lently reszrlted in disparity of pro~~idilirlg htrsic hecrlth cart services. This stlrdy analy.vis the in~plemerltation of decree of Mini.s/r:y Fitmtrcc~ no 505,,Wk'. 02/2003 as a model of allocating Special Allocated Funds of non Rqfo~~e.sttr/ion I~irrlu's (LYA/+' non W). This stzrdy aimed at finding out descriptions of ~?ariahle a,s.sociatiotl in the .special allocated funds of no11 reforestation funds. This is a desct.ipti\~e crrra(y/icc~l slirdy , r ith quatrtitative and qualitcrti~.le approaches. Data were analysed quantitavely by rrniltariate, bivariate, multivariate at~alyses and were analysed qualitatively for its content. This stzrdy ~,v~rs conducted behveen March 2005 - Jzily 2005 at the Ministry of Hecrlth, Ministt:~? of Finance and other related institutior~s. This research involved: (I) san1p1c.s of trll I ~ C ' ~ L J ~ I C I ~ . Y ~ / O I ~ ~ ~ I S received Specinl Allocated Fzrnds qf nor1 Rcfore.r.tation F~mds i.e 33-1 rcg~'trc:ic.s to\r1ns in ltidor~e,sia, (2) 12 itfornzatits. The t.cszrIt sho~cjed that the significant 1~arinh1e.s crrr: I.i'scal ("cr~iacity, Area with S/)ecial li.ecrtmcr~t, Access to Clean Water, and A~~~rilability of Mectlth Sc~.vice IGcility. Sinz~~lation by replacing thc age of lge expectancy in i i fmt dealll t-crtc n~ade this variable sigrzlficant and explained ~llocated firnds of non Reforestation Funds were bigger compared with original allocated funds. Simulation by weighing hunlarz resozrrces in the ~~ariable of Availability of Health Facility made this variable sigtt~ficant.

Key~vortls : .Ypecial Allocated Funrls, Nun Reforestation Funtls, Healtlz Care Financing

PENDAHULUAN

Pelaksanaan kebijaksanaan desentra- lisasi sebagai implementasi dari Undang- undang No 22 tahun 1999 tentang Peme- rintah Daerah dan UU no 25 tahun 1999 (') tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (yang diperbaharui dengan UU no 32 dan 33 tahun 2004) (2) mengakibatkan perubahan pengelolaan keuangan negara. Hal ini diikuti dengan makin tingginya transfer dana dari APBN ke daerah, yang meliputi . Bagi I-lasil, Dana Alokasi Umum

(DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (3)

Efektivitas pemilihan mekanisme transfer tergantung pada tujuan. Dana Alo- kasi Umum (DAU) dimaksudkan untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan pendapatan antar tingkat pemerintahan, baik vertikal nlaupun horizontal, sedang- kan Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan ke daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Hal ini dilandasi oleh pemikiran bahwa tidak semua bentuk pelayanan daerah bisa

Kantor Wilayah Pcrbciidnharaan XI, Departemen Keuangnn RI. J:rkarta.

'. Departelncn AKK FKM UI.

Page 2: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

Bul. Penel. Kesehatan, Vol. 35, No. 1,2007:Ol-14

dijelaskan melalui satu formula yang ber- sifat umum dari variabel-variabel DAU (4).

Meskipun otonomi daerah memung- kinkan penyelenggaraan pembangunan di daerah dilaksanakan oleh daerah sendiri secara leluasa, namun perbedaan kapasitas fiskallketersediaan finansial antar daerah sering menjadi penghambat dalam menye- diakan pelayanan dasar sesuai standar pe- layanan minimal (4, 5 ) . Untuk mewujudkan tanggung j awab dalam mensej ahterakan penduduknya, terutama menjamin pelaya- nan dasar, meningkatkan mutu, daya jang- kau dan kualitas pelayanan dasar, peme- rintah pusat memandang perlu melakukan campur tangan. Hal ini diwujudkan dengan transfer DAK non DR (Dana Reboisasi) yang dimaksudkan untuk membiayai ke- giatan-kegiatan khusus di daerah yang me- rupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional, khususnya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar minimal.

Sebagaimana tujuan DAK non DR untuk menutupi kesenjangan dalam penye- diaan pelayanan dasar, maka penetapan alokasinya dilakukan dengan formula ter- tentu yang memperhatikan kapasitas fiskal, kekhususan dan karakteristik wilayah, serta kriteria teknis sesuai bidangnya. Di bidang kesehatan, kriteria teknis yang di- gunakan adalah : jumlah Puskesmas (Pera- watan dan non Perawatan), Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling (Per- airan dan Roda Empat), Polindes, Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan indeks kemiskinan masyarakat yang dikonversi dengan memperhitungkan prosentase pen- duduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun, prosentase penduduk tanpa akses air bersih, prosentase penduduk tanpa akses terhadap sarana kesehatan dan prosentase balita kurang gizi. Formula yang tepat dan penggunaan yang konsisten memegang peranan yang penting dalam

mewujudkan keadilan ini. Hal ini perlu mendapat perhatian karena pengalokasian yang tidak sesuai (inequity) serin terjadi Pk, 7) dalam pengalokasian sumber daya .

Meskipun demikian, pengalokasian DAK non DR TA 2004 belum terlalu memperhatikan permasalahan yang ber- sifat kewilayahan dan lintas sektor, bahkan belum mencerminkan kekhususan yang menjadi bagiannya ( 5 ) .

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan analitik yang bertujuan untuk mencari hubungan antara variabel bebas yaitu kekhususan wilayah, karakte- ristik wilayah, kapasitas fiskal, status kese- hatan, akses air bersih, akses terhadap pe- layanan kesehatan, status gizi balita, keter- sediaan sarana pelayanan kesehatan dengan variabel terikat yaitu besaran alo- kasi DAK non DR. Penelitian juga dilaku- kan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi pengalokasian DAK non DR melalui wawancara mendalam.

BAHAN DAN CARA

Penelitian dilakukan di Lingkungan Departemen Kesehatan, Departemen Ke- uangan dan instansi lain yang terkait alo- kasi DAK non DR selama 4 bulan, yaitu dari Maret 2005 - Juli 2005. Populasi pada penelitian kuantitatif adalah semua Kabu- paten/Kota di Indonesia yang mendapat alokasi DAK non DR Tahun Anggaran (TA) 2005 yaitu berjumlah 434 Kabupaten /Kota. Pada penelitian kualitatif, informan berjumlah 12 orang terdiri dari pejabat yang membawahi Bidang Perencanaan dan Anggaran Departemen Kesehatan, Bidang Program dan Informasi Kesehatan Masya- rakat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Bidang Perencanaan dan Pembangunan Biro Perencanaan Depar- temen Kesehatan, Bidang Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan Direktorat

Page 3: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

Analisis Model Penetapan . . . . . . . . . . (Wiku et al)

Jenderal Anggaran & Perencanaan Ke- uangan Departemen Keuangan, Bidang Fasilitasi Dana Alokasi Khusus wilayah I & I1 Direktorat Administrasi Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri, Subdit perbatasan antar wilayah Direktorat Jen- deral PUM Departemen Dalam Negeri, dan Anggota Komisi 9 DPR RI. Tabel 1 me- nunjukkan jabatan atau satuan kerja peja- bat yang diwawancarai.

Analisis data terdiri dari tiga tahap yaitu analisis univariat untuk menggambar- kan karakteristik masing-masing variabel. Analisis bivariat dengan regresi linier sederhana untuk melihat hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas, dan analisis multivariat dengan regresi linier multivariat untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruWdominan. Untuk memenuhi syarat normalitas dalam analisis regresi multivariat, maka dilakukan loga-

ritme pada variabel hingga terdistribusi normal. Sedangkan untuk data kualitatif dilakukan analisis isi (content analysis) dengan membandingkan hasil penelitian dan teori-teori yang ada dalam tinjauan pustaka. Tabel 2 menunjukkan definisi operasional dari besaran alokasi DAK non DR, dan faktor-faktor yang mem- pengaruhinya.

Secara garis besar, pedoman wawan- cara berisi tiga kelompok pertanyaan, yaitu : (1) pertanyaan umum tentang ketersedia- an data yang diperlukan untuk mengguna- kan formula perhitungan alokasi DAK non DR TA 2005, (2) pertanyaan kriteria umum dan teknis dalam alokasi DAK non DR TA 2005, (3) pertanyaan tentang variabel teknis dalam alokasi DAK non DR TA 2005.

Tabel 1. Distribusi Informan

Kode Jenis JabatanISatuan Kerja Pendidikan Informan kelamin terakhir

1 P 1 Perempuan Kasubdit DAK, DJAPK S2 Manajemen Depkeu

2 P2 Laki-laki Kasi DAK wil2 DJAPK S 1 Akuntansi 3 P3 Laki-laki Karoren Depkes S2 Kesehatan

4 P4 Laki-laki Kabag Renbang Depkes S2 Kesehatan 5 P5 Perempuan Kasi perencanaan Depkes S2 Kesehatan 6 P6 Laki-laki Kabag PI Ditjen Kesman S2 Kesehatan 7 P 7 Laki-laki Kasi PI ditjen Kesmas S2 Kesehatan 8 P 8 Laki-laki Pelaksana bagian PI kesmas S 1 Sospol 9 P9 Laki-Laki Komisi 9 DPR RI Apoteker 10 P 10 Perempuan Kasubdit Fasilitasi DAKl S 1 Hukum

Depdagri 1 I P11 Perempuan Kasubdit Fasilitasi DAK2 S 1 teknik Sipil

Depdagri 12 P12 Perempuan Pelaksana pada Subdit S2 Geografi

perbatasan antar wilayah PUM Depdagri

Page 4: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

Tabel 2. Definisi Operasional Besaran Alokasi DAK non DR dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya

Variabel Definisi Besaran Alokasi Jumlahfnilai uang yang berasal dari APBN DAK non DR di luar Dana Reboisasi yang dialokasikan

kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan kesehatan selama 1 T A

Kapasitas fiskal Nilai hasil dari selisih penerimaan daerah selain SAL, yang meliputi (PAD, dana perimbangan, pinjaman dll) dengan belanja PNS daerah dibagi nilai total untuk seluruh

Cara Ukur Sumber data Hasil ukur Skala Mencatat jumlah alokasi dari lampiran Lampiran KMK Angka yang me- Rasio KMK 505/KMK.0212004 505/KMK.02/2004. nunjukkan jumlah

alokasi DAK non DR .....rup iah

Menghitung Index fiskal netto (IFN) Statistik Keuangan Angka yang me- Rasio dari rumus : pemerintah KabiKota nunjukkan jumlah FNi =(PF-BP)/IKK 200 1-2003 indeks fiskal netto IFN = (FN /total FNi) x N

daerah. Kekhususan Perlakuan tertentu yang diberlakukan Memberikan nilai pada KabIKota UUIinpres 1 = daerah yang Ordinal Wilayah pemerintah pusat kepada suatu daerah sesuai perlakuan khusus yang diberikan diberlakukan

berdasar keputusan perundangan pemerintah pusat khusus 0 = daerah yang

tidak mendapat perlakuan khusus

Karakteristik Kondisi wilayah yang dapat dipertim- Menghitung Indeks kekhususan Data dari Depdagri, Angka yang me- Wilayah bangkan dalam penetapan DAK non DR wilayah dengan menjumlah 7 indikator Dep.transmigrasi, nunjukkan besarnya

meliputi daerah perbatasan, daerah pesisir kekhususan wilayah masing-masing KLH, Dep kelautan indeks kekhususan dan kepulauan, daerah pasca konflik atau KabIKota dibagi rata-rata karakteristik. dan perikanan, peta wilayah kerusuhan, daerah hilir aliran sungai, rawan Masing-masing kekhususan diberi nilai wilayah administrasi, banjir, dan daerah tertinggallterpencil. KTI, 1 untuk karakteristik wilayah yang serta daerah yang menampung program layak dan 0 untuk karakteristik yang transmigrasi tidak layak

Status kesehatan persentase penduduk yang diperkirakan Mencatat status kesehatan dari HDR Human Development Angka yang me- meninggal sebelum mencapai usia 40 2004 Report 2004 nunjukkan besaran tahun status kesehatan Jumlah bayi yang meniggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidur,

Page 5: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

Variabel Definisi Cara Ukur Sumber data Hasil ukur Skala Akses terhadap Persentase penduduk yang tidak meng- Mencatat akses air bersih dari HDR Human Development Angka yang me- air bersih

- - - gunakan air PAM, air pompa, air sumur 2004 atau mata air yang letaknya lebih dari 10 m

Report 2004 nunjukkan besarnya akses terhadap air

dari septik tank. - bersih. Akses terhadap Persentase penduduk yang tinggal di tempat Mencatat akses pelayanan kesehatan Human Development Angka yang me- sarana yang jaraknya lebih dari 5 km atau lebih /fasilitas kesehatan dari HDR2OO4 Report 2001 nunjukkan besarnya kesehatan. dari sarana kesehatan (rumah sakit, klinik, akses pelayanan

puskesmas, dokter, juru rawat, bidan yang kesehatan. terlatih, paramedik dll) di KabJKota

Status gizi Persentase balita yang mempunyai BB Mencatat status gizi dari Human Human Development Angka yang me- kurang (menderita kurang gizi tingkat Development Report 2001 Report 2004 nunjukkan besarnya sedang dan parah) kekurangan gizi sedang status gizi merujuk pada persentase anak dibawah lima tahun yang memiiiki berat badan dibawah 2 standar deviasi dari median BB anak usia tsb. Kekurangan gizi parah merujuk pada persentase anak dibawah usia lima tahun yang berada dibawah 3 standar deviasi dari median BB anak berusia tersebut.

Ketersediaan Banyaknya fasilitasltempat yang Menghitung indeks ketersediaan sarana Data dasar puskes- Angka yang me- sarana menyelenggarakan pembangunan kese- pelayanan kesehatan dengan mas tahun 2003, data nunjukkan pelayanan hatan di suatu di KabKota, yang terdiri atas menghitung jumah sarana yang diberi kinerja puskesmas Besaran indek kesehatan puskesmas, puskesmas rawat inap, bobot sesuai SDM dan pembobotan dari Ditjen Kesmas iumlah puskesmas

puskesmas keliling. puskesmas pembantu dari Depkes dibagi rata-rata Besaran indek dan polindes tanpa dan dengan ketersediaan sarana pelayanan jumlah puskes- mempertimbangkan SDM kesehatan. Bobot Depkes = Puskesmas, mas yang telah

Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas dibobot. Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes masing-masing :9;9;3 :3; 1 Pembobotan SDM sesuai peringkat pendidikan. Profesi = 5, SI =4, D3 = 3; D2 =2 dan tenaga lainnya = 1

Page 6: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

13ul. l'cncl. Kcsehatan. Vol. 35. No. 1 . 2007:Ol-14

Tabel 3. Distribusi KabupatenIKota dengan 10 Alokasi Maksimum clan Minimum Menurut Alokasi, Robot Daerah, Bobot Teknis dan Robot DAK

- - - .- ------ -- - - - .- - -- -

No Kabupaten/kota Alokasi Bobot Bobot Bobot Propinsi

. . - - -- - --- -. . . - - Kota Pariarnan (Sumbar) Kab I ,ariipung l'ctigah ( I , ampt~~g) Kota I'robolinggo (.laml;i l - i ~ ~ i ~ l r )

Kab Ill inahasa (Sulamesi I Itara) Kab Sa~igihe (Sula\kc\i I Itara) Kab Kepulauan 'l'alaltci (Sulut) Kab Sr~harl~;~ra (Kaltcng) Kab Ilote Ntlao (N'Iv1 ) Kab Mnlilht~ I ' e t ~ p l l (Mal~~ku) Kab Kota Warillgill b ra t (Kalieng) Kab 13and111ig (.I:~\v:I 13:tr;ii )

Kiib ('iI:tcap (Jawa I'cngali) Kab (irobognn (Jawla lengah) Kab Ngan-juk (Jawa 'l'imur) Kab. Kutai

(Milyar ) -- 3.02

Daerah* 1,44

Teknis** -- DAK 1,70 1,70

(Kalirnantan Timur) -- - -- -- . . -- - -

* scsuai perhilungan Departcniel~ kf . t~ ,~ngan ** wsuai pcrhitungan Depar-te~ncn Kcschdtan

cjapat alt~kasi dana minimal ( I milqar) se- bailyak 10 KabupatenlKota. Sedangkan Kabupatcn dcngan alokasi terbesar adalah Kabupalcn Lampung Tengah (4 milyar). L3csaran alokasi DAK non DR di daerah ditentukan oleh variabel-variabel dalam formula DAK non DR yang diw~!judkan dcllgan kebutuhan daerali.

1 . Analisis llnivariat

Ilasil pcliclitian n~cnl~n.juhhirrl hah\ta tiap KabupatenKota mendapat r,lta-rata alokasi I)AK non I IK 'fahun Anggari-ln se- besar Rp. 1.873.1 1 1 .?82,42. median lip. 1.830.000.000 dengan standar deviasi Kp. 38 1.146.177.57. Alohasi minimal sebesar Rp. 1.000.000.000 dan alokasi rnaksinial Rp. 4.000.000.000. Wilaqah yang men-

Sepuluh KabupatenJKota dengan alokasi terbesar mempunyai tingkat ke- butuhan (bobot DAK) yang bervariasi

Page 7: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

Analisis Model Penetapan . . . . . . . . . . (Wiku et al)

(1,70-6,38). Dari Tabel 3 terlihat besaran alokasi kurang sesuai dengan kebutuhan daerah yang tercermin pada bobot DAK. Lampung Tengah dengan bobot DAK hanya 1,73 mempunyai alokasi terbesar, bahkan lebih besar dari Kabupaten Rote Ndao yang mempunyai bobot DAK 6,38; Kepulauan Talaud 6,17; dan Kabupaten Sangihe 5,50. Pembatasan alokasi dilaku- kan dengan Pagu maksimal 4 milyar (kab Lampung Tengah), untuk menghindari per- bedaan yang sangat mencolok dengan Kabupaten/Kota yang mendapat alokasi minimal.

2. Analisis Bivariat

Dari Tabel 4, hasil analisis bivariat memperlihatkan hubungan yang lemah dan positif antar variabel dalam formula alo- kasi DAK non DR. Hal ini berarti semakin tinggi atau besar nilai yang dihasilkan ma- sing-masing variabel, maka alokasi DAK non DR yang didapat semakin besar, ke- cuali pada variabel Kapasitas Fiskal yang mempunyai hubungan lemah negatif, yang berarti semakin tinggi Kapasitas Fiskal

suatu KabupatenIKota, maka alokasi DAK non DR yang didapatkan semakin kecil. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa masing-masing variabel mempunyai hu- bungan yang signifikan dengan alokasi DAK non DR (Pv <0,05), kecuali variabel Kapasitas Fiskal (Pv=0,092).

3. Variabel yang Terpilih Menjadi Kandidat dalam Analisis Multi- variat

Dari hasil analisis bivariat didapat- kan bahwa semua variabel yang diuji 1010s dalam seleksi kandidat model karena mem- punyai P value 10,25. Kemudian dari hasil pemodelan secara bersamaan diketahui hanya 4 variabel yang masuk model (Pv < 0,05), yaitu Indeks Kapasitas Fiskal, Ke- khususan Wilayah, Akses Air Bersih, Ketersediaan Fasilitas Kesehatan. Selanjut- nya tidak didapatkan interaksi antar varia- bel. Dengan tidak adanya variabel interaksi yang masuk model, maka hasil akhir pro- ses analisis Multivariat dengan Regresi Li- nier Ganda adalah model tanpa interaksi.

Tabel 4. Analisis Korelasi dan Regresi Variabel Independen dan Besar Alokasi DAK non DR pada Semua KabupatenIKota

Variabel R R' P value '

Kapasitas Fiskal 0,119 0,014 0,092

Kekhususan Wilayah 0,002

Karakteristik Wilayah

Status Kesehatan 0,251 0,063 0,OO

Akses Air Bersih 0,35 0,124 0,OO

Akses Pelayanan Kesehatan 0,29 0,085 0,OO

Status Gizi Balita 0,261 0,068

Ketersediaan Fasilitas Kesehatan 0,41 0,166 0.00

Page 8: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

Bul. Penel. Kesehatan, Vol. 35, No. 1,2007:Ol-14

Selanjutnya dilakukan persamaan Model Multi Regresi Linier memperlihat- kan bahwa : variabel independen mem- punyai hubungan yang kuat dengan varia- be1 dependen (nilai koefisien korelasi r = 0,622). Sehingga variasi alokasi DAK non DR yang dapat dijelaskan oleh variabel Kapasitas Fiskal, Kekhususan Wilayah, Akses Air Bersih, dan Ketersediaan Fasi- litas Kesehatan adalah r2 = 38,6%, sedang sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Interpretasi hasil persamaan regresi linier : Log alokasi DAK non DR = 8,727 -0,166 Log IFN + 0,053 kekhususan wilayah +0,001 akses air bersih + 0,069 ketersediaan fasilitas kesehatan adalah :

1. Setiap kenaikan log Indeks Fiskal netto sebesar 1, maka log alokasi DAK non DR akan turun sebesar 0,166

2. Wilayah yang mempunyai kekhususan sesuai perundangan-undangan, akan mendapat tambahan log alokasi sebesar 0,053

3 . Setiap kenaikan prosentase penduduk yang tidak terjangkau sarana air bersih (akses air bersih) sebesar 1%, maka Log alokasi akan bertambah sebesar 0,001.

4. Setiap kenaikan indeks jumlah Pus- kesmas sebesar 1, maka log alokasi DAK non DR akan bertambah sebesar 0,069

Faktor yang paling dominan menen- tukan besaran alokasi DAK non DR dapat dilihat dari nilai koefisien standar P yang mempunyai nilai paling besar. Koefisien standar p terbesar adalah 0,5 19 yaitu untuk variabel Ketersediaan Fasilitas Kesehatan. Dengan demikian variabel Ketersediaan Fasilitas Kesehatan merupakan faktor yang dominan yang berhubungan dengan be- saran alokasi.

4. Faktor-faktor Lain dalam Alokasi DAK non DR

Adanya faktor lain dalam pengaloka- sian DAK non DR sangat dimungkinkan. Dari hasil wawancara mendalam diperoleh informasi, bahwa faktor lain yang masih berpengaruh dalam alokasi antara lain : ketersediaan data, pertimbangan kecu- kupan dan perbedaan yang tidak terlalu mencolok, serta masih adanya per- timbangan politis. Daerah dengan bobot lebih kecil bisa mendapatkan jumlah yang lebih besar, dan beberapa daerah menerima alokasi tiap tahun. Pembatasan alokasi dilakukan dengan Pagu maksimal Rp. 4 milyar, untuk mencegah perbedaan yang sangat mencolok dengan KabupatenIKota yang mendapat alokasi minimal, sedang pembatasan Pagu minimal Rp. 1 milyar di- ambil karena adanya pertimbangan ke- cukupan terendah.

5. Hasil Akhir Regresi Linier Ganda Simulasi Formula DAK non DR.

a. Simulasi dengan Penggantian Pro- sentase Penduduk yang Diperkirakan Meninggal Sebelum 40 Tahun dengan AKB

Setelah dilakukan uji interaksi pada variabel dalam simulasi penggantian pro- sentase penduduk yang diperkirakan me- ninggal sebelum 40 tahun dengan Angka Kematian Bayi (AKB), didapatkan bahwa variabel Kapasitas Fiskal berhubungan dengan Status Kesehatan dan variabel Kapasitas Fiskal berhubungan dengan Akses Air Bersih. Sehingga penggantian variabel Status Kesehatan yang semula menggunakan prosentase penduduk yang diperkirakan meninggal sebelum 40 tahun dengan angka kematian bayi menghasilkan model akhir dengan persamaan regresi linier untuk alokasi DAK non DR dengan menggunakan AKB sebagai variabel status kesehatan adalah :

Page 9: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

Analisis Model Penetapan . . . . . . . . . . (Wiku et al)

Log alokasi = 8,389-0,297 Log lndeks Ka- pasitas Fiskal + 0.052 Ke- khususan Wil + 0.01 1AKB - 0.0 19 Akses Air Bersih + 0.072 Ketersediaan Faskes + 0.004 log Kapasitas Fiskal*Status Kesehatan (AKB) - 0.001 Kapasitas Fiskal*Akses Air Bersih

Interpretasi : 1. Setiap daerah yang mendapat perlaku-

an khusus dari pemerintah yang di- tetapkan dengan undang-undang, maka log alokasi DAK non DR akan naik sebesar 0,052

2. Setiap kenaikan indeks jumlah Puskes- mas sebesar 1 , maka log alokasi DAK non DR akan naik sebesar 0,072

3. Setiap kenaikan log Kapasitas Fiskal secara bersama-sama dengan angka ke- matian bayi sebesar 1, maka Log alokasi akan bertambah sebesar 0,0004 123.

4. Setiap kenaikan indeks jumlah Puskes- mas terbobot SDM sebesar 1, maka log alokasi DAK non DR akan naik se- besar 0.792

5. Setiap kenaikan log Kapasitas Fiskal secara bersama-sama dengan Akses Air Bersih sebesar 1, maka Log alokasi akan berkurang sebesar 0,004.

Persamaan yang diperoleh juga lebih baik daripada persamaan yang dihasilkan dari formula asli. Hal ini terlihat dari ke- mampuan variabel-variabel dalam per- samaan simulasi dengan AKB dalam me- nerangkan variasi alokasi DAK non DR yang lebih besar.

b. Simulasi dengan Pembobotan SDM pada Variabel Ketersediaan Fasilitas Kesehatan.

Hasil uji interaksi variabel pada simulasi dengan pembobotan SDM pada variabel ketersediaan fasilitas kesehatan di-

dapatkan bahwa Kapasitas Fiskal ber- hubungan dengan status hidup, Kapasitas Fiskal berhubungan dengan Ketersediaan Fasilitas Kesehatan dengan Pembobotan SDM dan Rekhususan Wilayah berhubu- ngan dengan Ketersediaan Fasilitas Kese- hatan dengan Pembobotan SDM. Sehingga hasil akhir analisis regresi linier multi- variat dengan variabel ketersediaan fasi- litas kesehatan yang dibobot menggunakan SDM menghasilkan model akhir dengan persamaan regresi yang diperoleh adalah :

Log alokasi = 9,023-0,024*Log Kapasitas Fiskal + 0.029*Kekhususan Wilayah + 0.008*Akses Air Bersih - 0.09 1 "Ketersedia- an Fasilitas Kesehatan ter- boboti SDM - 0.022*Kapa- sitas Fiskal*Status Hidup - 0.049*Kapasitas Fiskal*Ke- tersediaan Faskes dengan pembobotan SDM + 0.018 *Kekhususan Wilayah*Ke- tersediaan Faskes dengan pembobotan SDM.

Dengan R=0,67 dan R~ = 0,453, hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan alokasi lebih kuat, dan dapat mene- rangkan variasi alokasi dengan lebih baik.

PEMBAHASAN

Alokasi menurut Pearson ( 6 ) adalah proses mendistribusikan sumber dana yang ada kepada pemakai yang saling bersaing dan merupakan alat untuk mencapai tujuan khusus. Dalam SKN dikatakan bahwa alokasi dana merupakan penetapan per- untukan pemakaian dana yang telah di- himpun. Transfer dana merupakan sumber penerimaan yang sangat dominan di negara betkembang termasuk Indonesia.

Pada berbagai negara, rincian cara pembiayaan kesehatan diorganisir secara berbeda, demikian juga pengaturan

Page 10: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

Bul. Penel. Kesehatan, Vol. 35, No. 1,2007:Ol-14

keuangan untuk proses desentralisasi. Beberapa studi kasus di berbagai negara menunjukkan bahwa sejumlah desentrali- sasi keuangan dapat diusahakan, seperti anggaran pemerintah propinsi di Papu,a New Guinea, dan pengembangan kabu- paten di Sri Langka ('I.

Ada beberapa masalah pembiayaan kesehatan dan pengendalian anggaran yang ditemui dalam proses desentralisasi seperti bagaimana menentukan alokasi dana atau bantuan ke daerah dengan cara yang lebih rasional dan merata. Secara praktis, alokasi sumber daya cenderung berdasarkan pe- ngeluaran sebelumnya, pertimbangan per kepala, dan tekanan-tekanan politis, meski- pun umumnya terjadi beberapa usaha untuk menyusun formula anggaran yang berdasarkan prinsip pemerataan (').

Perbedaan kapasitas fiskal/keter- sediaan finansial antar daerah, sering men- jadi penghambat bagi daerah sehingga tidak mampu memberikan fasilitadstandar pelayanan minimal (43 5 ) . Di bidang kese- hatan, ha1 ini akan menyebabkan keter- jangkauan akses pelayanan dasar terutama masyarakat miskin berkurang dan meng- hambat pencapaian derajat kesehatan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan tanggung jawab dalam mensejahterakan penduduk- nya, terutama menjamin pelayanan dasar termasuk kesehatan, meningkatkan mutu, daya jangkau dan kualitas pelayanan kese- hatan masyarakat, pemerintah pusat me- mandang perlu melakukan campur tangan, ha1 ini diwujudkan dengan transfer DAK non DR.

Dalam pengalokasian DAK non DR, Depkeu dan Depkes menggunakan data keadaan 2001 atau data sebelum otonomi. Meskipun data kapasitas fiskal dapat diper- oleh, namun data ini belum mencakup KabupatedKota Pemekaran. Oleh karena itu, penggunaan data ini sebenarnya kurang relevan. Bahkan menurut informan, masih

ada keraguan dalam memilih atau meng- gunakan data.

Formula dalam pengalokasian DAK non DR belum dipergunakan dengan kon- sisten, karena tingkat kebutuhan daerah (bobot DAK) yang ada tidak mempengaru- hi besar kecilnya alokasi yang diberikan. Hal ini terlihat pada bobot daerah Lam- pung Tengah yang memperoleh alokasi terbesar (Rp. 4 milyar), sementara Kabu- paten dan Kota lain yang mempunyai bobot jauh lebih besar, mendapat alokasi yang lebih rendah. Kabupaten Rote Ndao dengan bobot daerah 5,89; Kepulauan Talaud 5,6 1, dan Kabupaten Sangihe 4,5 1.

Hubungan antara Alokasi dengan Kapasitas Fiskal daerah menunjukkan bahwa semakin besar Kapasitas Fiskal suatu wilayah, maka alokasi DAK non DR semakin kecil. Hasil ini sejalan dengan tujuan filo~ofis kebijakan DAK non DR 2005, untuk mengatasi adanya kesenjangan penyediaan pelayanan dasar. Oleh karena keterbatasan sumberdaya merupakan ham- batan yang serius pada pelayanan kese- hat an, terutama di negara-negara miskin dan berkembang (49 51 dan ketidakmam- puan secara fiskal akan menyebabkan ke- tidakmampuan dalam memberikan fasilitas Istandar pelayanan minimal, maka daerah yang secara fiskal miskin (kapasitas fiskal rendah), mendapat alokasi yang lebih besar.

Daerah dengan status khusus mem- peroleh rata-rata alokasi yang lebih besar dibanding daerah dengan status Biasa. Hal ini sesuai dengan W No 25/99, dimana daerah yang termasuk kriteria khusus hams mendapat alokasi DAK non DR. Selain itu, sesuai Instruksi Presiden No 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pemba- ngunan Propinsi Maluku dan Maluku Utara Pasca Konflik, Menteri Kesehatan diinstruksikan untuk memprioritaskan pe- mulihan pembangunan di Propinsi Maluku

Page 11: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

A~zalisis Modcl Pcnetapan . . . . . . . . . . (Wiku et al)

dan Propinsi Maluku Utara dalam bidang Kesejahteraan Rakyat melalui program re- habilitasi prasarana dan sarana kesehatan. Hal ini sesuai pendapat Pearson bahwa untuk menjamin akses yang adil, maka formula alokasi sumber daya perlu mem- pertimbangkan faktor lain misalnya keada- anlsituasi khusus dan situasi keamanan, kondisi geografis yang berpengaruh pada biaya serta situasi keamanan. Sutton (I1)

juga berpendapat senada, bahwa alokasi sumber daya kesehatan hams memper- hitungkan biaya tambahan misalnya untuk daerah terpencil dan pedalaman.

Alokasi DAK non DR mempertim- bangkan karakteristik wilayah yang men- cerminkan adanya kesulitan dalam mem- berikan pelayanan (lo) . Hal ini sesuai dengan model alokasi anggaran untuk Pus- kesmas oleh NHS Scotlandia yang mem- pertimbangkan kelebihan biaya akibat ke- tidakterjangkauan fasilitas kesehatan (I2) .

Namun hubungan karakteristik ter- hadap alokasi tidak bisa diketahui karena variabel ini tidak terdistribusi normal. Ada- nya KabupatedKota penerima DAK non DR tetapi tidak mempunyai karakteristik wilayah dimungkinkan bila kapasitas fiskal daerah tersebut di bawah rata-rata (kurang dari 1) atau daerah tersebut berada di Pro- pinsi NAD & Papua. Namun dalam ha1 ini terdapat daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi misalnya Kota Blitar dan Nganjuk. Hasil evaluasi DAK non DR 2004 oleh Departemen Dalam Negeri me- nyimpulkan bahwa pengalokasian DAK non DR belum memperhatikan permasa- lahan kewilayahan. Bahkan kata "khusus" yang merupakan unsur DAK belum ter- wakili ( 5 ) . Menurut informan, ha1 ini mungkin disebabkan penetapan wilayah yang dipengaruhi prioritas alokasi pada daerah asal pemilihan anggota DPR.

Akses terhadap pelayanan kesehatan, menentukan status kesehatan (9j 13), Keti-

dakterjangkauan akses pelayanan keseha- tan akan menimbulkan masalah biaya dalam pelayanan kesehatan ( I 2 ) . Oleh karena itu, alokasi sumber daya akan me- ningkat seiring dengan ketidakterjangkau- an akses pelayanan kesehatan. Akan tetapi, berdasarkan hasil analisis multivariat ter- nyata Akses Pelayanan Kesehatan mempu- nyai hubungan yang tidak bermakna dengan Alokasi. Hasil ini kurang sejalan dengan tujuan pengalokasian DAK yakni untuk menyediakan pelayanan dasar, dengan meningkatkan mutu dan daya jang- kau.

Carrin & Vereeka (9) berpendapat bahwa ketidakterjangkauan air bersih dapat menyebabkan banyaknya masalah kese- hatan misalnya mudahnya penyakit infeksi berkembang. Hal ini sesuai dengan hasil analisis dimana semakin banyak penduduk yang tidak terjangkau air bersih, alokasi DAK non DR akan meningkat. Namun bila dilihat tujuan pembiayaan DAK adalah untuk peningkatanlperbaikan fisik Puskes- mas, Puskesmas Pembantu, Polindes, alat transportasi dan pengadaan peralatan, maka variabel ini kurang sesuai.

Menurut Carrin & Vereeka ('I, di Amerika Latin kurang gizi merupakan pe- nyebab utama kematian saat balita. Status gizi balita menunjukkan tingkat kemiski- nan di suatu daerah, dimana semakin banyak jumlah penduduk miskin, maka se- makin banyak pula anak balita yang men- derita kurang gizi di daerah tersebut (14, 15)

Namun dalam analisis ini, prosentase balita gizi kurang dan besaran DAK non DR tidak berhubungan secara signifikan.

Ketersediaan sarana pelayanan kese- hatan mempengaruhi perilaku pencarian pertolongan kesehatan oleh tenaga kese- hatan (I" dan mempengaruhi status kese- hatan (I3). Penelitian Nadjib (I7) menemu- kan adanya hubungan antara ketersediaan sarana dengan akses dan pemerataan serta

Page 12: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

Rul Pcncl. Kcschatau, Vol. 35, N o 1.2007 0 1-14

akses pelayanan keseharnn di .?;I\& a 'l'engah yang hanya dijangkau pendud~lli y;tng bcr- tempat tinggal kurang d a ~ i 3 bm 'I'arjorio (I9), dalam penelitiannya mcnyimpulkan ada hubungan antara sarana pclayanan kesehatan dengan pemanf'aatan pclayanan kesehatan

Alokasi DAIC non DR berh111)tlngan signifikan dengan ketcrsediann sarana pe- layanan kesehatan yarlg rnel ip i~t~ IPuskes- mas, Puskesmas Pembantu, I ' U S ~ \ C ~ I Y I ~ S Ke- liling dan Polindes Ilal ini sesuai dengan peruntukkan alokasi IIAK non DR bagi penyediaan sarana fisik yang menunjang pelayanan dasar Melihat kenyataan bahwa pendekatan menyeluruh sangat dipc:~ lukan dalam meningkatkan Itesehatan '" maka pembiayaan atau pel-baikan kornponen Puskesmas merupakan ha1 yang pcrlu di- prioritaskan sehingga semakin baily'ik ke- tersediaan fasilitas kesehatan, aloknsl IIAK semakin besar Oleh k a ~ e n a itu, tlapat dl- pahami bahwa sesuai hasil arialtsis, variabel ini merupakan variabel dominan Namun ha1 ini perlu mendapat per-liatian, karena keterjangkauan akses n~as~ ,n raka t dimungkinkan bila fasilitas pelayanan kesehatan sudah tersebar secara mcrata

Status kesehatan pcnduduk yang rendah dapat disebabkan ole11 bcl~crapa faktor, diantaranya sarana pelayanan kcse- hatan (', '" Sedan g status kesehatan ter- cermin dari usia harapan hidup, nngka kematian bayi (AKB), clan angka kelnatian ibu (AKl) Seperti halnya prosentasc pen- duduk yang diperkirakan meninggal di bawah usia 40 tahun, AKI3 d~perolch bcr- dasar hasil survei yang ii~lakukan 13PS- UNDP (IX), sehingga mcl~~purlyai kcle- mahan yang relatif samn, ~nisalnya dacrah survei yang belum 1nc:lcakup seluruh wilayah dan tidak men~~gambar l tan keada- an terkini karena s u n m ttnt\lh kesehatan dilakukan 3 tahun sekali

.lurm~lnh penduduk dengan harapan llidtlp kurang darl 40 tahun menggambar- kan pci niasalahan ihc:,ehatan secara umum Oleh kareria itu, penierintah berkewajiban mengalokasikan dzna yang lebih besar untuk mernperbaiki koniponen Puskesmas yang akari berpengaruh positif terhadap ke- sehatan 'I1).

Si ln~~las i penggantian prosentase pen- dud~ii\ yang diperkirakan meninggal di- bawah usla 40 tahun dengan AKB, meng- hasllkan prrsamaan rnodel yang lebih baik, karena dapat mencrangkan variasi alokasi yang l c b ~ h besar dan hubungan yang lebih kuat antnra variabel dalam model dengan bcsa~ an alokasi bahkan menjadikan varia- be1 stat^^!; kesehatan rnenjadi bermakna /signifil..au Ilidikator angka kematian bayi lebih mcrlggambarkan tujuan ini karena an& kci-rlatian bayi tidak hanya mencer- rn inl<;~i~ hesarnya permasalahan kesehatan niasFar ,Aat yang bcrkaitan dengan faktor- faktor pcriyebab kematian bayi seperti kon- disi peril;;tial, diare, infeksi saluran nafas, kurang g i ~ i , penyakit infeksi spesifik tetapi juga tlngi\at kesehatan ibu, tingkat pela- yanari nr~fermial dan poslr~ntal ibu dan bayi, kcbijakanlkeberhasilan program ke- sehatan ibu anak dan keluarga berencana, kolldis~ kesehatan lingkungan secara ulrlurn dan tingkat sosial ekonomi masya- rakat ""'

Modcl yang mendasarkan pada juni- la11 sarana, kurang memperhatikan faktor l a ~ n aept.:~ 11 t e n a ~ a kesehatan dan tingkat kebutuhan masjrarakat, sehingga dapat me- nyeb,rbl\an alokasi y ang kurang tepat Sin~ul ;~s i pclnbobotan pada variabel Keter- scdi;ian Fasilitas Icesehatan memberikan has11 :,r;:nrfikan dengan persamaan yang leblii , I karena ciapat menerangkan variasi nloknsi yang lebih besar dan hublingan yang diper olch juga lebih kuat

Data alokasi yang masih memper- 1ihntk:tn bcluni adanya konsistensi, dan

Page 13: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

Analisis Model Penetapan . . . . . . . . . . (Wiku et al)

penetapan dana alokasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertim- bangan politis menunjukkan kesesuaian dengan pendapat Pearson (6) , bahwa distri- busi sumber daya sangat dipengaruhi oleh kelompok terkait yang vokal dan kepen- tingan-kepentingan politik.

Tujuan akhir penelitian adalah me- nilai pengaruh variabel penetapan DAK non DR dengan besaran alokasi dan me- ngetahui variabel yang paling dominan mempengaruhi alokasi DAK non DR.

Hasil analisis penelitian menunjuk- kan bahwa variabel paling dominan ber- hubungan dengan alokasi DAK non DR 2005 adalah Ketersediaan Fasilitas Kese- hatan yang terdiri atas jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes.

Pembobotan dengan SDM pada variabel Ketersediaan Fasilitas Kesehatan memberikan hubungan yang lebih kuat. Begitu juga penggantian variabel Pro- sentase Penduduk yang diperkirakan me- ninggal di bawah usia 40 tahun dengan Angka Kematian Bayi memberikan hu- bungan yang lebih kuat. Penggantian ini sangat dimungkinkan karena sesuai dengan sasaran pokok Pembangunan Kesehatan tahun 2006, prioritas nasional dan kese- pakatan global.

DAFTAR RUJUKAN

1. Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Kcuangan Antara Pemerintah Pusat dan Dacrah. 1999

2. Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.2004

3. Sidik M. Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Dacrah yang Mengacu pada Pencapaian Tujuan Nasional. Diambil dari www.djpkpd1 . 2002.

Simanjuntak R. Berbagai isu Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok. 2002.

Wijoyo S. Review Pelaksanaan Kegiatan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi (DAIS non DR) TA 2004 : Sambutan Direktur Jenderal Bina Pembangunan daerah dalam Rapat Koordinasi Sektor dan daerah. Jakarta. 2004.

Pearson M. Allocating Public Resources for Health : Developing Pro-poor Approaches, Health System Resources System. Diambil dari www. worldbank.org/html/dec/Publications/Wo rkpapers/wpsl476 .pdf. Jakarta. 2005.

Akin J. Financing Health Services in Deve- loping Countries : an agenda for reform, A World Bank Policy study, Washngton, 1989. Diambil dalam : www.sph.uq.edu.au1ACITHN /ConfP7/papers97/thomason.htm-3 3k Jakarta. 1989.

Mills A, Vaughan JP, Smith DL, Tabibzadeh I, editors. Health System Decentralization, Concepts, Issues and Country Experience. Geneva, WHO. 1991.

Carrin G, Vereeka M. Strateges for Health Care Finance in Developing Countries, Macmilllan Press Ltd. 1992.

Departemen Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 505/KMK.02/2004 tentang Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Dana Reboisasi 2005. Diambil dalam : www.djpkpd.go.idlhukum/ kmk/kmk-548.htm. Jakarta. 2004.

Sutton M. Use of Health Surveys in Resource Allocation, Senior Research Fellow, University of Glasgow. 2004.

The British Medical Association. Briefing on the Funding of the NHS in Scotland. Diambil dalam : www. BMA%20-%20methods%20 o w 2 0 resource%allocation.htm. Jakarta. 2005.

Blum HL. Planning For Health Development and Application of Social Change Theory, Human Sciences Press, Inc, New York. 1981.

Departemen Kesehatan RI. Kumpulan Indlkator Kesehatan, Arti dan Manfaat, cetakan 4, Jakarta. 1998.

Page 14: MODEL PENETAPAN DANA ALOKASl KHUSIJS NON DANA …

Bul. Penel. Kesehatan, Vol. 35, No. 1,2007:Ol-14

15. Badan Pusat Statistik, Departemen Kesehatan, 18. Nadjib M. Pemerataan Akses Pelayanan Rawat Bank Dunia. Laporan Hasil Survei Konsumsi Jalan di Berbagai Wilayah Indonesia, FKM UI, Garam Yodium Rumah Tangga 2003. Jakarta. Depok. 1999. 2005. 19. Tarjono. Faktor yang Berhubungan dengan

16. Khurnaidi M. Gizi Masyarakat, BPK Gunung Pemanfaatah Fasilitas Kesehatan Yayasan Mulia, Jakarta. 1994. Masyarakat Sehat Oleh Peserta Dana Sehat,

FKM UI, Depok. 2000 17. Anderson R. Health Service Distribution and

Equity, dalam : Anderson R, Kravit, J and Anderson O,W, Equity in health Service : Empirical analysis in Social Policy, Chicago Ballinger publishing Company. 1975.