milterisme tuntutan demokratisasi

19
KEGAGALAN PEMBANGUNAN

Upload: muktiimam

Post on 02-Jul-2015

152 views

Category:

Education


0 download

DESCRIPTION

Materi Komunikasi dan Pembangunan

TRANSCRIPT

Page 1: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

KEGAGALAN PEMBANGUNAN

Page 2: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

MILITERISME

Militerisme adalah ideologi yang mengutamakanpenggunaan kekuatan militer untuk mengatasi masalahatau dalam usaha untuk mencapai tujuan

Militarism is an ideology which claims that military is the foundation of a society’s security, and thereby claims to be its most important aspect

Page 3: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

MILITERISME

1. Lebih banyak menggunakan sistemperintah/komando, keras dan sangat otoriter

Ciri-Ciri Kepemimpinan Militeristik :

2. Menghendaki kepatuhan mutlak

3. Senang dengan formalitas, dan tanda-tandakebesaran yang berlebihan

4. Menuntut disiplin tinggi

5. Tidak menghendaki saran, usul, dan kritikandari bawah

6. Komunikasi cenderung berlangsung searah

Page 4: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

MILITERISME

Niccolo Machiavelli :Negara harus menerapkanprinsip “Tangan Besi”dilaksanakan oleh militer

Tidak mengakomodir adanyaperbedaan

Lebih baik ditakuti daripadadicintai

Page 5: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

Pemimpin Negara yang Menganut PahamMiliterisme

Saddam Husein

Moammar Qadhafi

Soeharto

Augusto

Pinochet

Page 6: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

Militerisme di Indonesia

Entrypoint Militerisme :

Kegagalan Sipil dalammengelola kekuasaannegara

Perasaan berjasa dalam merebut kemerdekaan

Perasaan lebih mampudalam memimpin

Page 7: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

Dwifungsi ABRI

DwifungsiABRI

KekuatanPertahanan

danKeamanan

Negara

KekuatanSosial dan

Politik

MemegangPosisi Dalam

Pemerintahan

Tameng untukMempertahan-kan Kekuasaan

MILITERISME ORDE BARU

Page 8: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

Dwifungsi ABRI diperkuat denganPeraturan Perundang-Undangan

MILITERISME ORDE BARU

“Prajurit AngkatanBersenjata RepublikIndonesia mengembanDwifungsi AngkatanBersenjata RepublikIndonesia, yaitusebagai kekuatanpertahanan keamanannegara dan kekuatansosial politik”

Page 9: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

Trilogi Pembangunan

PEMBANGUNAN MASA ORDE BARU

1. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis

political development as prerequisite of economic development (Lucyan W Pye)

Tidak ada kekuatan yang dapat digunakan untukmenciptakan stabilitas selain militer

Menempatkan militer sebagai titik sentralpembangunan nasional

Page 10: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

Trilogi Pembangunan

PEMBANGUNAN MASA ORDE BARU

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

Soeharto lebih mementingkan pembangunan ekonomidibanding pembangunan sektor-sektor lainnya

GDP/PDB per kapita tahun 1968 = $ 70 GDP/PDB per kapita tahun 1996 > $ 1.000

Produksi Beras tahun 1969 = 12,2 Juta Ton Produksi Beras tahun 1984 = 25,8 Juta Ton

StabilitasPolitik

PertumbuhanEkonomi

Demokrasi

Page 11: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

Trilogi Pembangunan

PEMBANGUNAN MASA ORDE BARU

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi

Page 12: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

Trilogi Pembangunan

PEMBANGUNAN MASA ORDE BARU

3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya

Delapan jalur pemerataan : Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat Pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan

pelayanan kesehatan Pemerataan pembagian pendapatan Pemerataan kesempatan kerja Pemerataan kesempatan berusaha Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh wilayah

Tanah Air Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan

Kegagalan

Page 13: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

Demokrasi Versi Orde Baru

TUNTUTAN DEMOKRATISASI

Asas Tunggal

Massa Mengambang (floating mass)

Dwifungsi ABRI

Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Page 14: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

TUNTUTAN DEMOKRATISASI

Demokrasi versi Orde Baru dianggap tidak sesuaidengan keadaan bangsa Indonesia

Pancasila sebagai asas tunggal tidak lagi digunakanuntuk memaksakan keseragaman, tetapi untukmengakui keberagaman

Partai politik sudah bisa memiliki cabang hingga ketingkat desa

Tidak ada lagi Pedoman Penghayatan dan PengalamanPancasila

Page 15: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

TUNTUTAN DEMOKRATISASI

Dwifungsi ABRI dihapus :

Dwifungsi ABRI berakhir setelah :

Sidang Umum MPR Oktober 1999 menghapus fraksiABRI di DPR

Ditetapkannya UU No.20 tahun 2003 tentang Susunandan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

Ditetapkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TentaraNasional Indonesia

Page 16: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

TUNTUTAN DEMOKRATISASI

Dwifungsi ABRI dihapus :

Ditetapkannya UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TentaraNasional Indonesia

“bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahananNegara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakankebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatannegara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungikeselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untukperang dan operasi militer selain perang, serta ikut secaraaktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional daninternasional”

Page 17: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

TUNTUTAN DEMOKRATISASI

Dwifungsi ABRI dihapus :

Alasan :

1. Menghambat proses demokratisasi

Tidak adanya kebebasan berekspresi, berorganisasi, dan berpendapat

2. Mengurangi profesionalisme ABRI

Tingginya Pelanggaran HAM

Menghilangkan fungsi check and balance

Menyalahi kode etik profesinya

Berpotensi memperlemah daya tempur

Page 18: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

PENUTUP

"Dengan konsep Repelita, arah pembangunan selamaorde baru tertata dengan baik sehingga kebijakanekonomi pemerintah tidak terkesan `tiba masa tibaakal` seperti dewasa ini"

“Ekonomi memang tumbuh, tapi sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhanitu adalah konsumsi. Jadi rakyat diajar untuk konsumtifdengan membangun mal-mal, supermarket, hypermarket dan investasi-investasi yang mendorongsikap konsumtif masyarakat”

Prof.DR.Halide

Page 19: Milterisme Tuntutan Demokratisasi

TERIMA KASIH