makalah strategi - panganbijak.org€¦ · makalah strategi sistem pangan berkelanjutan indonesia...

SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN

INDONESIA

makalah strategi

This publication was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Penyusun:

Ario Tranggono Chandra Wirman Any Sulistiowati Teten Avianto

Penyusunan makalah strategi ini melibatkan partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan pangan, melalui workshop, focus group discussion, wawancara, dan dialog.

2019

SISTEM PANGAN BERKELANJUTAN INDONESIA

makalah strategi

Keterangan Foto Cover: Masakan lokal masyarakat adat Lundayeh di Krayan, Kalimantan Utara • Sumber foto: Cristina Eghenter

Sumber foto: Ario Tranggono

Makalah Strategi Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia

Kata Pengantar Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Republik Indonesia

Kata Pengantar Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau yang dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen tersebut ditunjukkan dengan mengarusutamakan dan menyelaraskan indikator pencapaian target TPB/SDGs dengan strategi dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Namun dalam pelaksanaannya, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari para pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat nasional maupun lokal. Pentingnya peran dan kemitraan multipihak ini juga diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Bagi Indonesia, sektor pangan selalu diposisikan sebagai prioritas pembangunan nasional. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional. Untuk itu perlu diwujudkan sebuah sistem pangan berkelanjutan yang mampu terap, sesuai dan memadai dengan kondisi praktik pangan di Indonesia dengan memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan termasuk kelompok rentan memperoleh akses dan terlibat aktif dalam sistem dan praktik pangan di Indonesia, sejalan dengan semangat inklusif yang diamanatkan oleh TPB/SDGs.

Makalah Strategi Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia merupakan dokumen yang dihasilkan melalui proses partisipatif oleh para pemangku kepentingan sistem pangan Indonesia yang meliputi unsur pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media dan organisasi kemasyarakatan yang berkolaborasi dalam sebuah platform untuk Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat pelaksanaan Undang Undang Pangan terutama dalam aspek perencanaan pangan untuk mendorong tercapainya indikator Skor Pola Pangan Harapan yang berbasis pada keanekaragaman lokal seperti yang tercantum dalam RPJMN 2020–2024.

Secara eksplisit dokumen ini menegaskan pentingnya mengarusutamakan prinsip prinsip keberlanjutan di dalam praktik pangan di Indonesia dengan berbasis pada keanekaragaman pangan lokal dan kebutuhan gizi, serta memastikan akses yang inklusif ke sumber-sumber pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi dalam penyusunan perencanan pangan di Indonesia serta implementasinya melalui kemitraan multipihak baik di tingkat nasional dan lokal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dan berkontribusi dalam penyusunan makalah strategi ini. Semoga inisiatif ini dapat mendorong koordinasi, kolaborasi dan sinergi antara para pemangku kepentingan untuk memperkuat sistem pangan Indonesia dan memastikan pencapaian Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, Desember 2019

Anang Noegroho Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Sistem pangan berkelanjutan, yang menjamin ketersediaan akses inklusif, produksi dan konsumsi berkelanjutan, serta meminimalkan kehilangan pangan dan mengurangi limbah makanan adalah prioritas bagi Indonesia dan Uni Eropa.

Beberapa waktu yang lalu Uni Eropa mengumumkan ‘Kesepakatan Hijau Eropa’, yang menjadi landasan bagi Uni Eropa menuju transisi hijau. Hal tersebut akan dicapai dengan mengembangkan potensi ekonomi hijau, sirkular dan rendah karbon secara adil dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat. Dunia dihadapkan dengan semakin langkanya sumber daya alam, untuk itu ‘melakukan lebih banyak hal dengan lebih sedikit sumber daya’ telah menjadi tantangan utama bagi pihak produsen dan konsumen. Untuk mengatasi tantangan tehadap perubahan global yang di akibatkan oleh perubahan iklim dan diiringi oleh meningkatnya laju konsumsi energi dan sumber daya, Uni Eropa telah melahirkan serangkaian kebijakan dan tindakan yang diarahkan untuk meningkatkan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Dalam kerangka Kesepakatan Hijau tersebut, strategi kami yakni ‘Farm to Fork’ betujuan untuk menciptakan sistem penyediaan pangan yang adil, sehat, dan ramah lingkungan. Strategi ini adalah pembuka jalan untuk merumuskan kebijakan pangan yang berkelanjutan di Eropa secara lebih luas lagi.

Masalah pangan adalah sebuah tantangan global yang nyata dan hanya dapat diatasi bersama. Uni Eropa dan Indonesia berkomitmen untuk membangun kerja sama untuk memenuhi komitmen global sesuai Agenda 2030 dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam semangat SDG 12 yakni ‘Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan’, Uni Eropa mendukung rantai pasok dan pelaku-pelaku usaha hijau melalui program SWITCH Asia. Program yang diluncurkan pada tahun 2007 ini, bertujuan untuk mendorong transisi negara-negara di Asia, termasuk Indonesia, menuju negara yang rendah karbon, menggunakan sumber daya secara efisien, dan ekonomi sirkular dengan melibatkan sektor industri, konsumen, lembaga keuangan dan pemerintah di tingkat nasional.

Melalui hibah Uni Eropa sebesar 2 juta euro (atau sekitar 33,2 milyar rupiah), proyek ‘Local Harvest: Promosikan Konsumsi yang Adil Berkelanjutan dan Sistem Pangan Lokal’, mendukung pola transformasi konsumsi dan produksi pangan secara berkelanjutan sebagai sebuah solusi untuk mencapai upaya ketahanan pangan yang berkedaulatan untuk mencapai kesejahteraan.

Salah satu hasil dari proyek ini adalah makalah strategi tentang Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia, yang disusun melalui serangkaian lokakarya dan forum dialog dengan keterlibatan dari perwakilan beberapa kementerian dan lembaga pemerintah Indonesia seperti Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Pertanian (KEMENTAN), Kementerian Perindustrian (KEMENPERIN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Keuangan (KEMENKEU), Kementerian Pertanian (KEMENTAN) serta Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Nasional. Makalah strategi ini memberikan gambaran tentang siklus hidup pangan di Indonesia, mengidentifikasi tantangan dan hambatan dan memberikan landasan dalam perumusan strategi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja manajemen sistem pangan di Indonesia.

Saya harap kita semua dapat belajar dari makalah strategi ini, dan dapat menjadi sebuah masukan bagi perumusan kebijakan pemerintah dan belajar lebih jauh lagi mengenai pendekatan-pendekatan baru bagi pelaku usaha pangan dan konsumen. Makalah ini juga akan membantu kita untuk terus bekerja sama dalam meningkatkan produksi dan konsumsi pangan yang berkelanjutan di Indonesia serta membawa Indonesia menuju pencapaian SDGs di tahun 2030.


Vincent PiketDuta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam


Daftar Isi

Sembilan Rekomendasi PanganBerkelanjutan Indonesia

10

Pendahuluan 12

Pangan Berkelanjutan SebagaiTujuan Bersama

28

Sistem Pangan BerkelanjutanIndonesia - SPBI

38

Roadmap Pangan Berkelanjutan Indonesia 2020-2024

64

Penutup 71

Kata Pengantar Hivos

Atas nama Hivos, merupakan kebahagiaan bagi saya dapat memberikan kata pengantar untuk Makalah Strategi Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia yang mendokumentasikan kompleksitas sistem pangan Indonesia serta memberikan rekomendasi untuk memperkuatnya. Makalah strategi ini merupakan hasil dari rangkaian lokakarya dan wawancara mendalam dengan beberapa pemangku kepentingan kunci dalam sistem pangan yang dilakukan selama tahun 2019 oleh Platform Pemangku Kepentingan Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia. Platform ini dibentuk atas kerja sama dengan Direktorat Pangan dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dalam kerangka implementasi dua proyek yang dilaksanakan oleh Hivos dan para mitranya yaitu proyek Switch Asia Local Harvest yang didanai oleh Uni Eropa dan Sustainable Diets for All (SD4All) yang didukung oleh Pemerintah Belanda.

Sustainable Food (Pangan Berkelanjutan) adalah salah satu area program tematik Hivos yang bertujuan untuk menyediakan akses pangan yang memadai, terjangkau, dan sehat bagi semua orang, termasuk bagi konsumen berpenghasilan rendah, serta dapat menciptakan peluang ekonomi yang substansial dan memberikan dampak positif bagi lingkungan. Area tematik ini berkontribusi pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), terutama Tujuan 2 (tanpa kelaparan) dan Tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab).

Dalam mewujudkan tujuan program tematiknya, Hivos menerapkan strategi 3 langkah yang meliputi: bekerja sama dengan para pelopor (front runners), menciptakan solusi melalui pelibatan berbagai pemangku kepentingan, serta lobi & advokasi / memengaruhi kebijakan. Seluruh pendekatan ini secara umum, dan pelibatan multi-pihak secara khusus telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari implementasi proyek dan platform yang disebutkan di atas. Pengalaman Hivos secara global melalui kerjanya di lebih dari 25 negara yang tersebar di 5 wilayah dunia dalam menerapkan strategi ini memberikan nilai tambah yang signifikan bagi pekerjaan Hivos bersama mitra dan pemangku kepentingan lainnya di Indonesia. Kami sangat menghargai komitmen dan dukungan yang kuat dari pemerintah Indonesia, khususnya Direktorat Pangan dan Pertanian BAPPENAS, terhadap inisiatif pemangku kepentingan multi-pihak untuk mencapai target TPB.

Kami berharap makalah strategi ini dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk mengembangkan rencana dan kebijakan yang terkait dengan sistem pangan di Indonesia, dan platform ini akan dilanjutkan sebagai media untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik, meningkatkan kerjasama untuk mendapatkan solusi, dan meningkatkan efektivitas kegiatan untuk mencapai target TPB. Kolaborasi ini sendiri merupakan perwujudan dari TPB 17 (kemitraan untuk mencapai tujuan).

Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada Uni Eropa atas dukungannya, BAPPENAS dan pemangku kepentingan lainnya yang secara aktif berpartisipasi dalam penyusunan makalah strategi ini, serta mendukung kegiatan platform. Akhir kata, saya ingin mengundang pemangku kepentingan lainnya untuk berpartisipasi dalam langkah selanjutnya karena inisiatif awal ini tidak akan maju tanpa implementasi bersama.


Biranchi UpadhyayaDirektur RegionalHivos Hub Asia Tenggara

6 7


UcapanTerima Kasih

Penyusunan makalah strategi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan pangan yang relevan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan kontributor yang telah memungkinkan terselesaikannya makalah ini. Narasumber dan kontributor yang telah sangat membantu dan berpartisipasi aktif tersebut adalah:

INSTITUSI PEMERINTAH• Anang Noegroho (Bappenas)• Nono Rusono (Bappenas)• Jarot Indarto (Bappenas)• Zulfriandi (Bappenas)• Susilawati (Bappenas)• Dyah Sudihastuti (Bappenas)• M. Rifqi (Bappenas)• Ira Widya Z (Bappenas)• Tejaningsih (Bappenas)• Prajogo Utomo Hadi (Policy Lab Bappenas)• Dian Sukmayani (Policy Lab Bappenas)• Jhon Hendra (BKP)• Agoes Rahadi (BKP)• Dhany Hermansyah (OKKP BKP)• Agatha Intan W (Kemenperin)• Alvita (Kemenperin)• Hendy Yudyanto (Kemenperin)• Hasnawir (KLHK)• Nurmayanti (KLHK)• Dwika Darinda (Kemenkeu)• Reni Pratiwi (KKP)• Dewi Ekasari (KKP)• Emmy (BPOM)• Faisal Tachir (Bappelitbang kota Bandung)• Hendra Feryanto (Bappelitbang kota Bandung)

LEMBAGA INTERNASIONAL• Ria Noviari Butarbutar (Delegasi Uni Eropa)• Robert de Groot (Hivos)• Miranda (Hivos)• Silvana Paath (Hivos)• Gita Meidita (Hivos)• Mia D Mochtar (Hivos)• Julia Theresya (Hivos)• Arum Pratiwi (Hivos)• Henriette Imelda (Hivos)• Laily Himayati (Hivos)• M. Rianto Utama (Hivos)• Nanda Sihombing (Hivos)• Rahmat Adinata (Hivos)• Rinto Andriono (Hivos)• Aang Sutrisna (GAIN)• Jony Chandra (GAIN)

CSO• Cristina Eghenter (WWF Indonesia)• Dede Krishnadianty (WWF Indonesia)• Elisabeth Diana Supit (WWF Indonesia)• Arum Kinasih (WWF Indonesia)• Jusupta Tarigan (NTFP-EP Indonesia)• Merry Tobing (NTFP-EP Indonesia)• Marolop SM Manalu (AMAN)• Feri Nur O (AMAN)• Mina Susana Setra (AMAN)• Andre Baharamin (AMAN)• Muhammad Ruslan Keba (ASPPUK)• MH. Firdaus (ASPPUK)• Hartaty (ASPPUK)• Suporahardjo (Tanoker)• Nurhadi (Tanoker)• Puji Sumedi (Kehati)• Said “Ayip” Abdullah (KRKP)• Santi Handayani (PLAN)• Bibong W (Alifa)• Djoko Prakoso (Alifa)• Wahyu Widayat (WAIBI)• Kimpul (WAIBI)• Ayi Ardisastra (WAIBI)

SEKTOR SWASTA• Irwan S. Widjaja (GAPMMI)• Wahyudi (APRINDO)• Al Wiratmo (FAO-IBCSD)• Akim Dharmawan (SUN Sekretariat- Bappenas)• Mila (Borneo Chic)• Corey Perneida (Karisman)• Cisya (Karisman)

INSTITUSI PENDIDIKAN/RISET• Drajat Martianto (IPB)• Rina Agustina (HNRC IMERI, UI)• Hanifa (HNRC IMERI, UI)• Wanda Lasepa (HNRC IMERI, UI)• Erfi Prafiantini (HNRC IMERI, UI)• Ronnie S. Natawidjaja (Center for Sustainable

Food Studies Unpad)• Zuzy Anna (SDGs Center Unpad)

MEDIA• Jekson Simanjuntak (AJI Jakarta)

JARINGAN• Dedi Triadi (Agri ProFocus)• Maula Paramitha (Agri ProFocus)• Tasnim AS (Agri ProFocus)• Darminto Taebeno (Agri ProFocus)• Wim Goris (Agri ProFocus)• Christine Effendy (GBDI)

8 9


DaftarIstilah Pangan

PANgAN adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. (UU 18/2012)

KEDAULATAn PAngAn adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. (UU 18/2012)

KEMAnDIrIAn PAngAn adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. (UU 18/2012)

KETAhAnAn PAngAn adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. (UU 18/2012)

nELAyAn adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. (UU 18/2012)

PEMBUDI DAyA Ikan adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang mata pencahariannya membesarkan, membiakkan, dan/atau memelihara ikan dan sumber hayati perairan lainnya serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol. (UU 18/2012)

gIzI adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. (UU 18/2012)

STATUS gIzI adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya. (PP 17/2015)

KEAMAnAn PAngAn adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi. (UU 18/2012)

ProDUKSI PAngAn adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk Pangan. (UU 18/2012)

KETErSEDIAAn PAngAn adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. (UU 18/2012)

PEngAnEKArAgAMAn PAngAn adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. (UU 18/2012)

PAngAn LoKAL adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. (UU 18/2012)

PETAnI adalah warga negara Indonesia, baik perseorangan maupun beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang Pangan. (UU 18/2012)

LAhAn PErTAnIAn adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian. (UU 41/2009)

LAhAn PErTAnIAn PAngAn BErKELAnjUTAn adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional. (UU 41/2009)

PETAnI PAngAn, yang selanjutnya disebut Petani, adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. (UU 41/2009)

10 11


Rekomendasi tentang pangan berkelanjutan yang ada di bawah ini adalah ringkasan dari tawaran makalah strategi ini dalam rangka meningkatkan kinerja sistem dan praktik pangan di Indonesia.

Mengarusutamakan Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia (SPBI) kedalam Kebijakan Formal Pemerintah

Indonesia harus memiliki sebuah sistem pangan berkelanjutan (sustainable food system) yang mampu terap, sesuai, dan memadai (applicable, suitable and adequate) dengan kondisi praktik pangan di negara ini. Penerapan SPBI tersebut harus dillandasi delapan prinsip pangan berkelanjutan (Tujuan Bersama, Holistik, Inklusif, Lokal, Kesalingtergantungan, Daur Hidup Pangan, Sistem Lingkungan dan Sumber Daya Alam, dan Keberlanjutan) secara konsisten dan berkesinambungan. Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia beserta prinsip dan berbagai atributnya harus dituangkan kedalam sebuah kebijakan formal Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

optimalisasi pemanfaatan plasma nutfah pangan lokal serta pemastian ketersediaan lahan dan perairan pangan.

Indonesia memiliki 77 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat namun hanya memfokuskan pada dua tanaman saja, padi dan jagung. Demikian pula, negara kita memiliki 26 jenis kacang-kacangan namun hanya kedelai saja yang difokuskan. Kondisi ini harus diubah secara drastis. Termasuk rempah dan bumbu, Indonesia memiliki 945 jenis tanaman sumber pangan yang dapat dimanfaatkan. Keanekaragaman ini harus dioptimalkan, tidak boleh dimatikan seperti saat ini. Mematikan keanekaragaman genetik sumber pangan lokal adalah bunuh diri perlahan atas ketahanan pangan nasional.

Memastikan akses yang inklusif atas lahan dan perairan pangan, termasuk hutan dan laut sebagai sumber bahan pangan.

Pemerintah harus memastikan akses yang inklusif ke lahan dan perairan sumber pangan. Akses ke sumber pangan merupakan prioritas utama bagi masyarakat, laki-laki dan perempuan, terutama masyarakat adat. Ketika terjadi konflik lahan dan perairan, termasuk konflik dengan kawasan lindung, maka akses terhadap pangan harus tetap menjadi prioritas. Pangan adalah kebutuhan asasi yang harus dijamin pemenuhannya.

Mendayagunakan konsep produksi yang berkelanjutan (sustainable production) pada pengambilan, budidaya, pemrosesan dan pengolahan, penyimpanan dan pencadangan, serta logistik dan distribusi pangan

Sustainable production atau produksi yang bertanggung jawab mengandung beberapa elemen mendasar, yaitu tidak menimbukan pencemaran, menggunakan energi dan sumber daya secara efisien, menguntungkan secara ekonomi, memperhatikan aspek keselamatan kerja, menghasilkan produk dan atau jasa yang aman bagi konsumen.

Dalam konteks budidaya pangan, sebuah sistem produksi yang berkelanjutan haruslah memiliki tingkat produktivitas tinggi sehingga memiliki tingkat kelayakan ekonomi yang baik. Sistem produksi juga harus digeser dari berbasis kimiawi menjadi berbasis organik untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Penerapan precision farming yang mampu memberikan input dan informasi operasi budidaya yang paling sesuai dan paling efisien akan mampu mengurangi penggunaan sumber daya dan energi dalam bentuk sarana dan prasarana pertanian. Dari sisi pelaku budidaya, sistem dan operasi produksi harus memberikan tingkat pencegahan dan perlindungan yang tinggi terhadap risiko keselamatan kerja, baik risiko kimia, mekanis, ergonomis, dan risiko kerja lainnya. Terakhir produk yang dihasilkan haruslah berkualitas dan aman dikonsumsi.

Memastikan keragaman jenis produksi budidaya pangan pokok, dan menjamin mutu dan kesehatannya saat dikonsumsi

Keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal merupakan faktor kunci keberhasilan pencapaian ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya genetik lokal harus dilakukan. Sumber daya genetik tersebut telah beradaptasi dengan lingkungannya sehingga memiliki tingkat kesesuaian dan resiliensi yang relatif tinggi terhadap berbagai faktor terkait pertumbuhannya.

Untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia harus ada sebuah sasaran “kebutuhan dasar” pangan sebagai kebutuhan fisik/tubuh atau kesehatan masyarakat. Secara sederhana, sasaran jenis keragaman dan kuantitas pangan ini diturunkan dari keragaman “Isi Piringku Lokal”. Kebutuhan dasar pangan tersebut harus tersedia dan menjadi prioritas. Diluar kebutuhan tersebut kabupaten/kota dapat menetapkan kebutuhan pangan untuk jenis lain, misalnya pangan sebagai kebutuhan rekreasional dan sebagai komoditas.

Pengembangan jaringan lumbung pangan (nyata dan virtual) berkearifan lokal.

Untuk memastikan ketersediaan pangan secara langgeng yang dapat diakses setiap saat, diperlukan pengembangan jaringan lumbung pangan beragam (nyata dan virtual) berkearifan lokal pada berbagai level kemasyarakatan/administratif (desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, pulau besar, dan nasional). Pada jaringan lumbung ini sebuah pertukaran informasi terintegrasi tentang cadangan pangan secara real time dari setiap lumbung akan menjadi tulang punggung sistem jaringan lumbung nasional.

Memastikan terwujudnya harga pangan yang adil pada setiap rantai nilainya (value chain).

Secara faktual, belasan juta petani tanaman pangan di Indonesia cukup rentan dari sisi posisi tawar atas perdagangan komoditas pangan yang mereka hasilkan. Hal yang hampir serupa juga terjadi pada konsumen pangan, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah. Kedua kelompok ini rentan

terhadap gejolak harga pangan. Sebagai pelaku dan pihak yang sangat berkepentingan, keduanya kurang berdaya terhadap perdagangan yang adil.

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan penataan secara sistematis sistem distribusi pangan.. Indonesia harus memiliki database dan manajemen pengetahuan distribusi pangan yang sistematis dan memadai. Informasi rinci tentang pelaku rantai pasokan pangan mulai dari petani sampai ke konsumen harus tersedia dan bersifat transparan untuk semua pemangku kepentingan pangan di Indonesia.

Menjadikan konsumsi pangan yang bertanggung jawab (responsible consumption) sebagai top-of-mind dan gaya hidup Bangsa Indonesia.

Pola konsumsi, termasuk pangan, sangat ditentukan oleh persepsi (top-of-mind) dan gaya hidup. Oleh karena itu, diperlukan promosi secara masif untuk melakukan transformasi agar konsumsi pangan yang bertanggung jawab (food responsible consumption) dapat menjadi pemuncak persepsi tentang pangan dan menjadi gaya hidup yang menular di masyarakat.

Penerapan hirarki pengelolaan kehilangan dan limbah pangan secara konsisten pada setiap tahapan daur hidup pangan untuk mencegah dan meminimalkan jumlah kehilangan dan limbah pangan (food loss and waste).

Sebuah sistem pangan yang baik seharusnya membentuk daur tertutup (from cradle to cradle), sehingga tidak akan ada kehilangan atau limbah pangan yang tersia-siakan. Kehilangan dan limbah pangan seharusnya dapat dicegah, dan kalaupun terlanjur menjadi limbah, seharusnya dapat dimanfaatkan atau dikembalikan lagi kedalam sistem pangan tersebut.

Untuk itu, sebuah informasi kuantitatif tentang pangan harus tersedia pada setiap tahapan daur hidupnya. Neraca bahan (material balance) pangan perlu dibuat secara seksama untuk mengetahui secara presisi aliran bahan pangan beserta kuantitas dan perilakunya. Neraca bahan pangan ini merupakan informasi dasar yang harus dimiliki untuk memperoleh informasi besarnya kehilangan dan limbah pangan.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Ringkasan Sembilan Rekomendasi Pangan Berkelanjutan Indonesia

12 13


Latar Belakang 14

Forum Pemangku Kepentingan Pangan 15

Metodologi Penyusunan Makalah Strategi 16

Sustainability Accelerator Tools 17

Visi Pangan Bijak Nusantara 18

Kompleksitas Sistem Pangan 19

Diagram Kausal generik Sistem Pangan 22

Diagram Kausal Sistem Pangan Keseluruhan dan Titik Ungkitnya 24

Daftar Inovasi hasil Workshop Pemangku Kepentingan Pangan 26

Bab 1 Pendahuluan

Pros

es p

enya

dapa

n ni

ra a

ren

di K

olak

a, S

ulaw

esi T

engg

ara

• Sum

ber F

oto:

har

taty

14 15


Pangan menjadi salah satu elemen dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), khususnya TPB 2 yaitu menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

Untuk mencapai tujuan tersebut telah ditetapkan 5 target yang diukur melalui 20 indikator, yaitu: • Menghilangkan kelaparan dan kekurangan gizi, • Menggandakan produktivitas pertanian, • Memastikan pertanian pangan berkelanjutan, • Mengelola keragaman genetik, dan • Meningkatkan kapasitas produktif pertanian.

Terdapat beberapa TPB yang terkait dengan pangan, namun dalam dokumen ini kami menggarisbawahi dua TPB yang paling relevan, yaitu TPB 2 Tanpa Kelaparan dan TPB 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab.

Untuk mendukung TPB tersebut, Hivos mengimplementasi Proyek SWITCH Asia Local Harvest bermitra dengan WWF Indonesia, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK) dan Non Timber

Forest Product – Exchange Programme (NTFP-EP) Indonesia. Proyek ini didukung oleh Uni Eropa.

Tujuan umum proyek adalah berkontribusi untuk kesejahteraan ekonomi dan mengurangi kemiskinan di Indonesia dengan mempromosikan peralihan kepada konsumsi yang bertanggung jawab dan produksi pangan yang lestari, sehat, adil dan lokal oleh konsumen dan UMKM

Sedangkan tujuan khususnya adalah:

• terjadinya peralihan yang signifikan dalam pola konsumsi ke arah produk pangan yang berkelanjutan dan didapatkan secara etis di Indonesia yang didorong oleh meningkatnya pengetahuan dan kesadaran konsumen tentang dampak dari pilihan makanan yang mereka lakukan;

• peningkatan kapasitas UMKM dan produsen - termasuk perempuan dan masyarakat adat - untuk memasuki pasar; dan kebijakan yang menguntungkan untuk menerapkan praktik konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab di sektor pangan.

LatarBelakang

Wilayah Kegiatan Proyek Local Harvest

• Kabupaten: 14 kabupaten di 8 provinsi di Indonesia, mencakup Provinsi Sumatera Utara, riau, jawa Barat, jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Tenggara, dan

Sulawesi Selatan

• Kota: jakarta, Bandung, yogyakarta, Medan, dan Makassar

Sumatera Utara

RiauKalimantan Barat

Kalimantan Utara

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Selatan

DI. yogyakarta

DKI. jakartajawa Barat

jawa Tengah

Salah satu keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terjadinya lobi dan advokasi yang efektif melalui sebuah platform nasional dan lokal yang melibatkan seluruh pelaku kunci dan pemangku kepentingan sistem pangan di Indonesia. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, diperlukan perencanaan terpadu dan kerjasama antar sektor terkait dalam sistem pangan.

Hal tersebut sejalan dengan strategi dan rencana Hivos untuk membentuk dan/atau memperkuat forum pemangku kepentingan yang terkait dengan sistem pangan, baik di tingkat lokal maupun nasional untuk mempromosikan sistem pangan lokal, adil, sehat dan lestari atau yang kami sebut dengan “Pangan Bijak Nusantara”.

Forum pemangku kepentingan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan terkait, menjadi tempat berbagi pengalaman, pengetahuan dan praktik-praktik terbaik dalam sistem pangan serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam rangka penyusunan kebijakan dan implementasi program terkait sistem pangan.

Dalam rangka merumuskan forum pemangku kepentingan Pangan Bijak Nusantara, beberapa workshop telah diselenggarakan, dengan melibatkan para pemangku kepentingan pangan yang relevan.

Forum Pemangku Kepentingan Pangan

Akt

ivita

s pe

sert

a w

orks

hop

Foru

m P

eman

gku

Kepe

ntin

gan

Sist

em P

anga

n Be

rkel

anju

tan

Indo

nesi

a • S

umbe

r Fot

o: A

rio T

rang

gono

Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) dan Konsorsium Project SWITCh Asia Local harvest memprakarsai terbentuknya forum pemangku kepentingan untuk sistem pangan berkelanjutan

Indonesia.”“

16 17


Metodologi Penyusunan Makalah Strategi

Penyusunan makalah strategi (strategy paper) dimulai dengan melakukan workshop dengan para pemangku kepentingan pangan yang relevan. Pelaksanaannya menggunakan Sustainability Accelerator Tools, sebuah pendekatan berbasis keberlanjutan (sustainability) yang telah banyak dipakai untuk memfasilitasi berbagai workshop di kalangan bisnis, akademisi, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil.

Untuk mendalami isu-isu yang mengemuka pada saat workshop serta untuk memperkaya pandangan, wawancara mendalam dengan para narasumber dan pakar dibidang pangan telah dilakukan. Selain itu, untuk memperkuat informasi dan masukan, analisis juga telah dilakukan terhadap laporan-laporan dan berbagai bahan pemaparan tentang isu-isu pangan terkini, termasuk paparan tentang penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Keluaran dari ketiga kegiatan tersebut adalah sebuah daftar isu utama pangan nasional.

Wawancara mendalam dan konsultasi, diantaranya dilakukan dengan narasumber dan pakar dari: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Ketahanan Pangan (BKP), Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP), Human Nutrition Research Center Universitas Indonesia, Laboratorium Kebijakan untuk Pembangunan Pangan dan Pertanian Inklusif Bappenas, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) Indonesia, Yayasan Kehati, dan Departemen Gizi Masyarakat Institut Pertanian Bogor.

Pada makalah ini, konsep daur hidup pangan (food life cycle), disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di Indonesia. Pada gilirannya, daur hidup pangan ini akan digunakan untuk merumuskan Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia (Indonesia Sustainable Food System) atau SPBI. Sebuah sistem pangan yang sesuai dengan kondisi lokal di Indonesia yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, pendekatan holistik, dan keragaman lokal di Indonesia.

Secara umum, SPBI memiliki tiga komponen utama, yaitu prinsip-prinsip pangan berkelanjutan, prasyarat dan interaksi dalam sistem pangan, serta keluaran dan dampak dari sistem pangan tersebut

Isu-isu utama pangan yang telah teridentifikasi dikelompokkan kedalam masing-masing tahapan daur hidup yang sesuai. Berdasarkan isu-isu tersebut, dikembangkanlah strategi dan inovasi pangan yang relevan. Strategi dan inovasi tersebut juga disusun berdasarkan masing-masing tahapan (life cycle stage) daur hidup pangan Indonesia.

Berbagai strategi dan inovasi yang telah dirumuskan dalam Workshop Pemangku Kepentingan Pangan menjadi salah satu masukan dalam merumuskan strategi dan inovasi dalam makalah ini. Inovasi-inovasi tersebut dapat menjadi program prioritas yang dapat diterapkan untuk memperbaiki kinerja pengelolaan pangan di Indonesia.

Bagian terakhir adalah perumusan Peta Jalan (Roadmap) Pangan Berkelanjutan Nasional 2020-2024 yang berisi milestones pangan yang akan dicapai, aktivitas strategis yang akan dilakukan, dan indikator utama yang akan diukur untuk setiap tahunnya.

Workshop Pemangku Kepentingan menggunakan Sustainability Accelerator Tools• Visioning• Indicators (Variables)• Systems Analysis• Innovation• Strategy

Isu Utama Pangan Nasional

Strategi & Inovasi

Daur Hidup Pangan

Roadmap Pangan2020 - 2024

Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia

Wawancara Mendalam dengan para Narasumber Bidang Pangan

Telaah Laporan dan Bahan Pemaparan Pangan Terkini

Sustainability Accelerator tools digunakan untuk memfasilitasi workshop dengan para pemangku kepentingan. Tahapan aktivitas menggunakan tools tersebut adalah:

• Visioning: Perumusan visi bersama (shared vision) yang akan menjadi tujuan ideal yang disepakati oleh seluruh peserta workshop. Visi Bersama ini akan menjadi tujuan akhir ideal dari sistem pangan berkelanjutan di Indonesia. Visi yang dihasilkan adalah “Visi Pangan Bijak Nusantara”.

• Indicators: Penentuan indikator (variabel) utama dilakukan berdasarkan Sustainability Compass yang membagi peserta menjadi empat streams, yaitu Nature, Economy, Wellbeing, dan Society. Sesuai dengan bidang keahlian/pengalamannya, peserta workshop dibagi kedalam empat stream untuk merumuskan sembilan variabel utama untuk masing-masing stream tersebut. Metafora Piramida (pyramid) mulai digunakan pada tahapan ini.

• Systems Analysis: Perumusan diagram kausal (causal loop diagram) menggunakan pendekatan systems thinking, untuk memvisualisasi hubungan kausal dan kompleksitas sistem pangan untuk masing-masing dan keseluruhan

stream, termasuk mengidentifikasi titik ungkit (leverage points). Hasilnya adalah diagram kausal untuk masing-masing stream. Pakar systems thinking kemudian mengintegrasikan keempat diagram tersebut menjadi sebuah diagram kausal generik.

• Innovation: Tahapan ini dimulai dengan mengidentifikasi titik ungkit (leverage points) paling efektif yang dapat mengubah perilaku sistem. Intervensi-intervensi yang memberikan manfaat terbaik dan berdampak besar terhadap sistem kemudian dirumuskan dengan membuat daftar inovasi yang paling relevan. Pada tahapan ini, aktor-aktor yang paling berpengaruh dalam implementasi inovasi dipetakan menggunakan metafora Amoeba.

• Strategy: Proses perumusan strategi pada dasarnya adalah sebuah upaya sistematis untuk mewujudkan Visi Pangan Bijak Nusantara, yang mampu terap (applicable) dan efektif. Strategi utama kemudian dituangkan kedalam sebuah roadmap Pangan Berkelanjutan Indonesia 2020-2024 beserta milestones dan tahapan pencapaian untuk setiap tahunnya.

Sustainability Accelerator Tools

Indicators > Systems > Innovation > Strategy

Indicators Strategy

Systems Innovation

18 19


Visi Pangan Bijak Nusantara

Visi Pangan Bijak Nusantara merupakan tujuan ideal bersama (common ideal goal) yang harus diwujudkan oleh seluruh pelaku dan pemangku kepentingan pangan di Indonesia. Menggunakan pendekatan perencanaan backcasting, visi menjadi sebuah penarik bagi perumusan dan penerapan strategi, program, dan aktivitas-aktivitas pangan. Ia menjadi arah bagi seluruh aktivitas pangan di Indonesia pada

setiap daur hidup pangan. Jadi, dalam konteks ini, perencanaan harus dimulai dengan menjadikan tujuan akhir sebagai awalan rencana (begin with the end-in-mind).

Agar menjadi operasional, maka visi tersebut perlu diterjemahkan ke dalam beberapa kriteria operasional untuk masing-masing kata kunci pada pernyataan visi di atas. Pada tabel di bawah dapat dilihat penjabaran kriteria operasional visi tersebut.

Kata Kunci Visi Kriteria Operasional Visi

Kedaulatan

• Negara memilih dan menetapkan pangan lokal sebagai sumber pangan utama di Indonesia.

• Pemerintah Daerah dan masyarakat memilih pangan dari masing-masing daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan di daerah tersebut, sesuai dengan karakteristik sumber daya pangan yang tersedia.

Keadilan

• Pangan tersedia (available) dalam jumlah yang cukup saat dibutuhkan.• Pangan berada dalam jarak yang dekat dengan konsumen (reachable).• Pangan dapat dibeli oleh konsumen dengan harga terjangkau (affordable).• Harga pangan berada dalam kondisi yang wajar sepanjang rantai nilai pangan (fair trade

along food value chain).• Tersedianya pangan beragam yang bermutu, yaitu aman, sehat, segar, dan sesuai

dengan nilai budaya/religi konsumen (safe, healthy, fresh and value-conformed).

Kearifan Lokal

• Budidaya tanaman pangan menggunakan benih unggul dan plasma nutfah pangan lokal.

• Pengambilan pangan, terutama dari hutan dan lautan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal yang dianut pada daerah tersebut.

• Pengelolaan pangan sepanjang daur hidupnya juga memanfaatkan cara dan teknologi lokal yang telah terbukti keunggulannya.

• Pengelolaan pangan mendaya-gunakan modal sosial setempat (kelompok sosial, institusi, keragaman gender, dan lain-lain).

• Konsumsi pangan mengutamakan keberagaman pangan yang berbasis pada sumber daya pangan setempat/lokal.

Berkelanjutan

• Negara memastikan ketersediaan lahan pangan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan budidaya pangan dan pengambilan pangan dari hutan dan laut.

• Negara memastikan akses bagi masyarakat adat di sekitar hutan dan laut untuk mengambil bahan pangan secara bijak. Hutan dan laut sebagai sumber pangan harus dipelihara oleh seluruh pemangku kepentingan.

• Budidaya pangan menggunakan konsep precision farming atau sustainable production.• Pola konsumsi didasarkan pada konsep konsumsi pangan yang bertanggung jawab

(responsible consumption), yaitu sehat, beragam, lokal, dan bertanggung jawab

Sistem pangan mengandung kompleksitas yang tinggi. Interaksi dan interdependensi antar pelaku dan pemangku kepentingan pangan dapat terjadi dengan sangat intens. Keputusan yang diambil salah satu pihak akan berpengaruh terhadap pihak lain, dan sebaliknya. Perilaku sebuah sistem yang kompleks umumnya bersifat counter-intuitive. Untuk memahami kompleksitas ini, model-model sistem yang bersifat linier kurang dapat menggambarkan kondisi sistem pangan secara memadai.

Untuk memahami interaksi dalam sistem pangan, digunakanlah pendekatan systems thinking. Pendekatan ini menggunakan visualisasi diagram kausal (causal loop diagram) untuk menggambarkan interaksi, umpan balik (feedback), dan perilaku

(behaviour) dari interaksi tersebut. Tools yang digunakan dalam pemodelan bersifat kualitatif. Namun, di masa depan, model kuantitatif menggunakan pendekatan system dynamics dapat dikembangkan lebih lanjut dari model yang sudah dibuat.

Dalam rangka membentuk model sistem pangan, peserta workshop memilih sekitar sembilan variabel yang paling penting untuk masing-masing stream (nature, economy, society, dan well-being). Dari keempat stream tersebut, berdasarkan fenomena yang ada di dunia nyata, dibangunlah diagram kausal sistem pangan di Indonesia.

Kompleksitas Sistem Pangan

LingkunganKonsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Responsible consumption and production)

Perlindungan air, Pengelolaan kelangkaan

Perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistem

Daya tahan ekosistem Pengetahuan dan kapasitas produsen lokal

Kerangka pemampu kebijakan dan institusi

Kesehatan tanah Restorasi tata guna lahan Daya tahan terhadap perubahan iklim

EkonomiProduk yang terstandarisasi Luas pengusahaan lahan petani Kualitas sumber daya manusia

Penyerapan teknologi Penelitian dan pengembangan pangan

Nilai tambah produk pertanian

Kesejahteraan petani Produksi pangan Ketersediaan bahan baku

Biaya logistik

Masyarakat

Kesadaran konsumen terhadap produk pangan lokal

Akses terhadap sumber-sumber kehidupan (SDA)

Harga jual adil di tingkat petani

Kearifan lokal Peran perempuan Kapasitas petani

Kesejahteraan petani Diversifikasi produk lokal

KesejahteraanKualitas konsumsi pangan Kualitas tenaga kesehatan Jumlah petani muda

Ketersediaan pangan yang aman Pengalaman positif terhadap makanan sehat

Tingkat literasi kesehatan anggota keluarga

Kesadaran konsumen Akses konsumen Malnutrisi

Variabel Systems Thinking

”“Terwujudnya kedaulatan pangan yang berkeadilan, berkearifan lokal, dan berkelanjutan

untuk seluruh masyarakat Indonesia.

20 21


Kompleksitas Sistem Pangan

Keempat diagram kausal di bawah menggambarkan salah satu kompleksitas fenomena interaksi di dunia nyata, yaitu gelung umpan balik atau feedback loop. Loop ini ada yang bersifat memperkuat atau searah (ditandari dengan notasi R (reinforcement). Perilaku dasar dari loop ini adalah menghasilkan pertumbuhan (growth). Terdapat juga loop yang bersifat menyeimbangkan (ditandai dengan notasi B), yang merupakan lawan dari R. Bila dalam sebuah sistem terdapat loop B dan R dalam jumlah seimbang, resultannya dapat bersifat osilasi, atau dalam jangka panjang dapat bersifat stagnan.

Ilustrasi sederhana ini menggambarkan bahwa sebuah keputusan yang diambil dapat menghasilkan perilaku sistem yang tidak terduga atau bahkan berlawanan dengan apa yang diinginkan oleh pengambil kebijakan.

Sangatlah penting bagi pelaku dan pemangku kepentingan pangan untuk memahami kompleksitas ini. Dialog multi pihak secara intensif pada seluruh daur hidup pangan adalah salah satu faktor kunci yang dapat menghasilkan keputusan yang berdampak positif pada kinerja pangan di Indonesia.

tingkat kesadaran

masyarakat

pembuangan limbah sanitasi

lingkungan

pola hidup bersih

angka kematian ibu dan anak

prevalensi penyakit menular

kualitas gizi keluarga petani

kesejahteraan petani

incomepetani

skala usaha petani

urbanisasi

jumlah petani muda

jumlah petani

produksi pangan

ketersediaan pangan

luas lahan

harga pangan

daya beli masyarakat

alokasi dana untuk konsumsi pangan

kesejahteraan masyarakat

tingkat prevalensi stunting

(malnutrisi) R

prevalensi penyakit tidak menular

jumlah anak yang

sehat

stimulasi tumbuh

kembang anak

parenting practice

(parenting style/kualitas

parenting)

maternal agency

tingkat pendidikan orang tua (ibu dan

ayah)health literacy pada anggota

keluargawaktu yang

diluangkan untuk memasak makanan

kualitas konsumsi pangan

kecukupan pangan bagi anggota keluarga

keamanan pangan

kualitas kantin sekolahketersediaan pangan

yang amankeragaman

konsumsi pangan

jumlah penyedia pangan yang aman

keragaman pangan yang

tersedia

kemampuan produsen beradaptasi dengan

kebutuhan konsumentingkat konsumsi karbohidrat

tingkat konsumsi protein

tingkat konsumsi buah

dan sayur

kualitas kesehatan

masyarakat

kesadaran konsumen

waktu makan bersama keluargakualitas pendidikan

kesehatan

tingkat profesionalisme tenaga kesehatan

kualitas tenaga

kesehatankualitas

informasi yang diterima masyarakat

praktek hidup sehat

banyaknya pengalaman positif terkait konsumsi

pangan yang sehat

Nature

Economy

Society

Well-Being

pengetahuan produser ketahanan

ecosistem

Biodiversity

produksi panganmanajemen air

manajemen yang tepat

kesehatan tanah

ketahanan pangan

permintaan pangan

populasiEmisi GRK

kemakmuran

22 23


Diagram Kausal generik Sistem Pangan

Secara umum, kedaulatan pangan itu akan dicapai ketika kondisi ketahanan pangan tercapai dengan pemenuhan pasokan pangannya dari dalam negeri dan tidak bergantung kepada negara lain. Pada diagram kausal, ketahanan pangan (food security) dikonsepsikan sebagai variabel ketersediaan pangan. Konsep ketersediaan pangan ini merupakan perbandingan antara stok pangan nasional dengan

konsumsi pangan juga (Loop B2). Konsumsi pangan akan menentukan kualitas hidup masyarakan Indonesia. (Loop R4).

Juga tampak bahwa stok pangan bertambah oleh karena faktor produksi pangan. Produksi pangan ditentukan oleh jumlah petani, luas lahan pertanian, dan produktivitas lahan secara umum. Produksi pangan secara umum akan sejalan dengan

kebutuhan pangan nasional. Kebutuhan pangan nasional ini muncul karena faktor populasi Indonesia.

Ketersediaan pangan ini kemudian menentukan konsumsi pangan, dan konsumsi pangan mengurangi stok pangan (Loop B1). Ketersediaan pangan juga menentukan harga pangan, kemudian daya beli masyarakat, dan pada akhirnya menentukan

peningkatan pendapatan petani, dan kesejahteraan petani. Faktor kesejahteraan petani itu kemudian akan menjadi daya tarik untuk menjadi petani, sehingga meningkatkan jumlah petani ( Loop R1). Kesejahteraan petani ini akan menentukan luas lahan yang dimiliki petani yang akan dijadikan faktor produksi pangan (Loop R2). Kesejahteraan petani itu juga akan meningkatkan produktivitas lahan, melalui alokasi biaya penelitian dan pengembangan pangan (Loop R3).

jumlah petani (W)

R

RR

R

B

B

B

luas penguasaan lahan petani (E)/lahan petani (S)/luas lahan (W)

produktivitas lahan

produksi pangan

(E,S,N,W)

daya dukung ekosistem

Stok pangan nasional

Sub model W

daya beli masyarakat (W)

konsumsi pangan (E)

harga pangan (W)

ketersediaan pangan (W,E)

Food Security (N)

jumlah permintaan produk pangan (E)/Food demand (N)

populasi (E)/ Population (N)

Research & development pangan (E)

kesejahteraan petani (E,S,W) / Prosperity (N)

Tingkat pendapatan / Upah(E) / Pendapatan

petani (S) / income petani (W)

24 25


Bebe

rapa

le

vera

ge

poin

t (ti

tik

ungk

it)

tela

h di

iden

tifika

si d

ari s

iste

m p

anga

n se

cara

kese

luru

han.

Ti

tik u

ngki

t ada

lah

loka

si in

terv

ensi

yan

g di

hara

pkan

ak

an m

embe

rikan

has

il ya

ng p

alin

g ef

ektif

unt

uk

mem

perb

aiki

kin

erja

sis

tem

pan

gan

di In

done

sia.

Titik

Ung

kit E

cono

my

1.

Prod

uk y

ang

ters

tand

aris

asi

2.

Nila

i tam

bah

prod

uk p

erta

nian

3.

Prod

uksi

pan

gan,

pet

ani m

uda

dan

kean

ekar

agam

an p

rodu

k lo

kal

4.

Perlu

asan

dan

opt

imas

i lah

an p

erta

nian

5.

Peni

ngka

tan

peng

etah

uan

dan

kapa

sita

s pr

odus

en lo

kal

Titik

Ung

kit N

atur

e1.

Pe

nyer

apan

tekn

olog

i dan

aks

es te

rhad

ap S

umbe

r Day

a Al

am2.

Ke

anek

arag

aman

hay

ati d

an p

erlin

dung

an li

ngku

ngan

, di

vers

ifika

si p

rodu

k lo

kal, d

an k

esad

aran

kon

sum

en3.

Pe

nggu

naan

laha

n da

n re

stor

asi, j

umla

h pe

tani

mud

a da

n pe

nget

ahua

n da

n ka

pasi

tas

prod

uk lo

kal

4.

Kete

rsed

iaan

pan

gan

yang

am

an5.

Ke

sada

ran

kons

umen

6.

Perli

ndun

gan

sum

ber d

aya

air

Titik

Ung

kit S

ocie

ty1.

Ke

arifa

n lo

kal d

an d

iver

sifik

asi

prod

uk p

anga

n lo

kal

2.

Kesa

dara

n ko

nsum

en p

ada

prod

uk p

anga

n lo

kal

3.

Prod

uksi

pan

gan

dan

penj

uala

n pr

oduk

per

tani

an4.

In

trodu

ksi b

enih

ung

gul h

ibrid

a5.

Ka

pasi

tas

peta

ni

Titik

Ung

kit W

ell-B

eing

1.

Akse

s ko

nsum

en,

kera

gam

an

pang

an,

kecu

kupa

n pa

ngan

, da

n ko

nsum

si

pang

an y

ang

aman

2.

Skal

a us

aha

peta

ni d

an

pend

apat

an p

etan

i

Diagram Kausal Sistem Pangan Keseluruhan Beserta Titik Ungkitnya

26 27


Untuk setiap leverage point pada diagram kausal sistam pangan, beberapa inovasi yang mampu terap telah dihasilkan. Inovasi tersebut akan digunakan

sebagai salah satu masukan dalam merumuskan strategi implementasi Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia.

Daftar Inovasi hasil Workshop Pemangku Kepentingan Pangan

NO INOVASI

15 Mendorong konsumen mau mengolah atau menjadi produsen pangan jadi

16 Sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat urban terkait produk pangan lokal segar dan jadi

17 Pembentukan SIPANA (sistem informasi pangan nasional)

18 Pembentukan knowledge management terhadap bahan-bahan dasar pangan lokal yang potensial dan diseminasinya.

19 Peningkatan kapasitas penyedia makanan, dalam hal ini entry point-nya adalah juru masak baik yang profesional maupun tidak

20 Pengadaan pangan sehat di food service sector dan retail, dan juga online retail melalui aplikasi

21 Peningkatan kesadaran yang spesifik untuk keluarga dengan memilih beberapa duta pangan lokal untuk masing-masing daerah dan nasional

22 Pemilihan duta pangan sehat tingkat daerah dan nasional

23 Peningkatan kapasitas pedagang kaki lima dan kantin sekolah

24 Menciptakan nilai tambah untuk petani, misalnya petani kopi tidak hanya menjual biji kopinya tetapi juga menjual kopi dengan barista on site di lokasi pertanian

25 Memfasilitasi akses pasar dan jaringan bisnis untuk pelaku pangan, terutama untuk petani dan pelaku pangan muda

26 Memfasilitasi akses keuangan petani dan petani muda

27 Memfasilitasi social entrepreneurship bidang pangan

28 Kampanye kepada konsumen dan juga memasyarakatkan pertanian organik

29 Pemanfaatan varietas lokal dalam bentuk koperasi sehingga berdaulat benih unggul

30 Membangun bank plasma nutfah dan lumbung pangan lokal secara fisik dan virtual yang terafiliasi melalui aplikasi pintar (smart application)

NO INOVASI

1 Pengembangan teknologi urban farming

2 Standarisasi produk pangan lokal agar mampu ekspor

3Peningkatan luas penguasaan lahan pangan melalui optimalisasi lahan yang belum digunakan, terutama di perkotaan, untuk diambil dan dikelola menjadi lahan pertanian pangan

4 Penerapan smart agriculture atau precision farming

5 Revitalisasi dan diseminasi masif Sekolah Lapang Iklim

6 Peninjauan ulang Undang-Undang Penggunaan Lahan agar lebih memberdayakan pelaku produksi dan pengambilan pangan

7 Perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati pendukung plasma nutfah pangan

8 Diversifikasi produk pangan lokal disertai dengan upaya intensif peningkatan kesadaran konsumen terhadap produk pangan lokal

9 Peningkatan keragaman sumber pangan pokok, tidak hanya padi, jagung, kedelai, tetapi bisa juga dimasukkan talas, sagu, sorghum, dan sebagainya

10 Restorasi dan tata guna lahan pangan berkelanjutan

11 Peningkatan kehadiran petani muda sebagai produsen pangan

12 Peningkatan start-up pangan pada keseluruhan daur hidup pangan (food life cycle stages)

13 Peningkatan pengetahuan dan kapasitas produsen pangan jadi (processed food) lokal

14 Memasukkan buruh tani dan penggarap kedalam undang-undang terkait pangan

28 29


Bab 2 Pangan Berkelanjutan Sebagai Tujuan Bersama

Meninjau Kembali Praktik Pangan nasional 30

Paradoks Pangan Nasional 31

Mengarusutamakan Pangan Sehat Beragam 32

Mengarusutamakan Pangan Sehat Beragam Berbasis Keluarga 33

Kedaulatan Pangan Berbasis Keanekaragaman hayati 34

Proses Perencanaan Pada Sistem Pangan Berkelanjutan 35

Peran Focal Point Dalam Perencanaan Pangan Nasional 36

Kete

rang

an fo

to: r

agam

pro

duk

pang

an d

i pas

ar tr

adis

iona

l • S

umbe

r Fot

o: A

rio T

rang

gono

30 31


Meninjau Kembali Praktik Pangan Nasional

Saat ini, praktik pangan di Indonesia relatif kurang bersifat lestari (sustainable). Praktik yang ada lebih berorientasi pada produksi. Segelintir jenis bahan dan komoditas pangan yang ”didorong” produsen ke pasar/konsumen. Artinya, sistem lebih berorientasi pada supply dibanding demand. Keseragaman pangan menjadi sebuah keniscayaan yang terjadi.

Sarana dan prasarana produksi pangan cenderung tidak berkelanjutan dan lebih berorientasi pada praktik pertanian kimia alih-alih organik, karena praktik jenis inilah yang mendapat subsidi dari negara. Akibatnya pertanian organik menjadi kurang berkembang karena akan lebih mahal biayanya

Swasembada pangan sangat berfokus pada padi, jagung, dan kedelai, sehingga sebagian besar sumber daya pertanian dikerahkan ke komoditas ini. Terlebih, sistem logistik dan distribusi pangan nasional juga sangat mendukungnya. Keragaman pangan menjadi terpinggirkan sekaligus menafikan potensi pangan lokal beserta berbagai kearifannya yang telah terbukti berdaya tahan tinggi (high resilience).

Program pemerintah tentang pola makan sehat (“Isi Piringku”) yang berorientasi pada keragaman jenis pangan menjadi tidak berdaya karena supply dan distribusi pangan tidak mendukungnya.

Tekanan terhadap pangan diperberat dengan munculnya persaingan penggunaan bahan pangan sebagai sumber energi. Belum adanya implementasi kebijakan yang benar-benar memprioritaskan bahan pangan sebagai sumber pangan alih-alih sumber energi akan memperparah rendahnya kinerja sistem pangan nasional.

Telah terjadi ketidak-sinkronan koordinasi antar kementerian/lembaga yang berkaitan dengan pangan di Indonesia. Tidak ada keselarasan pengelolaan pangan dari hulu ke hilir. Kelola kurang tepat telah terjadi sejak di hulu, sehingga dipastikan hilirnya akan bermasalah.

Dampak yang dirasakan saat ini adalah, ditengah kelimpahan kuantitas pangan yang ditandai dengan banyaknya pasokan pangan, penyakit tidak menular yang terkait dengan pola makan (dietary risk) bahkan menjadi pemuncak dari faktor risiko kematian dan kecacatan di Indonesia. Diperlukan pergeseran paradigma pangan yang mendasar agar Indonesia dapat menerapkan sistem pangan berkelanjutan.

Aspek Praktik Saat Ini Sistem Pangan Berkelanjutan

Produksi Berorientasi Produksi Berorientasi Pemenuhan Gizi Masyarakat Indonesia

Pemasaran dan Distribusi

Produk pangan “didorong” ke pasar/konsumen

Promosi pangan berorientasi pada produk pangan itu sendiri

Produk pangan ”ditarik” ke pasar/konsumen sesuai dengan kebutuhan gizi

Promosi pangan berorientasi pada aspek kesehatan (kebutuhan gizi) dan keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup)

Keragaman Pangan pokok berorientasi pada padi, jagung, dan kedelai

Pangan pokok dan bahan pangan berorientasi pada keragaman dan pemenfaatan sumber daya setempat

Sarana dan Prasarana Subsidi sarana dan prasarana pertanian berorientasi pada benih unggul seragam dan pupuk kimia

Subsidi sarana dan prasarana pertanian berorientasi pada benih unggul setempat dan praktik pertanian organik

Prioritasi pangan dan komoditas

Sumber daya pangan sebagai pangan dan sebagai komoditas tidak dipisahkan secara tegas

Lahan terbatas; ada pemisahan tegas antara sumber pangan sebagai bahan pangan dan sebagai sumber enegi dan komoditas, dengan pangan sebagai prioritas

Kebijakan Kebijakan pangan terpisah-pisah antar sektor; koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi

Pangan berkelanjutan sebagai sebagai tujuan bersama; perencanaan pangan nasional dan daerah beserta penerapannya dilakukan secara terintegrasi; setiap pelaku/pemangku kepentingan melakukan swakoordinasi

Ketersediaan pangan di Indonesia cenderung meningkat beberapa tahun ini. Bahkan akhir-akhir ini, Kementerian Pertanian telah semakin menggalakkan ekspor komoditas pangan ke berbagai negara. Jagung, hortikultura, dan buah merupakan komoditas ekspor yang cukup menonjol.

Sayangnya, kondisi kelimpahan ini tidak diikuti dengan peningkatan status gizi masyarakat secara keseluruhan. Risiko terkait diet pangan meningkat 18,7% pada periode 2007-2017. Triple Burden of Malnutrition (Defisiensi kalori dan protein, Defisiensi zat gizi mikro, dan Kelebihan kalori) juga masih menghantui anak bangsa. Secara internasional, Global Hunger Index menempatkan Indonesia pada posisi 73 dari 119 negara yang dikaji.

Paradoks ini muncul karena tidak sinkronnya sistem perencanaan pangan. Tidak ada kesinambungan hulu-hilir dalam perencanaan dan penerapan praktik pangan di Indonesia. Untuk itu, sistem perencanaan pangan nasional harus diubah secara keseluruhan. Perencanaan pangan harus dimulai dari akhir, yaitu sasaran status gizi masyarakat. Dari sasaran tersebut barulah diturunkan menjadi rencana pola konsumsi, rencana logistik dan distribusi, dan akhirnya rencana budidaya pangan secara berkelanjutan (sustainable).

Faktor Risiko Kematian dan Kecacatan di Indonesia 2007-2017

Sumber Data: IhME, http://www.healthdata.org/results/country-profiles

Sum

ber D

ata:

Kem

ente

rian

Pert

ania

n RI

Paradoks Pangan Nasional

Triple Burden gizi

1. Defisiensi Kalori dan Protein

gizi Buruk dan gizi Kurang 17,7% Stunting 30.8%

2. Defisiensi zat gizi Mikro

Anemia pada Ibu hamil 48, 9%

3. Kelebihan Kalori

gizi Lebih Balita 8% gizi Lebih penduduk usia > 18 Tahun 28.9%

Metabolic risks

Environmental/occupational risks

Behavioral risks

% change 2007-2017

1 12 23 34

45

56 67

78 89 9

10 10

1111

2007 ranking 2017 rankingMalnutrition

Dietary risks

High blood pressure

Tobacco

High fasting plasma

glucose

Air pullotion

High body-mass

index

WaSH

Occupational risks

High LDL

Imapaired kidney

function

Dietary risks

High blood pressure

High fasting plasma

glucose

Tobacco

Malnutrition

High body-mass

index

Air pullotion

High LDL

Occupational risks

Impaired kidney

function

WaSH

18.7%

25.7%

50.6%

17.3%

-40.4%

65.4%

-4.6%

24.3%

6.4%

17.7%

-35.2%

Pangan adalah kebutuhan paling mendasar manusia. Pangan adalah sumber energi aktivitas dan pertumbuhan manusia. Pangan adalah keniscayaan. Kehidupan tanpa pangan adalah kemustahilan.

Pangan adalah kehidupan itu sendiri. ”“

32 33


Mengarusutamakan Pangan Sehat Beragam

Isi Piringku• 50% dari jumlah makanan setiap kali makan adalah sayur

dan buah• 50% lagi adalah makanan pokok dan lauk pauk• Porsi sayur lebih banyak dari porsi buah• Porsi makanan pokok lebih banyak dari porsi lauk pauk

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan panduan tentang bahan makanan yang perlu dikonsumsi untuk hidup sehat. Konsep tersebut adalah “Isi Piringku”.

Isi Piringku mendorong masyarakat untuk mengonsumsi pangan beragam. Mengapa pangan beragam? Karena tidak ada satu jenis pangan yang memiliki nilai gizi yang sempurna untuk kebutuhan kesehatan tubuh manusia. Melalui konsumsi pangan dengan proporsi keragaman yang baik, maka kebutuhan gizi akan terpenuhi, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi langsung terhadap kualitas kesehatan bangsa secara keseluruhan.

Konsep pangan sehat beragam ini harus menjadi jiwa dan tujuan bersama (common goal) bagi perencanaan dan praktik pangan pada seluruh kementerian, lembaga, dan para pemangku kepentingan pangan.

Dalam konteks perencanaan, tujuan bersama tersebut di atas harus menjadi titik awal dalam tahapan perencanaan pangan pada seluruh kementerian dan lembaga. Mewujudkan Isi Piringku menjadi pola konsumsi pangan masyarakat Indonesia sehari-hari adalah indikator kinerja utama dalam pengelolaan pangan di Indonesia.

Mewujudkan tujuan bersama ini bukanlah hal yang sederhana. Diperlukan upaya yang kompleks, masif, dan berkesinambungan, disertai dengan pelibatan dan koordinasi seluruh pelaku pangan dari hulu ke hilir.

Secara historis, setiap daerah di Indonesia memiliki variasi pangan masing-masing. Jenis pangan disatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Berbeda sumber karbohidratnya, berbeda sumber proteinnya, berbeda sayurannya, bahkan berbeda bumbunya.

Oleh karena itu, Isi Piringku juga harus dimodifikasi sesuai dengan sumber daya pangan yang ada di masing-masing daerah, sehingga konsep “Isi Piringku Lokal” yang merupakan modifikasi dari Isi Piringku untuk masing-masing daerah perlu ditetapkan, disebarluaskan, dan diterapkan di masing-masing daerah.

Isi Piringku dan Isi Piringku Lokal harus menjadi gerakan besar yang dilakukan secara masif, konsisten, dan berkesinambungan dengan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan pangan di Indonesia.

Isi Piringku Lokal

Keragaman pangan melimpah ruah di Nusantara, setiap daerah memiliki berbagai jenis sumber pangannya masing-masing. Kelimpahan ini harus diberdayakan. Pemanfaatan secara bijak atas kelimpahan ini akan lebih memastikan ketahanan pangan di darah masing-masing dan secara langsung berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional.

Kekayaan keragaman pangan Indonesia yang dapat disajikan kedalam Isi Piringku Lokal:• 77 jenis tanaman sumber karbohidrat,

• 75 jenis tanaman sumber minyak/lemak, • 26 jenis kacang-kacangan,• 89 jenis buah-buahan, • 228 jenis sayuran, • 40 jenis tanaman bahan minuman,• 110 jenis rempah dan bumbu,

• Sumber pangan hewani,• Sumber pangan dari laut selain ikan.

Buah-Buahan

&Sayuran

Lokal

Makanan Pokok Lokal

Lauk-PaukLokal

Indonesia pernah memiliki pengalaman dalam mengelola promosi Program Keluarga Berencana dengan tingkat keberhasilan sangat tinggi dan membanggakan. Model promosi ini perlu direvitalisasi dan diperkuat untuk mempromosikan pangan sehat dan beragam.

Promosi pangan perlu dilakukan menggunakan pendekatan berbasis keluarga. Pola makan sehat dan beragam harus diperkenalkan sejak usia dini dan dipraktikkan sepanjang hidup manusia. Keluarga Indonesia akan menjadi ujung tombak pembentukan kebiasaan dan karakter pangan sehat beragam.

Promosi pangan sehat dan beragam perlu menyasar keluarga-keluarga Indonesia. Pening-katan kepedulian, pemahaman, dan kompetensi keluarga tentang Isi Piringku Lokal harus dibangun secara sistematis dan berkesinambungan.

Dalam konteks ini, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) perlu direvitalisasi dan diberdayakan untuk mempromosikan dan membentuk pola makan sehat dan beragam. Dalam konteks ini peran perempuan menjadi sangat penting dan sentral sehingga perlu dilibatkan secara aktif dan setara.

Fenomena perubahan pola makan tidak sehat yang terjadi pada kelompok usia remaja saat ini harus dikelola secara bijak. Sebagai calon pembentuk rumah tangga, remaja (putra dan putri) harus

kompeten dalam bidang ini. Remaja putri harus menjadi prioritas karena merekalah yang akan mengandung calon penerus generasi Bangsa Indonesia. Remaja putri dengan pola makan tidak sehat akan sangat rentan terhadap berbagai penyakit degeneratif yang pada gilirannya akan berdampak pada kesehatan bayi-bayi yang dikandungnya.

Salah satu sarana yang cukup handal untuk mengatasi kondisi di atas adalah melalui sekolah. Konsep pola makan sehat dan beragam Isi Piringku perlu dipahamkan dan dipraktikkan pada setiap jenjang pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Perlu adanya penyediaan makanan sehat dan beragam secara berkala di sekolah-sekolah.

Selain itu kantin-kantin dan penjual makanan jadi disekolah-sekolah harus dimampukan untuk menyediakan menu Isi Piringku dan pangan sehat beragam lainnya pada produk yang mereka sediakan/jual. Semua upaya ini bertujuan agar para siswa yang merupakan calon pembentuk keluarga Indonesia ini menjadi paham dan mengalami secara langsung (hands-on) praktik pangan sehat dan beragam.

Program Kebun Sekolah perlu diberdayakan kembali, terutama untuk memperkenalkan dan mempraktekkan keragaman pangan lokal. “Panen Beragam Sekolah”, disertai dengan selebrasi “Pesta Pangan Lokal” perlu dijadikan sebagai salah satu agenda berkala dalam kurikulum Pendidikan sekolah dasar dan menengah.

Mengarusutamakan Pangan Sehat Beragam Berbasis Keluarga

Sorg

hum

dar

i Nus

a Te

ngga

ra T

imur

yan

g di

olah

dan

dis

ajik

an s

ecar

a kr

eatif

men

jadi

kud

apan

“ber

kela

s” •

Sum

ber F

oto:

Ario

Tra

nggo

no

Sum

ber F

oto:

Kem

enke

rs

34 35


Pada Agustus 2019, Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) telah merumuskan sepuluh rekomendasi tentang kedaulatan pangan berbasis keanekaragaman yang ada di Indonesia. Keanekaragaman adalah faktor kunci keberhasilan (key success factor) kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan di Indonesia.

Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa secara historis, penduduk Nusantara memiliki pola konsumsi pangan yang sangat beragam, sesuai dengan kekayaan sumber daya lokal yang tersedia di daerah masing-masing. Keragaman disertai dengan

kearifan lokal ini telah terbukti memberikan tingkat resiliensi pangan (food resiliency) yang tinggi.

Contohnya, lumbung pangan berkearifan lokal yang menjadi salah satu tulang punggung ketahanan pangan perlu dihidupkan kembali. Model-model lumbung pangan seperti yang ada pada masyarakat adat Baduy, Ciptagelar, atau Minangkabau adalah contoh knowledge and wisdom asset kearifan lokal berbasis keberagaman yang masih dan semakin relevan dengan kebutuhan pengelolaan pangan di Indonesia saat ini.

Kedaulatan Pangan BerbasisKeanekaragaman hayati

Pertama

Pemerintah dan stakeholder terkait perlu mengembalikan konsep pangan Nusantara yang didasarkan pada keberagaman sumber daya hayati dan budaya lokal. Pemerintah perlu mengubah visi pangan nasional untuk mengakomodasi keragaman dan kebutuhan pangan lokal, yang secara alami telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat dan secara budaya menjadi sumber pangan masyarakatnya. Oleh karena itu, ketersediaan pangan nasional harus memasukkan data tentang ketersediaan pangan nusantara dan tidak lagi disederhanakan hanya menjadi padi, jagung, dan kedelai yang kemudian dipaksakan diseluruh Indonesia yang memiliki keberagaman agroklimat dan budaya.

Kedua

Pemerintah dan stakeholder terkait perlu mengarusutamakan pangan Nusantara ke dalam program nasional sebagai pengejawantahan dari visi Presiden terpilih, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Selain itu, perlu memperluas ruang lingkup visi Presiden terpilih untuk mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, tidak hanya persawahan dan perkebunan melainkan juga wilayah cadangan pangan lainnya

Ketiga Gagasan tentang mengembalikan keberagaman pangan Nusantara perlu masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), program prioritas nasional, dan sistem penganggaran nasional.

Keempat Pemerintah dan stakeholder terkait perlu menyusun target nasional penurunan konsumsi beras sebagai sumber karbohidrat dan menggantinya dengan ragam pangan nusantara lainnya.

Kelima

Kebijakan tentang pangan perlu diintegrasikan dengan kesehatan, keberagaman hayati, perubahan iklim, dan sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya goal ke-2. Perlu ditekankan bahwa produksi pangan ke depan harus mengembangkan model berkelanjutan melalui pendekatan agroekologi yang berbasiskan empat pilar: layak secara ekonomi, teknologi adaptif, tidak merusak lingkungan, serta secara sosial-budaya diterima warga.

KeenamPemerintah dan stakeholder terkait perlu merealisasikan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM), sesuai UU Pangan Pasal 33, di mana masyarakat punya hak dan kesempatan seluas-luasnya dalam mewujudkannya. Demikian juga perlu pemerintah memfasilitasi pengembangan CPM sesuai kearifan lokal.

Ketujuh Pemerintah dan stakeholder terkait perlu membangun mekanisme pemberian insentif, termasuk penghargaan, bagi pemerintah daerah dan pegiat pelestarian pangan Nusantara.

KedelapanMenetapkan percepatan konsumsi pangan Nusantara sebagai prioritas pemerintah sesuai Undang-Undang Pangan melalui Gerakan konsumen (perempuan dan anak ) dengan pendekatan kuliner dan budaya.

Kesembilan Membangun ekosistem kondusif untuk melahirkan petani muda dalam mengembangkan pangan Nusantara.

Kesepuluh Menguatkan inisiatif pengembangan benih yang bersumber dari keanekaragaman hayati Indonesia menuju Indonesia daulat benih dan pangan dengan melindungi hak-hak pelestari/petani benih.

Secara ideal, tahap pertama dari proses perencanaan pangan adalah menetapkan sasaran status gizi dan kesehatan masyarakat. Proses-proses lainnya ditarik agar mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut. Sehingga setiap proses saling terkait dan saling berkesinambungan.

Saat ini, hubungan kausal dari setiap proses perencanaan hampir tidak ada. Akibatnya, koordinasi antar sektor menjadi relatif sukar. Karenanya, paradigma perencanaan pangan harus diubah dari berorientasi pada proses awal (produksi) menjadi berorientasi pada tujuan akhir (sasaran status gizi dan kesehatan masyarakat).

Selain itu, dua kunci utama terwujudnya sistem pangan berkelanjutan harus dapat diterapkan, yaitu konsumsi pangan yang bertanggung jawab dan produksi pangan berkelanjutan. Pada intinya, keduanya adalah pengelolaan supply dan demand secara integratif.

Konsumsi pangan secara bertanggung jawab berarti konsumen memilih pangan yang sehat dan berasal dari sumber-sumber pangan yang berkelanjutan. Sementara produksi pangan secara berkelanjutan

berarti melakukan budidaya dan pengambilan pangan dalam batas-batas kemampuan alam, sekaligus efisien secara ekonomi dan berkeadilan sosial.

Untuk mewujudkan seluruh proses di atas, perencanaan pangan tidak boleh lagi dilakukan secara terpisah sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan fungsinya saja. Perencanaan pangan harus dilakukan secara holistik sepanjang daur hidup dengan melibatkan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait. Untuk setiap tahapan daur hidup seluruh lembaga dan kementerian harus harus duduk bersama secara bersamaan, difasilitasi oleh kementerian dan/atau lembaga focal point. Kuncinya adalah perencanaan pangan terintegrasi dari hulu ke hilir.

Walaupun focal point pada proses perencanaan pangan adalah kementerian dan lembaga pemerintah, namun pada pelaksanaannya seluruh pemangku kepentingan yang relevan harus sejak awal dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan pangan pada setiap level yang relevan (nasional, provinsi, kabupaten/kota).

Proses Perencanaan Pada Sistem Pangan Berkelanjutan

Sasaran Status gizi & Kesehatan Masyarakat

Kemenkes, BKKBN, BPJS, Bappenas, Kemendagri,Pemda (Pemprov, Pemkab, Pemkot)

Kemenkes, Kominfo, BPJS, Bappenas, BKKBN, Kemendikbud, Kemenag, KPPPA, KLHK, Kemendagri, Bekraf, Pemda

Kemendag, KLHK, Kementan, Bappenas, Kemendagri, Pemda

Kemendag, Bulog, Kemenhub, Kemendagri, Kemensos, Pemda

Kementan, KKP, KLHK, PUPR, Kemenperin, Kemendagri, Bekraf, Pemda

Kementan, KKP, KLHK, BPN/ATR, Kemendagri, Pemda

Focal Point Kementerian dan Lembaga

Pola Konsumsi Pangan yang Bertanggung jawab

Kebutuhan Konsumsi Pangan

Sistem Budidaya & Pengambilan Pangan Berkelanjutan

Proses

Ketersediaan Pangan

Produksi Pangan Berkelanjutan

36 37


Peran Focal Point dalam Perencanaan Pangan Nasional

No Tahapan Perencanaan

Focal Point Kementerian dan Lembaga Peran Kementerian dan Lembaga

1 Penetapan dan Pencapaian Sasaran Status Gizi dan Kesehatan Masyarakat

Kemenkes, BKKBN, BPJS, Bappenas, Kemendagri, Pemda (Pemprov, Pemkab, Pemkot)

Kemenkes adalah focal point utama pada tahapan ini; BKKBN berperan dalam mengarusutamakan pendekatan keluarga untuk status gizi dan kesehatan; BPJS berperan penting untuk meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan dalam rangka menurunkan risiko penyakit yang pada gilirannya akan mengurangi beban jaminan kesehatan BPJS; Bappenas berperan menyelaraskan perencanaan dengan rencana nasional secara keseluruhan. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus dilibatkan sejak awal pada seluruh tahapan perencanaan pangan karena merupakan ujung tombak dalam pengelolaan pangan di Indonesia.

2 Penetapan dan Pencapaian Pola Konsumsi Pangan Sehat dan Bertanggung Jawab

Kemenkes, Kominfo, BPJS, Bappenas, BKKBN, Kemendikbud, Kemenag, KPPPA, KLHK, Kemendagri, Bekraf, Pemda

Kominfo, Kemendikbud, Kemenag, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berperan mempromosikan dan mengedukasi secara masif pola konsumsi pangan sehat, beragam, dan bertanggung jawab melalui berbagai media (termasuk media digital) dan institusi pendidikan.

3 Penetapan dan Pencapaian Kebutuhan Konsumsi Pangan, termasuk pengelolaan food waste

Kemendag, KLHK, Kementan, Bappenas, Kemendagri, Pemda

Kemendag dan Kemenkes merumuskan kebutuhan konsumsi pangan berdasarkan pola konsumsi pangan yang disepakati bersama (misalnya berdasarkan konsep “Isi Piringku” dan “Isi Piringku Lokal/Daerah”.

Semua kementerian dan lembaga menetapkan tingkat kebutuhan bahan pangan sebagai prioritas kebutuhan pangan masyarakat, dan memisahkannya secara tegas dengan tingkat kebutuhan bahan pangan sebagai komoditas dan sumber energi.

No Tahapan Perencanaan

Focal Point Kementerian dan Lembaga Peran Kementerian dan Lembaga

4 Penetapan dan Pencapaian Ketersediaan Pangan (Termasuk Logistik dan Distribusi)

Kemendag, Bulog, Kemenhub, Kemendagri, Kemensos, Pemda

Kementerian dan lembaga menetapkan tingkat ketersediaan pangan, cadangan pangan, sistem logistik pangan nasional, termasuk sistem distribusi pangan nasional; Kemensos merumuskan mekanisme bantuan pangan non-tunai yang tidak berorientasi pada beras, namun berorientasi pada potensi pangan pokok sesuai dengan kebutuhan daerah setempat.

5 Penetapan dan Pencapaian Produksi Pangan Berkelanjutan, termasuk pengelolaan food loss

Kementan, KKP, KLHK, PUPR, Kemenperin, Kemendagri,Bekraf, Pemda

Kementan dan KKP merumuskan tingkat produksi pangan nasional berdasarkan pola pangan sehat dan berkelanjutan serta merumuskan pergeseran (shifting) dari budidaya berorientasi kimia ke budidaya organik; KKP, KLHK dan BPN/ATR merumuskan mekanisme pengambilan pangan dari laut dan hutan (terutama hutan masyarakat adat); PUPR merumuskan dan menyiapkan kebutuhan prasarana dalam rangka pergeseran ke budidaya pangan organik. Bekraf mendorong aspek kreatif pangan agar pangan sehat dan beragam selalu sesuai dengan tuntutan selera pada setiap generasi, terutama generasi muda.

6 Penetapan dan Pencapaian Sistem Budidaya dan Pengambilan Pangan Berkelanjutan

Kementan, KKP, KLHK, BPN/ATR, Kemendagri, Pemda

Kementan dan KKP merumuskan sistem dan mekanisme budidaya pangan dengan mengarus-utamakan budidaya organik.

KKP dan KLHK merumuskan mekanisme pengambilan pangan dari hutan dan laut.

38 39


Bab 3 Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia

Delapan Prinsip Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia 40

Daur hidup Pangan Berkelanjutan Indonesia 41

Model Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia 42

Isu-Isu Utama Pangan nasional 44

Matriks Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia 47

Isu Bersama Pangan Pada Setiap Tahapan Daur hidupnya 48

Pelaku, Focal Point, dan Pemangku Kepentingan Pangan 50

Intervensi dan Inovasi Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia 52

Rekomendasi Pangan Berkelanjutan Indonesia 58

Pere

mpu

an d

i Kra

yan,

Kal

iman

tan

Utar

a se

dang

mem

etik

pak

is m

erah

unt

uk d

ijadi

kan

sayu

r • S

umbe

r Fot

o: E

ry B

ukho

rie

40 41


Sistem dan praktik pangan berkelanjutan di Indonesia harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang progresif namun mengakar kuat pada kearifan Nusantara. Prinsip tesebut akan mampu memberikan landasan yang kokoh (robust) sekaligus sesuai (suitable)

dengan kebutuhan bangsa Indonesia, serta bersifat lestari. Setidaknya terdapat delapan prinsip yang perlu dianut untuk membentuk sebuah sistem pangan berkelanjutan di Indonesia.

Tujuan Bersama (common goals), pangan merupakan pemersatu bagi segenap pelaku dan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan praktik pangan di Indonesia.

Daur hidup Pangan (food life cycle), pengelolaan pangan berorientasi pada sebuah daur tertutup (from cradle to cradle) pangan.

Sistem lingkungan dan sumber daya alam, sistem dan praktik pangan harus berada dalam tingkat daya dukung dan daya tampung lingkungan dan sumber daya alam; termasuk antisipasi terhadap perubahan iklim.

Keberlanjutan (sustainability), pengelolaan pangan ber-orientasi pada pembentukan kapasitas bangsa sehingga mampu memperoleh manfaat optimal pangan tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

holistik, perencanaan dan praktik pangan Indonesia dari hulu ke hilir harus melibatkan para pelaku dan pemangku kepentingan pangan secara partisipatif.

Inklusif, Seluruh pelaku dan pemangku kepentingan pangan berhak berpartisipasi dalam praktik pangan dan memperoleh pangan sehat beragam yang

layak dan adil; Kelompok marjinal seperti perempuan, anak-anak, buruh tani dan nelayan, masyarakat adat harus memperoleh akses yang adil dan setara, termasuk akses ke lahan pangan (tenurial).

Lokal, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan negara dan bangsa Indonesia, dan kespesifikan serta keberagaman sumber daya pangan lokal di masing-masing daerah, termasuk mengakomodasi sistem tradisional.

K e s a l i n g t e r g a n t u n g a n (interdependency), terjadi interaksi aktif dan saling membutuhkan antar pelaku dan pemangku kepentingan pangan.

Delapan Prinsip Sistem PanganBerkelanjutan Indonesia

Daur hidup PanganBerkelanjutan Indonesia

Sistem pangan berkelanjutan perlu didasarkan pada pendekatan daur hidup (life cycle approach). Konsep dari buaian ke buaian (from cradle to cradle) harus diterapkan secara konsisten. Sistem pangan harus bersifat tertutup (closed loop), sehingga akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi sumber daya yang terbuang pada setiap tahapan daur hidupnya (life cycle stages).

Tahapan daur hidup pangan yang pertama adalah plasma nutfah, lahan, dan laut. Keduanya merupakan sumber daya alam yang sangat penting dalam daur hidup pangan di Indonesia. Berbagai jenis pangan pokok yang beragam dapat dioptimalkan untuk memenuhi kemandirian pangan bangsa. Pada dasarnya, di Indonesia terdapat dua jenis lahan penting bagi pangan, yaitu lahan budidaya dan hutan. Untuk lahan budidaya, isu utamanya adalah ketersediaan lahan pangan berkelanjutan. Lahan pangan berkelanjutan harus menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), saat ini sekitar 20-30 juta jiwa masyarakat adat di Indonesia bergantung pada pengambilan pangan (food gathering) dari hutan dan laut di sekitar mereka tinggal, selain melakukan pertanian tradisional di ladangnya. AMAN memperkirakan saat ini, secara total, jumlah masyarakat adat di Indonesia mencapai sekitar 60-70 juta jiwa. Konservasi hutan dan lahan disekitar masyarakat adat adalah isu yang sangat penting yang berpengaruh pada kinerja ketahanan pangan nasional. Masyarakat adat mengenal “siklus pangan”, yaitu jenis-jenis pangan (nabati dan hewani) apa saja yang tersedia pada satu masa tertentu, sepanjang tahun. Pada hutan yang masih “baik” siklus pangan masyarakat adat mencapai ratusan jenis pangan, sementara itu, pada kasus terburuk hanya terdapat 6 jenis pangan saja sepanjang tahunnya. Pada kasus seperti ini, terjadilah kurang pangan pada masyarakat adat tersebut. Karenanya, konservasi hutan dan akses ke hutan untuk pengambilan pangan menjadi sangat penting untuk ketahanan pangan Indonesia.

Disisi lain, sebagai negara kelautan, Indonesia sangat bergantung pada laut sebagai salah satu sumber pangan dan komoditas utama. Analog dengan lahan, diperlukan akses yang inklusif agar masyarakat dapat mengambil pangan dari laut secara bijak. Konservasi laut sebagai sumber pangan adalah hal yang mendesak dan krusial untuk dilakukan, saat ini dan di masa depan.

Budidaya atau usaha pangan dilakukan oleh puluhan juta masyarakat Indonesia. Tahapan ini berperan penting dalam menyediakan pangan segar dan bahan baku pangan jadi (olahan). Karenanya peran masyarakat ini perlu didukung dengan insentif yang memadai. Selain itu, peran sektor swasta sangatlah besar. Peran ini harus diberdayakan untuk memberikan nilai tambah pangan yang optimal.

Penyimpanan dan pencadangan pangan merupakan upaya “menabung” pangan yang perlu dilakukan oleh berbagai pihak, masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan secara lestari. Distribusi pangan adalah penyampaian aliran komoditas pangan dari produsen ke konsumen atau usaha yang mencakup kegiatan arus barang dan jasa sampai di tangan konsumen. Dua aspek pentingnya adalah saluran (channel) distribusi dan aktivitas fisik distribusi.

Konsumsi terutama melibatkan keluarga dan/atau komunitas. Pada tahapan ini, pola konsumsi pangan sangat berpengaruh terhadap status gizi individu masyarakat. Konsumsi yang bertanggung jawab (responsible consumption) harus menjadi pilihan. Pasca konsumsi melibatkan timbulan makanan sisa (food waste) pada tahap konsumsi. Sebenarnya sumber daya pangan juga dapat hilang pada setiap tahapan daur hidup pangan sebelum konsumsi, dalam bentuk kehilangan pangan (food loss). Menurunkan kedua jenis kehilangan ini akan mampu menambah ketersediaan pangan secara signifikan.

Plasma Nutfah, Lahan Pangan, dan Laut

Pemrosesan & Pengemasan

Penyimpanan & Pencadangan

Logistik & Distribusi Pasca

Konsumsi & Kehilangan Pangan

KonsumsiPengambilan & Konservasi

Budidaya

Sistem pangan harus bersifat holistik dan berkelanjutan. Sistem pangan harus didasarkan pada daya dukung lingkungan dan sumber daya alam.

Keduanya adalah aset pangan yang paling berharga.

”“

42 43


Model Sistem PanganBerkelanjutan Indonesia

Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia (SPBI) tersusun atas beberapa komponen utama. Kompenen pertama yaitu prinsip-prinsip dasar yang harus diterapkan (holistik, inklusif, lokal, daur hidup, kesalingtergantungan, sistem lingkungan dan sumber daya alam, dan keberlanjutan). Prinsip tersebut menjadi fondasi bagi sebuah sistem pangan berkelanjutan yang kokoh (robust).

Penerapan SPBI adalah berbasis keluarga. Sebagai sebuah sistem terkecil dalam bermasyarakat dan bernegara, keluarga-keluarga diseluruh Indonesia akan menjadi inti dan ujung tombak untuk membentuk pola konsumsi pangan sehat, beragam, dan bertanggung jawab. Konsep pangan sebagai kebutuhan fisikal (physical needs) harus ditanamkan, alih-alih sebagai kebutuhan rekreasional.

Sepanjang daur hidup pangan (food life cycle) terjadi interaksi antara pelaku dan pemangku kepentingan pangan dengan aspek sosial-ekonomi-budaya. Interaksi ini adalah inti dari sistem pangan berkelanjutan. Pada tataran ini, praktik produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab harus diterapkan secara konsisten.

Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah interaksi yang terjadi tersebut berada dalam sistem lingkungan dan sumber daya alam. Artinya sistem harus beroperasi dalam batas-batas kemampuan lingkungan dan sumber daya alam. Melampauinya berarti merusak aset pangan yang paling berharga.

Komponen kemandirian pangan terkait dengan kebebasan pilihan pangan, sedangkan komponen kedaulatan pangan terkait dengan kemampuan bangsa untuk menyediakan sendiri seluruh atau sejumlah tertentu pangan. Kedua komponen tersebut merupakan prasyarat terwujudnya sistem pangan berkelanjutan. Negara, Pemerintah Daerah, dan masyarakat harus memilih pangan sehat, beragam, dan berkelanjutan sebagai pola konsumsi pangan Bangsa Indonesia..

Resultan dari kedua komponen tersebut akan membentuk ketahanan pangan dan gizi, yaitu tersedianya pangan setiap waktu dalam jumlah yang mencukupi serta aman dikonsumsi. Ketahanan pangan dan gizi pada dasarnya adalah output dari sistem pangan berkelanjutan.

Outcome dari sistem adalah individu yang aktif, sehat, dan produktif. Pada tingkatan ini berbagai faktor diluar pangan itu sendiri harus dilibatkan, salah satunya adalah pola hidup bersih dan sehat. Artinya diperlukan keterlibatan aktif dari seluruh pelaku kunci dan pemangku kepentingan. SPBI bukanlah sekedar memproduksi pangan saja namun mencakup seluruh tahapan daur hidup pangan..

Negara harus berperan aktif dalam sistem pangan, terutama dalam memastikan ketersediaan dan kestabilan harga pangan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Pangan. Untuk memastikan SPBI berjalan efektif, Pemerintah harus menetapkan sistem insentif dan disinsentif yang memadai. Selain itu, keterlibatan seluruh pelaku dan pemangku kepentingan harus pula diakomodasi dan dijamin. SPBI haruslah bersifat partisipatif.

Pada gilirannya, pencapaian holistik dari sistem pangan berkelanjutan akan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan sehat dan beragam pada saat sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia (SPBI) berpusat pada keluarga. Keluarga menjadi inti untuk membiasakan, membentuk karakter, dan menanamkan budaya

pola konsumsi pangan sehat, beragam, lokal, dan bertanggung jawab.

PRINSIP

KEDA

ULA

TAn

PA

ng

An

KEM

An

DIrI

An

PA

ng

An

PrA

SyA

rAT

DA

n In

TEr

AKS

IKE

LUA

rA

n &

DA

MPA

K

PEMBANgUNAN BERKELANjUTAN

INDIVIDU hIDUP SEhAT, AKTIF DAN PRODUKTIF

KETAhANAN PANgAN & gIzI

Tujuan Bersama

Daur hidup

Lingkungan & SDA Keberlanjutanholistik Inklusif Lokal Saling Keter-

gantungan

Pasca

Konsumsi

Keluarga

Komunitas

LINgKUNgAN

SUMBER DAyA ALAM

44 45


Berdasarkan hasil workshop, wawancara, focus group discussion, telaah bahan paparan tentang pangan, dan telaah literatur, diperoleh beberapa isu pangan yang mengemuka di Indonesia pada saat ini. Isu-isu ini akan menjadi fokus pada perumusan strategi dan roadmap pangan Indonesia 2020-2024.

1. Sistem pangan nasional tidak tersedia.

2. Rencana pangan holistik nasional tidak tersedia, setiap sektor melakukan perencanaan sendiri-sendiri, tidak terjadi harmonisasi hulu ke hilir.

3. Munculnya isu kekurangselarasan program, anggaran, dan kinerja keseluruhan pangan pada kementerian dan lembaga pada setiap elemen rantai nilai pangan (food value chain).

4. Lembaga penyelaras/ pengkoordinasi sistem pangan nasional tidak tersedia.

5. Kelembagaan koordinasi di tingkat Pusat dan Daerah perlu diperkuat karena koordinasi melalui Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan maksimal.

6. Belum tersedianya sistem informasi pangan nasional yang komprehensif; termasuk belum tersedianya national food system dashboard.

7. Undang-Undang Pangan belum bersifat inklusif, buruh tani, perempuan, dan kelompok rentan/marjinal belum dicantumkan didalamnya.

8. Makanan (dan minuman) belum menjadi sektor ekonomi tersendiri sehingga kurang mendapat prioritas yang tinggi dalam tata kelola dan investasi.

9. Tidak tersedianya Standar Pelayanan Minimal Pangan sebagai salah satu sarana insentif dan disinsentif bagi Pemerintah Daerah.

10. Masih rendahnya peran swasta pada praktik pangan di Indonesia karena belum adanya mekanisme yang jelas tentang partisipasi mereka; diperlukan mekanisme pembiayaan pangan yang melibatkan swasta secara masif.

11. Sumber daya genetik pangan belum menjadi hak petani (common property)

12. Kepastian lahan pertanian berkelanjutan dan aspek tenurial (terutama akses) lahan pertanian bagi masyarakat belum sepenuhnya terjamin.

13. Belum adanya mekanisme distribusi pangan dari masyarakat adat ke pasar ‘konvensional’ pangan.

14. Nilai ecosystem services hutan (salah satunya sebagai sumber pangan) tidak tervaluasi secara komprehensif dan belum dikenal luas.

15. Perlunya kepastian hukum tentang status ‘hutan masyarakat adat’ sebagai sumber pangan lokal.

16. Keragaman pangan berorientasi pada padi, jagung, kedelai (Pajale).

17. Fokus pada Pajale baru berhasil mengangkat secara signifikan produksi jagung, sedangkan beras dan kedele tidak signifikan; impor kedua komoditas ini masih tinggi.

18. Terjadi kesenjangan antara jumlah produksi pangan dibandingkan dengan tingkat status gizi masyarakat yang masih bermasalah.

19. Pertanian organik kurang populer karena aspek sertifikasi menjadi penghalang dan mahalnya biaya investasi tiga tahun pertama.

20. Beberapa sumber pangan (karbohidrat) lokal cenderung terabaikan, misalnya Sorghum, Jewawut, Jelai, umbi-umbian.

21. Terjadinya disparitas harga beras nasional vs negara lain menunjukkan belum efisiennya produksi beras di Indonesia; Kondisi ini juga menjadi pendorong terjadinya impor beras.

22. Kebutuhan makanan jadi (processed food) bertumbuh pesat, ‘merebut’ pangsa makanan segar.

23. Pengembangan industri pangan lokal oleh Kementan masih bersifat proyek/percontohan/ sporadis; tidak sistematis dan berkesinambungan.

24. Perlunya antisipasi terhadap pangan 4.0 dan jenis pangan baru (misalnya farmless meat)

Isu-Isu Utama Pangan Nasional

46 47


25. Lumbung pangan lokal dengan kearifannya tidak dioptimalkan dan direplikasi sebagai sistem lumbung pangan nasional

26. Terjadinya kesenjangan akses pangan di beberapa wilayah Indonesia.

27. Keamanan pangan masih belum sepenuhnya terpenuhi.

28. Pengembangan produk untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masih sering terkendala oleh konflik kepentingan dan keterbatasan pemahaman mengenai tujuannya, sehingga beberapa program fortifikasi pangan misalnya terhambat persoalan di level implementasi; dan biofortifikasi misalnya, belum menjadi prioritas dalam perencanaan pengembangan komoditas unggulan.

29. Buah lokal belum menjadi ‘tuan rumah’ di retailer besar.

30. Lembaga keamanan pangan yang terpisah (OKKP dan BPOM) tidak cukup kuat (powerful) untuk mengelola keamanan pangan secara komprehensif; Salah satu penyebabnya adalah level eselon kedua lembaga tersebut tidak setara.

31. Aspek keamanan pangan beras rastra Bulog tidak diaudit OKKP; Bulog memiliki mekanisme tersendiri.

32. Tidak tersedianya sistem logistik pangan nasional yang komprehensif.

33. Terjadi perubahan pola pangan masyarakat, terutama generasi muda; adanya tantangan pangan ‘populer’ vs pangan sehat (aspek persepsi).

34. Perubahan pola konsumsi pangan pada remaja yang cenderung mengkonsumsi pangan ‘kurang’ sehat. Dengan rasa yang ekstrim (sangat pedas, sangat manis, sangat gurih); menggeser pangan segar atau sehat yang memiliki rasa yang relatif biasa (mild) (aspek selera).

35. Terjadi peningkatan penyakit degeneratif yang salah satunya disebabkan oleh pola konsumsi pangan (dietary related).

36. Tingkat stunting, gizi buruk, dan gizi kurang pada balita masih cukup tinggi.

37. Munculnya fenomena kelebihan berat badan dan kegemukan pada orang dewasa yang cenderung meningkat.

38. Pengeluaran konsumsi untuk tembakau dan sirih nilainya relatif setara dengan konsumsi pangan.

39. Pola konsumsi sehat “Isi Piringku” belum diterapkan secara umum oleh konsumen; salah satunya karena promosi yang kurang masif.

40. Aspek Pre-DM (diabetes melitus) yang erat hubungannya dengan pola konsumsi belum ada yang mengelola

41. BPJS belum terlibat aktif dalam promosi kesehatan terkait pangan untuk mengurangi beban kuratif lembaga tersebut.

42. Politik anggaran belum berpihak ke kesehatan promotif dan preventif yang erat berhubungan dengan pangan.

43. Dana Desa belum dimanfaatkan untuk aspek kesehatan, terutama kesehatan promotif dan preventif.

44. Perlunya merevitalisasi kembali Posyandu dan Puskesmas untuk memperkuat praktik pangan sehat dan beragam.

45. Terjadinya pemborosan pangan dalam bentuk food loss dan food waste belum secara sistematis dituangkan dalam suatu kebijakan dan rencana aksi yang holistik yang melibatkan lintas sektor secara terintegrasi.

Isu-Isu Utama Pangan Nasional

Matriks Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia

Sesuai dengan Model Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia (SPBI), terjadi interaksi yang kuat antara aspek sosial, ekonomi, dan budaya dengan aktivitas pada setiap tahapan daur hidup pangan (food

life cycle stages). Interaksi pada SPBI tersebut dituangkan ke dalam matriks di bawah ini yang pada dasarnya merupakan elaborasi dari model tersebut.

Tahap Daur hidup

Aspek Plas

ma

nut

fah

sert

a La

han

& Pe

raira

n Pa

ngan

Peng

ambi

lan

& Ko

nser

vasi

Budi

daya

Pem

rose

san

dan

Peng

olah

an

Peny

impa

nan

& Pe

ncad

anga

n

Logi

stik

& D

istr

ibus

i

Kons

umsi

Pasc

a Ko

nsum

si &

Ke

hila

ngan

Pan

gan

Isu Bersama Pangan(Food’s Common

Isues)Baris ini menguraikan tentang isu-isu utama pangan yang muncul pada keseluruhan

atau beberapa tahapan daur hidup pangan.

Isu Utama

Pelaku Utama

Focal Point Kementerian/

Lembaga

Pemangku Kepentingan

Intervensi Tujuh baris dibawah ini menguraikan tentang intervensi yang diterapkan untuk isu-isu utama pangan yang telah diidentifikasi

Kebijakan

Kelembagaan

Keuangan

SDM dan Kompetensi

Teknologi dan Inovasi

Tata Kelola dan Standar

Perilaku dan Tatanan Budaya

Baris ini menguraikan tentang isu utama pangan yang muncul setiap tahapan daur hidup pangan

Baris ini menguraikan tentang siapa saja pelaku utama pangan untuk setiap tahapan daur hidup pangan

Baris ini menguraikan tentang siapa saja focal point Kementerian dan Lembaga yang memiliki wewenang dan tanggung jawab yang relevan pada setiap tahapan daur

hidup pangan

Baris ini menguraikan tentang siapa saja pemangku kepentingan yang harus dilibatkan pada setiap tahapan daur hidup pangan

Deskripsi tentang intervensi untuk aspek kebijakan pemerintah

Deskripsi tentang intervensi untuk aspek teknologi dan inovasi pangan

Deskripsi tentang intervensi untuk aspek regulasi dan standar (norma, prosedur, standar, dan kriteria)

Deskripsi tentang intervensi untuk aspek perilaku dan tatanan budaya

Deskripsi tentang intervensi untuk aspek kelembagaan

Deskripsi tentang intervensi untuk aspek keuangan

Deskripsi tentang intervensi untuk aspek sumber daya manusia dan kompetensi tentang pangan

48 49


Isu Bersama Pangan pada Setiap Tahapan Daur hidup

Tahap Daur hidup

Aspek

Plasma nutfah serta Lahan & Perairan

Pangan

Pengambilan & Konservasi Budidaya Pemrosesan &

PengolahanPenyimpanan & Pencadangan Logistik & Distribusi Konsumsi

Pasca Konsumsi & Kehilangan

Pangan

Isu Bersama Pangan

1. Sistem pangan nasional tidak tersedia.2. Rencana pangan holistik nasional tidak tersedia, setiap sektor melakukan perencanaan

sendiri-sendiri, tidak terjadi terharmonisasi hulu ke hilir.3. Munculnya isu kekurangselarasan program, anggaran, dan kinerja keseluruhan pangan pada

kementerian dan lembaga pada setiap elemen rantai nilai pangan (food value chain).4. Lembaga penyelaras/ pengkoordinasi sistem pangan nasional tidak tersedia.5. Kelembagaan koordinasi di tingkat Pusat dan Daerah perlu diperkuat karena koordinasi

melalui Dewan Ketahanan Pangan belum berjalan maksimal. 6. Belum tersedianya sistem informasi pangan nasional yang komprehensif; termasuk belum

tersedianya national food system dashboard

7. Undang-Undang Pangan belum bersifat inklusif, buruh tani, perempuan, dan kelompok rentan/marjinal belum dicantumkan didalamnya.

8. Makanan (dan minuman) belum menjadi sektor ekonomi tersendiri sehingga kurang mendapat prioritas yang tinggi dalam tata kelola dan investasi.

9. Tidak tersedianya Standar Pelayanan Minimal Pangan sebagai salah satu sarana insentif dan disinsentif bagi Pemerintah Daerah.

10. Masih rendahnya peran swasta pada praktik pangan di Indonesia karena belum adanya mekanisme yang jelas tentang partisipasi mereka; diperlukan mekanisme pembiayaan pangan yang melibatkan swasta secara masif.

Isu Utama pada

Masing-Masing

Tahapan Daur hidup

Pangan

11. Sumber daya genetik pangan belum menjadi hak petani (common property)

12. Kepastian lahan pertanian berkelanjutan dan aspek tenurial (terutama akses) lahan pertanian bagi masyarakat belum sepenuhnya terjamin.

13. Belum adanya mekanisme distribusi pangan dari masyarakat adat ke pasar ‘konvensional’ pangan.

14. Nilai ecosystem services hutan (salah satunya sebagai sumber pangan) tidak tervaluasi secara komprehensif dan belum dikenal luas.

15. Perlunya kepastian hukum tentang status ‘hutan masyarakat adat’ sebagai sumber pangan lokal.

16. Keragaman pangan berorientasi pada padi, jagung, kedelai (Pajale).

17. Fokus pada Pajale baru berhasil mengangkat secara signifikan produksi jagung, sedangkan beras dan kedele tidak signifikan; impor kedua komoditas ini masih tinggi.

18. Terjadi kesenjangan antara jumlah produksi pangan dibandingkan dengan tingkat status gizi masyarakat yang masih bermasalah.

19. Pertanian organik kurang populer karena aspek sertifikasi menjadi penghalang dan mahalnya biaya investasi tiga tahun pertama.

20. Beberapa sumber pangan (karbohidrat) lokal cenderung terabaikan, misalnya Sorghum, Jewawut, Jelai, umbi-umbian.

21. Terjadinya disparitas harga beras nasional vs negara lain menunjukkan belum efisiennya produksi beras di Indonesia; Kondisi ini juga menjadi pendorong terjadinya impor beras.

22. Kebutuhan makanan jadi (processed food) bertumbuh pesat, ‘merebut’ pangsa makanan segar.

23. Pengembagan industri pangan lokal oleh Kementan masih bersifat proyek/percontohan/ sporadis; tidak sistematis dan berkesinambungan.

24. Perlunya antisipasi terhadap pangan 4.0 dan jenis pangan baru (misalnya farmless meat)

25. Lumbung pangan lokal dengan kearifannya tidak dioptimalkan dan direplikasi sebagai sistem lumbung pangan nasional

26. Terjadinya kesenjangan akses pangan di beberapa wilayah Indonesia.

27. Keamanan pangan masih belum sepenuhnya terpenuhi.

28. Pengembangan produk untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masih sering terkendala oleh konflik kepentingan dan keterbatasan pemahaman mengenai tujuannya, sehingga beberapa program fortifikasi pangan misalnya terhambat persoalan di level implementasi; dan biofortifikasi misalnya, belum menjadi prioritas dalam perencanaan pengembangan komoditas unggulan.

29. Buah lokal belum menjadi ‘tuan rumah’ di retailer besar.

30. Lembaga keamanan pangan yang terpisah (OKKP dan BPOM) tidak cukup kuat (powerful) untuk mengelola keamanan pangan secara komprehensif; Salah satu penyebabnya adalah level eselon kedua lembaga tersebut tidak setara.

31. Aspek keamanan pangan beras rastra Bulog tidak diaudit OKKP; Bulog memiliki mekanisme tersendiri.

32. Tidak tersedianya sistem logistik pangan nasional yang komprehensif.

33. Terjadi perubahan pola pangan masyarakat, terutama generasi muda; adanya tantangan pangan ‘populer’ vs pangan sehat (aspek persepsi).

34. Perubahan pola konsumsi pangan pada remaja yang cenderung mengkonsumsi pangan ‘kurang’ sehat. Dengan rasa yang ekstrim (sangat pedas, sangat manis, sangat gurih); menggeser pangan segar atau sehat yang memiliki rasa yang relatif biasa (mild) (aspek selera).

35. Terjadi peningkatan penyakit degeneratif yang salah satunya disebabkan oleh pola konsumsi pangan (dietary related).

36. Tingkat stunting, gizi buruk, dan gizi kurang pada balita masih cukup tinggi.

37. Munculnya fenomena kelebihan berat badan dan kegemukan pada orang dewasa yang cenderung meningkat.

38. Pengeluaran konsumsi untuk tembakau dan sirih nilainya relatif setara dengan konsumsi pangan.

39. Pola konsumsi sehat “Isi Piringku” belum diterapkan secara umum oleh konsumen; salah satunya karena promosi yang kurang masif.

40. Aspek Pre-DM (diabetes melitus) yang erat hubungannya dengan pola konsumsi belum ada yang mengelola

41. BPJS belum terlibat aktif dalam promosi kesehatan terkait pangan untuk mengurangi beban kuratif lembaga tersebut.

42. Politik anggaran belum berpihak ke kesehatan promotif dan preventif yang erat berhubungan dengan pangan.

43. Dana Desa belum dimanfaatkan untuk aspek kesehatan, terutama kesehatan promotif dan preventif.

44. Perlunya merevitalisasi kembali Posyandu dan Puskesmas untuk memperkuat praktik pangan sehat dan beragam.

45. Terjadinya pemborosan pangan dalam bentuk food loss dan food waste belum secara sistematis dituangkan dalam suatu kebijakan dan rencana aksi yang holistik yang melibatkan lintas sektor secara terintegrasi.

50 51


Pelaku, Focal Point, dan Pemangku Kepentingan Pangan

Pelaku Pangan adalah adalah individu, kelompok, organisasi, atau badan usaha yang secara langsung melakukan aktivitas dan/atau usaha pangan pada salah satu atau lebih tahapan daur hidup pangan.

Focal Point Pangan adalah Kementerian dan/atau Lembaga yang memiliki kewenangan, tugas pokok dan fungsi melakukan salah satu atau lebih aspek

pengelolaan pangan. Dalam konteks pengelolaan pangan, focal point adalah salah satu pelaku.

Pemangku Kepentingan Pangan adalah individu, kelompok, organisasi, dan/atau badan usaha yang terpengaruh atau mempengaruhi keputusan dan aktivitas pangan dari pelaku pangan.Individu atau kelompok dapat menjadi pemangku kepentingan

karena satu atau beberapa faktor seperti ketergantungan (dependency), tanggung jawab (responsibility), perhatian (attention), pengaruh (influence), perspektif berbeda (diverse perspective), dan lain-lain.

Pada dasarnya, para Pelaku Utama, Focal Point, dan Pemangku Kepentingan pangan memiliki saling ketergantungan (interdependency) yang tinggi.

Berbagai isu pangan yang terkait dengan satu pihak dapat mempengaruhi isu pangan lain dari para pihak lain. Karenanya, memahamkan isu-isu pangan secara keseluruhan dan peran dari masing-masing pihak sangatlah penting untuk dilakukan. Komunikasi intensif dan partisipatif, misalnya melalui sebuah forum para pemangku kepentingan (multi stakeholder platform) harus diwujudkan agar setiap pihak menjadi peduli, kompeten, dan berpartisipasi aktif mewujudkan Pangan Berkelanjutan Indonesia.

Tahap Daur hidup

Aspek


Pangan

Pengambilan & Konservasi Budidaya

Pemrosesan & Pengolahan

Penyimpanan & Pencadangan Logistik & Distribusi Konsumsi

Pasca Konsumsi & Kehilangan Pangan

Pelaku Utama

• Petani• Nelayan• Masyarakat adat• Lembaga Riset dan

Perguruan Tinggi• Korporasi benih• Wirausaha benih

• Masyarakat adat• Masyarakat

pengumpul hasil hutan

• Nelayan• Korporasi pangan

• Petani pemilik lahan• Petani penggarap• Nelayan• Masyarakat adat• Buruh tani• “Buruh nelayan”• Korporasi budidaya

pangan• Wirausaha budidaya

pangan

• Korporasi pangan• Wirausaha dan

UMKM pangan• Start-up pangan

• Masyarakat adat• Petani• Kelompok tani dan

Gapoktan• Pemerintah Desa

• Wholesaler• Peritel besar• Peritel UMKM• Peritel daring• Start-up pangan

• Masyarakat• PKK• Posyandu• Sekolah

• Masyarakat• Hotel & hospitality• Korporasi restoran• Korporasi katering• UMKM pangan jadi• Wirausaha pangan jadi• Petani• Nelayan

Focal Point Kementerian/

Lembaga

• Kementan• KLHK• KKP• BPN/ATR• LIPI• Kemenristek• Pemda

• KLHK• KKP• Pemda

• Kementan• KKP• Kementerian PUPR• Pemda

• Kemenperin• Kemendag• BPOM• OKKP• Pemda

• Kemendag• Bulog• Pemda

• Kemendag• Kemenkop UKM• BPOM• OKKP• Pemda

• Kemenkes• Kemendikbud• Kemenag• KPPPA• KLHK• Pemda

• KLHK• Kementan• Bulog• Pemda

Pemangku Kepentingan

• Kemendagri• Kemenkeu• Bank dan Lembaga

Jasa Keuangan (LJK)

• Kemendagri• Kemenkeu• Bank dan Lembaga

Jasa Keuangan

• Kelompok tani dan Gapoktan

• Koperasi• Korporasi Saprotan• Wirausaha Saprotan• Kemendagri• Kemenkeu• Bank dan LJK

• Kemendagri• Kemenkeu• Bank dan LJK

• Kominfo (pendukung lumbung virtual)

• Kemensos• Kemendagri• Kemenkeu• Bank dan LJK

• Kemendag• Kemenkop UKM• Kemendagri• Kemenkeu• Bank dan LJK

• BKKBN• BPJS• Guru/Pendidik, Persatuan

Guru/Pendidik• Kemendagri• Kemenkeu• Bank dan LJK

• Kemendagri• Kemenkeu• Bank dan LJK

52 53


Intervensi dan Inovasi Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia

Tahap Daur hidup

Aspek


Pangan

Pengambilan & Konservasi Budidaya




Keseluruhan

• Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia (SPBI). Perumusan Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia dan menetapkannya sebagai sebuah kebijakan formal dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden Republik Indonesia.

• Perencanaan Pangan Berkelanjutan. Perumusan mekanisme perencanaan pangan berkelanjutan yang berorientasi pada tujuan dan bersifat holistik yang melibatkan harmonisasi pelibatan dan keputusan seluruh pemangku kepentingan dari hulu ke hilir. Mekanisme ini harus dituangkan dalam bentuk kebijakan formal pemerintah (norma, prosedur, standar, dan/atau kriteria).

• Indikator Kinerja Utama (IKU) Pangan Berjenjang. Perumusan mekanismen penyelarasan program, anggaran, dan kinerja keseluruhan pangan pada kementerian dan lembaga pada setiap elemen rantai nilai pangan (food value chain). Perlu adanya indikator kinerja utama (key performance indicator) berjenjang yang saling terkait dari hulu ke hilir. Analog dengan proses perencanaan pangan berkelanjutan, perumusan indikator kinerja utama juga harus dilakukan mulai dari IKU gizi dan kesehatan masyarakat, kemudian barulah diturunkan ke IKU pada level perencanaan di bawahnya (konsumsi, ketersediaan, dan produksi). Mekanisme ini harus dituangkan dalam bentuk kebijakan formal pemerintah (norma, prosedur, standar, dan/atau kriteria).

• Lembaga Pengelola Pangan Hulu-Hilir. Pembentukan Lembaga tunggal pengelolaan pangan nasional untuk memastikan adanya lembaga formal yang secara spefisik mengurusi pangan secara komprehensif. Saat ini, tidak ada satupun lembaga yang secara spesifik mengelola pangan secara komprehensif. Lembaga ini sekaligus memberdayakan dan memperkuat koordinasi antar pelaku, focal point, dan pemangku kepentingan pangan. Dashboard Nasional Sistem Pangan Berkelanjutan. Pembentukan sistem informasi pangan nasional yang komprehensif; termasuk membentuk national food system dashboard.

• Undang-Undang dan Regulasi Pangan yang Inklusif. Merevisi Undang-Undang Pangan dan regulasi yang relevan agar bersifat inklusif; Buruh tani, perempuan, masyarakt adat, dan kelompok rentan/marjinal harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang tersebut, bila diperlukan affirmative action dapat dicantumkan.

• Makanan dan Minuman sebagai sektor ekonomi spesifik. Menjadikan makanan (dan minuman) sebagai sektor ekonomi tersendiri agar mendapat prioritas yang tinggi dan lebih terfokus dalam tata kelola dan investasi.

• Standar Pelayanan Minimal Pangan. Perumusan dan penerapan kembali Standar Pelayanan Minimal Pangan sebagai salah satu sarana insentif dan disinsentif bagi Pemerintah Daerah.

• Insentif Pelibatan Swasta dan Masyarakat dalam SPBI. Pembentukan mekanisme peran aktif swasta secara masif pada sistem dan praktik pangan di Indonesia. Salah satu hal terpenting adalah perlu adanya insentif untuk pelibatan aktif swasta dan masyarakat, baik finansial maupun non finansial. Penguatan kelembagaan berbagai asosiasi industri/bisnis terkait pangan juga perlu dilakukan secara berkesinambungan.

Kebijakan

• Memastikan terwujudnya sumber daya genetik pangan sebagai hak milik bersama (common property)

• Kebijakan formal untuk memastikan akses inklusif ke lahan sumber pangan termasuk hutan dan laut sebagai sumber pangan.

• Kebijakan formal untuk memastikan ketersediaan lahan dan perairan pangan berkelanjutan

• Kebijakan untuk melakukan valuasi komprehensif terhadap nilai ecosystem services hutan di Indonesia, terutama nilainya sebagai sumber pangan.

• Kebijakan percepatan pemetaan hutan masyarakat adat secara komprehensif di seluruh Indonesia.

• Kebijakan percepatan penetapan kepastian status hutan adat sebagai sumber pangan lokal.

• Penetapan kebijakan pangan pokok yang berorientasi pada keragaman pangan lokal, dan secara perlahan mengurangi fokus pada padi, jagung, dan kedelai (Pajale).

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan pangan berorientasi demand management

• Merumuskan perencanaan dan penerapannya untuk menyelaraskan jenis pangan yang dibudidaya dengan kebutuhan keragaman pangan untuk mencapai tingkat status gizi masyarakat yang telah direncanakan.

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan untuk meningkatkan konsumsi dan budidaya sumber pangan (karbohidrat) lokal yang terabaikan seperti Sorghum, Jewawut, Jelai, umbi-umbian lokal.

• Penetapan sasaran nasional perluasan lahan budidaya pangan organik sebesar 5% pertahun.

• Merumuskan dan menetapkan kebijakan peningkatan kualitas gizi makanan jadi (processed food) secara masif.

• Kebijakan untuk menghentikan seluruh proyek/ percontohan produksi dan industri pangan lokal Kementan dan kementerian dan lembaga lain dan menggantinya dengan program terintegrasi hulu-hilir tunggal oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait pangan.

• Revitalisasi dan diseminasi masif lumbung pangan lokal beserta kearifan tata kelolanya, sehingga membentuk jaringan maya (virtual) dan nyata (real) di seluruh desa, kabupaten, kota, provinsi, pulau besar, dan nasional.

• Pembentukan sistem logistik dan distribusi pangan nasional.

• Perumusan mekanisme pelibatan masyarakat adat dan lokal dalam logistik dan distribusi.

• Perumusan dan penetapan kebijakan keamanan pangan tunggal hulu-hilir; keamanan pangan mulai dari sumber pangan sampai konsumsi.

• Kebijakan lembaga otoritas keamanan tunggal dari hulu ke hilir.

• Perumusan dan penerapan kebijakan sistem fortifikasi pangan tunggal hulu-hilir yang melibatkan seluruh kementerian, lembaga, pelaku, dan pemangku kepentingan pangan yang relevan..

• Kebijakan kampanya masif nasional tentang konsumsi pangan bertanggung jawab (responsible food consumption).

• Perumusan dan penetapan kebijakan dan rencana aksi menurunkan konsumsi beras menjadi kurang dari 95 kilogram per kapita, meningkatkan konsumsi pangan jagung menjadi 5 kilogram perkapita dan konsumsi pangan umbi-umbian menjadi 10 kilogram perkapita dalam lima tahun.

• Perumusan dan penetapan kebijakan dan rencana aksi peningkatan konsumsi sayur dan buah sebesar 5-10% pertahun.

• Perumusan sistem pencegahan, pengurangan, dan pemanfaatan food loss dan food waste yang dituangkan dalam suatu kebijakan formal dan rencana aksi yang holistik yang melibatkan lintas sektor secara terintegrasi.

54 55


Tahap Daur hidup

Aspek


PanganPengambilan & Konservasi Budidaya




Kelembagaan

• Pembentukan jaringan bank plasma nutfah (sumber daya genetik) pangan lokal, virtual dan nyata yang terhubung ke sistem informasi plasma nutfah pangan nasional.

• Penguatan jaringan nasional masyarakat adat Nusantara.

• Lembaga jasa asuransi dan jasa keuangan budidaya pangan.

• Pusat riset dan pengembangan terpadu pangan berkelanjutan nasional.

• Jaringan lumbung pangan (beragam) berkearifan lokal desa, kabupaten, kota, provinsi, pulau besar, dan nasional secara maya dan nyata (virtual and physical).

• Pembentukan lembaga otoritas keamanan pangan tunggal yang mengelola keamanan pangan dari hulu ke hilir secara terintegrasi.

• Revitalisasi Posyandu dan Puskesmas untuk memperkuat praktik pangan berkelanjutan.

• Pelibatan lembaga-lembaga “non konvensional” dalam promosi pangan berkelanjutan, seperti BPJS untuk mengurangi beban kuratif lembaga tersebut, BKKBN, Bekraf, dan lain-lain.

• Pembentukan lembaga pemerintah untuk pencegahan, penurunan, dan pemanfaatan kehilangan dan limbah pangan (food loss and waste) yang terintegrasi dari hulu-hilir berdasarkan daur hidup pangan (food life cycle), setingkat Eselon I.

• Pembentukan “bank makanan”.

Keuangan

• Mekanisme insentif pembentukan bank plasma nutfah (sumber daya genetik) pangan lokal.

• Mekanisme insentif riset dan pengembangan plasma nutfah pangan

• Pemanfaatan dana desa untuk memperkuat pranata dan tata kelola pangan lokal berkelanjutan masyarakat adat dan desa di seluruh Indonesia.

• Penganggaran valuasi nilai jasa ekosistem hutan, terutama terkait pangan.

• Mekanisme insentif distribusi pangan dari pengambilan pangan ke rantai pasokan pangan lokal dan nasional.

• Perumusan dan penetapan mekanisme insentif dan subsidi untuk budidaya pangan organik dan precision farming.

• Mekanisme pembiayaan budidaya pangan organik dan precision farming.

• Penganggaran budidaya tanaman pangan

• Mekanisme insentif produk pangan sehat.

• Mekanisme disinsentif gula, garam, lemak (GGL) pada pangan jadi.

• Mekanisme insentif riset dan pengembangan pangan baru/masa depan (serangga, alga, lab-grown meat, dan lain-lain).

• Mekanisme penganggaran dan insentif pengembangan jaringan lumbung pangan (beragam) maya dan nyata.

• Mekanisme insentif peningkatan daya beli pangan masyarakat.

• Mekanisme disinsentif penjualan tembakau (rokok) dan sirih untuk menurunkan tingkat konsumsinya.

• Perumusan sistem penganggaran pangan terpadu hulu-hilir yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga terkait pangan.

• Mekanisme pemanfaatan Dana Desa untuk aspek kesehatan promotif dan preventif terkait pangan.

• Mekanisme insentif dan disinsentif terkait pencegahan, penurunan, dan pemanfaatan kehilangan dan limbah pangan.

• Mekanisme insentif pembentukan “bank makanan”.

SDM dan Kompetensi

• Peningkatan kepedulian dan kompetensi terkait plasma nutfah pangan lokal

• Simposium nasional revitalisasi kearifan lokal pangan di Indonesia.

• Dokumentasi dan diseminasi kearifan lokal pangan di Indonesia.

• Mekanisme dan sistem regenerasi petani melalui petani muda, petani milenial.

• Sistem kompetensi sustainable production budidaya pangan.

• Pelatihan dan sertifikasi kompetensi sustainable production pada pengolahan pangan jadi (processed food).

• Simposium lumbung pangan berkearifan lokal.

• Pelatihan dan sertifikasi kompetensi pengelolaan jaringan lumbung pangan (beragam) maya dan nyata.

• Pelatihan dan sertifikasi kompetensi logistik dan distribusi pangan berkelanjutan.

• Peningkatan kepedulian dan pelatihan konsumsi pangan yang bertanggung jawab.

• Pemilihan dan penunjukan 5.000 duta dan influencer konsumsi pangan yang bertanggung jawab per tahun.

• Peningkatan kepedulian dan kompetensi pencegahan, penurunan, dan pemanfaatan kehilangan dan limbah pangan.

• Sertifikasi kompetensi pencegahan, penurunan, dan pemanfaatan kehilangan dan limbah pangan.


56 57


Tahap Daur hidup

Aspek


PanganPengambilan & Konservasi Budidaya




Teknologi dan Inovasi

• Sistem manajemen pengetahuan plasma nutfah pangan lokal & lahan pangan lokal berbasis daring (online), termasuk sistem database plasma nutfah pangan lokal.

• Pembuatan knowledge management dan database kearifan lokal pangan.

• Pembuatan knowledge management dan database siklus pangan lokal.

• Penerapan sustainable production untuk pangan atau precision farming (4.0) budidaya pangan, terutama untuk konservasi lahan, meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya budidaya pangan.

• Penerapan urban farming secara sistematis dan berkesinambungan di perkotaan.

• Penerapan sustainable production dan food industry 4.0 pada pemrosesan dan pengolahan pangan.

• Penerapan good production practice pada UMKM pangan jadi.

• Riset dan pengembangan pangan baru/masa depan (serangga, alga, lab-grown meat, dan lain-lain).

• Pengembangan sistem nasional Lumbung Pangan Beragam 4.0, berbasis teknologi informasi, big data, blockchain, dan teknologi virtual terkini.

• Pengembangan dashboard nasional sistem cadangan pangan berkelanjutan.

• Pengembangan sistem logistik dan distribusi pangan 4.0 berbasis teknologi informasi, big data, blockchain, dan teknologi informasi terkini.

• Pembentukan sistem tata kelola buah dan sayur nasional 4.0 terintegrasi hulu-hilir; termasuk mekanisme sinergi dengan korporasi estate buah dan sayur serta peritel besar.

• Pengembangan konten virtual konsumsi pangan yang bertanggung jawab.

• Pengembangan 100 terbitan/tahun tentang pangan berkelanjutan (buku, komik, terbitan berkala), lokal dan nasional.

• Jaringan nasional knowledge management dan database kehilangan dan limbah pangan berbasis teknologi informasi, big data, blockchain, dan teknologi virtual terkini.

Tata Kelola dan Standar

• Mekanisme distribusi pangan dari masyarakat adat ke pasar ‘konvensional’ pangan.

• Panduan pengelolaan plasma nutfah pangan lokal.

• Percepatan pengesahan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat

• Panduan valuasi komprehensif terhadap nilai ecosystem services hutan di Indonesia, terutama nilainya sebagai sumber pangan.

• Panduan percepatan pemetaan hutan masyarakat adat secara komprehensif di seluruh Indonesia.

• Panduan sustainable production pangan.

• Mekanisme pelibatan dan pengakuan perempuan dalam sistem budidaya tanaman berkelanjutan.

• Panduan sustainable production dan food industry 4.0 pemrosesan dan pengolahan pangan.

• Panduan good production practice pada UMKM pangan jadi.

• Panduan pengembangan dan pengelolaan jaringan lumbung pangan (beragam) berkearifan lokal desa, kabupaten, kota, provinsi, pulau besar, dan nasional secara maya dan nyata (virtual and real).

• Pengembangan dan/atau upgrading 10.000 UMKM pangan sehat dan beragam per tahun .

• Pengembangan 1.000 start-up pangan sehat dan beragam per tahun berbasis teknologi informasi, big data, blockchain, dan teknologi virtual terkini.

• Panduan menu “Isi Piringku” dan “Isi Piringku Lokal” untuk korporasi dan wirausaha pangan jadi (hotel, restoran, catering, warung, pedagang kaki lima, start-up pangan, dan lain-lain).

• Panduan dan kampanye masif “Pangan Sehat dan Beragam Sepanjang Usia”; Panduan pangan sehat dan beragam “from cradle to grave”.

• Panduan dan kampanye pengelolaan Pre-DM (diabetes melitus) terkait pangan.

• Standar nasional pengelolaan rantai makanan yang baik untuk menurunkan kehilangan dan limbah pangan.

• Penerbitan Laporan Tahunan Kehilangan dan Limbah Pangan Nasional.

• Sistem untuk mewajibkan pelaporan publik secara berkala untuk penimbul kehilangan dan limbah pangan skala besar (korporasi, hotel bintang, katering besar, dan lain-lain).

Perilaku dan Tatanan Budaya

• Promosi plasma nutfah pangan lokal.

• Kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, menengah, dan tinggi tentang plasma nutfah pangan lokal.

• Kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, menengah, dan tinggi tentang kearifan lokal pangan.

• Kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi tentang budidaya pangan organik dan sustainable production pangan.

• Food sustainable production award.

• Kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan tinggi tentang budidaya pangan organik dan food processing, sustainable production dan food industry 4.0.

• Lumbung Award tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional.

• Sustainable Food Distributor Award.

• Kampanye persepsi mengubah top of mind pangan generasi muda, remaja, dan anak menjadi persepsi konsumsi pangan bertanggung jawab.

• Kampanye masif “Tembakau dan Sirih for Pangan”.

• Promosi masif “Isi Piringku” berbasis keluarga, PKK, dan Posyandu.

• Kampanye melalui panutan dan influencer konsumsi pangan bertanggung jawab. “Pangan Populer adalah Pangan Sehat”.

• Food loss and waste award untuk seluruh pelaku pada setiap tahapan daur hidup pangan; petani, nelayan, korporasi pangan, wirausaha pangan, UMKM pangan, start-up pangan, hotel, restoran, catering, warung, dan lain-lain


58 59


Rekomendasi PanganBerkelanjutan Indonesia

Mengarusutamakan Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia (SPBI) kedalam Kebijakan Formal Pemerintah

Indonesia harus memiliki sebuah sistem pangan berkelanjutan (sustainable food system) yang mampu terap, sesuai, dan memadai (applicable, suitable and adequate) dengan kondisi praktik pangan di negara ini. Penerapan SPBI tersebut harus dillandasi delapan prinsip pangan berkelanjutan (Tujuan Bersama, Holistik, Inklusif, Lokal, Kesalingtergantungan, Daur Hidup Pangan, Sistem Lingkungan dan Sumber Daya Alam, dan Keberlanjutan) secara konsisten dan berkesinambungan. Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia beserta prinsip dan berbagai atributnya harus dituangkan kedalam sebuah kebijakan formal Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden.

Bebeberapa atribut penting yang perlu dimasukkan adalah pelibatan pemangku kepentingan, akses inklusif, dan peran perempuan. Pelibatan secara holistik para pemangku kepentingan dari hulu ke hilir sepanjang daur hidup pangan serta memastikan cakupan yang inklusif (inclusive coverage) atas seluruh pelaku pangan sangatlah penting. Tanpa melibatkan secara masif masyarakat dan sektor swasta, pemerintah tidak akan mampu membiayai dan menerapkan sistem pangan berkelanjutan secara memadai. Pemerintah harus membuat mekanisme, termasuk insentif dan disinsentif finansial dan non-finansial, untuk memfasilitasi keterlibatan aktif swasta dan masyarakat dalam pembiayaan dan penerapan praktik pangan berkelanjutan di Indonesia.

Hal sangat penting lainnya adalah perlunya affirmative action untuk memastikan seluruh pemangku, termasuk kelompok rentan, memperoleh akses dan terlibat aktif dalam sistem dan praktik pangan di Indonesia. Perempuan, contohnya, memiliki peran besar didalamnya. Saat ini, lebih dari 8 juta dari sekitar 33 juta orang petani di Indonesia adalah petani perempuan. Sayangnya jumlah yang cukup besar ini kurang didukung oleh pelibatan perempuan dalam perumusan dan penerapan kebijakan tentang pangan.

Perempuan adalah pelaku paling penting dalam pemilihan, pengolahan dan penyajian pangan didalam sebuah keluarga di Indonesia. Artinya, ada lebih dari 52 juta keluarga yang sangat bergantung pada perempuan dalam konteks pangan. Karenanya

peningkatan kepedulian dan kompetensi perempuan tentang pangan lokal, sehat, dan beragam akan sangat menentukan bentuk sistem pangan di Indonesia. Bila perempuan tidak diprioritaskan dan diberdayakan dalam konteks pangan, dapat dipastikan sistem dan praktik pangan di negara ini akan menghasilkan kinerja yang rendah dalam mendukung ketahanan pangan dan kualitas gizi masyarakat.

optimalisasi pemanfaatan plasma nutfah pangan lokal serta pemastian ketersediaan lahan dan perairan pangan.

Cukup ironis bagi Indonesia yang memiliki 77 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat namun hanya memfokuskan pada dua tanaman saja, padi dan jagung. Demikian pula, negara kita memiliki 26 jenis kacang-kacangan namun hanya kedelai saja yang difokuskan. Kondisi ini harus diubah secara drastis. Termasuk rempah dan bumbu, Indonesia memiliki 945 jenis tanaman sumber pangan yang dapat dimanfaatkan. Keanekaragaman ini harus dioptimalkan, tidak boleh dimatikan seperti saat ini. Mematikan keanekaragaman genetik sumber pangan lokal adalah bunuh diri perlahan atas ketahanan pangan nasional.

Setiap daerah memiliki jenis pangan lokalnya yang khas. Sumber daya genetik lokal ini yang telah beradaptasi dengan kondisi lingkungan setempat, sehingga dapat tumbuh optimal di daerah tersebut. Untuk itu, diperlukan sebuah identifikasi dan dokumentasi yang komprehensif atas potensi pemanfaatan sumber daya genetik pangan lokal pada setiap daerah. Sebuah jaringan nasional database dan manajemen pengetahuan (knowledge management) tentang sumber pangan lokal tersebut harus diwujudkan sesegera mungkin.

Pemerintah harus menetapkan sebuah kebijakan formal tentang sasaran pangan lokal di Indonesia. Contohnya adalah perumusan dan penetapan kebijakan dan rencana aksi menurunkan konsumsi beras menjadi kurang dari 95 kilogram per kapita, meningkatkan konsumsi pangan jagung menjadi lebih dari 5 kilogram perkapita dan konsumsi pangan umbi-umbian dan biji-bijian lokal menjadi lebih dari 10 kilogram perkapita dalam lima tahun.

Sebuah rencana aksi pemanfaatan sumber daya genetik pangan lokal harus disusun dan diterapkan secara konsisten. Hal ini juga mencakup sistem

1

2

pencatatan dan pelaporannya secara berkala setiap tahun, sebagai bahan evaluasi dan peningkatan rencana aksi tersebut. Contohnya adalah: dari 77 jenis tanaman pangan sumber karbohidrat berapa jenis yang dimanfaatkan, di daerah mana saja, berapa kuantitas pemanfaatannya sebagai sumber pangan; hal serupa juga perlu diterapkan pada jenis tanaman pangan lainnya.

Memastikan akses yang inklusif atas lahan dan perairan pangan, termasuk hutan dan laut sebagai sumber bahan pangan.

Pemerintah harus memastikan akses yang inklusif ke lahan dan perairan sumber pangan. Akses ke sumber pangan merupakan prioritas utama bagi masyarakat, terutama masyarakat adat. Ketika terjadi konflik lahan dan perairan, termasuk konflik dengan kawasan lindung, maka akses terhadap pangan harus tetap menjadi prioritas. Pangan adalah kebutuhan asasi yang harus dijamin pemenuhannya.

Konflik yang telah ada dan potensi konflik antara lahan dan perairan sumber pangan dengan jenis penggunaan lahan dan perairan lain, termasuk kawasan lindung, perlu dipetakan secara komprehensif. Peta konflik ini akan sangat bermanfaat untuk membentuk kebijakan akses dan tata guna lahan dan perairan yang berorientasi pangan.

Selain itu, negara harus merencanakan dan menetapkan, dalam konteks jangka panjang, ketersediaan lahan dan perairan budidaya pangan. Proyeksi masa depan tentang kebutuhan lahan dan perairan pangan harus dipenuhi dengan rencana aksi yang memadai untuk menyediakannya, termasuk kecukupan luas lahan budidaya pangan agar memiliki skala ekonomis pagi pembudidaya pangan.

Lebih dari 16 juta atau 58,7% petani di Indonesia menguasai lahan pertanian kurang dari 0,5 hektar. Untuk tanaman pangan padi misalnya, lahan seluas itu tidak memiliki skala ekonomis. Artinya, bila semata-mata mengandalkan pertanian padi saja, maka bagi seorang petani luasan tersebut tidak akan memberikan nilai impas, petani tersebut akan terus “merugi”.

Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah percepatan reforma agraria yang berorientasi pada lahan pangan. Luasan kepemilikan lahan pangan harus ditingkatkan. Prioritas perlu diberikan kepada

keluarga petani pangan untuk memiliki lahan pertanian minimal yang dapat dibudidayakan agar keluarga tersebut menjadi sejahtera. Salah satu studi menyebutkan bahwa luas lahan budidaya minimal agar petani pangan menjadi sejahtera adalah 0,65 hektar per kapita untuk padi, sedangkan untuk jagung adalah 1,12 hektar per kapita, dan kedelai 0,74 hektar per kapita. Selain ketiga jenis pangan tersebut, studi yang mendalam juga perlu dilakukan untuk jenis pangan pokok lain dalam rangka mendukung keanekaragaman pangan di Indonesia.

Mendayagunakan konsep produksi yang berkelanjutan (sustainable production) pada pengambilan, budidaya, pemrosesan dan pengolahan, penyimpanan dan pencadangan, serta logistik dan distribusi pangan

Sustainable production atau produksi yang bertanggung jawab mengandung beberapa elemen mendasar, yaitu tidak menimbukan pencemaran, menggunakan energi dan sumber daya secara efisien, menguntungkan secara ekonomi, memperhatikan aspek keselamatan kerja, menghasilkan produk dan atau jasa yang aman bagi konsumen.

Dalam konteks budidaya pangan, sebuah sistem produksi yang berkelanjutan haruslah memiliki tingkat produktivitas tinggi sehingga memiliki tingkat kelayakan ekonomi yang baik. Sistem produksi juga harus digeser dari berbasis kimiawi menjadi berbasis organik untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Penerapan precision farming yang mampu memberikan input dan informasi operasi budidaya yang paling sesuai dan paling efisien akan mampu mengurangi penggunaan sumber daya dan energi dalam bentuk sarana dan prasarana pertanian. Dari sisi pelaku budidaya, sistem dan operasi produksi harus memberikan tingkat pencegahan dan perlindungan yang tinggi terhadap risiko keselamatan kerja, baik risiko kimia, mekanis, ergonomis, dan risiko kerja lainnya. Terakhir produk yang dihasilkan haruslah berkualitas dan aman dikonsumsi.

Pada dasarnya Produksi yang berkelanjutan dapat dan perlu diterapkan pada beberapa tahapan daur hidup pangan, yaitu (1) pengambilan dan konservasi, (2) budidaya pangan, (3) pemrosesan dan pengolahan, (4) penyimpanan dan pencadangan, dan (5) logistik dan distribusi. Konsep ini mampu terap pada sistem produksi maupun sistem jasa. Penerapan konsep ini secara konsisten akan mampu

34

60 61



meningkatkan produktivitas pangan di Indonesia, sekaligus menurunkan biaya produksi, serta dapat mengurangi kehilangan pangan pada kelima tahapan daur hidup pangan di atas.

Pendekatan produksi ini juga dapat menjadi penarik bagi para pemuda untuk memasuki bidang budidaya pangan. Perlu ada regenerasi petani pangan oleh para petani muda. Karenanya budidaya dan pengelolaan pangan harus dibuat menjadi menarik untuk mereka. Pekerjaan dibidang ini harus diciptakan dan dipersepsi sebagai sebuah pekerjaan yang layak dan kompetitif (competitive and descent work). Sistem dan mekanisme kompetensi dan sertifikasi keahlian sustainable production juga perlu dirumuskan sebagai sebuah bentuk pengakuan terhadap arti penting profesi dan keahlian di bidang pangan (budidaya, pemrosesan dan pengolahan, penyimpanan dan pencadangan, serta logistik dan distribusi pangan).

Implementasi sustainable production memerlukan sumber daya dan tata kelola yang memadai. Kedua aspek ini perlu dipersiapkan secara seksama dan sistematis. Untuk itu, pelatihan hands-on bagi petani harus dilakukan secara masif. Model sekolah lapang yang terbukti cukup berhasil dapat diterapkan agar petani menjadi kompeten dan berdaya dalam bidang ini.

Disisi pemrosesan pangan dan yang lebih hilir, konsep food industry 4.0 harus sesegera mungkin diadopsi sebagai sebuah kondisi normal yang baru (the new normal) dalam praktik produksi pangan. Panduan sustainable production dan food industry 4.0 pada pemrosesan dan pengolahan pangan perlu segera diwujudkan dan diterapkan secara berkesinambungan. Untuk usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), panduan, pelatihan, dan peningkatan kompetensi tentang good agriculture practice dan good production practice juga perlu diwujudkan.

Untuk menggeser sistem budidaya pangan dari berbasis kimia menjadi berorientasi organik, diperlukan mekanisme insentif dan disinsentif yang memadai. Upaya ini memerlukan keterlibatan swasta dan masyarakat. Untuk itu, sebuah mekanisme untuk melibatkan secara aktif peran swasta dan masyarakat harus dibuat dan diterapkan secara konsisten. Masyarakat dan swasta adalah tulang punggung pemenuhan pangan di Indonesia. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu memenuhi sekitar 15% dari kebutuhan

anggaran pangan. Karena itu, fokus upaya harus segera digeser untuk melibatkan seoptimal mungkin swasta dan masyarakat melalui berbagai mekanisme insentif dan fasilitasi yang menarik untuk mereka.

Untuk budidaya organik, insentif terutama perlu diberikan pada tahun-tahun awal budidaya. Berdasarkan pengalaman, tiga tahun pertama budidaya organik memerlukan investasi besar dan hasil (yield) dari sistem ini umumnya masih rendah. Tanpa insentif ini, budidaya organik akan “terlihat” berbiaya tinggi sehingga kurang menarik bagi petani. Subsidi sarana produksi pertanian (saprotan) organik juga perlu diberikan, disertai dengan pengurangan subsidi pada pertanian berbasis saprotan kimia sebagai sebuah disinsentif.

Pengakuan (acknowledgement) terhadap budidaya organik perlu dilakukan secara gradual, tidak menggunakan pendekatan mutlak. Saat ini, secara faktual, sertifikasi organik adalah salah satu entry barrier bagi petani untuk melakukan budidaya organik. Persyaratan sertifikasi yang ketat dan perlunya waktu yang lama untuk bergeser dari berbasis kimia ke sistem organik penuh membuatnya menjadi kurang menarik untuk memperoleh sertifikasi organik. Oleh karena itu mekanisme pengkuan harus diberikan secara gradual.

Dalam konteks ini, mekanisme pengakuan dan pelabelan organik dilakukan secara bertahap atau bertingkat. Contohnya adalah ada label untuk praktik organik parsial, organik komprehensif (namun masih menggunakan lahan yang belum sepenuhnya organik), dan sertifikasi organik.

Bagaimanapun, pada level organik manapun, hasil budidayanya akan relatif lebih sehat dibandingkan dengan budidaya kimia. Budidaya organik juga lebih berkelanjutan sehingga untuk mempopulerkan dan menjadikannya sebagai piihan utama budidaya perlu didukung dari berbagai aspek.

Memastikan keragaman jenis produksi budidaya pangan pokok, dan menjamin mutu dan kesehatannya saat dikonsumsi

Keanekaragaman pangan berbasis sumber daya lokal merupakan faktor kunci keberhasilan pencapaian ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya genetik lokal harus dilakukan. Sumber daya genetik tersebut telah beradaptasi dengan lingkungannya sehingga memiliki tingkat kesesuaian dan resiliensi yang relatif tinggi terhadap berbagai faktor terkait pertumbuhannya.

Untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia harus ada sebuah sasaran “kebutuhan dasar” pangan sebagai kebutuhan fisik/tubuh atau kesehatan masyarakat. Secara sederhana, sasaran jenis keragaman dan kuantitas pangan ini diturunkan dari keragaman “Isi Piringku Lokal”. Kebutuhan dasar pangan tersebut harus tersedia dan menjadi prioritas. Diluar kebutuhan tersebut kabupaten/kota dapat menetapkan kebutuhan pangan untuk jenis lain, misalnya pangan sebagai kebutuhan rekreasional dan sebagai komoditas.

Untuk daerah urban yang bukan penghasil pangan, pemastian keragaman pangan dapat dilakukan dengan menerapkan urban farming, terutama untuk sayur dan buah. Sebuah kerjasama pangan dengan kabupaten/kota penghasil pangan di sekitarnya harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan sehat dan beragam.

Selain untuk pemenuhan kebutuhan fisik/tubuh, keanekaragaman budidaya pangan juga bermanfaat untuk menjaga kualitas tanah pertanian dan mencegah hama dan penyakit tanaman. Sehingga dari sisi lingkungan hidup, pendekatan ini lebih lestari.

Kearifan lokal terkait keragaman budidaya perlu ditumbuhkembangkan dan direvitalisasi kembali secara sistematis. Salah satu contohnya adalah tumpang sari yang pernah populer. Tumpang sari adalah salah satu bentuk optimalisasi penggunaan lahan pertanian yang perlu didukung. Badan Pangan dan Pertanian Dunia, FAO bahkan menganjurkan penerapan terintegrasi tanaman beragam dengan ternak hewan dan/atau budidaya ikan. Keragaman budidaya ini lebih berdaya tahan tinggi dan cenderung lebih lestari.

Teknologi pangan lokal juga harus dikembangkan secara sistematis, berkelanjutan, dan berkonsep hulu-hilir. Seluruh proyek percontohan tentang pangan lokal yang selama ini ada yang bersifat parsial dan temporer, yang dilakukan oleh beberapak kementerian dan lembaga pemerintah, harus dihentikan dan digantikan dengan program yang lebih substantial dan komprehensif.

Seperti telah disinggung sebelumnya, untuk memastikan keamanan pangan dari hulu ke hilir, sepanjang daur hidup pangan, perlu adanya sebuah lembaga tunggal Otoritas Keamanan Pangan Indonesia. Pangan adalah kebutuhan yang sangat mendasar, sangat penting, dan sangat strategis bagi Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keamanan pangan perlu dikelola oleh sebuah lembaga otoritas dengan kewenangan yang memadai dan pada level yang cukup tinggi. Model kelembagaan seperti Otoritas Jasa Keuangan dapat dijadikan sebagai benchmark dalam konteks keamanan pangan di Indonesia.

Untuk mendorong industri pangan menyediakan produk pangan sehat diperlukan mekanisme insentif dan disinsentif untuk produk tersebut. Untuk mengatasi penyakit degeneratif terkait diet pangan misalnya, perlu adanya disinsentif untuk produk pangan jadi yang mengandung gula, garam, lemak (GGL) yang tinggi. Disisi lain, insentif perlu diberikan untuk melakukan riset dan pengembangan produk pangan jadi sehat dan beragam.

Harus pula ada upaya mempromosikan dan mendorong “Isi Piringku” dan/atau “Isi Piringku Lokal” sebagai bagian dari menu produk pangan jadi yang dijual kepada konsumen, baik oleh hotel, restoran katering, atau UMKM pangan jadi. Kepedulian dan kompetensi pengusaha pangan jadi untuk menjadikan “Isi Piringku” sebagai sebuah menu yang menarik dan sesuai dengan selera konsumen perlu diberikan kepada para wirausahawan, juru masak pangan, dan pelaku pangan jadi lainnya. Harus ada upaya sistematis untuk membuat Indonesia dibanjiri oleh pangan sehat. Konsumen pangan di Indonesia harus “diserbu” pangan sehat dan beragam dari berbagai aspek.

Insentif riset dan pengembangan pangan baru/masa depan (serangga, alga, lab-grown meat, nangka sebagai sumber pangan non buah, dan lain-

5

62 63


lain) perlu diberikan untuk mencari sumber-sumber pangan baru. Indonesia memiliki potensi yang sangant besar untuk hal ini; sebagai negara kelautan, negara kita memiliki keragaman alga yang sangat besar. Saat ini teridentifikasi lebih dari seribu spesies alga yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan.

Pengembangan jaringan lumbung pangan (nyata dan virtual) berkearifan lokal.

Untuk memastikan ketersediaan pangan secara langgeng yang dapat diakses setiap saat, diperlukan pengembangan jaringan lumbung pangan beragam (nyata dan virtual) berkearifan lokal pada berbagai level kemasyarakatan/administratif (desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, pulau besar, dan nasional). Pada jaringan lumbung ini sebuah pertukaran informasi terintegrasi tentang cadangan pangan secara real time dari setiap lumbung akan menjadi tulang punggung sistem jaringan lumbung nasional.

Lumbung Pangan tersebut harus berbasis teknologi informasi, big data, blockchain, dan teknologi informasi terkini. Untuk mendukung pengambilan keputusan, pengembangan dashboard nasional sistem cadangan pangan berkelanjutan perlu diwujudkan juga.

Pembelajaran dari lumbung pangan masyarakat adat di Indonesia yang telah berabad-abad menerapkan lumbung pangan lestari harus diidentifikasi dan didokumentasi dengan baik sebagai sebuah manajemen pengetahuan yang harus dijaga dan dirawat, dan diterapkan secara konsisten pada lumbung-lumbung pangan di Indonesia tersebut.

Memastikan terwujudnya harga pangan yang adil pada setiap rantai nilainya (value chain).

Secara faktual, belasan juta petani tanaman pangan di Indonesia cukup rentan dari sisi posisi tawar atas perdagangan komoditas pangan yang mereka hasilkan. Hal yang hampir serupa juga terjadi pada konsumen pangan, terutama yang berpenghasilan menengah ke bawah. Kedua kelompok ini rentan terhadap gejolak harga pangan. Sebagai pelaku dan pihak yang sangat berkepentingan, keduanya kurang berdaya terhadap perdagangan yang adil.

Hal pertama yang perlu dilakukan adalah melakukan penataan secara sistematis sistem distribusi pangan.. Indonesia harus memiliki database dan manajemen pengetahuan distribusi pangan yang sistematis dan memadai. Informasi rinci tentang pelaku rantai pasokan pangan mulai dari petani sampai ke konsumen harus tersedia dan bersifat transparan untuk semua pemangku kepentingan pangan di Indonesia. Model distribusi pangan di Eropa seperti digambarkan pada diagram di bawah ini dapat menjadi salah satu benchmark. Hal lain yang perlu dilakukan adalah merumuskan dan menerapkan sistem distribusi pangan berkelanjutan nasional berbasis teknologi informasi terkini (big data, blockchain, dan sejenisnya).

Sistem perdagangan pangan yang adil (food fair trade) perlu diterapkan secara konsisten. Sistem perdagangan ini mengutamakan dialog, transparansi, dan saling menghormati untuk mencapai kesetaraan (manfaat) perdagangan. Sistem ini telah banyak membantu pihak-pihak yang terpinggirkan dalam perdagangan. Beberapa prinsip perdagangan pangan adil yang perlu diterapkan diantaranya adalah:• menciptakan peluang bagi pelaku pangan skala

mikro, kecil, dan menengah,• transparan dan bertanggung jawab,• adil dalam transaksi dan pembayaran,• menciptakan peluang untuk meningkatkan

kapasitas setiap pelaku pangan,• menghindari diskriminasi, eksploitasi, pekerja

anak, dan kondisi kerja tidak layak, serta• memperhatikan kesejahteraan sosial, kelayakan

ekonomi, dan perlindungan lingkungan hidup.

Power

Farmers Farmers (12,248,000)

Manufacturing (land and added value = 286,000)

Wholesalers/distributors (250,000)

Buyer’s desks (>100)

Supermarket formats (463)

Supermarket outlets (240,000)

Households (218,912,900)Customers 508,300,000

6

7


Sumber Diagram: Eastham et al, 2017

Menjadikan konsumsi pangan yang bertanggung jawab (responsible consumption) sebagai top-of-mind dan gaya hidup Bangsa Indonesia.

Pola konsumsi, termasuk pangan, sangat ditentukan oleh persepsi (top-of-mind) dan gaya hidup. Oleh karena itu, diperlukan promosi secara masif untuk melakukan transformasi agar konsumsi pangan yang bertanggung jawab (food responsible consumption) dapat menjadi pemuncak persepsi tentang pangan dan menjadi gaya hidup yang menular di masyarakat.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan diantaranya adalah:• Pelibatan lembaga-lembaga “non konvensional”

dalam promosi pangan berkelanjutan, seperti BKKBN yang memiliki pengalaman dan kinerja yang sangat baik dalam mentransformasi keluarga berencana, BPJS perlu dilibatkan dalam kesehatan preventif dan promotive terkait pangan untuk mengurangi beban kuratif lembaga tersebut, Bekraf untuk konten kreatif tentang pangan dan pengembangan pangan sehat dan beragam yang kreatif dan menarik bagi seluruh masyarakat, dan lembaga lainnya.

8

Sumber Foto: Dari Berbagai Sumber

64 65


• Pendayagunaan dan revitalisasi Posyandu dan Puskesmas untuk memperkuat praktik pangan berkelanjutan, terutama bagi ibu, anak, dan remaja.

• Mekanisme pemanfaatan Dana Desa untuk aspek kesehatan promotif dan preventif terkait pangan lokal, sehat, dan beragam.

• Kampanye persepsi mengubah top of mind pangan generasi muda, remaja, dan anak menjadi persepsi konsumsi pangan bertanggung jawab.

• Penyusunan dan penerbitan konten-konten (cetak, audio visual, dan digital) tentang pangan sehat dan beragam. Terbitan secara masif dan berkala pada bidang ini perlu diwujudkan. Dibanyak negara, berbagai terbitan terkait pola makan sehat dan beragam, serta gaya hidup sehat sangat populer. Terbitan tersebut beserta dengan konten-konten digital yang beredar melalui berbagai media sosial telah membangkitkan kepedulian yang tinggi terhadap pangan dan gaya hidup sehat. Hal seperti itu perlu menjadi pembelajaran bagi Indonesia, untuk mengadaptasi dan/atau mereplikasi cara-cara tersebut.

Penerapan hirarki pengelolaan kehilangan dan limbah pangan secara konsisten pada setiap tahapan daur hidup pangan untuk mencegah dan meminimalkan jumlah kehilangan dan limbah pangan (food loss and waste).

Sebuah sistem pangan yang baik seharusnya membentuk daur tertutup (from cradle to cradle), sehingga tidak akan ada kehilangan atau limbah pangan yang tersia-siakan. Kehilangan dan limbah pangan seharusnya dapat dicegah, dan kalaupun terlanjur menjadi limbah, seharusnya dapat dimanfaatkan atau dikembalikan lagi kedalam sistem pangan tersebut.

Untuk itu, sebuah informasi kuantitatif tentang pangan harus tersedia pada setiap tahapan daur hidupnya. Neraca bahan (material balance) pangan perlu dibuat secara seksama untuk mengetahui secara presisi aliran bahan pangan beserta kuantitas dan perilakunya. Neraca bahan pangan ini merupakan informasi dasar yang harus dimiliki untuk memperoleh informasi besarnya kehilangan dan limbah pangan.

Untuk meminimalkan jumlah timbulan kehilangan dan limbah pangan, penerapan hirarki pengelolaan limbah perlu dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Hirarki strategi tersebut mulai dari yang tertinggi sampai terendah mencakup:1. Pencegahan, contohnya kehilangan dan limbah

pangan dapat dicegah melalui perubahan rancangan (redesign) pada budidaya pangan, pemrosesan, pengolahan, dan distribusi pangan.

2. Pegurangan, kehilangan dan limbah pangan dikurangi pada sumbernya, contohnya melalui perbaikan proses (process improvement).

3. Pemanfaatan kembali, contohnya kehilangan pangan dapat dimanfaatkan kembali sebagai bahan pangan dengan grade yang lebih rendah atau diproses sebagai produk pangan jadi.

4. Redistribusi, kelebihan pangan jadi dapat diredistribusi, misalnya melalui mekanisme bank pangan.

5. Daur ulang, contohnya limbah pangan yang tidak dapat diredistribusi dapat didaur ulang menjadi berbagai jenis pakan ternak, diolah menjadi pupuk cair, diolah menjadi kompos, dan/atau dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas.

6. Pengolahan dan pembuangan secara aman, residu limbah pangan yang tidak dapat dipergunakan lagi dapat diolah dan/atau dibuang secara aman ke tempat pembuangan sampah yang baik (misalnya sanitary landfill).

9


Untuk membentuk sebuah neraca bahan pangan (food material balance), contoh aliran bahan pangan di USA di atas dapat di atas dapat ditambahi informasi tentang pemanfaatan kehilangan, redistribusi, daur ulang, serta pengolahan dan pembuangan limbah pangan.

Sumber diagram: heller & Keoleian, 2000

66 67


Peta Jalan atau Roadmap Pangan Berkelanjutan Indonesia pada dasarnya memberikan arahan strategis lima tahun untuk mewujudkan sebuah sistem dan praktik pangan yang berkelanjutan di negara ini. Komponen utama dari roadmap adalah milestones, sasaran strategis, dan inisiatif strategis tahunan. Dalam konteks ini, milestone adalah akhir dari sebuah tahapan pada sistem pangan berkelanjutan, yang menggambarkan kondisi atau pencapaian yang diperoleh. Untuk mencapai milestone tersebut diperlukan satu atau lebih sasaran strategis, yang diwujudkan melalui berbagai upaya-upaya atau inisiatif strategis.

Pentahapan milestone pangan berkelanjutan di Indonesia selama lima tahun adalah sebagai berikut:1. Sistem dan mekanisme pangan berkelanjutan

Indonesia.2. Sistem metrik kinerja pangan berkelanjutan di

Indonesia.3. Konsumsi pangan bertanggung jawab atau food

responsible consumption.4. Produksi pangan berkelanjutan atau food

sustainable production.5. Negara dengan kinerja pangan berkelanjutan

terkemuka didunia.

MilestonesSasaran Strategis

Inisiatif Strategis

2020 2021 2022 2023 2024

Milestones

Sistem dan mekanisme pangan berkelanjutan Indonesia.

Sistem metrik kinerja pangan berkelanjutan di Indonesia.

Konsumsi pangan bertanggung jawab atau food responsible consumption.

Produksi pangan berkelanjutan atau food sustainable production

Negara dengan kinerja pangan berkelanjutan terkemuka didunia.

Sasaran Strategis

Sistem dan mekanisme pangan berkelanjutan Indonesia disusun, disepakati, dan diterapkan secara partisipatif dan berkesinambungan oleh seluruh pemangku kepentingan pangan.

• Sistem metrik (pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan) kinerja pangan berkelanjutan di Indonesia dibentuk dan diterapkan di Indonesia.

• Terbentuknya konsolidasi Pemangku Kepentingan untuk Mewujudkan Pangan Berkelanjutan Indonesia.

• Pola konsumsi pangan bertanggung jawab atau food responsible consumption menjadi top-of-mind dan gaya hidup pangan di Indonesia.

• Sebagian besar pelaku pangan di Indonesia menerapkan responsible food consumption secara berkesinambungan

• Sistem produksi pangan berkelanjutan atau food sustainable production diterapkan oleh sebagian besar pelaku pangan pada setiap tahapan daur hidup pangan.

• Sebagian besar pelaku pangan di Indonesia menerapkan sustainable food production secara berkesinambungan

• Proporsi terbesar anggaran pangan nasional dialokasikan untuk food responsible consumption and production

• Model pengelolaan pangan berkelanjutan Indonesia menjadi benchmark bagi negara lain

• Indonesia tidak lagi termasuk dalam laporan tahunan Global Hunger Index

Bab 4 Roadmap Pangan Berkelanjutan Indonesia 2020-2024

2020 2021 2022 2023 2024

Inisiatif Strategis

• Visi Pangan Berkelanjutan Indonesia sebagai visi bersama (shared vision) nasional

• Kebijakan nasional Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia (berdasarkan delapan prinsip sistem pangan berkelanjutan) yang disepakati seluruh pemangku kepentingan, secara partisipatif.

• Perencanaan pangan berkelanjutan yang dilakukan secara holistik partisipatif hulu-hilir (melibatkan seluruh tahapan daur hidup pangan yang relevan) untuk berbagai level administratif (kabupaten, kota, provinsi, dan nasional)

• Perencanaan dan program strategis intervensi dan inovasi pangan berkelanjutan Indonesia

• Penerbitan secara masif konten-konten pangan berkelanjutan (cetak dan digital)

• Promosi besar-besaran dan berkesinambungan atas pangan berkelanjutan Indonesia

• Kebijakan nasional sistem metrik (pengukuran, pemantauan, evaluasi, dan peningkatan) kinerja pangan berkelanjutan di Indonesia untuk tingkat desa, kabupaten, kota, provinsi, dan nasional

• Kebijakan nasional realtime dashboard pangan nasional

• Indikator pangan dijadikan sebagai indikator kinerja utama (key performance indicator) pada seluruh focal point pangan

• Penerbitan laporan tahunan kinerja pangan berkelanjutan Indonesia kepada publik (kabupaten, kota, provinsi, nasional)

• Pembentukan dan pengembangan sumber daya manusia bidang pangan berkelanjutan yang beserta sistem kompetensi dan pengakuanyan (sertifikasi)

• Simposium tahunan pangan (kabupaten, kota, provinsi, dan nasional) seluruh kelompok pelaku kepentingan pangan di Indonesia sebagai bagian dari pengukuran, pemantauan, dan evaluasi kinerja pangan berkelanjutan

• Pendayagunaan secara massif duta dan influencer pangan berkelanjutan kabupaten, kota, provinsi, dan nasional membentuk trend (trend-setter) konsumsi pangan yang bertanggung jawab.

• Pembentukan dan pengembangan besar-besaran start-up pangan berkelanjutan

• Penghargaan tahunan pangan berkelanjutan Indonesia

• Penerbitan laporan tahunan pengelolaan kehilangan dan limbah pangan kabupaten, kota, provinsi, dan nasional

• Penerbitan laporan tahunan wajib pengelolaan kehilangan dan limbah pangan untuk usaha pangan skala besar (hotel, katering, jaringan restoran, distributor, dan peritel)

• Food Responsible Consumption and Production Expo - Indonesia

• Regenerasi petani pangan melalui pembentukan dan pengembangan wirausaha muda pangan berkelanjutan (termasuk petani muda dan start-up milenial)

• Pengembangan industri sarana produksi pertanian berbasis organik

• Insentif dan subsidi produksi pangan berkelanjutan (sustainable food production) disertai disinsentif sistem produksi pangan berbasis kimia

• Food Responsible Consumption and Production Expo - Asia

• Penganggaran food responsible consumption and production

• Evaluasi menyeluruh SPBI dan perumusan serta diseminasi petikan pembelajaran kinerja SPBI

• Pengembangan dan perumusan SPBI 2.0

• Food Responsible Consumption and Production Expo - Dunia

68 69


Tahun 2021 Pada tahun ini, sebuah sistem metrik tunggal pangan berkelanjutan Indonesia untuk mengukur, memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem dan kinerja pangan secara keseluruhan telah dibentuk dan diterapkan. Sistem metrik ini akan menjadi jaringan dashboard pangan daring (online) dan real-time, memanfaatkan teknologi informasi terkini (big data, internet, blockchain, dan sejenisnya).

Tahun 2021, seluruh pengelolaan pangan di Indonesia telah berbasis informasi kuantitatif dan kualitatif tunggal, dari hulu ke hilir daur hidup pangan. Disisi lain, indikator pangan harus dijadikan sebagai indikator kinerja utama (IKU) atau key performance indicator pada seluruh focal point pangan. Sebuah sistem insentif dan disinsentif atas pencapaian IKU tersebut harus disiapkan.

Konsolidasi para pemangku kepentingan untuk mewujudkan pangan berkelanjutan Indonesia juga harus diwujudkan sebagai salah satu bentuk praktik pangan yang integral dan holistik hulu-hilir. Simposium tahunan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem dan praktik pangan di Indonesia perlu dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional. Ajang ini merupakan wahana bagi para pemangku kepentingan untuk, secara inklusif, berpartisipasi aktif memajukan praktik dan sistem pangan di Indonesia.

Sebuah sistem pengembangan sumber daya manusia bidang pangan beserta mekanisme kompetensinya harus dirumuskan pada tahun ini. Salah satu tujuan utamanya adalah adanya pengakuan atas kompetensi pangan berkelanjutan sepanjang daur hidupnya. Sertifikasi kompetensi bidang pangan berkelanjutan harus sudah dimulai secara berkesinambungan.

Sebagai bentuk transparansi, sebuah Laporan Tahunan Pangan Indonesia harus diterbitkan secara berkala. Laporan ini bersifat konsolidatif, memuat kinerja pangan dari hulu ke hilir, oleh seluruh focal point pangan (kementerian dan lembaga terkait pangan).

Tahun 2020 Merupakan tahun pembentukan fondasi kokoh pangan berkelanjutan di Indonesia melalui sebuah kebijakan formal dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia (SPBI). Kebijakan nasional tersebut dibangun berdasarkan delapan prinsip sistem pangan berkelanjutan, yaitu: (1) tujuan bersama, (2) holistik, (3) inklusif, (4) lokal, (5) kesalingtergantungan, (6) daur hidup pangan, (7) sistem lingkungan dan sumber daya alam, dan (8) keberlanjutan.

Selain itu, sistem dan mekanisme komprehensif pangan berkelanjutan Indonesia disusun, disepakati, dan diterapkan secara partisipatif dan berkesinambungan oleh seluruh pemangku kepentingan pangan. Pengelolaan pangan dilakukan secara terintegrasi dari hulu ke hilir melalui sebuah tujuan bersama (common goal) yang disepakati. Setiap focal point akan melakukan tugas dan fungsinya masing-masing namun harus secara inter-dependent bermuara pada tujuan bersama tersebut. Sebuah Visi Pangan berkelanjutan Indonesia sebagai visi bersama (shared vision) nasional perlu ditetapkan sebagai sebuah kondisi ideal yang akan dicapai bersama.

Kebijakan tersebut harus diterjemahkan kedalam sebuah perencanaan pangan berkelanjutan yang juga dilakukan secara holistik partisipatif hulu-hilir (melibatkan seluruh tahapan daur hidup pangan yang relevan) untuk berbagai level administratif (kabupaten, kota, provinsi, dan nasional).

Dari sisi konsumsi pangan, promosi dan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan harus pula dilakukan untuk mengubah top-of-mind dan gaya hidup pangan masyarakat indonesia. Seluruh jenis media dan konten komunikasi yang memungkinkan, serta para pemangku kepentingan yang relevan harus dilibatkan secara aktif. Penerbitan konten-konten pangan berkelanjutan (cetak dan digital) harus dilakukan secara masif.


Tahun 2023 Pada tahun 2023, sistem produksi pangan berkelanjutan atau food sustainable production telah diterapkan oleh sebagian besar pelaku pada setiap tahapan daur hidup pangan.

Insentif dan subsidi untuk menggeser sistem budidaya pangan dari berbasis kimia menjadi sistem organik diharapkan telah menunjukkan hasil yang positif. Petani pangan telah menerapkan sistem tersebut, baik secara parsial, komprehensif, maupun telah memperoleh sertifikasi organik dari lembaga sertifikasi independen.

Dari sisi distribusi label organik atas produk pangan, untuk berbagai level penerapan di atas perlu diberikan sebagai pengakuan atas upaya budidaya pangan yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sistem budidaya berbasis kimia. Industri sarana produksi pertanian berbasis organik juga harus telah terbentuk dan mampu mendukung sistem budidaya organik tersebut.

Regenerasi petani pangan juga harus telah berjalan, salah satunya melalui program pembentukan dan pengembangan wirausaha muda pangan berkelanjutan (termasuk petani muda dan start-up millenial). Untuk itu kondisi kerja pada budidaya dan pemrosesan pangan harus dibuat agar menarik bagi generasi muda. Penerapan teknologi terkini, pengupahan yang bersaing, sistem kerja yang baik (descent work), dan jaminan masa depan harus dapat diwujudkan untuk menarik generasi muda memasuki bidang ini.

Salah satu isu utama pada produksi pangan yang berkelanjutan, selain produktivitas dan efisiensi, adalah kehilangan pangan. Dalam lima tahun, kehilangan pangan harus dapat dipangkas secara signifikan, setidaknya menjadi 25% dari pada 2024 (dari tahun dasar 2020) dan sebesar minimal 50% pada 2030. Untuk itu sebuah riset mendalam untuk menentukan baseline kehilangan pangan dan limbah pangan harus dilakukan secara komprehensif. Perlu diingat bahwa, memangkas kehilangan pada rantai produksi pangan berarti menambah pasokan pangan secara langsung, tanpa harus melakukan penambahan upaya budidaya pangan itu sendiri. Biaya pengurangan kehilangan ini akan lebih rendah dari biaya penambahan produksi.

Tahun 2022 Ditahun 2022, pola konsumsi pangan bertanggung jawab atau food responsible consumption menjadi top-of-mind dan gaya hidup pangan di Indonesia. Kondisi ini merupakan hasil dari kampanye dan sosialisasi secara masif dan berkesinambungan yang telah dilakukan.

Pada tingkatan ini, sebagian besar pelaku pangan di Indonesia menerapkan responsible food consumption secara konsisten dalam pola pangan sehari-hari mereka. Pola konsumsi ini diharapkan akan mendorong terbentuknya pasar pangan lokal, sehat, dan beragam. Untuk itu, sinergi dari sisi pemasok pangan berkelanjutan perlu dibangun agar demand dan supply-nya dapat saling bersesuaian.

Sebagai leverage pola konsumsi pangan bertanggung jawab, duta dan influencer pangan harus dipilih dan diberdayakan pada berbagai level (kabupaten, kota, provinsi, dan nasional), secara nyata maupun virtual (maya). Dari sisi pasokan, start-up pangan berkelanjutan harus dibangun dan difasilitasi secara masif untuk membentuk ribuan start-up setiap tahunnya. Sebuah program tahunan berkesinambungan seperti: “10.000 Duta dan Influencer Konsumsi Pangan Bertanggung jawab per Tahun” dan “5.000 Start-up Pangan berkelanjutan per Tahun” bukanlah hal yang terlalu muluk untuk diwujudkan setiap tahunnya.

Untuk dapat mengelola kehilangan dan limbah pangan secara transparan, sebuah laporan tahunan Pengelolaan Kehilangan dan Limbah Pangan untuk tingkat kabupaten, kota, provinsi, dan nasional harus diterbitkan dan disampaikan kepada publik setiap tahunnya. Laporan serupa juga wajib dilakukan oleh sektor bisnis yang menimbulkan kehilangan dan limbah pangan yang besar, seperti industri pengolahan pangan, hotel besar, jaringan katering, jaringan restoran, distributor pangan, jaringan ritel pangan, dan lain-lain. Selain itu, sebuah sasaran penurunan limbah pangan sesuai dengan SDG 12.3 harus ditetapkan dan diterapkan.

Sebuah ajang pangan berkala skala besar harus sudah diselenggarakan tahun 2022 ini, contohnya adalah “Indonesia Responsible Food Consumption and Production”. Pada event ini juga diberikan penghargaan pangan berkelanjutan kepada para pelaku pangan oleh Presiden Republik Indonesia.

70 71


Tahun 2024 Milestone pada tahun ini adalah menjadi negara dengan kinerja pangan berkelanjutan terkemuka didunia. Salah satu indikator dasarnya adalah Indonesia tidak lagi termasuk dalam laporan tahunan Global Hunger Index. Bahkan model pengelolaan pangan berkelanjutan Indonesia dapat menjadi benchmark bagi negara lain.

Pada tahun ini, proporsi terbesar anggaran pangan nasional harus dialokasikan untuk food responsible consumption and production. Hal ini merupakan cermin dari political will pemerintah untuk mewujudkan pangan berkelanjutan. Dukungan lainnya adalah dalam bentuk sistem public procurement . Pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pangan juga harus sepenuhnya dialokasikan hanya untuk produk dan jasa pangan berkelanjutan saja.

Kinerja pada seluruh daur hidup pangan telah meningkat secara signifikan: (1) Jaringan bank plasma nutfah pangan telah terbentuk dan beroperasi dengan baik, (2) Akses inklusif ke lahan dan perairan sumber pangan (termasuk hutan dan laut telah terwujud, (3) Budidaya pangan telah menerapkan produksi berkelanjutan, (4) Jaringan lumbung (nyata dan virtual) pangan desa sampai nasional telah terbentuk dan beroperasi dengan baik, (5) Sistem perdagangan pangan yang adil (food fair trade) telah diterapkan secara konsisten, (6) Pola konsumsi pangan bertanggung jawab telah menjadi gaya hidup sehari-hari masyarakat Indonesia, dan (7) Kehilangan dan limbah pangan dipangkas secara signifikan dan dalam trayektori pencapaian SDG 12.3 atau lebih baik.

Pada semester II 2024, sebuah evaluasi menyeluruh terhadap Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia harus dilakukan, diselenggarakan secara inklusif melibatkan partisipasi aktif para pemangku kepentingan dalam petikan pembelajaran, evaluasi, dan peningkatkan kinerja SPBI. Berdasarkan evaluasi tersebut, pengembangan dan perumusan SPBI 2.0 dirumuskan untuk periode lima tahun mendatang. SPBI harus terus diterapkan, dipelihara, dan ditingkatkan untuk menciptakan individu hidup sehat, aktif, dan produktif.


Mas

akan

loka

l mas

yara

kat a

dat L

unda

yeh

di K

raya

n, K

alim

anta

n Ut

ara

• Sum

ber f

oto:

Cris

tina

Eghe

nter

Adalah sebuah fakta bahwa swasembada pangan yang pertama kali dicapai Indonesia pada tahun 1984 ternyata belum menjadi jaminan bahwa negara ini terbebas dari permasalahan pangan. Tiga puluh lima tahun sejak pengakuan FAO atas ‘keberhasilan’ tersebut, sebagian masyarakat adat masih ada yang mengalami kelaparan, jutaan petani pangan belum sejahtera, harga pangan masih mengalami gejolak, kehilangan dan limbah pangan masih besar jumlahnya, pangan pokok semakin tidak beragam, dan yang paling utama, risiko kesehatan terkait pangan (food dietary) masyarakat ternyata meningkat dan menjadi risiko kesehatan nomor wahid.

Ketiadaan sebuah sistem pangan yang holistik dan inklusif tampaknya menjadi penyebab utamanya. Pengelolaan rangkaian rantai nilai pangan dari hulu ke hilir tidak dilakukan secara terpadu, bahkan tidak ada satupun lembaga di negara ini yang mengurusi keseluruhan aspek pangan secara utuh. Focal points pangan di Indonesia masing-masing hanya mengelola sepotong aspek saja atau bahkan kurang, dari keseluruhan rangkaian isu pangan. Kementerian dan lembaga tersebut hanya mengelola secara parsial atas sebuah aspek yang maha penting bagi bangsa ini. Pangan adalah kehidupan itu sendiri, tanpa pangan tiadalah kehidupan di negara ini.

Semuanya harus diubah secara fundamental. Wajib diubah dari sisi paradigma mendasar pangan. Pengelolaan pangan harus bersifat holistik hulu-hilir

dan inklusif yang melibatkan partisipasi dan dialog aktif dari para pemangku kepentingan, termasuk kelompok rentan. Jenis pangan pokok tidak boleh lagi hanya difokuskan pada segelintir jenis saja. Keberagaman pangan sesuai dengan sumber daya pangan lokal di masing-masing daerah di Indonesia harus diberdayakan. Sistem budidaya menggunakan sarana produksi berbasis bahan kimia harus digeser menjadi organik agar selalu berada dalam batas-batas kemampuan alam dan lingkungan hidup untuk mendukungnya. Terakhir, ruwetnya permasalahan pangan di Indonesia juga dipicu oleh tidak adanya pengelolaan pada sisi kebutuhan pangan (demand side management). Tanpa pendekatan ini tujuan akhir pemenuhan pangan sebagai wahana untuk meingkatkan kualitas gizi dan kesehatan sehingga menghasilkan insan Indonesia yang aktif, sehat, dan produktif tidak akan pernah tercapai.

Sebuah Sistem Pangan Berkelanjutan Indonesia (SPBI) yang bersifat holistik dan inklusif harus dibangun sebagai jawaban integral atas berbagai permasalahan pangan yang terjadi di Indonesia. Sebuah sistem yang menyeimbangkan pengelolaan sisi pasokan dan sisi kebutuhan (balanced demand & supply side management), mengakomodasi keragaman genetik pangan dimasing-masing daerah di Indonesia beserta kearifan lokalnya, serta harus mampu menyelaraskan aspek lingkungan hidup, ekonomi, dan kesejahteraan sosial.

Bab 5 Penutup

Lada

ng g

aram

di r

emba

ng, j

awa

Teng

ah •

Sum

ber f

oto:

har

taty


glosarium

AJI Aliansi Jurnalis IndependenAMAN Aliansi Masyarakat Adat NusantaraAPBN Anggaran Pendapatan dan Belanja NegaraAPRINDO Asosiasi Pengusaha Ritel IndonesiaASPPUK Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha KecilATR Kementerian Agraria dan Tata RuangBappelitbang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan PengembanganBappenas Badan Perencanaan Pembangunan NasionalBekraf Badan Ekonomi KreatifBKKBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana NasionalBKP Badan Ketahanan PanganBPJS Badan Penyelenggara Jaminan SosialBPN Badan Pertanahan NasionalBPOM Badan Pengawas Obat dan MakananBULOG Badan Urusan LogistikCPM Cadangan Pangan MasyarakatCSO Civil Society OrganizationDaring Dalam jaringan (online)DM Diabetes MelitusFAO Food and Agriculture OrganizationGAIN Global Alliance for Improved NutritionGAPMMI Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia Gapoktan Gabungan kelompok taniGBDI Generasi Baru Dapur IndonesiaGGL Gula, Garam dan LemakHivos Humanist Institute for Cooperation with Development CountriesHNRC-IMERI-UI Human Nutrition Research Center- Indonesian Medical Education and Research

Institute- Universitas IndonesiaIBCSD Indonesia Business Council for Sustainable Development IKU Indikator Kinerja UtamaIPB Institut Pertanian BogorKEHATI Keanekaragaman HayatiKemenag Kementerian AgamaKemendag Kementerian Perdagangan Kemendagri Kementerian Dalam NegeriKemendikbud Kementerian Pendidikan dan KebudayaanKemenhub Kementerian PerhubunganKemenkes Kementerian KesehatanKemenkeu Kementerian KeuanganKemenkop UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil MenengahKemenperin Kementerian Perindustrian

Kemenristek Kementerian Riset dan TeknologiKemensos Kementerian SosialKementan Kementerian PertanianKKP Kementerian Kelautan dan PerikananKLHK Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananKominfo Kementerian Komunikasi dan InformatikaKPPPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnakKRKP Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan PanganLIPI Lembaga Ilmu Pengetahuan IndonesiaLJK Lembaga Jasa KeuanganNTFP-EP Non Timber Forest Product – Exchange Programme OKKP Otoritas Kompeten Keamanan PanganPajale Padi, Jagung, KedelaiPemda Pemerintah DaerahPemkab Pemerintah KabupatenPemkot Pemerintah KotaPemprov Pemerintah ProvinsiPKK Pemberdayaan Kesejahteraan KeluargaPosyandu Pos Pelayanan TerpaduPP Peraturan PemerintahPUPR Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatPuskesmas Pusat Kesehatan MasyarakatRastra Program Beras SejahteraRPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah NasionalSaprotan Sarana Produksi PertanianSDA Sumber Daya AlamSDG Sustainable Development GoalsSIPANA Sistem Informasi Pangan NasionalSPBI Sistem Pangan Berkelanjutan IndonesiaSUN Scaling Up NutritionTPB Tujuan Pembangunan BerkelanjutanUMKM Usaha Mikro Kecil MenengahUnpad Universitas PadjadjaranUSA The United States of America UU Undang Undang WAIBI Yayasan Inisiatif Indonesia Biru LestariWWF Indonesia World Wildlife Fund Indonesia

Daftar Pustaka

Badan Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Pangan Indonesia, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018.

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Hasil Utama Riskesdas 2018, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2018.

BPS - Statistics Indonesia, The Result of Inter-Census Agricultural Survey (SUTAS) 2018, BPS - Statistics Indonesia, 2018.

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RADPG) Kota Surabaya 2019-2021, Makalah disampaikan pada Diskusi Pangan Global Alliance for Improved Nutrition, 2019.

Dwiartama, Angga, Rantai Nilai Global (Global Value Chain, GVC) di dalam Sistem Pertanian-Pangan Indoneisa, Makalah disampaikan pada: FGD GAPPMI - IFIC - Nielsen, Jakarta, 14-15 Februari 2019.

Eastham, Jane et al., Contemporary Issues in Food Supply Chain Management, Goodfellow Publisher, Oxford, 2017.

Eghenter, Chistina et al., Perempuan, Pangan, dan Keanekaragaman Hayati: Cerita dari Kalimantan, WWF Indonesia, 2018

Direktorat Pangan dan Pertanian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Inclusive Food and Agriculture Policy Lab, Makalah disampaikan pada Workshop Sistem Pangan Berkelanjutan Bappenas, 8 April 2019.

Global Panel on Agriculture and Food Systems for Nutrition, Food Systems and Diets: Facing the Challenges of the 21st Century, September 2016.

Haddad, Lawrence, Why and How to Engage the Private Sector to Advance Nutrition, Makalah disampaikan pada Diskusi Pangan Global Alliance for Improved Nutrition, 2019.

Hakim, Luthful and Agus Sumantri (editors), Analisis Kesejahteraan Petani Tahun 2018, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia, 2018.

Hasan, Fadhil dan Achmad Nur Hidayat, Kebijakan Finansial Industri Pangan Indonesia, Makalah disampaikan pada: FGD GAPPMI - IFIC - Nielsen, Jakarta, 14-15 Februari 2019.

Heller, M. and G. Keoleian (2000) Life Cycle-Based Sustainability Indicators for Assessment of the U.S. Food System, The University of Michigan Center for Sustainable Systems, CSS00-04, in US Food System Factsheet, Center for Sustainable Systems, University of Michigan, August 2018.

Herianto, Ageng S, Strengthening Inter-Institutionl Coordination Mechanisms to Enhance Food Systems in Indonesia, Makalah disampaikan pada Workshop Sistem Pangan Berkelanjutan Bappenas, 8 April 2019.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Peran dan Partisipasi Forum Pemangku Kepentingan dalam Landscape Assessment Sistem Pangan Kota Surabaya 2019-2021, Makalah disampaikan pada Diskusi Pangan Global Alliance for Improved Nutrition, 2019.

Izwardy, Doddy, Prinsip Hidup Sehat dengan Makanan Sehat Gizi Seimbang, Makalah, 25 Juli 2019.

Krisnamurthi, Bayu, Tantangan Percepatan Pertumbuhan Industri Makanan Minuman Indonesia, Makalah disampaikan pada: FGD GAPPMI - IFIC - Nielsen, Jakarta, 14-15 Februari 2019.

Lukman, Adhi, Percepatan Industri Pangan Sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi, Makalah disampaikan pada: FGD GAPPMI - IFIC - Nielsen, Jakarta, 14-15 Februari 2019.

Martianto, Drajat, Indonesia: Kegiatan yang Bisa Dilakukan di Tingkat Daerah dan Pilihan Lokasi, Makalah disampaikan pada Workshop Sistem Pangan Berkelanjutan Bappenas, 8 April 2019.

Martianto, Drajat, Analisis Situasi Pangan, Pemetaan Kebijakan, dan Rekomendasi untuk Perencanaan Pangan Nasional dan Daerah, Makalah disampaikan pada: Konsultasi Multi Pihak dalam Perencanaan Pangan di Hotel Sari Pacific Jakarta, 15 Juli 2019.

Noegroho, Anang, Kerangka Perencanaan Pembangunan Pangan, Makalah disampaikan pada Workshop Sistem Pangan Berkelanjutan Bappenas, 8 April 2019.

Noegroho, Anang, Arah Kebijakan Pembangunan Pangan dan Pertanian Tahun 2020-2024, Makalah disampaikan dalam: Pertemuan Konsultasi Multi Pihak Perencanaan Pangan, Bandung, 17 Juli 2019.

Sekretariat SDG Nasional, Perkembangan Pelaksanaan SDGs Tujuan 2: Tanpa Kelaparan, Makalah disampaikan pada Workshop Sistem Pangan Berkelanjutan Bappenas, 8 April 2019.

The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition, Food Losses and Waste in the Context of Sustainable Food Systems, HLPE Report 8, June 2014.

KONTAK: Hivos/Konsorsium Local Harvest Jl. Kemang Selatan XII No. 1, Jakarta SelatanEmail: [email protected]

makalah strategi - panganbijak.org€¦ · makalah strategi sistem pangan berkelanjutan indonesia...

Documents