Ketua Kolegium Forensik Indonesia Ketua MKEK IDI Pusat

Agus Purwadianto

Self Care

Primary Care

Secondary

Tertiary

Tertiary Care

Sec

onda

ry

Car

e

Primary Care

Self C

are

Unstructured

Dapatkah kita berubah dari pelayanan kedokteran yang ‘unstructured’ ke ‘structured’

Structured

Rujukan - Kewenagan

Dokter Keluarga

Diambil dr Prof. FA Moeloek

Self Care

Primary Care

Secondary

Tertiary

Sistem Pendidikan

Sistem Pembiayaan

Sistem

Rujukan

‘Sistem Pemeliharaan dan Pelayanan Kedokteran Terpadu ’

Berkeadilan, Merata, Terjangkau, Bermutu

‘Competency Based’

‘Managed Care’/ JPKM

Diambil dr Prof. FA Moeloek

Gejala Risiko/ Sebab

Sakit Kesudahan

PenapisanDiagnosis Dini Diagnosis

Pengoba

tan Rehabilitasi

Praktik Spesialistik

Sehat 1/2 Sakit Sakit

Konsep Kontinum Dlm Interaksi Dokter-Pasien

Kompetensi, Kedudukan dan Peranan Dr Keluarga dan Dr Spesialis

Dikutip dari: Dr Zunilda

Dr Keluarga

Kompetensi

Masalah pengembangan DK

a. Belum begitu jelasnya kedudukan ,peran,wewenang dan prospek Dokter Keluarga dalam konteks Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia secara keseluruhan.b. Penjenjangan pelayanan kesehatan dan sistem pembiayaan kesehatan belum tertata baik untuk berkembangnya pelayanan dokter keluarga.

Masalah pengemb DK (2)

c. Kompetensi para dokter di tingkat pelayanan primer sangat beragam, begitupun mutu pelayanan .d. Penghasilan penduduk rendah sementara kesadaran akan jaminan kesehatan belum tumbuh.

Regulasi praktek dokter keluarga

a. Belum tegasnya kedudukan dokter keluarga dalam sistem pelayanan kesehatan yang ada saat inib. Standar pelayanan dokter keluarga perlu disepakati secara luas. c. Penjenjangan pelayanan kesehatan/kedokteran belum berjalan baik sehingga perlu ditata dengan baikd. Sistem pembiayaan kesehatan perlu lebih dikembangkan khususnya agar insentif dokter keluarga memenuhi azas berkeadilan bagi pemberi pelayanan kesehatan.e. Perlunya standar sertifikasi dokter keluarga f. Perlunya pengaturan perizinan bagi pelayanan DK.

Professionalism(KPM-Prof. Sofyan Ismael)= ciri I clinical governanceKompetensi, akuntabilitas, altruism, kolegialitas, Etika

Peraturan pendukung pelayanan DK

1.Penataan peran dan kedudukan DK > jelas dan strategis dlm SKN2. Peraturan ttg standar praktek DK : std kualifikasi, alat/sarana dan standar klinik DK3. Perijinan praktek DK = yan kes tk primer & perijinan klinik DK4. Regulasi sistem jaminan kesehatan : DK = DR yan primer strategis

Tujuan regulasi DK a. Peningkatan efisiensi

pemanfaatan tenaga kesehatan b. Pemerataan dokter keluargac. Peningkatan mutu dokter keluargad. Peningkatan Karier dokter keluarga

Legislasi DK 1. Undang-undang RI No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan ,Bab V tentang Upaya Kesehatan bagian kedua pasal 12 tentang kesehatan keluarga.(1) Kesehatan keluarga diselenggarakan untuk mewujudkan keluarga sehat, kecil,bahagia dan sejahtera.(2) Kesehatan keluarga sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi kesehatan suami istri ,anak,dan anggota keluarga lainnya

Legislasi (2)2. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 150/Menkes/SK/II/1994 tentang Pembentukan Pokjatap Pembinaan Dokter Keluarga Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM)

3. Keputusan Menteri Kesehatan R.I Nomor 56 /Menkes/SK /I/1996; perihal Dokter Keluarga dalam Pengelolaan JPKM.

Pengelolaan Dana JS UU SJSN Pengelolaan Dana JS UU SJSN No. 40/2004No. 40/2004

Pemerintah

Instansi Berwenang

Bapel JS

PembukuanSubsidi silang (-)

Transparan akumulasi

OK

LikuiditasSolvabilitas

Hati2Hasil

Memadai

Aman Dana

Tinsus(48)

PP (47-1)

Waskeu(51)

Ps 47

Ps 13

Cad.Teknis= Std Aktuaria

Ps 50

Ps 49

Standard of Care Quality

By public policy - licensure of MD- licensure of hospital

By private voluntary - professional certification- organizational accreditation

Contoh kasus (1)Pria, 63 th, Ca prostatDrSpB biopsi dgn informed cons. ybsRwat pro orkidektomiInf. Cons. ke anak ybsGugat Rp 2,5 M- tidak diberitahu secara patutMKEK : tdk salah

DK bisa mencegah hal ini

Jenis Pelanggaran Hukum

KesalahanProfesional

Kejahatan Profesional

EtikaNormal

Pidana

HPM

KODEKI

Contoh kasus (2)Dr A sbg pasien – akut abdomen ke RS XDibedah dr. B : apendisitis + gangrenosaPost op kembali kambuh : bocorBedah II : usus di PA : amiloidosisRS X tagih biaya perawatanA langsung gugat pidana (Polri) Polri konsul ke IDI : saran SP3 -> pindah ke MKEK

DR A KALO ANGGOTA BAPEL BERES

Dokter

MKDKI/MDTK?? Makersi

MKEK

“Peradilan Pers”

BPSK-Kesehatan

Komite Etik/Medik

RS setempat

PN Pidana

PN Perdata

Kemungkinan Persidangan Sengketa-Medik

Contoh kasus (3)Dr H di RS X oprasi fraktur lengan, pasang pen, mata bor ketinggalanPengacara pasien gugat Rp. 1 M (’96) ke dr. H, RS X dan IDI (????) langsung ke PN.RS X upaya aktif ke MKEKMKEK : “bisa dibenarkan” tindakan H, tak ada malpraktek etis.Pasien naik banding : PT mengukuhkan PN.Pasien kasasi ke MA.

Pidana Perdata

Administratif

Jalinan Ta-ja- Hukum

Hk Prof. Medik,disiplin

Hk Tort

Contoh kasus (4)Dr S, SpOG, merangkap direktur RS B, oprasi SC Ny. A, P1Ao, anak menantu dr. M.Ny. A mati ec perdarahan post partumM adukan S ec terlambat transfusi.MKEK DKI : S secara profesional benar.MP2EPM DKI : S benar, namun RS B bisa salah.M banding ke MKEK Pusat.Kasus terhenti krn S tak kooperatif & “mengancam” MKEK.M “besar hati” krn janji tak mau ke jalur hukum

PENDEKATAN DK PENTING

Contoh kasus (5)Dr MAU, SpPD (Smg), praktek umum, pasien S (68 th) kor pulmonal kronik dekompensata.Biasa suntik, kini menolak suntik ec gawatAnjuran S dirawat ditolak, keluarga tetap minta suntik, MAU : difenhidramin IM, S mati beberapa saat lagiMAU takziah ke kel. (sebagian OK/terima).Anak sulung S (Paspampres) adukan MAU ke Polri, tembuskan ke Menkes, Komnas HAM, IDI, dll. Polri bingung : rujuk ke IDI Wil. JatengMKEK Jateng : MAU secara profesional benar.

PENDEKATAN DK PENTING

Contoh kasus (6)Dr T (DU di IGD), Dr. W SpPD, RS B vs MK yg anaknya (Nn. IO, 17 th) mati ec malaria T memberi tahu W anamnesis IO ke Irian. W tak dengarkan, IO di WD/ demam berdarahMKEK DKI : T dan W melanggar etikIDI Wil DKI sebagai mediatorMK negosiasi : tuntut Rp. 1 M, cabut SIP dr & ijin RS, publikasi ke pers & dunia internasional.RS B sanggup Rp. 250 jt.

INFO & PENDEKATAN DK PENTING

UNSUR MALPRAKTEK(4 D)

DUTY : ADA KEWAJIBANDERILICTION OF DUTY : PELANGGARAN KEWAJIBAN TSB DAMAGE : CEDERA / KERUGIANDIRECT CAUSATIONAL : HUB. KAUSAL

Kesalahan profesional.

penanganan terhadap pasien secara salah, buruk dan menyimpang dari standar sehingga mengakibatkan penderitaan, cacat ataupun kematian yang tidak perlu dari pasienmemenuhi kaidah kelalaian, kealpaan atas keharusan melakukan tindakan berdasarkan kecakapan profesional, pengabaian terhadap prinsip atau aturan yang ada, tanpa pertama-tama melihat pada ada-tidaknya tujuan jahat dari perbuatan itu.

penipuan (deceit), penyesatan

(misrepresentation), sembunyikan fakta, manipulasi, pelanggaran kepercayaan

(breach of trust), akal-akalan (subterfuge) kejahatan tanpa

kekerasan

PERMENKES 512/2007SIP 3 tempat utk Pemerintah & SwastaDalam 1 Kab/Prov atau Kab/Prov lainRS jejaring RS Pendidikan 1 SIP wajib lapor ke Sudin YankesBaksos,bencana, tugas negara insidentil tak perlu SIP lapor Sudin YankesUtk kedinasan dlm rangka memenuhi kebutuhan Yan Dinkes Kab/Kota menugaskan Dr/Drg/Spesialis ke RS ttt tiap 3 bulan utk Kab/Kota yang kekurangan Dr/Drg. Bukan DKI Jakarta !!

PerijinanUU Pradok pasal 2 perijinan : kewenangan & kompetensi , dll serta sanksi2 Keputusan Kepala Badan Pengembangan Dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan a.n Menteri Kesehatan Nomor HK.00.05.1.5.0703 tentang Tim Pengembangan Dokter Keluarga.

Wewenang Dr/Drg yg Memiliki STR UTK Praktik

(Setelah Memiliki SIP)MEWAWANCARAI PASIENMEMERIKSA FISIK DAN MENTALMENENTUKAN PEMERIKSAAN PENUNJANGMENEGAKKAN DIAGNOSISMENENTUKAN PENATALAKSANAANMELAKUKAN TINDAKAN MEDIS

SURAT IJIN PRAKTEKPRAKTEK WAJIB MEMILIKI S.I.P.SIP DITERBITKAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTAMAKSIMUM 3 TEMPAT, SATU SIP SATU TEMPATSYARAT:

MEMILIKI S.T.R.MEMILIKI TEMPAT PRAKTIKREKOMENDASI ORG PROFESI

Wewenang Dr/Drg yg Memiliki STR UTK Praktik

(Setelah Memiliki SIP)MENULIS RESEPMENERBITKAN SURAT KETERANGANMENYIMPAN OBATMERACIK OBAT, KHUSUS DI DAERAH TERPENCIL

DISIPLIN DOKTER/DOKTER GIGI

UNTUK MENEGAKKAN DISIPLIN Dr/Drg DALAM PELAKSANAKAN PRAKTIK DIBENTUK MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI).

MKDKI MERUPAKAN LEMBAGA OTONOM DARI KKI DAN TUGASNYA BERSIFAT INDEPENDEN, BERTANGGUNGJAWAB THD KKI

JUMLAH ANGGOTA : 11 ORANG

DAPAT DIBENTUK DI PROVINSI (MKDK PROVINSI)

TUGAS MKDKI

MENERIMA PENGADUAN, MEMERIKSA DAN MEMUTUSKAN KASUS

PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG DIADUKAN;MENYUSUN PEDOMAN DAN TATA CARA

PENANGANAN KASUS PELANGGARAN DISIPLIN DOKTER ATAU DOKTER GIGI.

PIDANA 3 TH / DENDA 100 JUTAPRAKTIK TANPA STRPRAKTIK TANPA SIP

PIDANA 1 TH / DENDA 50 JUTA:TIDAK PASANG PAPAN PRAKTIKTIDAK BUAT REKAM MEDISTIDAK PENUHI KEWAJIBAN DOKTER

PIDANA 10 TH / DENDA 300 JUTAMEMPEKERJAKAN Dr / Drg YG Tidak Punya SIP

PIDANA 5 TH / DENDA 150 JUTA- MENGGUNAKAN GELAR DOKTER PADAHAL BUKAN DOKTER / DOKTER

GIGI- MENGGUNAKAN ALAT / METODE UNTUK PELAYANAN KPD MASYARAKAT

YG MENIMBULKAN KESAN SEOLAH OLAH DOKTER / DOKTER GIGI

UUPK: Ketentuan Pidana utk Bbrp Pelanggaran Administratif

Perlu Diantisipasi Dokter

PERATURAN PER-UU-ANUU PIDANA, UU PERDATA,UU KESEHATAN,UU IPTEK,UU PRAKTIK KEDOKTERAN,UU JAMINAN KESEHATAN….. UU RUMAH SAKIT

UU PRAKTIK KEDOKTERANMENGATUR TENTANG BAGAIMANA PELAKSANAAN PRAKTIK KEDOKTERAN:

HUBUNGAN PASIEN-DOKTERINFORMED CONSENTREKAM MEDIKRAHASIA KEDOKTERANSTANDAR: PELAYANAN, PROFESI, S.O.P.HAK DAN KEWAJIBANKENDALI MUTU DAN BIAYAPEMBINAAN, DISIPLIN, PIDANA

PERATURAN PELAKSANAAN

PERATURAN KONSIL:Fungsi & Tugas KKIFungsi, Tugas, Wewenang KK / KKGPemilihan tokoh masy. Sbg anggotaTata Kerja KKITata cara RegistrasiKewenangan dokter / dokter gigiTata cara pemilihan Pimpinan MKDKIProsedur pengaduan, pemeriksaan dan pembuatan putusan MKDKI

PERATURAN PELAKSANAAN

PER-PRES: Tata Cara Pengangkatan anggota KKI

PERMENKES:Surat Ijin PraktikPelaksanaan PraktikStandar PelayananPersetujuan Tindakan MedikRekam MedisRahasia Kedokteran

PERANGKAT LUNAK LAIN:STANDAR PENDIDIKANUJIAN & STANDAR KOMPETENSISTANDAR PERILAKUSTANDAR PELAYANAN MEDISSTANDAR PROSEDUR OPERASIONAL PEDOMAN PEMBINAAN & PENGAWASANPEDOMAN KENDALI MUTU, BIAYA, AUDIT MEDIS

SEBAGIAN BESAR HARUS DISIAPKAN OLEH ORGANISASI PROFESI

Co-AssMemperoleh Surat Keterangan Pelaksanaan Studi secara kolektif dari KPS (Wakil Dekan I)Pimpinan RS Dik menerbitkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas kolektifDiberitahukan ke Dinas Kesehatan Kota/Kab

LAYANAN KEDOKTERANBERDASARKAN ILMU EMPIRIS

PROBABILITASPELUANG BIAS & “UNKNOWN”HUBUNGAN DOKTER-PASIEN BERDASAR UPAYA : KONTRAK TERAPEUTIK (INSPANNINGSVERBINTENNIS)

PERKEMBANGAN SANGAT CEPAT: STANDAR JUGA CEPAT BERUBAHCOMPLEX AND TIGHTLY COUPLED SYSTEM

AKIBAT SPESIALISASI & INTERDEPENDENSIPRONE TO ACCIDENT

MALPRAKTIK = PIDANA ?TIDAK ADA SATU UNDANG-UNDANG / KETENTUAN PIDANA YG MENYEBUT KATA MALPRAKTIKMALPRAKTIK ADALAH “GENUS” DARI BANYAK “SPECIES” TINDAK PIDANA“SPECIES” TERSEBUTLAH YG DIATUR DALAM UU PIDANA

CONTOH “SPECIES” TINDAK PIDANA MALPRAKTIK

KELALAIAN : 359-361 KUHPKETERANGAN PALSU : 267-268 KUHPABORSI ILEGAL : 347-349 KUHPPENIPUAN : 382 BIS KUHPPERPAJAKAN : 209, 372 KUHPEUTHANASIA : 344 KUHPPENYERANGAN SEKS : 284-294 KUHP

TUNTUTAN PERDATAPERBUATAN MELANGGAR HUKUM

PASAL 1365 KUH PERDATA

KELALAIANPASAL 1366 KUH PERDATA

WANPRESTASIPERJANJIAN : PASAL 1338 KUH PERDATA

PEMBUKTIAN KELALAIANUMUMNYA SUKARBUKTIKAN ADANYA KE-4 CIRI KELALAIANPEMBUKTIAN MUDAH PADA KEADAAN “RES IPSA LOQUITUR” : FAKTA SUDAH MEMBUKTIKAN ADANYA KELALAIAN

MISALNYA : TERTINGGALNYA GUNTING ATAU KASA DI DALAM LUKA OPERASI

PEMBUKTIAN P.M.H.BUKAN DENGAN UNSUR 4-DCUKUP TERBUKTI ADANYA P.M.H., TANPA HARUS ADA KERUGIAN DLL

MISALNYA MELAKUKAN TINDAKAN TANPA INFORMED CONSENTSALAH ORANG / SALAH ORGANPRODUCT LIABILITY

PEMBELAAN BUKTIKAN SALAH SATU UNSUR KELALAIAN TIDAK ADACARI PEMBENAR:

MEDICAL RISKS:ACCEPTABILITY, UNFORESEEABILITY, ADVERSE EVENTS

PERJALANAN PENYAKIT / KOMPLIKASI

CARI PEMAAF:TEKANAN SITUASI-KONDISILIMITED RESOURCESKONTRIBUSI PASIEN

PENYELESAIAN DISIPLIN PROFESITUJUAN : JAGA AKUNTABILITAS PROFESI

PROTECT THE PATIENT, GUIDE THE DOCTORSPENJERAAN DOKTER

SIFAT : PEER REVIEW, AUDIT KLINIKSANKSI : DISIPLIN PROFESIBADAN :

KOMITE MEDIK, PANITIA ETIKMKEK, MAKERSI, DEWAN ETIK PDSpMDTK, MKDKI

PENYELESAIAN HUKUM PIDANA

HANYA LITIGASI“PENUNTUT” MELAPORKAN / MENGADUKAN KEPADA PENYIDIK (POLISI)PEMERIKSAAN PENYIDIK:

SAKSI, DOKUMEN, AHLI, TERSANGKAPENAHANAN ?

BERKAS KE JAKSA PENUNTUT UMUMPEMERIKSAAN ?

PENGADILANTINGKAT KEPASTIAN: BEYOND REASONABLE DOUBT

PENYELESAIAN KASUS PERDATA

LITIGASI GUGATAN KE PENGADILAN NEGERIPEMBUKTIAN OLEH PENGGUGATBUKTI: SAKSI, DOKUMEN, AHLI, DLLHAKIM MENGUPAYAKAN DAMAI DULU, KEMUDIAN “RIGHT-BASED”

TINGKAT KEPASTIAN: PREPONDERANCE OF EVIDENCE

NON LITIGASIDAMAI DI LUAR PENGADILAN (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)“INTEREST BASED” (WIN-WIN SOLUTION)

Dr. Agus Purwadianto