laporan kinerja 2016 - intelresos.kemensos.go.id
TRANSCRIPT
LAPORAN KINERJA 2016
[Draw your reader in with an engaging abstract. It is typically a short
summary of the document. When you’re ready to add your content, just
click here and start typing.]
Direktorat
Rehabilitasi Sosial
Penyandang
Disabilitas
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
ii
Pengantar Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
tahun 2016 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2016. Laporan kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019. Penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mempunyai beberapa fungsi, antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial menuju terwujudnya good governance, dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat di satu sisi, dan di sisi lain, merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Selanjutnya sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, performance Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial diukur atas dasar penilaian indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2016. Hasil capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai rencana. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memberikan gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai bagian integral dari upaya penanggulangan kemiskinan untuk mencapai kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan dan Pasal 34 UUD 1945. Dengan adanya laporan Knerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2016 ini, diharapkan dapat meningkatkan kinerja, efisiensi, efektivitas dan produktivitas Kementerian Sosial.
Jakarta, Januari 2017
Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Drs. Bambang Sugeng, M.Si
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
iii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (RSPD)
ini merupakan laporan kinerja yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui kegatan
Direktorat RSPD, Dekonsentrasi, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas berisi laporan
capaian kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas, yang di dalamnya menyajikan dan melaporkan kegiatan
yang dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi Kementerian Sosial, khususnya di
bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas selama tahun anggaran 2016.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai laporan Direktorat
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi yang telah ditetapkan untuk
mencapai tujuan dan sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian
Kinerja. Pada Laporan Kinerja dilakukan Pengukuran Kinerja Tahun 2016 yang
dijadikan umpan balik untuk memacu perbaikan kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas di tahun yang akan datang, dengan menganalisa capaian
kinerja, terutama sasaran yang bersifat strategis dengan indikator kinerja yang
terukur dan akuntabel.
Capaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2016
tercapai dengan baik, meskipun kurang dapat menyerap anggaran seluruhnya.
Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis, Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas yang terdiri dari satker kantor Pusat, 20 satker UPT dan
melalui mekanisme dekonsentrasi di 34 Provinsi, mengelola anggaran sebesar Rp.
368.181.951.000,-. Adapun realisasi keuangan adalah sebesar Rp.
351.019.729.422, dan jumlah anggaran yang diblokir karena penghematan pada
tahun tersebut adalah sebesar Rp. 3.637.244.000,-. Maka realisasi keuangan
kegiatan rehabilitasi sebesar 96,29 %.
Target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja yaitu : Meningkatnya
keselarasan peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis terhadap
rehabilitasi sosial bagi Penyandang Disabilitas; Meningkatnya rehabilitasi dan
perlindungan sosial Penyandang Disabilitas; Meningkatnya kapasitas Sumber Daya
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
iv
Manusia (SDM) bidang rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas; Meningkatnya
rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas berbasis institusi masyarakat.
Pencapaian target pada tahun 2016 secara fisik adalah 100%. Yang ditandai dengan
adanya indikator kegiatan 6 rekomendasi bidang pemenuhan hak penyandang
disabilitas, dihaslilkannya 6 jenis buku bidang rehabiilitasi sosial penyandang
disabilitas. Sedangkan meningkatnya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas
ditunjukan dengan pencapaian sebanyak 53.357 orang penyandang disabilitas yang
telah berhasil dilayani pada tahun 2016. Peningkatan kapasitas SDM dicapai dengan
pelaksanaan berbagai pelatihan bagi petugas rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas, yaitu sebanyak 1.565 orang baik yang berasal dari UPT Kemensos, Dinas
Sosial, maupun lembaga lainnya dan masyarakat. Meningkatnya Rehabilitasi Sosial
penyandang disabilitas berbasiskan institusi masyarakat dilakukan dengan
mendorong lembaga agar dapat meningkatkan pelayanannnya bagi penyandang
disabilitas. Target awal lembaga yang dibantu adalah sebanyak 30 LKS. Adapun
jumlah lembaga yang dibantu pada tahun 2016 adalah sebanyak 26 lembaga.
Pencapaian yang melebihi target tersebut disebabkan adanya penambahan
anggaran (APBNP) pada Tahun 2016, sehingga pemanfaatannya dapat diberikan
kepada lebih banyak lembaga kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap
penyandang disabilitas adalah berkaitan dengan terbatasnya jumlah penyandang
disabilitas yang ditangani dibandingkan dengan total populasi penyandang
disabilitas. Di samping itu pelaksanaan rehabilitasi soaial bagi penyandnag
disabilitas berkaitan dengan masalah SDM pelaksanan rehabilitasi sosial yang
menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial khususnya
pelaksanaan di daerah yang memerlukan pendampingan, pemantauan dan
pelaporan yang tepat. Tantangan lainnya berkaitan dengan belum maksimalnya
keterlibatan dunia usaha dan masyarakat dalam mewujudkan hak-hak penyandang
disabilitas, seperti halnya masih minimnya penyadang disabilitas yag dapat diterima
di dunia kerja.
Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan beberapa pemecahan masalah
sebagai berikut : (1) diperlukan upaya pengembangan program dan strategi baru
dalam penanganan masalah penyandang disabilitas; (2) perlunya peningkatan
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
v
kompetensi SDM pelaksana rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, sesuai
dengan perkembangan isu disabilitas; (3) Mendorong dan memotivasi semua pihak
agar turut berpartisipasi dan terlibat dalam penanganan masalah penyandang
disabilitas sebagai bagian dari masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
Keberhasilan penyandang disabilitas dalam mengakses dunia kerja akan
sangat dipengaruhi oleh faktor pendukung lainnya. Selain dari dalam diri
penyandang disabilitas, diperlukan juga lingkungan yang kondusif yang dapat
memberikan kesempatan dan ruang bagi mereka untuk dapat mengaktualisasikan
diri. Di samping itu kementerian sosial perlu berkoordinasi dan bekerjasama dengan
kementerian terkait lainnya, seperti kementerian tenaga kerja, industri dan
perdagangan. Dan tentunya kesempatan yang diberikan oleh masyarakat seluas-
luasnya kepada penyandang diabilitas untuk berperan sesuai dengan kapasitas yang
dimiliki.
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
vi
DAFTAR ISI RINGKASAN EKSEKUTIF .......................................................................................... i
DAFTAR ISI ................................................................................................................ vi
BAB I ............................................................................................................................ 1
P E N D AH U L U A N ........................................................................................................... 1
A. Gambaran Umum ...................................................................................................... 1
B. Dasar Hukum .............................................................................................................. 11
C. Aspek Strategis........................................................................................................ 11
D. Sistematika Penyajian ............................................................................................ 13
BAB II ......................................................................................................................... 15
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA .............................................................. 15
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2016 - 2019 ............... 15
B. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2019 ................................................................ 16
C. Tujuan ....................................................................................................................... 17
D. Sasaran Program .................................................................................................... 18
E. Penetapan Kinerja Tahun 2016 ............................................................................ 20
BABIII ......................................................................................................................... 22
AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................................... 22
A. Capaian Kinerja ....................................................................................................... 22
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran ke-1 : .............................................................. 26
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran ke-2 : .............................................................. 32
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran ke-3 : .............................................................. 36
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran ke-4 ................................................................ 38
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja ................................... 40
C. Realisasi Anggaran 2016 ....................................................................................... 43
BAB IV ........................................................................................................................ 48
P E N U T U P ............................................................................................................. 48
LAMPIRAN ................................................................................................................ 53
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
1
BAB I
P E N D AH U L U A N
A. Gambaran Umum
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas merupakan salah
satu unit teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Kementerian Sosial RI, dan Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No.
20/HUK/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial, tugas
pokok dan fungsi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah
sebagai berikut :
1. Tugas
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas
melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi,
serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas.
2. Fungsi
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik, intelektual dan disabilitas
ganda;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik, mental. sensorik. dan intelektual dan
disabilitas ganda;
c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik. mental. sensorlk, dan
intelektual dan disabilitas ganda;
d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik dan
intelektual dan disabilitas ganda;
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
2
e. pemantauan. evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, sensorik serta
intelektual dan disabilitas ganda; dan
f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
3. Struktur Organisasi
Tabel 1: Struktur Organisasi Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas terdiri atas:
a. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik;
b. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental;
c. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik;
d. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual;
dan;
e. Subbagian Tata Usaha.
a. Subdirektorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Fisik
Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
3
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda.
Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Fisik, menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas ganda
dalam panti dan luar panti;
2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas fisik dan penyandang disabilitas
ganda dalam dan luar panti;
3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria. di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan
penyandang disabilitas ganda dalam panti dan luar panti;
4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan
penyandang disabilitas ganda dalam panti dan luar panti; dan
5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di
bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan
penyandang disabilitas ganda dalam panti dan luar panti.
Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik terdiri
atas:
1) Seksi Rehabilitasi Sosial Dalam Panti;
Seksi Rehabilitasi Sosial Dalam Panti mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik
dan penyandang disabilitas ganda dalam panti.
2) Seksi Rehabilitasi Sosial Luar Panti.
Seksi Rehabilitasi Sosial Luar Panti mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
4
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik
dan penyandang disabilitas ganda luar panti.
b. Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental
Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas mental.
Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Mental menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan gangguan jiwa;
2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial orang dengan masalah kejiwaan dan orang dengan
gangguan jiwa;
3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan
dan orang dengan gangguan jiwa;
4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan dan
orang dengan gangguan jiwa; dan
5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis
di bidang rehabilitasi sosial orang dengan masalah kejiwaan dan
orang dengan gangguan jiwa.
Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental
terdiri atas:
1) Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Masalah Kejiwaan;
Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Masalah Kejiwaan
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
5
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pernantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial
orang dengan masalah kejiwaan.
2) Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa.
Seksi Rehabilitasi Sosial Orang dengan Gangguan Jiwa
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial
orang dengan gangguan jiwa.
c. Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik
Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi Sosial penyandang
disabilitas sensorik.
Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Sensorik menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas sensorik;
2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas sensorik;
3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik;
4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang rehabilitasi sosiaI penyandang disabilitas sensorik; dan
5) pemantauan, evaIuasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas sensorik.
Subdirektorat Rehabilitasi SosiaI Penyandang Disabilitas Sensorik
terdiri atas:
1) Seksi Pemenuhan Aksesibilitas Dasar;
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
6
Seksi Pemenuhan Aksesibilitas Dasar mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan, penyusunan norma, standar,prosedur, dan kriteria,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang pemenuhan aksesibilitas dasar.
2) Seksi Monitoring dan Evaluasi
Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang monitoring dan evaluasi.
d. Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual
Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas intelektual.
Dalam melaksanakan tugas, Sub Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas Intelektual menyelenggarakan fungsi:
1) penyiapan bahan penimusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas intelektual;
2) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas intelektual;
3) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
intelektual;
4) penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual; dan
5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis
di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas intelektual.
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual terdiri atas:
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
7
1) Seksi Pendampingan Sosial
Seksi Pendampingan Sosial mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian
bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan
pelaporan di bidang pendampingan sosial
2) Seksi Pelayanan Sosial.
Seksi Pelayanan Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan
bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan
supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
pelayanan sosial.
e. Sub bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata
usaha, kepegawaian, dan rumah tangga serta administrasi
perencanaan program dan anggaran Direktorat.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
sebagai bagian dari Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, yang secara
lebih luas merupakan bagian dari renstra Kementerian Sosial yang di dalamnya
tertuang Visi dan Misi. Pada Renstra periode 2016 – 2019, yang menjadi fokus
kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah
melaksanakan upaya peningkatan kemampuan penyandang disabilitas untuk
memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kemampuan mereka dalam
berinteraksi dan partisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ini sejalan
dengan prinsip nawacita no. 5, yakni meningkatkan kualitas hidup manusia dan
masyarakat Indonesia.
Kegiatan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas bersifat
pelayanan langsung terhadap penyandang disabilitas dilakukan oleh Unit
Pelaksana Teknis (UPT), yang merupakan instansi vertikal yang secara teknis
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
8
berada di bawah Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Kementerian Sosial RI.
Selain instansi vertikal Kemensos, perpanjangan fungsi layanan ini juga
dilaksanakan oleh Dinas Sosial atau dinas yang melayani bidang sosial pada
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di seluruh Indonesia.
Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Dekonsentrasi
Selama tahun 2016, pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas secara langsung dilakukan oleh 20 Balai / Unit Pelaksana Teknis yang
membagi jenis pelayanan berdasarkan jenis disabilitas. 20 UPT tersebut tersebar di
seluruh Indonesia, dengan jangkauan pelayanan lintas provinsi, dan kab/ kota.
Keberadaan UPT saat ini menjadi ”show window” Kementerian Sosial,
khususnya dalam penanganan penyandang disabilitas yang tidak dapat dilayani
pada tingkat kab / kota dan Provinsi. UPT Penyandang Disabilitas merupakan
perwakilan Kementerian Sosial sebagai instansi vertikal di Daerah yang menangani
masalah disabilitas. Oleh karenanya, selain melakukan pelayanan dalam panti, UPT
juga memberikan layanan penjangkauan dengan sistem layanan luar panti, yang
disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan layanan yang diperlukan di daerah.
Adapun Balai / UPT Panti yang memberikan pelayanan dan rehabilitasi
dibawah pembinaan Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas adalah
sebagai berikut :
Tabel 2 : Balai/UPT Bidang RS-PD Milik Kementerian Sosial RI
NO Program Alamat Target DP
Target LP
Anggaran2016
1 BBRSBD Soeharso,
Surakarta
Jl.Tentara Pelajar jebres
Surakarta 57126, Jawa Tengah 155 403
25.765.855.000
2 BBRSBG Kartini,
Temanggung
Jl. Kartini No.1 - 2, Temanggung,
Jawa Tengah 150 526
20.721.023.000
3 BBRVBD Cibinong,
Bogor
Jl.SKB No.5 Karadenan,
Cibinong, Bogor, 16913, Jawa
Tengah
85 160
17.604.644.000
4 BPBI Abiyoso,
Bandung Jl. Karkhof No.21 Leuwigajah,
Cimahi Selatan, Cimahi, 40532, 0 144
9.262.823.000
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
9
NO Program Alamat Target DP
Target LP
Anggaran2016
Jawa Barat
5 PSBN Wyata Guna,
Bandung
Jl. Pajajaran No 52, Bandung,
Jawa Barat 175 190
14.281.148.000
6 PSBD Budi
Perkasa,
Palembang
Jl. Sosial No.441Km.5,
Palembang 20161, Sumatera
Selatan
85 75
10.948.654.000
7 PSBD Bahagia,
Medan
Jl. Williem Iskandar No.377,
Medan, 20222, Sumatera Utara 50 100
7.606.518.000
8 PSBL Dharmaguna,
Bengkulu
Jl. A.Yani Km.29,6 Gantung
Payung Banjarbaru, 70721
Kalimantan Selatan
80 175
8.522.854.000
9 PSBN Tan Miyat,
Bekasi
Jl. H.Moeljadi Djojomartono
No.19, Bekasi Timur, Jawa Barat 85 130
14.084.835.000
10 PSBRW Melati,
Jakarta
Jl. Gebang Sari No.38, Bambu
Apus, Jakarta Timur 80 130
8.755.697.000
11 PSBL Phalamarta,
Sukabumi
Jl. Perintis Kemerdekaan No.130
Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat 110 200
8.560.836.000
12 PSBRW Efata,
Kupang
Jl. Timor Raya Km 36 Kupang
Timur, NTT 70 185
7.802.229.000
13 PSBN Mahatmiya,
Bali
Jl. S.Parman No.1, Kediri,
Tabanan, 82123, Bali 50 90
7.916.663.000
14 PSBG Ciung
Wanara, Bogor
Jl. SKB No.3 Kel.Karadenan,
Kec. Cibinong, Bogor, Jawa
Barat
50 50
8.116.736.000
15 PSBN Tu Mou Tou,
Manado
Jl. Daan Mogot No.116-118,
Kel.Paal IV Tikala Baru, Manado,
95126, Sulawesi Utara
50 160
6.565.837.000
16 PSBLK Wasana
Bahagia, Ternate
Jl. Raya Kalumata No.133, Kota
Ternate Selatan 70 220
13.857.930.000
17 PSBL Budi Luhur,
Banjarbaru
Jl. Jend. A. Yani Km. 29,6 No. 50
Kel. Guntung Payung Kota
Banjarbaru Kalimantan Selatan
70 180
7.257.568.000
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
10
NO Program Alamat Target DP
Target LP
Anggaran2016
18 PSBG Nipotowe,
Palu
Jl. Towua No.134, Palu,
Sulawesi Tengah 70 200
8.217.802.000
19 PSBD Wirajaya,
Makassar
Jl. A.P. Pettarani Makassar
90232, Sulawesi Selatan 120 130
11.215.115.000
20 PSBRW Meo Hai
Kendari
Jl. Mayjen DI Panjaitan No 173
Kendari Sulawesi Tenggara 35 150
5.847.056.000
Keterangan : - DP dalam panti, - LP : Luar Panti
Sejumlah 20 UPT tersebut melayani berbagai jenis disabilitas, tiga
diantaranya merupakan unit eselon II, dan satu dari ke 20 UPT tersebut merupakan
unit Eselon IV. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik dilaksanakan oleh :
BBRSBD Soeharso Solo, BBRVBD Cibinong- Bogor, PSBD Budi Perkasa
Palembang, PSBD Bahagia Medan, dan PSBD Wirajaya Makasar. Sedangkan
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual dilaksanakan oleh : BBRSBG
Kartini Temanggung, PSBG Ciung Wanara Bogor, dan PSBG Nipotowe Palu.
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Netra dilayani oleh BPBI Abiyoso, PSBN
Wyata Guna Bandung, PSBN Tan Miyat Bekasi, dan PSBN Mahatmiya Bali.
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Rungu Wiicara dilaksanakan oleh :
PSBRW Melati Jakarta, PSBRW Efata Kupang, dan PSBRW Meohai Kendari.
Selain melalui UPT, pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang
disabilitas juga dilakukan dengan melibatkan Dinas Sosial ataupun Satuan Kerja
Perangkat Daerah yang menangani masalah / urusan sosial, khususnya
penyandang disabilitas. Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
melaksanakan program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas secara
terkoordinasi dan terpadu, dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas. Kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas dilakukan melalui
progam rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial yang mencakup asistensi sosial,
advokasi sosial, bimbingan keterampilan, mental dan keagamaan, bimbingan sosial,
edukasional, penyesuaian psikososial dan latihan vokasional untuk meningkatkan
kemampuan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam masyarakat.
Kegiatan Rehabilitasi sosial yang dilakukan melalui satker daerah, yaitu dengan
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
11
mekanisme dekonsentrasi. Anggaran Dekonsentrasi pada Tahun 2016, sebesar Rp.
55.775.682.000,-
B. Dasar Hukum
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas merupakan salah satu
satuan kerja teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
Kementerian Sosial yang melaksanakan tugasnya berlandaskan Peraturan
Perundangan-Undangan, antara lain :
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. e. Undang-Undang Nomor19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi Pemenuhan
Hak-hak Penyandang Disabilitas. f. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. g. Keputusan Presiden No. 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. h. Peraturan Pemerintah Nomor 20, 21, 24 dan 25 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah, Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.
i. Peraturan Presiden No.75 tahun 2015, tentang Rencana Aksi Nasional HAM (2016 – 2019).
j. Peraturan Presiden No.2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019
k. Peraturan Menteri Pan dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
l. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 86/HUK/2010 tentang SOTK Kementerian Sosial.
m. Permensos No. 27 tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial tahun 2015-2019
n. Resolusi UN ESCAP No. 58/4 Tahun 2002 Asian and Pacific Decade of Persons With Disability.
o. Resolusi PBB No. 61/106 Tahun 2006, Tentang Konvensi Hak-Hak Orang Dengan Kecacatan.
C. Aspek Strategis
Isu disabilitas merupakan cross cutting issue yang perlu mendapatkan
penanganan secara komprehensif. Penyandang Disabilitas merupakan salah satu
penyandang masalah kesejahteraan sosial yang permasalahannya sangat
kompleks, sehingga dalam penanganannya memerlukan upaya yang bersifat
terpadu dengan melibatkan multidisiplin dan multisektor dari berbagai pihak.
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
12
Permasalahan Penyandang Disabilitas bukan saja menjadi tanggung jawab
pemerintah, akan tetapi merupakan tanggung jawab segenap lapisan masyarakat
termasuk dunia usaha.
Pemerintah telah menetapkan isu disabilitas sebagai salah satu masalah
prioritas yang perlu ditangani. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 2
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) 2016 -
2019 dimana Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial telah menetapkan 3 prioritas
yaitu : 1) Ketelantaran 2) Kecacatan3) Ketunaan Sosial. Penyandang disabilitas
adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual atau sensorik
dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan
dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat
berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
Isu strategis dalam percepatan penurunan kemiskinan dan peningkatan
pemerataan pada periode 2016 – 2019 adalah: (i)pertumbuhan ekonomi yang
inklusif terutama bagi masyarakat kurang mampu dan rentan, (ii) peningkatan
penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif bagi penduduk rentan dan
pekerja informal, (iii) perluasan dan peningkatan pelayanan dasar untuk masyarakat
kurang mampu dan rentan, dan (iv) pengembangan penghidupan berkelanjutan
(RPJMN 2016-2019).
Kondisi permasalahan penyandang disabilitas, tidak hanya menyangkut
permasalahan individu tetapi juga berkaitan dengan masalah sosial. Cara
penanganannya pun telah mengalami pergeseran paradigma dari pendekatan belas
kasihan (charity based approach), ke arah yang lebih mengedepankan pendekatan
yang mengutamakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas (right based
approach). Pergeseran paradigma tersebut juga dilandasi fakta bahwa Pemerintah
Indonesia telah menandatangani Convention on the Rights of Persons with
Disabilities / CRPD (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada
tanggal 30 Maret 2007 di New York yang diwakili oleh Menteri Sosial Republik
Indonesia. Ratifikasi konvensi hak-hak penyandang disabilitas tersebut menunjukan
kesungguhan Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan upaya penghormatan,
pelindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas, yang
pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan sosial penyandang
disabilitas. Ini mengandung konsekuensi bahwa setiap Penyandang Disabilitas
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
13
harus bebas dari penyiksaan, perlakuan yang salah, tidak manusiawi, semena-
mena, eksploitasi, dan merendahkan martabat manusia.
Disamping itu, penyandang disabilitas juga rentan terhadap resiko sakit dan
berbagai guncangan lainnya seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau dampak
negatif perubahan iklim. Berbagai risiko tersebut menyebabkan penyandang
disabilitas dan penduduk kurang mampu mengalami kemiskinan kronis atau
kesulitan untuk keluar dari kemiskinan. Menurut data Susenas diperkirakan 4,5 juta
dari 6 juta rumah tangga termiskin menetap dalam kemiskinan selama 3 tahun lebih,
sedangkan 1,5 juta rumah tangga termiskin terancam selalu dalam kondisi
kemiskinan. Untuk itu, diperlukan serangkaian kebijakan dan program perlindungan
yang memberi peluang bagi penduduk kurang mampu dan rentan.
Oleh karena itu, penanganan permasalahan Penyandang Disabilitas tidak
hanya berfokus pada Penyandang Disabilitas saja, tetapi juga diarahkan pada
pemeliharaan dan penyiapan kondisi lingkungan fisik yang dapat mendukung
perluasan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. Perkembangan situasi dan
permasalahan Penyandang Disabilitas yang semakin kompleks merupakan
tantangan kita semua untuk membentuk kerangka kerja yang bertumpu pada
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
D. Sistematika Penyajian
Pembuatan Laporan Kinerja ini dilakukan dalam rangka untuk
mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas selama tahun 2016. Capaian kinerja (performance result) 2016 tersebut
diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (performance plan) 2016 sebagai tolak
ukur keberhasilan tahunan organisasi. Dengan pola pikir tersebut, maka Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
disusun dengan sistematika penyajian sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas penjelasan umum dan fungsi
organisasi, dengan aspek strategis organisasi serta isu strategis.
Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja 2016, menjelaskan
ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas tahun 2016.
Bab III Laporan Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Direktorat
Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dikaitkan
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
14
dengan pertanggung jawaban publik terhadap pencapaian strategis
untuk tahun 2016.
Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Direktorat Rehabilitasi Sosial Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan
untuk perbaikan kinerja di masa yang akan datang.
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien
dan akuntabel, Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitasberpedoman
pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :
a. RPJMN 2015-2019; b. Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 2015 – 2019 ; c. Perjanjian Kinerja Tahun 2016.
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019
merupakan tahap ketiga dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJPMN) 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2007. Kementerian Sosial dalam 5 tahun (2015 – 2019) tidak menetapkan visi
tersendiri, namun menggunakan visi pembangunan nasional tahun 2015 – 2019 (visi
presiden) yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”
Berdasarkan RPJMN 2015 - 2019 pengarusutamaan pembangunan
berkelanjutan yang harus dicapai dalam kurun waktu tersebut adalah : mewujudkan
pertumbuhan ekonomi yang inklusif untuk mendukung kemandirian ekonomi,
keberlanjutan kehidupan sosial dan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi
kesenjangan antar wilayah; meningkatnya kepedulian terhadap lingkungan; serta
semakin membaiknya tata kelola pembangunan berkelanjutan yang tercermin pada
meningkatnya kualitas pelayanan dasar, pelayanan publik, serta menurunnya tingkat
korupsi.
Berikut 9 program unggulan Presiden yang di sebut dengan “Nawa Cita” :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan
memberikan rasa aman pada seluruh warga negara
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah
yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan
desa dalam kerangka negara kesatuan
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
16
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan
hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
Berkaitan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional, dimana
salah satuarah kebijakan nasional adalah penyelenggaraan perlindungan sosial
yang komprehensif, (Lamp. Perpresiden No. 2 tahun 2015) Ruang lingkup layanan
Rehabilitasi Sosial terdapat di dalam Arah Kebijakan Nomor 3: "Penyelenggaraan
perlindungan sosial yang komprehensif." Sesuai dengan amanat RPJPN 2005-2025,
RPJMN 2015-2019, dan mempertimbang- kan tingginya tingkat ketimpangan serta
upaya penurunan tingkat kemiskinan sebesar 8-7 persen. Maka, arah kebijakan
Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 dalam rangka men- dukung pencapaian Visi,
Misi, dan Nawa Cita adalah sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan Perlindungan Sosial yang Komprehensif;
2. Pengembangan penghidupan berkelanjutan (peningkatan kesejahteraan
keluarga);
3. Perluasan dan peningkatan akses pelayanan dasar;
4. Penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara kesejahteraan sosial.
B. Rencana Strategis Tahun 2015 - 2019
Rencana Strategis pada Kementerian Sosial Tahun 2015-2019 tidak
terlepas dari konteks Rencana Pembangunan Jangka Menengah nasional. Untuk
mendukung implementasinya, perlu upaya peningkatan advokasi regulasi dan
kebijakan sangat penting dilakukan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan
hak dasar penduduk penyandang disabilitas, lansia, masyarakat adat, dan kelompok
masyarakat marjinal lain. Selain itu proses perencanaan, penganggaran dan
implementasi perlu dilakukan dengan pendekatan yang berpihak pada kelompok
tersebut. Selanjutnya dilakukan langkah untuk penyusunan Rencana Aksi Nasional
(RAN) Penyandang Disabilitas 2015-2019 yang saat ini telah ditetapkan dengan
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang RAN HAM serta regulasi
pendukung bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, masyarakat adat dan kelompok
marjinal lain.
Arah kebijakan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial tahun 2015-2019 telah
disusun dan telah disesuaikan dengan perkembangan terkini. Direktur Jenderal
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
17
Rehabilitasi Sosial mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang
telah ditetapkan, yaitu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan
berkepribadian berlandaskan gotong agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan
berhasil dengan baik. Pada level Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandnag
Disabilitas, Visi yang hendak dicapai adalah : “Terwujudnya Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Disbilitas Berbasiskan Pemenuhan Hak Asasi Manusia”. Visi
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dijabarkan melalui misi
sebagai berikut:
1) Mewujudkan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang berkeadilan,
2) Profesionalisme rehabilitasi sosial penyandang disabilitas,
3) Mewujudkan keselarasan peraturan perundangan dan kebijakan teknis
terhadap rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
Pelaksanaan visi dan misi tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah untuk
dapat mewujudkan masyarakat yang inklusif dengan menyediakan layanan yang
dapat di akses oleh semua pihak termasuk penyandang disabilitas sesuai dengan
amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Komitmen ini
dikuatkan lagi dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 tentang Pengesahan
Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, dan Undang-Undang Nomor 8
tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dimana penyandang disabilitas
sebagaimana warga negara yang lain mempunyai hak yang sama untuk
memperoleh taraf kesejahteraan sosial dan kualitas hidup yang sama dalam hidup
bermasyarakat.
Pelayanan dan perlindungan bagi penyandang disabilitas salah satunya
dengan menyelenggarakan program asistensi sosial, rehabilitasi sosial berbasis
komunitas (luar panti) untuk PMKS yang berada di luar sistem keluarga, dan
pelayanan di dalam lembaga / panti (dalam panti).
C. Tujuan
Tujuan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas adalah :
1. Menyelaraskan peraturan perundangan dan kebijakan terhadap rehabilitasi sosial
Penyandang Disabilitas.
2. Mewujudkan rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas yang berkeadilan,
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
18
3. Meningkatkan kualitas rehabilitasi sosial terhadap Penyandang Disabilitas yang
terpadu dan terintegrasi melalui institusi dan masyarakat
Kebijakan diarahkan pada peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas
penyandang disabilitas, yakni dengan meningkatkan advokasi regulasi dan
kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar penduduk
penyandang disabilitas.
Rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diselenggarakan guna meningkatkan
kemampuan disabilitas dalam pemenuhan kebutuhan dasar, dan hak dasar. Selain
itu penyelenggaraan pelayanan juga dilakukan guna meningkatkan kualitas dan
kuantitas pelaksana asistensi sosial melalui penguatan fungsi pendampingan dan
penjangkauan oleh SDM kesejahteraan sosial, peningkatan jejaring kerja melalui
media, dunia usaha dan masyarakat, pengembangan skema pendidikan dan
pelatihan bagi SDM kesejahteraan sosial serta pengembangan kapasitas
pengelolaan data.
D. Sasaran Strategis
Tujuan yang akan dicapai Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
berkaitan dengan pencapaian sasaran program sebagai berikut :
Tabel. 3 Sasaran Strategis dan Kegiatan 2016
No. Tujuan Strategis
(Sasaran Program)
2015-2019
Sasaran Strategis
2015-2019
Sasaran Kegiatan
1. Meningkatnya
kemampuan
kelompok marginal
lainnya dalam
pemenuhan hak
dasar dan
inklusivitas
Prosentase (%) penyandang
disabilitas yang meningkat
kemampuannya dalam
pemenuhan kebutuhan dasar
Terlaksananya pelayanan
rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas di
dalam dan luar lembaga
yang sesuai standar
Meningkatnya keselarasan
peraturan perundang-undangan
dan kebijakan teknis terhadap
rehabilitasi sosial bagi
Penyandang Disabilitas
Tersedianya regulasi
terkait pengembangan
akses lingkungan bagi
penyandang disabilitas
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
19
No. Tujuan Strategis
(Sasaran Program)
2015-2019
Sasaran Strategis
2015-2019
Sasaran Kegiatan
2. Penguatan
Kelembagaan dan
Sumber Daya
Manusia (SDM)
Penyelenggara
Kesejahteraan
Sosial
Persentase (%) Lembaga
Rehabilitasi Sosial yang
terakreditasi
Meningkatnya lembaga
yang terakreditasi dalam
penyelenggaraan
kesejahteraan sosial
bidang rehabilitasi sosial
Prosentase (%) Tenaga
Kesejahteraan Sosial yang
terlatih dalam pelayanan
rehabilitasi sosial.
Meningkatnya Sumber
Daya manusia (SDM) yang
tersertifikasi dalam
penyelenggaraan sosial
bidang rehabilitasi sosial
Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang disabilitas bertujuan memulihkan dan
mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar
dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Keberadaan penyandang
disabilitas yang belum tersentuh dengan rehabilitasi sosial perlu disiasati dengan
adanya perluasan pelayanan rehabilitasi sosial. Oleh karenanya peningkatan
jangkauan dan akses terhadap rehabilitasi sosial penyandang disabilitas merupakan
salah satu sasaran strategis yang harus dicapai dalam penyelenggaraan layanan
terhadap penyandang disabilitas. Di samping itu, meluasnya jangkauan pelayanan
rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas harus dapat diimbangi dengan
peningkatan kompetensi, keterpaduan, dan kualitas rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas.Semua hal tersebut dapat terlaksana jika terdapat regulasi dan panduan
yang jelas yang mengatur bagaimana pelaksanaan rehabilitasi sosial dapat
dilaksanakan pada berbagai tingkat. Penyelarasan peraturan perundang-undangan
dan kebijakan teknis terhadap rehabiltasi sosial penyandang disabilitas merupakan
hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya, implementasi kebijakan ini dapat dilaksanakan pada
berbagai tingkat / level. Pemerintah Pusat dalam hal ini bertugas sebagai pembuat
regulasi. Unit Pelaksana Teknis sebagaimana telah disebut dalam uraian Bab satu
merupakan pelaksana pelayanan langsung bagi penyendang disabilitas yang masih
dapat ditingkatkan kapasitasnya melalui rehabilitasi sosial. Pemerintah daerah
sendiri bertugas dalam melaksanakan rehabilitasi sosial yang jangkauan
pelayanannya berada pada tingkat kab / kota atau berada dalam provinsi yang
bersangkutan.
E. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
20
organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator kinerja utama
ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada di dalam Renstra
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2015-2019, yang
diturunkan dari Rencana strategis di atasnya. Dalam Rencana kerja yang disajikan
sebagaimana berikut, merupakan Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas sebagai UKE II ditambah dengan unit kerja
dibawahnya, yaitu 20 UPT yang berada pada tingkat UKE III dan IV. Berikut ini
adalah Indikator Kinerja Utama Direktorat Rehabilitasi Sosial pada tahun 2016 :
Tabel 4 Rencana Kinerja Tahunan 2016
No Sasaran
Strategis
(kemensos)
Program (UKE I ) Indikator
Kinerja Program
Indikator
Kinerja Utama
(IKU RSPD)
Indikator Kinerja
Kegiatan (Output)
1 Meningkatnya kemampuan penduduk kelompok marginal lainnya dalam pemenuhan hak dasar dan inklusivitas
Meningkatnya Kemampuan Penyandang (keberfungsian sosial) Disabilitas melalui rehabilitasi sosial di dalam dan luar panti
Persentase penyandang Disabilitas miskin rentan yang meningkat kemampuannya dalam pemenuhan kebutuhan dasar
Terlaksananya pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam dan luar lembaga yang sesuai standar
Jumlah Penyandang
disabilitas yang
mendapatkan
rehabilitasi sosial, baik
di dalam dan luar panti
Jumlah Penyandang
Disabilitas Berat yang
mendapatkan
Asistensi Sosial
Penyandang
Disabilitas Berat
2 Meningkatnya kapasitas SDM dan kelembagaan kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
Meningkatnya kelembagaan dan SDM penyelenggara rehabilitasi sosial disabilitas
Persentase SDM dan Lembaga penyelenggara Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang meningkat kapasitasnya
Meningkatnya Sumber Daya manusia (SDM) yang tersertifikasi dan lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan sosial bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
Jumlah tenaga
kesejahteraan sosial
rehabilitasi sosial
bidang Penyandang
Disailitas yang terlatih
Jumlah lembaga
rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas
yang telah
dikembangkan /
dibantu
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2016
Rencana kinerja (Performance Plan) tahun 2016 merupakan penjabaran lebih
lanjut dari Renstra Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, di dalamnya memuat
capaian kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2016. Rencana Kinerja Tahun 2016
merupakan tahun pertama dari periode Renstra 2015 – 2019 yang disusun
berdasarkan Renstra Kementerian Sosial RI. Berdasarkan atas rencana kinerja
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
21
tahunan tersebut, selanjutnya menyusun Rencana Kerja Kegiatan dan Anggaran
Kementerian Lembaga (RKA/KL). Setelah mendapatkan persetujuan anggaran
selanjutnya Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah menyusun
Penetapan Kinerja Tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas,
dan fungsi. Tabel perjanjian kinerja tersebut merupakan ringkasan dari perjanjian
kinerja (output) yang hendak dicapai melalui kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang
Disabilitas pada tahun 2016, yang diselenggarakan melalui kegiatan Pusat, 20 UPT,
dan 34 satuan kerja perangkat daerah / Dinas Sosial.
Tabel 5 Perjanjian Kinerja 2016
Sasaran Program /
Kegiatan
Indikator Kinerja Target
Terlaksananya
rehabilitasi sosial bagi
peyandang disabilitas
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial didalam panti sesuai standar pelayanan
1.640
Penyandang Disabilitas yang mendapat rehabilitasi sosial dalam panti
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti (Berbasis Komunitas/Keluarga dan Masyarakat) sesuai standar pelayanan
16.356
Penyandang Disabilitas yang mendapat rehabilitasi sosial di luarpanti
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat
22.500 Penyandang Disabilitas Berat
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan sosial
12.944 Penyandang Disabilitas
Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
863
SDM
Jumlah lembaga rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang telah dikembangkan/dibantu
24
Lembaga
Jumlah inisiasi / regulasi / peraturan / produk literasi yang dirancang / diterbitkan terkait akses lingkungan inklusif bagi penyandang disabilitas
18
Jenis Literasi/ Buku pedoman/ regulasi
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
22
BABIII AKUNTABILITAS KINERJA
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan kepada
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem
AKIP mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja melalui perbaikan manajemen
pemerintahan, termasuk sistem perencanaan kinerja, pengukuran, dan
pelaporannya. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik
Indonesia yang mewajibkan Kementerian untuk menerapkan sistem akuntabilitas
kinerja aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Tuntutan akuntabilitas
publik mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki sistem pencatatan dan
pelaporan. Unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah dituntut untuk tidak sekedar
melakukan pelaporan kinerja kepada pemerintahan atasannya (managerial
accountability), akan tetapi juga melaporkan kinerja pemerintah kepada masyarakat
luas (public accountability). Sehingga menjadi kewajiban bagi Direktorat Rehabilitasi
Sosial Penyandang Disabilitas untuk dapat membuat laporan kinerja dan
menyampaikan informasi kinerja secara transparan, tidak saja kepada Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Sosial sebagai atasan, tetapi juga kepada publik secara luas.
A. Capaian Kinerja
Pengukuran tingkat capaian Tahun 2016 dilakukan dengan cara
menyandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Selama
tahun 2016 kinerja Direktorat RSPD dicapai melalui sasaran sebagai berikut :
Tabel 6 Pengukuran Kinerja…
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
23
Tabel 6. Pengukuran Kinerja
NO Indikator
Kinerja Utama Indikator Kinerja
Kegiatan
Sasaran Kegiatan Target
(output)
1
Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi peyandang disabilitas
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan
1 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Di dalam panti
1.640
2 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Di dalam panti
3 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Di dalam panti
4 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Di dalam panti
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial di luar panti (Berbasis Komunitas/Keluarga dan Masyarakat) sesuai standar pelayanan
5 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik Di Masyarakat
16.306
6 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Mental Di Masyarakat
7 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Di Masyarakat
8 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual Di Masyarakat
9 Pemenuhan Kebutuhan Alat Bantu Dengar Bagi PD Rungu Wicara
Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapat Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat
10 Penetapan Calon Penerima Asistensi Sosial Bagi Peyandang Disabilitas Berat
22.500 11 Penyaluran Asistensi Sosial Bagi Pnyandang Disabilitas Berat
12 Perlindungan dan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas di Masyarakat
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapat bantuan sosial
13 Bantuan Sosial dukungan prestasi peningkatan kapasitas penyandang disabilitas
421 14 Bhakti Sosial Penjangkauan Penyandang Disabilitas
15 ASLKS melalui Dekonsentrasi
16 Perlindungan bagi Penyandang Disabilitas melalui lembaga Kesejahteraan Sosial
17 Bantuan Sosial dukungan prestasi peningkatan kapasitas penyandang disabilitas melalui LKS
12.523
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
24
Jumlah lembaga yang mendapat bantuan sosial
18 Pemberian Bantuan Orsos/ Lembaga Disabilitas
30 19 Pemantapan Pendamping Uji Coba Penguatan Peran Keluarga
20 Pemantapan Petugas Orientasi Mobilitas bagi Rehabilitasi Sosial PD Netra
Jumlah SDM yang meningkat kapasitasnya dalam memberikan Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas
21 Bimbingan Teknis Pelaksanaan UNIT INFORMASI dan LAYANAN SOSIAL
1,363
22 Bimbingan Teknis Managemen PRS bagi Petugas Pelaksana di UPT/UPTD/LKS Sensorik
23 Peningkatan Ket. Perawatan & Bimbingan Penyandang Disabilitas Berat (Parenting Skill) bagi Pendamping dan Orangtua PDB & PD Intelektual
24 Bimbingan Teknis Pendampingan Bagi Petugas Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual
25 Pembekalan Akses Komunikasi bagi Petugas Rehabilitasi Sosial PD Sensorik di Masyarakat di 2 Lokasi
26 Peningkatan Ketrampilan Pemilihan dan Penggunaan Alat Bantu Pen yandang Disabilitas Fisik
27 Peningkatan Keterampilan Manajemen Kasus Petugas Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik
28 Koordinasi dan Pertemuan Bimbingan Teknis Bagi Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
29 Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
30 Bimbingan Teknis Pos Rehsos
33 Pelaksanaan Program Revitalisasi LKS Melalui Kegiatan Ekonomi Produktif untuk Peningkatan Produktivitas
34 Lanjutan Materi Berita TV ke dalam Bahasa Isyarat
Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas yang telah dikembangkan/dibantu
35 Revisi Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas melalui Panti dan / atau lembaga (permenos 25/2012)
30
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
25
Jumlah literatur khusus bagi penyandang disabilitas netra baik cetak maupun elektronik (kitab suci, buku pelajaran, modul pelatihan, buku cerita)
36 Penyusunan Rancangan Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Luar Panti dan atau lembaga (Permensos 25/2012)
18
37 Penyusunan Standar Lembaga Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Intelektual
38 Penyusunan Standar Rehabilitasi Sosia PD Intelektual
39 Penyusunan Standar Aksesibilitas Dasar Penyandang Disabilitas Sensorik
40 Penyusunan NSPK Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Dalam Panti dan luar Panti)
41 Penyusunan SPM Rehabsos Penyandang Disabilitas
42 Penyusunan Pedoman Rehabilitasi Sosial PD Fisik
43 Penyempurnaan Pedoman Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas
44 Penyusunan Pedoman Rehabilitasi Sosial PD Ganda
45 Penyusunan Pedoman Rumah Antara Bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM)
46 Rapat Finalisasi Penyusunan Pedoman Rumah Antara bagi PDM
47 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan atau Tugas Pembantuan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Tahun 2017
48 Rekomendasi Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
26
Sasaran Strategis 1 :Meningkatnya Keselarasan Peraturan Perundangan dan
Kebijakan Teknis Terhadap Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas.
Sasaran strategis ini berkaitan dengan tersedianya regulasi terkait dengan
pengembangan akses lingkungan bagi penyandang disabilitas.
Tabel 7. Capaian Sasaran Strategis 1
Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian (%)
Jumlah buku pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang Disabilitas
6 jenis Buku 6 jenis Buku 100
Jumlah literatur khusus bagi penyandang disabilitas
6 jenis buku 6 jenis buku 100
Jumlah Rekomendasi bidang rehabilitasi sosial penyandang Disabilitas
6 jenis
Rekomendasi
6 jenis
Rekomendasi 100
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran ke-1 :
Peningkatan keselarasan peraturan perundang-undangan dan kebijakan
teknis terhadap rehabilitasi sosial penyandang disabilitas ditandai dengan
diterbitkannya buku pedoman dan berbagai rekomendasi yang berkaitan dengan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
1. Penyusunan buku pedoman bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
Penyusunan buku pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan atau acuan
dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dengan
memperhatikan prinsip pemenuhan hak. Kegiatan ini dibiayai oleh dana DIPA
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2016 dengan anggaran
sebesar 1,362,958,000. Pedoman yang terdiri dari :
Buku :
Penyusunan Pedoman Rehabilitasi Sosial melalui LKSPDA
Penyusunan Pedoman Rehabilitasi Sosial PD Fisik
Penyusunan Pedoman Rehabilitasi Sosial PD Ganda
Penyusunan Pedoman Rumah Antara Bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM)
Penyusunan Pedoman translasi Penyampaian berita pada media
Penyusunan Juknis dan Pembuatan Instrumen Bimtek, Monev dan Supervisi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
27
NSPK
Penyusunan Rancangan Standar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Luar Panti dan atau Lembaga (Permensos 25/2012)
Penyusunan Standar Rehabilitasi Sosial PD Intelektual
Penyusunan NSPK Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Dalam Panti dan Luar Panti)
Penyusunan Standar Aksesibilitas Dasar Penyandang Disabilitas
Draft MoU
Penyusunan MOU Layanan terintegrasi bagi Penyandang Disabilitas Mental (ODGJ) antara Kemensos, Kemenkes, Kemendagri, Kemenko PMK, POLRI dan BPJS
2. Penyediaan buku bantu disabilitas
Buku Braille (literasi khusus) bagi penyandang Disabilitas Netra
a. Undang-undang Disabilitas Braille
b. Buku Alqurán Braille dan agama Islam lainnya
c. Buku Alkitab Braille dan buku rohani lainnya
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
28
d. Buku bacaan umum Braille
- psikologi
- meditasi
- kesehatan
e. Buku cerita Braille
- Buku fiksi
- Buku puisi
f. Buku Pengetahuan Umum dan Panduan sehari-hari
- memasak
- Bercocok tanam
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
29
3. Penyusunan rekomendasi berkaitan dengan bidang rehabilitasi sosial
penyandang disabilitas
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan masukan dan pertimbangan pada
penyempurnaan atau harmonisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan
teknis rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas Kegiatan ini dibiayai oleh
dana DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2016
dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.149.763.000,-, Realisasi anggaran
sebesar Rp. 999.230.050 dan realisasi fisik 100 persen. Output dari kegiatan ini
adalah tersusunnya 6 rekomendasi berkaitan dengan Rehabsos Disabilitas,
melalui kegiatan worksop, rapat koordinasi, maupun pertemuan lainnya.
A. Implementasi Aksi HAM
Pembahasan Aksi HAM 2016/2017
Peningkatan Implementasi RANHAM PD
Sinkronisasi Program Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
Foto kegiatan pembahasan Aksi HAM 2016 / 2017
B. Pembahasan Undang-undang Penyandang Disabilitas dan Tindak Lanjutnya
Rapat Koordinasi Lintas Kementerian Lembaga untuk Pembahasan Rencana Tindak Lanjut Pelaksanaan UU Penyandang Disabilitas
Sosialisasi UU Penyandang Disabilitas 2016
Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Peraturan Pelaksana UU No.8/2016
Foto Pembahasan Tindak Lanjut Pelaksanaan UU PD
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
30
C. Pendataan Disabilitas
Pertemuan Pembahasan Hasil Survey UNESCAP dan BPS tentang Data Penyandang Disabilitas
Foto Pembahasan Kartu Penyandang Disabilitas
D. Penanganan Disabilitas Mental Indonesia
Workshop Peran Lintas Sektor Sosial dalam Penanganan dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Mental (PDM)
E. Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas melalui pemberian bantua
dana hibah dalam negeri
Koordinasi Pelaksanaan Dana Hibah Langsung Dalam Negeri Dalam Bentuk Uang
Workshop Kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam Membuka Peluang Kerja Bagi Penyandang Disabilitas
F. Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik
Pertemuan Koordinasi bidang PD Sensorik
Pertemuan Rutin & Koordinasi Antara Pendamping, Keluarga dan Masyarakat Uji Coba Penguatan Peran keluarga & masyarakat dalam Rehabsos PD Rungu, Wicara dan RW.
Selain melalui kegiatan pertemuan yang telah terjadwalkan, rekomendasi
dapat pula diperoleh berdasarkan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas. Pada saat melakukan kegiatan
ini pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan, seringkali diperoleh
informasi-informasi penting di lapangan. Dari hasil monitoring dan evaluasi
diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan pada
penyempurnaan program dan kebijakan teknis rehabilitasi sosial bagi
penyandang disabilitas.
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
31
OUTCOME SASARAN I:
Dengan pencapaian output pada strategis 1, yaitu dihasilkannya sejumlah 18
jenis buku atau rekomendasi merupakan cara dalam meningkatkan keselarasan
peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis terhadap penyandang
disabilitas. Buku pedoman diberikan kepada Dinas Sosial di Provinsi dan Kab/kota,
serta pihak lain yang berkepentingan seperti Bappeda dan Organisasi Sosial, atau
LKS yang melaksanakan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas
Outcome dari jenis sasaran ini, yaitu memberikan pemahaman bagi pelaksana
baik di tingkat pusat, provinsi, kab/ kota ataupun masyarakat, seperti LKS dan
lembaga sosial yang menangani penyandang diabilitas. Diharapkan buku pedoman
dapat menjadi acuan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang
ada.
Indikator outcome :
1. Buku pedoman pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas yang
digunakan oleh pelaksana rehabsos PD baik di tingkat pusat maupun daerah.
Penggunaan buku oleh masyarakat atau LKS pelaksana rehabilitasi sosial.
2. Penyandang disabilitas netra mendapatkan akses dalam memperoleh ilmu
pengetahunan dengan berlangganan buku atau majalah dalam bentuk braile.
Mereka lebih mengetahhui dan memahami dunia luar dengan melalui buku
braille, mendapatlan informasi yang lebih baik, sehingga meningkatkan kualitas
hidup mereka.
3. Berkaitan dengan rekomendasi kebijakan yang telah dilaksanakan menjadi
masukan terhadap kebijakan bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
Outcome yang dicapai adalah memperjelas kondisi permasalahan dan potensi
berkaitan dengan disabilitas. Rekomendasai yang dihasilkan akan menjadi
masukan untuk pengembangan program rehabilitasi sosial. Pada tahun 2016
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas telah mengawal terbitnya
UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Melalui berbagai
kegiatan, Dit RSPD bersama stakeholder terkait akan meneruskan upaya
pengimplementasiannya, dengan mendorong terbitnya peraturan pendukung UU
tersebut.
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
32
Rekomendasi juga dapat menghasilkan kesepakatan dan komitmen antar
berbagai pihak. Pencapaiannya dapat dikatakan sekitar 15%, dimana pada saat
ini pemerintah daerah mulai bertindak untuk membuat perda yang mendukung
disablitas. Pada tahun 2016 juga Kemensos telah berproses melakukan MoU
dengan intansi terkait, seperti Kementerian Kesehatan, BPJS, Kepolisian RI,
dan Kemendagri, dalam upaya menangani penyandang disabilitas mental
secara terintegrasi.
Indikator capaian outcome dapat dilihat dari :
a. Jumlah penyandang disabilitas yang dapat mengakses dan berhasil
memperoleh layanan publik (Mendaftarkan dan mendampingi PMKS dalam
mengakses layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau lingkungan
sosial lainnya)
b. Jumlah daerah provinsi dan kab / kota yang menerbitkan regulasi untuk
pemenuhan hak dasar dan inklusivitas Penyandang Disabilitas. Sampai saat
ini sudah ada 18 provinsi / kab / kota yang menerbitkan Perda tentang
disabilitas.
Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya rehabilitasi Sosial terhadap Penyandang
Disabilitas
Sasaran strategis ini berkaitan dengan sasaran terlaksananya pelayanan
rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di dalam dan luar lembaga yang sesuai
standar.
Tabel 8. Capaian Sasaran Strategis 2
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan rehabilitasi sosial baik di dalam maupun di luar lembaga
53.440 53.440 100
Terlaksananya rehabiliasi sosial bagi penyandang disabilitas ditunjukan dengan
adanya penyandang disabilitas baik yang dilayani di dalam panti maupun di luar
panti. Pada tahun 2016 pencapaian rehabilitasi sosial di dalam panti secara total
memenuhi 100%, namun persebarannya tidak seperti yang direncanakan. Hal
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran ke-2 :
Fokus utama sasaran ini adalah penyandang disabilitas yang mendapatkan
rehabilitasi sosial. Pencapaian Indikator Rehabilitasi sosial terhadap penyandang
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
33
disabilitas dilakukan melalui kegiatan Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial bagi
Penyandang Disabilitas. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui kegiatan rehabilitasi sosial.
Kegiatan ini dibiayai oleh dana DIPA Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang
Disabilitas, 20 UPT Kemensos, dan dekonsentrasi di 34 provinsi, yang terdiri dari :
Tabel 9. Rincian Capaian Target Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
Kegiatan Target Realisasi Capaian (%)
Rehabiitasi terhadap penyandang disabiitas, dengan sistem panti.
1.640 1.590 97%
Penyaluran Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Berat
22.500 22.500 100
Rehabilitasi dan Layanan luar panti 16.306 16.331 100,2
Bantuan sosial melalui dekonsentrasi 12.523 12.523 100
Pemberian bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (melalui pusat)
421 446 105,9
Uji Coba Sentra Pemberdayaan Sosial dan Vokasional bg PD Intelektual
50 50 100
OUTCOME SASARAN 2 :
Pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas yang
diselenggarakan di dalam panti maupun di luar panti, diharapkan akan semakin
meningkatkan tingkat kesejahteraan penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas
yang telah dilatih di panti sosial secara signifikan telah mengalami perubahan dalam
hal peningkatan kemampuan kemampuan motorik, berinteraksi sosial, dan
peningkatan keterampilan dalam bidang usaha.
Outcome sasaran strategis ke dua ini adalah penyandang disabilitas yang
telah meningkat kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan
keberfungsian sosialnya. Dengan adanya pemberian bantuan sosial melalui
program Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat, 22.500 penerima manfaat
meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar. Salah satu hasil
penelitian di Lampung (Fitriani : 2016) membuktikan adanya kepuasan penerima
manfaat dengan adanya bantuan yang diterima setiap bulannya, yaitu sebesar
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
34
Rp.300.000 bulan yang dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan gizi harian yang
diperlukan oleh penyandang disabilitas berat. Meskipun demikian outcome tersebut
belum disertai dengan impact yang diharapkan, yaitu meningkatnya perawatan dari
keluarga dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Penelitian dari Pusat Penelitian
dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial RI, yang dilakukan
menyatakan bahwa hasil penelitian, hak penyandang disabilitas sudah dipenuhi
keluarga, namun belum melibatkan instansi lain di luar sektor sosial. Seperti halnya
dengan kebutuhan layanan fisioterapi yang belum terstandar sesuai dengan profesi
(perawat, fisioterapi). Keluarga PDB juga belum memiliki akses terhadap layanan
POSYANDU. Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Berat di daerah belum
melibatkan instansi terkait diluar Dinas Sosial sehingga tanggung jawab masih
bertumpu pada program instansi sosial. Berikut ini hasil penelitian Puslitbang kesos.
Sumber : penelitian Puslitbang Kesos 2016
Pencapaian rehabilitasi sosial yang dilaksanakan di luar panti yaitu sebanyak
16.331 orang, yang diberikan pelayanan melalui pemberian UEP, Penjangkauan
UPT, pemberian alat bantu, UPSK, LBK maupun dengan melalui layanan
kedaruratan. Dari hasil pelayanan rehabilitasi sosial yang diberikan, dapat diketahui
bahwa masih sebagian kecil yang mampu bekerja. Dari 1.590 orang penyandang
disabilitas yang dilayani selama setahun di dalam panti sosial, terdapat 945 orang
penyandang disabilitas yang sudah dapat bekerja di perusahaan, yaitu sebesar 20%
dari total yang dilayani di panti. Kegiatan rehabilitasi sosial diarahkan mampu
mengantarkan penyandang disabilitas ke dunia kerja sehingga memperolah
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
35
penghasilan dan hidup layak, memiliki sumber penghidupan dan mampu
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar di masyarakat.
Outcome terpenuhinya kebutuhan dasar dan hak dasar, dengan indikator :
a. Berat badan Penyandang Disabilitas sebelum dan setelah rehabilitasi
b. Kebersihan penampilan fisik PMKS sebelum dan setelah rehabilitasi
c. Kesehatan jasmani sebelum dan sesudah direhabilitasi
d. Penyandang Disabilitas yang mampu melakukan aktivitas pokok perawatan diri
seperti makan, minum, mandi, berpakaian, berpindah tempat, ke toilet, dan
mencuci tanpa atau dengan hanya sedikit bantuan orang lain.
e. Penyandang Disabilitas yang memperoleh Akta Lahir, KTP, surat nikah dan KK
sebagai hasil dari pendampingan.
Meningkatnya keberfungsian sosial Penyandang Disabilitas , yang ditunjukan
dengan kemampuan interaksi dengan lingkungannya dan kemampuan melakukan
peran sosial sesuai dengan status sosialnya. Pencapaian Outcome jika dapat
memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut :
a. Meningkatnya Kemampuan keterampilan sesudah di rehabilitasi
b. Meningkatnya Kemampuan sosial sesudah di rehabilitasi
c. Meningkatnya Kemampuan usaha setelah di rehabilitasi
d. Dapat diterima atau disalurkan ke tempat kerja
Indikator :
Meningkatnya kemampuan penyandang Disabilitas dalam memenuhi kebutuhan
dasar melalui Rehabilitasi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas sebanyak 30.940
orang Penyandang Disabilitas baik di dalam panti maupun di luar panti.
Sebanyak 1.590 orang penyandang Disabilitas telah mengikuti rehabilitasi sosial
melalui sistem pelayanan dalam panti
Sebanyak 22.500 orang penyandang disabilitas berat telah meningkat kemampuan
pemenuhan kebutuhan dasar melalui ASPDB.
Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Kapasitas SDM Bidang Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas
Sasaran strategis ini berkaitan dengan sasaran meningkatnya Sumber Daya
manusia (SDM) yang tersertifikasi dalam penyelenggaraan sosial bidang rehabilitasi
sosial. Jumlah anggaran untuk peningkatan SDM adalah sebesar Rp.
1,362,958,000,-
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
36
Tabel 9. CapaianSasaran Strategis 3
Indikator Kinerja (IKU) Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah SDM Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang meningkat kapasitasnya
863 863 100
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran ke-3 :
Pada mulanya (awal tahun 2016), target sasaran SDM yang diberikan
pelatihan adala sebanyak 1.363. seiring dengan revisi karena penghematan dan
pemblokiran anggaran, maka jumlah target SDM dikurangi menjadi 863 orang.
Target ini masih berada di atas target yang tertera dalam dokumen Renstra Dit.
RSPD, yang mencantumkan jumlah sasaran SDM sebanyak 695 SDM. Pencapaian
indikator kegiatan untuk meningkatkan kapasitas SDM bidang Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas dicapai melalui berbagai kegiatan sebagai berikut :
1. Bimbingan Teknis Akses Komunikasi Bahasa Isyarat bagi Petugas Rehabilitasi 2. Pemantapan Pendamping Uji Coba Penguatan Peran Keluarga 3. Pendampingan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial di UPT/UPTD/LKS Sensorik 4. Peningkatan Kapasitas SDM Pada Balai Penerbitan Braille Indonesia 5. Koordinasi dan Pertemuan Bimbingan Teknis bagi kepala Seksi Rehabsos PD 6. Peningkatan Kapasitas SDM di UPT Rehabilitasi Sosial Penyandnag Disabilitas
Dalam mempersiapkan SDM yang handal di bidang rehabilitasi sosial
penyandnag disabilitas, dilakukan peningkatan kapasitas SDM , baik di tingkat
pusat, UPT, maupun masyarakat yang menyelenggarakan rehabilitasi bagi
Penyanndang disabilitas. Anggaran yang digunakan sebesr : Rp. 2,767,260,000,-
Peningkatan SDM di BPBI guna meningkatkan kapasitasnya dalam bidang
penerbitan dan produksi Braille yang dimanfaatkan oleh masyarakat penyandang
disabilitas netra di seluruh nusantara. Pada tahun 2016, ada 42 pegawai BPBI yang
dilatih di bidang braille.
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
37
Kegiatan Peningkatan SDM Rehabsos PD
OUTCOME SASARAN 3 :
Outcome sasaran strategis ke tiga adalah meningkatnya kualitas sumberdaya
pelaksana rehabilitasi sosial di unit pelaksana Tenis Kementerian Sosial, Unit
Pelaksana Teknis pemerintah Daerah, di Lembaga Kesejahteraan Sosial dan di
masyarakat. Peningkatan kualitas akan memberikan pengaruh pada peningkatan
pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas. Hasil yang diperoleh dari
kegiatan peningkatan kualitas SDM dapat diaplikasikan di lembaga rehabilitasi
sosial atau di masyarakat.
Indikator : Meningkatnya kapasitas SDM penyelenggara Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabiltas baik di UPT / UPTD, LKS dan masyarakat.
Sasaran Strategis 4 : Meluasnya Pelayanan dan Rehabilitasi sosial terhadap
Penyandang Disabilitas Berbasis Institusi Masyarakat
Sasaran strategis ini berkaitan dengan sasaran Meningkatnya lembaga yang
terakreditasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bidang rehabilitasi sosial
Tabel 10. Capaian Sasaran Strategis 4
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
Jumlah Lembaga Rehabilitasi Sosial bagi penyandang disabilitas yang telah dikembangkan / dibantu
24
28
101
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
38
Target semula di awal tahun adalah sebanyak 24 lembaga yang
dikembangkan / dibantu, dalam perkembangannya, setelah mengalami revisi karena
penghematan dan pemblokiran anggaran, maka target lembaga yang dibantu
dikurangi menjadi 24 lembaga. Namun pencapaiannya sebanyak 28 lembaga yang
dibantu melalui anggaran DIPA Dit. RSPD. Kegiatan ini dibiayai oleh dana DIPA
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas tahun 2016 dengan alokasi
anggaran sebesar 3.731.374.000, Realisasi anggaran sebesar 3.481.731 dan
realisasi fisik 101 persen. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan
peningkatan kapasitas lembaga perlindungan dan rehabilitasi sosial Penyandang
disabilitas sebanyak 28 yang terdiri dari : Yayasan Hikmah Syahadah (Rp.
289.045.000); PA ALB Bananul Amanah (Rp. 518.965.000), Panti Penyandang
Cacat Pelaihari (Rp. 183.651.000), Panti Sosial Bina Netra (Rp. 106.260.000) , LKS
PD Yaumul Hasanah (Rp. 383.864.000), Yayasan Lembaga Pemberdayaan Tenaga
Kerja Penyandang Cacat (Rp. 355.999.000), Yayasan Keluarga Tunarungu Sehjira
(Rp. 20.110.000), Organisasi Pospera Tuna Rungu Indonesia((Rp. 150.000.000,-),
Yayasan Tuna Netra Mandiri Prov. PB (Rp. 115.603.750), LKSA Yavinnayah (Rp.
43.200.000), Persatuan Penyandang Cacat JBR (Rp. 50.000.000), Yayasan Sabillun
Najah (Rp. 297.900.000).
Yayasan Taruna Mandiri (Bantuan Operasional Kendaraan), Persatuan
Penyandang Cacat Jember (50.000.000). Sedangkan kegiatan pengembangan dan
bantuan bagi lembaga rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas bertujuan
untuk meningkatkan kapasitas lembaga dalam memberikan perlindungan dan
pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui kegiatan rehabilitasi sosial.
Pengembangan layanan LKS melalui di yayasan Asih Budi dan Rumah
Kampus.
Selain melalui APBN, pemberian bantuan terhadap lembaga diperoleh dari
alokasi bantuan yang bersumber dari dana hibah dalam negeri, antara lain sebagai
berikut : Pertuni DKI (23.500.000), Bara JP (48.300.000), Tuah Sakato Padang
(157.500.000), Pertuni Malang (48.300.000), Samara Lombok (30.000.000), Samara
lombok – UEP (25.000.000),
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
39
Penjelasan Capaian Kinerja Sasaran ke-4
Pencapaian sasaran strategis ke empat dilakukan dengan pendekatan
terhadap institusi atau lembaga penyeleggara rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas atau lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yang memiliki kepedulian
terhadap penyandang disabilitas. Perluasan pelayanan rehabilitasi sosial ini
dimaksudkan agar layanan rehabiiitasi sosial dapat dengan mudah dijangkau oleh
penyandang disabilitas. Jumlah lembaga yang dibantu pada tahun 2016 adalah
sebanyak 28 lembaga, dari target semula sebes.
Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Rehablitasi Sosial
Penyandang Disabilitas dalam mewujudkan sasaran strategis yeng ke empat ini
adalah dengan cara :
OUTCOME SASARAN 4 :
Meningkatnya rehabilitasi sosial Penyandang Disabilitas berbasis institusi
masyarakat, menandakan tingginya komitmen masyarakat dalam pemenuhan hak
penyandang disabilitas sebagai bagian dari masyarakat. Target sasaran tahun 2016
sebanyak 30 lembaga dicapai 26 lembaga yang berhasil dikembangkan atau
dibantu dalam hal pelayanan terhadap penyandang disabilitas maupun layanan
lainnya. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah usaha ekonomi produktif pada
lembaga, akan tetapi lembaga yang dibantu belum dapat mencakup seluruh wilayah
Indonesia.
Indikator :
Semakin meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas
yang dilakukan oleh lembaga milik masyarakat, sebanyak 28 lembaga rehabilitasi
sosial penyandang Disabilitas.
OUTCOME :
Keberhasilan pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas dapat dilihat
dari segi :
1. Penyandang disabilitas sudah mempunyai kemauan dan kemampuan dalam
memotivasi diri. Bagi mereka penyandang disabilitas yang sudah dilatih mampu
memahami dan menguasai suatu ketrampilan kerja tertentu yang dapat
digunakan sebagai bekal untuk mendapat peghasilan yang dapat menghidupi diri
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
40
sendiri, atau bersama degan keluarga. Penyandang disabilitas dapat beradaptasi
dengan lingkungan sosial secara wajar dalam lingkungan kemasyarakatan.
2. Semakin banyaknya keterlibatan instansi lain maupun dunia usaha dalam
pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat dapat menerima dan
memberikan kesempatan kerja / usaha dan mengusahakan lapangan pekerjaan
secara layak kepada penyandang disabilitas. Seperti halnya di Yayasan Rumah
Kampus dan Yayasan Asih Budi.
3. Bagi masyarakat sendiri, dapat memahami dan menghayati bahwa
permasalahan penyandang disabilitas bukanmerupakan tanggung jawab
pemerintah saja tetapi, merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab
bersama.Masyarakat memberikan kesempatan secara terbuka kepada
penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan di
masyarakat, baik dalam kegiatansosial, keagamaan, maupun kegiatan lainnya.
B. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja
Pembandingan capaian kinerja pada Diektorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat
dalam tabel di bahwah ini. Capaian kinerja dibandingkan dengan tahun
sebelumnya, yaitu capaian target pada tahun 2015, serta dibandingkan dengan
target yang harus dilayani sesuai dengan Renstra Direktorat rehabilitasi sosial
periode tahun 2015 – 2019, seperti dalam tabel di bawah ini :
Tabel 11. Pembandingan Capaian Kinerja (per 4 sasaran)
No Sasaran Kegiatan Sasaran
Penerima
Layanan/Unit
Satuan
Capaian
2015
Capaian
2016
Target Renstra
(target 5
tahun)
3 th ke
depan
Progres
1. Rehabilitasi Sosial
Penyandang
Disabilitas (RSPD)
Penyandang
Disabilitas (jiwa)
51.938
PD
53.440
PD
273.795
PD
168.417
PD
38,5%
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
41
Rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas menunjukan peningkatan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Yaitu dengan realisasi fisik 100%,
sedangkan realisasi keuangan 96.26 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya
yang mencapai 94,22 %. Peningkatan capaian ini menunjukan kinerja yang semakin
baik dari tahun ke tahun. Namun demikan, pencapaian ini masih jauh dari beban
populasi PMKS Penyandang disabilitas yang harus ditangani di Indonesia, yaitu
sebesar 6.800.640 penyandang disabilitas.
Seperti kita ketahui bahwa jumlah penyandang disabilitas masih cukup tinggi.
Berdasarkan hasil Susenas Badan Pusat Statistik tahun 2012 menunjukkan bahwa
jumlah penyandang disabilitas sebesar 6.008.640 jiwa, yang dibagi dalam beberapa
kategori yaitu: 1) Penyandang Disabilitas Netra 1.780.204 jiwa; 2) Penyandang
Disabilitas rungu 472.817 jiwa.;3) Penyandang Disabilitas wicara 164.686 jiwa; 4)
Penyandang Disabilitas Intelektual 402.817 jiwa; 5) Penyandang disabilitas mental
170.120 jiwa; 6) Penyandang Disabilitas Ganda 2.401.592 jiwa.
2. keselarasan
peraturan
perundang-
undangan dan
kebijakan teknis
terhadap rehabilitasi
sosial bagi
penyandang
disabilitas.
Jumlah
rekomendasi
terhadap regulasi,
dan buku
pedoman
rehabilitasi sosial
penyandang
disabilitas
27
18 110 65 40,9%
3. Meningkatnya
kapasitas Sumber
Daya Manusia
(SDM) bidang
rehabilitasi sosial
penyandang
Disabilitas
Jumlah SDM
pelaksana
Rehabilitasi sosial
baik di lembaga
milik pemerintah
maupun swasta /
masyarakat
846
SDM
863
SDM
5.004 3.295 34,1%
4, Meningkatnya
rehabilitasi sosial
Penyandang
Disabilitas berbasis
institusi masyarakat.
Jumlah LKS yang
diantu dalam
pelaksanaan
rehabilitasi sosial
Penyandang
disabilitas
41 LKS 28 LKS 170 101 40,6%
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
42
Meskipun dari tahun ke tahun sasaran PD yang mendapatkan pelayanan
semakin meningkat, namun peningkatan tersebut belum sesuai dengan
peningkatkan permasalahan PD yang juga mengalami peningkatan baik dalam hal
jumlah maupun kualitasnya. Permasalahan utama yang dihadapi adalah pencapaian
sasaran ini sangat tergantung dengan anggaran yang tersedia (APBN) dan belum
adanya kemampuan dalam menggali sumber dana lain baik dari dalam maupun luar
negeri sehingga target sasaran tidak dapat naik secara signifikan.
Dalam mewujudkan keselarasan peraturan perundang-undangan dengan
pelayanan yang terjadi di daerah sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan,
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas membentuk perangkat yang
dapat dijadikan penyokong dalam pelaksanaan rehabilitasi sopsial terhadap
+penyandang disabilitas. Adapaun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:
1. Membangun kerjasama dan dukungan yang baik antara Instansi/Dinas sosial,
instansi terkait, masyarakat Orsos/LSM di daerah dan lembaga Pelayanan
Sosial penyandang disabilitas.
2. Memanfaatkan sarana yang ada di tingkat provinsi / kota / kabupaten untuk
melaksanakan kegiatan program.
3. Melaksanakan sinkronisasi antara program pusat dan daerah sehingga terjadi
efektifitas dan efisiensi program pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
Hal tersebut diwujudkan dengan dilakukannya penyusunan berbagai bugi pedoman
dan petunjuk pelaksanaan untuk kegiatan yang dapat dilakukan di daerah dengan
pendanaan dari APBN. Dukungan terhadap regulasi ini masih perlu diperbanyak
mengingat luasnya bidang pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.
Pada tahun 2016 dihasilkan 15 Buku, dan 32 laporan yang berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial guna memberikan rekomendasi bagi
pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosil bagi penyandang disabilitas.
Di samping itu, peningkatan kapasitas SDM pelaksana rehabilitasi sosial
dilaksanakan dalam rangka membangun SDM yang berkualitas di bidang rehabilitasi
sosial penyandang disabilitas. Jumlah SDM yang dilatih tersebut hanya sebagian
kecil dari jumlah SDM yang dibutuhkan dan masih memerlukan pelatihan. Apalagi
jika dibandingkan dengan jumlah total penyandang disabilitas yang berkisar
6.008.640 orang.
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
43
C. Realisasi Anggaran 2016
Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas selain melaksanakan
kegiatan di pusat juga memberikan anggaran untuk di daerah, yaitu kegiatan
rehabilitasi sosial yang dilakukan melalui 20 UPT yang tersebar di seluruh tanah air,
dengan anggaran Rp. 222.911.823.000,-. Di samping itu, tersedia juga mekanisme
pemberian pelayanan melalui dana dekonsentrasi. Anggaran yang disediakan untuk
dana dekonsentrasi sebesar Rp. 55.775.682.000,- untuk 34 provinsi. Kegiatan yang
dilakukan adalah UPSK, deteksi dini, RBM, pemberian UEP, kampanye sosial,
pendampingan ASPDB. Beberapa provinsi sudah memiliki Perda mengenai
penyandang disabilitas, seperti : DIY, Jateng, Lampung, Bali, kalbar, Jabar, Aceh,
juga di Kota Sukoharjo dan Kota Malang. Dari hasil laporan pelaksanaan kegiatan
dekonsentrasi dapat diketahui adanya terjadi kerja sama potensi lembaga Kesos
yang banyak memfasilitasi PD, misalnya bunga Bali, Puspadi- yayasan eks Yakkum
(sudah memberikan kursi roda yang adaptif). Di samping itu juga adanya
keterlibatan dari penyandang disabilitas sendiri dalam penangan RBM.
Realisasi keuangan secara keseluruhan menunjukan 96,29 %. Sedangkan
realisasi fisik pelaksanaan kegiatan adalah sebesar 100%. Adapun realisasi
anggaran kegiatan rehabilitasi sosial melalui Pusat, UPT dan dekonsentrasi dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 12. Realisasi Keuangan Pusat, UPT dan Dekonsentrasi 2016 No Satker Anggaran Blokir Realisasi (Rp.)
1. Pusat 89.494.446.000,- 3.637.244.000,- 82.655.447.343,-
2. UPT 222.911.823.000,- 214.725.267.320
3. Dekonsentrasi (34
provinsi) 55.775.682.000,- 53.639.014.759
Jumlah 336,806,091,000 429,730,377,852
Realisasi 96,29 %
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
44
Tabel. 13 Realisasi Keuangan Dit. RSPD
Output Dit. RSPD Pagu (Rp.) Realisasi (Rp.)
2243.069 Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas Fisik, Mental, Sensorik dan Intelektual (Orang)
74.313.095.000 71.566.388.128
2243.101 SDM yang mendapatkan bimbingan teknis bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (Orang)
2.767.260.000 1.633.852.535
2243.102 Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas yang telah dikembangkan/dibantu (Lembaga)
3.422.050.000 2.772.983.283
2243.103 Buku Pedoman Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (Buku)
1.362.958.000 461.652.852
2243.104 Rekomendasi Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (Rekomendasi)
1.384.951.000 772.531.099
2243.105 Laporan Keuangan/Kinerja/Monitoring/Evaluasi/Publikasi serta Pelaksanaan Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (Laporan)
4.492.802.000 2.644.985.576
2243.106 Dokumen Perencanaan/Program/Anggaran/Data dan Informasi/Kebijakan bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas (Dokumen)
1.242.520.000 695.750.856
2243.994 Layanan Perkantoran (Bulan Layanan) 508.810.000 390.217.495
Hambatan yang ditemui dalam penyerapan realisasi anggaran yang terkait
dengan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial, khususnya di Pusat antara lain
berkaitan dengan :
1) Perubahan SOTK kementerian sosial berpengaruh pada pencapaian realisasi,
DIPA yang sebelumnya telah disahkan mengalami revisi, yang disesuaikan
dengan nomenklatur pada SOTK terbaru, sehingga pada awal tahun kegiatan
belum dapat dilaksanakan.
2) Kegiatan Pos Rehsos kurang dapat dilaksanakan secara optimal karena
kurangya kesiapan di beberapa lokasi uji coba (antara lain : DKI, DIY, dan
Jateng). Disebabkan faktor SDM dan sistem administrasi pertanggungjawaban
keuangan yang masih berada di pusat.
3) Data dan kelengkapan calon penerima bantuan sosial yang kurang lengkap,
sementara jumlah petugas yang menangani proses dari mulai penelaahan
sampai dengan proses pencairan sangat kurang. Proses pengajuan bantuan
sosial dari daerah yang kurang memenuhi persyartan kriteria penerima bantuan.
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
45
4) Berkaitan dengan penyelenggaraan dekonsentrasi kendala yang terjadi adalah
Beberapa provinsi kurang mendapatkan dukungan penganggaran dari APBD,
bahkan terdapat APBD yang anggarannya lebih kecil daripada anggaran APBN
untuk pelayanan rehabilitasi sosial.
Untuk persebaran realisasi keuangan di UPT RSPD kemensos bidang
rehabilitasi sosial penyandnag disabilitas dapat dilihat sebagai berikut :
Tabel. 13. Realisasi Keuangan UPT RSPD tahun 2016
NO Kegiatan Pagu Realisasi %
1. Balai Penerbitan Braille Indonesia "Abiyoso", Bandung
9.262.823.000
8.825.832.285 95,28%
2. Panti Sosial Bina Laras Phala Martha, Sukabumi
8.560.836.000
8.313.292.348
97,11%
3. Panti Sosial Bina Netra "Wiyata Guna", Bandung
14.281.148.000
13.327.403.180
93,32%
4. Panti Sosial Bina Daksa "Budi Perkasa", Palembang
25.765.855.000
25.184.700.644
97,74%
5. Panti Sosial Bina Daksa "Wirajaya", Makassar
20.721.023.000
20.227.617.293
97,62%
6. Panti Sosial Bina Netra "Mahatmiya" Tabanan
10.948.654.000
10.582.588.405
96,66%
7. Panti Sosial Bina Netra "Tu Mou Tou", Manado
11.215.115.000
11.145.710.863
99,38%
8. Panti Sosial Bina Pasca Lara Kronis "Wasana Bahagia" Ternate
7.916.663.000
7.333.980.373
92,64%
9. Panti Sosial Bina Netra Tan Miyat, Bekasi
6.565.837.000
6.044.210.400
92,06%
10. Panti Sosial Bina Daksa Bahagia Sumatera Utara
13.857.930.000
13.188.871.890 95,17%
11. Panti Sosial Bina Laras "Budi Luhur" Banjarmasin
14.084.835.000
13.690.749.702
97,20%
12. Panti Sosial Bina Grahita "Ciung Wanara", Bogor
7.606.518.000
7.118.228.960
93,58%
13. Panti Sosial Bina Grahita "Nipotowe", Palu
7.257.568.000
7.148.449.776
98,50%
14. Panti Sosial Bina Laras "Dharma Guna" Bengkulu
8.116.736.000
7.766.458.907
95,68%
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
46
NO Kegiatan Pagu Realisasi %
15. Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Melati" Jakarta
8.217.802.000
7.971.266.365
97,00%
16. Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Effata" Kupang
8.522.854.000
8.162.019.956
95,77%
17. Panti Sosial Bina Rungu Wicara "Meohai" Kendari
8.755.697.000
8.486.014.709
96,92%
Total : 222.911.823.000 214.725.267.32
0 96.33%
Adapun pagu dan realisasi anggaran kegiatan rehabilitasi sosial Penyandang
Disabilitaspada 34 provinsi melalui mekanisme dana dekonsentrasi dapat dilihat
sebagai berikut :
Tabel. 14. Realisasi Keuangan melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2016
NO Kegiatan Pagu Realisasi %
1 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
2.861.485.000
2.739.870.000 95,7%
2 Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat
4.768.316.000
4.652.505.000 97,6%
3 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah
3.697.344.000
3.674.868.000 99,4%
4 Dinas Sosial Provinsi D.I. Yogyakarta
2.556.300.000
2.548.057.100 99,7%
5 Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur
3.906.230.000
3.903.245.500 99,9%
6 Dinas Sosial Aceh
1.630.699.000
1.573.381.000 96,5%
7 Dinas Kesejahteraan Dan Sosial Provinsi Sumatera Utara
2.442.895.000
2.402.752.000 98,4%
8 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat
1.650.790.000
1.619.468.000 98,1%
9 Dinas Sosial Provinsi Riau
752.950.000
724.093.000 96,2%
10 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jambi
1.395.050.000
1.095.125.900 78,5%
11 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan
1.084.365.000
1.033.170.400 95,3%
12 Dinas Sosial Provinsi Lampung
1.562.576.000
1.553.026.000 99,4%
13 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat
1.526.655.000
1.525.905.000 100,0%
14 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah
987.447.000
956.020.000 96,8%
15 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
1.052.228.000
1.028.828.000 97,8%
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
47
NO Kegiatan Pagu Realisasi %
16 Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur
1.185.398.000
1.166.282.900 98,4%
17 Dinas Sosial Propinsi Sulawesi Utara
1.441.535.000
1.379.824.000 95,7%
18 Dinas Sosial Daerah Propinsi Sulawesi Tengah
1.573.020.000
1.449.358.000 92,1%
19 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan
1.432.230.000
1.431.864.000 100,0%
20 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tenggara
1.330.512.000
1.326.714.000 99,7%
21 Dinas Sosial Provinsi Maluku
1.640.306.000
1.622.990.600 98,9%
22 Dinas Sosial Provinsi Bali
1.345.047.000
1.330.383.500 98,9%
23
Dinas Sosial Kependudukan Dan Catatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Barat
1.798.099.000
1.795.853.000
99,9%
24 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur
2.644.532.000
2.604.741.000 98,5%
25 Dinas Kesejahteraan Sosial Dan Masyarakat Terisolir Provinsi Papua
1.403.316.000
1.048.314.784 74,7%
26 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu
1.165.296.000
1.099.522.300 94,4%
27 Dinas Sosial Propinsi Maluku Utara
846.577.000
846.577.000 100,0%
28 Dinas Sosial Provinsi Banten
1.823.040.000
1.666.220.000 91,4%
29 Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
598.940.000
316.739.000 52,9%
30 Dinas Sosial Provinsi Gorontalo
683.790.000
680.059.800 99,5%
31 Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau
1.049.588.000
1.003.601.000 95,6%
32 Dinas Sosial Provinsi Papua Barat
946.645.000
938.245.000 99,1%
33 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat
810.315.000
808.060.400 99,7%
34 Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara
182.166.000
93.349.575 51,2%
Total 55.775.682.000
53.639.014.759 96.17%
Secara umum pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial di UPT maupun melalui
kegiatan dekonsentrasi berjalan baik, tidak menemui kendala yang berarti untuk
kegiatan regular.
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
48
BAB IV P E N U T U P
Permasalahan disabilitas sangatlah kompleks sehingga dalam
penanganannya memerlukan penanganan terpadu yang bersifat multidisipliner
dan multisektoral dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan beragamnya
permasalahan terkait dengan penyandnag disabilitas. Disadari sepenuhnya
bahwa beban permasalahan penyandang disabilitas tidak mungkin dapat diatasi
sendiri oleh pemerintah dan hal ini merupakan tanggung jawab sosial segenap
lapisan masyarakat. Oleh karena itu masalah disabilitas merupakan cross cutting
issues yang perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif.
Permasalahan penyandang disabilitas memang masih dihadapkan dalam
berbagai kendala yaitu (1) dari sisi masyarakat pada umumnya masih terjadi
pemahaman yang salah tentang potensi penyandang disabilitas sebagai orang
yang tidak memiliki kemampuan sama sekali sehingga cenderung akan menjadi
beban dan perlu dikasihani, (2) dari sisi penyandang disabilitas itu sendiri harus
diakui bahwa ada diantara mereka yang menggunakan kondisi disabilitasnya
untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara mengeksploitasi
kekurangannya sehingga menimbulkan rasa iba dan belas kasihan orang lain
untuk kemudian meminta bantuan. Hal ini tentu saja akan sangat merugikan para
penyandang disabilitas itu sendiri maupun penyandang disabilitas pada
umumnya, (3) dari sisi pengusaha juga dirasakan masih kurangnya kepedulian
mereka dalam menerima tenaga kerja penyandang disabilitas. (4) kendala lain
adalah masih terbatasnya penyediaan aksesibilitas umum bagi penyandang
disabilitas baik aksesibilitas fisik maupun non fisik, sehingga belum kondusif untuk
membuat penyandang disabilitas bisa mandiri.
Upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana tertulis
dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2011, Undang-undang No.18 tahun 2014,
dan UU No.8 tahun 2016 perlu terus untuk diadvoksi. Peraturan perundang-
undangan dan kebijakan teknis yang terkait dengan pemenuhan, penghormatan
dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sudah ada dan sudah
dilaksanakan sesuai bidang tugasnya masing-masing, namun demikian belum
maksimal dalam implementasinya, sehingga perlu meningkatkan keselarasan
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
49
dalam regulasi dengan kebijakan teknis tersebut. Hal ini menjadi komitmen bagi
bangsa Indonesia dalam melindungi hak-hak penyandang disabilitas dan
mengajak semua pihak menyadari serta memahami bagaimana menghargai,
melindungi serta memenuhi hak hak penyandang disabilitas, sebagaimana yang
telah diamanatkan oleh undang – undang dasar, yakni yang menjamin hak dan
kesempatan penyandang disabilitas terpenuhi, mulai dari hak hidup,
kesejahteraan sosial, aksesibilitas hingga bebas dari diskriminasi,
penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
Beberapa faktor yang menjadi permasalahan ataupun penghambat dan
pendukung dalam keberhasilan program kegiatan Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitas tahun 2016 diantaranya sebagai berikut :
A. Faktor penghambat
Secara umum pencapaian target berhasil baik, Namun demikian, untuk
meningkatkan jangkauan dan pelayanan permasalahan yang ditemui adalah
keterbatasan data yang akurat dari masing-masing provinsi. Dari Populasi
penyandang disabilitas yang besarnya mencapai 6.008.640 jiwa belum diketahui
secara pasti pemetaan by name by address. Sementara itu layanan rehabilitasi
sosial masih menemui kendala keterbatasan jangkauan pelayanan. Jangkauan
pelayanan yang sangat terbatas karena sasaran pelayanan tersebar sampai ke
desa terpencil, yang belum tentu terdata. Target penyandang disabilitas yang
dilayani hanya sebagian kecil dibandingkan dengan total populasi penyandang
disabilitas.
Belum optimalnya pelaksanaan rehabilitasi sosial terhadap penyandang
disabilitas berkaitan dengan SDM pelaksana dan pengelolaan rehsos.
Ketidaktepatan formasi dan peta jabatan pada satker daerah. Hal ini
berpengaruh kepada pelayanan rehabilitas sosial bagi penyandang disabilitas.
Belum memadainya standar pedoman pelayanan kesejahteraan sosial bagi
penyandang disabilitas baik yang dilakukan melalui pelayanan dalam panti
maupun luar panti, dan jenis pelayanan pengembangan lainnya di masyarakat.
Belum optimalnya pendampingan, pemantauan, dan pelaporan reahabilitasi
sosial bagi penyandang disabilitas, terutama untuk kegiatan yang berada di
daerah karena keterbatasan anggaran. Instansi sosial milik pemerintah daerah,
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
50
yang diharapkan dapat membantu dalam proses tersebut belum dapat
memberikan dukungan yang optimal.
Dunia usaha dan masyarakat belum dapat menerima sepenuhnya
penyandang disabilitas untuk ikut terlibat, baik dalam dunia kerja maupun dalam
aspek kemasyarakatan lainnya meskipun beberapa diantaranya sudah mulai
menjalin kerja sama dengan kemensos.
Kendala lain yang ditemui adalah aksesibilitas yang minim bagi penyandang
disabilitas. Undang-undang yang ada perlu diperkuat dengan adanya peraturan
yang engikat sampai ke tingkat daerah provinsi, kab/ kota. Masih rendahnya
komitmen pemerintah daerah dalam upaya penanganan penyandang disabilitas
ditandai dengan masih minimnya sharing budget dari pemerintah derah untuk
penanganan masalah disabilitas, hanya sebagian kecil yang sudah memiliki
inisiatif untuk merespon masalah actual bidang disabilitas.
B. Faktor pendukung
Berbagai faktor pendukung berhasilnya pelaksanaan kegiatan Direktorat
Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitasdiantaranya, adanya komitmen yang
tinggi dari Kementerian Sosial khususnya Direktorat Rehabilitasi Sosial
Penyandang Disabilitasdan seluruh stakeholder dari unsur instansi terkait teknis,
Perguruan Tinggi, Lembaga/Orsos, Dunia usaha dan unsur masyarakat dalam
melindungi dan mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di
bidang tugasnya masing-masing.Konsekuensinya adalah pendekatan ini
memerlukan terobosan-terobosan program yang berkaitan dengan penanganan
permasallahan disabilitas dari instansi terkait melalui kegiatan yang dapat
mendorong dan mempercepat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
dalam berbagai aspek kehidupan. Adanya dukungan, kerjasama dan koordinasi
yang baik diantara unsur masyarakat, dunia usaha, Perguruan Tinggi, LSM
/Yayasan /Orsos/ Instansi pemerintah terkait, baik di pusat maupun daerah
dalam pelaksanaan tercapainya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Disamping itu Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai
dalam rangka melindungi hak-hak Penyandang Disabilitasseperti Undang-
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
51
undang No 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of
Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
dan Undang-undang Disabilitas No. 8 tahun 2016, tentang penyandang
disabilitas, yang mengandung makna memajukan, melindungi, dan menjamin
kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang
disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas
sebagai bagian yang tidak teisahkan (inherent dignity). Seluruh kegiatan yang
mencakup isu disabilitas mengacu dan berlandaskan pada regulasi tersebut
agar dapat terwujud pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan
Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi
target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan walau dalam
pelaksanaannya ada hambatan-hambatan terutama dalam pelaksanaan dana
bantuan sosial. Capaian Kinerja pada tahun 2016 dapat dikatakan cukup baik,
dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 368.181.951.000,-. Adapun realisasi
keuangan adalah sebesar Rp. 351.019.729.422, dan jumlah anggaran yang
diblokir karena penghematan pada tahun tersebut adalah sebesar Rp.
3.637.244.000,-. Realisasi keuangan kegiatan rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas sebesar 96,29 %.
a. Program kegiatan merupakan dasar yang dapat dijadikan acuan untuk
selanjutnya.
b. Kinerja pada tahun 2016 dapat dikatakan baik, dengan rata-rata realisasi
keuangan mencapai 96,29% (Pusat, UPT dan Dekonsentrasi) sedangkan
target realisasi fisik pelayanan terhadap penyandang diabilitas adalah
sebanyak 51.357 orang penyandang disabilitas.
2. Saran
a. Memberi masukan dan berkoordinasi dengan Pusdatin dalam melakukan
pendataan lebih spesifik disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan
program pelayanan bagi penyandang disabilitas.
Laporan Kinerja Dit. RSPD -2016
52
b. Program kegiatan yang sudah berjalan perlu terus dikembangkan dengan
lebih menekankan pada pemberdayaan dan penguatan Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS) Penyandang Disabilitas dalam rangka
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
c. Peningkatan kualitas petugas dalam melaksanakan rehabilitas sosial
penyandang disabilitas perlu terus dilakukan secara intensif untuk
menjawab tantangan perkembangan isu disabilitas dan permasalahan
penyandang disabilitas yang semakin kompleks.
d. Dukungan dari berbagai pihak, baik strategi maupun keterlibatan dalam
memecahkan masalah secara bersama dengan melibatkan unsur
pemerintah, masyarakat / organisai sosial, dan dunia usaha. Misalnya
dalam hal pemberian bantuan atau yang serupa dengan ASPDB.
e. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi
terkait baik di pusat, panti pusat maupun daerah agar dilakukan dengan
lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah
ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi
pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Agar
implementasi Sistem AKIP benar-benar efektif, perlu segera
direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan
sebagai satu kesatuan, sehingga realisasi anggaran yang digunakan
untuk melakukan kegiatan berbanding lurus dengan output maupun out
come kegiatan yang bersangkutan. Dengan sinergitas tersebut, kinerja
organisasi dari setiap lembaga pemerintah yang dibiayai oleh APBN /
APBD benar-benar terukur, bermanfaat dan akuntabel.
f. Mengupayakan keterlibatan dari instansi / kementerian / lembaga lain
yang berkaitan dengan permasalahan disabilitas. Sesuai dengan amanat
Undang-undang, dimana permasalahan ini merupakan permasalahan
lintas sector yang perlu ditangani secara bersama-sama. Misalnya untuk
mengakses layanan kesehatan, kependudukan, dan pendidikan
diperlukan kerja sama lintas sektor.