Konservasi Pesisir dan Laut

Wahyu Yun Santosa

Permasalahan dan Konsep Dasar

The coastal zone:An endangered environment Over exploitation and destruction Unplanned development and natural disastersIncreasing pollutionResource use conflicts Unclear and weak institutional arrangements

Major issues in the coastal areas of Indian Ocean

Overfishing/too much capacity

Illegal and destructive fishing

Habitat loss (reefs, mangroves, estuaries, beaches)

Uncontrolled development in shoreline areas

Poverty in coastal areas/weak tenure procedures

Poor institutional coordination/cooperation

Low awareness of the problems and solutions

No integrated approach to management

“Best Practices” and zoning municipal waters use

S u s t a i n a b l e u s e z o n e s

M a n g r o v e f o r e s tc o n s e r v a t i o n z o n e s

M u n i c i p a l w a t e rb o u n d a r y

M a r i n e r e s e r v e s

B u f f e r z o n e

C o r a l r e e f c o n s e r v a t i o n z o n e sS t r i c t p r o t e c t i o n z o n e

U r b a n a r e a sa n d s e t t l e m e n t s

P i e r

C o a s t a l t o u r i s m z o n e

I s l a n d

S h o r e l i n es e t b a c k

o p e n w a t e r

Definition of Coral Triangle (CT) area. Indonesia (Central and Eastern), East Timor, the Philippines, Malaysia (Sabah), Papua New Guinea and the Solomon Islands. Coral Triangle: richest marine life on the planet. The CT, sometimes referred to as the “Amazon of the Seas”, is the epicenter of marine life abundance and diversity on the planet. In some areas, it has more than 600 coral species (more than 75% of all known coral species), 53% of the world’s coral reefs, 3,000 fish species, and the greatest extent of mangrove forests of any region in the world. In addition, the CT serves as the spawning and juvenile growth areas for what is the largest tuna fishery in the world.

Masalah Kelautan Nasional

1. Penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) penangkapan ikan oleh kapal kapal asing di wilayah Indonesia oleh kapal-

kapal pukat harimau dan jaring lebar di wilayah perairan sekitar pantai. Beberapa data menyitir bahwa kerugian sebesar US $ 4,5 juta akibat

kegiatan pencurian ikan. Pendapatan ekspor perikanan Indonesia setiap tahunnya sebesar US $ 2,2

juta. Ditengarai sekitar 300 pabrik pengolahan ikan Thailand mendapatkan

pasokan dari perairan Indonesia. Pusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan

(DKP) 2007: kerugian negara dikarenakan pencurian ikan ini mencapai US $ 3 Milyar/ tahun,

pencurian terjadi di lima wilayah : pencurian ikan di lima daerah yaitu Batam, Pontianak, Medan, Jakarta dan Tual.

Kerugian itu terdiri atas penangkapan ikan di ZEEI dan ekspor yang tidak termonitor, sebesar US$ 1.200 juta, Kapal-kapal ilegal yang melanggar daerah penagkapan sebesar US $ 574 juta.

Masalah utama dari pencurian ikan adalah akibat kurang sempurnanya sistem dan mekanisme perizinan untuk menangkap ikan. Ternyata dari sekitar 7000 kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang memperoleh izin menangkap ikan di perairan ZEEI, sekitar 70% dimiliki oleh pihak asing seperti Thailand Filiphina, Taiwan dan RRC.

2. Pemanfaatan berlebih (over exploitation) sumber daya laut, sehingga sumber daya laut tersebut tidak menjadi sustainable (berkelanjutan)

3. Sistim pertahanan laut, 4. Minimnya moda transportasi laut di dalam negeri5. Rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan di

Indonesia

POTENSI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL

1. Sumberdaya yang dapat diperbaharui : (DKP)- Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pascapanen)- Hutan Mangrove - Pulau-Pulau Kecil.- Terumbu Karang- Industri Bioteknologi Kelautan

2. Sumberdaya yang tak dapat diperbaharui: - Minyak Bumi dan Gas- Harta Karun. (DKP)- Bahan Tambang dan Mineral lainnya

3. Energi Kelautan:- Pasang Surut- Gelombang- Angin- OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion)

4. Jasa-Jasa Lingkungan- Pariwisata- Perhubungan dan Kepelabuhanan.- Penampung (Penetralisir) Limbah

1. Reklamasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau nilai tambah Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditinjau dari aspek teknis, lingkungan, dan sosial ekonomi.

2. Pelaksanaan Reklamasi wajib menjaga dan memperhatikan: a. keberlanjutan kehidupan dan penghidupan Masyarakat;b. keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; serta c. persyaratan teknis pengambilan, pengerukan, dan penimbunan material.

Pemanfaatan Wilayah Pesisir Melalui Reklamasi

adalah hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.

Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP-3)

Aturannya:1. Menteri berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir

lintas provinsi dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu. 2. Gubernur berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir

sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan, dan Perairan Pesisir lintas kabupaten/kota.

3. Bupati/walikota berwenang memberikan HP-3 di wilayah Perairan Pesisir 1/3 (satu pertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

Seputar Illegal Fishing

Illegal Fishing (IUUF)

• Illegal, Unregulated, Unreported Fishing• Dalam memanfaatkan sumberdaya kelautan dan

perikanan sering kali terjadi eksploitasi secara besar-besaran namun tidak mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

• Cara-cara yang dilakukan selama ini seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggungjawab (Code of Conduct for Responsible Fisheries - CCRF)

Destructive fishing

• Kegiatan mall praktek dalam penangkapan ikan atau pemanfaatan sumberdaya perikanan yang secara yuridis menjadi pelanggaran hukum.

• Beberapa faktor penyebab secara umum: Rentang kendali dan luasnya wilayah pengawasan tidak seimbang

dengan kemampuan tenaga pengawas yang ada saat ini Terbatasnya sarana dan armada pengawasan di laut Lemahnya kemampuan SDM Nelayan Indonesia dan banyaknya

kalangan pengusaha bermental pemburu rente ekonomi Masih lemahnya penegakan hukum Lemahnya koordinasi dan komitmen antar aparat penegak hukum.

Bentuk-bentuk Destructive Fishing

1. Menggunakan bahan peledak dan bahan kimia seperti : bom (dengan bahan berupa pupuk (cap matahari, beruang,obor), bius (kalium cianida – KCn) dan Tuba (akar tuba).

Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang sering digunakan

Potasium Cianida digunakan untuk penangkapan ikan di daerah karang, bahan ini biasa digunakan tukang mas.

Racun hama pertanian seperti merek Dexon, Diazino, Basudin, Acodan digunakan untuk penangkapan ikan air tawar di sungai atau perairan umum, bahan ini sering digunakan di daerah transmigrasi dan masyarakat lain disekitar perairan umum.

Deterjen digunakan untuk penangkapan ikan didaerah karang.

Akar Tuba digunakan untuk penangkapan ikan didaerah karang.

Tembakau digunakan untuk penangkapan ikan didaerah karang.

2. Penangkapan ikan dengan trawl (pukat harimau).

• Pukat harimau (trawl) yang merupakan salah satu alat penangkap ikan saat ini telah dilarang di wilayah perairan Indonesia sesuai Keputusan Presiden RI No.39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl.

• Namun pada kenyataannya masih banyak nelayan yang melanggar dan mengoperasikan alat tersebut untuk menangkap ikan. Indikatornya adalah karang mati, atau sulit bertahan hidup di daerah dimana nelayannya sering menggunakan pukat harimau untuk menangkap ikan.

• Cases: perairan Bagan Siapi-Api Provinsi Sumatera Utara, Selat Tiworo Kab. Bombana Provinsi Sulawesi.

Pencemaran Laut

1. Def Penc Lingk Laut : (Art. 1(4) LOS-1982)“pollution of the marine env’t” means the introduction by man, directly, or indirectly, of substances or energy into the marine env’t, including estuaries, which results or is likely to result in such deleterious effects as harm to living resources and marine life, hazards to human health, hindrance to marine activities, including fishing and other legitimate uses of the sea, impairment of quality for use of sea water and reduction of amenities;

2. Perkembangan arti ‘pencemaran’ (pollution):a. any alteration of the environment; b. the right of the territorial sovereign; c. damage; d. interference with other uses of the env’t; dan e. exceeding the assimilative capacity of the env’t.

Macamnya:1. Dumping

1. Pengertian: (Art. 1(5)(a) KHL-1982) “dumping” means :i. any deliberate disposal of wastes or other matter from

vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea;

ii. any deliberate disposal of vessels, aircraft, platforms or other man-made structures at sea;

2. Kerangka Pengaturana. KHL-1982, Arts. 210 & 216b. The 1972 London IMCO-Conv on the Prev’n of Mar Pol by

Dumping of Wastes & Other Matter (DUMPING-72)- larangan men-dumping limbah-limbah tertentu- diperlukan ijin khusus untuk men-dumping limbah tertentu- diperlukan ijin umum untuk limbah lainnya

c. 1977 --- IAEA m’tapkan mekanisme multilateral ttg konsultasi dan monitoring dumping limbah radioaktif

2. Vesel-Source Pollution

1. Pengertian; (Art. 2(4) MARPOL-1973)“Ship” means a vessel of any type whatsoever operating in the marine environment and includes hydrofoil boats, air-cushion vehicles, submersibles, floating craft and fixed or floating platforms

2. Terjadinya pencemaran :a. dumpingb. pembuangan (discharge) bbg macam zat, termasuk minyakc. pencucian (rinsing) kontainer kapald. ballaste. kecelakaan --- tabrakan atau kandasnya kapal/tanker

3. Via Udara

1. Terjadinya Pencemarana. buangan yg berasal dr & / mel udara dr kendaraan air atau

pesawat udarab. emisi dari bangunan buatan manusia di daratc. pembakaran limbah (incineration of wastes) di kapal

2. Kerangka Pengaturana. KHL-1982, Art. 212 & 222b. The 1986 IAEA Conv on early Notification of a Nuclear Accidentc. The 1986 IAEA Conv in the Case of a Nuclear Accident or

Radiological Emergencyd. The 1979 Conv on Long-Range Transboundary Air Pollution,

beserta Prot2-nya tahun 1984, 1985, 1988, dan 1991e. The 1985 Convention for the Protection of the Ozone Layer;

beserta Protokolnya tahun 1987f. The 1992 Rio Convention on Climate Change

4. Eksplorasi & Eksploitasi Laut Dalam

1. Dibedakan antara:di wilayah yurisdiksi nasionaldi “AREA” --- the sea-bed and ocean floor and subsoil thereof,

beyond the limits of nat’l jurisdiction; (Art. 1(1) KHL-1982)2. Terjadinya Pencemaran

pengeboran, pengerukan, penggalian, pembuangan limbah, pembangunan, pengoperasian dan perawatan instalasi, pipa-pipa dan peralatan lainnya.

3 Kerangka Pengaturana. KHL-1982: umum: 194 (3)(c); di wil nas: 208 & 214;

dan di “Area”: 209 & 215.b. The 1969 Int’l Conv on Civil Liability for Oil Pollution

Damage c. The 1977 London Conv on Civil Liability for Oil Pollution

Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources

5. Oleh Limbah Dari Darat (PLSD)

1. Pengertian: ‘land-based sources’ means:(i) municipal, industrial or agricultural sources, both fixed and

mobile, on land, discharges from which reach the marine environment, in particular:

from the coast, including from outfalls discharging directly into the marine environment and through run-off;through river, canals or other watercourses, including underground watercourses; andvia the atmosphere;

(ii) sources of marine pollution from activities conducted on offshore fixed or mobile facilities within the limits of national jurisdiction, save to the extent that these sources are governed by appropriate international agreement

Submarine Tailing Disposal

• Tailing merupakan limbah berbentuk lumpur hasil penggerusan /penghancuran batuan tambang untuk memisahkan emas dan atau logam logam berharga lainnya dari batuan. Pada tailing masih terdapat berbagai jenis logam, termasuk logam berbahaya (Merkuri, Arsen, Mangan, dan lainnya) yang secara lamiah terkandung pada batuan tersebut. Logam ini sebenarnya aman ketika berada di perut bumi,namun berbahaya jika masuk dalam kehidupan manusia.

• Pembuangan tailing ke laut (STD) menjadi kekhawatiran karena pipa tailing diletakkan pada perairan yang dangkal dan subur sehingga tailing yang keluar dari pipa dapat dipermainkan oleh arus, pasang surut dan turbulence.Tidak benar bahwa pembuangan tailing berada di bawah lapisan thermoklin dan akan menetap stabil di dasar laut. Hal penting lain yang tidak diperhitungkan adalah peristiwa Up-welling, yakni naiknya massa air yang ada di dasar laut ke permukaan. Up-welling dipastikan akan mengangkat limbah tailing ke permukaan dan menyebar

Pembuangan tailing ke dasar laut merusak ekosistem pesisir yang rawan karena:

• Menimbun organisme hidup dengan endapan lumpur atau mengusir organisme tersebut dari habitat.

• Menyebabkan degradasi habitat laut dan air tawar • Mengurangi keanekaragaman hayati dan mengancam

keseimbangan ekologi. • Menyebabkan masuknya logam-logam berat dan polutan

lain ke dalam rantai makanan. • Pembuangan tailing ke dasar laut berdampak seketika dan

jangka panjang, serta tidak ramah lingkungan. • Pemulihan daerah-daerah yang terkena dampak

pembuangan tailing ke dasar laut tak mungkin dilakukan.