Microsoft PowerPoint - Konsep Open Government untuk Memperkuat Akuntabilitas Publik

Apa ituAkuntabilitas?

Apa ituAkuntabilitas?

KeterkaitanOG & Akuntabilitas

TRANSPARENCY. In a well-functioning, democratic society citizens need to know what their government is doing. To do

that, they must be able freely to access government data and information and to share that information with other citizens.

RELEASING SOCIAL AND COMMERCIAL VALUE. In a digital age, data is a key resource for social and commercial

activities. By opening up data, government can help drive the creation of innovative business and services that deliver

social and commercial value.

PARTICIPATORY GOVERNANCE. By opening up data, citizens are enabled to be much more directly informed and involved in decision-making.

MengapaOG?

MengapaOG?Gap antara pengguna E-government dengan pengguna Sosial Media di

InggrisMedia online saja belum cukup.

only 28% use e-gov

services

93% use social

media

Contoh UK

MengapaOG?Persentase penduduk berdasar kepemilikan HP & akses internet melalui HP

MengapaOG?Jumlah pengguna Internet, Twitter, dan Facebook di Indonesia (UKP4, 2014)

TERBESAR KE-5 DI DUNIA

1. AS2. Brazil3. Jepang4. Inggris5. Indonesia

107.700.00033.300.00029.900.00023.800.000

19.500.000

TERBESAR KE-4 DI DUNIA

1. Thailand2. Brazil3. Turki4. Indonesia5. Mexico

168.642.82061.813.58060.600.520

49.884.16039.583.000

20132012201120102009

71.190.00063.000.00055.000.00042.000.00032.000.000

MENINGKAT SETIAP TAHUN

MengapaOG?Manfaat penggunaan Sosial Media oleh instansi pemerintah (survey di 11

negara OECD, 2013)

MengapaOG?Manfaat OGD (Opem Government Data)

0

0.291666667

0.333333333

0.416666667

0.541666667

0.583333333

0.625

0.666666667

0.666666667

0.708333333

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

F. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PUBLIC SECTOR

I. FACILITATE CITIZENS' PARTICIPATION IN PUBLIC DEBATE

J. ENABLE CITIZENS' ENGAGEMENT IN DECISION-MAKING

PROCESSES

C. IMPROVE PUBLIC SECTOR PERFORMANCE BY

STRENGTHENING ACCOUNTABILITY

E. ENABLE SERVICE DELIVERY FROM PRIVATE SECTOR

THROUGH DATA RE-USE

D. IMPROVE INTERNAL OPERATIONS AND COLLABORATION

H. FACILITATE CREATION OF NEW BUSINESSES

B. INCREASE OPENNESS

G. CREATE ECONOMIC VALUE FOR THE PRIVATE SECTOR

A. INCREASE TRANSPARENCY

MengapaOG?

Higher quality and more

efficient public services

Better government

accountability & decisions Private sector

innovation & economic

growth

Acceleration of bureaucracy

reform

Improvement in public

satisfaction and trust towards

government

More comprehensive

input for policy making

Manfaat Untuk Indonesia (UKP4, 2014)

SBY sbg PeloporOG

2,7 juta pengikut di Facebook;

5 juta pengikut di Twitter;

Punya SMS hotline, sampai saat ini sudah

menerima 3,5 juta SMS;

Memiliki akun / channel sendiri di Youtube.

Banyak diikuti oleh Kepala Daerah, salah satunya Ridwan Kamil

UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

UU No. 37/2008 tentang Ombudsman RI;

UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik;

Permendagri No. 35/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi di Kemendagri dan Pemda;

PP No. 61/2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14/2008.

Dasar HukumOG

KerangkaOG di Negara OECD

PrinciplesPolicy

Instruments Catalysers

Inter-mediate

results Final results

TransparencyBudgetarytransparency

Innovation

ICTs use

Changemanagement

Implementation

Quality of public services

Socialwellbeing

Improved democracy

Trust in governance

Economicgrowth

AccountabilityIndependentinstitutions

ParticipationConsultationmechanisms

Integrity Anticorruption

PenerapanOG di Indonesia

Salah satu komponen yg mendukung pelaksanaan open government di Kota Yogyakarta.

Aplikasi berbasis web yg memungkinkan Pemkot mengelola (menerima-mendistribusikan-merespon-memroses data) keluhan dan permintaan informasi dari masyarakat.

Murah & mudahMemungkinkan masyarakat terhubung dengan pemerintah dengan menggunakan berbagai macam

media komunikasi: dari tatap muka hingga pemanfaatan teknologi SMS yg paling populer dipakai.

Menghubungkan 57 unit kerja, termasuk seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta.

Anggota masyarakat dapat mengecek status dan respon dengan menggunakan internet.

Unit Pelayanan Informasi & Keluhan

Statistik Jenis PesanUPIK

Type of

Messages

Year

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

COMPLAINT 924 1148 762 512 788 624 639 767 1269 1366 389

QUESTION 337 490 930 633 908 740 856 937 810 1320 447

INFOMATION 644 1234 543 860 1084 1008 1507 1212 640 935 270

SUGGESTION 280 381 334 380 521 394 412 502 508 761 275

TOTAL 2185 3253 2569 2385 3301 2766 3414 3418 3227 4382 1381

Menolong pemerintah untuk memetakan permasalahan dan membentuk beberapa program dan kebijakan publik yang dapat mengatasi permasalahan-permasalahan dalam masyarakat.

Mengembangkan ide baru dan solusi dari masyarakat yg pada akhirnya akan menciptakan dukungan dalam implementasi program karena berasal dari masyarakat.

Mendorong partisipasi dan keterlibatan masyarakat dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

MengapaUPIK & MengapaOG?

Utilisasi internet menjadi kebutuhan di era digital saatini untuk memberi pelayanan publik yg semakin baik;

Penggunaan internet dalam manajemenpemerintahan juga merupakan ruang lebar untukinovasi (contoh: Km 0 Pro-poor Jabar);

Internet bukanlah satu-satunya media. Pemerintahtetap perlu menjalin komunikasi & kolaborasi, misalnya melalui Forum Stakeholder, menginap di kampung, blusukan, dll.

Era digital mensyaratkan perubahan mindset aparat(bersih, melayani, inklusif, kompetitif, dst).

Penutup

Meningkatkan akuntabilitas;

Mengurangi kemungkinan tindakan yang tidaketis (mal-administrasi);

Mengurangi kemungkinan penyalahgunaanwewenang (detournement de puvoir atau abus de

droit);

Mengembalikan birokrasi sebagai pelayan / abdimasyarakat.

Penutup: KeterkaitanOG dengan RUU AKPN, EPN, AP

Doris Becker, 2014, Reflections About Open and Responsive Government, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of

Public Administration (LAN), 11-12 June.

Haryadi Suyuti, 2014, UPIK: Praktek Pemerintah Terbuka di Kota Yogyakarta, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National Institute of

Public Administration (LAN), 11-12 June.

Ubaldi, B., 2013, Open Government Data: Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives, OECD Working Papers on Public Governance,

No. 22, OECD Publishing.

Ubaldi, B., 2014, Increasing Public Value through Open Government and Open Data, 1st Asian Public Governance Forum on Public Innovation, Jakarta: National

Institute of Public Administration (LAN), 11-12 June.

UKP4, 2014, OGP dan Inovasi Dalam Pengelolaan Aspirasi dan PengaduanMasyarakat, Simposium Inovasi Pelayanan Publik Indonesia, Jakarta: Kementerian PAN

dan RB, 16-17 Juni 2014.

Referensi