kondisi, hambatan dan peluang percepatan 14 26 · percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan...
TRANSCRIPT
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
1
Pendahuluan
triple track strategy
growth with equity triple track strategy
progrowth pro job
pro poverty alleviation
green economy)
triple track + 1 strategy.
propoverty alleviation
Arah Kebijakan Pemerintah
2
Handbook
Kondisi, Hambatan, dan Peluang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan
KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH PASCA DESENTRALISASI
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
3
Tabel 1 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, Tahun 2004-2008 (dalam Triliun Rupiah)
Sumber: BPS, berbagai tahun.
Kawasan 2004 2005 2006 2007 2008
Kawasan Barat
Kawasan Timur
Rasio Barat/ Timur
Arah Kebijakan Pemerintah
4
Tabel 2 Laju Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha, Tahun 2004-2008
Lapangan Usaha 2004 2005 2006 2007 2008
1. Pertanian, Kehutanan, Peternakan, Perikanan 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan a. Industri Migas b. Industri Bukan Migas 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Konstruksi 6. Perdagangan, Hotel & Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi a. Pengangkutan b. Komunikasi 8. Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa a. Pemerintahan Umum b. Swasta
Produk Domestik Bruto Produk Domestik Bruto Tanpa Migas
Sumber: BPS, berbagai tahun
Kondisi Sosial-Ekonomi Daerah.
point
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
5
KENDALA DALAM KEBIJAKAN PENINGKATAN KONDISI PEREKONOMIAN DAERAH
Identifikasi Kendala Global Terhadap Perekonomian Daerah.
contagious effect
contagious effect
Multiplier Effect
high cost economy
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
7
(i)masterplan
(ii)
(i)
entrepreneurship(ii)
(i)
stakeholder
(i)
(ii)
(i)
Identifikasi Kendala Pemerataan Pembangunan dan Hasil Pembangunan.
initialcondition
Arah Kebijakan Pemerintah
8PELUANG MENGOPTIMALKAN POTENSI EKONOMI LOKAL DI DAERAH
domestic demand lead growth
multiplier effect
capital
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
9
PEMBANGUNAN DAERAH TER-TINGGAL, TERPENCIL, TERDEPAN, TERLUAR DAN PASCA KONFLIK
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
11
PENGENTASAN KEMISKINAN
a. Ketimpangan Tingkat Kemiskinan antar Provinsi Masih Cukup Besar.
b. Proporsi Penduduk Miskin di Perdesaan Menurun, Namun Jumlahnya Masih Dominan
c. Secara Rata-rata, Akses Masyarakat terhadap Kebutuhan Dasar Masih Rendah.
Arah Kebijakan Pemerintah
12
Tabel 3 Capaian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Susenas, Tahun 2008
Quintile
Calorieintake[kkal/kap/hari]
APSSD
[7-12]
APSSMP
[13-15]
APSSMA
[16-18]
Akseske
Dokter
Akses ke Puskes-
mas
AksesAir
Bersih
Akses ke Sanitasi
Total 1.983 98,9 84,8 55,1 30,3 35,6 54,1 73,9 Sumber: BPS, 2006
d. Beberapa Permasalahan Lain.
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
13
a. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
b. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
c. Pemberdayaan Masyarakat
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
15
Gambar 1 Alur Perencanaan dan Penganggaran
Arah Kebijakan Pemerintah
16
ASUMSI MAKROEKONOMI DAN KEBIJAKAN FISKAL 2011
Tabel 4 Indikator Makroekonomi 2011
Indikator APBN 2011
Produk Domestik Bruto
Pertumbuhan Ekonomi (%) Nominal (miliar Rp)
Inflasi y.o.y (%)
Kurs Rupiah (Rp/US$)
SBI 3 Bulan Rata-rata (%)
Harga Minyak (US$/barel)
Lifting Minyak (juta barel/hari)
Sumber: Kementerian Keuangan, 2011
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
17Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2011.
Pembangunan kesejahteraan.
Pembangunan demokrasi,
Penegakan hukum
domestic connectivity
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
19
Tabel 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Tahun 2005-2011
(Dalam Miliar Rupiah)
2005 2006 2007 2008 2009 2010
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN-P RAPBN APBN
A. Pendapatan Negara dan Hibah 495,224.2 637,987.2 707,806.1 9,816,009.4 848,763.2 992,398.8 1,086,369.6 1,104,902.0
I. Penerimaan Dalam Negeri 493,919.4 636,153.1 706,108.3 979,305.4 847,096.6 990,502.3 1,082,630.1 1,101,162.5 1Penerimaan Perpajakan 347,031.1 409,203.0 490,988.6 658,700.8 619,922.2 743,325.9 839,540.3 850,255.5
a. Pajak Dalam Negeri 331,791.9 395,971.5 470,051.8 622,358.7 601,251.8 720,764.5 816,422.3 827,246.2 b. Pajak Perdagangan Internasional 15,239.2 13,231.5 20,936.8 36,342.1 18,670.4 22,561.4 23,118.0 23,009.3
2Penerimaan Negara Bukan Pajak 146,888.3 226,950.1 215,119.7 320,604.6 227,174.4 247,176.4 243,089.7 250,907.0 II. Hibah 1,304.8 1,834.1 1,697.7 2,304.0 1,666.6 1,896.5 3,739.5 3,739.5
B. Belanja Negara 509,632.4 667,128.7 757,649.9 985,730.8 937,382.1 1,126,146.5 1,202,046.2 1,229,558.5 I. Belanja Pemerintah Pusat 361,155.2 440,032.0 504,623.3 693,356.0 628,812.4 781,533.6 823,627.0 836,578.2
1. K/L 120,823.0 216,094.7 225,014.2 262,003.3 306,999.5 366,134.5 410,409.2 432,779.3 2. Non K/L 240,332.2 223,937.3 279,609.1 431,352.7 321,812.9 415,399.1 413,217.9 403,798.9
II. Transfer Ke Daerah 150,463.9 226,179.9 253,263.2 292,433.5 308,585.3 344,612.9 378,419.2 392,980.3 1 Dana Perimbangan 143,221.3 222,130.6 243,967.2 278,714.7 287,251.5 314,363.3 329,099.3 334,324.0 2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 7,242.6 4,049.3 9,296.0 13,718.8 21,333.8 30,249.6 49,319.9 58,656.3
III. Suspen (1,986.7) 916.8 (236.5) (58.7) (15.6) 0.0 0.0 0.0
C. Keseimbangan Primer 50,791.4 49,941.1 29,962.6 84,308.5 5,163.2 (28,097.5) 726.2 (9,447.3)
D. Surplus Defisit Anggaran (A-B) (14,408.2) (29,141.5) (49,843.8) (4,121.3) (88,618.8) (133,747.7) (115,676.6) (124,656.5)
E. Pembiayaan 11,121.2 29,415.6 42,456.5 84,071.7 112,583.2 133,747.7 115,676.6 124,656.5 I. Pembiayaan Dalam Negeri 21,393.2 55,982.1 69,032.3 102,477.6 128,133.0 133,903.2 118,672.6 125,266.0 II. Pembiayaan Luar Negeri (neto) (10,272.0) (26,566.5) (26,575.8) (18,405.9) (15,549.8) (155.5) (2,995.9) (609.5)
(3,287.0) 274.1 (7,387.3) 79,950.4 23,964.4 0.0 0.0 0.0Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan
2011
Sumber: Kementerian keuangan, Nota Keuangan 2011
TRANSFER DANA KE DAERAH
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
21
Gambar 2 Alokasi Dana Transfer, Tahun 2009 – 2011
Dana Alokasi Khusus.
medium term expenditure framework
performance based budgeting
4.
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
23
Dana Penyesuaian.
Dana Dekonsenterasi dan Tugas Pembantuan.
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
25
SEB Monitoring dan Evaluasi DAK.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PERCEPATAN DAN PERLUASAN PERTUMBUHAN EKO-NOMI
Arah Kebijakan Pemerintah
26
PENGUATAN PERAN GUBERNUR DALAM PEMERINTAHAN DAERAH
WEWENANG DAN FUNGSI GUBERNUR
IDENTIFIKASI POTENSI TERKAIT PERAN GUBERNUR DAN ALTER-NATIF SOLUSINYA
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
27
SINKRONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Arah Kebijakan Pemerintah
28
Gambar 3 Bagan Tugas dan Wewenang Gubernur pada Tahapan Pelaksanaan dan Implementasi
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah
1) Melaksanakanprogram dan
kegiatandekonsentrasi,
tugaspembantuan danurusan bersamasesuai denganpetunjuk yang
ditetapkan olehmenteri/kepalaLembaga terkait
2) MenyelenggarakanForum Koordinasi Pimpinan
Daerah (MusyawarahPimpinan Daerah) dalam
rangka koordinasipelaksanaan pembangunan
daerah termasuk:
i) memberi dukunganterhadap kerja sama
antar kabupaten/kotadalam
penyelenggaraanurusan pemerintahan
ii) menyelesaikanperselisihan antar
kabupaten/kota dalampenyelenggaraan urusan
pemerintahan
iii) menetapkan kriteria, penetapan situasi sertamelakukan koordinasi
terhadap ancaman, tantangan, hambatandan gangguan daerahdan stabilitas politik
iv) menjaga pengamalanideologi Pancasila,
membangun kehidupandemokrasi dan menjaga
kerukunan hidupberagama
3) Menangani isu-isu lintaskabupaten/kota melaluikoordinasi, mediasi ataufasilitasi oleh Gubernur
dalam bidang :
i) penegakan peraturanperundang-undangan
ii) batas wilayah dan isukawasan
iii) penanggulanganbencana
iv) daerah otonom dankhusus
v) kerjasama daerah
vi) tata ruang
vii) ketentraman danketertiban masyarakat
viii) tugas-tugas yang diamanatkan
perundang-undanganlainnya
4) Melakukan fasilitasi dankonsultasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan, termasuk:
i) Memberikan informasi tentang kebijakan Pemerintah dan instansi vertikal di provinsi
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi
ii) Melakukan penyetaraankualitas pelayanan publikantarkabupaten/kota di
wilayah provinsi yang bersangkutan
iii) Melakukan fasilitasi dankonsultasi pengelolaan
kepegawaian kabupaten/kotadi wilayah provinsi yang
bersangkutan
iv) Melantik kepala instansivertikal dari kementerian dan
lembaga pemerintahnonkementerian yang
ditugaskan di wilayah provinsi
v) Membangun etos kerjapenyelenggaraan pemerintahan
vi) MemfasilitasiKesekretariatan Gubernur
sebagai Wakil Pemerintah diWilayah Provinsi
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
29
REVITALISASI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
policy driven
budget driven
Gambar 4 Titik Kritis Musrenbang 2010
Arah Kebijakan Pemerintah
30
INSTRUKSI PRESIDEN, PERAN GUBERNUR DAN SINERGI PUSAT-DAERAH
Millennium Development Goals
“Penyusunan APBN dan APBD yang Sehat, Berkualitas, dan Berkesinambungan”
Pembangunan Kewilayahan dan Peningkatan Kawasan Strategis
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
BUKU PEGANGAN 2011Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
BUKU PEGANGAN 2011Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
31
multipliereffect
KAWASAN EKONOMI KHUSUS
[Type text] [Type text] Dukungan Pemda dalam Peningkatan Kawasan Strategis
32
customs & excisetax
OneStop Service
Perkembangan Implementasi Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus.
Japan International Cooperation Agency
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
BUKU PEGANGAN 2011Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
BUKU PEGANGAN 2011Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
33
Strategi, Peluang, dan Tantangan Perwujudan Kawasan Ekonomi Khusus.
One Stop Service
Terminal Handling Costhandling speed
World Class Labor Relation
good corporate governance
human capital
[Type text] [Type text] Dukungan Pemda dalam Peningkatan Kawasan Strategis
34
Dukungan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
demand-supply side
Law enforcement
KAWASAN PERTUMBUHAN EKO-
NOMI TERPADU (KAPET)
Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan dan Penguatan Peran Gubernur
BUKU PEGANGAN 2011Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
BUKU PEGANGAN 2011Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah
35
INTEGRASI DAN SINERGI KEK DAN KAPET DALAM PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI
[Type text] [Type text] Dukungan Pemda dalam Peningkatan Kawasan Strategis
36
Gambar 5 Peran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
dalam Mendukung Kawasan Strategis
PeranPemerintahPusat:
1. Perumusan kebijakan dan kerangka regulasi;
2. Ketersediaan Norma, Standar, Prosedurdan Manual (NSPM);
3. Pengembanganskemainsentiffiskal dan non-fiskal; dan
4. Fasilitasi terhadap proses perpajakan, bea cukai, keimigrasian, dan ketenagakerjaan.
5. Perumusan kebijakan dan kerangka regulasi;
6. Ketersediaan Norma, Standar, Prosedurdan Manual (NSPM);
7. Pengembanganskemainsentiffiskal dan non-fiskal; dan
8. Fasilitasi terhadap proses perpajakan, bea cukai, keimigrasian, dan ketenagakerjaan.
PeranPemerintahDaerah:
1. Lahan,penataanruangdanprasarana;
2. Sistemperizinan/pelayananterpadu;
3. PeraturanDaerah yang kondusifbagiinvestasi;
4. Dukunganterhadapkeamanandanketertiban.
KawasanStrategis
Sumber: Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Bappenas.