kesehatan lingkungan kerja home industri tembaga kotagede

Kesehatan Lingkungan Kerja Home IndustriTembaga Kotagede Yogyakarta

Nur Ainun Simangunsong

Abstract

The health of work environmerit is the right of worker and the vital facility for optimalworking productivity. As the right, the obligation of each work place create the health forwork environment and itprotects the health ofworkers through using approach maintenance, the health improvement (promotive the ill recovery (curative) and the health restoration (rehabilitation) taken holistically, comprehensively and continuously.

Pendahuluan

Citaxita bangsa Indonesia sebagaimanatercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 diantaranya adalahmelindungi segenap bangsa Indonesia danselumh tumpah darah Indonesia, memajukankesejahteraan umum dan mencerdaskankehidupan bangsa. Dalam rangka mencapaicita-cita bangsa tersebut, diselenggarakanpembangunan nasiona! di semua bidangkehidupan secara berkesinambungan dalam'satu rangkaian yahg menyeluruh, terpadu, danterarah. Atau meminjam terminologi hukumlingkungan, bahwa pola pembangunan hamsberorientasi padapembangunan berkelanjutanyang berwawasan lingkungan hidup, diiakukandengan penuh upaya sadar dan terencana,yang memadukan lingkungan hidup termasuksumberdaya, kedalam proses pembangunanuntuk menjamin kemampuan, kesejahteraan,dan mutu hidup generasi masa kini dangenerasi masa depan.

Di era pembangunan. disamping tumbuhdan berkembang industri-industri besar danmenengah, juga terdapat pertumbuhanberbagai bentuk usaha home industri.Prosentasi peningkatan pendapatan dankemajuan usaha home industri inidiperiihatkan dengan daya saing dan dayatahannya ditengah terpaan ams krisis moneterpada pertengahan 1998 yang lalu.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta misalnya,banyak ditemukan jenis usaha ini mulai darigerabah, batik, tas, sandal, bunga, perak,sampai tembaga. Salah satu daerah yangmenyemarakkan jenis usaha ini adalahKotagede. Sebagai salah satu komoditiandalannya adalah kerajinan tembaga disamping jenis perak. Jenis logam ini lebih banyakdiminati oleh para pengrajin karena tidakmembutuhkan modal yang terlalu besar danbahannya pun mudah didapat, meskipunprosesnya lebih keras ketlmbang perak.

164 JURNAL HUKUM. No. 24. Vol. 10. SEPTEMBER 2003:164 -189

Nur Ainun Simangunsong. Kesehatan Ungkungan Kerja

Mudah dan murahnya industri jenis logamtembaga ini sehingga menarik perhatian +80% masyarakat Kotagede untuk menanamkankeseriusannya padajenis usaha ini. Akan tetapidengan maraknya masyarakat menggelutiusaha ini maka tidak tertutup kemungkinanruang udara di sekitar lingkungan keija akanikut tercemari akibat proses produksi tembagatersebut. Jika itu terjadi sudah barang tentusubjek yang paling tercemari adalah parapekerja itu sendiri. Efek yang ditimbulkan akibatprosespembakaran tembaga danzat-zat kimiayang digunakan dapatberupa kelainan saluranpernafasan (bronkhopulmoner), paru-paru,dan pnemonitis kimia. Bahkan kelebihanmenghirup percikan abu tembaga dari prosespembakaran dalam tingkat tertinggi dapatmengakibatkan gangguan pernafasan akutyang mengakibatkan meninggal dunia.

Dari uraian di atas,permasalahan menarikyang perlu diteliti adalah sebagai berikut.Bagaimanakah keadaan kesehatan lingkungankerja home industri tembaga di KotagedeYogyakarta? Bagaimanakah upaya menjaminkesehatan lingkungan ketja dan perlindungankesehatan pekerja home industri tembagatersebut?

Pengertian Kesehatan, Lingkungan, danKesehatan Lingkungan Kerja

Agar mendapatkan pengertian yangkomprehensif mengenai yang dimaksudKesehatan Lingkungan Kerja, di bawah iniakan diuraikan ketiga term tersebut

istilah kesehatan dalam UU No. 23 Tahun1992 (UUK), Bab I Pasal 1, butir (1) memilikipengertian yaitu "suatu keadaan sejahtera daribadan, jiwa, dan sosial yang memungkinkansetiaporang hidup produktif secara sosial danekonomis."

Menurut Organisasi Kesehatan Sedunia,kesehatan mengandung pengertian "health isdefined as a state ofcomplete physical, mental, and social wellbeing and note merely theabsence ofdisease orinfirmity.'̂

Kedua pengertian kesehatan di atassecara esensiil mengandung pengertian yangsama dan member! makna yang sangat luaspada kata kesehatan. Yaitu totalitas sejahteradiri yang meljputi jasmaniah, rohaniah (spritual),dan sosial. Berdasarkan defenisi tersebut,seseorang belum dianggap sehat sekalipunia tidak berpenyakit jiwa dan ataupun raga.Orang tersebut masih harus dinyatakan sehatsecara sosial. Dengan demikian, kesehatantidak hanya diukur dari penampakan sehatjasmaniahnya semata, melainkan terkait pulapemancaran rohaniahnya melalui perilaku daninteraksi sosial. Menurut Juli Soemirat Slamet,^dengan defenisi kesehatan (UUK) demikiancakupan bidang kesehatan akan membawaimplikasi ketaraf penyelenggaraan kesehatansecara kualitatif. Sebagai perbandingan,American Public Health Association (APHA),Emerson and Luginbuhl (EM), dan WorldHealth Organization (WHO) telahmerumuskan konsep kesehatan dalam TheBasic Sixyang meliputi:^

' Juli Soemirat Slamet Kesehatan Ungkungan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), him. 4.^Ibid., him. 5^H.R. Laevell dan E.G. Clarck, dalam Juli Soemirat Slamet, ibid., him. 7.

165

APHA EMERSON & LUGINBUHL WHO

Pencatatan dan Statistik vital Pemeliharaan

analisis data dokumen

Pendidikan kesehatan kesehatanPendidikan

kesehatan dan Kesehatan lingkungan Pendidikan

diseminasi kesehatan

infcrmasi Pemberantasan penyakitKesehatan

Pengawasan, menular lingkungan

Pengaturan,Kesejahteraan ibudan anakpelayanan Pemberantasan

kesehatan

lingkunganPengendalian Penyakit kronis

Penyakit' menular

Administrasi & Laboratonum kesehatan Kesejahteraan

pelayanan ibu dan anak

kesehatanPelayanan

Pelayanan medis dan

kesehatan perawatan

Koordinasikesehatan

sumber dayakesehatan

'Dalam UUK Bab V. Pasal 11,penyelenggaraan kesehatan dilaksanakanmelalui 15 kegiatan;1 kesehatan keluarga;2. perbaikan gizi;3. pengamanan makanan dan minuman;4. kesehatan lingkungan;5. kesehatan kerja;6. kesehatan jiwa;7. pemberantasan penyakit;8. penyembuhan penyakit dan pemulihan

kesehatan;

9. penyuluhan kesehatan masyarakat;10. pengamanan sediaan farmasi dan alat

kesehatan;

11. pengamanan zat adiktif;12. kesehatan sekolah;13. kesehatan oiahraga;14. pengobatan tradisionat;15. kesehatan matra. (garis miring dari

Penulis). ..

Mulai Pelita V kegiatan pokok kesehatantersebutyang tadinya ada15dinaikkan menjadi18. Kegiatan tersebut meliputi: kesejahteraanibu dan anak, keluarga berencana, gizi,kesehatan lingkungan, pemberantasanpenyakit, penyuluhan kesehatan, pengobatandan penanggulangan kecelakaan, perawatankesehatan masyarakat. usaha kesehatansekolah, kesehatan gigi dan mulut, kesehatanjiwa, pemeriksaan laboratorium sederhana,pencatatan dan pelaporan, kesehatan mata,kesehatan olah raga, kesehatan pekerja nonformal, pembinaan pengobatan tradisional,peningkatan upaya dana sehat masyarakat.Dari macam kegiatan kesehatan ini teriihatbahwa konsep kesehatan di Indonesiamemiliki wilayah cakupan yang sangat iuasdan materiilnya diuraikan secara kualitatif dankategoris.

Sedangkan pengertian lingkungan secaraekologis adalah segala sesuatu yang ada disekitamya, balk benipa benda hidup, bendamati, benda nyata ataupun abstrak, termasukmanusia lainnya, sertasuasanayang terbentukkarena terjadinya interaksl di antara elemen-elemen di alam tersebut. Lingkungan dalampengertian ini tidak mengenal batas wilayah,balk wilayah negara maupun administratif.Misalnya, airtak dapatdipisahkan dari udara,karena di dalam udara terdapat uap-uapataupun bintik-bintik air. Udarapun terdapat didalam tanah. Karenanya, apabila udaramengandung banyaksulfurdioksida, maka bilahujantumn, maka airhujan akan bersifat asam,danairpermukaan menjadi asam pula. Bendahidup tak dapat dipisahkan dari benda mati.Demikian pula dengan manusia dan hewanyang tergantung pada berbagai benda tidakhidup untuk kelangsungan hidupnya, sepertiair, udara, tanah, di samping benda hidup



seperti berbagai sayuran dan daging-dagingan. Atas dasaritulah orang mengatakanbahwa lingkungan itu tidak mengenal batasan{bounderies).

Kalau dimensi lingkungan secaraekologistampak tak terbatas, maka dalam perspektifUU No. 23 Tahun 1997 (UUPLH), ruanglingkup lingkungan hidup Indonesia dibatasioleh ruang dan tempat Negara KesatuanRepubiik Indonesia berdaulat danberyurisdiksi.^ Batasan ini dapat dimengertikarena lingkungan hidup berkaitan denganpengelolaan harus jelas batas wiiayahwewenang pengelolaannya. Lingkungan hidupIndonesia tidak lain adalah wiiayah, yangmenempati posisi siiang antara dua benuadan dua samudera dengan ikiim tropis dancuaca serta musim yang memberikan kondisialamdan kedudukan denganperanan strategisyang tinggi nilainya sebagai tempat rakyat danbangsa Indonesia itienyelenggarakankehldupan bermasyarakat, berbangsa, danbemegara dalam segaia aspeknya. Dengankata lain, Wawasan Nusantara menjadi framedan memiliki kedudukan yang signifikan didalam menyeienggarakan pengelolaanlingkungan hidup Indonesia.

Dalam Bab I, Pasal 1 butir (1) UUPLHdijelaskan, lingkungan hidup adalah "kesatuanruang dengan semua benda, daya, keadaandan makhluk' hidup, termasuk manusia danperilakunya, yang mempengaruhi kelangsunganperikehidupan dan kesejahteraan manusiaserta makhluk hidup lainnya." Defenisi tersebutmengandung pengertian, lingkungan hidupsebagai suatu ekosistem terdin atas berbagai

subsistem y^ng saling mempengaruhi danmempunyai aspek sosial, budaya, ekonoml,dan geografi dengan corak ragam yangberbeda-beda serta daya dukung dan dayatampung lingkungan hidup yang berbeda pula.Karena lingkungan hidup sebagai suatu ruangmemiliki daya tampung dan ketahanan yangsangat terbatas maka keselarasan,keserasian, dan keseimbangan subsistemperlu diperhatikan. Pergeseran posisi dan polainteraksi di antara subsistem tersebut akan

mempengaruhi ketahanan lingkungan hidupitu sendiri. Demikian juga halnya faktor-faktoreksternal sepertikomponen-komponen bahandan proses industrialisasi dalam kadarberiebihan akanmengandung sensitivitas ting;terhadap lingkungan hidup berupa pencemaran.Pengotoran lingkungan dan sumber daya alamyang sangatdibutuhkan untuk kehldupan sehari-hari akan mengakibatkan manusia aka**mengalami gangguan kesehatan karenanya.Dari uraian di atas dapat dipahami bahwakelangsungan hidup manusia sangattergantung pada kesehatan dan lingkungannya.Keberiangsungan hidup manusia sangatditentukan oleh pengendalian manusiaterhadap kesehatan lingkungannya.

Dalam kepustakaan public health, istilahkesehatan lingkungan disebut environmenthealth. Pada mulanya, dalam perkembanganilmu kesehatan, istilah enwronmenfmenyangkutenvironment sanitations, hyg/ene atauparsonelhygiene yang membatasi terhadap semuausaha yang bertujuan untuk mengadakanpencegahan ataupun penolakan terhadapfaktor-faktor hidup yan^^ dapat menimbulkan

*Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan (cet. ke-14) (Yogyakarta: Gadjalt Mada UniversityPress, 1999),him. 69 dan 576.

167

suatu penyakit secara epidemologis.®Lingkungan ini secara garis besar dibagimenjadi lima.1. Lingkungan fisis sebagai media

lingkungan yang mati, atau non biotis;2. Lingkungan biologis yang hidup (biotis),

seperti dunia fauna dan flora kita;3. Lingkungan spsial ekonomi;4. Lingkungan sosio kultural;5. Lingkungan sosio politis.

Dalam perkembangan berikutnya, konsepenvironment health telah mencakuppengertian dan lingkup yang lebih luas, tidakterbatas pada materi hygeine saja tetapiterhadap semua sistem-sistem pencegahan,monitoring, langkah-langkah pengamanan,dan lain sebagainya. Environment healthmeliputi prinsip-prinsip usaha untukmeniadakan atau setldak-tidaknya menguasaiJaktor lingkungan yang dapat menimbulkanpenyakit, melalui kegiatan wafersanitation,food sanitation, sewarage and excrete disposal, airsanitation, vectorandrodent controle,I'-ygier.e perumahan dan halaman. Kegiatan-kegiatan Itu kemudian dalam perkembanganenvironment health digunakan sebagai dasar-dasar dan diperluas untuk memenuhilapangan atau kesefiatan lingkungan.® Dariuraian tersebut dapat disimpulkan bahwa environment health atau kesehatan lingkunganmengandung pengertian kesatuan ruang yangberkualitas sejahtera jasmani, rohani, dan

soslal serta penerapan prinsip-prinsip usahapreventif untuk meniadakan atau setidak-tidaknya menguasai faktor lingkungan yangdapat menimbulkan penyakit.

Dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (1) UUKdijelaskan, kesehatan lingkungandiselenggarakan untuk mewujudkan derajatkesehatan masyarakat yang optimal, yangdapat dilakukan, antara lain, melaluipeningkatan sanitasi lingkungan, baik padalingkungan tempatnya maupun terhadapbentuk atau wujud substantifnya yang berupafisik, kimiawi, atau biologis, termasukperubahan perilaku. Kualitas lingkungan yangsehatadalah keadaan lingkungan yang bebasdari risiko yang membahayakan kesehatandan keselamatan hidup manusia.

Dalam Pasal 22 ayat (2) dijelaskan,kesehatan lingkungan dilaksahakan terhadaptempat umum, lingkungan pemukiman,lingkungan kerja, angkutan umum, danlingkungan lainnya. Lingkungan kerja yangdimaksud misalnya perkantoran, kawasanindustri atau yang sejenisnya. Kesehatanlingkungan keija diselenggarakan agarsetiappekerja dapat bekerja secara sehat tanpamembahayakan diri sendiri dan masyarakatsekelilingnya, agar diperoleh produktivitaskerja yang optimal, sejalan dengan programperlindungan tenaga kerja. Dengan demikiankesehatan lingkungan kerja pada hakikatnyamerupakan penyerasian kapasitas kerja,beban kerja, dan lingkungan kerja.

®Secarasedertiana, sanitation mengandung pengertian udara, di mana manusia menghinip dan memtrerikan'kesempatan oemafas untuk hidup, media air, di mana manusia minum atau pergunakan mandi, cuaca dan ikiim,matahari dan penerangan lainnya, perumahan tempat manusia berteduh dan lainnya. Lihal Slamet Ryadi.Kesehatan Lingkungan (Surabaya: Karya Anda, 19840), him. 68.

®Ibid.

168 JURNAL HL/KDM. No. 24. Vol. 10. SEPTEMBER 2003:164 - 189

Nur Ainun Simangunsong. Kesehatan Ungkungan Keija

Aspek Yuridis Kesehatan UngkunganKerja dan Perlindungan KesehatanPekerja

Dalam meningkatkan kemampuan untukhidup sehat bagi setiap penduduk agar dapatinewujudkan derajat kesehatan masyarakatyang optimal sebagal saiah satu unsurkesejahteraan umum darl tujuan naslonal,perlu diiaksanakan melalul pembangunankesehatan. Pembangunan kesehatanmerupakan bagian integral dari pembangunannaslonal dan keberhasilan pembangunan dibidang kesehatan akan memberikan sahambagi pemantapari sumber daya manusia yangbersama-sama dengan hasil pembangunanlainnya secara terpadu dan dapatmemantapkan tingkat ketahanan nasional.'

Pembangunan kesehatan lingkungankerja sebagai salah satu upaya pembangunannaslonal diarahkan guna tercapainya kesadaran,kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehatbagi setiap pengusaha dan pekerja agar dapatmewujudkan derajat kesehatan yang optimal.Dalam rangka tujuan Ini pembangunankesehatan lingkungan kerja diorientasikan padapeningkatan mutu sumberdaya manusia danlingkungan yang saling mendukung denganpendekatan paradigma sehat, yang memberikanprioritas pada upaya peningkatan kesehatan.pencegahan, penyembuhan, pemulihan, danrehabilitasi.® Berangkat dari hal itu pemerintahharus mengembangkan sistem jaminan soslaltenaga kerja untuk mendapatkan perlindungan.keamanan, dan keselamatan kerja yangmemadai, yang pengelolaannya melibatkanpekerja, pemerintah, dan perusahaan.

Dalam Pasa! 23ayat(3) UUK ditegaskan,setiap tempat kerja wajib menyelenggarakankesehatan kerja. Tempat kerja adalah tempatyang terbuka atautertutup, bergerak atau tidakbergerak, yang dipergunakan untukmemproduksi barang danjasa, oleh satu ataubeberapa orang pekerja. Akan tetapi dalamPenjelasan ayat (3) ini disebutkan bahwa hanyatempat kerja yang mempunyai karyawan minimal 10 orang yang wajib menyelenggarakankesehatan kerja. Dengan demikian menurutketentuan ini home-home industri tidak wajibmenyelenggarakan kesehatan kerja, karenajumlah karyawan home industri berkisar 4sampai 6 orang. Penjelasan ini teiiihat rancujlka dikembalikan pada makna kesehate.-sebagai suatu hak dan asas-asas yangmelandasi bangunan UUK itu sendiri. Apabilapersepsi dasar pengecualian tersebut adalahekonomis karena keterbatasan modal. Hal i'ritidak berarti ada persepsi dan perlakuan yangdiskriminatif untuk mengupayakan kesehatanlingkungan dan perlindungan kesehatanpekerja. Sebab persoalan kesehatan adalahpersoalan hak asasi manusia yang wajibdilindungi oleh setiap pemilik usaha. DalamPasal 4 disebutkan secara tegas,setiaporangmemiliki hak yang sama dalam memperolehderajat kesehatan yang optimal, make di-mafhum-kan setiap orang berkewajiban pulauntuk ikut serta dalam memelihara dan

meningkatkan derajat kesehatan balkperseorangan, keluarga, dan lingkungannya(Pasal 5).

Ditinjau dari sudut asas, pembangunankesehatan pada asasnya adil dan merata.

' Lihat Penjelasan Umum UUK®Garis-garis BesarHaluan Negara 1999-2004 yang dikukuhkan dalam Tap MPR No. IV/MPR/1999.

169

perikehidupan dalam keseimbangan sertaperlkemanusiaan berdasarkan KetuhananYang Maha Esa. Artinya, dalampenyelenggaraan kesehatan harus dapatmemberikan pelayanan yang adil dan meratakepada segenap lapisan masyarakat.Penyelenggaraan kesehatan hams dilaksanakansecara seimbang antara kepentingan individudan masyarakat, antara fisik dan mental,antara materiel dan spiritual. Danterakhir, asasyang paling fundamen yaitu bahwapenyelenggaraan kesehatan harus dilandasiatas perlkemanusiaan yang berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa dengan tidakmembeda-bedakan golongan, agama, danbangsa. Kesehatan mempakan hak universaldan normatif, oieh karena itu tidakselayaknyakeberlakuan dan ekslstensinya dibatasi.Berdasarkan asas ini sesungguhnya tidakrelevan terlalu mempersyaratkan secarakategorik penyelenggaraan kesehatan kerjabagi setiap tempat kerja. Karena hal ini dapatmenjadi alat justifikasi dan manipulasipengusaha untuk menghindar! tanggungjawabnya. Yang terpenting dan relevan di siniadalah bagaimanaketentuan normatif ini tetapdijalankan dengan langgam yang fleksibelsesuai bentuk, tingkatan dan jenis usahanya.Dengan demikian setiap tempat kerja tanpakecuali tierkewajiban menyelenggarakankesehatan lingkungan kerja dan peiiindungankesehatan pekerja.

Hal senada juga dipertegas dalam Pasal5 UUPLH bahwa.

ayat (1) setiaporang mempunyai hakyangsama atas lingkungan hidupyang baikdansehat; ayat (2) setiap orang mempunyaihak atas informasi lingkungan hidup yangberkaitan dengan perandalampengeiolaanlingkungan hidup; ayat (3) setiap orang

mempunyai hak untuk berperan dalamrangka pengeiolaan lingkungan hidupsesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan ini mempakan penegasan dariketentuan UUK di atas perihal hak kesehatansecara menyeluruh yang harus diberikankepada setiap orang. Kata "setiap orang"mengindikasikan subjek umum yang tidakdibatasi oleh identitas sosial atau struktur

jabatan apapun. Dengan demikian, pekerjasebagai subjek tertentu yang selalu lekatdandekatdengan mesin industri juga mempunyaihak yang sama dan oleh karena itu harusmendapatpetiakuan peiiindungan yangsamapula.

Dalam perspektif UUPLH', salah satubentuk hak lingkungan yang sehat adalahpemberian informasi lingkungan dankesehatan yang benardan objektif (Pasal 6).Dalam penjelasan Pasal 6 ini, hak atasinformasi lingkungan hidup mempakan suatukonsekuensi logis dari hak berperan dalampengeiolaan lingkungan hidup yangberiandaskan padaasas keterbukaan. Hak atasinformasi lingkungan hidup akan meningkatkannilai dan efektivitas peranserta dalampengeiolaan lingkungan hidup. di sampingakan membuka peluang bagi masyarakatuntuk mengaktualisasikan haknya ataslingkungan hidup yangbaik dansehat Informasilingkungan hidup sebagaimanadimaksud padaayatdi atas dapat bempadata, keterangan. atauinformasi lain yang berkenaan denganpengeiolaan lingkungan hidup yang menurutsifat dan tujuannya memang terbuka untukdiketahui, sepertidokumen analisis mengenaidampak lingkungan hidup, laporan danevaluasi hasi! pemantauan lingkungan hidup,baik pemantauan penataan maupun

170 JURNAL HUKUM. No. 24. Vol. 10. SEPTEMBER 2003: 164 - 189


pemantauan perubahan kuaiitas lingkunganhidup. Pemberian informasi oleh pengusahakepada para pekerja sebagai satu langkahsosialisasi dunia industri dan pengenalandampak proses produksi. Kedudukan informasiini sangat panting karena menyangkut banyakhal di antaranya sebagai sumber pengetahuanseputar hak-hak normatif pekerja dan saranaprevenlif mencegah kecelakaan kerja.

Upaya mewujudkan kesehatan lingkungankerja dilentukan oleh efektivitas kerja samaantara pekerja, pengusaha dan pemerintah.Berkaitan dengan peran pemerintah, dalamPasal 9 UUK menyatakan pemerintahbertanggung jawab untuk meningkatkan derajatkesehatan masyarakat. Peran pemerintahdalam hal ini meliputi pembinaan danpengawasan. Selanjutnya dalam Pasal 74dijeiaskan bahwa tugas pembinaan tersebutdiarahkan untuk;

1. mewujudkan derajat kesehatanmasyarakat yang optimal;

2. terpenuhinya kebutuhan masyarakat akanpelayanan dan perbekalan kesehatanyang cukup, aman, bermutu, dan terjangkauoleh seluruh lapisan masyarakat;

3. melindungi masyarakat terhadap segalakemungkinan kejadian yang dapatmenimbulkan gangguan dan atau bahayaterhadap kesehatan;

4. memberikan kemudahan dalam rangkamenunjang peningkatan upayakesehatan;Guna menunjang kebertiasilan tugas dan

fungsi pembinaan tersebut, selanjutnya olehMenteri Kesehatan ditetapkan sebuahKeputusan No. 149/MENKES/SK/II/1994tentang Dewan Pembina Program Jaga MutuPelayanan Kesehatan. Keputusan ini berisipembentukan' struktur organisasi. koordinasi,

perumusan materi dan pelaksanaan programjaga mutu pelayanan kesehatan. Adapuntugas-tugas dewan pembina ini secaramateriil disebutkan sebagai berikut:a. Membantu menteri dalam merumuskan

kebijaksanaan pengembangan programjaga mutu.

b. Memberikan saran dan pertimbanganpada menteri tentang kegiatan jagamutu.

c. Menyusun strategi pengembangan program jaga mutu;

d. Menyusun program kerja pengembangan- program jaga mutu;

e. Menyusun pedoman-pedomanpenyelenggaraan program jaga mutu;

f. Memantau pedoman-pedomanpenyeleriggaraan program jaga mutu.Karena ruang lingkup persoalan

kesehatan lingkungan kerja sangat kompleksmaka pelaksanaan tugas Dewan PembinaProgram Jaga Mutu tetap melibatkan berbagaiunsurseperti organisasi profesi danorganisasikemasyarakatan lain. Unsur intema! pemerintahsendiri terdiri dari dinas tenaga kerja dantransmigrasi, perindustrian. pertanlan,perikanan dan sebagainya. sedangkan unsurorganisasi kemasyarakatan yang dimaksudbiasanya diderivasikan kepada organisasisosial masyarakat ataupun pihak badanusahaswasta.

Derivasi penyelenggaraan pelayariankesehatan berkaitan dengan upaya menjagakesehatan lingkungan kerja dan periindungankesehatan pekerja oleh pihak swasta telahdiatur berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970tentang Keselamatan Kerja. Sebagai tindaklanjut dari ketentuan ini kemudian oleh MenteriTenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkanKeputusan No. Kep. 241/MEN/2aaa tentangPetunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatan

171

dan Kesehatan Kerja Tahun 2001, yangesensinya menbgaskan bahwa dalam rangkameningkatkan peran serta dan kepedulianpengusaha, pimpinan perusahaan, tenagakerja, lembaga swadaya masyarakat, praktisiK3, Asosiasi-asosiasi, departemen teknisataupun instansi non departemen di bidangK3, dalam menuju kemandirian pelaksanaanbulan ^ampanye Naslonal dan penerapan K3di masa depan maka Pemerintah dalam ha!ini Depnaker telah menetapkan kebijakanpelaksanaan kampanye dari kampanyenasional K3 menjadi Gerakan Naslonal K3.Penetapan petunjuk tersebut sekaligus untukkeseragaman pelaksanaan balk di tingkatPusat maupun Daerah Otonom danpemsahaan.Petunjuk ini merupakan pedomanbagi setiap pimpinan Departemen, LembagaNon Departemen/BUMN/lnstansi Swasta,DK3N, Serikat Kerja, Apindo, PT. Jamsostek,perusahaan dan masyarakat lainnya secaratungsional baik di tingkat Pusat maupundaerah otonom. Dengan kata lain, petunjuktorsebut merupakan dasar perkenan bagiperusahaan swasta untuk menyelenggarakanupayakesehatan kerjadan segala sesuatunyayang berkaitan dengan pencegahan danpengobatan penyakit yang dapat timbul akibatkerja mejalui program preventive medicine(kedokteran pencegahan) yang dibentuksendiri. Dengan spirit kesadaran untukmenderivasikan sistem pelayanan kesehatankerja di berbagai lingkungan instansipemerintah maupun swasta ini menunjukkanbahwa langkah pro aktif pemerintah melaluisejumlah aturan kebijaksanaan dapatdianggapresponsifdanaspiratifdengan kebutuhan sosialpekerja. Hanya saja disayangkan GerakanNasional K3 ini hanya sebatas padaimplementasi di tingkat perusahaan-

perusahaan besar sedangkan usaha kecil/menengah belum tersentuh. Seperti datayangterlihat dalam I'lporan yang diungkapkandalam Kepmennakertrans tersebut di bawahini. Berdasarkan informasi, pelaksanaan K3melalui sistem manajemen K3 danteriaksananya audit SMK3 dari tahun ketahunsemakin meningkat dan secara akumulasisebanyak 237 perusahaan telah diaudit. Data-data kecelakaan yang terjadi dalam 3 tahunterakhir cenderung menurun di mana pada1997 terjadi 95.759 kasus kecelakaan kerjadengan jaminan yang dibayar sebesar Rp. 70milyar dan 1998 terjadi penurunan menjadi88.336 kasus kecelakaan kerja denganjaminan yang dibayarkan sebesar76 milyardan untuk 1999 terjadi kembati penurunanmenjadi 80.542 kasus kecelakaan kerjadengan jaminan yang dibayarkan sebesarRp.83 milyar. Di satu sisi langkah ini dapatdianggap sebagai langkah maju, akan tetapidi sisi lain lebih terlihat elitis. Karena

pelaksanaan program ini hanya menyentuhlavel tertentu saja. sementara di kalanganusaha kecil dan home-home industri tidak.

Dilihat dari komposisi strukturnya yakni P2K3sebanyak 14.671 unit, PJK3 sebanyak 197perusahaan, Badan Audit sebanyak 1perusahaan serta telah ditunjuknya" Ahli K3umum sebanyak 1334 orang dan pencapaiannihil kecelakaan kerja oieh 409 perusahaan.Memang tidak dapat bertiarap banyak kalausistem manajemen sampai pada level home-home industri.

Faktor lain yang mempengaruhikesehatan lingkungan dan produktivitas kerjaadalah waktu kerja dan sistem pengupahan.Dalam Instpjksi Menteri TenagaKerja No. INS-03/M/BW/1991 tentang Pelaksanaan WaktuKerja danV>/aktu Istirahal, menegaskan bahwa


NurAinun Simangunsong. Kesehatan Ungkungan Kerja ...

setiap perusahaan mengupayakan agar tidakmemperkerjakan tenaga kerja lebih dari 9 jamsehari dan 54 jam seminggu. Apabila suatuperusahaan terdapat mempekerjakan tenagakerja melebihi dari waktu yang teiah ditentukan-sebagaimana butir 3 di atas—makaperusahaan tersebut harus mengarahkansebagaimana dimaksud pada butir 3 tersebutdan memperhitungkan upah lemburberdasarkan Keputusan Menteri TenagaKerja No. Kep. 72/Men/ 1984/jo KeputusanMenteri Tenaga Kerja No. 608/Men/1986.Akan tetapi kendalanya, karena segi forma!aturanini berbentukinstruksi maka realitasnyaketentuan ini sering tidak diindahkan. Apalagidalam butir 6 dijelaskan bahwa " ...agarinstruksi ini dilaksanakan dengan penuhtanggung jawab." Dengan demikian titiktekannya hanya bersifat himbauan moralsemata.

Persoaian upah dalam dunia usaha dantenaga kerja menrpakan persoaian klasik danterus bergulir sepanjang masa. Hal inimengingat, upah memiliki dimensisosial yangterkait dengan aspek kesejahteraan hidup dankehidupan manusia. Dari sudut dimensiekonomi, upah merupakan hak pekerjasebagai konsekuensidarijasa yang ia berikan,

sementara dalam dunia usaha dalam t^ngkamenggenjot tingkat produksi dan keuntunganyang tinggi, setiap badan usaha selalumembutuhkan tenaga kerja dengan upahyangrelatif murah. Bahkan terkadang, seringkaliperusahaan memiliki orientasi kapital yangberlebihan dan menekan pekerja pada posisiyang terjepit. Perilaku ini jelas bertentangandengan norma^lasarUUD 1945. Dalam Pasal27 ayat (2) UUD 1945 ditegaskan, Tiap-tiapwarga negara berhak atas pekerjaan danpenghidupan yang layak bagi kemanusiaan."Selanjutnya dalam Pasal 28 D butir (2)disebutkan "Setiap orangberhak untuk bekerjaserta mendapat imbalan dan perlakuan yangadi! dan layak dalam hubungan kerja."® Danterakhir dalam Pasal 28 H butir (1)ditambahkan "Setiap orang berhak hidupsejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal,dan mendapatkan lingkungan hidupyang baikdan sehat serta berhak memperoleh pelayanan.kesehatan."^" Apabila dicermati pasal-pasa;mengenai hakdiatas, meskipun ada pertedaanteoritis antara Pasal 27 dengan Pasal 28 akantetapi keduanya tetap memiliki orientasiperlindungan yangsama pada hak-hak pekerjadi dalam sistem pengupahan yangberkesejahteraan dan berkeadilan."

®UUD 1945 hasil amandemen ke II, lihat Sri Sumanlri, UUD 1945 Kedudukan dan Aspek-aspekPembahannya (Bandung:UNPAD Press, 2002),him. 71

" UUD1945 hasil amandemen ke II. Ibid., him. 72" Perbedaantersebutadalahpadalingkup terminologi hak.Pasal27mengindikasikan hakwarganegara

sedangkan Pasal28adalahhakasasi manusia. Artinya, Pasal27sebagaiketentuan yangmengaturhakwarganegara sifatnya partikularistik dimana lingkup malerinya lertentu dancenderung ditentukan berdasarkan hasilkonsesi polltik pembentuk undang-undang (legislator). Berbeda dengan Pasal 27,Pasal 28merupakan hakmanusia yang bersifat asasidankodrati, dimana tiada satu kekuasaan pun yang dapatdibenarkan untukmereduksi atau mengeksploifasini i. Lihat Moh. Mahfud MD. "Pclitik Hukum Hak Asasi Manusia diIndonesia,"dalam JumalHukumi^Q.14 Vol. 7 Agustus2000.

173

Dalam Peraturan Menteri Tenaga KerjaNomor Per-01/Men/1999 jo KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Kep-226/Men/2000 diatur sistem standarisasipengupahan dalam bentuk Upah Minimum.Berdasarkan aturan kebijaksanaan MenteriTenaga Keija tersebut dan UU No. 22 Tahun1999 tentang Pemerintahan Daerah, sertaPeraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000

tentang Kewenangan Pemerintah danKewenangan Propinsi sebagaidaerah Otonom,Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta selakuPemerintah Daerah Tingkat I, mengeluarkanKeputusan Gubernur Daerah IstimewaYogyakarta No. 111 Tahun 2000 tentangPenetapan Upah Minimum di Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta Tahun 2001. Di dalamKeputusan Gubernur tersebut ditetapkanbesar upah minimum di Propinsi DaerahIstimewa Yogyakarta sebesarRp. 237.500 perbulan. Dengan demiklan telah diatur polastandarisasi pengupahan bagipekeijadiD.I.Y.,yang seharusnya menjadl rujukan dalamsistem pengupahan di setiap badan usaha.Ketentuan ini hanya menggariskan minimalsistem pengupahan dan bukan mematoksistem upah dengan jumlah demiklan. Dasarpemikiran penetapan sistem UMR ini agarpara badan usaha tidak menggaji pekerjadengan upah lebih rendah sehinggaditetapkaniah standardisasi UMR tersebut.Akan tetapi realitasnya sistem UMR inidipahami oleh kebanyakan badan usahasebagai suatu pola maksimum pengupahanterhadap beberapa jenis pekerjaan dengan

kualitas tertentu. Terhadap Kelemahan Inibeberapa pakar hukum menyarankan agarpolapengupahan menggunakan sistem upahmakslmum regioal. Tujuannya, agar tingkatkesejahteraan pekerja lebih terpenuhi. Apabilakesejahteraan terpenuhi dengan demiklanproduktivitas keija akan iebih balk.

Sekilas tentang Kondisi Sosial danEkonomi Masyarakat KotagedeYogyakarta

A. Sosio-historis Kotagede Yogyakarta

Sudah sejak akhir abad ke-17 Kotagedenampaknya telah memperoleh duakeistimewaan besaryang abadi:tempatmakamraja dan pusat industri serta perdaganganpribumi. Sebagai tambahan untuk namaumum pertamanya, Mataram, kota itu dikenaldengan nama "Kutha Gedhe" dalam bahasaJawa kasar (Ngoko) atau "Kitha Ageng" dalambahasa Jawa halus (Kromo), keduanya berarti"kota besar," atau dengan nama iainnya, "PasarGedhe" (pasar besar) dalam bahasa Jawakasar, sering selanjutnya disingkat sebagai"Sargedhe/'^ Antara 1825-1830, sebagianbesar daerah Jawa Tengah terlibat perangDiponegoro.^^ Tetapi, menurut riwayatsetempat, Kotagede luput dari perang.Agaknya kota ini menerima dorongan baruselama perang karena sejumlah besarpengrajin dan pedagang dari pasar pusatYogyakarta mengungsike kota itu dan banyakdi antaranya menetap dan tinggal di sanasesudah perang.

" Uhat van Mook (1958 (1926a dan 1926b)) dan O'Malley (1977) dalam Milsuo Nakamura, Bulan Munculdari Balik Pohon Bemgm (Stud! tentang Pergerakan Muhammadiyati d!Kotagednj, diterjemahkan olehYusran Asrofie, C^l^gyakarta: Gadjah Mada University Press), him. 12

"Tentang Perang DIponegoto lihst Kumar (1972), Ricklefs (1974) danCarey (1974a-1974b), ibid.


NurAinun Simangunsong. Kesehatan Lingkungan Kerja ...

Setelah 1972, sebagian besar daerahKotagede secara administratif masuk kotaYogyakarta sebagai Kemanlren Kotagede danselainnya masuk Kabupaten Bantul. SungaiGajah Wong, anak sungai Opak, merupakanbatas alamiah antara kota tua Yogyakarta danKotagede serta memberikan suplai air yangberlimpah untuk irigasi sawah Padi dan Tebuyang meliputi sebagian besar tanah datardaerah tersebut.

Susunan kota ini mencerminkan aslinyapada abad ke-16. Tetapi sekarang pusatgeografis kota ini bukan di tempat di manakraton dulu terletak, tetapipasar.Pasarinitidakhanya secara fisik besar bagi ukuran lokalKotagede tetapi juga tempat yang sibukdidatangi oleh ratusan orang setiap hari danoleh ribuan orang pada setiap hari pasaranLegi, mingguan Jawa dengan putaran setiaplima hari.

Banyak orang-orang Kotagede menyatakanbahwa cara penghidupan mereka secaraturun-temurun bukanlah dari pertanian.Mayoritas menyadari bahwa kedudukannenek moyang mereka di dalam masyarakatMataram adalah sebagai abdi dalem karya"pengrajin di dalam dinas kerajaan" atau"tukang kraton." Para pengrajin ini nampaknyadikumpuikan di Kotagede ketika istanakerajaan Mataram didirikan di sana. Nama-nama kampung tertentu diKotagede memberikesan berbagai macam spesialisasi yangmungkin telah ada sejakperiode awal sejarahkota itu. Untuk menyebut beberapa contoh.Mranggen memperoleh namanya darimaranggi atau "pembuatan sarung keris,"Pandeyan dari pandhe atau "tukang besi,"

" Lihat Tedjo, 1970,ibid., him. 14.

Sayangan dari sayang atau "barang tembaga,"Samakan dari samak atau "kerajinan kuiit,"Kemasan dari kemasan atau "tukang emas,"dan Jagalan dari jagal atau•penyembelihan."^^

Ada sejumlah legenda lokal tentang parapengrajin yang memiliki kepandaian istimewadi dalam kerajinan tangan itu, seringkalimereka menganggap bahwa keahlian yangmereka miliki merupakan keahlian yangdiwariskan dari para leluhur mereka secaramistik atau memperoleh dengan sendirinyamelalui keajaiban atau trick. Sejumlahpedagang pertama juga dikatakan mempunyaiintelegensi dan pengetahuan istimewa didalam perdagangan yang asalnya jugadihubungk&n dengan sumber supranatural.

Pada periode-periode awal sejarah kotaitu, pendukung terbesar dari para pengrajindan pedagang Kotagede tentu saja berasaldari pihak istana kerajaan danpara pejabatnyayang membutuhkan barang kerajinan yangmemiliki nilai istimewa. keris, pedang,tombak,perhiasan emas, perak, tembaga, permata.perabot yang halus, alat musik, kereta dansemacamnya sebagai perlengkapan ataspangkat dan kekuasaan mereka. Kotagedeadalah salah satu tempat di maha barang-barang ini diproduksi secara tradisional.

Dari gambaran historis singkat di atasdapat disimpulkan bahwa Kotagede mempakannama kota (kecamatan) yang erat dan lekatdengan aktivitas perdagangan serta industri(kerajinan). Sejak semula Kotagede diposisikansebagai salah satu tempat persinggahan dantempat memproduksi kerajinan-kerajinanlogam yang memiliki nilai magis dan sakral

175

bagi para pejabat istana kerajaan Mataram.Sampai saat ini Kotagede identik pusat pasarindustri kerajinan, utamanya sejenis logamseperti kuningan, tembaga, dan perak. Kiranya,nilai historis inilah yang member! julukan atauIdentitas Kotagede.sebagai Kota Perak.

Secara keselumhan luas wilayah DaerahIstimewa Yogyakarta 3.185,81 km2, terbagidalam satu daerah Kotamadya dan empatKabupaten dengan luas masing-masing:^®a. Kotamadya Yogyakarta: 30,50 km2. yang

terbagi dalam 14 kecamatan dan 163rukun kampung. -

b. Kabupaten Sleman: 574,82 km2, terdiridari 17 kecamatan dan 86 kelurahan.

0. KabupatenBantul: 506,85 km2, terdiri dari17 kecamatan dan 75 kelurahan.

d. Kabupaten Kulonprogo: 586,28 km2,terdiri dari 12 kecamatan dengan 88kelurahan.

e. Kabupaten Gunung Kidul: 1485,36 km2,terdiri dari 13 kecamatan dengan 144kelurahan.

Kotagede merupakan satuan wilayahkecamatan yang masukdalamsatuan wilayahpemerintahan Kotamadya Yogyakarta. Jumlahluas keseluruhan wilayah kecamatanKotagedesebanyak 307,0915Ha.Jumlah luasarealwilayah tersebutterdiri dari^Manah sawah -38.7375 Ha dan tanah kering 261.4012 Ha.

Dari luas areal wilayah dengan komposisijenis tanah dan tekstur fungsi tanah di atasdapat diketahui bahwa tanah sawah lebihsempit daripada luas tanah kering. Keadaanini tidak memungkinkan bagi masyarakatKotagede untuk menanamkan keseriusan

mata pencariannya pada jenis cocok tanamatau pertanian. Alhasil dari kondisi teksturtanah demikian masyarakat lebih memilihtlnggal dipinggiran kota dan pusat kotaKotagede dan memilih bertemak, berdagangdan atau mengelola usaha jenis kerajinanseperti kerajinan logam ketimbang harusbertahan di desa dengan lahan kering yangsangat terbatas untuk jenis tanaman.

Dari .segi jumlah kependudukan,berdasarkan hasil sensus penduduk 2002,penduduk Kecamatan Kotagede secarakeseluruhan 30.409 orang. Jumlah laki-lakisebanyak 15.235 orang dan perempuan15.174 orang. Jumlah penduduk tersebutterbagi ke dalam 6.754 KK. Dari sudutkepadatan penduduk .Kotagede h'asii sensus2002 berjumlah 9.902 jiwa/km, dan menyebarsecara tidak merata.

Gambaran mutasi penduduk Kotagedediuraikan dalam tabel berikut ini.

label I

No Jenis mutasi L^ld-laki Perempuan Jumlah

1 P. A. Kec. 2 2 4

2 P. A. Kab. 5 8 13

3 P. A. Prop. 5 4 9

4 D. A. Kab/kota. 4 4 8

S

c0. A. Prop. 24 14 38

0

7Lahir 15 7 22

1

Meninggal/mati 6 3 9

P.A.Kec: Pindah antar kecamalan

P. A. Kab; Pindah antar kabupaten/kotaP. A. Prop: Pindah enter propinsiD. A. Kab/kota: Dateng antar kabupaten/kote

D.A. Prop: Datenganter propinsi

Mbnografi D.I.Y.1979, (Kanlor PusatDataProv. D.I.Y.), him. 3.DataMonografiKecamatan. (Kecamatan Kotagede Yogyakarta. Semester II, i:002), him. 1-2.

176 JURNAL HUKUM. No. 24. Vol. 10. SEPTEMBER 2003:164 - 189

NurAinun Simangunsong. Kesehatan Lingkungan Kerja ...

Dari uraian data mutasi di atas dapatdiketahui bahwa pertambahan pendudukKotagede terus mengalami peningkatan. Ha!ir.i disebabkan angka mobilisasi khususnyapenduduk (pendatang) dari provinsi lain yangterus bertambah dari tahun ke tahun.

Mobilisasi penduduk.(pendatang) ini memangsulit dihindari karena beberapa alasan: 1)tugas belajar 2) ikatan perkawinan 3) PNSyang mengalami mutasi 4) ekspansiperusahaan transnasionai.

B. Home industri Tembaga Kotagede

Kiasifikasi penduduk menurut matapencaharian digambarkan dalam tabeiberikut ini."

label li

No Jenis Mata Pencaharian Jumiah/org

1 Pelani 105

2 Pengusaha besar dan sedang 35

3 Pengrajin industri kecil 498

4 Bumh industri 3.004

5 Bunjh bangunan 502

6 Pedagang 2.590

7 PNS 1.812

8 Pensiunan PNS dan TNl/Poiri 529

9 Petemak 11177

Sebagaimana telah diuraikan pada butir1diatas,bahwa jenis tanah dan tekstur fungsitanah wilayah Kecamatan Kotagede ikutmempengaruhi peta perekonomianmasyarakat. Dengan tanah kering seiuas261.4012 Ha iebih iuasdaripada tanah sawah38.7375 Ha maka masyarakat iebih banyakmemiiih mata pencaharian kerajinan industri

kecil, menjadi buruh industri, berdagang, danbertemak. Jenis mata pencaharian ini sudahbarang tentu menempati peringkat terbanyakdi samping PNS.

Secara teoritis, terdapat 4 kiasifikasibentuk usaha diiihat dari segi jumlahnya:'®1. Industri besar adaiah perusahaan yang

mempunyai pekerja 100 orang Iebih.2. Industri sedang adaiah perusahaan yang

mempunyai pekerja 20 - 99 orang3. industri kecil adaiah perusahaan yang

mempunyai pekerja 15-19 orang4. Industri rumah tanggaadaiahusaha yang

mempunyai pekerja 1 - 4 orang.Dan pelaku jenis usaha kerajinan

tembaga di Kotagede termasuk empa!kelompok usaha di atas. Secara keseluruhan,jenis usaha ini Iebih banyak digerakkan olehhome-home industri ketimbang perusahaanbesar.

Untuk mendapatkan peta permasalaharsecara komprehensif seputar kesehatanlingkungan keija maka lingkup sistem usahaproduksi industri kerajinan tembaga harusdiiihat secara menyeluruh muiai darirangkaian industri kerajinan-tembaga, polahubungan kerja dan asoek kontrak dalamrangka perlindungan kesenatan pekerja antaraperusahaan besar sampai pada home-homeindustri dengan para pekerja.

Balk industri besar maupun home industri.semuanya melakukan serangkaian kegiatanusaha yang meliputi penyediaan bahan baku,proses produksi, dan pemasaran. Perbedaannyahanya pada modal danjangkauan pemasaran.

"Ibid., him.27Ray Darville, The Environment as ASoda! issue", dalam Analizing Social Pmblem (New Jersey;

PrenticeHall, Inc., 1997).

177

Bagi industri besarseperti Tom's Silver, Ansor'sSilver, Narti's Silvers, dan HS Silver dayajangkau pemasaran tidak hanya loka!domestik saja melainkan antar provinsisampai mancanegara. Hal demikian tidakterjadi pada home-home Industri. Dalamkegialan proses produksi, home-home Industritidak berdiri sendiri melainkan memlllklialinankemitraan dengan perusahaan besar di atas.Bentuk kemitraannya adalah jasa tenagakeija." Artinya, home industri berkedudukan^sebagal penyedia jasa (tenaga. pengrajin)yang slap mengasah bahan mentah tembagasampai bahan setengah jadi atau jadl.Setengah jadl artinya bahan-bahan tembagadiproses hanya sampai pada tahap ukir(bentuk) barang sesual motif pesanan.Sedangkan bahan jadl artinya bahan tembagasudah diproses sampai tahap finishing, yaitutahap ukIr, penghalusan sampai pewarnaanmenjadi barang yang bernilai artistik dankonsumeristlk. Jalinan mitra usaha antarakeduanya sangat tergantung pesanan ataupermintaan dari industri besar tentunya.

Atas dasar hubungan demikian, makahubungan kerja antara usaha besar denganhome-home Industri sangat terbatas. Artinya,hubungan hanya sebatas pada pemboronganbarang dengan jasa semata. Adapun impllkasiakibat proses ke'rja dan jamlnan periindungankeija bagj-bagi home industri tidak ada. Danini beriangsung terus-menerus sampai turon-temurun.

Dalam dunia industri kerajinan tembagadi Kotagede yang notabene kebanyakandikelolah oleh para home-home industri,

aktivitas kerja sudah barang tentu terpusat dirumah-rumah keluarga pribadi pekerja.Kebanyakan pekerja menyekat ruangdapurnya 4x5 m^ untuk dijadikan ru^g-konsentrasipekerjaannya. Pekerjaêcafato-tal menghablskan rata-rata-46 jam untukmengejar target borongandan setoran. Bahkandi tengah keângan malam para pekerjaharus ngelembur tanpa memperhitungkan

_kesehân fislk. Aktivitas ini menjadi potretrealitas masyarakat Kotagede seharl-hari dltengah keramaian sanjungan sebagai kotaperak dan obral pemerintah guna mengerukkocek para turis.1. Proses Produksi dan Aspek Kesehatan

LIngkungan Kerjaa. Bahan-bahan/alat

Sebelum memulai proses pekerjaan ini,teriebih dahulu dipersiapkan bahan-bahanatau alat sebagai berikut.1) Kepingan tembaga;2) Polaatau motif ukir;3) Batu bias sebagai permata atau pemiks;4) Catcairatau pewama5) Airraksa;6) Alat-alat (perangkat keras/hardware);

a) Pembakar: Gembusan, Bensln,Sepuyer;

b) Pemotong: Gunting, Martel;c) Pemuter kawat tembaga; Joro;

b. Cara Pembuatan"

1} Sebelum memulai pekerjaan prosespembuatan barang ukir dari bahan logamTembaga ini, Pengrajin telah memperolehatau mendapatkan bahan logam tembaga

«data Ini diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan Bp. Toyo salah satu pekerja homeindustri tembaga, tanggal 20Juni 2003.

. ^Wawancara dengan Ibu Jarwo, seorang pengrajin usaha tembaga, 5Juli 2003


NurAinun Simangunsong. Kesehatan Ungkungan Keija ...

berbentuk kepingan yang diperoleh daripemesan atau langsung dari toko.

2) Sebelum proses dimulai, Pengrajinterlebih dahulu mempersiapkan pola-polaukir yang digunakan sebagai motif ukirantembaga.,Bentuknya bermacam-macam,ada pola hiasan dinding seperti kallgrafi,bunga, hewan dsb; -pola miniatur candi.andong, sepeda motor, sepedaontei kuno,dsb;polapas bunga,polaperangkatdapurseperti periuk, kendi, ceret, dsb; polapengaman kendaraan sepeda motorseperti helm, atau pola perhiasan sepertigiwang, kalung, cincin, mahkota, danmasih banyak yang lainnya.

3) Agar tembaga dapat dibentuk denganlunak dan mudah, kepingan tembagaterlebih dahulu dibakar. Dalam prosespembakaran inilah seharusnya pekerjamenggunakan alat pelindung sepertimasker agar llmbah kimia efekdari prosespembakaran (ogam jenis ini tidak tidakterhirup langsung oleh paru-paru.

4) Setelah proses pembakaran selesai,selanjutnya kepingan tembaga diguntingsesuai pola yang dimaksud.

5) Di tempat terpisah, tembaga-tembagayang berbentuk satuan kawat adakalanyatetap dibutuhkanguna membentuk satuanbias dalam ukurankecil seperti anting atautempat mata konde atau cincin.

6) Setelah kepingan tembaga selesai diukirdalam satuan yang terpisah-pisah,selanjutnya dilakukan proses pembakarankedua. Pada tahap ini, proses pembakaranberfungsi seb^ai penyatuan produk yangterpisah-pisah tadi menjadi satu bentukbarang yang sempuma dalam art! bentukbukan mpa.

7) Baru setelah proses pembakaran kedua

ini, dilakukaniah perendaman:dalamwadah yang berisi air raksa (yang-berisicairan air, nekel, dan klorid). Prosesperendaman ini sangat berbahaya karenamengandung zat kimia yang pekat. Prosesperendaman ini berlangsung satu malamhingga wama berubah wama nekel ataumonel.

8) Untuk mendapatkan wama putih (perak),barang tembaga yang sudah jadi wamanekel tersebut dimasukan ke dalam

lamtan air, perak, dan potas, ditunggusampai wama berubah wama perak.

9) Untuk mendapatkan wama emas, barangyang sudah jadiwama putih dimasukkanke dalam larutan air. emas, dan potas,ditunggu sampai wama berubah wamaemas.

10) Proses terakhir yaitu pencucian. Setelahpencucian langsung dijemur.

Analisis Yuridis terhadap AspekKesehatan Ungkungan Kerja danPerllndungan Kesehatan Pekerja HomeIndustri Tembaga dl KotagedeYogyakarta

Berdasarkan hasil pendataan industri2002 yang dilakukan oleh Pemerintah KotaKecamatan Kotagede di dua kelurahan. yakniKelurahan Prenggan dan Purbayan 'dapatdiketahui bahwa jenis usaha ini memilikilimbah akan tetapi jenis, volume. IPAL, danupaya penanganannya belum tertanganisecara baik. Dandata yangdiperoleh -khususdata limbah industri—terlihat bahwa parapengusaha member! keterangan tidaksempuma dan bahkan hampir dalam bagiankoiom ini yang tidak diisi sama sekali.Ketidaksempumaan atau pengosongan kolom

179

ini ditengarai beberapa faktor.1. Khususlimbah induslri ini memang belum

ada sistem penanganannya secarakomprehensif oleh dinas setempat.Kesulitah penanganan dikarenakanbidang usaha ini kebanyakan dikelolaholehhome-home industri yangdalam prosespendirian usahanya tidak memerlukansistem manajemen pengendalian danpengawasan melalui izin usahasebagaimana industri menengah dan besarlainnya. Akibatnya pembuangan limbahdilakukan oleh pengusaha sendiri dengancaranya sendiri tanpa memperdulikan aspekkesehatan iingkungan kerja danperiindungan kesehatan pekerja.^^

2. Faktor kesengajaan Pengusaha untukmeminimaiisasi biaya tambahan produksidan menghindari risiko biaya produksi.Salah satu keiemahan dalam penegakansistem pengendalian kesehataniingkungan kerja dan periindungankesehatan pekerja karena perangkatperaturan daerah yang beiumseiengkapnya mengatur perlhai ini.Padahai di era desentraiisasi dengan titikberat otonomi luas pada kabupaten dankota, seperangkat peraturankebijaksanaan ini sangat dibutuhkan. Jikapun seperangkat peraturan perundang-undangan pusat telah dibentuk -sepertiUU No. 23 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun1997, UU No. 1 Tahun 1970, Keputusan

Menteri Kesehatan No. 149/Menkes/SK/il/1994, Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi No. 241/MEN/2000,instruksi Menteri Tenaga Kerja No. INS-03/M/BW/1991, Keputusan MenteriTenaga Kerja No. Kep.72/Men/1984 joKeputusan Menteri Tenaga Kerja No. 608/Men/1986. Peraturan Menteri TenagaKerja No. Per-01/Men/1999 jo KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan TransmigrasiNo. Kep-226/Men/2000 akan tetapiimplementasi di lapangan tetapmembutuhkan seperangkat aturan yangspesifik teknis administratif. Aiasannya,karena masyarakat daerah lebih pahampersoalan riil daerahnya.Dari hasil identifikasi Peneliti'terhadapbeberapa pengusaha home industritemfaaga di Kotagede terdapat tiga typekaipengusaha: (1) Pengusaha yangmengetahui tetapi tidak memilikikesadaran akan tanggung jawab; (2)Pengusaha yang memang tidak tahusama sekali (golongan ini keciikemungkinan), dan dengan demikian iatidak memiliki kesadaran; (3) Pengusahayang mengetahui dan memiliki kesadaranyang tinggi pula (akan tetapi jumiah inisedikit sekali)." Memang agak suiitmenentukan faktormana dari kedua faktordi atas yang paling mempengaruhikeiemahan penegakan sistempengendalian kesehatan iingkungan dan

"Wawancara dengan Bp. Priatna Kabid.Pengawasan pembangunan Kecamatan Kotagede, tanggal 10Juni 2003.

^ Parameter ini dapat dilihat dalam teori konsep manusia menurut Erich Fromm, dalam Erich Fromm,Konsep Manus/a Memrut Marx (Ed. KamdanI), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001). Lihat juga PauloFrelreFreire, Seko/a/jKapr(a/;sme yang Uc/k (Yogyakarta: LKIS. 1998).

180 JURmi WKm. Wo. 24. M 10. SEPTEMBER 2003:164 -189

NurAinun Simangunsong. Kesehatan Ungkungan Kerja

perlindungan kesehatan pekerja. Karenaantara kedua faktor tersebut salingmempengaruhi (korelasi). Ketiadaansistem manajemen pengendalian limbaholeh dinas pemerintahan semakinmemberi peluang bagi pengusaha untukmereproduksi limbah dengan leluasa.Akibatnya, pengusaha tidak memilikisense atau kepekaan sosial dan moralsama sekali untuk bertanggung jawab atassegala aktivitas industri dalam meraukkeuntungan usahanya.

3. Situasi in! bak "gayung bersambut" ketikapekerja atau pengrajin sendirl apatisterhadap persoalan semua itu. Karenamereka memang memillh profesi Inlsebagai keterpaksaan akibat sulitnyamencari pekerjaan lain. Meskipun Pekerjamengetahui efek dari pekerjaannya akantetapi faktor keterbelakangan ekonomimemaksa mereka untuk menerima apaadanya.

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa98% Ungkungan kerja home-home industri

"tembaga di Kotagede tidak memperhatikanaspek kesehatan lingkungan dan perlindungankesehatan pekerja dalam pengertian yanglebih luas. Para pekerja tidak diberi sosialisasiseputar proses produksi dan dampaknya bagikesehatan. Padahal dalam Pasal 5 UUPLHditegaskan bahwa setiap orangmempunyai hak yang sama atas lingkunganhidup yang balk dan sehal.

Kata "setiap orang" mengandung pengertianuniversal, dan pekerja termasuk di dalamnya.Ketentuan ini memperjelas pondasi bagibangunan perlindungan hak pekerja baikberupa lingkungan yang sehat maupunkesehatan fisik, rohani dan sosial. Dari

ketentuan ini juga dapatdi-maff?um-kan bahwakewajiban setiap pemilik usahamengupayakan kesehatan lingkungan kerjadan perlindungan kesehatan pekerjasebagaimana ditegaskan dalam Pasal 23UUK. Dalam rangka pemberian. hak tersebutpengusaha diwajibkan memberi layananinformasi seputar ruang lingkup kerja secarakomprehensif, benar dan objektif (Pasal 6).Dalam penjelasan Pasal 6 ditegaskan bahwa,hak atas informasi lingkungan hidupmerupakan suatu konsekuensi logis dari hakberperan dalam pengelolaan lingkungan hidupyang beriandaskan padaasas keterbukaan. Hakatas informasi lingkungan hidup akanmeningkatkan nilai dan efektivitas perarisertadalam pengelolaan lingkungan hidup, disamping akan membuka peluang bagi pekerjauntuk mengaktualisasikan haknya ataslingkungan hidup yang baik dansehat.

Di sisi lain, sistem dan tawaran kerja yangtidak teratursering terjadi bahkan menjadi polatetap dalam lingkungan kerja home industritembaga Kotagede. Keadaan ini jelasmempengaruhi pola kerja dan lingkatpendapatan pekerja. Kesehariannya, hampirseluruh waktu pekerja dihabiskan untukbekerja, mulai dari pukul 8.30 pagi sampai10.00 malam. Berjam-jam menghirup debulogam tembaga. uapairraksa, arsen, nikel danzat pewama lainnya tentu berbahaya. Geialapenyakit yang ditimbulkan mulai daripnemonitls, silikosis, sampai bronkhitis.Ditinjau dari sudutyuridis, kebiasaan tersebutsudah barang tentu menyimpang dariketentuan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No.INS-03/M/BW/1991 tentang PelaksanaanWaktu Kerja dan Waktu Istirahat, yangmenegaskan bahwa agar setiap perusahaantidak mempekerjakan pekerja lebih dari 9 jam

181

sehari dan 54 jam seminggu. Apabila suatuperusahaan terdapat mempekeqakan pekeijamelebihi dari waktu yang telah ditentukanmaka perusahaan tersebut harusmengarahkan sebagaimana ketentuantersebut di atas dan memperhitungkan upahlembur berdasarkan Keputusan MenteriTenaga Kerja No. Kep. 72/Men/1984 joKeputusan Menteri Tenaga Kerja No. 608/Men/1986. Namun sayangnya, daiam sistemborongan kerja di lingkungan home industritembaga tersebut, upah lembur tidak dikenal.Harga borongan kerja telah ditetapkan sejakawal tanpa memperhitungkan iemburan perjam. Demikian pula risiko kerja tidak mendapatperhitungan sama sekali.

Apabila diruntut secara menyeluruh,terdapat 5 ha! yang luput dari perhatianpengusaha dalam upaya menjaga kesehatanlingkungan dan perlindungan kesehatanpekerja:(1) sosiaiisasi seputar ruang lingkup kerja,

proses produksi, dan dampak limbahindustri;

(2) Pemberian informasi saranaperlindungan kesehatan kerja, sepertimasker, sarung tangan dan lainsebagainya;

(3) pelayanan jaminan sosial tenaga kerja;(4) mempertahankan ruang kerja agar tetap

bersih, sehat, tidak monotoni, danpengaturan ventilasi udara yang cukupbagi pergantian udara yang kotor danbersih;

(5) Pengaturan jam kerja tidak melebihi 9jam

^ Data diperoleh darikoesioner, 22Juni2003.Responden. wawancara pada 21 Juni2003.

sehari atau 54 jam seminggu;(6) sistem pengupahan yang mampu

mensejahterakan kehidupan secara layaksebagai manusia.

Keadaan Ini sangat memprihatinkan.namun anehnya para pekerja tetap bertahandi tengah ketakberdayaannya.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi, mengapa hubungan kerja ini begitukuat meskipun hak-hak normatif pekerja-peketja home industri seperti hak kesehatanlingkungan kerja dan perlindungan kesehatanpekeqa diabaikan:"1. faktor keterpaksaan

Para responden mengemukakan bahwakesulitan mencari pekerjaan menjadipenyebab keterpaksaan mereka untukmenjalani profesi ini. Akses informasi peluangkerja yang terbatas, pengalaman, pendidikan,serta latar belakang ekonomi yang rendah,mendesak serta memicu mereka untuk

bertahan memilih profesi ini. Dengan situasiketerpaksaan ini, mereka tidak memiliki nilaitawar dan selalu menerima apa adanya.Bahkan menurut Bp. Soepriono," dalampembayaran jasa, Juragannya tidakmembayar secaratepat waktu danprofesional.Sistem dan cara pembayarannya tidak pasti(waktu).

2. faktor turun-temumn

Keahlian yang dimiliki para pekerja dibidang ini temyata merupakan keahlian yangditurunkan secara turun-temurun. Latar

belakang ini mendorong minat para cucu darileluhur sebelumnya, memilih dan meneruskan



profesi ini sebagai identitas atau simbol sosial.Meskipun secara finansiil, pendapatan profesiini tidak pasti akan tetapi nilai histcris dandimensi simbol sakral dan sosial membuat

para pekerja legowo atau lapang dadamenikmatinya. Latar belakang tersebutmenyebabkan garis hubungan kerja antarakawulo dan gusti semakin kuatdan daiam.

3. faktor tingkat kesadaran pekerja yangrendah

Para responden sendiri mengakui bahwaterdapat perubahan kesehatan setelahmereka menjalani profesinya, seperti seringbatuk, sesak napas, paru-paru, radangtenggorokkan sampai pegel sekitarpunggung.Dengan jam kerja yang tidak tentu sekitar15-18jamperhari, sudah pastitingkat kerawanankesehatan sangat rentan dari proses kimiawi.Akan tetapi macam penyakit ini tidak merekapahami sebagai sesuatuyang membahayakandan upaya maksimai yang mereka iakukanhanyakerja hati-hati. Makna hati-hati itu sendiritidak mereka pahami lebih daiam.

Upaya Menjamin Kesehatan UngkunganKerja dan Perlindungan KesehatanPekerja Home Industri TembagaKotagede Yogyakarta

Kesehatan Ungkungan kerjadiseienggarakan untuk mewujudkanproduktivitas kerja yang optimal. Kesehatankerja meiiputi pelayanan kesehatan kerja.pencegahan penyakit akibat kerja. dan syaratkesehatan kerja. Untuk mewujudkan tujuantersebut maka setlap tempat kerja wajibmenyelenggarakan upaya kesehatan denganpendekatan pemeiiharaan, peningkatankesehatan (promotif), pencegahan penyakit(preventif). penyembuhan penyakit (kuralif). dan

pemulihan kesehatan (rehabiiitasi) yangditaksanakan secara menyeiuruh. terpadu,dan berkesinambungan.

Sebagaimana teiah sebagian diuraikanpada bab sebelumnya, bahwa di daiammenyikapi kesehatan iingkungan kerja yangsemakin buruk, ada beberapa teknikpenyehatan yang memerlukan prioritas danditujukan untuk:1. Pengendaiian pencemaran Iingkungan.2. Peningkatan hygiene perusahaan dan

kesehatan/keseiamatan kerja di daiamruang lingkup iingkungan kerja.

3. Jaminan perlindungan kesehatan dankeselamatan pekerja akibat penyakit kerja.

Karens kesehatan iingkungan kerja homeindustri dipengaruhi oieh banyakfaktor, makasudah barang tentu iangkah-langkah sistemmanajemen pengendaiian kesehatanIingkungan kerja ini juga harus meiibatkanbanyak subjek dan cara. Diiihat dari sudutsubjek (stakeholders) yang secara yuridismemegang peran dan tanggung jawab yangterbesardan terdekat, makadapat diklasifikasimenjadi tiga: 1) Pemerintah, 2) Perusahaanatau pengusaha, 3) masyarakat (LSM,Perguruan Tinggi, dan masyarakatpekerja itusendiri). Dari tiga kiasifikasi subjek ini akandibahas secara iangsung dan sistematislangkah-iangkah yang harusdilakukan daiamupaya pengendaiian kesehatan iingkungankerja dan perlindungan kesehatan pekerja.

1. Sistem Manajemen PengendaiianKesehatan Ungkungan Kerja OlehPemerintah

Berangkat dari persoaian ketiadaansistem pengendaiian limbah home industritembaga oleh pemerintah selama ini dansulitnya menerapkan pola pengawasan

183

melalui sistem perizinan karena usaha inidijaiankan oleh kebanyakan pengusaha keci!dan menengah maka langkah strategis yangefektif diterapkan adalah sebagai berikut.

Pertama, melalui Pemerintah DaerahTingkat II menetapkan sebuah peraturankebijaksanaan yang materielnya mengatursistem pengendalian kesehatan lingkungankerja danpekerja. Mengapa stakeholders yangutama adalah Pemerintah Daerah Tingkat ii?Karena hal ini mendasarkan pada UU No. 22Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah No. 25Tahun 2000, di mana titik berat otonomi adapada Pemerintah Kabupaten dan Kota,sedangkan kedudukan dan fungsi Gubernurselaku Kepala Daerah Tingkat Ihanya bersifatlintas kabupaten atau sektoral, la tidak lagisaling membawahi dalam arti chierarkis/subordinatif. Penetapan materi pengaturansistem pengendalian kesehatan lingkungankerja dan pekerja sesungguhnya secara tidaklangsung telah memperoleh payung undang-undang, di antaranya berdasarkan UU No. 23Tahun 1992jo Keputusan Menteri KesehatanNo. 149/MENKES/SK/II/1994, UU No. 23Tahun 1997, dan UU No. 1 Tahun 1970 joKeputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi No. Kep. 241/MEN/2000 tentangPetunjuk Pelaksanaan Bulan Keselamatandan Kesehatan Kerja 2001, yang kesemuanyamengisyaratkan perlunya menjaga danmenegakkan kesehatan lingkungan padaumumnya dan lingkungan kerja padakhususnya.

Kedua, adapun materinya (sistempengendalian kesehatan lingkungan kerja danpekerja) dapat diiakukan beberapa langkahaltematif sebagai berikut.a. Pembinaan/penyuluhan terhadap

perusahaan/tempat kerja, tenaga kerja dan

pengguna produksl^asa tenrtama disektoryang rawan kecelakaan.

b. Penyebarluasan kegiatan dengan 2 cara:1) langsung (pembentukan badan panitiantriparteit yang terdiri dari perwakilanstruktur pemerintah, perusahaan, danpekerja atau masyarakat; 2) tidaklangsung, melalui media cetak, radio,televisi dll.

c. Evaluasi

2. Sistem Manajemen PengendalianKesehatan Lingkungan Kerja OlehPerusahaan

a. Substitusi, yaitu mengganti bahan yanglebih berbahaya dengan bahan yangkurang bahayanya atau tidak .berbahayasama sekali, misalnya karbon tetrakloridadiganti dengan Iriklor etilen. Atau tronshotdipergunakan sebagai pengganti pasirpada pekerjaan sandblasting.

b. Ventilasi umum, yaitu mengalirkan udarasebanyak mungkin menurut perhitunganke dalam ruang kerja, agar kadar daribahan-bahan yang berbahaya olehpemasukan udara ini iebih rendah daripada kadar yang membahayakan, yaitukadar Nilai Ambang Batu.

c. NAB adalah kadar yang padanya atau dibawah dari padanya, apabila pekerja-pekerja menghirupnya 8 jamsehari,5 hariseminggu, tidak akan menimbuikanpenyakit atau kelainan.

d. Ventilasi keluar setempat (local exhausters), iaiah alat yang biasanya menghisapudara di suatutempat kerja tertentu, agarbahan-bahan dari tempat kerja terientuyang membahayakan dihisap dandialirkan ke luar.

e. Isolasi, yaitu mengisolasi operasi atau

184 JURNAL HUKUM. No. 24. Vol. 10. SEPTEMBER 2003:164 - 189


proses dalam perusahaan yangmembahayakan, misalnya isolasi mesinyang sangat hiruk, agar kegaduhan yangdisebabkannya turun dan tidak menjadigangguan lagi.

f. Pakaian pelindung, misalnya: masker,kacamata, sarung tangan, sepatu, topipakaian dan Iain-lain.

g. Pemeriksaan sebelum kerja, yaltupemeriksaaan kesehatan kepada calonpekerja untuk mengetahui, apakah calontersebut serasi dengan pekerjaan yangakan diberikan kepadanya, balk fisikmaupun mentalnya.

h. Pemeriksaan kesehatan berkaia/ulangan,untuk evaluasi, apakah faktor-faktorpenyebab itu telah menimbulkangangguan-gangguan/kelainan-kelainankepada tubuh pekerja atau tidak.

i. Penerangan sebelum kerja, agar pekerjamengetahui dan mentaati peraturan-peraturan, dan agarmereka lebih berhati-hati.

j. Pendidikan tentang kesehatan dankeselamatan pekerja secara kontiniu,agar pekerja-pekerja tetap waspadadalam menjalankan pekerjaannya.

Cara-cara pencegahan dl atas bersifatumum, dan petiu diterapkan secara khususdan terperinci bagisetiap penyakit akibatkerjadengan memperhatikan seluruh situasi dankondisi secara cermat. Di bawah ini akan

diuraikansecara bertahap pelaksanaan upayapencegahan penyakit akibat kerja.

1) Pencegahan tingkat pertama

1. Health Pfomotion

Di sini termasuk pendidikan tentangkesehatan, tingkatgizi yang baikpengembangankepribadian, perumahan yang sehat dan

memadai, lingkungan kerja yang memadai,penyuluhan dan konsultasi tentangpemeriksaan kesehatan periodik.

2. Specipic ProtectionDi sini termasuk immunisasi, hygiene

perorangan, sanitasi lingkungan. proteksiterhadap bahaya dalam kerja dan proteksiterhadap kecelakaan.

2) Pencegahan tingkat keduaa) Diagnosa dini penyakit dan

pengobatan segera: Di sini termasukcase finding, screening survey,pemeriksaan selektif, isolasipenderita infeksius dan pengobatanyang memadai.

b) Pembatasan ketidakmampuan {disability limitations)

Di sini termasuk penyediaan pelayanandan fasilltas untuk memberikan pengobatanyang memadai untuk menghentikan prosespenyakit dan mencegah timbulnya komplikasi.

3) Pencegahan tingkat ketigaTingkat pencegahan yang ketiga ini

adalah rehabilitasi yaitu usaha yangberhubungan dengan penyediaan fasilitas dirumah sakit dan di dalam masyarakat yangbertujuan untuk pendidikan kembali penderitasehingga kemampuannya dapat digunakansecara maksimal, pendidikan masyarakat dankalangan industri agar mereka menerimapenderita yang sudah direhabilitasi, danmempekerjakan secara selektif, penderitacacad yang sudah direhabilitasi.

Upaya pencegahan yang umumnyaditerapkan di dalam perusahaan industriadalah pencegahan tingkat pertama {healthpromof/on/pendidikan) dan pencegahantingkat kedua (diagnosa dini penyakit danpengobatan segera).

185

3. Sistem Manajemen PengendalianKesehatan Lingkungan Kerja olehPekerja Sendiri dan atau Melalui PeranAktif Masyarakat (LSM/ InsanAkademik/ dll)

Salah satupokok upaya kesehatan adalahkesehatan lingkungan kerja. Kesehatan keijadiselenggarakan untuk mewujudkanproduktivitas kerja yang optimal. Daiam rangkaini, upaya kesehatan kerja dapat jugadiselenggarakan olehpekerja sendiri dan ataumasyarakat.

Di dalam Pasal 7 UUPLH ditegaskanbahwa masyarakat mempunyai kesempatanyang sama danseluas-Iuasnya untuk berperandalam pengelolaan lingkungan. PengelolaanLingkungan yang dimaksud adalah upayaterpadu untuk melestarikan fungsi lingkunganhidup yang meliputi: kebijaksanaan penataan,pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan,pemulihan, pengawasan, dan pengendalianlingkungan. Selanjutnya dalam pasal yangsama ayat (2) dijelaskan, pelaksanaanpengelolaan lingkungan diiakukan dengancara:

a. meningkatkan kemandirlan, keberdayaanmasyarakat, dan kemitraan;

b. menumbuhkembangkan kemampuandan kepeloporan masyarakat;

c. menumbuhkan ketanggapsegeraanmasyarakat untuk melakukanpengawasan sosial;

d. memberikan saran pendapat;e. menyampaikan informasi dan/atau

menyampaikan laporan.Dari uraian di atas dan meiihat potensi

yang ada di dalam masyarakat seperti LSMatau lembaga pengabdian masyarakat (LPM)perguruan tinggi negeri ataupun swastasesungguhnya secara fungsional dapat

diarahkan ke sana. Mengintens'fkan programkonseling baik berbentuk penyuluhan,advokasi, problem solving, pendampingan,maupun penelitian-penelitan ilmiah. Reran initidak lain daiam kerangka pemberdayaan danpeningkatan kesadaran masyarakat pekerja(khususnya) agarminimal mereka paham danpeka dengan persoalan-persoalan kesehatanlingkungan kerja di sekitar mereka sendiri.Konteks saat ini seharusnya program-programKKN lebih menitikberatkan pada metodefungsional yang melekat erat dengankebutuhan masyarakat yang dituju, sehinggatarget sasaran dapat langsung mengena padakebutuhan esensial masyarakat.

Simpulan

Dari uraian kajian di atas dapatdisimpulkan bahwa:

Pertama. keadaan kesehatan lingkungankerja dan periindungan kesehatan pekerja dilingkungan home-home industri tembagaKotagede cukup memprihatinkan. Faktorpemicunya adalah ketiadaan sistempengendalian kesehatan lingkungan kerja danperiindungan kesehatan pekerja baik olehdinas pemerintah kota setempat maupunpengusaha. Kesulitan pehegakan sistempengendalian kesehatan lingkungan kerja inidisebabkan oleh para pelaku usaha(pengusaha) mengkategorisasikan jenisusahanya sebagai kelompok usaha kecii dimana untuk memberiakukan sistem perizinanusahasangatsulit. Faktor lainnya adalah sikapapatisme pekerja akibat keterbatasan skill dibidang lain dan latarbelakang ekonomi yangrendah menjadi faktor ketakberdayaan danketerpaksaan menjalani pekerjaan danmenerima pertakuan -upah rendah dan jam


Nur Ainun Simangunsong. Kesehatan Lingkungan Keg'a ...

keija melampaui batas undang-undang— apaadanya. Di samping itu, peran LSM dan atauLPM PTN/PTS selama ini juga belum secarafungsional menyentuh kebutuhan esensialmasyarakat Kotagede yang mayoritasberlatarbelakang usaha home industritembaga. Kebanyakan program-program KKNbersifat seremonial formal yangmengutamakan bangunan material fislk.

Kedua, menyikapi keadaan kesehatanlingkungan keija danperiindungan kesehatanpekerja yang buruk tersebut makadibutuhkanbeberapa teknlk penyehatan yangmemerlukan prioritas dan ditujukan untuk:a. Pengendalian pencemaran lingkungan.b. Peningkatan hygiene perusahaan dan

kesehatan/keselamatan kerja di dalamruang lingkup lingkungan kerja.

c. Jaminan periindungan kesehatan dankeselamatan pekega akibat penyakit kerja.Karena faktor yang mempengaruhi

kesehatan lingkungan kerja beragam makasudah barang tentu langkah-langkah sistemmanajemen pengendalian kesehatanlingkungan kerja ini juga harus melibatkanbanyak subjek dan cara. Dilihat dari sudutsubjek {stakeholders) yang secara yuridismemegang peran dan tanggung jawab yangterbesardanterdekat, maka dapat dikiasifikasimenjadi tiga: 1) Pemerintah, 2) Perusahaanatau pengusaha, 3) masyarakat (LSM,Perguruan Tinggi, dan masyarakat pekerja itusendiri). Dari tiga klasifikasi subjek ini diharapkanmampu secara efektif mengendalikankesehatan lingkungan kerja dan periindungankesehatan pekega.o

Daftar Pustaka

Attamimi, A. Hamid 8., Hukum tentangPeraturan Perundang-undangan danPeraturan Kebijakan (Hukum TataPengaturan), Jakarta: FH. Ul, 1993.

Data Monografi Kecamatan, KecamatanKotagede Yogyakarta, Semester II,2002.

E, Endan, Pengantar llmu Kesehatan,Bandung: Rineka Cipta, tanpa tahun.

Freire, Paulo, Sekolah Kapitalisme yang Ucik,Yogyakarta: LKIS, 1998.

Fromm, Erich, Konsep Manusia Menurut Mane(Ed. I^amdani), Yogyakarta: PustakaPelajar, 2001.

GBHN 1999-2004 (Tap MPR No. IV/MPR/1999), Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum TataLingkungan, Yogyakarta: Gadja MadaUniversity Press, 1999.

Luqman, Marcus, Freies Ermessen dalamProses dan Pelaksanaan Rencana

Kota (Penelitian di Kodya Pontianak(1970-1990)), Tesis, Bandung: Unpad,1989.

MD, Moh. Mahfud, "Politik Hukum Hak AsasiManusia di Indonesia." Dalam Jumal

Hukum No. 14Vol. 7 Agustus 2000.

Monografi D.I.Y.1979, Kantor Pusat DataProP.D.I.Y

Nakamura, Matsua, Bulan Mupcul dan BatikPohon Beringin (Studi tentang

187

Pergerakan Muhammadiyah diKotagede), Yogyakarta: Gadj'ah MadaUniversity Press.

Ryadi, Slamet, Kesehatan Lingkungan,Surabaya: Karya Anda, 19840.

Sitepoe, Mangku, Usaha MencegahPencemaran Udara, Jakarta: Grasindo,1997.

Slamet, Juli Soemirat, KesehatanLingkungan,Yogyakarta: Gadjah Mada University

Press, 2002.

Suma'mur, "Berbagai Jenis Penyakit AkibatKerja dan Tata Cara Pencegahannya,"dalam Penyakit Akibat Kerja, Jakarta;Hiperkasi, 1984.

Sumantri, Sri. UUD 1945 Kedudukan danAspek-aspek Pervbahannya. Bandung:UNPAO Press. 2002.

UU No. 23Tahun 1992.

UU No. 23 Tahun 1997.

188 JURNAL HUKUM. No. 24. Vol. 10. SEPTEMBER2003:164-189

1

kesehatan lingkungan kerja home industri tembaga kotagede

Documents