kebijakan penanganan narkoba -...

KEBIJAKAN PENANGANAN NARKOBA

THE 1961 UN

SINGLE

CONVENTION ON

NARKOTIC DRUGS

THE 1971 UN

CONVENTION ON

PSYCHOTROPIC

SUBSTANCE

AMN : PROT 1972

THE 1988 UN CONVENTION

AGAINT ILLICT TRAFFIC IN

NARCOTIC DRUGS &

PSICOTROPE SUBSTANCE

Mencegah dan Memberantas

Narkotika

UU No.8 Th.1976

Pengendalian dan

Pengawasan

UU No.8 Th.1996

Mencegah dan

Memberantas Narkotika

UU No.8 Th.1976

INTERATED AND

BALACED STRATEGY

Corner Stone Deklarasi CND 2009

Mengatasi permasalahan obat-

obatan dilakukan secara

berimbang Suplay dan

Demand.

Pencegahan dan Penegakan

Hukum.

UNGASS 2016

Perlindungan HAM dan

Kesehatan.

Bukan Kejahatan tetapi orang

sakit.

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

1. GLOBAL

ASEAN COMMITMENT ON DRUGS

PREVENTION

LAW ENFORCEMENT

DATA COLECTION & DISSEMINATION

OF INFORMATION

COOPERATION + EXTRA

REHABILITATION

ALTERNATIF DEVELOPMEN

SYNERGY AND GOOD COOPERATION IN REGION


2. REGIONAL

A

S

E

A

N

D

R

U

G

F

R

E

E

2015

UNDANG-UNDANG


UU No. 9 Th.1976 Tentang Narkotika

UU No. 5 Th. 1997 Tentang Psikotropika

UU No. 22 Th. 1997 Tentang Narkotika

UU No. 35 Th.2009 Tentang Narkotika

Deman Reduction &

Supplay Reduction

Keterpaduan

Pelaksanaan Program

PEMBERANTASAN

KERMA

PENCEGAHAN REHABILITASI

DAYAMAS


PERNYATAAN PRESIDEN JOKOWI PADA

SIDANG TERBATAS 24 FEBRUARI 2016

ARGUMENTASI :

KENAIKAN PREVALENSI PEMAKAI

JUMLAH KORBAN

BIAYA EKONOMI DAN MATERI

BERDAMPAK KEPADA KEJAHATAN LAIN

(NARKOTC RELATED CRIME)


APA ITU NARKOBA ?

NARKOBA ADALAH :

TRANS NATIONAL CRIME SERIOUS CRIME

UNDANG-UNDANG NO. 35/2009 TTG NARKOTIKA

NARKOTIKA adalah zat/obat yang berasal dari tanaman atau bukan

tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan

penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan

ketergantungan.

Kepentingan yang besar menjaga

Masyarakat dari serbuan Narkoba

Negara ambruk karena tidak cukup

kuat menghadapi masa depan

Menolak hukuman mati :

Tidak ada konsensus global

Hukuman mati tidak bertentangan

dengan hukum internasional

Berbeda Negara berbeda hukum

dan kultur.


Upaya Pemberantasan Narkoba di Wilayah Amerika

& Amerika Latin.

Presiden Pilipina Rodrigo Duterte

Negara-negara wilayah sekitar Mekong River

TANTANGAN YANG DIHADAPI


PROGRAM DAN SASARAN

DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN BNN


DIREKTORAT INTELIJEN :

Pemetaan Jaringan/ Sindikat

Koordinasi dengan Badan-

badan Narkoba di luar BNN

Pengumpulan informasi

perkembangan narkoba

Informasi real time

Dukungan alat Intelijen

Teknologi


DIREKTORAT NARKOTIKA :

Temukan Jenis-jenis baru

Sidik & Lidik dari hulu ke hilir

Temukan Kultivasi tanaman

bahaya

Pemetaan untuk Alternatif

Developmen


DIREKTORAT P2 :

Pengawasan prekursor end

user

NPS & Jenis-jenis/ Zat baru

Rekomendasi & kontrol

Importir

Penyidikan & Penyelidikan


DIREKTORAT INTERDIKSI :

Pengawasan wilayah

perbatasan darat, laut dan udara

Posko satu atap ASITF

Prioritas pemenuhan

Pengungkapan, Lidik & Sidik


DIREKTORAT TPPU :

Seluruh transaksi keuangan

dicurigai dari Narkoba

Temukan modus baru transaksi

Koordinasi dengan PPATK (Data

& Informasi)

Lidik & SIdik



DIREKTORAT DAKJAR :

Pengejaran TSK TO & DPO

Pelatihan

K-9 dari pengembangan

Operasi tempat-tempat rawan

(Operasi Bersinar)


DIREKTORAT WASTAHTI :

Peningkatan pelayanan/

manusiawi

Supervisi & Administrasi

Keamanan & Penyimpanan


PENINGKATAN KUALITAS PERSONIL

DAN EVALUASI PARA PETUGAS

Kinerja dalam Penyelidikan, Penyidikan dan Kinerja

Operasional Jumlah Target Capaian baik kwantitas

maupun kualitas

Pelajari tend pola & Modus yang semakin beragam baik

predikat Crime maupun TPPU

Memperkuat Koordinasi di Perbatasan

Pertikaran data & Informasi

Jangan alergi untuk bekerjasama

Sebaran.pptx

TERIMA KASIH


kebijakan penanganan narkoba -...

Documents