jurnal hukum dan keadilanmediasi

Jurnal Hukum dan Keadilan

MEDIASI

32 Drrry Aris Munandar & Airi Safrijal

TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN RODA DUA YANG

DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

Derry Aris Munandar1

Airi Safrijal2

1Student at Faculty of Law, University of Muhammadiyah Aceh

2Lecturer at Faculty of Law, University of Muhammadiyah Aceh

Corresponding author: [email protected].

Abstract

Theft is regulated in Article 362 through Article 367 of the Indonesian Criminal

Code (KUHP). In this study specifically the criminal act of theft which is

aggravated as stipulated in Article 363 paragraph (1) point 3, point 4 and point 5

and paragraph (2). The causes of motorcycle crime are carried out jointly because

of economic factors, educational factors, individual factors, and environmental

factors. The application of the criminal act against the perpetrators has not yet run

maximally because the sentence imposed is still very mild with the defendant

regretting his actions, promising not to repeat his actions, being polite, being

straightforward in court, and having never been convicted therefore the judge must

give the punishment according to the consequences of the theft can harm others.

Key words: Theft, motorcycle, together.

I. PENDAHULUAN

Pembangunan hukum merupakan suatu kewajiban pemerintah, yang

mendapat berbagai hambatan, sehingga upaya penyadaran hukum kepada

masyarakat perlu ditingkatkan. Tanpa ada upaya yang baik akan berakhir dengan

sebuah kenistaan dimana terdapat sebuah kondisi masyarakat yang tidak teratur.

Untuk itu hukum dijadikan sebagai Panglima dalam mengatur berbagai gerak

dinamika masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk

kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan

banyak masalah sosial. Maka usaha adaptasi atau penyusuain diri terhadap

mailto:[email protected]


masyarakat modern yang sangat kompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan

mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan banyak kebimbangan,

kebingungan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun yang

internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai

dampaknya orang lalu mengembangkan pola tingkah laku menyimpang dari

norma-norma umum, dengan jalan berbuat semua sendiri demi keuntungan sendiri

dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.1

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi berkenaan dengan latar belakang

diatas adalah Pencurian, dalam hukum Indonesia pencurian itu masuk dalam

kategori tindak pidana yang diatur dalam Buku II KUHP Indonesia yang

membahas tentang kejahatan walaupun sudah diatur dalam KUHP dan juga telah

mengatur sanksi yang berat bagi para pelaku yang melakukan kejahatan tersebut

masih saja kejahatan ini banyak terjadi, bahkan para pelaku dalam melakukan

aksinya tidak ragu untuk melakukan kekerasan bahkan sampai berujung kematian.

Dalam sejarah peradaban manusia pencurian ada sejak terjadi ketimpangan antara

kepemilikan benda-benda kebutuhan manusia, kekurangan akan kebutuhan, dan

ketidak pemilikan cenderung membuat orang berbuat menyimpang (pencurian).

Pencurian dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai cara-

cara medern dengan menggunakan alat-alat modern dengan pola yang lebih lihai.

Menurut KUHP pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang

merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak, dan untuk lebih jelasnya

dapat kita lihat pada Pasal 362 KUHP yang berbunyi:

1Kartini Kartono. 1992, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Rajawali Press, Jakarta, hlm. 5.

Vol.5 No.1ISSN 2087-4758


MEDIASI


“Barang siapa yang mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian

termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu

dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara

selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti ini yang diatur Pasal

362 KUHP terdiri dari unsur subjektif yaitu dengan maksud untuk menguasai

benda tersebut secara melawan hukum dan unsur-unsur objektif yakni, barang siapa

mengambil sesuatu benda dan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.2

Dasar hukum yang berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan secara

bersama-sama, tentang Deelneming menurut Pasal 55 dan 56 KUHP maka terdapat

lima peranan pelaku yaitu:

1. Orang yang melakukan (dader)

2. Orang yang menyuruh melakukan (doenpleger)

3. Orang yang turut melakuakan (mededader)

4. Orang yang sengaja membujuk (uitlokker)

5. Orang yang membantu melakukan (medeplichtige)

Sedangkan pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam Pasal 363 Ayat

(2) KUHP , yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke -1 : Pencurian ternak;

Ke -2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa

bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan,

bahaya perang;

Ke -3 : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau

perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki

oleh yang berhak;

2P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta

Kekayaan Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 2.


Ke -4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang

bersekutu;

Ke -5 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,

atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan

dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke – 3 disertai dengan salah satu

tersebut ke – 4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

Pencurian dengan pemberatan dan dengan kekerasan merupakan salah satu

penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan, yang dalam proses sejarah

dari generasi ke generasi ternyata kejahatan tersebut merupakan kejahatan yang

merugikan dan menyiksa orang lain. Oleh karena itu perlu diupayakan agar

masyarakat menghindari melakukan pencurian dengan pemberatan maupun

pencurian dengan kekerasan terhadap orang lain.

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penulisan ini adalah menjelaskan faktor penyebab terjadinya pencurian

kendaraan roda dua yang dilakukan secara bersama-sama, dan penerapan hukuman

terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan roda dua yang dilakukan secara

bersama-sama.

II. METODE PENELITIAN

1. Definisi Operasional Variabel

a. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum

yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai

dengan perundang-undangan.

Vol.5 No.1ISSN 2087-4758


MEDIASI


b. Pencurian

Pencurian adalah mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian

milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

c. Bersama-sama

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara,

perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata

“penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang

lain melakukan suatu tindak pidana3.

2. Lokasi dan Populasi

a. Lokasi Penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota

Banda Aceh.

b. Populasi penelitian ini meliputi Penyidik, Pegawai Negeri Sipil, Pelaku,

Korban, Hakim, Jaksa dan Penuntut Umum.

3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian ini

dilakukan secara Purposive sampling dimana dari jumlah populasi yang telah

dipilih diperkirakan dalam mewakili dari keseluruhan populasi sebagaimana

telah ditetapkan dalam populai di atas.

4. Cara Pengumpulan Data

Data dalam penelitian diperoleh melalui penelitian kepustakan dan

penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (library research), yaitu

dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan

3 Wirjono Projodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Aditama,

Bandung, hlm 117.


dll. Sedangkan penelitian lapangan diperoleh melalui wawancara dengan

responden dan informan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun

lapangan dipadukan dan akan diolah untuk kemudian dianasisis dengan

menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan menjelaskan segala

sesuatu mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh masyarakat

yang menghasilkan data-data deskriptif analisis. Penelitian deskriptif Analisis

yaitu memuatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti yang kemudian

data tersebut disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan apa yang

dinyatakan oleh responden dan informan secara lisan, sebagai suatu yang

utuh dari penelitian ini.4

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsurnya

Istilah tindak pidana yang dikenal di dalam Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya

dengan istilah strafbaar feit. Di dalam bahasa Belanda, Strafbaar yang berarti

dapat dihukum, sedangkan feit yang berarti suatu kenyataan atau fakta.

Strafbaar feit menurut pendapat Simons ialah “kelakuan (handeling) yang

diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan

dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu

bertanggungjawab”.

4Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung, hlm. 22

Vol.5 No.1ISSN 2087-4758


MEDIASI


Menurut pendapat Van Hamel, strafbaar feit adalah “kelakuan orang

(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan

hukum, yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan”.

Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik adalah sebagaimana yang

dikemukakan oleh Vos adalah sebagai berikut :

1. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat(aktif)

atau tidak berbuat(pasif).

2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai.

Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari

suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen

akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang

elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan

dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti dalam delik

materil.

3. Elemen subjektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata

sengaja atau culpa(tidak sengaja).

4. Elemen melawan hukum.

Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang

memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur bahaya/gangguan,

merugikan atau disebut sub socials sebagaimana yang dikemukakan oleh

Pompe yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu :5

a. Ada unsur melawan hukum,

b. Unsur kesalahan,

c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (strafbaar feit) adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negative, berbuat atau tidak berbuat atau

membiarkan);

2. Diancam dengan pidana (statbaar gesteld);

3. Melawan hukum (onrechtmatig);

4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);

5 Ibid, hlm. 48


5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatoaar

person).

B. Tindak Pidana Pencurian Secara Bersama-Sama

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum

terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan

paling meresahkan masyarakat. Disebutkan dalam pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan

hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima

tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Pencurian

mempunyai beberapa unsur, yaitu :

1. Unsur objektif, terdiri dari :

a. Perbuatan mengambil

b. Objeknya suatu benda

c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda

tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.

2. Unsur subjektif, terdiri dari :

a. Adanya maksud

b. Yang ditujukan untuk memiliki

c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat

dikatakan sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut

diatas.

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses,

cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata

“penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain

melakukan suatu tindak pidana6.

6 Op. Cit, Wirjono Projodikoro, hlm, 117

Vol.5 No.1ISSN 2087-4758


MEDIASI


Penyertaan dalam Tindak Pidana Kekerasan yang dilakukan Bersamasama,

Penyertaan (deelneming) dalam hukum positif yaitu ada dua orang atau lebih yang

melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang atau lebih

mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana dapat disebutkan bahwa

seseorang tersebut turut serta dalam hubungannya dengan orang lain diatur dalam

pasal 55 dan 56 KUHP7.

Bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan 56

KUHP, dalam Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan mededader

disebut para peserta, atau para pembuat, dan Pasal 56 KUHP mengenai

medeplichtige pembuat pembantu. Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berukut8:

a. Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta

melakukan perbuatan;

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan

menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman

atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan,

sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

b. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang

diperhitungkan, beserta akibatakibatnya.

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian yang diatur dalam

Pasal 363 KUHP, yang menyatakan sebagai berikut:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

Ke -1 : Pencurian ternak;

Ke -2 : Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, banjir, gempa

bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal

terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan,

bahaya perang;

Ke -3 : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau

perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh

7 Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hlm, 174

8 Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja Grafindo Persada,

Jakarta, hlm. 80


orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki

oleh yang berhak;

Ke -4 : Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang

bersekutu;

Ke -5 : Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan,

atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan

dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai

kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

(2) Jika pencurian yang diterangkan dalam ke – 3 disertai dengan salah satu

tersebut ke – 4 dan 5, maka dikenakan pidana paling lama sembilan tahun.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Roda Dua Yang

Dilakukan Secara Bersama-Sama

Kejahatan merupakan gejala sosial yang tak kunjung ada habisnya

untuk dikaji, hal ini mengingat semakin berkembangnya kejahatan seiring

dengan perkembangan hidup manusia. Kejahatan sebagai fenomena sosial

lebih benyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat

seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan

upaya pertahanan dan keamanan negara. Tindak pidana yang mempunyai

frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya

perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola

kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Dengan maraknya pencurian kendaraan roda dua di kota Banda Aceh

ini, apalagi dengan dukungan alat-alat yang semakin berkembang, lokasi-

lokasi yang sesuai untuk melakukan aksi kejahatan, mudahnya melakukan aksi

pencurian kendaraan roda dua yang dilakukan secara bersama-sama dan

sulitnya menemukan alat bukti serta pelaku oleh pihak penyidik membuat

tindak pidana pencurian kendaraan roda dua makin diminati oleh pelaku

Vol.5 No.1ISSN 2087-4758


MEDIASI


kriminal.9 Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka adapun faktor-faktor

yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor secara bersama-

sama antara lain:

1. Faktor Ekonomi Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup

Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak

disetiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluar untuk

menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengemukakan bahwa disetiap

negara dimana banyak terdapat orang miskin, dengan secara diam-diam

terdapat banyak penjahat, pelanggar agama dan penjahat dari bermacam-

macam corak. Faktor yang melatarbelakangi kejahatan pencurian pada

umumnya dan pencurian kendaraan bermotor pada khususnya adalah

masalah ekonomi. Faktor ekonomi sangat berpengaruh terhadap kehidupan

masyarakat. Susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan golongan kelas

ekonomi menengas keatas atau menengah kebawah ataupun golongan

masyarakat yang terbagi dalam golongan kaya dan golongan miskin.

Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat,

sedangkan pendapatan tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi

peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi

seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan roda dua.

“saya mencuri kendaraan bermotor karena keluarga saya membutuhkan

uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil dari pekerjaan yang

saya jalani masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga saya

9 Musnadi, Penyidik Reskrim Polresta Kota Banda Aceh, Wawancara tanggal 14 Desember

2017.


melakukan pencurian motor tersebut”.10

Hal yang sama juga dijelaskan oleh

seorang pelaku mengatakan bahwa, ia melakukan perbuatan tersebut

“Karena kebutuhan ekonomi yang sulit dipenuhi dan tidak menentunya

pendapatan yang diterima membuat saya melakukan pencurian”.11

2. Faktor Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang

sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap tingkah laku dan pola pikir

seseorang, baik dalam keluarga maupun didalam masyarakat. Dengan

adanya pendidikan menjadikan manusia dapat memahami diri serta potensi

yang dimiliki juga dapat memahami orang lain. Pada tingkatan yang lain

pendidikan memberikan pembaharuan bagi manusia karena mampu

memberikan pengertian-pengertian inovatif bagi manusia untuk mencapai

kesejahteraan. Dari sini pendidikan mampu mempengaruhi manusia secara

utuh. Rendahnya pendidikan seseorang mudah untuk berlaku jahat. Tingkat

pendidikan juga sangat berpengaruh seseorang melakukan kejahatan karena

pelaku tidak mengerti dan kurang paham hukum Yusran Bin Zulhelmi

bahkan sekolah dasar (SD) tidak tamat. Pendidikan yang rendah akan

berpengaruh terhadap pekerjaan yang dimiliki seseorang yang mana dari

pekerjaan tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan atau

pengahasilan yang dimilikinya, yang mana apabila pendapatan atau

penghasilan yang dimilikinya tersebut rendah dan tidak dapat memenuhi

kebutuhan hidupnya (dirinya dan keluarganya) dalam sebulan, maka apabila

10

Abdul Muis, Narapidana Kasus Curanmor, Wawancara tanggal 27 Desember 2017. 11

Yusran, Narapidana Kasus Curanmor, Wawancara tanggal 27 Desember 2017.

Vol.5 No.1ISSN 2087-4758


MEDIASI


seorang tidak memiliki mental yang kuat dan iman yang teguh maka besar

kemungkinan orang tersebut akan melakukan tindak kejahatan seperti

pencurian kendaraan.

3. Faktor Individu

Seseorang yang tingkah lakunya baik akan mengakibatkan

seseorang tersebut mendapatkan penghargaan dari masyarakat, akan tetapi

sebaliknya jika seseorang bertingkah laku tidak baik maka orang itu akan

menimbulkan kekacauan dalam masyarakat. Mereka yang dapat mengontrol

dan mengembangkan kepribadiannya yang positif akan dapat menghasilkan

banyak manfaat baik itu bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan

meraka yang tidak bisa mengontrol kepribadiannya dan cenderung

terombang ambing oleh perkembangan akan terus terseret arus kemana akan

mengalir. Entah itu baik atau buruk mereka akan tetap mengikuti hal

tersebut. Terdapat pula penyebab seseorang melakukan tindak pidana,

seperti yang telah disebutkan diatas bahwa keinginan manusia merupakan

hal yang tidak ada batasnya.

4. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh

lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti

dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap

kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Seseorang yang

hidup/tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya

pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pencurian


tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab

terjadinya suatu tindak kejahatan (pencurian), misalnya:

a. kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya,

b. kontrol dari lingkungan yang kurang,

c. pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri.

D. Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian

Kendaraan Roda Dua Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama

Tindak pidana merupakan tindakan melawan hukum yang dilakukan

secara sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut

dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang, dan dinyatakan sebagai

suatu perbuatan yang dapat dihukum. Oleh karena itu jika seseorang

melakukan tindak pidana maka perbuatan tersebut harus

dipertanggungjawabkan.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam

mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta

alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab

itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan

mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbagan

tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu

berupa putusan pemidanaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 dan

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu:

a. Keterangan saksi;

b. Keterangan ahli;

Vol.5 No.1ISSN 2087-4758


MEDIASI


c. Surat;

d. Petunjuk;

e. Keterangan terdakwa

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa terhadap pelaku tindak

pidana pencurian kendaraan roda dua yang dilakukan secara bersama-sama

yang diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) telah dikenakan ketentuan pidana

walaupun tidak sepenuhnya sesuai dengan ancaman pidana yang ada. Akan

tetapi dalam praktiknya apabila dilihat dari tindakan pelanggaran yang ada dan

diketahui dari hasil pengamatan penerapan pidana tersebut belum berjalan

maksimal karena masih ada pelaku pelanggaran yang hanya dikenakan

hukuman ringan, walaupun telah kedapatan melakukan pelanggaran yang

diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Tentang Pidana Pencurian.

Dalam kasus tersebut Nani Sukmawati menjatuhkan hukuman yang

meringankan terdakwa karena adanya beberapa faktor, yaitu:12

a. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.

b. Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.

c. Terdakwa berterus terang dipersidangan.

d. Terdakwa belum pernah dihukum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka, dapat

disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan roda dua

yang dilakukan secara bersama-sama adalah faktor ekonomi, faktor

pendidikan, faktor individu, dan faktor lingkungan. Penerapan pidana terhadap

12

Nani Sukmawati,SH.,MH, Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, Wawancara tanggal 4

Desember 2017.


pelaku belum berjalan maksimal karena hukuman yang dijatuhkan masih

sangat ringan dengan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan

mengulangi perbuatannya, berlaku sopan, berterus terang dipersidangan, serta

belum pernah dihukum oleh karena itu hakim harus memberikan hukuman

yang setimpal karena akibat dari perbuatan pencurian dapat merugikan orang

lain.

B. Saran

Diharpakan dalam memberikan sanksi pidana bagi pelaku tindak

pidana pencurian kendaraan roda dua yang dilakukan secara bersama-sama

hakim harus memberikan hukuman yang maksimal supaya pelaku ada efek

jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Disamping itu juga perlunya

penanganan yang lebih serius dari pihak aparat dalam penanganan kasus-kasus

pencurian kendaraan roda dua dengan upaya-upaya yang maksimal untuk

mengungkap jaringan sindikat pelaku pencurian kendaraan roda dua, termasuk

penadah dengan membentuk dan menambah personil dan unit-unit khusus

pencurian kendaraan roda dua.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, 2010, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Erdianto Effendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama, Bandung.

Kartini Kartono. 1992, Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja. Rajawali Press,

Jakarta.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009, Delik-Delik Khusus Kejahatan

Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Vol.5 No.1ISSN 2087-4758


MEDIASI


Aditama, Bandung.

Sugiyono, 2007, Metode Penelitian Kualitatif dan R&D, Alfabeta, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Udangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia,

jurnal hukum dan keadilanmediasi

Documents