insider trading_tinjauan hukum & ekonomi 0.1

of

28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

INSIDER TRADING: SUATU TINJAUAN HUKUM DAN EKONOMI

AGA PARSAORAN SAMUEL MARPAUNGKompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Mutiara Djokosoetono VII

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

“These defendants developed their sources of information in the hopes of running that insider trading business as a money-making machine, and for a little while it worked, netting millions of

dollars.”Michael J. Garcia – Former U.S. Attorney for the Southern District of New York

I. INSIDER TRADING

I.1. Pengertian Insider Trading

Insider Trading adalah:

“Perdagangan efek yang dilakukan oleh mereka yang tergolong ‘orang dalam’ perusahaan (dalam artian luas), perdagangan mana didasarkan atau dimotivasi oleh adanya suatu ‘informasi orang dalam’.”1

Sedangkan menurut The Council of Europe’s Convention yang diadaptasi oleh beberapa

negara antara lain Luxemburg dan Italia, Insider Trading didefinisikan sebagai berikut:

“irregular operation on an organized stock market, carried out by a president, or a member of a board of directors or other administrative or supervisory organ, or an authorized agent or employee of an issuer of securities, who knowingly uses information, not yet disclosed to the public, which is likely to have significant influence on the stock market, with a view to securing an advantage to himself or a third party.”2

[kegiatan yang tidak beraturan dalam suatu pasar saham yang terorganisir, yang dilakukan oleh presiden direktur, atau anggota dewan direksi atau organ administratif/ atasan lain, atau agen atau karyawan yang telah mendapat persetujuan dari perusahaan yang mengeluarkan saham dimana ia diketahui telah menggunakan informasi yang belum

1 Reno Rahmat Fajar, “Transaksi Berdasarkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi (Suatu Perspektif Insider Trading),” <http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=31>, diunduh 3 Januari 2012.

2 Asril Sitompul, Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 142.

http://www.lkht.net/artikel_lengkap.php?id=31

of

28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

diumumkan kepada publik yang mengakibatkan dampak yang signifikan pada pasar saham untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau pihak ketiga.]

Batasan pengertian insider trading pada mulanya hanya mengenai transaksi yang dilakukan

oleh orang dalam. Namun seiring dengan perkembangan zaman, batasan insider trading menjadi

banyak sekali karena peraturan-peraturan yang dibuat harus disesuaikan dengan kebutuhan agar

dapat tercipta suatu keteraturan dalam pasar modal dengan mengakomodasi seluruh pihak yang

bersangkutan tanpa harus ada yang merasa dirugikan.

Sedangkan Donald C. Langervoort memberikan definisi insider trading yang luas sebagai:

“A term of art that refers to unlawful trading in securities by person who posses material non public information about company whose shares are traded or the market for it shares.”3

[Suatu keadaan yang merujuk pada transaksi illegal dalam perdagangan saham yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki material non-public information mengenai perusahaan yang sahamnya diperdagangkan atau keadaan pasar untuk saham tersebut.]

Kemudian definisi insider trading lainnya diberikan oleh Harry J. Weiss, Associate Director

dari Division of Enforcement Securities and Exchange Commission menjelaskan:

“Purchasing or selling securities while in possession of material non public information concerning such securities, or tipping such information, where the trader or tipper breaches a fiduciary duty or a duty arising out of relationship of trust or confidence.”4

[Membeli atau menjual suatu saham yang terkait dengan material non-public information, atau memberitahukan (“tipping”) informasi tersebut dimana pihak yang melakukan perdagangan atau memberikan informasi tersebut melanggar fiduciary duty atau segala kewajiban yang timbul akibat hubungan kepercayaan atau kerahasiaan.]

Dengan demikian keterbukaan informasi menjadi hal yang fundamental bagi para investor,

maka dalam setiap transaksi sekuritas, informasi tersebut akan dijadikan acuan bagi investor untuk

mengambil keputusan menginvestasikan modalnya dalam Pasar Modal. Harga saham akan

terkoreksi, sehingga nilai per saham akan naik jika ada informasi material yang positif mengenai

3 Najib A. Gisymar, Insider Trading dalam Transaksi Efek, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 31-33.4 Priyatno Yoopie TS., “Perdagangan oleh Orang Dalam dan Penggunaannya oleh Otoritas Pasar Modal (Suatu

Studi Perbandingan Pasar Modal Indonesia dan Amerika Serikat),” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1997), hal. 68.

of

28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

saham tersebut. Sebaliknya dengan informasi material yang negatif, maka secara otomatis harga

saham akan turun.5

Harga saham yang ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan informasi seperti ini,

dapat berpotensi menyebabkan terjadinya praktik insider trading, dengan cara menyebarkan

informasi material mengenai Emiten yang belum menjadi informasi publik (non public information)

untuk digunakan dalam perdagangan saham.6

Perkembangan Pasar Modal Indonesia telah membawa dampak yang sangat signifikan

terhadap perkembangan perekonomian dalam sektor perdagangan Efek.7 Sebagai salah satu

indikator perekonomian, Pasar Modal sebagai salah satu sub industri keuangan mempunyai

karakter yang sangat spesifik dalam perdagangan sahamnya. Keterbukaan informasi menjadi sangat

signifikan bagi investor untuk memilih dan menempatkan investasi mereka pada portofolio Efek

yang ditawarkan dalam pasar perdana maupun pasar sekunder, sehingga pilihan investasinya pada

salah satu portofolio Efek dapat menghasilkan keuntungan.

II. SANKSI DAN LATAR BELAKANG PELARANGANNYA

Perdagangan dengan informasi orang dalam (insider trading) adalah tindakan berbahaya

dan merugikan bagi pasar modal, insider trading itu sendiri dapat diartikan juga dengan “kolusi”

yang memang harus diberantas karena sangat merugikan dan menimbulkan ketidakadilan bagi para

pelaku pasar modal.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal, insider trading memang digolongkan sebagai tindak

pidana dengan sanksi pidana cukup berat yaitu maksimum 10 (sepuluh) tahun penjara dan denda

maksimum Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah). Sedangkan yang menjadi latar belakang

pelarangannya itu sendiri karena tindakan tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi, antara lain:8

II.1. Mekanisme Pasar yang Fair dan Efisien

Dapat diibaratkan bahwa jika suatu insider trading tidak dilarang, maka berjalannya pasar

adalah seperti berjalannya sebuah mobil tanpa minyak pelumas. Hal ini disebabkan karena:5 Secara teoritis, tren dari harga saham dapat berfluktuasi bilamana ada informasi yang benar-benar signifikan

terhadap saham tertentu. Donald Moody Pangemanan, “Peraturan Insider Trading dalam Pasar Modal Indonesia: Studi Mengenai Penerapan Teori Penyalahgunaan dalam Praktik Insider Trading.” Jurnal Hukum dan Pasar Modal (Juli 2005), hal. 48-49.

6 Ibid.7 Sofyan A. Djalil, “Manipulation and Insider Trading,” (Makalah disampaikan dalam Pendidikan dan Latihan

Modul Capital Market Studies Program (CMSP) Bagi Profesi Penunjang untuk Konsultan Hukum Pasar Modal, Jakarta, 10-28 Juni 1996), hal. 1.

8 Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1996), hal. 168-169.

of

28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

a. Pembentukan Harga yang Tidak Fair (Informed Market Theorie)

Jika ada insider trading, akan tidak terbentuk harga yang fair berhubung kurangnya

informasi tentang keadaan barang yang sebenarnya. Padahal harga yang fair tersebut

merupakan sinyal yang akurat mengenai jumlah sumber daya yang perlu dialokasi.9

b. Perlakuan yang Tidak Adil di Antara Para Pelaku Pasar (Market Egalitarism atau Fair Play

Theorie)

Suatu pasar yang baik adalah pasar dimana semua anggota pasar diperlakukan secara sama

dan adil. Dan, di pasar modal, semua pelaku berhak atas informasi yang sama. Sedangkan

dengan adanya insider trading, maka hanya sebagian kecil atau bahkan satu orang saja yang

mempunyai informasi tertentu.10

c. Berbahaya bagi Kelangsungan Hidup Pasar Modal

Jika keadaan pasar tidak fair, akan banyak orang meninggalkan pasar modal yang

bersangkutan untuk beralih ke pasar modal di negeri lain ataupun ke jenis-jenis investasi

lainnya. Maka dengan begitu, eksistensi pasar modal yang bersangkutan akan terancam.11

II.2. Berdampak Negatif Bagi Emiten

Dengan adanya insider trading, pihak investor akan hilang kepercayaannya terhadap Emiten

itu sendiri. Dan, sekali nama baik Emiten jatuh, akan sulit baginya untuk berkembang atau

menambah permodalan selanjutnya. Bahkan mungkin saja pihak pelaku insider trading tersebut

berbuat hal-hal yang merugikan Emiten agar berfluktuasi, sehingga dia dapat mengambil

keuntungan dari kejadian tersebut. Unjust Enrichment (memperkaya diri secara tidak sah dengan

memiliki apa yang bukan haknya).

II.3. Kerugian Materiil Bagi Investor

Memang dengan terjadinya perbuatan yang dapat digolongkan ke dalam insider trading ini,

maka pihak investor akan mengalami kerugian secara langsung. Mungkin dia telah membeli surat

berharga dengan harga yang terlalu mahal, ataupun menjualnya dengan harga yang terlalu murah.

Bahkan investor dapat dikatakan telah dikhianati oleh pihak insider trader tersebut. Padahal

9 Ibid., hal. 168.10 Ibid.11 Ibid., hal. 168-169.

of

28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

dimana-mana, perlindungan publik (investor) selalu menjadi fokus inti dari pengaturan hukum di

bidang pasar modal.12

II.4. Kerahasiaan Itu Miliknya Perusahaan (Business Property Theory)

Informasi rahasia itu miliknya perusahaan sesuai dengan asas pengakuan hak milik

intelektual. Karena itu, tidaklah pada tempatnya milik perusahaan tersebut dimanfaatkan oleh

pihak lain selain perusahaan itu sendiri.13

III. SYARAT TERJADINYA INSIDER TRADING

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal sendiri tidak memberikan

batasan insider trading secara tegas. Undang-Undang Pasar Modal hanya memberikan batasan

terhadap transaksi yang dilarang antara lain yaitu Orang dalam dari emiten yang mempunyai

informasi orang dalam dilarang melakukan transaksi penjualan atau pembelian atas efek emiten

atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan emiten atau perusahaan publik yang

bersangkutan.14

Berdasarkan batasan tersebut di atas, maka dapat ditentukan bahwa perdagangan efek

dapat tergolong sebagai praktek insider trading apabila memenuhi 3 (tiga) unsur minimal yaitu:

1. Adanya orang dalam;

2. Informasi material yang belum tersedia bagi masyarakat atau belum disclosure; dan

3. Melakukan transaksi karena informasi material.

III.1. Pihak-Pihak yang Termasuk Sebagai Insider Trading (Yang Dimaksud Orang Dalam)

Undang-Undang Pasar Modal lewat penjelasan resmi atas Pasal 95 memberi arti kepada

orang dalam sebagai pihak-pihak yang tergolong ke dalam:15

1. Komisaris, Direktur atau pegawai perusahaan terbuka.

2. Pemegang saham utama perusahaan terbuka.

3. Orang yang karena kedudukannya, profesinya atau karena hubungan usahanya dengan

perusahaan terbuka memungkinkan memperoleh informasi orang dalam. Dengan

12 Ibid., hal. 169.13 Ibid.14 Indonesia (A), Undang-Undang Tentang Pasar Modal, UU No. 8 Tahun 1995, LN No. 64 tahun 1995, TLN No.

3608, Ps. 95.15 Ibid., Penjelasan Ps. 95.

of

28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

kedudukan disini dimaksudkan sebagai lembaga, institusi atau badan pemerintahan.

Sementara yang merupakan “hubungan usaha” adalah hubungan kerja atau kemitraan

dalam kegiatan usahanya, seperti nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan, kreditur, dan

lain-lain.

4. Pihak yang tidak lagi menjadi pihak sebagaimana tersebut dalam angka 1, 2, dan 3 tersebut

sebelum lewat jangka waktu 6 (enam) bulan.

Kata “kedudukan” dalam Penjelasan Pasal 95 huruf c Undang-Undang Pasar Modal tersebut

adalah jabatan pada lembaga, institusi, atau badan Pemerintah. “Hubungan usaha” yang dimaksud

dalam Penjelasan Pasal 95 huruf c tersebut adalah hubungan kerja atau kemitraan dalam kegiatan

usaha, antara lain hubungan nasabah, pemasok, kontraktor, pelanggan dan kreditur. “Profesi” yang

dimaksud dalam Penjelasan Pasal 95 huruf c tersebut, misalnya adalah Konsultan Hukum atau

Pengacara.16

Ada juga yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “orang dalam” adalah para

pemegang saham dari suatu perusahaan terbuka yang juga menjabat suatu posisi eksekutif. Juga

terhadap para pedagang menurut jabatannya, seperti yang dibedakan dari seorang anggota dari

masyarakat yang menanam modalnya, yang dikenal sebagai seorang “insider” atau “lamb”.17

Dengan kata lain, yang termasuk “orang dalam” pada Penjelasan Pasal 95 Undang-Undang

Pasar Modal tersebut adalah Corporate Insiders. Secara teknis Corporate Insiders dapat dibedakan

menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:18

1. Traditional Insiders

Traditional Insiders merupakan pihak yang berada dalam fiduciary position (pihak yang wajib

menjalankan fiduciary obligation di dalam perusahaan) di dalam Emiten atau Perusahaan

Publik. Yang termasuk dalam traditional insiders adalah Komisaris, Direktur, Pegawai,

Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.

2. Temporary Insiders

Temporary Insiders atau Quasi Insiders adalah pihak luar perusahaan mempunyai hubungan

trust dan confidence dengan perusahaan atau mempunyai hubungan jangka pendek yang

16 Law Office atau Law Firm di Amerika Serikat mempunyai kebijakan dalam usaha melindungi atau menjaga informasi orang dalam. Lebih lanjut lihat Business and Corporations Law Section Los Angeles County Bar Association, Report on Law Firm Policies Relating to Confidentiality and Safeguarding Inside Information, 21 Maret 1985, hlm. 1-7.

17 A. Abdurrahman, “Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan”, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), hal. 540.

18 Gustiyudha E. U. et. al., “Penegakan Hukum Praktek Insider Trading di Indonesia,” <http:// http://www.scribd.com/doc/32239908/PENEGAKAN-HUKUM-PRAKTEK-INSIDER-TRADING-DI-INDONESIA>, diakses 4 Januari 2012.

http://www.geocities.com/improve_your_communication/samples.html


of

28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

mengakibatkan fiduciary obligations mereka kepada perusahaan. Oleh karena hubungan

tersebut memungkinkan pihak luar tersebut memperoleh inside information. Yang termasuk

dalam temporary insiders adalah konsultan hukum, notaris, akuntan atau penasihat

keuangan dan investasi, serta pemasok atau kontraktor yang bekerja sama dengan Emiten

atau Perusahaan Publik tersebut.

III.2. Informasi Orang Dalam (Inside Information)

Menurut Undang-Undang Pasar Modal, yang dimaksud dengan “informasi orang dalam”

adalah informasi (dalam bentuk apapun termasuk mengenai suatu “fakta”) yang material sifatnya,

yang dimiliki oleh orang dalam yang belum tersedia untuk umum.19 Sementara menurut Pasal 1

angka 7, informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai

peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada Bursa Efek dan/ atau

keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta

tersebut.

Ada juga yang memberi pengertian kepada inside information sebagai segala sesuatu yang

merupakan kejadian dalam perusahaan (corporate affairs) yang belum terbuka untuk umum,

dimana pihak “officers” dari perusahaan yang bersangkutan telah terlebih dahulu mengetahui

informasi tersebut, misalnya jika perusahaan akan melakukan akuisisi, atau earnings report yang

terakhir berbeda jauh dengan informasi yang telah terlebih dahulu di-release. Informasi tersebut

tidak dibenarkan untuk menjadi dasar pertimbangan dalam hal melakukan perdagangan.20

Mengenai jenis-jenis informasi atau fakta material yang harus diumumkan segera selambat-

lambatnya di akhir hari kerja kedua kepada masyarakat dan diberitahukan kepada Bapepam,

diberikan contoh-contoh informasi yang dimaksudkan dalam Peraturan No. X.K.1 tentang

Keterbukaan Informasi yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, menyebutkan peristiwa,

informasi, atau fakta material yang diperkirakan dapat mempengaruhi harga efek atau keputusan

investasi, antara lain:

“1) Penggabungan usaha (merger), pembelian atau pengambilalihan saham (acquisition), peleburan usaha (consolidation), atau pembentukan usaha patungan (joint venture);

2) Pemecahan saham atau pembagian dividen saham;3) Pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;

19 Indonesia (A), Loc. Cit..20 Jack P. Friedman, Dictionary of Business Terms (New York, USA: Baron’s Educational Series, Inc., 1987), hal.

288.

of

28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

4) Perolehan atau kehilangan kontrak penting;5) Produk atau penemuan baru yang berarti;6) Perubahan dalam pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen;7) Pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang;8) Penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material

jumlahnya;9) Pembelian atau kerugian penjualan aktiva yang material;10) Perselisihan tenaga kerja yang relatif penting;11) Tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan dan/ atau direktur dan komisaris

perusahaan;12) Pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain;13) Penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;14) Penggantian wali amanat;15) Perubahan tahun fiskal perusahaan.”21

Kelima belas hal tersebut di atas hanyalah merupakan contoh-contoh saja dari informasi

atau fakta materil, yang tentunya masih terbuka bagi informasi atau fakta lainnya. Jadi sebenarnya,

melihat akan adanya kewajiban disclosure dalam waktu yang cukup cepat dari kejadian atau

keputusan penting dari suatu perusahaan terbuka, maka kecil ruang bagi pihak insider untuk

melakukan trading.

III.3. Terjadinya Perdagangan (Trading)

Salah satu syarat yang harus dipenuhi agar terjadinya suatu insider trading adalah terjadinya

suatu perdagangan (trading), Sehingga apabila seseorang mempunyai informasi orang dalam tetapi

belum terjadi transaksi, belumlah dapat dikatakan telah melakukan insider trading, tetapi mungkin

telah melanggar kewajiban disclosure.

Menurut Undang-Undang Pasar Modal, yang termasuk trading yang dilarang adalah:22

“1) Orang dalam yang melakukan pembelian atau penjualan atas efek perusahaan dimana informasi berasal, serta efek perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan perusahaan terbuka tersebut;

2) Orang dalam yang mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut;

3) Orang dalam yang memberi informasi orang dalam kepada pihak lain manapun yang patut diduga dapat menggunakan informasi tersebut untuk melakukan penjualan atau pembelian atas efek tersebut;

4) Orang lain yang secara melawan hukum memperoleh informasi orang dalam dari orang dalam tersebut lalu digunakannya dengan untuk melakukan transaksi seperti angka 1, 2, dan 3 di atas;

21 M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 152-153.

22 Indonesia (A), Op. Cit., Ps. 95, 96 dan 97.

of

28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

5) Orang lain yang berusahan untuk memperoleh informasi orang dalam secara tidak melawan hukum, tetapi penyediaan informasi tersebut dengan pembatasan-pembatasan (seperti kewajiban merahasiakan), kemudian menggunakan informasi tersebut dengan cara-cara seperti dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3 tersebut;

6) Perusahaan efek yang memiliki informasi orang dalam arti suatu perusahaan terbuka yang melakukan transaksi seperti dimaksud dalam angka 1, 2, dan 3 tersebut, dengan pengecualian bila transaksi dilakukan bukan atas perintah nasabah, dan perusahaan efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai efek yang bersangkutan.”

Delik insider trading baru dapat dikatakan sempurna bila adanya pihak yang tergolong

insider, memiliki informasi material yang masih rahasia, kemudian insider itu melakukan transaksi

atas efek tersebut, barulah dapat dikatakan terjadi insider trading sehingga berdasarkan fakta

tersebut dapat mulai dilakukan tindakan penyidikan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal

95 Undang-Undang Pasar Modal.

III.4. Pengecualian Terhadap Insider Trading

Tidak semua informasi orang dalam yang diperdagangkan dapat dikategorikan sebagai

tindakan insider trading. Ini merupakan prinsip lain dari hukum pasar modal yang dianut di banyak

negara. Sebaliknya ada juga peristiwa dimana informasi memang tidak perlu bahkan tidak boleh di-

disclose, tetapi juga tidak boleh menjadi dasar suatu trading.23

Bapepam telah mengeluarkan ketentuan yan berhubungan dengan kegiatan dari orang

dalam atau pihak yang dikategorikan sebagai “insider”. Ketentuan tersebut tentang Transaksi Efek

yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam yang tertuang di dalam surat keputusan Ketua Bapepam No.

Kep-58/PM/1998 yaitu Peraturan XI.C.1 yang dikeluarkan pada tanggal 2 Desember 1998. Dalam

hal yang berhubungan dengan ketentuan tentang larangan atas transaksi yang ‘berbau’ informasi

material yang berasal dari orang dalam atau merupakan informasi yang diberikan oleh orang dalam.

Larangan tersebut terdapat di dalam Pasal 95, 96, 97 dan 98.24

Bila kita kaitkan keluarnya peraturan XI.C.1 tersebut di tengah-tengah tuntutan dan masalah

yang menyelimuti dugaan adanya kasus insider trading di saham Semen Gresik pada masa awal

proses privatisasi,25 maka langkah Bapepam dengan membuat ketentuan tersebut tentunya

23 Fuady, Op. Cit., hal. 180.24 Indra Safitri, “Transaksi Efek Yang Tidak Dilarang Bagi Orang Dalam,”

<http://www.geocities.com/improve_your_communication/samples.html>, diunduh 3 Januari 2012.25 PT Semen Gresik (Persero) Tbk. merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pertama yang go public

dengan menjual 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham atau 27% dari sahamnya kepada masyarakat pada tanggal 8 Juli 1991.


o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

memiliki alasan yang mungkin dapat dianalisis secara jernih, yaitu bahwa peraturan tersebut

dikeluarkan langsung atau tidak langsung berhubungan dengan maraknya persoalan tentang

perselingkuhan di pasar modal. Tidak hanya yang berkaitan dengan gegap gempitanya polemic di

sekitar Semen Gresik, namun banyak transaksi lain yang juga diduga berbau insider trading.

Kemudian dapat dilihat begitu banyak hal yang terjadi di sekitar persoalan yang berhubungan

dengan langkah restrukturisasi sistem keuangan, yang menyebabkan berbagai langkah yang diambil

oleh BPPN, dapat menyebabkan timbulnya kemungkinan peralihan ataupun transaksi yang

berlandaskan kepada informasi yang material.

Hak dan kewenangan yang dipergunakan oleh Bapepam adalah yang tercantum di dalam

Pasal 99, yaitu “Bapepam dapat menetapkan transaksi efek yang tidak termasuk transaksi efek yang

dilarang sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 95 dan 96.”26 Sehingga bila kita melihat isi daripada

Peraturan XI.C.1, maka ketentuan yang berhubungan dengan transaksi orang dalam yang tidak

dilarang dengan sendirinya secara jelas peraturan itu memperbolehkan transaksi dengan

mempergunakan informasi orang dalam yang memenuhi ketentuan:27

1. Dimana transaksi dapat terjadi bila antara para pihak telah mengetahui informasi yang

berkaitan dengan tujuan dari transaksi itu sendiri;

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan 1997 tampaknya telah menjadi berkah tersembunyi bagi para pemodal internasional untuk memborong perusahaan-perusahaan Indonesia dengan harga sangat murah. Selain itu, krisis ekonomi telah menyebabkan semakin jauhnya pemerintah Indonesia terpuruk ke dalam perangkap utang. Untuk membiayai bunga utang yang bermuara pada deficit APBN tersebut, secara sangat halus pemerintah kemudian dipaksa untuk menjual BUMN dengan harga murah. Selanjutnya, krisis ekonomi juga telah menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa meminjam uang dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund atau IMF), dimana IMF kemudian mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan sejumlah agenda reformasi ekonomi yang dikenal sebagai program penyesuaian struktural (Structural Adjustment Program). Salah satu di antaranya adalah program privatisasi atau penjualan BUMN. Akibatnya, sebagian besar BUMN yang berada dalam kondisi sehat kini berada dalam incaran para pemodal internasional.

Pada awal bulan April tahun 1998, pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) menyatakan akan melepas kepemilikannya di PT Semen Gresik untuk mendapatkan suntikan dana di tengah krisis. Pada pertengahan Mei 1998, tiga raksasa industri semen dunia mulai melakukan due diligence terhadap PT Semen Gresik, yakni PT Cemex (Meksiko), Holderbank (Swiss), dan Heidelberger Zement AG (Jerman).

Guna memuluskan proses privatisasi BUMN itu, pemerintah menunjuk penasihat keuangan yang akan membantu tim privatisasi di bawah Departemen Pendayagunaan BUMN. Tiga penasihat swasta di luar Departemen Pendayagunaan BUMN, yaitu Bahana Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Jardine Fleming.

Kemudian, informasi mengenai rencana privatisasi PT Semen Gresik ini dimanfaatkan oleh perusahaan sekuritas yang juga merupakan penasihat keuangan PT Semen Gresik dalam proses privatisasi dan juga pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan membeli saham PT Semen Gresik (Persero) Tbk. untuk mendapatkan keuntungan. Dugaan itu muncul setelah melihat order transaksi pembelian saham PT Semen Gresik dalam jumlah besar dilakukan perusahaan sekuritas itu.

Dari transaksi saham PT Semen Gresik, Bapepam mendata ada 90 (sembilan puluh) pihak yang diduga terlibat dan mengetahui proses privatisasi PT Semen Gresik. Dari jumlah itu, ada tiga pihak yang telah secara langsung diduga memperoleh keuntungan sekitar Rp 55 miliar.

26 Indonesia (A), Op. Cit., Ps. 99.27 Safitri, Loc. Cit..

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

2. Dimana transaksi dapat dilakukan untuk dan dalam jangka waktu tertentu yang telah

disepakati;

3. Dimana transaksi dapat berlangsung karena disebabkan oleh ketentuan hukum atau

keputusan pengadilan.

Sebagai contoh, para ahli independen, yang dengan keahlian dan ketajaman analisisnya, dia

dapat mengetahui atau memperkirakan dengan persis apa yang sedang terjadi dalam suatu

perusahaan, termasuk persoalan yang masih termasuk ke dalam golongan inside information. Maka

apabila pihak analis tersebut misalnya melakukan trading, tidaklah pantas dia dipersalahkan dan

dihukum karena telah melakukan insider trading.28

Sehingga apa yang disebut dengan bonafide insider transaction sering kali dianggap tidak

melakukan insider trading. Jadi dalam hal ini, persoalan apakah si pelaku beritikad baik atau tidak

merupakan faktor yang sangat menentukan. Sungguhpun diakui bahwa hal tersebut tidak

selamanya mudah diketahui dalam praktik.29

Selain itu, ada juga informasi yang tidak perlu bahkan tidak boleh di-disclose, yaitu antara

lain:30

1. Informasi yang belum matang untuk di-disclose. Misalnya sebuah perusahaan

pertambangan menemukan sumur baru yang belum begitu pasti;

2. Informasi yang apabila di-disclose akan dimanfaatkan oleh pesaing-pesaingnya, sehingga

merugikan perusahaan tersebut;

3. Informasi yang memang sifatnya bersifat rahasia. Ini sering disebut rahasia perusahaan.

Misalnya jika ada kontrak dengan pihak ketiga, tetapi dalam kontrak tersebut ada klausula

yang menyatakan bahwa apa-apa yang ada dalam kontrak tersebut adalah bersifat rahasia

di antara para pihak tersebut.

Selain itu, pihak-pihak seperti konsultan hukum pasar modal, akuntan publik, appraiser,

notaris, investment bankers, dan lain-lain juga terikat untuk tidak melakukan trading untuk saham

dari emiten yang bersangkutan, berdasarkan teori yang dikenal dengan sebutan Contractual

Obligation of Confidentiality.31

28 Ibid., hal. 181.29 Ibid.30 Ibid.31 Ibid., hal. 173.

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

Dengan demikian, terdapat beberapa pengecualian terhadap delik insider trading, ada juga

pengecualian bagi perusahaan efek atau pialang yang karena hubungan usahanya termasuk sebagai

orang dalam, sebagaimana yang disebutkan oleh Pasal 98 Undang-Undang Pasar Modal, yaitu:32

“Perusahaan Efek yang memiliki informasi orang dalam mengenai Emiten atau Perusahaan Publik dilarang melakukan transaksi Efek Emiten atau Perusahaan Publik tersebut, kecuali apabila:a. Transaksi tersebut dilakukan bukan atas tanggungannya sendiri, tetapi atas perintah

nasabahnya; danb. Perusahaan Efek tersebut tidak memberikan rekomendasi kepada nasabahnya mengenai

Efek yang bersangkutan.”

IV. INDIKATOR TERJADINYA INSIDER TRADING

IV.1. Return or Negative Return

Tujuan melakukan insider trading adalah untuk memperoleh keuntungan yang tinggi

(abnormal return) lebih dari biasanya. Perolehan keuntungan abnormal return berindikasi kuat

disebabkan oleh insider trading. Untuk menelisik perolehan keuntungan yang lebih tinggi, maka

return dapat dijadikan salah satu indikator terhadap adanya dugaan insider trading.33

IV.2. Return Volatility

Dalam kegiatan perdagangan, terjadinya insider trading diindikasikan dengan adanya

volatilitas, yaitu suatu kecenderungan harga untuk berubah secara tidak terduga. Ada 2 (dua) tipe

volatilitas, yaitu Fundamental Volatility dan Transitory Volatility. Fundamental volatility disebabkan

oleh perubahan yang tidak diantisipasi pada nilai instrument, dan transitory volatility disebabkan

oleh aktivitas perdagangan oleh pedagang yang tidak diketahui.34

IV.3. Nilai Transaksi

Nilai transaksi perdagangan saham akan terlihat sangat berbeda, apabila transaksi tersebut

diduga mengalami insider trading, akan terdapat nilai transaksi yang sangat drastis dalam jangka

waktu tertentu akibat adanya informasi material yang belum diungkap ke publik, tetapi digunakan

32 Indonesia (A), Op. Cit., Ps. 98.33 Arman Nefi, “Return, Volatilitas, Nilai Transaksi, dan Dominasi Anggota Bursa Di Seputar Dugaan Insider

Trading,” (Tesis Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, 2005), hal. 33-34.34 Ibid.

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

oleh para insider. Dengan demikian nilai transaksi sangat penting untuk dijadikan sebagai salah satu

indikator adanya dugaan insider trading.35

IV.4. Dominasi Anggota Bursa

Dominasi anggota bursa dapat dijadikan sebagai salah satu indikasi terjadinya insider

trading, karena akan terlihat pola-pola atau kebiasaan-kebiasaan anggota bursa dalam bertransaksi.

Apakah suatu anggota bursa sangat dominan dalam melakukan transaksi suatu saham jika

dibandingkan dengan transaksi anggota bursa yang lain. Walaupun para insider kemungkinan besar

akan memecah atau mendistribusikan pesanan transaksinya pada beberapa anggota bursa, akan

dapat terlihat dari kebiasaan anggota bursa bertransaksi pada perdagangan yang normal.36

V. PENERAPAN TEORI DISCLOSE OR ABSTAIN, FIDUCIARY DUTY, DAN

MISAPPROPRIATION DALAM PERDAGANGAN EFEK DI PASAR MODAL

INDONESIA

V.1. Disclose or Abstain Theory

Orang yang memiliki hubungan pekerjaan (orang dalam) dengan emiten dilarang melakukan

perdagangan terhadap sekuritas dari emiten tersebut karena adanya informasi yang belum terbuka

kepada masyarakat investor. Mahkamah Agung Amerika dengan jelas menyatakan bahwa

seseorang yang berposisi sebagai fiduciary diharuskan untuk membuka informasi yang dimilikinya

kepada orang lain (investor).37

Berdasarkan informasi yang dimilikinya, maka orang dalam terhadap masalah tersebut

dapat menentukan pilihannya, yaitu membuka informasi tersebut (disclose) kepada pedagang atau

investor lain atau tidak membuka informasi material tetapi juga tidak boleh melakukan transaksi

perdagangan (abstain) atau tidak merekomendasikan kepada pihak lain untuk melakukan transaksi

di bursa terhadap sekuritas perusahaan. Keadaan tersebut dikenal dengan istilah disclose or abstain

theory.38

35 Ibid.36 Ibid.37 Gisymar, Op. Cit., hal. 39.38 Langervoort, Op. Cit., hal. 69-71. Terdapat 2 (dua) pengecualian terhadap teori tersebut berdasarkan Rule

14e-3(c) Act of 1934, yaitu: “Subsection (1) excludes purchase by a broker or by another agent on behalf of an offering person; (2) provides that sales by any person to the offering person are exclude from the abstain or disclose proscription.”

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

Kewajiban untuk melakukan disclose or abstain tersebut mempunyai 2 (dua) unsur minimal,

yaitu:39

1. Informasi orang dalam tersebut hanya untuk kepentingan perusahaan, dan bukan untuk

kepentingan pribadi siapapun;

2. Merupakan suatu ketidakadilan (inherent unfairness) jika ada pihak yang mengambil

keuntungan atas suatu informasi dimana dia mengetahui bahwa pihak lain tidak mengetahui

informasi tersebut.

Berdasarkan tradisi common law yang berkaitan dengan pasar modal, insider berkewajiban

membuka kepada publik informasi material yang dimilikinya yang dapat mempengaruhi harga

saham dan apabila tidak mau melakukannya, maka seharusnya tidak melakukan transaksi.40

V.2. Fiduciary Duty Theory

Fiduciary Duty Theory didasarkan kepada doktrin hukum common law yang menegaskan

bahwa setiap orang yang mempunyai fiduciary duty atau hubungan lain yang berdasarkan

kepercayaan (trust or confidence) dengan perusahaan.41 Berdasarkan teori tersebut, siapa saja yang

digaji oleh perusahaan untuk melaksanakan tugas yang diberikan, maka dia mempunyai duty

kepada perusahaan untuk menjalankan tugas tersebut sebaik-baiknya (due diligence) dengan

ukuran etis dan ekonomis yang tinggi. Dalam menjalankan tugasnya, yang bersangkutan tidak boleh

mengambil manfaat bahkan harus mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan

perusahaan.42

Teori ini banyak disebut para akademisi sebagai teori yang klasik, yang penerapannya dalam

kasus-kasus insider trading modern sudah menjadi tidak efektif, oleh karena teori ini tidak mampu

untuk menjangkau para pelaku praktik insider trading yang tidak mempunyai fiduciary duty kepada

perusahaan seperti secondary tippee.43

Sejarah perkembangan teori ini mulanya diterapkan secara ketat kepada para direksi

professional yang mengelola perusahaan. Para direksi ini dituntut berdasarkan teori tersebut untuk

menjaga kerahasiaan perusahaan. Sejalan dengan perkembangan Hukum Pasar Modal Amerika

39 Fuady, Op. Cit., hal. 178-179.40 Gisymar, Op. Cit., Hal. 39-40.41 Sofyan A. Djalil, “Manipulation and Insider Trading,” (Makalah Pendidikan dan Pelatihan Bagi Profesi

Penunjang Untuk Konsultan Hukum Pasar Modal Angkatan VII, LMKA-BPLK, 21 Oktober-8 November 1996).42 Fuady, Op. Cit., hal. 179.43 Donald Moody Pangemanan, “Peraturan Insider Trading Dalam Pasar Modal Indonesia: Studi Mengenai

Penerapan Teori Penyalahgunaan Dalam Praktik Insider Trading,” Jurnal Hukum dan Pasar Modal 2 (Juli 2005) : 52.

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

yang telah mempunyai tradisi yang sangat kuat dan telah melahirkan yurisprudensi yang baku,

maka teori fiduciary duty digunakan oleh hakim-hakim common law dalam berbagai putusan

pengadilan mengenai pelanggaran-pelanggaran dalam praktik insider trading. Untuk menentukan

pelaku praktik insider trading, pengadilan mengadopsi teori tersebut sehingga melahirkan

yurisprudensi dalam hukum pasar modal. Konstruksi hukum dari teori fiduciary duty secara

tradisional menentukan bahwa komisaris, direksi, pemegang saham utama dan pegawai

perusahaan adalah sebagai orang dalam (insiders).44

Komisaris dan direksi dikategorikan sebagai insider adalah didasarkan atas pertimbangan

bahwa mereka termasuk orang yang diwajibkan memegang fiduciary obligation dalam hal

loyalitasnya kepada perusahaan untuk menjaga setiap informasi milik perusahaan, sebab mereka

memiliki informasi perusahaan yang paling sensitif. Begitu pula terhadap pemegang saham utama,

apabila dilihat dari aspek hukum perusahaan, maka fiduciary obligation tetap dituntut dari mereka.

Sebagai pengendali aktivitas perusahaan, akses untuk mendapatkan informasi setiap saat dapat

dilakukan oleh pemegang saham utama.

Sedangkan bagi pegawai perusahaan, loyalitas untuk menjaga kerahasiaan dituntut dengan

standar integritas yang tinggi, mengingat setiap informasi material milik perusahaan dengan mudah

didapat oleh pegawai perusahaan tersebut sebab pegawai tersebut adalah pelaksana dari tugas-

tugas direksi, sebelum perusahaan tersebut berdasarkan peraturan di pasar modal diwajibkan

mempublikasikan kepada publik setiap informasi material milik perusahaan. Dengan demikian,

pengertian fiduciary duty berdasarkan doktrin common law adalah hubungan lain berdasarkan

kepercayaan (trust or confidence).45

Konstruksi hukum teori fiduciary duty juga telah menjangkau serta telah menentukan setiap

pihak di luar perusahaan yang mempunyai hubungan kerja dalam waktu yang pendek dengan

perusahaan secara otomatis mempunyai fiduciary obligation kepada perusahaan, seperti konsultan

hukum, notaris, akuntan, penasihat investasi, dan underwriter, dan dalam Undang-Undang Pasar

Modal disebut dengan orang dalam sementara (“temporary insider” atau “quasi insider”). Tetapi di

lain pihak, berbagai kelemahan yang sangat signifikan ditunjukkan teori ini seperti dalam putusan

pengadilan dalam perkara United States v. Chiarella, 588 F.2D 1358 (1978).

United States v. Chiarella, putusan pengadilan tersebut menyatakan bahwa Chiarella,

karyawan perusahaan Pandick Press yang mencetak surat-surat berharga di bidang perdagangan

44 Ibid.45 Ibid., hal. 53.

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

dan keuangan, mengetahui dari dokumen yang akan dicetak mengenai suatu rencana take over.

Chiarella memanfaatkan informasi rencana take over tersebut dengan membeli saham perusahaan

target take over. Ia memperoleh keuntungan pada saat informasi take over disampaikan oleh

karena harga perusahaan tersebut naik. Chiarella tidak dikategorikan sebagai insider trading,

walaupun pada mulanya ia dituntut atas dasar Section 10 (b) Securities Act 1993 dan Rule 10b-5

Securities Exchange Act 1934, yang melarang penipuan dalam perdagangan saham. Hal ini

disebabkan Chiarella tidak memiliki fiduciary duty dengan perusahaan yang menjadi target dalam

take over tersebut.46

Orang dalam yang mempunyai informasi material tetapi dia tidak membuka kepada publik

dengan alasan apabila informasi tersebut dibuka maka dapat merugikan perusahaan dan berarti

harus bertanggung jawab kepada perusahaan karena melanggar fiduciary duty, maka ia harus

menahan atau tidak melakukan transaksi.47 Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung

Amerika dalam kasus United States v. Chiarella48 mengatakan bahwa:

“One who fails to disclose material information prior to consummation of transaction commits fraud only when he is under duty to do so.”

[Seseorang yang tidak mempublikasikan informasi yang bersifat material terlebih dahulu untuk digunakan dalam bertransaksi dianggap melanggar hukum hanya apabila ia memiliki kewajiban untuk melakukannya.]

Dalam kasus ini, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa tidak ada

kewajiban untuk mengungkapkan hubungan khusus yang timbul dari antara pembeli dan penjual,

tidak ada tanggung jawab pidana menurut Section 10 (b) Securities Act 1993. Akan tetapi, tidak

adanya keterbukaan bisa merupakan penipuan menurut Rule 10b-5 Securities Exchange Act 1934,

bila ada kewajiban untuk mengungkapkan yang timbul dalam hubungan khusus. Pengadilan dalam

kasus Chiarella tersebut berpendapat bahwa: “Pertama, tidak ada kewajiban yang timbul dari

transaksi impersonal market; dan kedua, tidak ada kewajiban secara luas untuk mengungkapkan

yang semata-mata ada karena seseorang memiliki informasi non-publik.”

Namun dalam bagian lainnya dalam perkara ini, Hakim mempertimbangkan bahwa

seseorang yang mempelajari dokumen rahasia sebuah perusahaan dalam hubungannya dengan

46 Ibid., hal. 54.47 Djalil, Op. Cit., hal. 8.48 Langervoort, Op. Cit., hal. 47-55.

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

pembelian atau penjualan saham sebelum saatnya informasi tersebut disampaikan kepada publik

adalah termasuk dalam perbuatan melawan hukum.49

Seseorang yang melakukan transaksi sekuritas dengan mempergunakan informasi orang

dalam sedangkan ia sendiri tidak mempunyai fiduciary duty kepada perusahaan, maka tidak

dianggap melakukan insider trading.50 Pertimbangan tersebut dipergunakan oleh Mahkamah Agung

Amerika dalam hal pertanggungjawaban hukum dari penerima informasi (tippee). Dalam kasus Dirk

v. Securities Exchange Commission (SEC),51 Mahkamah Agung Amerika Serikat menyatakan:

“The Tippee’s duty to disclose or abstain is derivative from the insider duty.”

[Kewajiban dari penerima informasi untuk mempublikasikan atau untuk tidak memberitahukan informasi tersebut sama dengan kewajiban dari orang dalam (insider)]

Apabila seseorang memperoleh “tip” informasi dari orang dalam dan yang bersangkutan

tidak melanggar fiduciary duty-nya kepada perusahaan, maka tidak ada larangan bagi penerima

“tip” tersebut untuk melakukan trading.52

Dengan kelemahan teori seperti ini, maka Bismar Nasution mengatakan sebagai berikut:

“Dengan demikian teori klasik insider trading yang menentukan bahwa suatu pelanggaran dalam insider trading adalah didasarkan kepada hubungan para pihak dalam transaksi atau mempunyai fiduciary duty. Apabila teori klasik insider trading ini dianut dalam menyelesaikan masalah insider trading, maka seseorang yang tidak mempunyai fiduciary duty, tetapi ia melakukan perdagangan saham dengan menggunakan material non-public information tidak dianggap melakukan insider trading. Akibat teori ini, apa yang diinginkan peraturan insider trading sebagai perlindungan investor tidak akan tercapai secara maksimal, karena teori klasik yang mendasarkan kategori insider kepada fiduciary duty memberikan kesempatan atau tidak ada larangan bagi seseorang yang tidak mempunyai fiduciary duty melakukan insider trading. Misalnya apabila tippee mendapatkan informasi fakta material dari insider dan tippee itu tidak melanggar fiduciary duty, maka tippee tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.”53

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan Terbatas secara tidak langsung menganut prinsip fiduciary duty. Hal tersebut terdapat

49 Ibid., hal. 55.50 Djalil, Loc. Cit..51 Langervoort, Op. Cit., hal. 102-108.52 Djalil, Loc. Cit..53 Bismar Nasution, Diktat Kuliah Hukum Pasar Modal 2: Hukum Pasar Modal Dalam Perdagangan Saham ,

(Jakarta, Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2001), hal. 25.

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

dalam Pasal 79 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo. Pasal 92 ayat (1) dan

Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan

kedua pasal tersebut dapat dikatakan bahwa direksi mempunyai wewenang ganda yaitu

melaksaakan pengurusan dan menjalankan perwakilan perseroan.54

V.3. Teori Penyalahgunaan (Misappropriation Theory)

Missappropriation Theory adalah teori mengenai transaksi yang dilakukan oleh orang luar

perusahaan secara tidak sengaja berdasarkan informasi yang belum tersedia bagi masyarakat, maka

dianggap sama dengan telah melakukan insider trading. Teori ini sangat komprehensif, artinya teori

tersebut mampu menjangkau praktik transaksi efek yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan

informasi secara tidak langsung atau dengan kata lain teori tersebut dapat diterapkan terhadap

orang yang mendapat “tip” dari orang dalam. Seorang penulis Amerika Serikat menyimpulkan

bahwa:

“Misappropriates material, nonpublic information from any source, and uses that information to his (her) advantage insecurities transaction, is guilty of insider trading.”55

[Penyalahgunaan material non-public information yang diperoleh dari sumber manapun serta menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadinya, dinyatakan bersalah karena telah melakukan insider trading.]

Teori Penyalahgunaan ini berkembang sejalan dengan timbulnya banyak permasalahan

dalam pertanggungjawaban hukum insider, Securities Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat

memperluas konsep kategori insider dengan menggunakan pendekatan melalui teori

penyalahgunaan. Menurut teori penyalahgunaan, seseorang tidak harus mempunyai pelanggaran

dari suatu fiduciary duty. Jadi, menurut teori penyalahgunaan, seseorang yang menggunakan

informasi yang belum tersedia untuk publik milik orang lain dalam perdagangan saham dianggap

telah melakukan insider trading. Seseorang tersebut adalah misappropriators, sama dengan pihak

yang melakukan pelanggaran dari suatu fiduciary duty atau pihak yang mempunyai hubungan trust

dan confidence dengan Emiten atau pemegang saham.56

54 Fred B. G. Tumbuan, “Fiduciary Duties Direksi Dalam Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995,” Newsletter, No. 23/Tahun VI (Desember 1995) : 2.

55 Ibid.56 Pangemanan, Op. Cit., hal. 56.

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal apabila dianalisis lebih jauh dengan memperhatikan

teori-teori sebagaimana tersebut di atas, maka masih terdapat celah hukum yang dapat dipakai

oleh orang dalam maupun tippee untuk melakukan transaksi efek yang dilarang atau insider

trading. Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal, hanya menjangkau orang dalam kapasitas fiduciary

duty, sehingga para pelaku yang masuk dalam kategori misappropriation theory hampir dapat

dipastikan terhindar dari pelaksanaan Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal.57

V.4. Kendala-Kendala yang Dihadapi dari Penerapan Teori Penyalahgunaan (Misappropriation)

dalam Praktik Insider Trading di Pasar Modal Indonesia

Kasus-kasus dugaan pelanggaran praktik insider trading di pasar modal Indonesia mulai

terungkap sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Pasar Modal. Berdasarkan laporan

tahunan Bapepam sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2001 dan press release-nya, Bapepam

telah melakukan pemeriksaan atas kasus dugaan pelanggaran praktik insider trading di Pasar Modal

Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menentukan lingkup pelakunya dalam suatu transaksi efek dikenal 3

(tiga) macam teori, yaitu Disclose or Abstain Theory, Fiduciary Duty Theory, dan Misappropriation

Theory. Namun, kalau dilihat larangan insider trading dalam Undang-Undang Pasar Modal, maka

doktrin Hukum Pasar Modal Indonesia hanya menentukan orang yang mempunyai fiduciary duty

kepada perusahaan saja yang dianggap sebagai insider, dengan demikian teori Penyalahgunaan

(Misappropriation) masih mengalami kendala untuk diterapkan dalam menentukan pelaku insider

trading di pasar modal Indonesia.

Disclose or Abstain Theory dapat diterima dengan baik di Amerika Serikat dalam kasus

insider trading tradisional setelah kasus Chiarella v. United States. Tetapi teori tersebut gagal

menangkap kasus-kasus insider trading yang dilakukan oleh orang yang melakukan transaksi

berdasarkan informasi orang dalam tanpa melanggar fiduciary duty.

Disclose or Abstain Theory dan Fiduciary Duty Theory dalam pelaksanaannya58 masih

dianggap belum lengkap, hal ini disebabkan adanya transaksi efek berdasarkan informasi yang

belum terbuka kepada masyarakat tetapi pelakunya tidak dapat dikenakan ketentuan mengenai

insider trading. Berdasarkan kenyataan tersebut, Securities Exchange Commission (SEC) Amerika 57 Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93,

Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1) dan Pasal 98 diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah).

58 Khususnya di Amerika Serikat, sedangkan untuk kasus Indonesia permasalahan tersebut belum teruji dalam praktik transaksi efek.

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

Serikat memperluas konsep insider trading dengan mengembangkan konsep baru yang disebut

Misappropriation Theory.59

Masalah yang sangat signifikan terjadi dalam pasar modal Indonesia adalah mengenai

insider trading. Standar penentuan ketentuan hukum bagi kasus-kasus insider trading hanya

dibatasi pada tanggung jawab yang menyangkut dengan doktrin fiduciary duty. Untuk menerapkan

teori penyalahgunaan dalam konstruksi hukum pasar modal sehubungan terjadinya kasus-kasus

insider trading, menjadi tidak jelas dan terhambat dengan masalah-masalah yang klasik, seperti

peraturan pasar modal yang belum mengadopsi doktrin misappropriation dalam ketentuan

larangan melakukan insider trading.60

Mencermati Undang-Undang Pasar Modal Indonesia dan peraturan-peraturan

pelaksanaannya yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal, maka rumusan dalam aturan-aturan

mengenai larangan terhadap insider trading telah diatur dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal 98

Undang-Undang Pasar Modal, tetapi peraturan ini sangat terbatas dan hanya dapat menjangkau

pihak-pihak tertentu yang mempunyai fiduciary obligation sampai kepada penerima informasi

(tippee), ketentuan-ketentuan mengenai perluasan peraturan larangan insider trading yang

didasarkan pada teori Penyalahgunaan (misappropriation theory) tidak diatur sama sekali.

Tidak adanya pengaturan mengenai larangan insider trading yang didasarkan pada teori

Penyalahgunaan terlihat dari konstruksi yuridis larangan mengenai insider trading dalam Undang-

Undang Pasar Modal. Dalam penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan

Undang-Undang Pasar Modal, tidak juga terlihat pasal yang secara khusus mengatur larangan

insider trading yang mengacu pada teori Penyalahgunaan. Ketiadaan peraturan insider trading yang

mengacu penuh pada teori Penyalahgunaan menjadikan pasar modal Indonesia berpotensi

terhadap adanya pelanggaran praktik insider trading. Hal yang sama juga terlihat dalam peraturan

yang dikeluarkan oleh Bapepam yang belum memperhatikan pentingnya pengaturan secara khusus

larangan insider trading yang didasarkan pada teori Penyalahgunaan. Melihat hal ini, seharusnya

otoritas pasar modal reaktif merespons atas ketidakberdayaan hukum pasar modal yang

menyangkut dengan insider trading.61

Dalam kaitannya dengan pengaturan larangan insider trading yang didasarkan pada teori

Penyalahgunaan, Bismar Nasution menyatakan sebagai berikut:

59 Djalil, Op. Cit., hal. 9.60 Pangemanan, Op. Cit., hal. 64.61 Ibid., hal. 65.

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

“Undang-Undang Pasar Modal Indonesia telah mengatur ketentuan kategori insider di luar traditional insider, seperti kategori insider sementara (temporary insider atau quasi insider), … juga Undang-Undang Pasar Modal Indonesia telah mengatur ketentuan kategori seseorang disebut insider walaupun seseorang tersebut tidak mempunyai hubungan fiduciary duty, seperti terdapatnya ketentuan dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia yang menentukan penerima informasi (tippee) sebagai insider. Namun, Undang-Undang Pasar Modal tersebut tidak mengatur ketentuan “Pihak Lain” yang menerima informasi tidak langsung dari insider, tetapi informasi diterima dari tippee yang lain (secondary tippee) sebagai kategori insider. Tidak adanya pengaturan secondary tippee sebagai insider menandakan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia dalam mengatur kategori insider belum secara maksimal mengatur rambu-rambu insider trading dan keadaan pengaturan tersebut membuktikan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia belum secara menyeluruh menerapkan pertanggungjawaban hukum insider trading sesuai dengan pendekatan teori Penyalahgunaan. Masalah yang menonjol dalam ketentuan insider trading sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal Indonesia adalah pertama, berkaitan dengan ketentuan kategori insider yang belum cukup memadai. Di satu sisi, ketentuan kategori insider dalam Undang-Undang Pasar Modal telah ada kemiripan dengan yang berkembang di Pasar Modal Amerika Serikat mengenai kategori insider. Perkembangan penerapan teori Penyalahgunaan dalam pengaturan insider trading perlu untuk dikaji dalam rangka perlindungan investor dari praktik insider trading. Tanpa penerapan teori Penyalahgunaan akan menghadapi masalah dalam menentukan kategori insider dan sekaligus menjadi hambatan dalam menjaring pelaku-pelaku insider trading.”62

Dengan belum diaturnya secara penuh peraturan mengenai larangan insider trading yang

didasarkan pada konsep teori Penyalahgunaan, dapat berpengaruh juga terhadap independensi

perusahaan sekuritas, sebab biasanya kasus-kasus insider trading cenderung melibatkan

perusahaan sekuritas sebagai temporary insider.63

VI. PRAKTEK INSIDER TRADING DI INDONESIA

Sudah hampir lebih dari 31 tahun Pasar Modal Indonesia beroperasi dan berbagai upaya

telah dilakukan untuk memajukan pasar modal sehingga pasar modal Indonesia dapat berkembang

menjadi pendorong berkembangnya dunia usaha di negara kita. Pasar modal Indonesia telah

mengalami serangkaian reformasi semenjak pertama kali beroperasi hingga s e k a r a n g . B u r s a

e f e k y a n g d u l u t e r b a g i m e n j a d i 2 ( d u a ) , y a i t u B E J ( B u r s a E f e k J a k a r t a ) d a n

B E S ( B u r s a E f e k S u r a b a y a ) s e k a r a n g t e l a h terintegrasi menjadi BEI (Bursa Efek

Indonesia). Lembaga pengawasan pasar modal yang dulu belum terintegrasi pun, sekarang sudah

terintegrasi menjadi BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) sejak

62 Bismar Nasution, Keterbukaan Dalam Pasar Modal, cet. 1, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Program Pasca Sarjana, 2001), hal. 25.

63 Pangemanan, Op. Cit., hal. 66.

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

Desember 2005. N a m u n , s a n g a t d i s a y a n g k a n m a s i h b a n y a k t e r j a d i p r a k t i k -

p r a k t i k p e l a n g g a r a n p r i n s i p k e t e r b u k a a n d i dalamnya. Pelanggaran tersebut tidak

hanya dilakukan oleh emiten-emiten swasta tetapi juga banyak dilakukan oleh emiten BUMN

(Badan Usaha Milik Negara). Mulai dari pelanggaran kecil, seperti keterlambatan penyampaiaan

informasi material perusahaan emiten, sampai dengan pelanggaran berat yangtermasuk tindak

pidana pasar modal, seperti manipulasi pasar dan Insider Trading. Kasus-kasus ataupun dugaan

praktek insider trading dalam pasar modal kita cukup banyak. Namun, t a k s a t u p u n d a r i

k a s u s t e r s e b u t y a n g p e r n a h d i b a w a d a l a m p r o s e s l i t i g a s i ( p e r a d i l a n

d i pengadilan).

VI.1. Praktek Insider Trading dalam Kasus PT Bank Mashill Utama Tbk.

PT Bank Mashill Utama Tbk. merupakan perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di

Bursa Efek Jakarta pada tanggal 22 April 1994. Komposisi kepemilikan saham PT Bank Mashill

Utama setelah go public adalah sebagai berikut:

1. PT Mashill Asia Finance 40,68%

2. PT Putra Kertawisejati 10,32%

3. PT Sumatra Central Prima 23,96%

4. Janti Tutty Surjati 6,44%

5. A. T. Windoe dan Leo Yasin Satiadi 3,79%

6. Edwin Jaya Wijayanto 1,83%

7. Hariman Kosaki 0,55%

8. Publik 12,43%

JUMLAH 100,00%

Jensen Kohardjo selain sebagai anggota Dewan Direksi PT Bank Mashill Utama, juga sebagai

Komisaris pada PT Sumatra Central Prima, dalam hal ini PT Sumatra Central Prima merupakan salah

satu pemegang saham mayoritas PT Bank Mashill Utama.

Jensen Kohardjo pada tanggal 8 dan 9 April 1996 mewakili PT Sumatra Central Prima

menjual seluruh saham PT Bank Mashill Utama yang dimilikinya sebesar 23,96% atau sejumlah

26.069.500 lembar saham melalui pialang jual PT Surya Damai Securindo. Pada tanggal 11 April

1996, A. T. Windoe dan Leo Yasin Satiadi menjual seluruh saham PT Bank Mashill Utama yang

dimilikinya sebesar 3,79%.

Saham-saham PT Bank Mashill Utama tersebut dibeli oleh 2 (dua) investor besar, yaitu:

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

Pertama, oleh Duncanmill Holding Inc. Yang berkedudukan di Virgin Island, yang dimiliki oleh

konsorsium Titi Prabowo, Tito Sulistiyo, Jopie Wijaya serta Henry Tanoesoedibjo. Kedua, oleh

Castlemere Enterprises milik Amir Gunawan yang berkedudukan di Singapura. Pembelian saham-

saham tersebut dilakukan melalui 5 (lima) investor beli pada tanggal 8 sampai dengan 15 April

1996; 23 April 1996; 7 Mei 1996; dan 31 Mei 1996.

Harga saham PT Bank Mashill Utama per 1 April 1996 sebesar Rp 1.375,-, tetapi ketika

saham tersebut dijual, terjadi kenaikan harga yang sangat signifikan yaitu Rp 2.700,- per lembar

pada tanggal 9 April 1996.

Besarnya jumlah saham PT Bank Mashill Utama yang ditransaksikan menimbulkan

kecurigaan Bapepam, sehingga akhirnya Bapepam meneliti kasus tersebut, apakah telah terjadi

insider trading atau tidak.

Penjualan saham PT Bank Mashill Utama yang dimiliki oleh PT Sumatra Central Prima yang

dilakukan oleh Jensen Kohardjo adalah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak

manajemen PT Bank Mashill Utama maupun membuka informasi rencana tersebut kepada

masyarakat. Penjualan saham PT Bank Mashill Utama sebanyak 23,69% merupakan suatu jumlah

yang sangat signifikan.

Penjualan saham tersebut oleh PT Sumatra Central Prima sebagai salah satu pemegang

saham mayoritas PT Bank Mashill Utama sangat memungkinkan terjadinya perubahan komposisi

manajemen perusahaan. Hal itu berkaitan erat dengan isu yang berkembang di lantai bursa bahwa

Titi Prabowo (putri almarhum mantan Presiden Soeharto) akan duduk sebagai salah seorang

direktur pada PT Bank Mashill Utama. Isu tersebut merupakan faktor penyebab naiknya harga

saham PT Bank Mashill Utama dari Rp 1.375,- menjadi Rp 2.700,- per lembar saham.

Tindakan Jensen Kohardjo tersebut di atas meupakan suatu fakta material yang seharusnya

di-disclose kepada masyarakat. Penjualan saham PT Bank Mashill Utama yang dimiliki PT Sumatra

Central Prima sangat memungkinkan sekali terjadi perubahan manajemen PT Bank Mashill Utama.

Berdasarkan penelitian Bapepam, Jensen Kohardjo dinyatakan sebagai orang dalam terbukti

melakukan insider trading dan untuk itu dikenakan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta

Rupiah). PT Bank Mashill Utama dikenakan denda Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) karena

dianggap terlambat menyampaikan informasi kepada Bapepam mengenai fakta material yang

terjadi.

Bursa Efek Jakarta mendapat peringatan dari Bapepam karena terlambat mengambil

tindakan terhadap kasus tersebut, sedangkan Tito Sulistio juga mendapat peringatan dari pihak

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

Bapepam dengan alasan bahwa Tito Sulistio adalah Komisaris PT Bursa Efek Jakarta dan PT KDEI,

sehingga segala tindakannya akan selalu diperhatikan oleh investor, sedangkan A. T. Windoe dan

Leo Yasin Satiadi tidak dikenakan hukuman apapun, sebab mereka melakukan transaksi setelah

harga saham tinggi artinya mereka tidak mengetahui terlebih dahulu mengenai rencana Jensen

Kohardjo menjual saham PT Bank Mashill Utama yang dimiliki PT Sumatra Central Prima.

VI.2. Praktek Insider Trading dalam Kasus PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.64

Kasus PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. dengan kode emiten “PGAS” ini bermula

dari terjadinya penurunan secara signifikan harga saham PGAS di Bursa Efek Indonesia, yaitu

23,36% dari Rp 9.650,- (harga penutupan pada tanggal 11 Januari 2006) menjadi Rp. 7.400,- per

lembar saham pada tanggal 12 Januari 2007. Penurunan harga saham tersebut sangat erat

kaitannya dengan siaran pers yang dikeluarkan manajemen PGAS sehari sebelumnya (11 Januari

2007). Dalam siaran pers tersebut dinyatakan bahwa terjadi koreksi atas rencana besarnya volume

gas yang akan dialirkan, yaitu mulai dari (paling sedikit) 150 MMSCFD menjadi 30 MMSCFD. Selain

itu, juga dinyatakan bahwa tertundanya gas in (dalam rangka komersialisasi) yang semula akan

dilakukan pada akhir Desember 2006 tertunda menjadi Maret 2007.

Informasi yang dirilis tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh manajemen PGAS sejak

tanggal 12 September 2006 (informasi tentang penurunan volume gas) serta sejak tanggal 18

Desember 2006 (informasi tertundanya gas in). Kedua informasi tersebut dikategorikan sebagai

informasi yang material dan dapat memengaruhi harga saham di bursa efek. Hal tersebut tercermin

dari penurunan harga saham PGAS pada tanggal 12 Januari 2007. Bahwa pada periode 12

September 2006 sanpai dengan 11 Januari 2007, orang dalam PGAS yang melakukan transaksi

saham PGAS yaitu:

1. Adil Abas (Mantan Direktur Pengembangan PGAS);

2. Nursubagjo Prijono;

3. W. M. P. Simanjuntak (Mantan Direktur Utama dan sekarang sebagai Komisaris PGAS);

4. Widyatmiko Bapang (Mantan Sekretaris Perusahaan PGAS);

5. Iwan Heriawan;

6. Djoko Saputro;

7. Hari Pratoyo;

8. Rosichin; dan

64 Gustiyudha E. U. et. al., Loc. Cit..

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

9. Thohir Nur Ilhami.

Tentu saja ini melanggar Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal tentang perdagangan oleh orang

dalam. Menurut Pasal 95 Undang-Undang Pasar Modal, orang dalam dari emiten atau perusahaan

publik yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas

efek emiten atau perusahaan publik dimaksud, atau perusahaan lain yang melakukan transaksi

dengan emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan. Sementara dalam Pasal 96 disebutkan

bahwa orang dalam dilarang memengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan

atas efek dimaksud; atau memberi informasi orang dalam kepada pihak mana pun yang patut

diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan

atas efek.

Pasal 104 Undang-Undang Pasar Modal mengatur bahwa setiap pihak yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96,

Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan

denda paling banyak Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah). Berdasarkan hal-hal tersebut di

atas, Bapepam-LK menetapkan sanksi administratif berupa denda terhadap kesembilan pengurus

PGAS sebagai berikut:

1. Adil Abas Rp 30.000.000,-

2. Nursubagjo Prijono Rp 53.000.000,-

3. W. M. P. Simanjuntak Rp2.330.000.000,-

4. Widyatmiko Bapang Rp 25.000.000,-

5. Iwan Heriawan Rp 76.000.000,-

6. Djoko Saputro Rp 154.000.000,-

7. Hari Pratoyo Rp 9.000.000,-

8. Rosichin Rp 184.000.000,-

9. Thohir Nur Ilhami Rp 317.000.000,-

Sanksi tersebut menurut Bapepam, ditetapkan antara lain dengan mempertimbangkan pola

transaksi dan akses yang bersangkutan terhadap informasi orang dalam.

Dari contoh-contoh kasus di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Bapepam-LK sebagai

otoritas dan regulator pasar modal kita kurang tegas dalam menindak-lanjuti kasus insider trading.

Kebanyakan kasus hanya diselesaikan dengan pengenaan sanksi administratif yang kurang bisa

menimbulkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana pasar modal tersebut. Akibatnya para pelaku

yang pernah melakukan praktik curang tidak akan terdisinsentif untuk tidak mengulangi

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

perbuatannya. Seperti yang diungkapkan oleh Yanuar Rizqi, seorang praktisi hukum pasar modal,

bahwa:

“Dampak dari hilangnya penegakan sanksi pidana adalah efek jera. Sehingga, ruang gerak pelaku di kemudian hari tidak bisa dipersempit. Saat ini, jika ada yang menelusuri daftar hitam Bapepam-LK atau meriset publikasi media soal kecurangan pasar modal di Indonesia, hasilnya pasti mayoritas pelaku-pelaku yang melakukan tindak kecurangan adalah pihak-pihak yang sama.”

Bapepam sepertinya enggan dalam menyelesaikan kasus-kasus tersebut ke prosses litigasi

walaupun sebenarnya kasus tersebut merupakan tindak pidana pasar modal. Dalam makalahnya,

Elfira Taufani menyebutkan bahwa keengganan Bapepam dalam membawa kasus tersebut ke

dalam proses litigasi dikarenakan proses litigasi insider trading dan tindak pidana pasar modal

lainnya cenderung memakan waktu dan biaya lama serta pembuktian dari kasus-kasus tersebut

juga sulit.

Jika keengganan yang menyebabkan tidak terlaksana proses pelaksanaan hukum pidana

tersebut terus berlangsung maka dapat dipastikan lama-kelamaan pasar modal kita akan ambruk

karena investor, baik domestik maupun asing, sudah tidak lagi memiliki kepercayaan terhadap

pasar modal. Pertumbuhan ekonomi akan melambat karena investor akan lebih memilih

berinvestasi di pasar modal negara lain yang lebih sehat dan dapat dipercaya. Indra Safitri

mengungkapkan bahwa pasar modal tidak akan menjadi instrumen penggerak investasi ekonomi

apabila rapuhnya penegakan hukum masih belum dapat diselesaikan.

o

f 28

| Ins

ider

Tra

ding

: Sua

tu T

inja

uan

Huk

um d

an E

kono

mi |

©Pa

nitia

Kom

petis

i Per

adila

n Se

mu

Ting

kat N

asio

nal P

iala

Muti

ara

Djo

koso

eton

o VI

I

CATATAN

insider trading_tinjauan hukum & ekonomi 0.1

Documents

insider trading business

unlawful trading

harga saham akan terkoreksi

sources of information

posses material

possession of material

luxemburg dan italia

issuer of securities