inforwas edisi iii final

8/15/2019 Inforwas Edisi III Final

1/44

INFORWAS Edisi III Th 2012 1


2/44

INFORWAS Edisi III Th 20122

Pengantar :Beranda dan Surat Pembaca

Laporan :Launching e-Regalkes dan Single SignOn (SSO)di Kementerian Kesehatan RI

Tulisan :Beradaptasi DenganLingkungan Kerja Baru

Penguatan Peran SPI Dalam Mewujudkan AkuntabilitasPengelolaan Keuangan danPeningkatan Kinerja BLU

Liputan :Komitmen RSCM Meraih WTP

Tulisan :Profesionalisme Auditor Dalam ReviuLaporan Keuangan

Pengawasan Program PengendalianPenyakit Kusta di Indonesia

Awas Anda Memasuki Zone Integritas

Itjen Kemenkes diantara Penjamin Kualitas (Quality Assurance) dan Layanan Jaminan (Assurance Services)

Etika Adalah Tanggung Jawab& Urusan Kita Bersama

Anugrahpun Datang Setelah KerjaKeras dan Pengabdian ProfesiTanpa Pamrih

3

6

10

19

21

24

26

31

35

38

40

Daftar IsiBerdasarkan SK Inspektur Jenderal

Kementerian Kesehatan RI

NO: 01T.PS.12.00.211.064.2012

Tgl: 4 Januari 2012Susunan Dewan Redaksi

Pelindung Yudhi Prayudha Ishak Djuarsa

PenasehatDrs. Wiyono Budihardjo, MMdr. Zusy Arini Widyati, MMDra. Rahmaniar Brahim, Apt, M.KesDrs. Mulyanto, MM

Drs. Wayan Rai Suarthana, MM

Penanggungjawab : drg. S.R. Mustikowati, M.Kes

Pemimpin Redaksi Irwansyah, SE, M.Kes., M.Ak.

Wakil Pemimpin Redaksi Sunaedi Pradja, SP, M.Kes.

Anggota Dewan Redaksi drg. Mirna Putriantiwi, M.QIH.Dede Sunardi, SH, MM.

dr. Doli Wilfried H. S., M.Kes.Dede Mulyadi, SKM, M.Kes.Eko Sanova, SKM, MM.Retno Budiarti, SST, MM.R. Sjaefudin, SKM, MKM.Rudi Supriatna N. S., S.Kp., M.Kep.

Penyunting/Editor Hendro Santoso, S.Kp, M.Kep, Sp.Kom.drg. Lia Leita Kania AmaliaHotmedi Listia Doriana, SKM, M.Epid.dr. Merki Rundengan, MKM.Oong Rusmana, SKM.Tafsir Hanafi, SKM, M.Ak.Eka Widianti, SKM, MM.

Desain Grafis & Fotografer Wahono, ST, MM.Adhitya Andy Widyatmono, SE.Ario Agung Bramanthi, S.Kom.Rudiyanto, SE.Andri Rubiana, S.Kom.RD. Yandri Achmad Sariffudin, Apt.

SekretariatHidayanti, S.Sos,MM.Eko Haryanto, SE, M.AkWiji Lestari, SE.Rico Edra Saputra, SIP.


3/44


Pengantar

Pada edisi ini di

penghujung tahun 2012

yang akan segera berlalu,

berganti dengan tahun

yang baru, demikianlah

perputaran waktu. Kita

hidup dalam kerangka

dan frame waktu, ikut

berputar dan pasti ikut berganti, ada yang

datang dan ada yang pergi, hal ini juga terjadi

dalam dunia kerja, perubahan ini menuntut

kita untuk beradaptasi, untuk lebih pandai

membawa diri dan bersinergi, mempercepat

tercapainya tujuan organisasi.

Buletin Inforwas kali ini

menyampaikan tulisan tentang Capacity

Building dalam rangka meningkatkan

dan membangun sumber daya manusia dilingkungan Inspektorat Jenderal dimana

salah satunya untuk lebih pandai beradaptasi

dan membangun diri sebagai bagian dari

organisasi.

Ibu Rahmaniar sebagai salah satu

pimpinan di Itjen, menyempatkan menulis

untuk mengulas dan berbagi dengan para

pembaca Inforwas dan khususnya dengan paraauditor yang dalam menjalankan profesinya

selalu berpindah dan berubah dari auditee

satu ke auditee lainnya, dari satker satu ke

satker lainnya, hal ini menuntut keterampilan

auditor untuk beradaptasi guna mencapai

tujuan penugasan dari organisasi.

Pembaca Inforwas yang budiman,

Keterampilan ini dapat diperoleh

salah satunya dengan menata persepsi kita

tentang lingkungan baru kita dengan menata

diri, mempersiapkan mental, maka mari

mulailah beradaptasi menyongsong tahun

baru untuk lebih berprestasi.

Kami Redaksi Inforwas berharap

seluruh jajaran pimpinan dan keluarga besar

Kementerian Kesehatan, khususnya keluarga

besar itjen untuk berpartisipasi aktif dengan

mengirimkan tulisan-tulisan yang memberikan

motivasi, dan berbagi pengalaman untuk

pencerahan dalam pelaksanaan pekerjaan

sehari-hari.

Salam Inforwas........


4/44


PENILAIAN KINERJA

Tim Redaksi Inforwas, perkenalkan saya

adalah salah satu staf keuangan di Dinkes

Provinsi Gorontalo, sebagai pengelola

keuangan melalui surat pembaca Buletin

Inforwas ini saya ingin mendapatkan informasi

apakah hasil pemeriksaan yang dilakukan

Itjen dipakai juga sebagai penilaian kinerjaSatuan Kerja dalam penetapan Unit Kerja

dengan WBK?

Ati, Dinkes Provinsi Gorontalo.

Jawab:

Betul, hasil pemeriksaan Itjen dapat

saja digunakan sebagai salah satu penilaian

kinerja Satker tetapi bukan sebagai indikator

mutlak/indikator utama karena terdapat

keterbatasan dari hasil laporan penugasan

audit/pemeriksaan tersebut. Audit

dilakukan tidak hanya semata-mata menilai

kinerja keuangan, namun bisa dilakukan

juga misalnya untuk audit kepatuhan.

Disamping hal lainnya seperti metode audit

yang dipakai, kebijakan pimpinan (auditorinternal), kompetensi/kemampuan auditor

itu sendiri.

Indikator lainnya di unit kerja adalah

hasil temuan Itjen, BPK dan BPKP, dimana

di dalam Indikator penilaian disebutkan

bahwa persentase kerugian negara (KN) yang

belum diselesaikan dalam 2 tahun terakhir

berdasarkan penilaian APIP, BPK atau

Keputusan Aparat penegak Hukum (APH)

harus 0%.

ZONA INTEGRITAS

Saya adalah staf di Dinkes Provinsi

Maluku, selama ini Kementerian Kesehatan

baik Pusat maupun daerah sedang gencar-gencarnya mencanangkan Zona Integritas,

namun sampai saat ini saya belum mengerti

apa sesungguhnya Zona Integritas itu,

kepada Tim Buletin Inforwas mohon kiranya

dijelaskan apa itu Zona Integritas?

Lamba, Dinkes Provinsi Maluku

Saya staf di Dinkes Provinsi Bengkulu

mohon penjelasannya apakah Pakta

Integritas yang telah ditanda tangani oleh

seluruh pegawai dapat digunakan sebagai

kriteria membangun Zona Integritas dalam

mewujudkan WBK?

Neli, Dinkes Provinsi Bengkulu

Jawaban.

Terima kasih atas perhatian saudara

Lamba dan Neli, perlu kami jelaskan memang

di tahun 2012 ini, Kementerian Kesehatan

sedang gencar-gencarnya melakukan

Reformasi Birokrasi, salah satunya adalah

dengan pencanangan Zona Integritas, yang

dimaksud dengan Zona Integritas adalah

Pengantar

Surat Pembaca


5/44


sebutan atau predikat yang diberikan

kepada K/L dan Pemda yang pimpinan dan

jajarannya mempunyai niat (komitmen)

untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM).

Sedangkan Pakta integritas yang telah

ditandatangani oleh seluruh pegawai

merupakan pernyataan tertulis atas komitmen

dan pernyataan sikap anti korupsi. Sedangkan

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) merupakan

gambaran suatu lingkungan dengan perilaku

anti korupsi. Kedua hal tersebut terlihatberada pada tataran yang berbeda. Namun

demikian kedua hal tersebut merupakan

urutan tahapan untuk merubah perilaku yang

tentunya didahului dengan perubahan sikap.

TAHAPAN SPIP

Setelah mendapatkan sosialisasi tentang

SPIP, apa tahapan yang harus dilakukan agar

SPIP dapat diterapkan di Unit Kerja?

Hendra Hendrawan, Dinkes Cianjur

Jawab:

Menerapan SPIP dilakukan secara tone

from the top, dengan tahapan sebagai

berikut:a. Menetapkan Visi, Misi dan Tujuan

organisasi

yang saling menunjang/ berkaitan

b. Menyusun pogram kegiatan untuk

mewujudkan visi dan misi organisasi.

c. Menyusun juknis/juklak pelaksanaan

kegiatan.

d. Menyusun SOP kegiatan.

e. Melakukan identifikasi risiko pada setiap

kegiatan dalam bentuk daftar risiko

f. Melakukan klasifikasi risiko.

g. Menetapkan pengelolaan risiko.

h. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan risiko

sebagai bahan perbaikan.

Penjelasan SPIP dapat dilakukan

dan disampaikan secara singkat, namun

penerapannya tidak dapat semudah

penjelasaannya. SPIP adalah suatu sistim

yang harus dibangun dikembangkan secaraberkelanjutan dan berkesinambungan

dimana SPIP hanya salah satu tools untuk

mencapai tujuan organisasi, namun

harus juga dipertimbangkan juga hal-

hal sepertinya kolusi, dan pengabaian

manajemen dan salah menterjemahkan

perintah.

Pengantar


6/44


ebagai penutup tahun 2012, Kementerian

Kesehatan RI membukukan prestasi

yang cukup membanggakan melalui

Direktorat Bina Produksi dan Alat Kesehatan

Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat

Kesehatan, hari Jumat tanggal 21 Desember

2012 Kementerian Kesehatan menjadi

Institusi ke 3 dari 18 institusi di Republik

Indonesia yang meluncurkan e-Regristrasi

Alat Kesehatan dan PKRT (Sistim On -Line)

dan SSO (Single Single On) yang merupakan

bagian terintegrasi dari Indonesia National

Single Window.

Dalam Laporan penyelenggaran launchinge-Regalkes yang disampaikan oleh Ibu Dra.

Maura Linda Sitanggang,Apt., P.hD, Dirjen

Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, bahwa

Kementerian Kesehatan sebagai salah satu

institusi pelayan publik telah berubah dari

paradigmanya dari yang bersifat direktif dan

birokratif menjadi pelayanan publik yang

terfokus dan berorientasi pada kepuasan

pengguna layanan (customer driven

government).

Sementara Prof. DR. Dr. Ali Ghufron Mukti,

selaku Wakil Menteri Kesehatan pada

kesempatan yang sama menyatakan, bahwa

sebagaimana kita ketahui, dalam era

reformasi dan demokrasi sekaligus kemajuan

Iptek dan globalisasi sekarang ini, tuntutan

masyarakat terhadap transparansi dan

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

yang baik atau Good Governance dan

Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN

atau Clean Goverment akan terus meningkat.

Dalam mengelola perizinan alat kesehatan

yang memerlukan konsistensi, efisiensi,

akurasi, simplisitas dan koordinasi lintas

sektor, Kementerian Kesehatan berkewajiban

melaksanakan keduanya sekaligus.

Indonesia National Single Window adalah

salah satu sistem yang dibangun untuk

menjawab implementasi ASEAN Single

Window dimana Indonesia merupakan salah

satu anggotanya, yang dipimpin oleh BapakEdy Putra Irawady selaku Deputi Menko

Perekonomian, Sistim ini sangat efektif

dan efisien dalam melakukan penyaringan

komoditi alkes dan PKRT yang masuk ke

Indonesia, dimana Kementerian Kesehatan

RI dapat terhubung dengan Kementerian/

Lembaga Lainnya, khususnya Ditjen Bea dan

Cukai yang menjadi lini pertama masuknya

komoditi ekspor dan impor terutama produk

yang masuk dalam Larangan Terbatas

(LarTas).

Selain itu penjelasan dari Ibu drg.

Arianti Anaya, MKM sebagai Direktur Bina

Pelayanan Kefarmasian; dan Distribusi Alat

Kesehatanmengatakan Kemenkes telah

berperan aktif di INSW sejak tahun 2008 dan

LAUNCHING e- REGALKES

DAN SINGLE SIGN ON(SSO)

DI KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Laporan

S


7/44


sejak bulan Agustus 2012 telah melakukan

soft launching e-Regalkes dan PKRT, sampai

saat ini telah tercatat 3.410 dokumen aplikasi

pemohon dari para produser, importir dan

distributor alkes dan PKRT.

Para produser, importir dan

distributor alkes dan PKRT, dapat melakukan

pendaftaran secara on line pada sistim

SSO, artinya mereka dapat mendaftarkan

produknya, secara on line pada situs http://

regalkes.depkes.go.id maka mereka tidak

perlu datang ke Kementerian Kesehatandi Jakarta, dan sekali mendapatkan user

name serta password , pada system INSW ini

langsung dapat mengakses pada fitur-fitur

lain yang dari institusi lain yang ada di INSW

seperti fitur dari Ditjen Bea Cukai, BPOM.

Launching e-Regalkes dan SSO ditandaipenekanan tombol oleh Bapak Prof. Ali

Gufron, Wakil Menteri Kesehatan, Dr. Ratna

Rosita, MPH, Sekretaris Jenderal, Bapak Yudhi

Prayudha Ishak Djuarsa, Inspektur Jenderal,

Dra. Maura Linda Sitanggang,Apt.P.hD

Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan,

dan Bapak Edy Putra Irawady Deputy Menko

Perekonomian serta dihadiri oleh para

pejabat publik dari beberapa kementerian

dan para produser, importer dan distributor

alat kesehatan.

Hal ini menjadi salah satu moment

penting di lingkungan Kementerian Kesehatan

yang terus secara berkesinambungan

meningkatkan kualitas dan pelayanannya

dengan mengedepankan keterbukaan,

konsistensi, efisiensi dengan lebih sederhana

melalui penggunaan teknologi terkini,

dan mengurangi terjadinya kemungkinan

terjadinya penyimpangan dan kemungkinangratifikasi pada pejabat publik pemberi

layanan dengan mengurangi frekwensi

pertemuan antara pemberi layanan publik

dan pengguna jasa.

Seperti telah kita ketahui pada

berdasarkan Survei Integritas Sektor Publik

tahun 2012 yang dilakukan oleh Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Indeks

Integritas Nasional (IIN) memberikan hasil

Pelayanan Registrasi dan Sertifikasi Alat

Kesehatan dan PKRT dalam urutan ke 5 dari

20 instansi pusat dan Nomor 8 dalam skala

Nasional dengan nilai integritas di atas 7,

diharapkan dengan launching e- Regalkes dan

PKRT akan memacu peningkatan pelayanan

public di Kementerian Kesehatan, untuklebih baik lagi, semoga !

(Liputan Tim Inforwas: Lia Leita dan Retno Budiarti)

Laporan


8/44


Laporan

Inspektorat Jenderal Kemenkes RI pada tanggal

28 sampai dengan 31 Agustus 2012 yang berlokasidi Cipayung Cipanas, menyelenggarakan suatu

kegiatan untuk dapat lebih meningkatkan

kebersamaan diantara staf, Auditor dan Jajaran

Pimpinan dilingkungan Inspektorat Jenderal

Kemenkes RI.

Untuk suatu organisasi seperti di Itjen Kemenkes

Capacity building ini merupakan suatu langkah

untuk membangun kapasitas organisasi;mengembangkan kerangka konseptual;

membentuk sikap organisasi; mengembangkan

visi dan strategi; mengembangkan struktur

organisasi; mendapatkan keterampilan dan

sumber daya.

Untuk lebih fun jajaran Sekretariat Itjen

Kemenkes mengemas kegiatan capacity building

ini dalam suatu acara di tempat yang nyaman

We are big and very happy family Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI.

berhawa sejuk dan indah di kawasan Cipanas

dengan acara yang cukup menggelitik dansayang bila ditinggalkan, karena acara dikemas

secara apik antara Itjen dan Kubik Leadership

dengan instruktur outbond Yasmin Hotel yang

seru…….

Paaaaakkkkkk…. Lagi nahannn apa tuh ?

MEMBANGUN KEBERSAMAAN

CAPACITY BUILDING :


9/44


Laporan

KubikLeadership mengusung tema Solusi Esensial

Meraih Sukses dan Hidup Mulia yang disampaikanoleh motivator-motivator yang cukup inspiratif.

yang mencoba menjawab pertanyaan umum

disekitar pekerjaan dan kehidupan keseharian

kita seperti; Kenapa karir saya tidak juga naik

? Kenapa saya tidak berkembang dengan lebih

baik ? Kenapa kehidupan keluarga saya tidak

kunjung harmonis ? Kenapa saya terus terjerat

dalam permasalahan yang sama dalam hidup

saya?

Jawaban yang disampaikan seputar pertanyaan

tersebut memberikan pencerahan dan solusi

yang sangat menyentuh atas permasalahan yang

mungkin ditemukan dalam perjalanan kehidupan

pegawai di lingkungan Itjen Kemenkes RI.

Kegiatan ini memberikan suatu pencerahan

melalui sebuah inspirasi solusi yang lain.

Sebuah solusi esensial yang langsung menyentuh

permasalahan dan memberikan kenyamanan

pada bathin pada diri kita masing-masing.

Melalui ceramah interaktif dan insipiratif

yang dilakukan oleh motivator-motivator

‘Kubik’ yang mampu mengeksplorasi pengaruh

kekuatan pimpinan di jajaran keluarga besar

Itjen, Kubik Leadership menguak rahasia alam

dan kehidupan dengan menyajikannya untuk

para pegawai itjen dalam sebuah rumusan yang

sederhana dan mudah. Apapun peran kita saat

ini, kita diajak untuk mampu menggunakannyauntuk meraih kehidupan yang lebih baik.Tidak

seperti kegiatan capacity building kebanyakan

yang banyak bicara tentang konsep dan ide,

Kubik Leadership menuntun kita selangkah

demi selangkah untuk dapat menggapai sukses

dan hidup mulia.

Ayo-ayo berlatih dan membangun kebersamaan untuk

mencapai tujuan...

Klimaks dari acara kebersamaan ini, adalah

dengan menampilkan aksi panggung dari setiap

kelompok,dan yang sangat mengejutkan adalah

ide dan aksi panggung dari seluruh pegawaikeluarga besar Itjen Kemenkes yang berupa

parodi atau scene kegiatan di kantor ataupun

kegiatan sewaktu dinas di daerah, semuanya

seru, memberikan darah baru menjelang tugas

yang baru dalam mencapai tujuan bersama.

(Liputan Tim Inforwas: Lia Leita, Hotmedi Lisdiana dan Eka

Widiati.)


10/44


kali, lingkungan baru

dirasa cukup menakutkan

sehingga perasaan cemas

dan tidak nyaman menjadi

faktor penghambat untuk

bersosialisasi. Bagi mereka

yang memiliki konsep

hidup dan pola pikir yang

positif, lingkungan baru bukanlah sesuatu

yang perlu ditakuti. Apalagi bila orang

tersebut sudah menguasai keterampilan

berhubungan dan berkomunikasi dengan

orang lain (Interpersonel and communicationskills) yang baik, beradaptasi dengan

lingkungan baru bukanlah menjadi masalah

lagi.

Hal-hal lain yang tidak kalah pentingnya

dalam beradaptasi adalah beradaptasi

dengan orang-orang yang lebih dulu berada

disana. Walaupun, kita berada pada posisi

yang lebih tinggi dari orang-orang ini, kitaharus pandai bagaimana menempatkan diri

pada posisi yang tepat. Mungkin ini adalah

hal yang paling menyakitkan dan hal yang

paling sulit jika lingkungan kerja baru

tidak mau menerima kita. Hanya ada dua

pilihan pada posisi ini, bertahan dengan

berkonfrontasi dengan orang-orang lama

yang lebih mengetahui medan, atau pindah.

Sikap maupun watak dari setiap individu

sangat mempengaruhi proses adaptasi itu

sendiri. Seringkali kita akan mengatakan, aku

ditempatkan disini bukan keinginanku, tetapi

pimpinan yang memilih aku ditempatkan

disini, padahal Tugas Pokok dan Fungsi unit ini

180 derajat, berbeda dari tempat kerja yang

lama. Tetapi, hidup harus dilanjutkan, tidak

ebagian orang menganggap bahwa hal

yang tersulit dalam pekerjaan adalah

beradaptasi dengan lingkungan kerja

baru. Besarnya kesulitan beradaptasi

pada beberapa orang terkadang dirasakan

melebihi beratnya tantangan pekerjaan itu

sendiri. Lingkungan pekerjaan yang baru akan

selalu menanti, karena kita tidak lepas daripekerjaan yang berhubungan dengan mutasi,

promosi jabatan, perpindahan tempat kerja

atau seseorang yang baru memasuki dunia

kerja.

Kemampuan dasar manusia, selain

kemampuan untuk menetapkan tujuan

dan melakukan evaluasi diri, manusia juga

memiliki kemampuan beradaptasi. Kekuatanmakhluk hidup yang bisa bertahan dengan

lingkungannya, yang menyebabkan manusia

hingga saat ini dapat bertahan hidup karena

kemampuan mereka dalam beradaptasi

dengan lingkungannya. Demikian juga saat

manusia menemukan lingkungan baru,

seperti pindah rumah, pindah kerja di

kantor baru, atau pindah sekolah. Sering

Dra. Rahmaniar Brahim, Apt, M.Kes.Inspektur III Itjen Kemenkes RI

BERADAPTASI

DENGAN

LINGKUNGAN

KERJA BARU

S

Tulisan


11/44


Tulisan

ada pilihan, kerja keras dengan “learning

by doing”, dan jadikan beradaptasi dengan

lingkungan kerja yang baru tersebut sebagai

tantangan.

Mungkin ada gunanya kita membahas

beberapa hal yang sebaiknya dipersiapkan

dalam menghadapi tantangan beradaptasi

tersebut, antara lain:

1. Menata Persepsi Kita Tentang

Lingkungan Baru Kita

Untuk menghindari persepsi yang salah,

sebelumnya kita harus membekali diri dengan

informasi yang benar dan terpercaya tentang

lingkungan baru tersebut, dengan memahami

Tugas Pokok dan Fungsinya, tata hubungan

kerja di masing-masing unit yang ada di

institusi tersebut, Anggaran belanjanya,

Sumber Daya Manusianya baik jumlah dan

distribusi latar belakang pendidikannya,

fasilitas perangkat kerja yang dimiliki dansebagainya. Dengan demikian, sedikit banyak

kita tahu dan mempunyai gambaran dengan

lingkungan baru tersebut. Bagaimanapun,

akan lebih nyaman berada di lingkungan

baru yang kita sudah tahu dari pada sibuk

menerka dan menjadikan lingkungan baru

tersebut sebagai misteri.

2. Menata Diri

Persiapkan diri menghadapi lingkungan baru

tersebut. Secara fisik, jika lingkungan baru

kita membutuhkan persiapan ekstra, maka

persiapkan fisik kita. Jika lingkungan baru

kita sangat menghargai intelektualitas,

persiapkan juga itu dengan mulai mempelajari

berbagai rujukan yang sesuai dengan Tupoksi

di unit tersebut.

3. Persiapkan Mental

Intinya adalah kita menanamkan kepada diri

bahwa kita adalah orang baru, yang harus

berlaku profesional dan memiliki komitmen

kuat pada diri sendiri untuk membantu dan

segera menyesuaikan diri dengan Tupoksi

intitusi tersebut. Janganlah segan menyapa.

Jangan pula takut bertanya. Apabila dirasakan

canggung berbasa-basi, cukup tersenyum,

simpel, dan menggunakan bahasa universal.

Kita memiliki kelebihan yg tidak dimiliki

orang lain, begitu pula orang lain memiliki

kekurangan yang tidak kita ketahui, jadi bisasaja rasa memiliki kekurangan juga dirasakan

oleh orang-orang yang akan kita kenali.

4. Mulailah Beradaptasi

Sebagus apapun persiapan yang kita lakukan,

tetaplah kita harus beradaptasi dengan

lingkungan. Bahkan ketika kita sudah masuk

ke dalam lingkungan tersebut, adaptasi

mutlak tetap dilakukan. Suasana lingkungan

terus berubah, maka ikutlah berubah agar

tidak terkena seleksi alam. Janganlah takut

ditolak karena tantangan akan selalu ada

di setiap lingkungan yang akan kita masuki.

Rajin-rajinlah memulai pembicaraan, rajin-

rajinlah menyapa atau mengobrol dengan

teman-teman baru kita. Dengan membuka

pembicaraan terlebih dahulu berarti kitasedang menunjukkan bahwa kita memiliki

pribadi yang hangat dan terbuka terhadap

lingkungan baru. Yang pasti kita harus

jadi orang yang murah senyum dan senang

menyapa orang-orang di sekitar lingkungan

baru kita.

5. Hargailah Budaya dan Aturan di

Lingkungan Baru


12/44


Jika kita memasuki suatu lingkungan, pastilah

kita berhadapan dengan peraturan. Peraturan

ini mutlak diperlukan agar kehidupan dalam

lingkungan tersebut berjalan teratur.

Oleh karena itu, kita harus bisa mengikuti

peraturan yang ada di lingkungan baru

tersebut. Baik peraturan yang sifatnya

tertulis, maupun peraturan tidak tertulis

tapi bersifat mengikat. Pada awalnya

mungkin kita akan merasa canggung. Namun

begitu, kita harus tetap mengikuti budaya

dan aturan yang diterapkan di lingkungan

yang baru itu.

6. Open Mind

Kita masih sangat banyak membutuhkan

bantuan dan belajar dari para senior di

lingkungan baru. Janganlah menutup

diri, terima kritikan orang lain. Jika kita

bekerja sebagai tim, cobalah untuk meraih

kepercayaan di dalam tim. Dan akan lebihbaik lagi bila kita langsung mendapat

kepercayaan untuk bertanggung jawab

terhadap tugas tim.

7. Jangan Malu Bertanya

Segeralah bertanya bila ada sesuatu yang

sekiranya kita rasa masih kurang jelas.

Bertanya tidak harus pada orang yang

lebih tua, akan tetapi bertanya juga dapatdilakukan pada yang staf yang lebih muda

dan pada orang-orang yang sudah cukup

berpengalaman di institusi tersebut.

Setidaknya, untuk urusan teknis orang itu

lebih berpengalaman daripada kita. Selain

itu, hal yang terpenting adalah selalu

meminta pengarahan kepada atasan langsung

atau rekan satu level.

8. Keingintahuan

Rasa keingintahuan akan membuat kita

bersemangat dalam bekerja. Bila dari awal

saja kita sudah tidak memiliki rasa ingin tahuterhadap bidang pekerjaan yang menjadi

tanggung jawab kita, bukan tidak mungkin

kita pun akan malas untuk mengerjakan apa

pun. Keingintahuan tentang pekerjaan yang

menjadi tanggung jawab kita akan memotivasi

untuk mengeksplorasi kemampuan kita lebih

dalam.

9. Mintalah Penilaian dari Orang-orang diSekitar Kita

Cobalah minta penilaian terhadap apa yang

sudah kita lakukan. Baik dan buruknya mesti

kita terima, sehingga kita bisa meningkatkan

kualitas diri kita di lingkungan baru.

Organisasi yang besar dan maju, takkan

melupakan roda sejarah yang lalu. Ia bukan

terbius sejarah, namun ia harus belajar dari

sejarah. Tidak ada kemajuan hari ini bila

tidak ada kemarin, tidak akan ada masa

depan, bila hari ini telah hancur berantakan.

Orang-orang datang dan pergi adalah hal

biasa. Bukan harus ditakuti apalagi di sesali.

Orang-orang datang dan pergi juga bukanlah

Tulisan


13/44


Tulisan

hal istimewa. Semuanya punya hak sama.

Yang lama bisa pergi, yang baru apalagi.

Yang punya sejarah bisa merasa susah ada

di dalamnya, apalagi yang merasa punya

masa depan yang cerah. Buat apa bergabung

dengan sesuatu yang tak jelas, tak ada

kombinasi menarik terlihat menyongsong

masa depan, begitu pikir mereka yang baru

datang dan tak tahan melihat perubahan yang

terus terjadi. Di sinilah peranan adaptasi

teruji. Bukan lama atau sebentar seseorang

harus ada dalam lembaga. Tapi bagaimana ia

mampu menyumbangkan karya terbaiknya.Yang lama atau baru hanyalah masalah

waktu. Di dalam urusan ikhtiar dan karya

amal nyata, bukan banyak atau sedikit yang

akan menemani kita di alam kubur nanti,

namun dari kualitas dan kesinambungan-lah

amal itu akan dirasakan.

Orang-orang datang dan pergi, bukan tabu.

Apalagi harus malu. Mereka semua, termasuk

kita, punya hak untuk juga datang dan pergi.

Lembaga bukan milik pribadi, bukan pula

warisan dari kakek dan nenek kita semua.

Lembaga apapun, asal ia berkontribusi bagi

umat dan bangsa, sesungguhnya ia

milik masa depan.

Umat berhak

memiliki lembaga ini, ada atau tidak ada

kita di dalamnya.

Bersinergi berarti menyediakan diri dalam

sejumlah perbedaan yang dileburkan. Bukan

menuju satu bentuk, tapi merekatkan dan

memfasilitasi agar menjadi satu arah dan

tujuan. Bukankah kesediaan kita di lembaga

adalah untuk bersatu dalam langkah?

Kesediaan bersinergi berarti kesediaan untuk

menyesuaikan dengan gerak dan dinamika

internal maupun eksternal organisasi. Sinergi

ada pada kesatuan, bukan pada kehebatan

personal. Sinergi ada pada kesediaan

adaptasi sekaligus berbagi.

Dalam adaptasi, kita bukan saja harus

banyak bergerak dan beraksi, saat yang sama

kita juga harus mampu mendengar dengan

peka. Tanpa pretensi dan tanpa praduga.

Dengan mengasah kepekaan, akan muncul

kesadaran utuh untuk memahami diri dan

lingkungan organisasi. Dengan mendengar,

kita menyerap sejumlah energi yang beredar

di lingkaran demi lingkaran yang terjadi.

Adaptasi bukan semata berorientasi pada

kemampuan dan kapasitas diri. Adaptasi

melatih kita untuk dengan santun merasa

satu bagian diri. Yang satu merendah,yang lain harus mengalah. Yang satu butuh

bantuan, yang lain membuka diri. Itulah

indahnya sinergi. Ada kesadaran yang

utuh bahwa tanpa kebersamaan,

siapapun bukanlah apa-apa. Hingga

tak perlu ancaman beredar dalam

lingkaran-lingkaran aturan yang

dipertontonkan. Hingga tak perlu


14/44


memamerkan kehebatan di lingkungan

dimana orang menghargai esensi daripada

hal-hal yang sifatnya basa-basi.

Adaptasi dalam kerangka sinergi ujungnya

akan mengantarkan kita pada kesanggupan

melihat masalah di hadapan, tanpa takut

tanpa khawatir menemukan kegagalan.

Adaptasi dalam sinergi juga, akan mendorong

lahirnya prestasi yang sejati. Bukan sekedar

artifisial dan normatif.

Sebuah prestasi suatu organisasi yang

terbangun dari kebersamaan dari para

pemimpin dan staf yang dilandasi dengan

kebersahajaan, akan jauh lebih indah

daripada prestasi tinggi namun menyisakan

konflik dan barisan sakit hati.

Sebuah prestasi suatu organisasi yang lahir

dari kebersahajaan akan mengantarkan kita

semua melintasi kesulitan demi kesulitan

yang terbentang di hadapan.

Sebuah prestasi suatu unit, instansi

atau lembaga yang diukir dari semangat

kebersamaan adalah prestasi yang

membanggakan para pelaku dan yang

melihatnya, siapapun itu.

Manusia pada dasarnya makhluk sosial, ia

akan merasakan sentuhan yang amat dalam

begitu dirinya ternyata bergabung dengan

orang-orang yang mendorong siapapun untuk

meraih prestasi secara bersama. Ia bukan

saja akan bangga karena dianggap dirinya

berharga, lebih dari sekedar itu, ia kini

menjadi haus untuk menciptakan amal-amal

terbaik lain dalam menghias dirinya.

Tulisan

Mudah-mudahan dengan kekuatan adaptasi

dibalut dengan kebersamaan dalam sinergi

mampu terus melahirkan karya monumental

yang bukan artifisial. Sebuah karya terbaik,

yang di dalamnya penuh energi dan semangat

mengabdi.

Semoga Inspektorat Jenderal Kemenkes,

dengan semangat Reformasi Birokrasi di

Kementerian Kesehatan dapat menjadi

pendamping unit utama di Kemenkes menuju

Birokrat yang Bersih Kompeten dan Melayani.

Semoga.


15/44


Tulisan

untuhnya rezim orde baru pada

tahun 1998 merupakan tonggak

awal terjadinya reformasi sistem

politik dan pemerintahan di

Indonesia. Eporia reformasi sistem politik

dan pemerintahan ini diikuti juga denganpelaksanaan reformasi di bidang keuangan

Negara. Tahun 2003 dan 2004 adalah awal

tahun reformasi keuangan, hal ini ditandai

dengan dikeluarkannya 3 produk Undang-

Undang yang menyangkut keuangan negara

yaitu UU No.17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara, UU No.1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 tahun

2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara.Meskipun sudah hampir satu dasawarsa

reformasi keuangan dilaksanakan namun

sampai saat ini keinginan untuk menciptakan

good governace and clean government masih

terasa jauh dari harapan.

Dalam Undang Undang Nomor 1 tahun

2004 tentang Pembendaharaan Negara,

Pasal 58 ayat 1 mengamanatkan kepada

seluruh kementerian negara atau lembaga

pemerintahan untuk menerapkan sistem

pengendalian intern. Secara rinci pasal

tersebut berbunyi; “Dalam rangka

meningkatkan kinerja, transparansi, dan

akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,

Presiden selaku Kepala Pemerintahan

mengatur dan menyelenggarakan sistem

pengendalian intern di lingkungan

pemerintahan secara menyeluruh”. Artinya

UU tersebut mengamanahkan kepada seluruh

lembaga pemerintah termasuk Kementerian

Kesehatan untuk melaksanakan sistem

pengendalian intern dalam pelaksanaan tata

kelola organisasinya.

Meskipun dalam pasal 58 ayat 2 UU

Pembendaharaan Negara menyatakan bahwa

Sistem Pengendalian Intern ditetapkan

dengan Peraturan Pemerintah namun butuhwaktu hampir 4 tahun untuk keluarnya

PP No.60 tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ini

Apa SPIP itu?

Secara mendasar SPIP adalah sistem

pengendalian internal yang diadopt dan

diadapt dari teori Internal Control yang

dikeluarkan oleh The Committee ofSponsoring Organizations (COSO) pada tahun

1992.

COSO sebuah organisasi nirlaba yang didirikan

pada tahun 1985 ini disponsori bersama

oleh lima assosiasi profesional besar yang

berkantor pusat di Amerika Serikat. Lima

perusahaan besar yang mensponsori COSO

adalah; the American Accounting Association

(AAA), the American Institute of Certified

Public Accountants (AICPA), FinancialExecutives International (FEI), The Institute

of Internal Auditors (IIA), and the National

Association of Accountants (sekarang

bernama the Institute of Management

Accountants [IMA]). Selain focus pada kajian

tentang kecurangan pelaporan keuangan

yang terjadi di Amerika Serikat , COSO juga

melakukan kajian tentang Internal control.

Oleh : Kadek Pandreadi, S.Pd.,MM

(Auditor Inspektorat V Itjen Kemenkes RI)

MAMPUKAH SPIP MEMBAWA

KEMENKES MERAIH WTP ?

R


16/44


Pada tahun 1992 COSO menerbitkan Internal

Control – Integrated Framework. Kemudian,

pada tahun 1996 COSO mengeluarkan

Internal Control Issues in Derivatives Usage.

Pada tahun 2006 COSO menerbitkan Internal

Control over Financial Reporting – Guidance for Smaller Public Companies-, diikuti

dengan Guidance on Monitoring Internal

Control Systems yang diterbitkan pada tahun

2009. Pada akhir 2010, COSO mengumumkan

sebuah proyek untuk memperbarui

Pengendalian Internal yang disusun pada

tahun 1992.

Pengertian Internal Control menurut

COSO adalah suatu proses yang dilakukanoleh manajemen dan personil lain

dalam organisasi, yang dirancang untuk

mendapatkan keyakinan yang memadai

bahwa akan terdapat perbaikan dalam

pencapaian tujuan-tujuan: efektivitas dan

efisiensi operasi, keandalan pelaporan

keuangan, dan kepatuhan terhadap

peraturan yang berlaku.

SPIP yang diambil dari teori COSO ini

memiliki pengertian yang tidak jauh berbeda

bahkan hampir sama dengan pengertian

SPIP dalam PP 60 tahun 2008. Dalam PP

60 tahun 2008 pada pasal 1 butir 1, Sistem

Pengendalian Intern diartikan sebagai

suatu proses yang integral pada tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara terus

menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai

untuk memberikan keyakinan memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melaluikegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset

negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan. Jadi SPIP adalah

suatu sistem yang berkelanjutan yang

tidak berhenti dalam satu fase tertentu

untuk menjamin bahwa tujuan organisasi

dapat tercapai. Bisa diartikan bahwa SPIP

merupakan produk “pabrikan” atau label

yang diberikan pemerintah terhadap teori

internal control yang dikembangkan oleh

COSO.

Apa Saja Unsur SPIP ?

Dalam sistem Pengendalian Internal yangberdasarkan pada Peraturan Pemerintah

No. 60 Tahun 2008, terdapat 5 unsur yang

saling terkait satu sama lainnya. Kelima

unsur tersebut adalah :

1. Lingkungan Pengendalian

2. Penilaian Resiko

3. Aktifitas Pengendalian

4. Informasi dan Komunikasi

5. Pemantauan Dari kelima unsur tersebut, unsur

Lingkungan Pengendalian dan Penilaian resiko

merupakan unsur yang paling mendasar yang

membedakan antara SPIP dengan sistem

pengendalian sebelumnya yang kita kenal

dengan sistem pengawasan melekat yang

sering disingkat menjadi waskat.

Apa Tujuan SPIP ?

Meskipun SPIP diambil dan kembangkan

dari Internal control COSO, namun ada

salah satu tujuan yang berbeda diantara

keduanya. Dalam PP 60 Tahun 2008 tujuan

SPIP adalah memberikan keyakinan yang

memadai bagi tercapainya efektivitas dan

efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan

pemerintahan negara, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan asset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam Internal Control COSO

tidak ada tujuan mengenai masalah

pengamanan aset.

Tujuan SPIP yang dituangkan dalam pasal

2 ayat (3) tersebut hakikinya merupakan

tujuan antara dan bukan tujuan akhir yang

ingin dicapai. Tujuan akhir dari penerapan

SPIP ini adalah terwujudnya tata kelola yang

baik dan pemerintahan yang bersih ( good

Tulisan


17/44


governace and clean government).

Untuk meraih opini WTP (wajar tanpa

pengecualian) terhadap laporan

keuangannya, bukanlah suatu hal yang

mudah bagi Kementerian Kesehatan. Bahkan

beberapa kali laporan keuangan Kemenkes pernah dinyatakan disclaimer oleh BPK

termasuk pada laporan keuangan tahun

anggaran 2010, namun akhirnya di tahun

2012 Kemenkes berhasil memperoleh opini

WDP (wajar dengan pengecualian) untuk

laporan keuangan tahuan anggaran 2011.

Hal ini merupakan suatu kemajuan luar

biasa dan bukti kesungguhan Kemenkes

dalam memperbaharui kinerjanya dandalam menyajikan laporan keuangan sesuai

dengan ketentuan yang ada. Tinggal satu

langkah lagi dari opini WDP yang telah kita

raih menuju opini WTP yang kita harapkan.

Untuk itu perlu ditingkatkan lagi program

atau kegiatan yang mendukung pencapaian

target tersebut, salah satunya adalah

pelaksanaan SPIP yang baik dan konsisten di

lingkungan kementerian kesehatan baik di

tingkat pusat maupun pada tingkat satuan

kerja di daerah-daerah. Lalu apakah ada

hubungan antara penerapan SPIP dengan

opini WTP yang kemenkes harapkan ?

Hubungan antara penerapan SPIP dengan

opini WTP

Kehandalan pelaporan keuangan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari

penerapan SPIP. Seperti yang telah diuraikan

di atas, dari 4 tujuan antara SPIP salahsatunya adalah memberikan keyakinan yang

memadai terhadap keandalan pelaporan

keuangan. Dengan kata lain, pelaksanaan

pengendalian yang baik dan konsisten

sesuai dengan muatan yang ada dalam

SPIP akan mengarahkan secara langsung

suatu organisasi dalam penyajian laporan

keuangan yang handal. Meskipun SPIP tidak

memberikan keyakinan mutlak, namun

apabila seluruh satuan kerja yang ada di

lingkungan Kementerian Kesehatan mulai

saat ini melaksanakan SPIP secara baik dan

konsisten, maka kita bisa berkeyakinan

bahwa opini Laporan Keuangan Kemenkes

TA 2012 dan selanjutnya akan memperolehOpini WTP.

Masukan dan Saran

SPIP merupakan konsep yang diambil dari

teori pengendalian yang telah teruji dan

terbukti dipakai di beberapa negara-

negara maju. Hal ini memberikan keyakinan

bahwa sistem pengendalian ini memiliki

kehandalan yang tidak perlu diragukan lagi.Namun suatu sistem tidak akan ada artinya

apabila pelaksana sistem tersebut tidak

mau melaksanakannya dengan kemauan dan

niat yang baik. Yang penting dari sebuah

sistem adalah “ men behind the gun”, yaitu

manusia yang menjalankan sistem tersebut.

Salah satu prinsip dasar dari SPIP adalah

“tone of the top”, meskipun tanggung jawab

pelaksanaan sistem ini ada pada seluruh

anggota organisasi, namun keberhasilan dari

sistem ini tergantung dari contoh dan suri

tauladan para pimpinannya.

Kita berharap seluruh karyawan Kementerian

Kesehatan baik di Pusat maupun Daerah

mampu memerankan “men behind the gun”

secara baik dan bertanggung jawab, dan

para memimpinnya mampu member contoh

dan suri tauladan yang baik pula seperti apa

yang dituntut dalam sistem yang kita namaiSPIP. Adios…..

Tulisan

Refrensi :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004

tentang Perbendaharaan Negara.

2. Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia nomor 60 tahun 2008 tentang

sistem pengendalian intern pemerintah.

3. Modul Diklat Penjenjangan Auditor Ketua

Tim, TPSPM BPKP edisi V tahun 2008.


18/44


alam era reformasi

dewasa ini fungsipengawasan kerap

menjadi perhatian

masyarakat, terutama

menyangkut peran lembaga-

lembaga fungsional

bidang pengawasan; baik

pengawasan Internal maupun eksternal yang

melaksanakan tugasnya dalam manajemen

organisasi.

Salah satu lembaga pengawasan Internal

yang diatur secara formal yaitu Satuan

Pengawasan Internal pada Satuan Kerja BLU

Kementerian Kesehatan yang merupakan unit

kerja yang berkedudukan langsung di bawah

Direksi BLU.

Menyimak kedudukannya sebagai Satuan

Pengawasan Internal (SPI) pada Satuan Kerja

BLU Kementerian Kesehatan dapat dikatakan

bahwa SPI sangat diperlukan selain bertugas

melakukan penilaian sistem pengendalian

manajemen, SPI juga melakukan

pemeriksaan internal pengelolaan keuangan

dan operasional BLU Kementerian Kesehatan.

Dengan dilaksanakannya fungsi pengawasan

dalam manajemen oleh SPI, maka Direksi

dapat berkonsentrasi mencurahkan

perhatiannya dalam menjalankan tugas-

tugas pengelolaan instansi.Untuk dapat menghasilkan laporan hasil

pengawasan yang berkualitas dan memberikan

saran yang perlu dilaksanakan oleh pimpinan

Satker, maka unit SPI harus memiliki tenaga

pengawas yang berpendidikan dan atau

keahlian yang memenuhi persyaratan yang

memadai sebagai pengawas Internal/Auditor,

obyektif dan berdedikasi tinggi.

Kewajiban Direksi BLU untuk memberikan

perhatian terhadap laporan hasil pengawasan

SPI sebagaimana diatur dalam Peraturan

Pemerintah No. 60 tahun 2008 yang

menunjukkan pentingnya hasil pengawasan

yang dilaporkan oleh SPI kepada Direksi BLU

untuk ditindaklanjuti atau dimanfaatkan oleh

manajemen BLU dalam rangka memperbaiki

dan atau meningkatkan kinerja BLU yang

bersangkutan.

Dalam rangka memperkuat dan menunjang

efektivitas penyelenggaraan pelayanan

serta akuntabilitas pengelolaan keuangan

di lingkungan Kementerian Kesehatan,

terutama pada Satuan Kerja yang sudah

ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum

Penguatan Peran SPI Dalam

Mewujudkan Akuntabilitas

Pengelolaan Keuangan dan

Peningkatan Kinerja BLU oleh : Retno Budiarti SST,MM(Auditor Inspektorat II Itjen Kemenkes RI)

D

Tulisan


19/44


Tulisan

(BLU), maka diperlukan penguatan dan

pemberdayaan peran Satuan Pengawas

Internal BLU mengingat mereka sebagai

“mata” dan “telinga” dan “ujung tombak”

manajemen dalam menjamin tercapainyatujuan organisasi.

Memberdayakan peran SPI dimaksudkan

dalam upaya untuk membangun daya, yang

berarti mengembangkan kemandirian,

yang dilakukan dengan menimbulkan

kesadaran, kemauan dan kemampuan, serta

dengan mengembangkan kompetensi yang

mendukung pengembangan kemandirian SPI.

Sejalan dengan hal tersebut, maka Inspektorat

Jenderal sebagai institusi pembina SPI, dalam

rangka peningkatan kompetensi SDM SPI

telah memfasilitasi melalui penyelenggaraan

kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan

yang diharapkan akan berdampak terhadap

peningkatan kualitas pelaporan keuangan

Kementerian Kesehatan sehingga dapat

dicapai opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) sebagai salah satu indikator tata

kelola pemerintahan yang baik.

Rapat Koordinasi Pengawasan ini bertemakan

“Penguatan Peran Satuan Pengawas Internal

Dalam mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan dan Peningkatan Kinerja BadanLayanan Umum” dan diselenggarakan di

2 (dua) tempat yang berbeda. Rakorwas

pertama diselenggarakan di Medan yang

dihadiri oleh Satuan Pengawas Internal

BLU dilingkungan Direktorat Jenderal Bina

Upaya Kesehatan. Pada kesempatan ini,

Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan

berkesempatan membuka langsung

Rakorwas yang dilaksanakan mulai 11

September s/d 14 September 2012 tersebut.

Sedangkan Rakorwas kedua diselenggarakan

di Yogyakarta, dilaksanakan mulai 1 sd 4

Oktober 2012, dan dihadiri oleh SatuanPengawas Internal BLU dilingkungan Badan

Pemberdayaan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kesehatan (BPPSDMK).

Rapat koordinasi Pengawasan terlaksana

atas dasar belum adanya hubungan

kemitraan/kerjasama secara formil antara

Inspektorat Jenderal dan SPI. Selain itu

kenyataan di lapangan selama ini, bahwa SPI

sudah dilibatkan dalam berbagai kegiatan

Inspektorat Jenderal antara lain : dalam

melaksanakan audit di satker dengan

mengikutkan/melibatkan sebagian SPI dalam

pendampingan, pemeriksaan Jamkesmas,

pemetaan SPIP, dan kegiatan-kegiatan

lain terkait peningkatan kompetensi SDM

Auditor.

Kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan

Rakorwas di Medan dan Yogyakarta antara

lain menyepakati adanya upaya peningkatan

peran SPI guna mendorong peningkatan kinerja

dan akuntabilitas keuangan satker yang

diawali dengan identifikasi permasalahan,

perumusan upaya dan langkah-langkah

operasional antara SPI dengan InspektoratJenderal Kementerian Kesehatan.

Identifikasi permasalahan yang terungkap

dari Rakorwas di Medan dan Yogyakarta

antara lain :

1. Belum optimalnya dukungan dari pimpinan

Satker BLU

2. Potensi realisasi pembinaan dari


20/44


Inspektorat Jenderal kurang optimal

3. Kurangnya Anggaran untuk pemenuhan

peningkatan kompetensi SDM SPI

4. Belum adanya keseragaman SOP SPI

5. Adanya keterbatasan pengetahuan dalamhal membuat program pemeriksaan

(teknis dan adminstratif)

6. Ketidakjelasan kewenangan dan

tanggungjawab SPI dalam organisasi

Rumusan kesepakatan terkait upaya

peningkatan hubungan kerjasama/kemitraan

antara Inspektorat Jenderal dan SPI pada

Satker BLU di masa mendatang:

1. Legalitas kemitraan / kerjasama antara

Inspektorat Jenderal dan SPI pada Satker

BLU dalam bentuk Permenkes;

2. Adanya program pembinaan teknis

SPI oleh Inspektorat Jenderal secara

berkesinambungan;

3. Penyusunan SOP dan IK SPI;

4. Mewujudkan status jabatan fungsional

SPI dan Grade Remunerasi;

5. Mewujudkan Pemenuhan kompetensi SDM

SPI;

6. SPI memfasilitasi dan mendampingi

Inspektorat Jendral dalam melakukan

pemeriksaan di Satker BLU;

7. SPI membantu Direktur dalam

melaksanakan tindak lanjut LHP (Laporan

Hasil Pemeriksaan) Inspektorat Jenderal;8. Perlunya SPI diangkat dan dilantik serta

menadatangani pakta integritas.

Langkah-langkah operasional (Plan of Action)

antara SPI dengan Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan:

1. Melakukan kemitraan/kerjasama antara

Inspektorat Jenderal dan SPI secara formil

yang dituangkan dalam Peraturan Menteri

Kesehatan;

2. Inspektorat Jenderal melakukan

pembinaan teknis secara

berkesinambungan;

3. Inspektorat Jenderal membantu kejelasanstatus SPI dalam hal jabatan fungsional

auditor dan grading remunerasi;

4. Adanya pertemuan koordinasi secara

rutin antara Inspektorat Jenderal dengan

SPI dalam rangka pembinaan;

5. Adanya komitmen pimpinan dan

jajarannya terhadap SPI difasilitasi

oleh Eselon I terkait dan Inspektorat

Jenderal.

Dengan adanya rumusan kesepakatan antara

Inspektorat Jenderal dan SPI pada Satker BLU

dan Plan of Action (POA) di masa mendatang

maka diharapkan keberadaan SPI dalam

organisasi semakin kuat dan mendapatkan

kewenangan penuh untuk melakukan

kegiatan audit pada seluruh area audit sesuai

kaidah dan relevansi pemeriksaan internal

dan hasil kerjanya dimasukkan sebagai Key

Performance Indicator (KPI) BLU.

Referensi :

1. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun

2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU;

2. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah;

3. Laporan Hasil Rapat Koordinasi Pengawasan

Bidang Kesehatan Inspektorat Jenderal

Kementerian Kesehatan RI Tahun 2012 di

Medan dan Yogyakarta.

Tulisan


21/44


arapan masyarakat akan sebuah

pelayanan publik yang berkualitas

sepertinya sudah menjadi syarat mutlakyang harus dipenuhi oleh institusi publik

di lingkungan Kementerian Kesehatan RI.

Meskipun masih belum optimal namun

berbagai langkah-langkah menuju perubahan

untuk memberikan yang terbaik bagi

masyarakat telah dilakukan oleh segenap

jajaran pimpinan dan staf institusi publik

Kementerian Kesehatan diantaranya RSUP

tertua di Indonesia yaitu RSCM.

Jajaran pimpinan RSCM dengan cepat dan

tanggap melakukan beberapa kegiatan

strategis secara komprehensif dalam

rangka pemberian pelayanan yang cepat,

tepat dan akurat kepada masyarakat yang

membutuhkannya.

Sejalan dengan telah ditetapkannya opini

Wajar Dengan Pengecualian atau WDP untuk

pencapaian kinerja Kementerian Kesehatan

tahun 2012 maka selanjutnya menjadi tugas

berat bersama seluruh anggota organisasi

Kementerian Kesehatan menuju Wajar Tanpa

Pengecualian/WTP tahun 2012.

“Meraih status WTP tahun 2012 dan

meninggalkan WDP merupakan impian yang

harus diwujudkan bersama, meskipun tidak

mudah untuk mencapainya, hal ini diakui

Dr. Moh. Ali Toha,MARS salah satu pimpinan

RSCM selaku Ketua Pelaksana Percepatan

raih WTP dan Direktur Keuangan RSCM, saat

ditemui redaksi Inforwas.

Diungkapkan oleh Dr. Moh. Ali Toha lebih

lanjut, bahwa jajaran pimpinan RSCM

telah melakukan beberapa kegiatan yang

bersinergi untuk meraih opini lebih baik dancepat dengan melakukan pemetaan atau

mapping kegiatan SPIP yang merupakan

sistim pengendalian yang harus segera

diterapkan diseluruh unit kerja di lingkungan

RSCM. Untuk percepatan SPIP bahkan telah

terbentuk Tim SPIP sesuai Surat Keputusan

Direktur Utama tanggal 1 Agustus 2011,

dengan Dr. Moh. Ali Toha selaku Penanggung

Jawab Pelaksanaan SPIP dan dibantu oleh

Nurhayati,SE.,MM selaku Kepala SPI Rumah

Sakit.

Dr. Moh. Ali Toha juga mengutarakan

bahwa salah satu hambatan dan kendala

yang dihadapi jajaran pimpinan RSCM

dalam pelaksanaan SPIP adalah budaya

kerja pegawai (habit/kebiasaan, perilaku)yang belum tertib. Hambatan dan kendala

tersebutlah yang menjadi perhatian jajaran

pimpinan dalam mengawal penerapan SPIP di

lingkungan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo

berupa pencanangan dan sosialisasi SPIP

pada semua bagian terkait.

Dalam kegiatan bisnisnya, RSCM membagi

KOMITMEN

R S C M

MERAIH WTP

Oleh: Retno Budiarti,SST (Auditor Inspektorat II ItjenKemenkes) Drg.Lia Leita Kania Amalia (Auditor InspektoratIII Itjen Kemenkes)

H

Liputan


22/44


atau memetakan bisnisnya menjadi 3 jenis

kegiatan yang harus berjalan bersama-

sama/sinergi dan harus terstandarisasi serta

terjaga pengendaliannya. Pengendalian

Intern secara manajemen mengacu pada

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang SPIP, sedangkan Untuk keamanan

pasien disesuaikan dengan standar IPSG/

International Patient Safety Goal dan

Keselamatan Rumah Sakit/Hospital Safety,

secara keseluruhan merupakan bentuk

penerapan SPIP yang dilakukan oleh jajaran

pimpinan RSCM.

Dalam hal kepemimpinan yang kondusif,

dimana segala sesuatu keputusan

dipertimbangkan resikonya maka RSCM yang

diproyeksikan sebagai Rumah sakit berstandar

internasional, memilih acuan standar diatas

telah sesuai pula dengan fungsi tertentu

dalam penerapan SPIP.

Penerapan SPIP tersebut diantaranya di

tingkat supervisor jaga melalui pertemuan

‘morning report” dihadiri para Kepala Bagian

yang terkait dengan layanan

pasien.Rapat Pimpinan Lintas

Direktorat dilakukan seminggu

sekali dihadiri seluruh Kepala

Bagian dan Kepala Departemenmembahas segala permasalahan

yang terjadi pada masing-masing

Departemen dan mencari solusi

pemecahan masalahnya. Terkait

dengan monitoring dan supervisi

laporan keuangan, pimpinan

RSCM telah menetapkan adanya

laporan berjenjang yaitu

Kasir setiap hari harus membuat laporan

realisasi penerimaan melalui Koordinator

Kasir, laporan realisasi anggaran dilaporkan

ke Direktur Keuangan sebulan sekali,

sedangkan pertemuan ditingkat Direktorat

Keuangan dilakukan seminggu sekali

dipimpinolehDirekturKeuangan, dihadiri

Kepala Bagian Keuangan dan Para Koordinator

Dijelaskan oleh Dr. Moh. Ali Toha “Saat

ini di instansi kami (RSCM) sedang

dilakukan “transformasi budaya kerja”

yang merupakan bagian dari LingkunganPengendalian (Control Environment) dengan

cara menegakan integritas dan nilai etika,

menyusun dan menerapkan aturan perilaku

seperti membangun budaya kerja yang

tertib, tertib administrasi untuk semua

jajaran, dari pucuk pimpinan sampai dengan

pegawai bawahan. Selain itu di RSCM saat ini

juga ada kebijakan tertib waktu pada setiap

rapat ataupun pertemuan, walaupun hanya

2 orang yang hadir sesuai waktu undangan,

rapat tetap dimulai tepat waktu”.

Beberapa unit layanan di RSCM juga

Liputan


23/44


telah meraih ISO seperti layanan Rawat

Inap,PelayananJantungTerpadu dan

beberapa lainnya, sementara beberapa

bagian penunjang dan manajemen sedang

dalam persiapan.Dengan ISO diharapkan akan

terbangun Sistim Pengendalian Internal yang

lebihbaiklagi, karena dengan ISO pelaksanaan

sehinggaakanmeningkatkankepuasanpasien.

Pegawai yang diberikan tanggung jawab

harus memahami bahwa wewenang yang

diberikan terkait dengan pihak lainnyadalam organisasi, misalnya, bila terkait

masalah manajemen rumah sakit, direksi

melakukan pembinaan kepada para kepala

bagian; sedangkan kepala bagian melakukan

pembinaan kepada para koordinator.

Demikian pula halnya terkait masalah

Liputan

pelayanan terhadap pasien, prosedur

pelayanan pasien dilakukan secara berjenjang.

Saat ini dengan adanya transformasi budaya,

semua prosedur administrasi harus dilakukan

secara tertibdenganmenerapkanprinsip 5R

(ringkas,rapi,resik,rawat, rajin).

Pada akhir perbincangan dengan Direktur

Keuangan selaku penanggungjawab

pelaksanaan raih WTP dan SPIP tersebut,

dapat disimpulkan adanya kerja keras yang

sedang dilakukan oleh seluruh jajaran

pimpinan dan pegawai di RSCM yangberkomitmen untuk meraih WTP Tahun

2012, seperti yang telah dicanangkan dan di

dengungkan di Kementerian Kesehatan.Selain

itu sebagai perwujudan komitmen bersama

maka Jajaran pimpinan RSCM mewajibkan

semua direksi dan seluruh pegawai untuk

memakai PIN Rencana Aksi Perbaikan ”RAIH

WTP”.


24/44


dan sesuai dengan Standar

Akuntansi Pemerintahan.

Menurut Peraturan

Pemerintah Nomor: 8 tahun2006 mewajibkan laporan

keuangan direviu oleh

Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan

kepada BPK untuk diaudit. Reviu atas

laporan keuangan kementerian dilakukan

oleh Inspektorat Jenderal Kementerian yang

bersangkutan, melalui para auditornya.

Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah

tersebut, dinyatakan bahwa reviu atas

laporan keuangan oleh APIP dalam rangka

meyakinkan keandalan informasi yang

disajikan didalam laporan keuangan

tersebut. Reviu tersebut dimaksudkan untuk

memberikan keyakinan akurasi, keandalan,

dan keabsahan informasi yang disajikan dalam

laporan keuangan sebelum disampaikan oleh

pejabat pengelola keuangan kepada Menteri

yang selanjutnya Menteri menandatangani

surat pernyataan tanggung jawab (Statement

of Resposibility/ SOR).

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam

pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan adalah

PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar

Reviu Laporan Keuangan dan Perdirjen

Oleh: drg. Lia Leita Kania Amalia,M.Ak(Auditor Inspektorat III Itjen Kemenkes RI)Homedi D.Listiana,SKM.,M.Kes(Auditor Inspektorat II Itjen Kemenkes RI)

PROFESIONALISME AUDITOR

DALAM REVIU LAPORAN

KEUANGAN

da beberapa macam

terminologi reviu

laporan keuangan,

seperti pada StandarProfesional Akuntansi

Publik (SPAP), tetapi karena

Inspektorat Jenderal selaku

APIP maka memakai terminologi ‘Reviu’

berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal

Perbendaharaan Nomor PER-44/PB/2006,

yaitu suatu:

Prosedur penelusuran angka-angka dalam

laporan keuangan, permintaan keterangan,dan analitik yang harus menjadi dasar

memadai bagi Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP) untuk memberi keyakinan

terbatas bahwa tidak ada modifikasi material

yang harus dilakukan atas laporan keuangan

agar laporan keuangan tersebut sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan yang disajikan oleh Menteri

Kesehatan sebagai pertanggungjawaban

pelaksanaan anggaran merupakan tanggung

jawab Menteri yang disusun oleh Sekretaris

Jenderal melalui Biro Keuangan dimana

secara tertulis Menteri Kesehatan harus

membuat pernyataan bahwa laporan

keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem

Pengendalian Internal yang memadai

A

Tulisan


25/44


Perbendaharaan No. 65/PB/2010 tentang

Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Laporan

Keuangan.

Profesionalisme adalah tuntutan kemampuanserta kompetensi suatu profesi yang

dilakukan seseorang dalam pekerjaannya.

Profesionalisme auditor harus menjadi acuan

dalam pelaksanaan fungsi internal audit

termasuk reviu laporan keuangan.

Untuk dapat mewujudkan profesionalisme,

auditor Inspektorat Jenderal didorong baik

secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama

untuk terus mengembangkan:

1. Pengetahuan yang memadai dalam

pelaksanaan tugas-tugasnya seperti

mengembangkan pengetahuan mengenai

teknis audit dan disiplin ilmu lain yang

berhubungan dengan latarbelakang

pendidikan dan tugas yang diembannya;

2. Berperilaku jujur, obyektif, tekun, loyal,

serta memelihara independesinya;

3. Meningkatkan kemampuan serta

profesionalismenya melalui

pendidikan profesi lanjutan yang

berkesinambungan,

4. Memiliki kemampuan dalam berinteraksi

dan berkomunikasi secara lisan dan

tulisan secara efektif.

Auditor Inspektorat Jenderal harus memiliki

sikap mental dan etika serta tanggung

jawab profesi yang tinggi, sehingga kualitas

kerjanya dapat dipertanggungjawabkan

serta dapat digunakan untuk membantu

terwujudnya perkembangan institusi untuk

lebih baik. Auditor Inspektorat Jenderal

juga harus memiliki sikap mental yang baik

dapat dilihat dari komitmen, kejujuran,

obyektivitas, ketekunan dan loyalitasnya

kepada profesi.

Auditor Inspektorat Jenderal harus mampu

mengemukakan pendapat secara jujur danbijaksana, sesuai dengan hasil penugasannya

dan juga harus selalu dapat mempertahankan

sikap obyektif, dalam mengkomunikasikan

serta mengemukakan hasil kerjanya

berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta

yang lengkap serta sah.

Dengan demikian hasil penugasannya menjadi

lengkap dan didasarkan pada analisis yang

obyektif sehingga merupakan suatu dokumen

yang dapat dipertanggungjawabkan, baik

oleh pimpinan maupun institusi.

Profesionalisme inilah yang menjadi dasar

dalam mencapai tujuan pelaksanaan Reviu

Laporan Keuangan di Kementerian Kesehatan,

dalam rangka pertanggung jawaban keuangan

Kementerian Kesehatan serta bahan dan

masukan untuk memperbaiki opini BPK

terhadap Laporan Keuangan Kementerian

Kesehatan pada tahun-tahun mendatang.

Referensi:

1. Standar Profesional Akuntansi

Publik (SPAP).

2. Peraturan Pemerintah Nomor: 8

tahun 2006.

3. Petunjuk teknis Reviu Laporan

Keuangan yang terkini adalahPer 65/PB/2010 tentang Pedoman

Pelaksanaan Penyusunan Laporan

Keuangan 2010.

4. Standar Akuntansi Pemerintahan,

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24

Tahun 2005.

5. Wikipedia Indonesia

Tulisan


26/44


A. Pendahuluan

Pembangunan kesehatan diarahkan

untuk meningkatkan derajat kesehatan

yang besar artinya bagi pengembangan

dan pembinaan sumber daya manusia

Indonesia, dan sebagai modal bagi

pelaksana pembangunnan nasional yang

pada hakekatnya adalah pebangunan

manusia Indonesia.

Derajat kesehatan di Indonesia saat ini

telah mengalami kemajuan yang cukup

bermakna, hal ini ditunjukkan dengan

makin menurunnya angka kematian

bayi dan kematiam ibu, menurunnyaprevalensi gizi buruk pada balita, serta

meningkatnya umur harapan hidup.

Namun demikian Indonesia masih

menghadapi beban ganda, karena

munculnya beberapa penyakit menular

baru, sementara penyakit menular lain

belum dapat dikendalikan sebagai contoh

salah satunya adalah penyakit kusta. Penyakit kusta merupakan salah satu

penyakit menular yang menimbulkan

masalah yang sangat kompleks. Masalah

yang dimaksud bukan hanya dari segi

medis, tetapi meluas sampai masalah

sosial, ekonomi, budaya, keamanan dan

ketahanan nasional.

Oleh : Heni Hernawati, S.Si, M.Kes(Auditor Inspektorat IV Itjen Kemenkes RI)

Penyakit kusta pada

umumnya terdapat

di negara-negara

berkembang, sebagai

akibat keterbatasan

kemampuan negara

tersebut dalam

memberikan pelayanan

yang memadai dalam bidang kesehatan,

pendidikan dan kesejahteraan sosial

ekonomi pada masyarakat.

Berdasarkan laporan WHO pada tahun

2005 Indonesia masih menempati urutan

ketiga sebagai negara penyumbang

penderita baru terbanyak, setelah India

dan Brazil. Pada tahun 2006 jumlah

penderita baru yang ditemukan sebanyak

17.927 orang.

Pada tingkat nasional ada 15 provinsi yang

belum mencapai eliminasi, yaitu Provinsi

NAD, DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan

Selatan, NTT, Sulawesi Selatan, SulawesiUtara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara,

Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi

Barat, Papua, Maluku, Maluku Utara,

Irianjaya Barat.

Selain itu ada 2 Provinsi yang masih

mempunyai penderita lebih dari 1000,

yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa

Tengah dan masih 140 Kabupaten yang

PENGAWASAN PROGRAM PENGENDALIAN

PENYAKIT KUSTA DI INDONESIA

Tulisan


27/44


belum mencapai eliminasi, dimana

angka kesakitannya lebih dari 1/10.000

penduduk.

Sampai saat ini penyakit kusta masih

merupakan salah satu masalah kesehatanmasyarakat di Indonesia, meskipun pada

pertengahan tahun 2000 Indonesia sudah

dapat mencapai eliminasi kusta.

Eliminasi yaitu suatu kondisi dimana

penderita kusta tercatat (angka

prevalensi) kurang dari 1 per 10.000

penduduk, diperkirakan penyakit

tersebut akan hilang secara alamiah.

Penyakit kusta sampai saat ini masih

ditakuti masyarakat, keluarga,

termasuk sebagian petugas kesehatan.

Hal ini disebabkan masih kurangnya

pengetahuan/pengertian, kepercayaan

yang keliru terhadap kusta dan cacat

yang ditimbulkannya.

Dengan demikian tantangan yang

dihadapi adalah bagaimana menjaga

kesinambungan pelayanan kusta

dimanapun berada mempunyai

kesempatan yang sama untuk

mendapatkan diagnosis dan pengobatan

oleh petugas kesehatan yang kompeten,

termasuk sistem rujukan yang efektif.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008

tentang Sistem pengendalian Intern

Pemerintah dinyatakan bahwa :

1. Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah, selanjutnya disingkat

SPIP adalah sistem pengendalian

intern yang diselenggarakan secara

menyeluruh di lingkungan pusat dan

pemerintah daerah

2. Inspektorat Jenderal atau nama lain

yang secara fungsional melaksanakan

pengawasan intern adalah aparat

pengawasan intern pemerintah yangbertanggung jawab langsung kepada

Menteri/Pimpinan Lembaga.

3. Instansi pemerintah adalah

unsur penyelenggara pemerintah

pusat atau unsur penyelenggara

pemerintah daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor: 1144/Permenkes/XI/2010Bab VIII Bagian Pertama – bagian Sembilan

pasal 628 s.d. 671 tentang Inspektorat

Jenderal Kementerian Kesehatan RI.

Tugas Inspektorat Jenderal (Itjen)

Kementerian Kesehatan yang ditetapkan

adalah melaksanakan pengawasan

terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Kesehatan RI. Sedangkan fungsi

dari Inspektorat Jenderal adalah penyiapan

perumusan kebijakan pengawasan,

pelaksanaan pengawasan kinerja,

operasional, keuangan dan pengawasan untuk

tujuan tertentu atas petunjuk Menteri dan

pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat

Jenderal.

Tuntutan organisasi yang semakin tinggi

mendorong dibuatnya pedoman pengawasan

pelaksanaan program penanggulangan

penyakit Kusta yang dapat dipergunakan

oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah

(Auditor) dalam melaksanakan pengawasan

bagi para pelaksana program di tingkat pusat

maupun daerah.

Keuntungan lain yang dapat diperoleh

adalah adanya pemahaman yang sama

Tulisan


28/44


antara Pengawas dan Pengelola Program

dalam pelaksanaan dan pengawasan agar

tidak menimbulkan kesalahan persepsi

didalam menentukan identifikasi masalah

dan alternatif pemecahan masalah.

Tujuan pengawasan adalah untuk

mewujudkan hasil pelaksanaan program

pengendalian penyakit kusta yang efektif dan

efisien, sehingga penyakit kusta tidak lagi

merupakan masalah kesehatan masyarakat

Indonesia dan secara khusus adalah untuk

memeriksa, menguji dan menilai teknis

pengendalian penyakit kusta, apakah telahsesuai dengan buku pedoman nasional

pengendalian kusta, memeriksa dan menguji

kehematan penggunaan sumber daya yang

dipergunakan dalam pengendalian penyakit

kusta dan mengusut penyimpangan yang

terjadi dalam pelaksanaan program

Organisasi pelaksana program pengendalian

penyakit Kusta, meliputi 4 (empat) tingkatan

yaitu Pusat, Provinsi, Kabupaten/kota dan

Unit pelayanan Kesehatan.

B. Kegiatan-Kegiatan Pada Program

Pengendalian kusta, antara lain :

1. Pelatihan Pengendalian Penyakit Kusta

bagi Pengelola Program/Wasor Kusta

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota

2. Implementasi Pedoman RR Elektronik &

Logistik Kusta

3. Monev Ketersediaan & Pemanfaatan

Obat Kusta MDT

4. Pemetaan Penderita Cacat Kusta

Tingkat-2

5. Pertemuan Sentinel Surveilans Kusta

6. Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian

Penyakit Kusta

7. Pertemuan Aliansi Nasional Eliminasi

Kusta (ANEK)

8. Pertemuan Aliansi Daerah Eliminasi

kusta (ADEK)

9. Review Program Kusta10. Bimbingan Teknis dan Supervisi

13. Survey Desa Cepat

14. Survei Kontak Penderita

C. Faktor Risiko Pada Pelaksanaan

Pengawasan Program Pengendalian

Penyakit kusta antara lain :

1. Pelacakan ke rumah pasien yang

Default2. Bimbingan Teknis dan Supervisi

3. Pelatihan bagi Pengelola Program/

Wasor Kusta

4. Pelatihan bagi Petugas Kusta

D. Ruang Lingkup Pengawasan

Ruang lingkup pedoman pengawasan

pelaksanaan program pengendalian

penyakit kusta, mencakup seluruh aspek

kegiatan yang pelaksanaannya terdapat

di tingkat Pusat, Provinsi maupun

Kabupaten/Kota dan Unit Pelayanan

Kesehatan, antara lain pelaksanaan

pengendalian kusta, hubungannya dengan

mutu pelayanan, penggunaan obat yang

rasional dan pemeriksaan manajerial yang

menyangkut kepegawaian, keuangan,

perlengkapan sesuai dengan tugas pokok

dan peraturan yang berlaku.

E. Persiapan Pengawasan

Dengan memperhatikan gambaran umum

Program Penanggulangan kusta, perlu

dilakukan persiapan atau langkah awal

yang mencakup penyusunan program

Tulisan


29/44


pengawasan dan pengumpulan informasi

umum agar pelaksanaan pengawasan

dapat lebih terarah sesuai sasaran yang

telah ditetapkan.

Tentative Audit Objective (TAO), antara

lain :

a. Tidak dibuatnya laporan hasil

bimbingan teknis/supervisi,

sehingga tidak teridentifikasi

permasalahan pada pelaksanaan

program pengendalian kusta di

daerah tersebut

b. Belum dilatihnya PengelolaProgram Kusta/Wasor, karena

Wasor Kusta yang telah mendapat

pelatihan mutasi

c. Belum dilatihnya petugas kusta,

karena petugas kusta yang telah

mendapat pelatihan mutasi

d. Petugas tidak memantau dengan

baik kasus gagal pengobatan

kusta

e. Tidak dilakukannya pelacakan

terhadap pasien default,

sehingga pasien menjadi kebal

ganda terhadap obat

F. INDIKATOR

Untuk menilai kemajuan atau

keberhasilan program pengendalin Kusta

digunakan beberapa indikator.

Indikator pengendalian Kusta secara

umum ada 3, yaitu :

1. Indikator Utama

2. Indikator lain yang bermanfaat

3. Indikator tatalaksana penderita

G. Pelaksanaan Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan meliputi

pengujian sistem pengendalian

manajemen dan program kerja

pengawasan yang menjadi acuan minimal

bagi Tim Pengawasan dalam melakukan

pengawasan di lapangan dan dapatdikembangkan sesuai dengan keadaan di

lapangan.

1. Pengujian Sistem Pengendalian

Intern

Sistem pengendalian intern adalah

proses yang integral pada tindakan

dan kegiatan yang dilakukan secara

terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai, untuk memberikankeyakinan yang memadai atas

tercapainya tujuan organisasi

melalui kegiatan yang efektif

dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan aset negara

dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan.

Untuk memperoleh informasi

terhadap keandalan sistem

pengendalian intern tersebut,

perlu dilakukan pengujian untuk

menentukan luasnya audit.

Dalam hal ini metode pendekatan

yang digunakan adalah metode

pendekatanCommittee of Sponsoring

Organizations of the Treadway

Commission (COSO), sebagaimana

diatur dalam Peraturan pemerintah

Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah.

Pengujian sistem pengendalian

intern dilakukan, untuk memperoleh

informasi mengenai sistem

pengendalian auditan, untuk

menentukan kedalaman audit yang

diperlukan.

Tulisan


30/44


2. Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan Program

Pengendalian Kusta, secara garis

besar meliputi :

a. Di Pusat, kegiatan pengawasandiutamakan pada perencanaan,

daftar-daftar usulan kegiatan

yang dibiayai oleh APBN dan

PHLN, penetapan sasaran/target

suspek, wasor dan petugas kusta,

rencana kebutuhan obat kusta

dan pendistribusiannya, rencana

supervisi petugas beserta

pelaksanaannya, masalah yangditemukan sudah ditindak

lanjuti, laporan kegiatan

pengendalian Kusta.

b. Di Provinsi, kegiatan pengawasan

diutamakan pada daftar-daftar

usulan kegiatan yang dibiayai

oleh APBN, APBD dan PHLN,

usulan perencanaan kegiatan

dari Kabupaten/Kota, rencana

penetapan sasaran/target

suspek di tiap Kabupaten/

Kota, Wasor dan petugas Kusta,

rencana kebutuhan obat Kusta

dan pendistribusiannya, laporan

kegiatan, proporsi penderita

baru Kusta,

c. Di Unit Pelayanan Kesehatan

(UPK), kegiatan pengawasan

diutamakan pada data

ketenagaan dan jumlah tenaga

yang mengelola program

Kusta, pelatihan dalam rangka

pengendalian program Kusta,

penempatan tenaga yang telah

dilatih, stock obat kusta,

J. Penutup

Untuk bisa melakukan pemeriksaan

program pengendalian penyakit kustayang efektif dan efisien diperlukan

Pedoman Pengawasan Pengendalian

Kusta.

Penyusunan pedoman pengawasan ini,

seperti halnya penyusunan pedoman

pengawasan program-program kesehatan

lainnya, disusun bersama Pengawas

dengan Pengelola Program,sehingga

dapat diperoleh kesamaan pandangantara Pengelola Program dan Pengawas

dalam upaya mengurangi kelemahan

dan meningkatkan cakupan program.

Keuntungan lain yang dapat diperoleh

adalah adanya pemahaman yang sama

antara Pengawas dan Pengelola Program

dalam pelaksanaan dan pengawasan agar

tidak menimbulkan kesalahan persepsi

didalam menentukan identifikasi masalah

dan alternatif pemecahan masalah.

Referensi:

1. BPKP, 2005 Buku Sistem Pengendalian

Manajemen, Edisi Keempat Pusdiklat

BPKP, Ciawi Bogor

2. Universitas Indonesia, 2003 Kusta, Edisi

Kedua, Fakultas Kedokteran Universitas

Indonesia Jakarta.

3. Departemen Kesehatan R.I, 2007 Buku

Pedoman Nasional Pengendalian Penyakit

Kusta, Ditjen P2PL Jakarta

Tulisan


31/44


Pada tanggak 18 Juli 2012, Menteri

Kesehatan Republik Indonesia secara

resmi telah mencanangkan Zona Integitas,

ditandai dengan penandatanganan Dokumen

Pakta Integritas. Acara tersebut dihadiri

secara langsung oleh Menteri PAN dan RB,

perwakilan dari Ombusman serta pejabat

struktural di lingkungan Kementrian

Kesehatan. Kegiatan pencanangan Zone

Integritas tersebut disiarkan secara live

ke kebeberapa daerah dengan melibatkanbeberapa satuan kerja vertikal di lingkunagn

Kementerian Kesehatan yang ada di

daerah dengan menggunakan teknologi

teleconference jaringan PT Telkom.

Apa itu Zone Integritas ?

Pemberantasan korupsi membutuhkan

keberanian dan komitmen yang sungguh-

sungguh dari seluruh aparatur negara di

Pusat maupun di Daerah. Komitmen bersih

dari korupsi harus dimulai dari pimpinan

puncak di seluruh Kementerian, Lembaga

Negara dan Pemerintahan Daerah. Keinginan

untuk memberantas korupsi di lingkungan

Kementerian, Lembaga dan Pemerintah

Daerah sudah dicanangkan jauh-jauh hari,

bahkan sejak era reformasi

dimulai. Instruksi Presiden

No 5 tahun 2004, Presiden

telah memberikan 12

instruksi kepada seluruh

Menteri Kabinet Indonesia

Bersatu dalam rangka

percepatan pemberantasan

korupsi. Namun sampai saat ini, instruksi

tersebut belum diimplementasikan secara

maksimal, khususnya instruksi ke 5 yaitu

instruksi agar seluruh pimpinan instansi

pemerintah di pusat dan daerah untukmelaksanakan program wilayah bebas dari

korupsi (WBK).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh

Kementerian PAN&RB diketahui bahwa WBK

hanya dapat terwujud apabila didahului

dengan adanya komitmen pemberantasan

korupsi oleh seluruh unsur dalam instansi

pemerintah baik kementerian, lembaga

maupun pemerintah daerah (K/L/Pemda).

Adanya Komitmen pemberantasan korupsi

itulah yang kemudian diwujudkan dalam

bentuk Zona Integritas. Jadi Zone Integritas

adalah sebutan atau predikat yang diberikan

kepada Kementerian/Lembaga/Pemda yang

pimpinan dan jajarannya mempunyai niat

(komitmen) untuk mewujudkan birokrasiyang bersih dan melayani. Zona Integritas

ini merupakan langkah awal untuk menuju

terwujudkan Wilayah Bebas Korupsi maupun

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

(WBBM).

Oleh : Kadek Pandreadi, S.Pd.,MM.(Auditor Inspektorat V Itjen Kemenkes RI)

A WA SANDA

MEMASUKI ZONEINTEGRITAS !!!

Tulisan


32/44


Indikator WBK atau WBBM

Meraih predikat WBK bukanlah pekerjaan

mudah namun juga bukan sesuatu yang

mustahil untuk kita raih. Komitmen bersama

adalah kunci dari keberhasilan kita meraih

predikat WBK tersebut. Pimpinan sesuai

prinsip Tone of the Top merupakan factor

utama dalam mewujudkan WBK dan WBBK,

karena pimpinanlah yang memiliki otoritas

dalam membuat dan mempengaruhi sebuah

kebijakan. Namun demikian, kesadaran dan

kemauan untuk hidup bersih dari korupsi juga

harus menjadi kesadaran kolektif seluruhpersonal yang ada di sebuah organisasi

termasuk di Kementerian Kesehatan.

Keberhasilan Kementerian Kesehatan meraih

opini WDP terhadap laporan keuangan TA

2011 merupakan modal awal yang seharusnya

bisa menjadi motivasi seluruh satuan kerja

di lingkungan Kementerian Kesehatan dalam

meraih predikat WBK maupun WBBM.

Sesuai Permen PAN & RB Nomor 60 tahun 2012,

yang dimaksud Wilayah Bebas Korupsi adalah

sebutan atau predikat yang diberikan kepada

suatu unit kerja (satker) yang memenuhi

syarat Indikator Hasil WBK dan memperoleh

hasil penilaian indikator proses diatas 75

pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK ataslaporan Keuangannya. Sedangkan WBBM

adalah sebutan atau predikat yang diberikan

kepada suatu unit kerja (satker) yang

memenuhi syarat Indikator Hasil WBBM dan

memperoleh hasil penilaian indikator proses

diatas 75 pada ZI yang telah memperoleh

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari

BPK atas laporan keuangannya.

Jadi ada dua indikator yang dipakai dalam

menilai satuan kerja untuk memperoleh

predikat Satuan Kerja WBK atau WBBM, yaitu

Indikator Hasil yang terdiri dari 8 Unsur dan

indikator proses yang terdiri dari 20 Unsur.

Indikator Hasil sifatnya wajib terpenuhi,

karena salah satu saja dari 8 unsur yang

tidak terpenuhi sesuai kriteria penilaian yang

ada, maka satuan kerja tersebut langsung

dinyatakan gugur atau tidak lulus.

Indikator Hasil meliputi ;1. Nilai indeks integritas

2. Nilai kinerja unit pelayanan publik

3. Persentase kerugian negara yang

belum diselesaikan

4. Persentase temuan in-efektif

5. Persentase temuan in-efisien

6. Persentase pegawai yang dijatuhi

hukuman disiplin;

7. Persentase pengaduan masyarakat

yang belum diselesaikan

8. Persentase pegawai yang dijatuhi

hukuman karena KKN

Sedangkan Indikator Proses terdiri dari 20

unsur, setiap unsur terdiri dari 3 subunsur,

yaitu Subunsur Pemenuhan dengan bobot

penilaian 20%, Subunsur Kualitas denganbobot 50% dan subunsur Implementasi

dengan bobot 30%.

Presedur Penilaian WBK/WBBM

Penilaian untuk meraih predikat WBK/WBBM

bisa dilakukan pada Kementerian yang telah

mencanangkan Zone Integritas, dan telah

memperoleh opini minimal Wajar Dengan

Tulisan


33/44


Pengecualian (WDP). Penilaian ini bisa

dilakukan pada tingkat eselon I, eselon II

atau satuan kerja setingkat eselon III.

Satuan kerja yang akan dinilai layak atau

tidaknya memperoleh predikat WBK/WBBM

terlebih dahulu diusulkan oleh masing-

masing eselon I. Satuan kerja yang diusulkan

adalah satuan kerja yang dinilai memiliki

peran strategis dalam penyelenggaraan

fungsi pelayanan masyarakat. Peran strategis

tersebut dapat dilihat dari besarnya jumlah

asset yang dikelola oleh satker tersebut danjasa yang dihasilkan memiliki pengaruh besar

terhadap kepentingan masyarakat.

Satuan kerja yang diusulkan tersebut

sebaiknya satuan kerja yang telah

memperoleh bimbingan dan pembinaan

dari Unit Penggerak Integritas (UPI) dan

Unit Pembangun Integritas (UPbI), sehingga

telah memiliki kesiapan untuk dilakukan

penilaian.

Prinsip dasar penilaian WBK adalah penilaian

diri sendiri atau self assessment, yang

dilakukan oleh Tim Penilai Internal (TPI) yang

dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga.

TPI terdiri dari unsur-unsur yang ada dalam

kementrian/lembaga sendiri, dan bekerja atastugas yang diberikan oleh menteri/pimpinan

lembaga. TPI menilai semua indikator baik

Indikator Hasil dan Indikator Proses dengan

menggunakan perangkat penilaian atau

template kertas kerja penilaian yang telah

disusun dan disiapkan oleh Kementerian

PAN&RB. Hasil self assessment tersebutlah

yang kemudian direviu oleh Tim Penilai

Nasional (TPN). TPN merupakan unsur di

luar kementerian/lembaga yang dinilai yang

dibentuk oleh Menteri PAN& RB yang terdiri

dari unsur KemenPAN&RB, unsur KPK,

unsur ORI dan lembaga negara yang terkait

.TPN melakukan revieu terhadap hasil self

assessment yang dilakukan oleh TPI dengan

menelaah bukti-bukti yang ada tanpa harus

menilai kebenaran materialnya. Dari hasil

reviu TPN, TPI mengusulkan kepada menteri /

pimpinan lembaga untuk menetapkan satuan

kerja yang telah dinilai dan dianggap layak

menjadi satuan kerja WBK. Selanjutnya,lewat Surat keputusan Menteri, satuan kerja

tersebut ditetapkan menjadi Satuan Kerja

dengan predikat WBK.

Apa Peran Auditor Inspektorat Jenderal

Kemenkes dalam ZI ?

Pengejawantahan terhadap komitemen bebas

dari korupsi yang tergambar dalam deklerasi

Zona Integritas membutuhkan dorongan

dan dukungan yang nyata dan konkrit agar

bisa terujud sesuai harapan. Pendampingan

satuan kerja dalam memperoleh predikat

WBK/WBBM dilakukan oleh Unit Penggerak

Integritas (UPI). UPI adalah unit kerja yang

ditugaskan untuk memberikan dorongan

dan dukungan administratif dan teknis

kepada satuan kerja dalam melaksanakankegiatan pencegahan korupsi. Tugas UPI di

Kementerian Kesehatan secara ex-officio

dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern

Pemerintah (APIP), dalam hal ini adalah

auditor Inspektorat Jenderal Kementerian

Kesehatan. Bentuk konkrit pendampingan

yang dilakukan oleh UPI adalah memberikan

sosialisasi, pelatihan, coaching, kajian

Tulisan


34/44


sistem, fasilitasi, atau bentuk-bentuk

pembinaan teknis lainnya. Pencanangan Zone

Integritas ini juga merupakan momentum

yang pas bagi auditor Itjen Kemenkes untuk

mengembangkan fungsi dan perannya yang

bukan lagi hanya sebagai watch dog, namun

juga sudah dituntut untuk mampu berperan

sebagai quality asurance dan consulting.

Pendekatan bukan lagi hanya pada aspek

kuratif atau penanganan kasus-kasus yang

telah terlanjur terjadi tetapi sudah mulai

berorientasi pada pendekatan preventif atau

pencegahan dengan meningkatkan peranpendampingan terhadap satuan wilayah

kerja yang ada dilingkungan Kementerian

Kesehatan.

Semoga pen

inforwas edisi iii final

Documents