ENABLING ENVIRONMENT TO ADDRESS DEVELOPMENT PROBLEMS

Lingkungan yang Mendukung untuk mengatasi Problem Pembangunan Teknologi Internet di Indonesia

Conference and Declaration of

Indonesia Internet Governance Forum

Jakarta, 1 November 2012

Directorate General of Posts and Information Technology Affairs

MCIT Republic of Indonesia

DIREKTORAT TELEKOMUNIKASI

1. Sub Direktorat Layanan Jaringan Telekomunikasi;

2. Subdirektorat Layanan Jasa Telekomunikasi;

3. Subdirektorat Penomoran Telekomunikasi dan Informatika;

4. Subdirektorat Tarif dan Interkoneksi;

5. Subdirektorat Kelayakan Sistem Telekomunikasi; dan

6. Subbagian Tata Usaha.

MCIT Republic of Indonesia

HUKUM DAN REGULASI

• UU 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

• KM Perhubungan No. 21 tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, revisi KM perhubungan No. 30 Tahun 2004

• KM Perhubungan No.23 Tahun 2002 Tentang penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk keperluan Publik

Mengapa Indonesia memerlukan alamat IP yang besar

• Indonesia akan berkembang di sektor ICT

• IPv4 sudah habis

• Kasus bisnis untukimplementasi IPv6 – kelanjutan bisnis

• Negara yang tergantung kepada ICT dimasa yang akan datang sangat tergantung pada implementasi IPv6, Bagaimana dengan Indonesia?

Republic of Indonesia

MCIT Krisis Sumber Daya Internet IPv4

Urgensi Implementasi IPv6

Towards The Indonesian Information Society

› Hanya 4,3 Milyar alamat publik

› Distribusi IPv4 untuk negara

berkembang terbatas

› Tingginya nilai untuk memperoleh IPv4

› Kebijakan blok terakhir /8 telah berlaku

di APNIC

› IPv4 privat dan NAT hanya sebatas

solusi jangka pendek

IPv4

› Lebih dari 340 Undecillion alamat

publik

› Kapasitas alamata yang masif

mendukung konsep Next Generation

Network

› Ketersambungan yang end-to-end,

keamanan dan mobilitas

› IPv4 dan IPv6 tidak kompatibel

› Internet adalah ‘killer application’ untuk implementasi

IPv6

› Negara berkembang memerlukan sumber daya

Interner yang mumpuni untuk mendukung pertumbuhan

di seluruh sektor secara keseluruhan

Faktor pendukung

Keterbatasan IPv4

Justifikasi IPv6

• Mendukung IPv6 implementasi di Indonesia sejak 2006

• Pada tahun 2010 :

Dibentuk KM No.229/2010 tentang Gugus Tugas Penanganan Krisis IPv4 dan implementasi IPv6 (ID-IPv6TF)

• Tugas Utama dan fungsi ID-IPv6TF: 1) Merumuskan kebijakan umum dan arahan strategi program migrasi nasional 2) Melakukan kajian dalam menyelesaikan permasalahan strategis dalam migrasi IPv6 3) Melakukan koordinasi nasional dengan instansi Pemerintah Pusat/Daerah, swasta,

Profesional dan komunitas.

Indonesia IPv6 Task Force

› Peran Pemerintah

› Kelanjutan penyelenggaraan Telekomunikasi erat hubungannya dengan kemajuan bangsa di

berbagai bidang

› Bahwa kelangkaan IPv4 tidak bisa dilepaskan secara alami kepada industri

› Pemerintah memiliki kemampuan untuk mendorong demand serta memperngaruhi tren Nasional

melalui belanja negara – dimulai dari sarana negara

Republic of Indonesia

MCIT Tantangan

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan

Towards The Indonesian Information Society

› Demand dan Supply

› Demand terhadap IPv6 belum terlihat jelas→ Baru sebagian pelanggan menuntut IP publik

kepada ISP

› Supply pendukung jaringan IPv6 masih rendah→ Aplikasi dan konten belum banyak

› Kelangkaan IPv4 terkait paradigma kelanjutan penyelenggaraan Telekomunikasi

› Dengan demikian percepatan implementasi IPv6 memerlukan setiap elemen di dalam industri

untuk saling mendorong pelaksanaannya

1

2

› Investasi dan Capacity Building

› Perencanaan adalah inti dari pengelolaan investasi perangkat untuk implementasi IPv6

› Hingga 70% dari total investasi justru tertuju untuk capacity building

› Bangun learning network – pertukaran informasi antar komunitas

3

› Support for Availability

› Implementais IPv6 sendiri membutuhkan ketersediaan sumber daya: dokumentasi, bantuan

teknis, sarana perolehan informasi, perangkat yang mendukung

4

Government – Operators – Vendors – Application/Content Providers – Users/Communities

Roadmap IPv6 Indonesia

Awareness Campaign

IPv6 Training IPv6 Network

Trial On-campus R&D

2006-2008

Evaluate implementation through National Projects

Speed up Nationwide implementation

Expand development of local content and

application Endorsement to success of

IPv6 implementation Encourage creation of IPv6

based new businesses

Incorporate into National ICT Projects

Documentation of implementation best

practice Develop concept of

National IPv6 Policy and Regulation to drive

implementation

Support implementation through National Projects Encourage availability of

IPv6 capable devices Encourage development of

local content and application

Encourage use of IPv6 commercial services Continue support in

training, research and development

National Campaign to

raise awareness Initiate training, research

and development

2010 2011 2012

IPv4

add

ress exh

austio

n d

ate app

roach

es

• Implementation by operators

• Already assess 16 ISP/Operator Telecommunication for compliance Phase - 1

• 10 ISP/Operator telecommunication for Compliance Test Phase – 2, from 3 Phase.

• Implementation by Government Agencies

• Actively Sozialization to Central/Local Governments

• Indonesia IPv6 Workshop/Conference 2011

> May 2011 Yogyakarta.

> Desember 2011, Bali .

• Attend International Forums

• APJII as an organization to manage IP number in Indonesia

Current Position

• Implementation by operators

• Monitoring of progress on regular basis

• Implementation by Government Agencies

• Need to mandate IPv6 requirement on Government Procurements

• Certification equipment

• Certification Human Resource

• Maintain relationship with stake holders

• Indonesia IPv6 Summit/Workshop/Conference

• Attend International Forums

• Very important for International collaborations

• Submit paper if possible – Indonesia’s experienced is perceived valuable

Future Position