Perusahan ini diatur dalam :1. BW (KUH Perdata);2. KUHD;3. Undang-Undang.Bila dilihat dari Permodalan, bentuk Perusahaan terdiri dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dan bila dilihat dari Kepemilikannya ada juga Badan Usaha Perseorangan yang dimiliki oleh perorangan, dan ada juga Badan Usaha yang dimiliki oleh beberapa orang yang mengikat kerja sama yang sering disebut dengan “Persekutuan”.Bila dilihat dari status hukumnya, ada Perusahaan yang berstatus Badan Hukum dan ada pula Perusahaan yang tidak berstatus Badan Hukum.

Bentuk-bentuk Perusahaan yang kita kenal menurut sistem hukum Indonesia, merupakan warisan kolonial Belanda dan ada pula karena situasi dan kondisi yang sesuai dengan perkembangan dalam dunia usaha yang terus tumbuh dan berkembang berdasarkan kemajuan jaman.Seseorang atau beberapa orang dikatakan menjalankan sebuah Perusahaan, bila :1. Melakukan kegiatan usaha secara terus

menerus;2. Terbuka;3. Menghasilakan sesuatu dengan kualitas

tertentu (Produksi);4. Menerima Keuntungan;5. Melakukan Pembukuan Usaha;

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan, yang dimaksud dengan Perusahaan adalah : “Setiap bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan secara terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perorangan maupun badan usaha (baik yang berbentuk Badan Hukum maupun yang tidak), yang didirikan dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia”.Bentuk-Bentuk Badan Usaha (Perusahaan) dimaksud, terdiri dari :

1. USAHA DAGANG (UD) : Usaha Dagang adalah salah satu bentuk perusahaan perseorangan, berarti perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Dalam hal ini terdapat hubungan perburuhan dan pemberian kuasa antara pengusaha dan pekerjanya.Permodalannya milik satu orang, karena modal dari satu sumber saja, maka kelemahan yang ada dalam Usaha Dagang ini adalah dari segi Permodalan yang sangat lemah.Prosedur pendiriannya pada umumnya adalah dengan mengajukan permohonan izin usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Perdagangan dan Perindustrian setempat, dan mengajukan permohonan izin tempat usahanya kepada Pemerintah Daerah setempat, serta didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Kota setempat.

Sedangkan Akte Pendiriannya dapat dibuat di Kantor Notaris untuk memperkuat kedudukan hukumnya. Mengingat prosedur pendirian UD ini tidak rumit, maka seringkali UD ini dengan mudah mengganti jenis usahanya dengan usaha jenis yang lain oleh pemiliknya (tentunya yang tidak bertentangan dengan UU, Kesusilaan & Ketertiban Umum).

2. Perkumpulan :Perkumpulan ini diatur dalam Bab (Titel) IX BW.Tidak semua perkumpulan tersebut Ber Badan Hukum. Perkumpulan baru menjadi Badan Hukum kalau didirikan dengan Akte Notaris dan disahkan oleh Gubernur Jenderal (Jaman Jajahan Belanda) dan sekarang di Kantor Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia.

Keistimewaan Perkumpulan adalah :a. Mempunyai anggota;b. Tujuan sepenuhnya untuk kepentingan

anggota;c. Hasil usahanya dibagi-baikan kepada

seluruh anggota (tanpa terkecuali);d. Jika usahanya dilikuidasi (pailit), maka

siswa harta usahanya dibagikan untuk para anggota.Pada prinsipnya (secara filosofi) Perkumpulan ini sifatnya adalah tidak mencari keuntungan (Nirlaba), Perkumpulan ini lebih pada mencari kepuasan batin.

Unsur Terbentuknya Perkumpulan :a. Ada beberapa orang yang sama-sama mempu-nyai kepentingan terhadap sesuatu yang sama;b. Adanya kata kesepakatan untuk mendirikan perkumpulan;c. Tujuannya untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama;d. Kegiatan bersama tersebut harus dilakukan secara bersama-sama dalam lingkungan perkumpulan.

3. Maatschaap (Persekutuan Perdata) :adalah Bentuk kerjasama yang diatur dalam UU yang hanya bersifat interen. Adanya kerjasama didalam Maatschaap tidak berpengaruh

terhadap pihak ketiga. Maatschap umumnya dipakai oleh orang-orang yang menjalankan Profesi, yang lebih dikenal saat ini dengan istilah ASOSIASI.

Maatschaap ini secara umum diatur dalam Pasal 1618 s.d. 1652 BW.Dalam Pasal 1618 BW, telah dinyatakan Pengertian Maatschaap adalah : “Persekutuan adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya”.Ketentuan tersebut mengandung unsur-unsur penting, antara lain :a. Persekutuan Perdata merupakan persetujuan atau perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;b. Adanya uang pemasukan (inbreng);c. Adanya pembagian keuntungan;

Persekutuan Perdata ini merupakan bentuk kerjasama yang paling sederhana dibandingkan dengan bentuk-bentuk badan usaha yang lain, karena untuk mendirikan Persekutuan Perdata ini tidak diperlukan formalitas (Prosedur) tertentu, bahkan pendiriannya dinyatakan secara lisan pun dapat terjadi. Hal tersebut tersurat dalam Pasal 1624 BW yang menyatakan “Persekutuan mulai berlaku sejak saat adanya persetujuan, jika persetujuannya tidak telah ditetapkan pada saat yang lain”.Prosedur Pendiriannya, didasarkan pada Pasal 1618 BW yang menyatakan : “Bahwa Maatschaap didirikan atas dasar perjanjian, tetapi tidak diharuskan adanya syarat tertulis, maka perjanjian yang dimaksud bersifat konsensual, yaitu dianggap cukup dengan adanya persetujuan kehendak atau kesepakatan (konsensus)”.Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak saat kesepakatan itu menjadi sempurna, atau sejak saat yang ditentukan dalam perjanjiannya.

Selanjutnya untuk Pengurus Maatschap diatur dalam Pasal 1639 BW. Yang menyatakan bahwa Pengurus adalah semua sekutu, kecuali diperjanjikan lain.Sedangkan untuk Pemasukan (inbreng) atau Permodalan Maatschap diatur dalam Pasal 1619 ayat (2) BW menyatakan bahwa tiap-tiap sekutu DIWAJIBKAN memasukkan dalam Kas Persekutuan Perdata yang didirikannya, antara lain :1. Sejumlah Uang;2. Benda-benda lain yang layak bagi pemasukan;3. Tenaga Kerja baik secara fisik maupun pemikiran.

Berikutnya soal Tanggung Jawab. Di dalam Maatschap ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :a. Tanggung Jawab secara Interen, artinya tanggung jawab yang berlaku diantara para sekutu yang ada;b. Tanggung Jawab secara Eksteren, artinya tanggung

jawab dari salah satu sekutu kepada Pihak Ketiga.

Karena Maatschap ini didirikan untuk keperluan internal, maka tanggung jawab terhadap pihak ketiga ditanggung oleh sekutu yang melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, artinya bahwa bila seorang sekutu melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka hanya sekutu itulah yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, kecuali bila hubungan hukum yang dilakukan ternyata membawa manfaat atau keuntungan bagi Persekutuannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1644 BW yang menyatakan : “Bahwa janji suatu perbuatan telah dilakukan atas tanggungan persekutuan hanyalah mengikat sekutu yang melakukan perbuatan itu saja, dan tidaklah mengikat sekutu-sekutu lainnya, kecuali jika orang-orang yang belakangan ini telah memberi kuasa kepadanya untuk itu, atau urusannya telah memberikan manfaat bagi Persekutuannya”.

Berikutnya berdasarkan Pasal 1633 s.d. 1635 BW. Diatur tentang Pembagian Keuntungan dan Kerugian yang terjadi karena kegiatan usahanya dari Maatschap, yaitu : Pembagian Keuntungan dibagi menurut Besar-Kecilnya inbreng yang dimasukkan ke dalam Persekutuan, sedangkan Kerugian bisa ditanggung oleh salah seorang sekutu saja.Selanjutnya berdasarkan Pasal 1646 BW. Disebutkan alasan-alasan Pembubaran Maatscap, adalah :1. Lewatnya waktu dari Persekutuan ini telah ditiadakan;2. Musnahnya barang-barang atau diselesaikan perbuatan yang menjadi pokok Persekutuan;3. Atas kehendak bersama dan/atau beberapa orang dan/atau dari seorang sekutu;4. Salah seorang sekutu ada yang meninggal dunia atau seorang sekutu ditaruh dibawah pengampuhan, serta Maatschapnya dinyatakan Pailit.

Menurut Teori, bahwa Maatschap ini merupa-kan bentuk Generalis (induk) dari CV dan Fa. Dan bentuk khususnya adalah PT.Tetapi dalam praktek bisnis saat ini, serta bentuk usaha PT ini sangat berkembang pesat, maka untuk saat ini PT tidak dapat disebut lagi sebagai bentuk khusus dari Maatschap.

4. Persekutuan Firma (Fa) :Persekutuan Firma, atau lebih

dikenal dengan sebutan Firma (Fa), diatur dalam Pasal 16 s/d Pasal 35 KUHD. Dan Pasal 1618 s/d 1652 BW Karakteristik Firma (Fa) bersifat Eksternal.

Pengertian Firma (Fa) adalah : “Suatu persekutuan yang didirikan untuk menjalankan suatu Perusahaan dibawah satu nama bersama, dimana sekutu bertanggung jawab secara tanggung menanggung atas segala perikatan Persekutuan”.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Firma (Fa) mengandung unsur-unsur :1. Persekutuan Perdata;2. Menjalankan Perusahaan;3. Menggunakan Nama Bersama atau Firma (Fa);4. Tanggung Jawab Sekutu secara keseluruhan sampai bersifat Pribadi.Berikutnya cara mendirikan Firma (Fa) ini dapat kita dilihat pada Pasal 22 KUHD yang menyatakan bahwa “tiap-tiap Firma HARUS didirikan dengan AKTE OTENTEIK, akan tetapi ketiadaan Akte Otentik yang demikian tidak dapat dikemukakan untuk merugikan pihak ketiga”.Ketentuan tersebut MENDUA, disatu sisi mengharuskan adanya akte otentik, tetapi disisi lain tidak adanya akte otentikpun tetap dibolehkan, asal tidak digunakan untuk tujuan merugikan pihak ketiga, melanggar UU dan Ketertiban Umum.

Adapun Akte Pendirian Firma (Fa) tersebut minimal berisi :

1. Nama Lengkap, Pekerjaan dan Tempat Tinggal dari Para Sekutunya;

2. Penetapan Nama Bersama atau Firma (Fa) pada Persekutuannya;

3. Firma bersifat umum atau terbatas dalam menjalankan perusahaan di bidang tertentu;

4. Nama-Nama Sekutu yang tidak diberi kuasa untuk menandatangani perjanjian bagi Firma;

5. Saat mulai berdiri dan berakhirnya Firma;6. Ketentuan-ketentuan lain yang mengenai hak pihak

ketiga terhadap para sekutu.

Akte pendirian Firma selanjutnya harus didaftarkan kepada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat, dimana daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Firma yang bersangkutan, selanjutnya diumumkan dalam Lembaran Berita Negara di Kantor Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia.Dalam hal tanggung jawab, maka seluruh sekutu secara tanggung renteng bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang sekutu terhadap pihak ketiga.

Dengan demikian akte otentik dalam pendirian Firma (Fa) bukanlah hal mutlak harus ada dalam menjalankan usaha perusahaannya.Akibat tidak adanya Akte Otentik Pendirian, maka Firma (Fa) :a. Dijalankan untuk segala urusan atau dianggap Firma (Fa) yang bersifat umum;b. Didirikan untuk jangka waktu yang tidak

terbatas;c. Semua sekutu dianggap mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama

Firma (Fa).Sedangkan bila Firma (Fa) didirikan dengan Akte Otentik, maka ada kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 KUHD jo. Pasal 28 KUHD. Dan Pengurus Firma berdasarkan Pasal 17 KUHD ditentukan bahwa satu dengan yang lainnya telah memberikan kuasa.

Dengan demikian Tanggung Jawab dalam Firma (Fa) tersebut, sampai pada harta pribadi masing-masing sekutu. Sehingga perbuatan seorang sekutu sebagai pelaku usaha dengan pihak ketiga, akan menimbulkan ikatan dengan sekutu non pelaku. Besarnya tanggung jawab tergantung pada inbreng (Pemasukan Modal) pada persekutuannya.Selanjutnya mengenai Pembubaran Firma (Fa), berlaku Pasal 1646 s/d Pasal 1652 BW, ditambah dengan Pasal 31 s/d Pasal 35 KUHD.

5. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennoschap/CV) :

Pada prinsipnya CV ini merupakan bentuk khusus dari Firma (Fa).

CV ini diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 21 KUHD, selain itu juga berlaku Pasal-Pasal yang mengatur tentang Firma (Fa) dan Maatschap.

Dalam CV ini terdapat 2 (dua) macam Sekutu, yaitu :a. Sekutu diam atau pasif atau sekutu komanditer

(silent partner);b. Sekutu aktif atau sekutu komplementer (complementary partner);Dimana masing-masing sekutu tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda. Sekutu Diam yaitu Sekutu yang hanya menyerahkan modalnya saja tetapi tidak ikut secara aktif dalam menjalankan perusahaan, sehingga tanggung jawabnya terbatas hanya pada modal yang diserahkan saja.Sedangkan untuk Sekutu Aktif, selain berkewajiban menyerahkan modal, dia juga ikut menjalankan Perusahaan secara aktif, sehingga mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas.Seorang sekutu pasif bisa berubah menjadi sekutu aktif, bila mereka melakukan hal-hal yang telah ditentukan di dalam Pasal 20 ayat (1) dan (2) KUHD – tentang Syarat-Syarat Pengurus CV.

Prosedur Pendirian CV :Pada prinsipnya hampir sama dengan pendirian Firma (Fa), maka CV didirikan dengan pembuatan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Akte Pendirian yang dibuat dihadapan Notaris. Untuk selanjutnya didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat, serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara di Kantor Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia.Dari segi hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka CV dibedakan menjadi 3 (tiga), antara lain :1. CV diam-diam, dimana pihak ketiga mengetahui

persekutuan ini sebgai Firma (Fa), tetapi mempunyai sekutu komanditer. Hubungan ke luar menggunakan nama Firma (Fa), sedangkan hubungan kedalam antar sekutu berlaku hubungan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. CV diam-diam dapat disimpulkna dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 s/d Pasal 21 KUHD.;2. CV Terang-terangan, dimana pihak ketiga mengetahui secara terang-terangan bahwa CV tersebut adalah persekutuan komanditer. Hal ini dapat diketahui dari penggunaan nama kantor/perusahaan;3. CV atas Saham, dimana modal CV dibagi atas saham- saham. Pembentukan modal dengan menerbitkan saham dibolehkan, hal ini berdasarkan pada Pasal 1337 BW.

CV berakhir, karena :a. Berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/atau Akte Pendirian;b. Sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan, akibat adanya Pengunduran Diri, Pemberhentian, Meninggalnya salah seirang sekutu;c. Akibat adanya Perubahan Anggaran Dasar atau Akte Pendirian.

Pembubaran CV HARUS dilakukan dengan Akte Otentik yang dibuat di Kantor Notaris, yang untuk selanjutnya di daftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat, dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara di Kantor Kementerian Hukum & HAM Republik Indonesia. Dan setiap pembubaran CV, memerlukan pemberesan (penyelesaian) baik mengenai keuntungan maupun kerugian perusahaan.

Di dalam pembagian keuntungan dan penyelesaian kerugian dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar CV, apabila dalam AD tidak ditentukan, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 1633 s/d Pasal 1635 BW.Dan bila penyelesaian seluruhnya (Keuntungan & Kerugian) telah dilakukan, ternyata masih ada se-jumlah uang sisa, maka sisa uang tersebut diba-gikan kepada semua sekutu menurut perbandingan inbreng (pemasukan modal) masing-masing sekutu.