harian warta nasional

1Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014 1Edisi 21/Th XIII/ 15 - 30 Januari 20141Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013

Edisi 20 / Th XIII / 18 - 30 November 2013 E-mail: [email protected] Harga Eceran : Rp 5.500,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim)

Harian Warta Nasional

[email protected]

[email protected]

Edisi 21/Th XIII/ 15 - 30 Januari 2014Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014

PRABOWO DAN JOKOWI SALING SERANG

Jokowi UnggulPengusutan ProyekPasar Kliwon Kandas

Rekapitulasi RAB Kadis Koperindag dan UKM,saat pelaporan pada peresmian Pasar Kliwon

MOJOKERTO, (WN)SEJAK awal, proses pelaksanaan proyek

Revitalisasi Pasar Kliwon Kota Mojokerto,yang dikerjakan pada bulan Septembertahun 2013 yang lalu telah menjadi sorotanpublik. Proyek senilai Rp. 2,3 miliar itu, meru-pakan salah-satu dari sekian proyek diPemkot Mojokerto yang oleh beberapa so-rot mata pengerjaannya dinilai asal-asalan.

Sejak awal pula, beberapa kalangan te-lah mengkhawatirkan jika proyek yang ber-nilai miliaran rupiah ini tidak akan selesaisesuai dengan jadwal kontrak.

Selengkapnya hal-11

Proyek Intake danPipa Transmisi AirBaku Rawan Korupsi

BANDUNG, (WN)Pekerjaan ini dikerjakan tahun 2013 bu-

lan maret kemarin dengan nilai anggaranRp 13, 947, 165,000 waktu pekerjaan 180hari kelender. Dan harga negosiasi Rp 13,947,165,000. Kegiatan ini dari BBWSCitarum, titik pekerjaan ada di Desa Suka-maju, Kecamatan Cimaung, KabupatenBandung. Sampai saat ini pekerjaan terse-but belum selasai. Tidak jelas dasar apapekerjaan tersebut di adeundum.

Pantauan Harian Warta Nasional kepe-kerjaan intake dan pipa transmisi air baku(SPAM) amburadul, pipa yang ukuran be-sar ada yang belum ditanam. Dan yang di-tanam asa-asalan, begitu juga dengan ked-alaman ataupun lebar galian asal dikerja-kan karena pipa yang ditanam pas-pasan,tanah tidak padat menutupi galian itu, se-suai gambar diatas.

Selengkapnya hal-11

HUKUM BERAT KORUPTOR BANK BJB

Serta Dalang“Gratifikasi Seks”BANDUNG, (WN)

Belum lagi usai “BadaiKorupsi “ beberapa kasuskredit fiktif yang menim-pa Bank Jabar Banten (BJB ), Bank plat merahyang sebagian besar sa-hamnya dikuasai Pe-merintah Provinsi JawaBarat dan Banten sertaBupati / Walikota yangada diwilayah Jawa Baratdan Banten kembali di-buat geger dengan ber-edarnya kasus yang meng-hebohkan tersebut adanyadugaan “gratifikasi” seks yang dilakukan oleh salah satu pet-inggi jajaran Direksi Bank BJB kepada oknum dari Bank In-donesia yang sedang gencar mengaudit kinerja Bank BJB.

Modusnya menurut surat tersebut adalah sekretaris ber-paras cantik pada Bank BJB kantor Pusat, di Jalan Naripan,Kota Bandung bernisial AY diduga dijadikan korban oknumpejabat Bank BJB untuk ‘menjerat’ pihak oknum Bank Indo-nesia. AY dijadikan korban oleh salah seorang direktur me-layani oknum BI.”Dengan kepolosan dan karena takut me-nolak perintah atasan AY dan S mengikuti perintah atasan-nya untuk selalu mendampingi oknum BI dan sang direksikemana saja pergi,” tulis surat tersebut.

Selengkapnya hal-11

PROFIL SMA NEGERI 1 BALEENDAH1. VISI

Terwujudnya sekolah bersih, berbu-daya, berdayasaing, berwawasan globalberlandaskan akhlagul karimah

2. MISI1. Meningkatkan dan memilahara ke-

bersihan, keindahaan, kenyamanan,kesehatan, kerindangan dan kekelu-argaan, melalului pendidikan dan

latihan krakter.2. Penanaman nilai-nilai luhur budaya

daerah dan nasional, pembinaankrakter, dan budi pekerti bangsamelalui revitalisasi budaya sunda danimplementasinya dalam pendidikan

3. Mengembangkan Standar NasionalPendidikan yang mempunyai ke-unggulan tertentu dalam bidangpendidikan sehingga memiliki dayasaing di forum nasional

4. Meningkatkan prestasi akedimikmelalalui kegitan peningkatan mutupembelajaran, relavansi dan dayasaing pendidikan

5. Meningkatkan kreativitas pesertadidik melalului kegiatan pengem-bangan potensi diri

6. Meningkatkan ketrampilan danapresiasi peserta didik di bidangilmu pengetahuan, tekneologi, sosial,

budaya dan seni melalui Constructiv-ism learning dan interaksi global.

7. Meningkatkan kesehatan jasmanidan rohani melalui bimbingan dankegiatan olah raga dan keagaman

8. Meningkatkan jiwa kewiurasahaandan kegiatan pengembangan wa-wasan khusus.

9. Meningkatkan dan mengembangkanefisiensi pembelajaran baik secaralokal, nasional, dan internasional.

10. Meningkatkan layanan informasipendidikan berbasis tekneologi in-formasi dan komunikasi

11. Meningkatkan kecerdasan, kreativ-itas, keterampilan, produktivitas,dan kemandirian siswa berdasar-kan keimanan dan ketagwaan mela-lui peningkatan mutu, relevansi dandaya saing pendidikan

Selengkapnya hal-11

“TIDAK ada yang diuntungkan se-benarnya. Bahkan pada titik tertenu,yang paling dirugikan justru kubuPrabowo,” kata Burhan saat di-hubungi, Senin, 31 Maret 2014.

Saling serang antarkubu PDIP danGerindra berlanjut ke babak yang leb-ih panas setelah kader PDIP, FahmiHabsyi, membalas sajak sindiran WakilKetua Umum Gerindra Fadli Zon yangberjudul “Sajak Seekor Ikan” dan“Sandiwara” dengan sajak “PemimpinTanpa Kuda” dan “Rempong”.

Balasan Fahmi muncul setelahJokowi dan PDIP, bergeming saja saatmendapat serangan politik dari Prabo-

wo dan Fadli yang menyebutnya calonpresiden boneka dan mencla-mencle.Jokowi hanya meminta para pe-nyerangnya berpolitik secara santun.

Menurut Burhan, seranganPrabowo dan Gerindra itu justru di-baca oleh publik sebagai kepanikanPrabowo menghadapi pencalonanJokowi sebagai presiden dari PDIP.Kendati Prabowo dan Gerindra takmenyebut sajak dan orasinya dituju-kan buat Jokowi, kata Burhan, pub-lik sudah paham siapa yang dimak-sud oleh Prabowo dan Gerindra.

“Kalau Anda melakukan mediatracking, munculnya serangan itu

setelah tanggal 14 Maret 2014 (pascapenetapan Jokowi sebagai capresPDIP). Masayarakat juga tak bodoh,bahwa serangan diarahkan ke Jokowidan PDIP,” kata Burhan. Burhan men-ganjurkan, jika Gerindra terus melan-carkan serangannya, PDIP diminta takterpancing. Kalau pun merespon,yang menjawab cukup kader yangbukan di jajaran teras. “Tapi, diamsaja lebih bagus. Bahkan sentimenpositif masyarakat ke Jokowi danPDIP bakal naik,” katanya.

JOKOWI UNGGULSementara hasil hasil survei yang

dilakukan Center for Strategic andInternational Studies (CSIS) padaMaret 2014, Jokowi mengungguliPrabowo. “Jika head to head antaraJokowi dan Prabowo, posisi Jokowiunggul dengan dukungan 54,3 pers-en dan Prabowo hanya 28,3 persen.Sementara 17,4 persen belum me-nentukan pilihannya,” kata penelitidari Departemen Politik dan Hubun-gan Internasional CSIS, Tobias Basu-ki, di Jakarta, Senin (31/3/2014).

Selengkapnya hal-11

JAKARTA, (WN)Pengamat politik dari Indikator Politik

Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai PartaiGerindra dan Partai Demokrasi IndonesiaPerjuangan akan merugi jika saling serang masihdilanjutkan. Dia menyarankan PDIP tak meladeniserangan Gerindra dan Prabowo Subianto. Adapunkubu Prabowo diminta menghentikan seranganke Joko Widodo (Jokowi).

Bien Subiantoro

AYU TING TING: Tak MunafikAku Butuh Kasih SayangPASCA perceraiannya, Ayu Ting Ting mengaku tidak akan cepat-cepat mencari pengganti Hendri Baskoro

alias Enji untuk mengisi hari-harinya yang kini kosong.

Akan tetapi pelantun Ala-mat Palsu ini tak mau munafik. Ia butuh diper-hatikan dan mendapat kasih sayang dari lawan jenis.

“Kalau saya ga munafik, saya butuh seseorg yang

kasih perhatian, kasih sayang,” ujar Ayu di ka-

wasan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Se-

lasa (1/4).Ke hal-11

Tangkap Angkutan BatubaraYang Melintas di MuaraenimMUARA ENIM, (WN)

Pihak Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Muara Enim mengakui jumlah tonase angkutan batubara yang melintas di wilayah Muaraenim masih sering melanggar atau batas maksimum tonase.Hal tersebut diungkapkan Kadishub Muaraenim Fathurrahman melalui Kasi Pengendalian Pengawasan dan Pemeriksaan, Muzakar,disela-sela menggelar operasi gabungan di terminal regional Muarenim kemarin. Karena menurutnya berdasarkan instruksi dari gubernur Sumatera Selatan batas mak simum muatan tonase kendaraan pengangkut batu ba ra adalah 8.750 kg atau 8,75 ton.

Baca Selengkap hal - 9

KAB. BANDUNG, (WN) Lahan warga yang telah dibebaskan untuk peruntukan

bendungan dengan sistem pembayaran ukuran per tumbak kembali diprotes warga di Rt 03/RW 02 Cieunteung Balendah, Kabupaten Bandung.

MEREKA terus mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk segera memeriksa pegawai BBWS Citarum atas pemberian ganti rugi yang realisasinya pembayaran yang tidak sesuai perhitungan (disunat), sehingga dijadikan ajang bancakan sejumlah oknum. “Kemana Kajari, tolong tangkapin para penjahat di BBWS Citarum”, ujar para pemilik lahan.


BANTEN,(WN)Sangat disayangkan adanya persekongkolan antara

Kepala Seksi Jalan & Jambatan UPT. Utara Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Provinsi Banten dengan perusahaan kontraktor yang sudah tercatat dalam “daftar hitam” alias “black list”, yaitu PT. Tria Laksana Jaya (TLJ), pada kegiatan proyek Pemeliharaan Jalan Kramat Watu Tonjong dengan Nomor Kontrak 761/072.9/SPK/PBR-KT/DBT/IV/2013. Terhitung mulai 10 April 2013 dengan nilai kontrak Rp. 5.232.472.000.00 hing ga nilai ADD Kontrak Rp. 5. 129.856.000.00, hal ini diduga, Kepala Seksi Upt. Utara Dinas BMTR Banten...


PEMBEBASAN LAHAN CIENTEUNG DISUNAT

Kejati Jabar Tangkap Pegawai BBWSPT. Tria Laksana JayaDiblacklist, Tetap di PHO

3Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014HUKUM & KRIMINA

KPK Kesulitan Penyelidikan Korupsi HajiJAKARTA, (WN)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)sepertinya butuh waktu lama untukmenyelidiki kasus dugaan korupsipenyelenggaraan haji. Salah satu kendalapengumpulan sebagian barang bukti danketerangan adalah jarak Indonesia ke ArabSaudi.

Penyidik Kejati Kepri TahanTengku dan RudijantoRIAU, (WN)

Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kepri) telahmenahan Tengku Efrizal dan Rudijanto Soedjatmiko terkaittindak pidana korupsi dengan cara membuat berita acara fik-tif mengenai volume pekerjaan. Akibat ulah kedua tersangkaNegara mengalami kerugian sebesar Rp. 864 juta.

Demikian dikatakan oleh Kasi Penkum Kejaksaan TinggiKepri, Happy Christian kepada Tim Redaksi Website Kejak-saan Agung RI, Jumat. “Kedua tersangka bersama – samamelakukan tindak pidana korupsi dengan cara buat berita ac-ara fiktif yang kemudian seolah-olah sudah dikerjakan sesuaikontraknya. Namun kenyataannnya belum,” terangnya.

“Tengku merupakan PPK dalam kegiatan pembangunanruang belajar dan kompetensi mahasiswa di Dompak Tanjung-pinang Propinsi Kepulauan Riau dan Rudijanto merupakanKepala Cabang PT. Prambanan Dwi Paka/Kontraktor Pelaksa-na,” jelas Happy. pd

Jaksa Geledah Rumah Sunarto WirodoTersangka Korupsi Bedah RumahSAMPANG, (WN)

Penyidik Kejaksaan NegeriSampang, Jawa Timur, mengge-ledah rumah Sunarto Wirodo diDesa Tanggumong, KecamatanKota, Jumat, 28 Maret 2014.Sunarto adalah tersangka pe-ngemplang dana bedah rumahatau Bantuan Stimulan Peruma-han Swadaya (BSPS) dari Ke-menterian Perumahan Rakyatdi Kecamatan Kedungdung pa-da 2013 lalu. “Kami perlu buktitambahan untuk menguatkandakwaan, makanya kami laku-kan penggeledahan,” kata Kepa-la Seksi Intel Kejari Sampang,

Sucipto, Jumat, 28 Maret 2014.Dalam penggeledahan itu,

kata dia, penyidik berhasil me-nyita uang tunai Rp 20 juta danseperangkat komputer yang didalamnya terdapat file pentingberkaitan dengan program be-dah rumah di Kecamatan Ke-dungdung. “Ada beberapa doku-men juga yang bisa men-guatkan bahwa tersangka me-lakukan tindak pidana korupsi,”ujarnya.

Berbagai dokumen tersebutdiambil penyidik untuk dipela-jari lebih teliti. Dari dokumenitu tidak menutup kemungki-

nan ada tersangka baru dalamkasus tersebut. “Soal pemerik-saan kepala desa, masih kamisusun,” katanya lagi.

Sebelumnya Deputi Kemen-terian Perumahan Rakyat Bi-dang Perumahan SwadayaJamil Ansari meminta Kejak-saan Negeri Sampang seriusmenuntaskan kasus penyele-wengan aliran dana bedah ru-mah untuk 500 lebih rumah diSampang. “Sikat semua yangterlibat,” katanya di Sampang, 9Maret lalu.

Ia berharap pengusutan ka-sus ini akan memberikan efek

jera sehingga bantuan bedahrumah pada tahun ini bisa te-pat sasaran sesuai peruntu-kan. “Jadi untuk ke depan tidakada lagi yang macam-macamdengan aliran dana tersebut,”ujarnya.

Kepala Kejari Sampang Ab-dullah menyatakan siap men-gusut tuntas pemotongan danaBSPS itu. “Pasti kita tuntaskankarena ini sudah menjadi tugasKejaksaan,” katanya. Abdullahmenambahkan bahwa Kejarisendiri akan memeriksa semuakepala desa di Sampang yangdesanya mendapatkan bantuan

bedah rumah Kemenpera. Darisini, kata dia, nantinya diket-ahui desa mana saja yang ban-tuan BSPS-nya disunat.

Kasus dugaan korupsi ban-tuan dana bedah rumah Ke-menpera ini dibidik Kejaksaansetelah muncul laporan dariwarga bahwa nominal bantuanyang diterima tidak sesuai ke-tentuan. Seharusnya setiap pe-nerima mendapat Rp 7,5 juta,tapi yang tersalur hanya Rp 3juta. Bantuan ini mudah dima-nipulasi karena diberikan da-lam bentuk bahan bangunan,bukan uang tunai. Heru/tim

MUARA ENIM, (wn)Tika (30), warga Desa Karang Raja,

Kecamatan Lubai, Muaraenim, nyariscelaka. Secara tidak sengaja ia memergo-ki komplotan pencuri yang menggunakansenjata api dan senjata tajam yang men-jalankan aksinya di dalam rumahnya, diDesa Karang Agung, Kecamatan Lubai,Muaraenim, Sabtu (29/03/2014).

Berdasarkan informasi, kejadianbermula ketika korban sore itu sekitarpukul 17.00 sedang menonton pertand-ingan bola voli yang tidak jauh dari ru-mahnya. Ketika sedang asyik nonton,tiba-tiba ia curiga melihat ada sebuhmobil Honda Jazz yang parkir di dekatrumahnya. Karena gerak-gerik ken-daraan yang asing dan mencurigakan,ia pun langsung pulang untuk mengecekkondisi rumahnya.

Ketika tiba di depan rumahnya ia kag-et sebab teralis besi dan pintu rumahrusak serta terbuka. Karena penasarania mencoba masuk ke dalam rumah. Na-mun betapa kagetnya kakinya melang-kah ke dalam, tanpa basa-basi ia melihatada dua orang yang menggunakan sen-pi sedang mengobrak-abrik harta ben-danya sedangkan dua orang menunggudidalam mobil Honda Jazz.

Diduga sama-sama kaget, korbanspontan berteriak minta tolong sambilberlari keluar rumah. Mendengar teriakanminta tolong, warga yang sedang ramai

berkumpul nonton bola voli, spontan ber-hamburan menuju rumah korban.

Pelaku yang kaget tepergok dan me-lihat warga ramai-ramai mengepung,spontan lari ke dalam mobil danmemacu kendaraan lari ke arah Prabu-mulih. Warga langsung meneleponPolsek Lubai dan bersama wargamelakukan penghadangan. Namun pel-aku nekat menerobos sambil melepas-kan tembakan ke arah petugas.

Kemudian petugas Polsek Lubai, Pol-res Muaraenim langsung menelpon petu-gas Polsek Rambang Kapak Tengah (RKT)Polres Prabumulih, untuk melakukan

penghadangan. PetugasPolsek RKT bersamamasyarakat melakukanpenghadangan denganmenggunakan truk. Me-lihat ada truk melintang,pelaku bukannya meny-erah tetapi semakinnekat dengan menem-bak ke arah petugas danmasyarakat sambil me-mutar kendaraan kearah Baturaja. Merasa-kan pelariannya sudahtidak memungkinkanlagi, akhirnya pelakumenghentikan ken-daraannya dengan me-nabrakkan mobil ke

dalam semak-semak untuk menghilang-kan jejak. Lalu petugas melakukan penge-jaran dan penyisiran.

Dari informasi masyarakat ke empatpelaku diketahui melarikan diri ke arahKA Babaranjang yang kebetulan sedangberhenti. Petugas melakukan pengeja-ran dan berhasil menangkap satu pelaku,Agus yang kebetulan berbadan gemuksaat sedang berupaya menaiki gerbongKA Babaranjang. Sedangkan tiga pelakulainnya melarikan diri ke dalam hutan.

Menurut pengakuan tersangka Agusdi depan penyidik, aksi tersebut dilaku-kan mereka secara spontan dengan cara

patroli menggunakan mobil mencarisasaran empuk. Kebetulan dalam aksikali ini, ia melihat rumah kosong yangmenjadi sasarannya.

“Saya terpaksa karena tidak ada pe-kerjaan tetap,” ujarnya yang mengakupernah menjadi sekuriti salah satu ho-tel terkenal di Palembang.

Kapolres Muaraenim AKBP Moham-ad Aris melalui Kapolsek Lubai AKP Jau-hari menjelaskan, saat ini pihaknya te-lah mengamankan satu tersangka Agusbersama barang bukti mobil dan peral-atan lainnya yang diduga digunakanuntuk melancarkan aksi kejahatannya.Dari pengakuan tersangka dan analisa,diduga kuat komplotan ini adalah pelakukejahatan yang memang mencari sasa-rannya dengan cara berpatroli.

Mereka dalam melancarkan aksinyatidak segan-segan menembak dan me-lukai korbannya. Adapun sasarannyabisa apa saja yang penting ada kesem-patan. Untuk kendaraan yang di-gunakan ternyata platnya palsu. Sedan-gkan ketiga pelaku lainnya sedangdalam pengejaran sebab identitasnyasudah diketahui. Dari hasil kejahatanmereka berhasil menggondol gelangemas dua buah senilai sekitar Rp 5 juta.“Jika melihat aksinya, mereka jelas be-rani, karena tidak segan-segan memun-tahkan pelurunya jika terdesak,” tukasKapolsek. saidina erpan

Warga Ramai RamaiKepung Perampok Bersenpi

JAKARTA, (WN)Tim satuan tugas (satgas)

Kejaksaan Agung dan Kejaksa-an Negeri Jakarta Selatan me-nangkap Komisaris PAM GroupMining, James Sulaiman, terpi-dana kasus penipuan dan pe-nggelapan. Kepala Pusat Pene-rangan Hukum KejaksaanAgung, Setia Untung Arimuladi,di Jakarta, Sabtu (29/3), me-ngatakan, James Sulaiman di-tangkap setelah buron dan na-manya masuk dalam DaftarPencarian Orang (DPO) Kejak-saan Negeri Jakarta Selatan.

“Tim Kejaksaan Agung dan

Kejaksaan Negeri Jakarta Sela-tan berhasil mengamankan ter-pidana DPO asal Kejaksaan Ne-geri Jakarta Selatan, James Su-laiman Komisaris PAM GroupMining,” ujar Untung. Menurut-nya, James yang telah divinisbersalah dan terbukti melaku-kan tindak pidana penipuandan penggelapan itu dibekukpada Jumat siang (28/3), seki-tar pukul 13.50 WIB di JalanFatmawati, Jakarta Selatan.

“Terpidana terbukti secarasah dan meyakinkan melakukantindak pidana penipuan danpenggelapan juncto (jo) pengge-

Kejagung Tangkap Komisaris PAM Group Mining

WAKIL Ketua KPK AdnanPandu Praja mengatakan bah-wa ada beberapa kendala yangdihadapi penyidik dalam pen-gusut perkara itu. Yang utamaterkait jarak. Penyidik tentuharus ke Saudi untuk mendap-atkan beberapa barang bukti.

“Locus delicti perkara terse-but di Arab Saudi sehingga tidakmudah bagi penyidik untukmelacak hal-hal yang diperlu-kan. Kondisi negara itu (Arab)juga berbeda dengan negaralain,” papar Adnan, Sabtu (29/3).

Meski begitu, lanjut Adnan,penyelidikan kasus tersebuttidak jalan di tempat. KPK tetapberupaya speedup denganmendalami barang bukti didalam negeri. Salah satu upayaitu dilakukan KPK dengan me-

minta keterangan pejabat yangterkait dengan penyelengga-raan haji. Dirjen Penyelengga-raan Haji dan Umrah KemenagAnggito Abimanyu menjadisalah satu pihak yang sudah di-periksa KPK.

Anggito mengakui telahdiklarifikasi KPK soal prosedurpelayanan dan regulasi terkaitdengan pelayanan di Saudi. Halyang ditanyakan adalah kater-ing, pemondokan, dan transpor-tasi untuk jamaah haji. “Sayatidak terlibat dalam pelayananpenyelenggaraan haji karenabaru dilantik 26 Juni 2012,”ujarnya.

Kasus dugaan korupsi hajiyang diselidiki KPK adalah pen-gadaan barang dan jasa dalampenyelenggaraan haji pada

2012-2013. Dengan demikian,proyek pengadaan itu terjadisebelum Anggito menjabatDirjen.

Anggito mengatakan, pelay-anan jamaah haji di Saudi men-

jadi tugas kuasa pengguna ang-garan (KPA), yakni kantor uru-san haji di Saudi. Selaku Dirjen,Anggito lebih banyak bertugasmenjalankan regulasi danprosedur. KPK menyelidiki ka-

sus dugaan korupsi penyeleng-garaan haji karena mengendusadanya indikasi penggelem-bungan harga katering dan per-mainan harga pondokan untukjamaah. Wilson/jpnn

lapan berhubung dengan peker-jaannya atau jabatannya, ataukarena ia mendapat upah uang,”kata Untung. Karena terbukti te-lah melakukan tindak pidanatersebut, terpidana James Su-laiman diganjar hukuman 1tahun 6 bulan penjara oleh pen-gadilan sebagaimana telah dipu-tus oleh Mahkamah Agung (MA)dan vonisnya sudah berkekua-tan hukm tetap alias inkracht.“Diputus berdasarkan putusanMA nomor: 2041 k/Pid/2011,tanggal 10 April 2012 denganpidana penjara 1 tahun 6 bulan,”pungkas Untung. Wilson

NAMUN, di Kabupaten Muara Enim oleh Pemerintahnya hanya mengakui PT dan ti-dak mengakui badan Usaha lain yang berbentuk CV, jelas sangat melanggar UUD Pers No 4/III/2008 tentang stan-dar Perusahaan Pers. Apalagi saat ini, saham milik CV masih banyak ditemukan lebih besar dari saham berbentuk PT dan juga saat ini masih banyak CV yang taat bayar pajak kepada Negara ketimbang PT.

Akibat penghianatan terha-dap UU, di Kabupaten Muara

Enim sampai hari ini tidak me ngakui penerbitan melalui badan usaha CV. Sehingga Peme rintah tersebut hanya men-jalan kerjasama dengan 65 media yang berbentuk PT saja, dan media yang diterbitkan CV tidak diakui.

“Baru ada sekitar 20 me-dia yang berbentuk PT,itupun ma sih ada beberapa media yang jenis usahanya campur de ngan yang lain seperti ATK dan lainnya, hal ini harus di ubah, ” ujar Kabag Humas dan Pro tokol Pemkab Muara Enim

H.Rinaldo. Peraturan Dewan Pers, No-

mor: 4/PeraturanDP/III/ 2008 belum dirubah, namun oleh Kabupaten Muara Enim sudah merubahnya du luan dengan diterapkannya aturan baru pada 1 Juli mendatang.”Jika masih ada waktu sekitar tiga bulan lagi un-tuk melakukan perbaikan. Jika batas waktu tersebut tidak ada perubahan media menjadi PT atau Yayasan yang izinnya surat kabar. Maka Pemkab sementara

tidak bisa berkerjasama ini, hal ini untuk kebaikan kedua belah pihak agar tidak ada yang berma-salah jika ada pemeriksaan dari instansi yang berwenang.”ancam Aldo.

Padahal, Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers Leo Batuba-ra selalu memimpin kegiatan pelatihan jurnalis di berbagai Redaksi yang usaha penerbi-tannya atas nama CV, Tahun 2008, Mantan Wakil Ketua De-wan Pers mengatakan, pener-

bitan surat kabar tidak harus berbentuk PT, karena saat ini banyak juga bentuk usaha CV yang lebih sehat ketimbang PT. “Lihat saja, banyak CV yang lebih sehat, rajin bayar pajak, punya SIUP, PKP, TDP dan ter-bit teratur. Tak sedikit bentuk usaha surat kabar berbentuk PT yang jarang terbit, tidak lapor bulanan pajak dan tak bayar pa-jak tahunan (SPT), ujar Leo sat memimpin pelatihan Jurnalistik di Jakarta.nRed

2 Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014EDITORIAL

KEPALA PERWAKILAN/ BIROKEMENTERIAN AGAMA: Boy Budi Lubis. DKI JAKARTA : Chandra Pasaribu, POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Ali, JAKARTA TIMUR : P.Hutajulu, Effendi Limbong SH, Renaldo, Deka Pratama. JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik. JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. JogiNainggolan, Ribert Simamora. CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha, Irman N.F SUKABUMI : Asep Rohendi, Radi Priadi,Rido, Bontor Haloho. KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC, Herbet N. KABUPATEN BANDUNG : G.RudiArianto S, Habeahan, Juang Sagala. KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : , KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : SusantiSUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan, KOTA BEKASI : Anton, M. Sahir. KABUPATENBEKASI : Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman, Herwinson. BOGOR/DEPOK : Djuni Dwi Yantoro David Malau, Hasan Hermansyah, BANTEN: Nazip LEBAK : TANGERANG: Pijar, Rosdiana, Ramlan Pasaribu, RonaldButar Butar, Gugun Gumilar. SEMARANG: Arief Setiawan, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, Rudianto. BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO:Wisnu Bangun Saputra. LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, MOJOKERTO : Sudayat, Rony Yunarto. MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH, MUH HASAN SIBTI ROSU.PEKANBARU: MUARA ENIM : Saidina Erpan. SIAK : , PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Sabam Silitonga, Marlan Pasaribu, Barimbing, HUMBANG HASUNDUTAN : Arysman Pasaribu, Lasro Nahampun, Jinitua Pandiangan,Lamro Meha, Oslan Hasugian. KABUPATEN PAKPAK :Lasmer Maharaja, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hipni, Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad,Syamsuddin. LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : Usman Irawan, BAYUASIN : M.Riza Vahlevi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : JeanMontolalu, Rustam Abdullah, Bolmong Raya : Wandy Rotu, TABANGSEL : Rihat Boi Mangunsong.

DITERBITKAN OLEHCV. HARIAN WARTA NASIONAL

NPWP : 31.769.303.4-407.000BERDASARKAN UU PERS NO 40/1999

KONSULTAN HUKUMLBH-LSM “INFASI”

KOMISARISSylvia Hutajulu, SE

DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSIRekson H. Pasaribu

PEMIMPIN UMUMIr.Ian FJM Sihombing

WAKIL PEMIMPIN UMUMIr. Joel Hanter Panjaitan

WAKIL PEMIMPIN REDAKSIChanda Pasaribu

DEWAN REDAKSIIr. Jamangalap Simanullang

Rekson H. Pasaribu

PIMPINAN PERUSAHAANMartua Sirait

WAKIL PIMPINAN PERUSAHAANMartahan Parulian

REDAKTUR EKSEKUTIFPosta Tamba

REDAKTUR PELAKSANARademan

REDAKTURSuryanto

SEKRETARIS REDAKSISylviah

LAYOUT/ARTISTIKAzi Rifangga

PEMBINAIr. Ian FJM Sihombing, Hj. Zakariani Santoso, Panther

Roland

PENASEHAT HUKUMMart Lumumba Malau,SH

STAF REDAKSIRobert Sahat Marbun, Endang Suhaedi, M.Wilson,Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan,

Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR,Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah,

MM, Parlindungan,Borneo Daurie Noor, Muhammad Nur,Parlundungan Pasaribu, Ucuk Sinaga, Riduan Hamza

Pasaribu.

ALAMAT REDAKSIJl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15

Jalan Perintis Kemerdekaan,Jakarta Timur, 13260

Telp/Fax: (021) 47868058 – HP 082125582006,E-Mail: [email protected],

[email protected]

ALAMAT TATA USAHA/ BISNISPerum Griya Ciwangi Blok H1 No 2,Kecamatan Bungursari, Purwakarta

E-mail :[email protected],

NO REKENINGBANK MANDIRI : 132-00-1264034-9,

A/N : Rekson Hermanto PKEPALA PERWAKILAN DKI JAKARTA

Chanda PasaribuKEPALA PERWAKILAN JAWA BARAT

Martua Sirait

ALAMATPerum Marga Asih,

Blok B-5, No 2, Bandung

KEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARASabam SilitongaKOORDINATORMarlan Pasaribu

KEPALA PERWAKILAN JAWA TIMURHeru Eko Susilo

KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARAIbnu Kisman Ngau

SIRKULASI:Komaludin,

PERCETAKANPT Temprina Printing

(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan

WARTAWAN SURAT KABAR WARTA NASIONAL DALAM TUGAS LIPUTAN DILENGKAPI DENGAN IDENTITAS DAN NAMA TERCANTUM DI BOX REDAKSI

2 Edisi 22/Th XIII/ 5 - 19 Maret 2014

Orang Miskin Dilarang SekolahDi SD 157, Jalan Manunggal II

MIAH sambil menangismenyuruh anaknya pergisekolah. Namun sang anakmenjawab aku tak punya bajumuslim ibu, lantas sang ibu ber-tanya pada ayah bagaimanacaranya baju anak kita ini. Sangayah menjawab, biar saya pin-jam uang dengan tetangga se-belah.

Mendapat pinjaman sebesarRp 50.000,- lalu anak tadi yangtidak mau sekolah, baru maupergi ke sekolah, AD saat men-gantar anaknya, ia melihat anakanak yang kumpul dilatarsekolar SD 157 dalam acara Ya-sinan pada hari Juma’at darikelas I sampai kelas VI. Tapi apayang di alami sang ayah meli-hat anaknya beda dari yang lain.

Dengan perasaan miris,sedih tanpa terasa air matanyamenetes dipipi tak dapat mena-han perasaan sedih setelah se-lesai acara tersebut ayah dariIndra langsung menuju ke ru-ang guru dengan bermodalkanuang Rp. 50.000,- denganpenuh harap untuk mendapatsatu baju muslim dari buah hat-inya supaya sama dengan anaklainnya.

Setelah berhadapan dengansalah seorang guru yang mem-bidangi masalah baju ini. Ayahitu pun bertanya kepada gurutersebut, “bu berapa harga bajumuslim itu,? ibu guru men-jawab harganya Rp 100.000,-.

“Tak kurang lagi, sedangkanuang yang saya bawa cuma Rp.50.000, bisa tidak di cicil, kataayah itu.

Wah payah tidak bisa, kamipun beli kontan juga, denganhati yang penuh perasaansedih ayah itupun pamit kelu-ar, air mata yang tak terbendunglagi, dia pun memutuskan kepasar dengan harapan kalauada pekerjaan untuk menam-bah uang yang kurang.

Tapi nasib lagi malang, diapulang ke rumah dengan hasilhampa. Hingga akhirnya,anaknya itupun dikeluarkandari sekolah tanpa pemberi-tahuan pada kedua orang tuanya. Anak itu masih mausekolah tapi pihak guru menge-luarkannya tanpa koordinasipada orang tua.

Menurut LAKI (Laskar AntiKorupsi Indonesia), Abdul Fat-tah mengatakan inilah salah satupotret dunia pendidikan di sini,program pemerintah wajib be-lajar itu hanya semboyan, yangbelajar itu bagi orang mampu.Buat yang miskin tidak ada tem-pat untuk sekolah, itulah faktan-ya di lapangan, ujar Fattah.

“Sekolah gratis, tetapi embel-embelnya membuat sengsara,wajib belajar hanya dinikmatiorang yang mampu. Bagi yangtidak mampu cukup, jadi pemu-lung untuk menyambung hidup.Proyek di sekolah yaitu proyek

pengadaan baju dan dana bos,buku LKS tidak ada yangtransparan”, ujar Fattah.

Bagaimana nasib si miskin? apakah ini merdeka ? masihdi jajah bangsa sendiri lihat

Kota Kuala Tungkal, pemerin-tahannya menghamburkanuang untuk proyek bangunanamburadul. Menurut Abdul Fat-tah, Pasal 31 ayat ( 1 ) setiapwarga Negara mendapat pen-

TANJAB BARAT, JAMBI, (WN)Sebut saja Miah. Seorang ibu rumah

tangga istri dari A.D yang bekerja sebagaiburuh lepas yang tak pasti hasilnya. Miahmemaparkan pengalaman cerita pahitnyamenafkahi anaknya Indra Safutra untuksekolah kelas I di SD 157, Jalan ManunggalII, Tungkal II, Kuala Tungkal.

EDITORIAL

KOMISI PemilihanUmum (KPU)menetapkan hanya

10 partai politik (parpol)yang lolos verifikasifaktual. Artinya, cuma 10parpol itu yang kelakmenjadi peserta PemiluLegislatif 2014. Ke-10parpol itu ialah PartaiDemokrat, Golkar, PDIP,PKS, PAN, PPP, PKB,Gerindra, Hanura, danPartai NasDem.Sembilan di antaranyamerupakan parpol yangmendapat kursi diparlemen, dan hanyasatu parpol baru, yakniPartai NasDem.

Pemilu 2014berpotensi untuk berjalanlebih efisien dan lebihefektif, baik dari segiwaktu maupun biaya,ketimbang pemilusebelumnya. Bandingkandengan Pemilu 1999yang diikuti 48 parpol,Pemilu 2004 dengan 24parpol, atau Pemilu 2009sebanyak 34 parpol.

Dengan jumlah parpolpeserta yang lebih

sedikit, kertas suratsuara pemilu yangdicetak juga akan jauhlebih kecil dan tentu sajaakan berdampak padapengurangan ongkossekaligus potensi konflik.

Bagi pemilih,sedikitnya parpol pesertapemilu akan memberikankesempatan untukmengidentifikasi partai-partai itu secara lebihbaik lagi. Potensi suarapemilih yang hangus punbisa diminimalisasi.

Kita sesungguhnyajuga merindukan prosespenyederhanaanpascapemilu terkaitdengan jumlah fraksi diparlemen. Jauh lebihsederhana bila kelakjumlah fraksi di DPR,yang saat ini sembilan,dapat dikurangiberdasarkan peningkatanangka parliamentarythreshold. Dengandemikian, pengambilankeputusan pun dapatberlangsung lebih efisien,lebih sedikit kegaduhan,tanpa harus mengurangi

kualitas keterwakilan.Pemilu di Indonesia

berasaskan langsung,umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil. Bila asas-asas tersebutditerapkan, sebuahpemilu baru bisa disebutdemokratis. Pemilu2014 yang tinggalsebentar lagi haruslahmenjadi pemilu yangdemokratis, lebihdemokratis ketimbangpemilu-pemilusebelumnya di erareformasi. Di erareformasi kita sudahtiga kalimenyelenggarakanpemilu. Itu mestinyacukup untuk menjadipelajaran.

Namun, pemilusepertinya berpotensimengalami kekacauan.Pangkalnya sekurang-kuranya ialah kisruhdaftar pemilih tetap, kerjasama Komisi PemilihanUmum dan LembagaSandi Negara(Lemsaneg), sertalemahnya legitimasiMahkamah Konstitusi.

Hingga kini DPTmasih belum sempurna.Sejumlah persoalan,seperti nomor indukkependudukan gandadan pemilih fiktif, didugamasih menggelayuti DPT.Ketidaksempurnaan DPTtentu mengancamdemokrasi. Di satu sisi,hak pilih rakyattercederai.

Rakyat yang mestinyamemiliki hak pilih tidakbisa memilih karenanamanya tidak tercantumdalam DPT dan hakmereka dirampok olehpemilih siluman. Di sisilain, DPT bermasalahbisa menyebabkanpemilu berlangsungsecara tidak jujur danadil. Bila data DPT tidakklop dengan jumlahseluruh rakyat yang bisamemilih, akan terjadikelebihan kertas suara.

Kertas suara berlebihini bisa jadi dimanipulasiuntuk kepentingankemenangan partaitertentu. Itu artinya kisruhDPT bisa memicukecurangan. Wajarbelaka bila PDIPmengancam tidak ikutpemilu. “Buat apa kitaikut pemilu kalau tahuakan dicurangi dankalah,” kata ketuapemenangan pemiluPDIP Arif Wibowo.

Oleh karena itu, KPUharus sungguh-sungguhmenyelesaikan kisruhDPT yang bisamenyebabkan rakyattidak menerima hasilpemilu. Kerja sama KPU-Lemsaneg memunculkanpertanyaan tentangtransparansi data hasilpemilu.

Hasil pemilu haruslahterbuka buat publik,bukan dirahasiakan.Kerja sama denganLemsaneg memunculkanpertanyaan tentangindependensipenyelenggara danpenyelenggaraan pemilu.

Sebab, Lemsaneg ialahlembaga yangbertanggung jawablangsung kepadaPresiden yang notabeneketua umum salah satupartai yang bertarungdalam pemilu.

Tidak mengherankanbila sejumlah partaimenuntut KPUmembatalkan kerja samadengan Lemsaneg.Adalah bijak bila KPUmemenuhi tuntutan ituuntuk memastikanpemilu benar-benarterbebas dari campurtangan kekuasaan.

MK bertugasmenyelesaikan sengketapemilu. Bila masihmengalami delegitimasiakibat salah satuhakimnya korupsi,keputusan MK dalamsengketa pemilu tidakakan dipercaya,dihormati, dan dipatuhi.Itu artinya MK gagalmenjadi benteng terakhirdemokrasi.

Harus ada upayacepat untuk memulihkanmartabat MK. Namun,upaya pemulihan MKhendaknya datang dariMK sendiri, misalnya,dengan memperlihatkanbahwa keputusanterhadap pemilu kadayang ditanganinya adalahkeputusan yang kredibel.

Kita semua memangharus mengawal danmewujudkan pemilu yangdemokratis. Namun,demokratis ataupun tidakdemokratisnya pemiluterutama terletak di tanganpenyelenggara pemilu. (**)

Bangsa Ini Merindukan Pemilu yang Lebih Berkualitas

didikan dan ayat ( 2 ) setiapwarga Negara wajib mengiku-ti pendidikan dasar dan pe-merintah wajib membianyain-ya, itu hanya retorika dilapan-gan, ujarnya. AF

KEPALA PERWAKILAN/ BIROKEMENTERIAN AGAMA: Boy Budi Lubis. DKI JAKARTA : Chandra Pasaribu, POLDA METROJAYA : Wilson, Novtenio. JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : Edward, JAKARTA UTARA: Ali, JAKARTA TIMUR : P.Hutajulu, Effendi Limbong SH, Renaldo, Deka Pratama. JAKARTA SELATAN: Drs. Tubagus Taufik. JAWA BARAT: Martua Sirait, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , T.Lumban Raja, Karyaman Harahap, D. JogiNainggolan, Ribert Simamora. CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha, Irman N.F SUKABUMI : Asep Rohendi, Radi Priadi,Rido, Bontor Haloho. KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC, Herbet N. KABUPATEN BANDUNG : G.RudiArianto S, Habeahan, Juang Sagala. KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: BANJAR : GARUT : , KOTA TASIKMALAYA/ KABUPATEN TASIKMALAYA : SUMEDANG : CIREBON : SusantiSUBANG : Imanudin, PURWAKARTA : Rekson Pasaribu, KARAWANG : Pariston Purba, Ajis L.Tobing, Ramlan Naibaho, Lambok Purba, KABIRO KOTA/KAB BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : Anton, KABUPATEN BEKASI: Ir. Ruben Silitonga, M. Marbun, Abdul Rachman BOGOR/DEPOK : Djuni Dwi Yantoro David Malau, Hasan Hermansyah, BANTEN: Nazip LEBAK : TANGERANG: Pijar, Rosdiana, Ramlan Pasaribu. SEMARANG: Arief Setiawan,CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Wisnu Bangun Saputra. LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: AntonRA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, BIRO MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH. PEKANBARU: MUARA ENIM : SIAK : , PELALAWAN : Yanti, MEDAN: Sabam Silitonga, Marlan Pasaribu, Barimbing, HUMBANGHASUNDUTAN : Arysman Pasaribu, Lasro Nahampun, Jinitua Pandiangan, Lamro Meha, Oslan Hasugian. KABUPATEN PAKPAK :Lasmer Maharaja, TAPANULI TENGAH : Ridwan Hamzah, P BENGKULU: Lidya M,LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hipni, Abdul Fatah, PALEMBANG : Ahmad, Syamsuddin. LUBUKLINGGAU : Yoseph, BATURAJA : Usman Irawan, BAYUASIN : M.Riza Vahlevi, BANGKA BELITUNG : Edwuard M,KALBAR : Ajan, NTT : Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, KOTA MANADO : Jean Montolalu, Rustam Abdullah, Bolmong Raya : Wandy Rotu, TABANGSEL : Rihat Boi Mangunsong.





DIREKTUR UTAMA/ PEMIMPIN REDAKSIRekson H. PasaribuPEMIMPIN UMUM

Ir.Ian FJM SihombingWAKIL PEMIMPIN UMUMIr. Joel Hanter Panjaitan



Rekson H. PasaribuPIMPINAN PERUSAHAAN

Martua SiraitWAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN

Martahan ParulianREDAKTUR EKSEKUTIF

Posta TambaREDAKTUR PELAKSANA

RademanREDAKTUR

SuryantoSEKRETARIS REDAKSI

SylviahLAYOUT/ARTISTIK

Azi RifanggaPEMBINA

Ir. Ian FJM SihombingHj. Zakariani Santoso

Panther RolandPENASEHAT HUKUM

Mart Lumumba Malau,SHSTAF REDAKSI

Robert Sahat Marbun, Endang Suhaedi, M.WilsonPasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan,Ferdinand, Sri Umiyati SH, Sulistiani, Dede Silvia,

Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, WuriHandayani, Abdullah, MM, Parlindungan,Borneo Daurie

Noor, Muhammad NurALAMAT REDAKSI

Jl. Komplek Ruko Pulomas Blok VI No 15Jalan Perintis Kemerdekaan,

Jakarta Timur, 13260Telp/Fax: (021) 47868058 – HP 082125582006,

E-Mail:[email protected],

[email protected] TATA USAHA/ BISNIS

Perum Griya Ciwangi Blok H1 No 2,Kecamatan Bungursari, Purwakarta

E-mail :[email protected],NO REKENING

BANK MANDIRI : 132-00-1264034-9,A/N : Rekson Hermanto P

KEPALA PERWAKILAN DKI JAKARTAChanda Pasaribu

KEPALA PERWAKILAN JAWA BARATMartua Sirait


Blok B-5, No 2, BandungKEPALA PERWAKILAN SUMATERA UTARA

Sabam SilitongaKOORDINATORMarlan Pasaribu







Meragukan Kredibilitas Komisi Pemilihan Umum












Rekson H. Pasaribu





REDAKTURSuryanto




Roland





Pasaribu.




[email protected]






Martua Sirait





















Rekson H. Pasaribu





REDAKTURSuryanto




Roland





Pasaribu.




[email protected]






Martua Sirait










SEJAK negeri ini memilih jalan demokrasi, setiap

pelaksanaan pemilihan umum menjadi pertaruhan. Keberhasilan dan legitimasi pemilu akan sangat erat bergantung pada seluruh rangkaian proses penyelenggaraan dari tahap praÂ¬pemilu hingga pascapemilu.

Di tahap prapemilu, parameter paling penting tentu saja validitas data pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT). Hingga akhir tahun lalu, harus diakui, kekarut-marutan soal DPT masih menjadi hantu yang berpotensi menggagalkan atau setidaknya memerosotkan

kualitas Pemilu 2014.Publik mulai

meragukan kredibilitas Komisi Pemilihan Umum yang berkali-kali melanggar batas waktu yang mereka tentukan sendiri untuk menetapkan DPT. Kesahihan data pemilih pun diragukan karena ada perbedaan data signifikan antara DPT yang disusun KPU dan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) milik Kementerian Dalam Negeri.

Hingga akhirnya kemarin, dua pekan menjelang pemilu legislatif dilangsungkan, persoalan itu mulai terurai dan menemukan jalan terang.

Keraguan boleh mulai sedikit ditepis. Meski jumlah DPT menyusut dari 186.172.508 orang pada November 2013 menjadi 185.822.507 orang pada Februari 2014, problem validitas data pemilih sudah jauh berkurang.

Dalam penetapan DPT final yang dilakukan KPU, kemarin, disebutkan jumlah pemilih dengan nomor induk kependudukan (NIK) invalid yang pada 4 November 2013 masih 10,4 juta sudah jauh berkurang per 24 Maret 2014 dengan tinggal menyisakan 124.814 pemilih.

Oleh Badan Pengawas Pemilu, jumlah pemilih dengan NIK invalid itu diminta tidak dimasukkan ke DPT final, tapi diserahkan kepada KPU untuk mengambil tindakan pelaksanaan bila memang data itu bisa diperbarui sebelum pemilu legislatif 9 April.

Apresiasi tentu patut kita

berikan terutama kepada KPU yang telah berusaha keras mengurai kisruh DPT tersebut bersama dengan Kementerian Dalam Negeri yang mesti pontang-panting memperbarui NIK bermasalah. Paling tidak, satu problem di tahap prapemilu sudah terselesaikan dengan toleransi kesalahan yang wajar.

Namun, cukupkah sampai di situ? Tentu saja tidak. Tahapan pemilu masih panjang. Bahkan di fase prapemilu, bukan soal DPT saja yang mesti kita kawal betul. Sejumlah proses harus diawasi dengan saksama jika tidak ingin kualitas pemilu tergadai. Pengawasan publik perlu dimaksimalkan untuk menutup celah bagi sebagian pihak berbuat culas.

Ambil contoh soal surat suara. Dengan adanya penurunan DPT dari 186,172 juta menjadi 185,822 juta, artinya ada selisih sekitar 350 ribu pemilih yang boleh jadi surat suaraÂ¬nya sudah dipesan KPU. Jika itu benar

dan kemudian dibiarkan, bakal ada 350 ribu surat suara fiktif yang amat mungkin dimanfaatkan untuk niat jahat. Jangan lupa, 350 ribu suara itu setara dengan satu kursi di parlemen.

Begitu juga soal kertas suara yang rusak. Jika rusaknya wajar, mungkin itu soal teknis. Tapi bila kertas suara itu rusak karena telah dicoblos pada salah satu calon tertentu, jelas itu bukan persoalan teknis, melainkan bagian untuk menggunakan pemilu demi kepentingan kelompok tertentu.

Masalah-masalah lain tentu masih ada dan KPU jelas tak boleh menggampangkan hal tersebut. Jika itu dilakukan, pemilu akan selalu menjadi bahan pertanyaan. Sudah tiga kali kita menggelar pemilu multipartai di era reformasi, tetapi belum satu pun yang dianggap bisa menandingi kesuksesan Pemilu 1955. Pemilu kali ini mestinya menjadi pertaruhannya. Tapi dengan catatan, tak ada dusta di antara kita.n(**)

Oleh : REKSON H. PASARIBU

Pemred Harian Warta Nasional

Kabag Humas Merubah Peraturan Dewan Pers No 4 Tahun 2008MUARA ENIM, (WN)

Sesuai dengan Peraturan Dewan Pers, Nomor: 4/PeraturanDP/III/2008,tentang Standar Perusahaan Pers, Pasal 2 menyebutkan, perusahaan Pers berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dan badanbadan hukum yang dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (atau CV) dan pasal 3 menyebutkan, Perusahaan pers harus mendapat pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM atau instansi lain yang berwenang (atau Pengadilan Negeri ).

TAPANULI SELATAN, (WN)PROGRAM pemerintah dae-

rah untuk meningkatan kiner-ja, profesional guru-guru yang disebut sertifikasi. Khususnya di wilayah Kabupaten Tapan-uli Selatan (Tapsel) guru-guru ditingkat SMA, SMK, SMP dan SD yang mengikuti sertifikasi disinyalir ada pengutipan biaya untuk pengurusan serti-fikasi yang di pungut oleh pegawai Dinas Pendidikan se-tempat.

Hal itu diutarakan sejum-lah guru kepada Harian Warta Nasional. “Banyak guru yang mengeluh yang biasanya dia men dapatkan keringanan

bia ya sertifikasi melainkan di pungut biaya untuk pengu-rusan untuk pemberangkatan guruguru yang ikut sertifi-kasi ke medan Prov (sumatera Utara) sebanyak 200.0000 per guru yang ikut sertifikasi ke medan.

Sehingga dari sini Dinas pen didikan memberatkan guru dengan cara memeras para gu ru-guru pendidik yang dike-nal dengan” Pahlawan tanpa tanda jasa” yang seharusnya dinas pendidikan harus mem-beri kemudahan dalam men-gadakan pengurusan segala persyaratan untuk sertifikasi.

nRihat simangunsong

Oknum Disdik Kutip Biaya Pengurusan Sertifikasi PANYABUNGAN, (WN)

Ketua Komite Wartawan Re formasi Indonesia(KWRI) Ka bupaten Mandailing Natal (Madina) H Zainuddin Nasu-tion SSos mengecam tindakan orang yang telah mengeroyok wartawan terbitan Medan di Madina, Selasa (25/3) malam di depan Lembaga Pemasyara-katan Sipagapaga Panyabun-gan. “Pengeroyokan terhadap Jeffry Barat Lubis kita kecam,” ucap Zainuddin Nasution, Ke tua Komite Wartawan Re-forma si Indonesia (KWRI) Ma-dina, kepada wartawan, Kamis (27/3) di Panyabungan.

Disampaikannya, tindakan yang dilakukan orang suruhan tersebut, sudah melanggar Un-

dang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Di sana diatur tentang kebeba san pers. “Saya mengajak semua elemen wartawan dan masyarakat un-tuk sama-sama melawan ke-kerasan ini. Ini tidak boleh dibi-arkan,” ucapnya.

Seluruh war ta wan di In-

donesia harus menggalang per-satuan untuk tegas melawan ber bagai bentuk in timidasi yang te rus terjadi berulang kali itu. “Kita masih rawan mendapatkan ter-or atau kekerasan, oleh karena itu kita harus mela-wan. Tidak boleh

berhenti untuk memperjuang-kan ini,” katanya. Kepada pi-hak kepolisian juga diharap-kan agar mengusut tuntas kasus ini, sampai dalang semua atau yang menyuruh masa yang mengeroyok Jeffry cepat diproses hukum.nRihat

KWRI Minta Hukum Berat Pengeroyok Wartawan

3Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014HUKUM & KRIMINA

KPK Kesulitan Penyelidikan Korupsi HajiJAKARTA, (WN)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)sepertinya butuh waktu lama untukmenyelidiki kasus dugaan korupsipenyelenggaraan haji. Salah satu kendalapengumpulan sebagian barang bukti danketerangan adalah jarak Indonesia ke ArabSaudi.

Penyidik Kejati Kepri TahanTengku dan RudijantoRIAU, (WN)

Penyidik Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau (Kepri) telahmenahan Tengku Efrizal dan Rudijanto Soedjatmiko terkaittindak pidana korupsi dengan cara membuat berita acara fik-tif mengenai volume pekerjaan. Akibat ulah kedua tersangkaNegara mengalami kerugian sebesar Rp. 864 juta.

Demikian dikatakan oleh Kasi Penkum Kejaksaan TinggiKepri, Happy Christian kepada Tim Redaksi Website Kejak-saan Agung RI, Jumat. “Kedua tersangka bersama – samamelakukan tindak pidana korupsi dengan cara buat berita ac-ara fiktif yang kemudian seolah-olah sudah dikerjakan sesuaikontraknya. Namun kenyataannnya belum,” terangnya.

“Tengku merupakan PPK dalam kegiatan pembangunanruang belajar dan kompetensi mahasiswa di Dompak Tanjung-pinang Propinsi Kepulauan Riau dan Rudijanto merupakanKepala Cabang PT. Prambanan Dwi Paka/Kontraktor Pelaksa-na,” jelas Happy. pd

Jaksa Geledah Rumah Sunarto WirodoTersangka Korupsi Bedah RumahSAMPANG, (WN)

Penyidik Kejaksaan NegeriSampang, Jawa Timur, mengge-ledah rumah Sunarto Wirodo diDesa Tanggumong, KecamatanKota, Jumat, 28 Maret 2014.Sunarto adalah tersangka pe-ngemplang dana bedah rumahatau Bantuan Stimulan Peruma-han Swadaya (BSPS) dari Ke-menterian Perumahan Rakyatdi Kecamatan Kedungdung pa-da 2013 lalu. “Kami perlu buktitambahan untuk menguatkandakwaan, makanya kami laku-kan penggeledahan,” kata Kepa-la Seksi Intel Kejari Sampang,

Sucipto, Jumat, 28 Maret 2014.Dalam penggeledahan itu,

kata dia, penyidik berhasil me-nyita uang tunai Rp 20 juta danseperangkat komputer yang didalamnya terdapat file pentingberkaitan dengan program be-dah rumah di Kecamatan Ke-dungdung. “Ada beberapa doku-men juga yang bisa men-guatkan bahwa tersangka me-lakukan tindak pidana korupsi,”ujarnya.

Berbagai dokumen tersebutdiambil penyidik untuk dipela-jari lebih teliti. Dari dokumenitu tidak menutup kemungki-

nan ada tersangka baru dalamkasus tersebut. “Soal pemerik-saan kepala desa, masih kamisusun,” katanya lagi.

Sebelumnya Deputi Kemen-terian Perumahan Rakyat Bi-dang Perumahan SwadayaJamil Ansari meminta Kejak-saan Negeri Sampang seriusmenuntaskan kasus penyele-wengan aliran dana bedah ru-mah untuk 500 lebih rumah diSampang. “Sikat semua yangterlibat,” katanya di Sampang, 9Maret lalu.

Ia berharap pengusutan ka-sus ini akan memberikan efek

jera sehingga bantuan bedahrumah pada tahun ini bisa te-pat sasaran sesuai peruntu-kan. “Jadi untuk ke depan tidakada lagi yang macam-macamdengan aliran dana tersebut,”ujarnya.

Kepala Kejari Sampang Ab-dullah menyatakan siap men-gusut tuntas pemotongan danaBSPS itu. “Pasti kita tuntaskankarena ini sudah menjadi tugasKejaksaan,” katanya. Abdullahmenambahkan bahwa Kejarisendiri akan memeriksa semuakepala desa di Sampang yangdesanya mendapatkan bantuan

bedah rumah Kemenpera. Darisini, kata dia, nantinya diket-ahui desa mana saja yang ban-tuan BSPS-nya disunat.

Kasus dugaan korupsi ban-tuan dana bedah rumah Ke-menpera ini dibidik Kejaksaansetelah muncul laporan dariwarga bahwa nominal bantuanyang diterima tidak sesuai ke-tentuan. Seharusnya setiap pe-nerima mendapat Rp 7,5 juta,tapi yang tersalur hanya Rp 3juta. Bantuan ini mudah dima-nipulasi karena diberikan da-lam bentuk bahan bangunan,bukan uang tunai. Heru/tim

MUARA ENIM, (wn)Tika (30), warga Desa Karang Raja,

Kecamatan Lubai, Muaraenim, nyariscelaka. Secara tidak sengaja ia memergo-ki komplotan pencuri yang menggunakansenjata api dan senjata tajam yang men-jalankan aksinya di dalam rumahnya, diDesa Karang Agung, Kecamatan Lubai,Muaraenim, Sabtu (29/03/2014).

Berdasarkan informasi, kejadianbermula ketika korban sore itu sekitarpukul 17.00 sedang menonton pertand-ingan bola voli yang tidak jauh dari ru-mahnya. Ketika sedang asyik nonton,tiba-tiba ia curiga melihat ada sebuhmobil Honda Jazz yang parkir di dekatrumahnya. Karena gerak-gerik ken-daraan yang asing dan mencurigakan,ia pun langsung pulang untuk mengecekkondisi rumahnya.

Ketika tiba di depan rumahnya ia kag-et sebab teralis besi dan pintu rumahrusak serta terbuka. Karena penasarania mencoba masuk ke dalam rumah. Na-mun betapa kagetnya kakinya melang-kah ke dalam, tanpa basa-basi ia melihatada dua orang yang menggunakan sen-pi sedang mengobrak-abrik harta ben-danya sedangkan dua orang menunggudidalam mobil Honda Jazz.

Diduga sama-sama kaget, korbanspontan berteriak minta tolong sambilberlari keluar rumah. Mendengar teriakanminta tolong, warga yang sedang ramai

berkumpul nonton bola voli, spontan ber-hamburan menuju rumah korban.

Pelaku yang kaget tepergok dan me-lihat warga ramai-ramai mengepung,spontan lari ke dalam mobil danmemacu kendaraan lari ke arah Prabu-mulih. Warga langsung meneleponPolsek Lubai dan bersama wargamelakukan penghadangan. Namun pel-aku nekat menerobos sambil melepas-kan tembakan ke arah petugas.

Kemudian petugas Polsek Lubai, Pol-res Muaraenim langsung menelpon petu-gas Polsek Rambang Kapak Tengah (RKT)Polres Prabumulih, untuk melakukan

penghadangan. PetugasPolsek RKT bersamamasyarakat melakukanpenghadangan denganmenggunakan truk. Me-lihat ada truk melintang,pelaku bukannya meny-erah tetapi semakinnekat dengan menem-bak ke arah petugas danmasyarakat sambil me-mutar kendaraan kearah Baturaja. Merasa-kan pelariannya sudahtidak memungkinkanlagi, akhirnya pelakumenghentikan ken-daraannya dengan me-nabrakkan mobil ke

dalam semak-semak untuk menghilang-kan jejak. Lalu petugas melakukan penge-jaran dan penyisiran.

Dari informasi masyarakat ke empatpelaku diketahui melarikan diri ke arahKA Babaranjang yang kebetulan sedangberhenti. Petugas melakukan pengeja-ran dan berhasil menangkap satu pelaku,Agus yang kebetulan berbadan gemuksaat sedang berupaya menaiki gerbongKA Babaranjang. Sedangkan tiga pelakulainnya melarikan diri ke dalam hutan.

Menurut pengakuan tersangka Agusdi depan penyidik, aksi tersebut dilaku-kan mereka secara spontan dengan cara

patroli menggunakan mobil mencarisasaran empuk. Kebetulan dalam aksikali ini, ia melihat rumah kosong yangmenjadi sasarannya.

“Saya terpaksa karena tidak ada pe-kerjaan tetap,” ujarnya yang mengakupernah menjadi sekuriti salah satu ho-tel terkenal di Palembang.

Kapolres Muaraenim AKBP Moham-ad Aris melalui Kapolsek Lubai AKP Jau-hari menjelaskan, saat ini pihaknya te-lah mengamankan satu tersangka Agusbersama barang bukti mobil dan peral-atan lainnya yang diduga digunakanuntuk melancarkan aksi kejahatannya.Dari pengakuan tersangka dan analisa,diduga kuat komplotan ini adalah pelakukejahatan yang memang mencari sasa-rannya dengan cara berpatroli.

Mereka dalam melancarkan aksinyatidak segan-segan menembak dan me-lukai korbannya. Adapun sasarannyabisa apa saja yang penting ada kesem-patan. Untuk kendaraan yang di-gunakan ternyata platnya palsu. Sedan-gkan ketiga pelaku lainnya sedangdalam pengejaran sebab identitasnyasudah diketahui. Dari hasil kejahatanmereka berhasil menggondol gelangemas dua buah senilai sekitar Rp 5 juta.“Jika melihat aksinya, mereka jelas be-rani, karena tidak segan-segan memun-tahkan pelurunya jika terdesak,” tukasKapolsek. saidina erpan

Warga Ramai RamaiKepung Perampok Bersenpi

JAKARTA, (WN)Tim satuan tugas (satgas)

Kejaksaan Agung dan Kejaksa-an Negeri Jakarta Selatan me-nangkap Komisaris PAM GroupMining, James Sulaiman, terpi-dana kasus penipuan dan pe-nggelapan. Kepala Pusat Pene-rangan Hukum KejaksaanAgung, Setia Untung Arimuladi,di Jakarta, Sabtu (29/3), me-ngatakan, James Sulaiman di-tangkap setelah buron dan na-manya masuk dalam DaftarPencarian Orang (DPO) Kejak-saan Negeri Jakarta Selatan.

“Tim Kejaksaan Agung dan

Kejaksaan Negeri Jakarta Sela-tan berhasil mengamankan ter-pidana DPO asal Kejaksaan Ne-geri Jakarta Selatan, James Su-laiman Komisaris PAM GroupMining,” ujar Untung. Menurut-nya, James yang telah divinisbersalah dan terbukti melaku-kan tindak pidana penipuandan penggelapan itu dibekukpada Jumat siang (28/3), seki-tar pukul 13.50 WIB di JalanFatmawati, Jakarta Selatan.

“Terpidana terbukti secarasah dan meyakinkan melakukantindak pidana penipuan danpenggelapan juncto (jo) pengge-

Kejagung Tangkap Komisaris PAM Group Mining

WAKIL Ketua KPK AdnanPandu Praja mengatakan bah-wa ada beberapa kendala yangdihadapi penyidik dalam pen-gusut perkara itu. Yang utamaterkait jarak. Penyidik tentuharus ke Saudi untuk mendap-atkan beberapa barang bukti.

“Locus delicti perkara terse-but di Arab Saudi sehingga tidakmudah bagi penyidik untukmelacak hal-hal yang diperlu-kan. Kondisi negara itu (Arab)juga berbeda dengan negaralain,” papar Adnan, Sabtu (29/3).

Meski begitu, lanjut Adnan,penyelidikan kasus tersebuttidak jalan di tempat. KPK tetapberupaya speedup denganmendalami barang bukti didalam negeri. Salah satu upayaitu dilakukan KPK dengan me-

minta keterangan pejabat yangterkait dengan penyelengga-raan haji. Dirjen Penyelengga-raan Haji dan Umrah KemenagAnggito Abimanyu menjadisalah satu pihak yang sudah di-periksa KPK.

Anggito mengakui telahdiklarifikasi KPK soal prosedurpelayanan dan regulasi terkaitdengan pelayanan di Saudi. Halyang ditanyakan adalah kater-ing, pemondokan, dan transpor-tasi untuk jamaah haji. “Sayatidak terlibat dalam pelayananpenyelenggaraan haji karenabaru dilantik 26 Juni 2012,”ujarnya.

Kasus dugaan korupsi hajiyang diselidiki KPK adalah pen-gadaan barang dan jasa dalampenyelenggaraan haji pada

2012-2013. Dengan demikian,proyek pengadaan itu terjadisebelum Anggito menjabatDirjen.

Anggito mengatakan, pelay-anan jamaah haji di Saudi men-

jadi tugas kuasa pengguna ang-garan (KPA), yakni kantor uru-san haji di Saudi. Selaku Dirjen,Anggito lebih banyak bertugasmenjalankan regulasi danprosedur. KPK menyelidiki ka-

sus dugaan korupsi penyeleng-garaan haji karena mengendusadanya indikasi penggelem-bungan harga katering dan per-mainan harga pondokan untukjamaah. Wilson/jpnn

lapan berhubung dengan peker-jaannya atau jabatannya, ataukarena ia mendapat upah uang,”kata Untung. Karena terbukti te-lah melakukan tindak pidanatersebut, terpidana James Su-laiman diganjar hukuman 1tahun 6 bulan penjara oleh pen-gadilan sebagaimana telah dipu-tus oleh Mahkamah Agung (MA)dan vonisnya sudah berkekua-tan hukm tetap alias inkracht.“Diputus berdasarkan putusanMA nomor: 2041 k/Pid/2011,tanggal 10 April 2012 denganpidana penjara 1 tahun 6 bulan,”pungkas Untung. Wilson

PENCEMARAN LINGKUNGANSerbuk Besi PT.Posco Dibiarkan MeluasCILEGON, (WN)

Sejumlah warga di Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol diresahkan banyaknya debu besi yang menyebar. Di-duga, serbuk besi tersebut berasal dari PT Krakatau Posco. Sebab, serbuk besi tersebut persis dengan yang ada di Keca-matan Ciwandan.

Hasim, warga setempat mengatakan, warga resah dengan banyaknya serbuk besi yang menyebar di wilayah mereka. Sebab, hal itu dikhawatirkan mengancam kesehatan, teru-tama pernapasan dan mata. “Kalau terkena mata ini bisa me-nyebabkan luka. Apalagi jika masuk hidung. Serbuk besi ini kan jenis benda padat, kalau sudah masuk ke paruparu ini bisa bahaya,” kata Muhlasin, senin.

Ia menjelaskan, sampai saat ini warga belum mengeta-hui serbuk besi tersebut berasal dari mana. Namun, warga menduga, serbuk besi tersebut berasal dari PT Krakatau Posco. Sebab, jenis serbuk besi itu tidak jauh berbeda den-gan serbuk besi yang menyebar di wilayah Kecamatan Cigad-ing. “Serbuknya mengkilat seperti besi. Mungkin ini dari PT Krakatau Posco karena hampir sama dengan yang di Cigad-ing,” jelasnya.

Senada dikatakan Ketua RT Lingkungan Curug, Hasim yang menuturkan bahwa debu besi tersebut harus segera di-tangani. Sebab, dampak debu tersebut akan membahayakan. “Kami akan segara melaporkan ke BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kota Cilegon. Ini jelas berbahaya,” tuturnya. Ia men-duga, debu besi berasal dari sisa pembakaran atau produksi PT Krakatau Posco yang tertiup angin. “Kami berharap, Pem-kot Cilegon agar segera turun tangan untuk mengatasi situa-si ini,” harapnya.nHand

Oknum Disdik Kutip Biaya Pengurusan Sertifikasi TAPANULI SELATAN, (WN)

Program pemerintah daerah untuk meningkatan kinerja, profesional guruguru yang disebut sertifikasi. Khususnya di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) guruguru ditingkat SMA, SMK, SMP dan SD yang mengikuti sertifikasi disinyalir ada pengutipan biaya untuk pengurusan sertifika-si yang di pungut oleh pegawai Dinas Pendidikan setempat.

Hal itu diutarakan sejumlah guru kepada Harian Warta Nasional. “Banyak guru yang mengeluh yang biasanya dia mendapatkan keringanan biaya sertifikasi melainkan dipun-gut biaya untuk pengurusan untuk pemberangkatan guruguru yang ikut sertifikasi ke medan Prov (sumatera Utara) sebanyak 200.0000 per guru yang ikut sertifikasi ke medan.

Sehingga dari sini Dinas pendidikan memberatkan guru dengan cara memeras para guru-guru pendidik yang dikenal dengan” Pahlawan tanpa tanda jasa” yang seharusnya dinas pendidikan harus memberi kemudahan dalam mengadakan pengurusan segala persyaratan untuk sertifikasi.

nRihat simangunsong

Kendaraan Angkutan Batu Bara Muatan 30 Ton Bebas MelintasMUARA ENIM, (WN)

Ratusan kendaraan angkutan batu bara melintas di Jalan Umum dengan berbagi jenis kendaraan mulai dari Drum Truk, Fuso Dam Tronton dengan kapasitas muatan antara 10 ton sampai 30 ton dengan tujan Palembang. Menurut keterangan warga yang mengaku bernama Ardi (36), ma-syarakat Muara Enim dan Toni (27), masyarakat Arahan La-hat saat berbincang dengan wartawan mengatakan, bukan rahasia umum lagi, katanya kalau kendaraan Angkutan Batu Bara ini Rumah di pinggir Jalan umum jadi kalau mobilmo-bil angkutaan batu bara lewat dari pagi ke pagi lagi,bukan sembunyaisembunyi”ungkapnya.

Di tempat terpisah M.Nasarudin (45 th) mengaku dari LSM mengatakan masalah makin maraknya angkutan batu bara melintas di Jalan Umum karena perangkat hukum kita tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, karena berdasarkan Un-dangUndang Republik Indonesia No.4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara sudah jelas maksimal 2 tahun di perbolehkan menggunakan Akses Jalan Umum bagi Perusahaan yang memiliki izin usaha pertambangan.

Setelah itu ada Perda Provensi Sumsel No.5 tahun 2011 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan min-eral dan batubara dan Pergub Provensi Sumsel No.23 tahun 2012 tentang tata cara pengangkutan Batu Bara melaui Jalan Umum terakhir Gebernur Sumsel Ir.H.Alex Noerdin, menge-luarkan surat edaran No.540/3503/DISHUB/2012 tentang pemberitahuan penghentian pengankutan Batu Bara di Jalan umum surat di tujuhkan kepada 10 Perusahaan tam-bang pada tanggal 27 Desember 2012 untuk itu katanya kita membutuhkan pemimpin yang tegas bukan pemimpin yang inggin membeli beras.

Sementara pihak Dinas Perhubungan Provensi Sumsel melalui Thamrin saat di hubungi Via telpon selulernya be-berapa waktu lalu dengan tegas mengatakan Angkutan Batu Bara Tetap kita tindak,apabila terjaring saat kita melakukan razia katanya.nsaidina erpan

4 Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014

BANTEN, (WN)Kejaksaan Tinggi Banten diminta turun

tangan mengungkap dugaan pembohonganpublik dugaan korupsi kegiatan Pemeli-haraan Ruas Jalan di UPT Wilayah UtaraDinas BMTR Banten yang menelan biayaRp 50.000.000 sampai dengan Rp60.000.000 per kilometer, untuk anggaransatu kilometer perruas jalan dari sumberAPBD Provinsi Banten TA 2013. Untukpemeliharaan ruas di wilayah Upt. UtaraBinamarga Tata Ruang Provinsi Banten.

Puluhan Proyek Diruas Wilayah UtaraBMTR Banten, Sarat Korupsi

HARIAN Warta Nasional me-nelusuri ruas yang dimiliki Upt.Wilayah Utara BMTR Banten seper-ti Ruas Pontang Keronjo, KronjoMauk, Mauk Teluk Naga, Teluk NagaDadap, Simpang Bitung Curug, Cik-upa Legok Parung Panjang, JalanBeringin Raya Kota Tangerang,Jalanraya Bay Pas Tangerang, JalanSudirman Kota Tangerang, Jalan

Moh. Thamrin Kota Tangerang,Jalan Serpong Raya.

Serta Jalan Serpong Parung,Jalan Pahlawan Satu, Jalan RadenFatah Ciledug, Jalan PadjajaranCiputat, Jalan Siliwangi, JalanSurya Kencana Simpang SetiaBudi, Jalan Raya Cipondoh, JalanKH Hasim Ashari KotaTangerang, Legok Karawaci,

Parigi Sukamanah, CikandeRangkas, Pakupatan Palima, Lo-pang Banten Lama, Jalan AyipUsman Kota Serang, Jalan AbdulFatah Hasan Kota Serang, JalanAbdul Hadi Kota Serang.

Jalan Tb. Suwandi Lingklar Se-latan Kota Serang, Jalan Letnan Ji-dun Kota Serang, Sempu DukuhKawung, Jalan Veteran Kota Se-rang, Jalan KH Samaun kota Se-rang, keramat Watu Tonjong,Simpang Taktakan GunungSari,gunung sari mancak anyer,Palima Pasar Teneng Terate Ban-ten Lama, Banten Lama Pontang.

Banyaknya ruas tersebut,pekerjaan pemeliharaan ruasdi jadikan akal akalan selamatahun 2013 untuk meraup ke-untungan oleh oknum Upt. Ut-ara, hingga banyak ruas tidak diperbaiki oleh Upt. Utara Bi-namarga, hingga lobang yangdulunya hanya kubangan kecildan retak-retak kecil, kinikubangan mengangah dan re-

tak semakin membesar. Awaltahun 2014, dengan intensitashujan yang tinggi menggerusbadan jalan hingga kondisi ruasHancur di beberapa titik. Takterlihat jalan beraspal,

Hasil investigasi, curah hu-jan di awal Tahun2014 adalahkeuntungan bagi PelaksanaKegiatan Pemeliharaan Upt,Utara dengan adanya Hujan bisamenutup-nutupi Ruas Fiktifatau ruas yang tidak di kerja-kan. Dari beberapa sumberyang ada,yang namanya enggandi korankan membenarkanadanya praktek dugaan korup-si oleh Upt. Utara, dari anggaranpemeliharaan satu Ruas, bisa dikerjakan untuk puluhan ruasyang ada di wilayah utara.

Bahkan bahan-bahan matrialpun dijadikan sasaran empukuntuk di korupsi sepertibatu,aspal Goreng,Hot mix,danbahan matrial Betonisasi’ ung-kap-nya. Selain itu Pelaksana Tek-

nis Lapangan (Peltek) saat dikonfirmasi tidak mengakui adan-ya praktik korupsi di upt.utara,selama pimpinan memerintah-kan untuk pemeliharaan ruasjalan yaa kita kerjakan seandain-ya ada hal lebih atau keuntungandari kegiatan yaa kita bagikan kesemua pegawai. Bahkan untukLSM dan wartawan kebagian,’ tu-turnya dengan nada gemetar.

Kepala Bidang Upt. WilayahUtara Francisco, saat tim inves-tigasi Harian Warta Nasionalcoba untuk mengkonfirmasikebenarannya, Franciscojarang ada di kantor BMTRBanten Upt. Wilayah Utara, DiKota Serang Jln Bayangkaraatau di Perkantoran Upt.Wilayah Utara daerah CipondohTangerang, Francisco sulit un-tuk di temui, Bahkan KepalaSeksi (kasie) Upt. Wilayah Ut-ara-pun, Bambang sulit di te-mui, hampir Dua Bulan Jarangberada di kantor. -jip

BANTEN, (WN)DIREKTUR Lembaga Swadaya

Masyarakat Jaringan Informasi PublikBanten (LSM) JIP BANTEN Ahmad Na-jib setuju jika Dinas Bina Marga TataRuang Provinsi Banten memiliki angkakorupsi dan kecurangan AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah (APBD)yang cukup tinggi. Sebagian besar aksikorupsi terjadi di sektor proyek pem-bangunan dan Pemeliharaan Jalan danJambatan Antara Wilayah Selatan bah-kan Wilaya Utara. “Modusnya harga di-mahalkan. Selain itu, Banyaknya kelebi-han pemembayaran,” kata Najib saatdihubungi Harian Warta Nasional.

Sebagai contoh, Najib mencatat padatahun 2013 Dinas Bina Marga dan TataRuang Provinsi Banten melelang pem-bangunan Jembatan Kedaung Tahap Idengan paket pagu Rp.23.997.563.000.Pemerintah provinsi memenangkan PTAlam Baru Jaya dengan nilai penawaransebesar Rp 23.419.786.000. “Penawa-ran ini lebih mahal ketimbang PT PutraPerdana Jaya yang menawarkan nilaiharga Rp 18.206.622.000,”kataNajib.

Untuk Dugaan korupsi ini, kemu-ngkinan besar pihak Dinas kongkal-ingkong dengan perusahaan pemenangtender. Cara lain, pengusaha nakal yang

ditunjuk sebagai pemenang mereka-yasa perusahaan-perusahaan lain pe-serta tender. “Biasanya dengan mem-injam nama perusahaan-perusahaanlain, biar terkesan ramai tendernya,”ujarnya.

Selain itu, dia juga menilai banyakproyek yang sengaja diturunkan kuali-tas pekerjaan. Tujuannya dua, yakni

memperbanyak keuntungan dan men-jadikan proyek itu sebagai pekerjaanabadi. “Misal pengerjaan jalan yangkualitasnya jelek pasti cepat rusak seh-ingga tiap tahun bisa diproyekkanpengerjaan jalan itu.

Selain itu di wilayah UPT. Jalan danJambatan Utara maupun Selatan Ban-yak Dugaan Pemeliharaan Fiktif den-

gan Anggaran 50 Juta s/d 60 juta un-tuk pemeliharaan 1 kilo meter, tetapidalam temuan kami saat investigasiBeberapa UPT melakukan Pemeli-haraan satu Ruas, Anggarannya UntukBeberapa Puluh Ruas. Berarti Keun-tungan Binamarga cukup Besar UntukBacakan.

Najib Saat disinggung kepastian sia-pa saja yang menikmati keuntunganproyek infrastruktur di BMTR Banten,Najib mengaku tak tahu-menahu. Diahanya meminta penegak hukum untuksegara turun tangan membentuk timivestigasi atau penyelidik agar dugaankorupsi ini bisa dibuktikan. Dia berala-san, jika melacak sendiri, bukti korupsiini sulit dilakukan. “Istilahnya aroman-ya kuat tercium, tapi korupsinya belumkelihatan jelas.

Sebelumnya, Badan PemeriksaKeuangan (BPK) menemukan 44 kasusketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang menyebabkan keuan-gan Provinsi Banten rugi Rp 23,29 mil-iar sepanjang 2012. Dari total kerugiantersebut, baru Rp 9,20 miliar atau 39,49persennya yang kembali ke kasdaerah.Apakah hal ini akan terjadi ditahun 2013 pada BMTR Banten padaexpose tahun 2014 Nanti n-jip

Korupsi di Banten Didominasi BMTR

Kejaksaan NegeriTrenggalek MemeriksaMantan Bupati

TRENGGALEK, (WN)KEJAKSAAN Negeri

Trenggalek, Rabu memer-iksa mantan Bupati Treng-galek periode 2005-2010,inisial “HM. S”, terkait ka-sus dugaan korupsi pro-yek PDAM tahun 2007.Tim penyidik Pidana Khu-sus memeriksa “HM. S”sekitar tiga jam yang telahditetapkan sebagai ter-sangka sejak akhir Januari2014, “Belum banyak yang

bisa digali karena tersangka mengeluh sakit,” kata Kasi Pid-sus Kejari Trenggalek, I Wayan Sutarjana.

Mantan Bupati Trenggalek tersebut, ditetapkan sebagai ter-sangka dalam kasus dugaan proyek pembukaan jalan pipaPDAM di kawasan mata air Bayong di Kecamatan Bendungan.

Proyek yang dibiayai dana penyertaan modal PemkabTrenggalek tersebut diduga menyalahi aturan, karena dik-erjakan tanpa melalui tender. Selain itu, nilai proyek baruditentukan setelah pekerjaan selesai.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan danPembangunan (BPKP) Jatim, proyek PDAM Trenggalek itumenyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 450 juta. sm

Kejari Menetapkan TigaTersangka Korupsi “BBJ”

JEMBER, (WN)KEJAKSAAN Negeri Jember, menetapkan tiga orang ter-

sangka dalam kasus dugaan korupsi kegiatan “Bulan Berkun-jung ke Jember” (BBJ) pada tahun 2012.

Menurut Kepala Kejari Jember Aries Surya pada hariRabu (26/2) Ketiga nama tersangka yakni ketua panitiaberinisial GTH, sekretaris panitia berinisial SSH, dan benda-hara panitia berinisial SAD.

“Ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis. Merekadiduga melanggar pasal 2 ayat 1, pasal 3, dan pasal 9 Un-dang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi,”Ujar Kajari Jember

Kasus ini bermula dari laporan adanya dana hibah Pem-kab Jember kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) setempat sebesar Rp8,8 miliar dan Rp6,5 miliar diantaranya digunakan untuk kegiatan BBJ.

Dari dana sebesar Rp6,5 miliar, panitia hanya bisa mem-pertanggungjawabkan penggunaan dana sebesar Rp5,8 mil-iar untuk 24 kegiatan selama BBJ tahun 2012, sedangkansisanya sebesar Rp715 juta tidak bisa dipertanggung-jawabkan. sm

LANGKAT, (WN)KETUA BPN Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SBPI),

Supono melaporkan PT. Lonsum Unit Turangie Estate danPulo Rambung Estate ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)Kabupaten Langkat sesuai dengan No Pengaduan : 005/eks/BPN-SBPI/MDN/II/2014 terkait pelanggaran perusa-haan terhadap kebebasan berserikat buruh dan bonus yangtidak pernah di bayar oleh perusahaan terhadap Buruh Har-ian Lepas (BHL).

Selaku Ketua Serikat Buruh dirinya merasa bertanggung-jawab atas nasib buruh yang dipermainkan oleh perusahaan.Saya bertanggungjawab penuh memperjuangkan hak-hakburuh sampai titik darah penghabisan, dan saya tak akanmundur sedikitpun. Pihak Disnaker dan Komisi 3 DPRDLangkat harus peka menyelesaikan masalah ini demi kebai-kan bersama,” ujar Supono.

Supono membeberkan, adapun persoalan yang diadukanSBPI ke Disnaker Langkat antara lain bahwa pada tanggal06 juni 2012 BPN SBPI mengirim surat ke direksi PT,PPLonsum Tbk yang beralamat di jalan Jendral,A,Yani MedanNomor 012/aud/eks/BPN-SBPI/MDN/VI/2012 perihalduduk bersama dalam penyelesaian bonus yang belum diba-yarkan oleh Lonsum khususnya yang masa kerjanya belumsatu tahun dan untuk pekerja atau buruh yang diangkat padaTahun 2011.Ditambah kebebasan berserikat, dalam hal inikehadiran SBPI di PT,Lonsum

Ironinya, surat yang dilayangkan pihak serikat tidak per-nah di tanggapi oleh direksi PT,PP Lonsum Tbk “Gak habispikir saya bung...sepertinya mereka tidak punya itikat baikuntuk menyelesaikan tuntutan kami, bahkan audiensi kamisama sekali tidak ditanggapi oleh pihak perusahaan. Tidakada seorangpun perwakilan perusahaan yang mau meneri-ma perwakilan SBPI dan buruh unit turangie yang hadirpada hari selasa tanggal 12 juni 2012 di kantor PT,LonsumRegional Medan” lanjutnya

“Apapun yang kami ajukan, mereka tidak dapat memberi-kan jawaban atas penzoliman hak pekerja ini, jika merekatidak juga ada niat duduk bersama ya kami akan bawa ka-sus ini ke ranah yang lebih tinggi” pungkas Supono.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Langkat, Saiful Abdi, berjanjimemanggil Direksi PT.PP Lonsum Turangie dan Pulo Ram-bung Estate untuk dimintai keterangan terkait masalah yangdiadukan SBPI ke Disnaker Langkat. “Pihak perusahaanakan segera kita panggil,” kata Saiful.

Anggota Komisi 3 DPRD Langkat, Safril, juga berjanji akanke Lonsum. “Setelah selesai pelantikan Bupati dan wakil bu-pati Rabu depan, saya dan Tim komisi 3 akan memfokus-kan pelanggaran yang dilakukan pihak Lonsum terhadapburuh. Dan itu prioritas kami” ujar Safril. R-fr

Tak Bayar Upah Buruh,2 Perusahaan Dilaporkan

NUSANTARA

BBWSS VIII Sukses BangunTebing Sungai LematangPALEMBANG, (WN)

Balai Besar Sungai Sumatera(BBWSS) VIII Provinsi Sumat-era Selatan telah membangunproyek Tebing Sungai Lema-tang, di Desa Payu Putat Prabu-mulih untuk melindungi geru-san air sungai agar tidak terja-di kelongsoran tanah, dan pe-kerjaanya pun sangat memuas-kan.

“Dari hasil pekerjaan dinilaisudah sesuai Standar karenapemasangan tiang pancangblock besi ukurannya dalam ketanah ditambah penahan kawatyang diikat satu – persatu hing-ga berdiri kokoh dan tidak akanroboh jika terkena gerusan airyang cukup besar. Untuk lan-tainya pun cor beton, telahkuat, kokoh,” ujar PimpinanPelaksana Kegiatan (PPK), EkoMurwanto kepada Harian War-tawan.

Mernurut Eko, perkerjaanpembangunan perkuat tebingsungai itu sudah sesuai standar,kami sudah maksimal menger-jakan pembangunan proyek,dan mudah- mudahan apa yangtelah dibangun oleh BBWSS VIIIuntuk daerah ini banyak man-faatnya bagi masyarakat didaerah itu,” ujar Eko.

Pantuan wartawan, program

perkuat tebing sungai ini ad-alah salah satu program untukpengamanan sungai yang telahdicangkan pemerintah pusatuntuk daerah yang sering men-galami kebanjiran. Pemban-gunan perkuat tebing memangkuat karena alur sungai itu cuk-up panjang. Jika sewaktu – wak-tu air pasang besar, bisa mena-han longsoran tanah. Evans

Photo Perkerjaan Proyek Perkuat Tebing Sungai Lematang.

Oknum DisnakerMenjual SIO PalsuLANGKAT, (WN)

LEMBAGA Perlindungan Tenaga Kerja dan Kesehatan, Ke-selamatan Kerja (LPTK-K3) Protektor Sumut mengecamtindakan oknum pegawai Disnaker Deli Serdang (DS) Naiba-ho yang berani mengeluarkan Surat Ijin Operator(SIO) palsu kepada beberapa perusahaan yang beroperasidi wilayah tersebut. Padahal peratuaran Menteri TenagaKerja Republik Indonesia, tata cara pengeluaran SIO telahdiatur dalam PER.09/MEN/VII/2010.

Dalam pasal (3), bahwa pengusaha dan pengurus dila-rang memperkerjakan operator dan atau petugas pesawatangkat dan angkut yang tidak memiliki lisensi K3 dan bukukerja. Berdasarkan peraturan tersebut diatas, hanya Direk-tur Jendral (Dirjen) atau pejabat yang ditunjuk pemerintahl-ah yang berhak mengeluarkan lisensi K3 dan buku kerjauntuk petugas pesawat angkat dan angkut dengan cara men-gajukan permohonan tertulis kepada Dirjen yang mem-bidangi pengawasan ketenaga kerjaan.

Dengan cara melampirkan sertifikat kompetensi sesuai je-nis alat yang diperoleh melalui pelatihan Penerbitan SIO peral-atan pesawat angkat dan angkut sejak tanggal 13 juli 2010, bukan SIO lagi tapi adalah lisensi K3, namun oleh oknum pega-wai Disnaker Deli Serdang tanpa memperdulikan Permenakertersebut telah berani mengeluarkan SIO palsu. R-pi

TERHITUNG mulai 10 April 2013 dengan nilai kontrak Rp. 5.232.472.000.00 hingga nilai ADD Kontrak Rp. 5. 129.856.000.00, hal ini di-duga, Kepala Seksi Upt. Utara Dinas BMTR Banten memban-tu persekongkolan dengan PT. Tri Laksana Jaya untuk meng-garap proyek. Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Kramat Watu – Tonjong yang melahap biaya sebesar Rp 5,12 miliar lebih dari APBD 2013, dengan modus mencairkan anggaran pada PT.Tria Laksana Jaya se-bagai pelaksana kegiatan.

Padahal PT. Tria Laksana Jaya tersangkut masalah black list, sejak 5 Septem-ber 2012 sampai dengan 5 September 2014. Dari hasil pemberitaan Warta Naional, kami mohon Polda Banten harus serius mendalami ka-sus ini dan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk Di-rektur PT. Tria Laksana Jaya (H.Memet) dan Kepala Seksi Upt. Wil. Utara Jalan & Jam-batan Dinas BMTR Banten (Bambang), untuk menyeli-diki indikasi persekongkolan yang mengarah ke Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Grativikasi.

Sebab sangat tidak ber-dasar apabila sebuah peru-sahaan yang sudah terdaftar Black List atau masuk Daftar Hitam menjadi pemenang ten-der, lebih mengejutkan Peker-jaan Pemeliharaan Keramat

watu Tonjong sudah serah terima pekerjaan atau sudah di PHO dengan berita acara se-rah terima pekerjaan PHO No-mor 029/BA.218/PHO/PBRKT/XI/2013, pada hari senin tanggal 11 bulan November 2013.

Berita acara hasil penilaian nomor 08/BA.PHP/PanPHO/XI/2013, yang tampak jelas ditandatangani oleh Panitia PHO, Francisco DE JB,ST,MM selaku Ketua, Soelaeman Wah-yudi,ST.MT selaku Sekretaris, Suyatno,S.ST, Selaku anggota, Srinarko,ST.M.Si, Anggota dan Riswanto, Anggota. Bambang Suwarna,ST selaku PPTK, Tau-din Anwar,ST, selaku Pelak-sana Teknis, H. Memet, selaku Direktur PT. Tria Laksana Jaya dan Faried Sandi,ST. selaku Site Engineer PT. Javatama Kon-sulindo selaku Kounsultan.

Dari hasil PHO tampak jelas Uraian seperti Jaminan Pelak-sanaan Jaminan terhadap kon-trak senilai Rp. 261.623.600 dengan masa berlaku kontrak terhitung tanggal 10 bulan 4 tahun 2013 sampai dengan 25 bulan 9 tahun 2013 dengan jaminan uang muka sebesar 20 % sebesar 1.046.494.400 dengan angka pembayaran ke I (satu) 3.799.947.000 dengan pengembalian uang Muka Rp. 759.989.350 dengan jumlah potongan Rp. 949.989.750 yang di tandatangani kedua belah pihak antara Dinas dan Perusa-haan PT. Tria Laksana Jaya.

Dilihat dalam daftar per-baikan atau cacat kerusakan dalam pekerjaan Pemeli-haraan Kramat Watu Tonjong. STA.0 + 150 – 0 + 250 Lapis Acis Aspal dan Beton AC-WC sudah diperbaiki dalam berita acara yang tertera amblas, Retak-retak dan Blading su-dah dipaching dibongkar dan diganti agregat dan hotmik ulang. Hingga kini tidak tam-pak adanya perbaikan seperti tertera di berita acara pada Panitia Pemeriksaan Jalan pada kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jam-batan Wilayah Utara pada Paket Pemeliharaan Berkala Ruas Jalan Keramat Watu Tonjong Tahun 2013, bahkan Pemeliharaan Rutin pertahun-pun diduga tidak dikerjakan.

Dan ini sudah menyimpang dari mekanisme bahkan ha-sil pekerjaan PT. TLJ tersebut pun sepanjang 5 KM yang baru dibangun seumur jagung itu, juga diselimuti penyimpan-gan. Selain aspalnya tipis, ja-rak mulai 50 Meter sesudah pintu Perumahan The Emeral Cilegon sampai ke ujung, di ti-tik tertentu rusak parah. Keru-sakan itu bisa terjadi, diduga lantaran PT. TLJ mengerjakan-nya tidak sesuai ketentuan, tidak berapa jauh dari Kan-tor Kecamatan Kramat Watu, aspal-pun mulai mengelupas.

Padahal dari hasil berita

acara PHO, Pasal 3, Pihak Kedua (PT. Tria Laksana Jaya) berkewajiban memelihara ha-sil pekerjaan tersebut selama 180 (seratus Delapan Puluh) hari Kalender terhitung sejak tanggal 11 November 2013 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014. Diberitakan sebe-lumnya, Kepala Bidang Upt. Wilayah Selatan dan Kepala Seksi Upt. Wilayah Selatan Dinas BMTR Banten yang dip-impin (Francisco) ini, diduga terang-terangan meremehkan payung hukum Pengadaan Barang dan Jasa, Perpres 70 Tahun 2012 yang disahkan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)

Demikian juga dengan UU Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Ti-dak Sehat, yang memenang-kan kontraktor Black List PT. Tria Laksana Jaya, untuk paket proyek senilai Rp Rp. 5.129.856.000.00 miliar, un-tuk kegiatan Pemeliharaan Ruas Jalan Kramat Watu – Tonjong.

Sebagai catatan, dalam le-lang paket proyek di instansi berbeda, yaitu di Satker SNVT Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah 1 di Direktorat Jen-deral Bina Marga Kemen PU, PT. Tria Laksana Jaya juga sempat dimenangkan dalam Paket Pekerjaan “Rekonstruk-

si / Peningkatan Struktur Ja-lan Batas Kota Pandeglang – Batas Kota Rangkas Bitung” senilai Rp 14.323.505.000, Miliar dari APBN 2013, namun pemenangan PT. Tria Laksana Jaya tersebut dibatalkan oleh pihak Kemen PU, dengan ala-san karena PT. Tria Laksana Jaya tersangkut Black list se-menjak 5 September 2012 sampai 5 September 2014.

Hingga dua kali pemberi-taannya dimuat oleh Harian Warta Nasional ini, Kepala Upt. dan Kasi Upt. Wilayah Utara Dinas BMTR Prov. Banten me-nutup mulut rapat-rapat ke-pada Warta Nasional sehingga sangat sulit untuk mengetahui siapa aktor intelektual dibalik pemenangan kontraktor yang masuk Daftar Hitam ini.

Francisco dan Bambang selaku Kepala Upt. dan Kasi Upt. Wilayah Utara Dinas BM-TR Prov. Banten, juga susah ditemui dikantornya dan pon selnya pun tidak bisa dihubungi, bahkan melalui tele-phone seluler Pelaksana Tek-nis Lapangan, Bambang saat di hubunginya . menolak ber-bicara denggan Warta Nasi-onal, bahkan direktur PT. Tria Laksana Jaya-pun (H.Memet) saat di Hubungi Warta Nasi-onal Tidak Menjawab bahkan Sms Konfirmasipun tidak membalasnya hingga berita ini diturunkan.njip

TANGERANG, (WN)Hadir tiga pemimpin Ta-

ngerang Raya, Arief Wisman-syah (Walikota Tangerang), Ah med Zaki Iskanda (Bu-pati Tangerang) dan Benya-min Davnie (Wakil Wali ko ta Tangerang Selatan) ha dir meng-gantikan Wali kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany yang berhalangan datang dalam acara “Talk¬show Tiga Pemimpin Muda Membangun Tangerang”, disalah satu pusat perbelanjaan Kota Tangerang, Jumat.

Dalam diskusi yang dihadiri berbagai unsur elemen masyarakat tersebut, ketiganya kem-bali mengungkapkan wacana so detan kali Cisadane yang du lu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sempat mempunyai ide ingin menyodet kali di pintu air sepuluh itu, namun ide itu kan-das ditengah jalan dengan berb-agai kalangan warga Tangerang Raya menolak program sodetan ala Joko Widodo itu.

Sementara, menanggapi to-pik hangat yang sedang mem-bumbung, pencapresan Gu-bernur DKI Joko Widodo oleh PDIP yang kian santer, ketiga

pemimpin muda Tangerang Raya itu mengatakan kembali khawatir jika nanti Joko Wido-do terpilih menjadi presiden, maka wacana codetan kali Cis-adane tersebut bisa saja kem-bali muncul.

Bupati Tangerang Zaki Iskan dar merasa khawatir de-ng an majunya Jokowi ke pa-nggung pemilihan presiden. Menurutnya, bisa saja orang nomor satu di DKI itu kembali mendorong wacana sodetan sungai Ciliwung ke Cisadane yang dianggap merugikan warga Tangerang Raya.

“Dulu Jokowi mau sode-

tan, kita bertiga tanda tangan samasama menolak. Ini tergan tung siapa nanti Presiden-nya. Kalau ada rencana sode-tan (lagi) ya kita bertiga tolak juga,” tegas Zaki.

Meskipun sebenarnya proyek sodetan tersebut berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Zaki berpandangan ada pelu-ang hal ini diwacanakan kem-bali jika Jokowi terpilih men-jadi presiden.

Bupati Tangerang Ahmed Za ki Iskandar mengatakan, pe nolakan Tangerang terha-dap sodetan bukan karena Ta

ngerang tidak mau membantu Jakarta. Akan tetapi lebih ke-pada in¬frastruktur Cisadane yang be¬lum memungkinkan. Zaki yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Tangerang ini bahkan men¬contohkan kondisi bendungan Pintu Air 10 yang sejak diban¬gun pada tahun 1920 sampai se ka rang baru sekali dilakukan perbai-kan, yakni pada tahun 1992. “Cisadane dari dulu su dah men-jadi urat nadi warga Tangerang. Baik bagi pengem¬bang usaha besar maupun usa¬ha kecil,” cetus Zaki.

Menurut pria lulusan Aus-tralia ini, kekhawatiran itu didasarkan pada pengalaman banjir bulan lalu. Pemprov DKI berencana melakukan sodetan dari Sungai Ciliwung ke Sungai Cisadane untuk meminimal-isasi banjir Jakarta.

Sementara itu, Wakil Wa-likota Tangerang Selatan Be-nyamin Davnie mengatakan, ke beradaan kali Cisadane tersebut merupakan anugerah ba gi masyarakat seTangerang Raya, dan kali ini sudah men-jadi bagian peradaban ma-

syarakat. Karenanya, Benya-min bersyukur pe¬nolakan tiga Tangerang terhadap wa-cana sodetan Ciliwung-Ci-sadane yang diga¬gas Guber-nur DKI Jakarta Joko Widodo akhirnya disetujui oleh pemerin tah pusat.

Sebagai solusi pengganti sodetan, pemerintah pusat berjanji akan mendahulukan normalisasi Cisadane. “Kali Cisadane ini merupakan aset bersama, dan menjadi sum-ber mata air baik masyara-kat maupun in¬dustri. Kami sangat mendu¬kung adanya normalisasi kali Cisadane ini,” ujar pria yang disapa Bang Ben ini.

Walikota Tangerang Arief Wis mansyah menuturkan bahwa jajaran pemerintahan daerah Tangerang, baik kabupaten, kota, dan Tangerang Selatan sedang mendukung penuh pelaksanaan normalisasi sungai Cisadane. Ari-ef pun berharap presiden terpilih nantinya bisa mendukung nor-malisasi Cisadane. “Ya siapapun presidennya, kita tetap meminta untuk menjaga sungai Cisadane,” ujar Arief.nZIE/GUN

LEBAK, (WN)Kepolisian Resor Kabupaten Lebak

membekuk empat pelaku pemerkosa gadis setelah diberikan minuman keras hingga korban tidak sadarkan diri. “Kami membekuk keempat pelaku pemerkosa itu dikediamannya dan tidak melaku-kan perlawanan,” terang Wakil Kepala Kepolisian Resor Lebak Kompol Yudhis Wibisana di Lebak kepada awak media, Selasa.

Keempat pelaku tersebut berinisial AJ, RN, RS, dan AG warga Kabupaten Lebak. Mereka tersangka yang beru-sia remaja itu berawal berkenalan di salah satu tempat permainan di Rang-kasbitung. Korban AS seorang gadis warga Rangkasbitung berawal berke-nalan dengan pelaku RN. Tersangka AS

membujuk korban untuk mengunjungi rumah kosan temannya di Pasir Ona Rangkasbitung.

Setelah tiba di rumah temannya itu, pelaku membawa tiga teman lainnya masing-masing AJ, AG, dan RS. Mer-

eka di rumah kosan itu sambil minumminuman keras dan dalam kondisi mabuk pelaku memerkosa secara bergiliran.”Kami menangkap empat pelaku pemerkosa itu setelah orang tua korban melaporkan kepada kepolisian,”

katanya.Menurut dia, mereka para tersangka

melakukan pemerkosaan terhadap gadis itu akibat pengaruh minuman keras. Se-bab saat ditangkap pelaku tersebut ma-sih dalam kondisi mabuk.

“Kami saat ini masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mem-pertanggungjawabkan perbuatan keem-pat tersangka pemerkosa,” katanya.

Ia menyebutkan, tersangka pe merkosa di bawah umur itu akan dijerat UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun minimal 3 tahun.

“Kami tidak main-main terhadap pe la-ku pemerkosa itu karena perbuatan mereka dinilai keji dengan melakukan secara ber giliran,” pungkasnya.nRh/Gun

PT. Tria Laksana Jaya Diblacklist, Tetap di PHO

Kapolda Banten diminta segera usut tuntas proyek Pemeliharaan Keramat Watu Tonjong,yang diduga melawan hukum, Bambang, Selaku Kepala Seksi Jalan & Jambatan Upt. Utara Dinas Bina Marga Tata Ruang Banten tetap mencairkan anggaran sebesar 5,12 milyar, pekerjaan sudah PHO”

BANTEN,(WN)Sangat disayangkan adanya

persekongkolan antara Kepala Seksi Jalan & Jambatan UPT. Utara Dinas Bina Marga dan Tata Ruang (BMTR) Provinsi Banten dengan perusahaan kontraktor yang sudah tercatat dalam “daftar hitam” alias “black list”, yaitu PT. Tria Laksana Jaya (TLJ), pada kegiatan proyek Pemeliharaan Jalan Kramat Watu Tonjong dengan Nomor Kontrak 761/072.9/SPK/PBRKT/DBT/IV/2013.

Panwaslu Menerima Laporan Panitia UASKOTA TANGERANG, (WN)

Panitia pembuat dan pengadaan soal ujian akhir sekolah (UAS) tingkat SMA, SMK dan Madrasah Aliyah (MA) Kota Tangerang dilaporkan ke Panwaslu setempat oleh Direktur Eksekutif Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi. Pelapor menduga panitia terkait di Disdik Kota Tangerang telah mengarahkan siswa peserta UAS kelas III SMA/SMK dan MA selaku pemilih pemula untuk memilih Partai Keadilan Sejahtera lewat soal bidang studi Pendidikan Kewargaan Negara (PKN).

Jandi saat dihubungi usai diperiksa sebagai pelapor di Panwaslu Kota Tangerang, mengakui pihaknya telah men-gadukan dugaan politisasi soal tes mata pelajaran PKN yang diujikan kepada siswa pemilih pemula di tingkat sekolah menengah atas. “Kita adukan pekan lalu, pihak terlapornya panitia pembuat soal UAS Disdik Kota Tangerang den-gan barang bukti antara lain berkas soal ujian PKN kelas III,”ungkapnya, Selasa.

Menurutnya, tim pembuat soal ditengarai memiliki motif polistis dengan mencantumkan PKS sebagai jawaban benar pada soal dengan lima opsi. “Diindikasi ada tendensi mem-pengaruhi dan mengarahkan siswa pemilih pemula untuk menjatuhkan pilihan ke partai ini. Kami menyimpulkan pa-nitia maupun pihak lain yang terkait di dalamnya yang di-duga bertanggung jawab sehingga harus diproses berdasar-kan ketentuan berlaku oleh penyelenggara pemilu bidang pengawasan,”jelasnya.

Ditanya apakah PKS sendiri terindikasi menunggan-gi pembuatan soal ujian itu, Jandi enggan berspekulasi. “Dalam hal ini saya mempersilakan Panwaslu menelisik dan mendalami untuk mengungkapnya,”imbuhnya. Di tempat terpisah, Bendahara DPD PKS Kota Tangerang, Teuku Iwan, kepada wartawan, menyanggah parpolnya terkait masalah. “Lha malah kami baru tahu dari pers. Kami tegaskan, tidak pernah masuk pada persoalan itu, malah pihak kami yang dirugikan,”ujarnya.

Ketua Panwaslu Kota Tangerang, Takhono, menyatakan lembaganya telah menyikapi aduan itu. “Terlapor, yakni Ahmad Nasrulloh selaku Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Pengadaan Soal UAS di Disdik sudah dipanggil untuk dim-intakan klarifikasinya, tentu ini masih berproses sampai batas waktu yang ditentukan bagi lembaga Panwaslu un-tuk menangani setiap laporan maupun aduan pelanggaran pemilu,”imbuhnya.nGun/KB

Ketua DPRD Irit Bicara Setelah Diperiksa KPK

BANTEN, (WN)Ketua DPRD Provinsi Banten Aeng Haerudin, rampung

menjalani pemeriksaan selama 5 jam oleh penyidik Komi-si Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu. Usai menjalani pemeriksaan, Aeng irit bicara terkait pemeriksaannya tersebut. “Saya hanya ditanya soal tanah saya yang dibeli Pak Wawan,” kata Aeng kepada wartawan.

Wawan yang dimaksud adalah adik Ratu Atut Chosiyah, yakni Tubagus Chaery Wardana. Namun, Aeng bungkam saat ditanya mengenai tanah apa yang dimaksud. Begitu pun saat ditanya wartawan mengenai dugaan telah mener-ima sejumlah mobil dari Wawan, Aeng memilih diam. Dia langsung masuk ke dalam mobil Honda Brio A1111MS.

Nama Ketua DPRD Banten, Aeng Haeruddin mengemuka terkait kasus dugaan TPPU yang diduga dilakukan Wawan. Pasalnya KPK menyita mobil Mercedes Benz E300 dari Aeng pada Jumat, 14 Februari 2014 lalu. Mobil yang diduga pembe-rian Wawan bernomor polisi B 4 FIS itu disita dari pria yang di-duga teman dekat Wawan, yaitu Herdian Koesnadi.nGUN/JNA

Peran Industri di Cilegon Disoroti GerindraCILEGON, (WN)

Berkembangan industri di Kota Cilegon dinilai belum ban-yak dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di sekitarnya. Maraknya industri di Kota Cilegon ternyata tidak menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Gerindra mengkri-tisi peran industri yang banyak berkembang di Kota Cilegon, kata Ketua DPC Gerindra Hasbi Sidiq, di hadapan ribuan sim-patisan dan kader Partai Gerindra dalam kampanye terbuka di Lapangan Kecamatan Purwakarta.

Hasbi yang juga Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 1 un-tuk DPRD Kota Cilegon daerah pemilihan dua (Dapil 2Keca-matan Ciwandan dan Citangkil) mengatakan, banyak industri di Kota Cilegon seharusnya menjadi penopang kesejahteraan masyarakat. Tapi nyatanya sampai saat ini masyarakat belum sejahtera. Ia menyebutkan, berbagai persoalan seperti pendi-dikan, kesehatan dan infrastruktur belum menjamin masyara-kat menjadi makmur.

Bahkan dana CSR (Coorporate Sosial Responsibility) yang merupakan amanah dan diatur oleh Undang-Undang, peny-alurannya tidak merata. Gerindra sebagai partai politik akan siap mengawal kebijakan untuk masyarakat dan menyiapkan program serta konsep untuk mensejahterakan masyarakat in-donesia dan termasuk Cilegon didalamnya,” tegas Hasbi.

Sementara itu, Caleg Gerindra untuk Provinsi Banten Ibro-him Aswadi mengatakan, jumlah massa yang hadir dalam kampanye ini sekitar 5 ribu. Dia optimis bisa meraih target 2 kursi untuk dapil JombangPurwakarta dan 8 kursi untuk Kota Cilegon.nFg

Jokowi Ditolak 3 Pemimpin Tangerang

Empat Pemerkosa Dibekuk Polres Lebak

MEREKA terus mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat untuk segera memeriksa pegawai BBWS Citarum atas pemberian ganti rugi yang re-alisasinya pembayaran yang tidak sesuai perhitungan (disu-nat), sehingga dijadikan ajang bancakan sejumlah oknum.

“Kemana Kajari, tolong tangkapin para penjahat di BBWS Citarum”, ujar para pe-milik lahan. Menurut warga pemilik lahan, selama ini tidak pernah tahu asal sistem pem-bayaran seharga Rp 315.000, permeter. Para warga ini han-ya menerima Rp 4 juta per-tumbak. Para warga selama

ini diterapkan pola transaksi jual beli tanah di kampung ci-unteng adalah pola lama yaitu ukuran pertumbak. Mereka tidak tahu bahwa aturan dari pemerintah setempat adalah permeter. Kami sudah dibo-hongi mentah-mentah, tolong tangkapin, “ ujar pemilik la-han kepada Harian Warta Na-sional.

Terungkapnya pola pem-bayaran dengan sistem per meter ini, warga masyarakat Ciunteung merasa dirugikan dan di permainkan. Pada hal bila dikalkulasikan dengan 1 tumbak seluas 1 x 14 meter, sistemnya tanah warga ma-sayrakat ini menerima 14x Rp 315.000: Rp 410.000 pertum-bak. Warga sangat berharap agar kepala BBWS Citarum dapat memberi penjelasan terhadap pola dan mekanis-menya, lahan seluas 5712 m2 lahan yang di bebaskan 1750

m2 diantaranya merupakan lahan aset pemerintah kab.bandung. Lahan seluas 5712 m2 sama dengan 408 tum-bak, bila dikalkulasikan den-gan kelibahan anggaran Rp 410.000x 408 tumbak. Jadi sisa anggaran Rp 167.280.000 sehingga kelebihan anggaran sekitar Rp 167. 280.000.

BBWS Citarum memberi-kan penjelasan ke wartawan. Melalui satkernya Ahamd dan

PPK nya Eris. Bahwa angga-ranya 5 miliyar dari APBN. Dengan nada yang men-curigakan, Eris mengatakan benar ada kelebihan angga-ran sebesar 167.280.000, dan sudah disetorkan ke negara. Dan BWWS Citarum memakai Konsultan independen terkait pembebasan lahan tersebut. Cetusnya.

Menurut Martua dan Winer menanggapi hal ini, tidak jelas

apakah anggaran tersebut dikembalikan ke kas negara atau sebaliknya masuk kan-tong oknum tertentu. Atau-pun oknum pemkab bandung. Permasalahan ini diharapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat segera melakukan penyelidi-kan, karena ditemukan ban-yak keganjilan terkait pembe-basan lahan tersebut. Supaya hak hak dari warga Ciunteung terpenuhi.nRudi zahid

BANDUNG, (WN)Akibat kelakuan pejabat PPK di Di-

nas Pendidikan Kota Bandung, kualitas bangunan sekolah jauh dari standar, dananya berceceran di tengah jalan alias terindikasi korupsi. Selain itu, para oknum pejabat kebal hukum yang memperjualbelikan proyek dengan modus mereka menawarkan proyek tersebut kepada para rekanan/pengusaha dengan meminta fee di muka sebagai pelicin.

Salah satuanya adalah pembangu-nan RKB (Ruang Kelas Baru) 4 lokal di SMA 24 Kota Bandung, Jl. AH. Na-sution yang sedang berjalan pemban-gunannya sudah 75 persen dan entah anggaran dari mana karena tidak ada papan proyek begitupun juga dengan pembangunan RKB DAK (Dana Alo-kasi Khusus) 2 lokal di SMPN 33 Kota Bandung TA 2013 (swakelola) dengan anggaran Rp. 201.600.000, dengan 90 hari kerja belum selesai sampai saat ini atau masih 50 persen.

Saat wartawan mencoba meng-hubungi Kepala SMPN 33 Kota Band-ung akan tetapi tidak ada di tempat dan wartawan mencoba menghubungi melalui via telepon ke Wakasek Kehu-

masan Dra. Sringatun MM., dia men-gatakan bahwa tidak ada masalah su-dah diketahui ada pejabat PPK Disdik Kota Bandung.

Wartawan pun menghubungi me-lalui via telepon ke pejabat terkait yaitu Drs. Suryadi sebagai pejabat PPK dan Kepala Seksi PTKSD malah diarahkan ke kepala sekolah yang bersangkutan dan juga masalah pembangunan RKB di SMA 24 Kota Bandung diarahkan ke Khaeruman di Dinas Pendidikan Kota Bandung tetapi pejabat tersebut susah dijumpai dan ada apa dengan saling lempar tanggung jawab apalagi Asep

Zaenudin SH., sebagai pejabat PPK dan merangkap jabatan Kasie PSMPK itu-pun tidak pernah ada di tempat.

Pembangunan RKB di SDN Cibaduyut 5 Kota Bandung dengan pagu anggaran yang cukup dahsyat hanya 2 lokal den-gan anggaran Rp. 501.219.400, (Lima ratus satu juta dua ratus sembilanbe-las ribu empat ratus rupiah) dengan no-mor SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) : 027/06PPK/16.03SDN Cibaduyut 5/2013 mulai tanggal 25 September 2013 dan harus selesai paling lambat 23 Desem-ber 2013 akan tetapi kenyataannya lewat dari tanggal yang sudah ditentukan selesai

bulan Februari 2014.Yang anehnya pula pekerjaan terse-

but yang harusnya dilaksanakan oleh CV. Ketanggungan Timur malah di over alih ke Wijaya (perorangan). Menurut sumber CV. Ketanggungan Timur su-dah diover alihkan ke Wijaya. Padahal sesuai juklak juknis di SSKK (Syarat-syarat Khusus Kontrak) yang tercan-tum di SPMK bahwa penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan di larang mensubkon-trakan seluruh pekerjaan.

Asep Zaenudin SH., sebagai pejabat PPK mengatakan itu tidak benar dan itu fitnah jangan didengarkan pekerja (mandor) yang sebenarnya bahwa Wi-jaya adalah salah satu karyawan keper-cayaan dari CV. Ketanggungan Timur, tegasnya. Akan tetapi di lapangan ke-napa Wijaya dan pekerja (mandor) setelah selesai bangunan RKB tersebut menagih uang hasil pekerjaan ke peja-bat PPK Asep Zaenudin SH., ada apa ?

Lembaga Advokasi Hukum dan HAM, Lian mengatakan bahwa pihak penegak hukum yang masih memiliki kejujuran dan keadilan maka pihak ke-jaksaan harus usut tuntas permasalah-an tersebut jangan main mata.nTEAM

BANDUNG, (WN)Keterbukaan publik untuk

memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan hak atas informasi menjadi sangat penting kare-na makin terbuka penyeleng-garaan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan neg-ara tersebut makin dapat di-pertanggungjawabkan.

Surat Klarifikasi No. 002/BBWN/II/2014 dengan tang-gal surat 17 Februari 2014 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Band-ung belum bisa dijawab tertulis mengenai pembangunan RKB (Ruang Kelas Baru) di SDN Su-karela 4 yang mana sempat terbengkalai pembangunannya pada tahun 2012 dan dilanjut-kan pembangunannya sampai finishing tahun 2013.

Akan tetapi, hasil pembangu-nan RKB di SDN Sukarela 4 Kota Bandung disayangkan tidak bisa difungsikan untuk kegiatan KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) kare-na hasil pekerjaan pembangunan tersebut asal jadi dan ironisnya tembok retakretak dari samping kanan dan belakang.

Padahal pejabat PPK seb-agai pengawas dan memeriksa pekerjaan dan meminta pel-aporan secara periodik men-genai pelaksanaan pekerjaan dari kontraktor dan sebaliknya kontraktor harus bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan

sesuai dengan ketentuan-ke-tentuan dalam RKS (Rencana Kerja dan Syarat-syarat).

Asep Zainudin, SH., pejabat PPK di Disdik Kota Bandung ketika dijumpai wartawan WN mengatakan itu tanggung jaw-ab konsultan dan surat klarifi-kasi dari Media Harian Warta Nasional belum ada diposisi-kan dari kepala Dinas Pendidi-kan ke saya, ujarnya.

Hasil pantauan wartawan WN dari pembangunan RKB SDN Sukarela 4 TA 2012 yang sempat terbengkalai dan di-lanjutkan tahun 2013 tidak ada papan nama proyek CV mana yang melaksanakan proyek tersebut dan pagu anggaran diduga terindikasi fiktif. Padahal setiap kegiatan proyek pembangunan sum-ber dana dari APBD maupun APBN di SPMK sudah dipos-kan pekerjaan persiapan total anggaran Rp. 7.000.000,.

Orang tua siswa di SDN Suk-

arela 4 bertanyatanya anggaran darimana pembangunan RKB tersebut apalagi pembangunan-nya asal jadi.Wartawan WN mendapatkan penjelasan dari kepala sekolah di SDN Sukarela 4 Hj. Eti Rohaeti, S.Pd., bahwa hasil pembangunan RKB tidak dapat bisa difungsikan dan sudah dilaporkan ke Kabid TK/SD Drs. Ende M., karena menjumpai Asep Zainudin, SH. tidak pernah di tempat sebagai pejabat PPK yang bertanggung jawab.

Kinerja pejabat PPK Asep Zainudin, SH., patut dipertan-yakan apalagi menjabat juga sebagai Kasi Sarana/Prasa-rana Bidang PSMAK.Tipikor POLDA dan Kejaksaan segera mengusut kegiatan proyek RKB (Ruang Kelas Baru) TA 2013 yang diduga menjadi ajang korupsi dan penggelem-bungan Anggaran (Mark UP), ujar Lian salah satu koordina-tor Lembaga Advokasi Hukum dan HAM.nTeam

PEMBEBASAN LAHAN CIENTEUNG DISUNAT

Kejati Jabar Tangkap Pegawai BBWS

PROYEK BOBROKOknum Disdik Pejabat Kebal Hukum

KAB. BANDUNG, (WN) Lahan warga yang telah dibebaskan

untuk peruntukan bendungan dengan sistem pembayaran ukuran per tumbak kembali diprotes warga di Rt 03/RW 02 Cieunteung Balendah, Kabupaten Bandung.

5Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014

Kajari Diminta TegurKasipidsus Agar Tidak AlergiBANDUNG, (WN)

Kepala Kejaksaan (Kajari) Balebandung,Sugiono diminta mensosialisasi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangtransparanan informasi publik kepadaanak buahnya, Kasi Pidsus, Andri Yulian-syah biar tidak alergi dan tertutup kepadawartawan yang sedang bertugas meliputberita.

HARIAN Warta Nasionalsudah sembilan kali mendatan-gi ruang Andri Yuliansyah,jawaban yang diterima selalusaja sibuk dan rapat. Hal itu disampaikan oleh stafnya, yang

mengatakan beliau selalu sibuk.Akibat tertutupnya Andri

Yuliansyah dari wartawan, kuatdugaan sejumlah kasus yang ditanganinya, dari hasil pelimpah-an kepolisian dan hasil kerja

BANDUNG, (WN)MOBIL Dinas Camat,

Kabupaten Bandung initelah melintas di jalan-raya Ciparay, padahalmobil dinas hanya dipa-ke diwaktu hari kerja.Apakah mobil dinas ca-mat ini digunakan untukkepentingan pribadi?Sehingga hari libur punmobil dinas camat inilalu lalang, memang mo-bil dinas camat kab.bandung ini cukup me-wah dan berkelas seh-

ingga sebahagian camat lupa diri, bahwa mobil dinas itu asetpemda. Yang dibeli dari uang rakyat, agar kinerja para ca-mat lebih efektif dan efesien untuk pelayanan masyrakat.

Ironisnya mobil dinas camat yang satu ini, ban stipnya mobil ini tidak ada, sesuai dengan gambar yang diatas. Halini perlu tanda tanya dikemanakan ban stipnya, padahalmobil dinas ini dibeli Pemda pada tahun 2013 lalu denganharga miliyaran? Sebanyak 31 unit merk Daihatsu Terios.Jelas mobil dinas camat ini tidak terawat. Permasalahaan iniperlu di perhatikan pihak-pihak yang berkompoten. Agaraset pemda (pemerintah daerah) Kab.Bandung bermaan-faat untuk kepentingan masyrakat. Rudi Zahid

Mobil Dinas CamatTidak Terawat

Lomba CalistungDi Cikarang UtaraBerjalan Baik

BEKASI, (WN)LOMBA Calistung tingkat SD yang diadakan di Kecamatan

Cikarang Utara, bertempat di SDN 04, 07, 14 Karang Asih ber-jalan dengan baik dan kondusif. Peserta lomba Calistung iniberjumlah 249.

Kegiatan pun diawali dengan pembukaan lomba yang dip-impin Kepala UPTD Pendidikan Cikarang Utara, Drs. H.Sadjam.MMPd, laporan Ketua Panitia Agus Suparman.SPd ke-pada Kepala UPTD sesuai dengan UU Pendidikan, PeraturanPemerintah, SK Mendiknas No.012/2002 dan Peraturan Daer-ah Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi.

Kepala UPTD H Sadjam mengatakan, pemenang hasil darilomba calistungini akan mewakili SD di Kecamatan CikarangUtara untuk mengikuti lomba calistung tingkat SD Se-Kabu-paten Bekasi di Kecamatan Karang Bahagia yang bertempatdi SDN 01 dan 03 Sukaraya.

H. Sadjam berpesan kepada peserta lomba, jangan mera-sa gerogi dan jangan merasa tertekan, enjoy saja kita dalammengerjakan soal-soal apa yang diberikan oleh panitia, seh-ingga prestasi yang sudah ada di SD nya masing-masing agartidak terpengaruh dengan keadaan seperti sekarang ini, dalammengerjakan soal-soal harus dengan santai tapi pasti agardapat prestasi bagus dan baik.

Adapun hasil/pemenang lomba calistung di Kecamatan-Cikarang Utara adalah sebagai berikut :

Juara I, Rizka Nur Shafa (SD AL-AZAR), Juara I Mukamila-tul Anah (SDN Karang Asih 12), Juara II Naura Alodya (SD AL-ICHWAN), Juara II, I Gusti Made Gede A (SD PENABUR), JuaraIII Nadia Fawzia R (SDIT ATSURAYA), Juara III Sandrina Wil-datussolih (SDIT AQIQAH), Juara I - III Dari Kelas 2

Juara I Aldyansyah (SDN MEKAR MUKTI 06 ), Juara II NisaApriyana (SDN SIMPANGAN 01), Juara III Shafa Adriana (SDNKARANG ASIH 01). RBS/A.R

Marak Penipuan CPNSMUARA ENIM, (WN)

IMPIAN Idil Fitrah bin Saibulham, tenaga honerer yangbekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten (OKI), untukmenjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) gagal sudah.Tak hanya im-piannya menjadi PNS, ia pun mengalami kerugian Rp150 juta.

Idil hanya pasra, dia telah ditipu oleh Welly Nelson (44),seorang paranormal di Muara Bungo, Provensi Jambi. Hal initerungkap saat korban melaporkan kejadian tersebut ke Pol-res Muara Enim dengan LP/B-28/I/2014. Dalam laporantersebut, korban menyebut, ia dijanjikan lulus tes CPNS diKabupaten OKI.

Hanya saja, setelah penguman ternyata tidak lulus tes.“Padahal, orang tua saya sudah mentransfer uang sebanyakdua kali dengan nilai masing-masing Rp 75 juta melalui ATMBCA Jalan Sudirman Muara Enim,” jelas korban.

Ia menyebut kejadian itu berawal saksi Yuli,warga JalanMayor Ruslan Komplek BSD Blok HI No I Rt/RW:05/03 Kelu-rahan Air Lintang Kabupaten Muara Enim. Saksi menanya-kan kepada orang tua korban, apakah ada keluarga yang ikutseleksi CPNS. Orang tuanya pun jelas korban ada. Saksi kemu-dian memberikan nomor pelaku, selanjutnya orang tua kor-ban menghubungi pelaku.

Pelaku kemudian menjanjikan bisa mewujudkan keinginankorban menjadi PNS, dengan syarat menyiapkan uang Rp.150juta. Persyaratan tersebut, akhirnya di kabulkan Petrawanorang tua korban, uang tersebut oleh Petrawan di transfer duakali, pertama Rp.75 juta, kemudian untuk kedua kalinya, Pe-trawan meminta istrinya untuk mentransfer Rp.75 juta lagimelalui ATM BCA.

“Namun saat pengumuman CPNS nama saya tidak adadalam CPNS yang lulus tes.Orang tua saya kemudian meng-hubungi pelaku, namun telponnya tidak di angkat, tak lamakemudian, pelaku menghubungi orang tua saya katanya iasedang rapat. Keesokan harinya, orangtua saya kembali men-ghubungi pelaku, kali ini telponnya sudah tidak bisa di hubungilagi,”bebernya.

Kapolres Muara Enim,AKBP Mohamad Aris melalui KasatReskrim AKP Eryadi ketika di konfirmasi membenarkan te-lah menerima lapora korban terkait dugaan penipuan CPNSdi lakukan pelaku seorang paranormal. “Ya benar, kita mener-ima laporan korban yang bekerja sebagai honerer di Kabu-paten OKI. Pelaku menjanjikan untuk lulus CPNS di Kabupat-en OKI, “ungkap Eryadi.

Untuk lulus CPNS tersebut kata Eryadi, pelaku meminta ditransfer uang sebanyak Rp.150 juta. Lalu, orang tua korbanmentransfernya sebanyak dua kali melalui ATM BCA di MuaraEnim.”Guna penyelidikan, kita akan meminta meterangankorban dan saksi-saksi. Kita akan usut kasusnya, untuk mem-bongkar dugaan penipuan kasus CPNS ini, sekaligusmenangkap pelakunya , “tungkasnya. saidina erpan

BEKASI,(WN)BERKAT kerjasama yang baik ant-

ara guru, komite, dan wali murid diSDN Sukaresmi 06, berbagai kegiatan

yang dilaksanakan selalu berjalansukses dan meriah. Salah satunya ad-alah dalam melaksanakan kegiatanMaulid Nabi Muhammad S.A.W, barubaru ini.

Berkat kebersamaan itu, SDNSukaresmi selalu kedatangan banyaktamu dari luar untuk memberi cer-mah dan pengajaran, diantaranyapenceramah Ust. Mursid Kamil SpdI,Hj. Cahyati SPd dan Dasuki Latif SPdpengawas TK/SD KecamatanCikarang Selatan.

Untuk kegiatan Maulid Nabi Mu-hammad S.A.W kemarin yang dihadi-ri orangtua telah mampu menerap-kan akhlak yang luhur dalam mem-pererat hubungan baik sesama sa-habat, keluarga maupun orang lain.“Keikhlasan, kesabaran, kejujuran,

dan pema’af untuk diterapkan, itulahtujuan kegiatan ini diselenggerakan,”ujar Kepala Sekolah SDN Sukaresmi06, Mulyadi SPd kepada Harian War-

Kebersamaan di SDN Sukaresmi 06Harus Menjadi Contoh

NUSANTARA

KEHILANGAN STNKMerk/type : YAMAHA.JENIS/MODEL :SP MOTOR/SOLONO.POL : D 2349 WCTAHUN PEMBUATAN : 2010WARNA : PUTIHNO.RANGKA : MH328D205AK918145NO.MESIN : 28D1917684NO. BPKB : H 04205394NAMA PEMILIK : DASMARIA SILALAHIALAMAT : KP RENGAS CONDONG

RT.04/01 ANDIR KEC. BALEENDAH KAB. BANDUNG

mereka mulai dari tahap LID danDIK, tidak diketahui masyrakatakibat tidak dapat terpublikasi-kan oleh media.Tujuan wartawanmau menemui Andri Yuliansyahuntuk minta tanggapan dan klar-ifikasinya terkait pemberitaanWarta Nasional Edisi 20/Th XIII/18-30 NOV 2013.

Salah satunya terkait kasuslimpahan dari Polres Cimahi,yaitu kasus Pengadaan TanahPemda Kabupaten BandungBarat seluas 500.000 M. Andrisangat perlu ditanya siapa jak-sa penelitinya, berapa angga-ranya, berapa kerugian nega-ra?. Pihak Polres Cimahi men-gatakan bahwa berkas sudah

empat kali dikembalikan olehkejaksaan, dengan alasan polisiharus mencari payung hukumuntuk menjerat tersangka. Jum-lah tersangka ada empat orang.

Dan perkara penggunaan BajuDinas Linmas Tahun 2010, ang-garannya 3,4 Miliar Kab.Bandung,danah hibah 1,2 Miliar saranaolah raga dan limpahan kasus Pol-res Bandung terkait e-KTP. Sin-yalemen yang diketahui wartawanbahwa kasus yang ditangani An-dri Yuliansyah di jadikan ATMberjalan?, sehingga kasus terse-but berjalan ditempat?. Sehinggasejauh mana dan seperti apaperkembangan kasus tersebut,masyrakat banyak belum tahu.

Tidak jelas kenapa AndriYuliansyah begitu alergi ke war-tawan, ataupun adanya tinda-kan yang tidak sesuai mekanis-me terkait penanganan beber-apa kasus tindak pidanakorupsi,(Tipikor) sehingga An-dri Yuliansyah tertutup rapatkepada wartawan.

Menanggapi hal tersebutMartua Sirait mengatakan bilasikap Andri Yuliansyah selalutertutup rapat dan alergi kewartawan, ini akan semakinmenimbulkan tandatanya besar.Ya, kalau tidak mau di datangidan dikonfirmasi oleh war-tawan, jangan jadi Kasipidsus,ujarnya. Rudi zahid/ Martua

ta Nasional.Beliau berharap

setelah peringatanMaulid Nabi ini akanada perubahan padasiswa/i juga parapengajar. Tanpa ke-bersamaan semuatidak akan terwujud,semoga dengan Mau-lid Nabi MuhammadS.A.W ini akan me-nambah iman kitayang identik dengankebaikan dan sikapitu sangat dituntut

keberadaannya pada diri manusia didalam kata-katanya dan keyakinannyaserta di dalam penerapan kemu-liannya. RBS/AR )

BANDUNG, (WN)KEJADIAN ini mulai dari tahun

2004, sampai sekarang belumada perhatian dari BBWS, akibat-nya 10 rumah yang hanyut dibawa banjir, di komplek Cibiuk,RT 3/ RW15, Kelurahan Pasawa-han, Kecamatan Dayeuh Kolot,Kabupaten Bandung merasawaswas bagai bom waktu, sebab-Pemda tidak peduli dengan per-masalahan ini.

Tokoh Masyarakat, NyonyaSirait mengatakan, memang pe-merintah setempat dan BBWStutup mata atas kejadian ini, sayasudah tinggal di daerah ini sela-ma 14 tahun, jadi apabila hujan

deras kami was was, karena deb-it air nya besar, jadi kecepatanair itu 100km/jam, dengan kece-patan demikian menghantamdinding tanah, sedangkan bron-jong ataupun tembok penahantanah tidak ada, ujarnya.

Jadi saya melakukan tindaksendiri yaitu membuat tembokdan boronjong walaupun itu alakadarnya, mengantisipasi apabilabanjir rumah saya tidak hanyut.Masalah biayanya saya sendiriyang menanggungnya. Biayanyasampai ratusan juta, ujar Sirait kewartawan Warta Nasional. Per-masalahan ini harus di perhatikanoleh semua pihak. Rudi Zahid

BBWS Citarum Tutup Mata

BANDUNG, (WN)SMA Negeri 1 Baleendah,

Kabupaten Bandung sekolahyang sangat diminati olehmasyarakat, dikarenakan tem-patnya yang dekat untuk ditem-puh, dan bebas banjir. Di harikamis lalu pekerja sedangmelaksanakan pekerjaan rehabpagar sekolah, pekerjaan terse-but masih belum rampung,karena proyek itu dibuatproyek “Siluman” dibuat miste-rius tanpa ada pengumunanpapan plang proyek.

Pantauan Harian Warta Na-sional, tidak ada papan pember-itahuan dan site planenya (gam-

bar) ada sebagai modus untukmenutup-nutupi penyimpan-gan agar tidak ketahuan siapadalang pelaku korupnya. Mere-ka segaja membuat masyarakatbingung karena banyak tidaktahu angaranya berapa, dandari mana anggaran rehab pa-gar tersebut berasal.

Agar tidak terkecoh denganmodus kotor tersebut, war-tawan menemui pihak SMAN 1Balendah yaitu Humasnya danSarpras, ketepatan KepalaSekolah, AA tidak masuk kantor.Hingga wartawan menanyakandarimana asal anggaran rehabpagar, dan berapa?, Humas dan

Sarpras mengatakan bahwaasal anggaran dari APBD, tahu-nya saya tidak tahu, nilai angga-ranya 190 juta, ujarnya menut-up nutupi semabari mengata-kan lebih baik bapak ke kepalasekolah supaya lebih jelas, tam-bahnya.

Humas dan Sarpras menyu-ruh wartawan hari sabtu datanglagi, mungkin kepala sekolahada, ujarnya. Sangat di sayang-kan kepala sekolah tidak datangke sekolah sehingga berita ini diturunkan untuk tindaklanjutberita edisi berikutnya. Per-masalahan ini perlu diperhati-kan Kabid SMA. Rudi zahid

Anggaran Rehab PagarSMAN 1 Balendah Dicurigai

Indahnya Kebersamaan Peringatan Maulid Nabi Di SDN Karang Baru 04

KAB.BEKASI,(WN)Bertempat di SDN Karang Baru 04 segenap guru, murid,

orang tua murid, komite sekolah dan sejumlah tokoh ma-syarakat, tidak ketinggalan juga kepala desa Karang Baru Komarudin Ambarawa ikut menghadiri peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad. Beberapa sambutansambutan mulai dari kepala desa, kepala sekolah dan pengawaspun menghiasi acara tersebut.

Hj.Sukaesih.SPd.MPd selaku Kepala SDN Karang Baru 04 memberikan sambutan kepada guru dan anak didiknya supaya benarbenar meneladani sifatsifat Nabi Besar Mu-hammad SAW di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak lupa pula beliau mengucapkan “Banyak terimakasih kepada pihakpihak seponsor yang membantu acara Mau-lid Nabi ini (Khususnya orang tua murid),” ungkap beliau.

Kemudian di lanjukan sambutan yang di berikan oleh Ai.Rahayu.SPd sebagai pengawas dari UPTD dalam sam-butannya beliau berkata “Dengan hikmah Maulid Nabi,kita tingkat kan cinta anak didik terhadap Nabi.Muhammad.SAW”. Tibalah puncak acara dengan mendengarkan sira-man rohani dan nyanyian shalawatshalawat Nabi dari KH.Tatang (Vijay) dengan tema inti dari ceramahnya yaitu “Untuk menjadi orang yang sukses harus di barengi do’a dan usaha juga di iringi do’a dari kedua orang tua” dan aca-ra pun di tutup dengan do’a bersama.nRBS/A.R

Usut Proyek RKB SDN Sukarela 4 Sarat KKN

Pencairan Dana Bansos Ditunda Rano Karno

DEPOK, (WN)Penghentian penyaluran dana kampanye itu berawal

dari imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pasal-nya, dana bansos selama ini diketahui rawan disalahgunak-an. Menjelang pemilihan umum (pemilu) dana bansos juga bisa digunakan untuk meningkatkan elektabilitas partai dan jajaran sang kepala daerah.

Kepada wartawan di Pusat Studi Jepang, Universitas In-donesia, Depok, Rano Karno mengatakan bahwa menjelang pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan presiden (Pil-pres), dana bansos itu rawan disalahgunakan. “Saya setuju untuk ditunda pencairan dana bansos, karena memang ter-indikasi untuk kepentingan kampanye,” katanya.

Rano yang merupakan salah satu juru kampanye Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengatakan di Provinsi Banten, ada sejumlah hal yang tidak bisa ditunda penyaluran dana bansosnya. “Tapi ada yang tidak bisa di-tunda seperti KONI (Komte Olah raga Nasional Indonesia). Tapi untuk kegiatan populis itu ditunda,” tandasnya.

Wakil Gubernur Banten, Rano Karno mengaku sudah memerintahkan agar dana bantuan sosial (Bansos) di provinsi Banten akan disetop penyalurannya hingga pemili-han presiden 9 Juni mendatang.nGun

Cijangkar Kini Aman Dan Kondusif

SUKABUMI, (WN)Salah satu contoh meningkatkan keamanan dilingkungan

selalu melakukan ronda rutin yang di gelar setiap malam. Itulah yang dilakukan Ketua RW 09, Kosasih dan Ketua RT 05, Aep bersama warganya di wilayah Cijangkar, Citamiang, Sukabumi, Jawa Barat.

Saat ditemui di pos kamling, Kosasih dan Aep men-gatakan demi menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, aman dan untuk memperkecil ruang lingkup aksi-aksi keja-hatan di malam hari serta terhindar dari hal-hal yang me-nyangkut keamanan lingkungan, maka kami sebagai ketua Rw di wilayah ini berinisiatif menggelar ronda malam yang di adakan di setiap Rt.

Adanya ronda rutin, disambut baik oleh warga apa lagi akhir-akhir ini seringkali terjadi kejadian pencurian di dalam rumah. “Kami menghimbau kepada seluruh warga masyarakat khususnya yang ada di wilayah cijangkar RT 05, RW 09 Citamiang untuk selalu waspada mengantisipasi maraknya pencurian di dalam rumah dapat teratasi”, ujar Kosasih.nRADY/ASEP

Pengendara Motor Ugal-ugalan Seruduk Pejalan Kaki

SUKABUMI, (WN)Seorang pejalan kaki yang tidak diketahui identitasnya

menjadi korban ditabrak (Diseruduk) oleh pengendara sepeda motor Kawaski Ninja, warna hijau dengan nomor polisi F 6461 WZ yang segaja melaju dengan kecepatan tinggi di Jalanraya dari arah Cianjur menuju Sukabumi.

Menurut keterangan beberapa saksi warga, motor me-laju dengan kecepatan tingggi, saat motor mau menghindari jalan yang berlobang, saking lajunya kencang, dia tidak bisa mengerem motornya. “Pengendara motor mau menghindari jalan berlobang, tetapi dia tidak dapat mengendalikan laju motornya dan tidak melihat ada pejalan kaki, hingga sipeja-lan kaki diseruduk (ditabrak) langsung begitu saja, pejalan kaki terpental, kepalanya berdarah lupa parah”, ujarnya.

Akibat kejadian itu, korban mengalami luka yang san-gat serius di bagian kepala, kaki dan langsung di larikan ke puskesmas terdekat oleh warga setempat untuk mendapat-kan pertolongan nyawa.

Menurut warga, jika jalan berlubang tidak diperbaiki dan juga tidak menyalakan lampu penerangan jalan, akan ban-yak korban kecelakaan yang terjadi disini. Di jalanraya ini para pengendara motor suka ugal ugalan dengan laju cepat. “ Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan jalur suka-bumi cianjur agar tidak ada lagi kecelakaan yang diakibat-kan akses jalan serta penerangan jalan yang kurang menun-jang”, ujarnya.nAsep/Rady

6 Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014

SELAIN launching sebagaiprovinsi inklusif, kesempatanini juga merupakan momenpeluncuran Pergub Jabar no 72tahun 2013 tentang Penyeleng-garaan Pendidikan Inklusif.Launching Provinsi Jawa Baratsebagai provinsi Inklusif diha-diri oleh tiga ribu orang. Diant-aranya dari PGRI, Pemda Jabar,Pemkot dan Pembkab se Jabar,Asosiasi PAUD, kepala sekolahdan pengurus SLB, serta kelom-pok kerja pendidikan inklusif.

Deklarasi tersebut ditandaidengan pembacaan naskah de-klarasi oleh Wakil Gubernur

Jawa Barat, Dedi Mizwar, danpenandatanganan prasasti olehDedi Mizwar, Direktur PKLKDikdas Kemdikbud Mudjito,dan Kepala Dinas PendidikanProvinsi Jawa Barat, WahyudinZarkasyi, di Gymnasium Uni-versitas Pendidikan Indonesia(UPI), Bandung, Jawa Barat, be-berapa waktu yang lalu.

Wakil Gubernur Jawa Barat,Dedi Mizwar, mengatakan, pen-didikan inklusi menjadi tong-gak lahirnya paradigma pendid-ikan yang menghargai perbe-daan. Sekolah, kata dia, haruslebih terbuka, ramah anak, dan

tidak diskriminatif.“Sekolah inklusif adalah

sistem pendidikan terbuka ygmengakomodasi semua kebu-tuhan sesuai kondisi masing-masing anak,” katanya.

Direktur PKLK Dikdas Mud-jito mengatakan, Provinsi Jabaradalah salah satu penerimaanugerah Inclusive award daripemerintah pusat dan KerajaanNorwegia. Selain itu, Provinsi

ini juga tercatat sebagai satudari lima provinsi inklusif. “Ja-bar adalah salah satu penerimapenghargaan inklusive awardbersama Jawa Timur dan DKIJakarta,” katanya. Anang

KADISDIK JABAR :

Jabar Deklarasi Sebagai Provinsi InklusifBANDUNG, (WN)

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi JawaBarat, Wahyudin Zarkasyi mengatakan,sebelum launching Provinsi Jawa Baratsebagai provinsi Inklusif ini dilaksanakan,Pemprov Jabar telah melakukan seleksi SDdan SMP yang akan dijadikan modelpendidikan inklusif.

Kejati Diminta Lidik BBWS Terkait Pembebasan Lahan CientengBANDUNG, (WN)

BERBAGAI kalangan masyarakatdi RT 03/RW 02, Cienteung Bal-endah, Kabupaten Bandung men-gakui lahan warga telah dibebaskanuntuk peruntukan Folder (bendun-gan) dengan sistem pembayaranukuran per tumbak, dari realisas-inya diduga ajang bacakan sejum-lah oknum.

Berbagai keterangan yang di-himpun dilingkungan warga, pemi-lik lahan tidak pernah tahu asalsistem pembayaran seharga Rp315.000, permeter. Para warga ini

hanya menerima Rp 4 juta per tum-bak. Para warga selama ini diterap-kan pola transaksi jual beli tanah diDesa Cieunteung adalah pola lamayaitu, ukuran per tumbak, merekatidak tahu bahwa aturan dari pe-merintah setempat adalah sistempembayaran per meter.

Terungkapnya pola pembayarandengan sistem per meter ini, war-ga masyarakat Ciunteung merasadirugikan dan dipermainkan. Pada-hal bila dikalkulasi dengan 1 tum-bak seluas 1x 14meter, sistemnyatanah warga masyarakat ini men-

erima 14x Rp 315.000:Rp4.410.000. Sementara yangmereka terima hanya Rp 410.000per tumbak.

Warga sangat berharap agar Ke-pala BBWS Citarum dapat memberipenjelasan terhadap pola dan me-kanismenya, lahan seluas 5712 m2lahan yang dibebaskan, 1750 m2diantaranya merupakan lahan asetPemerintah Kab.Bandung. Lahanseluas 5712 m2 sama dengan 408tumbak, bila dikalkulasikan dengankelebihan anggaran Rp 410.000 x408 tumbak, sisa anggaran

Anggaran BelanjaPembangunan danPemeliharaan Jadi BancakanBANDUNG, (WN)

ANGGARAN Belanja Pembangunan/ Operasi dan Pemiliharaandi setiap Kantor Kecamatan Kabupaten Bandung dari APBD un-tuk meningkatkan pelayanan kemasyrakat, mulai pelayanan Pem-buatan KTP, Pelayanan Pembuatan KK, Pelayanan PembuatanJamkesmas, dan Pembuatan SKTM ataupun urusan adimistrasimasih rawan bancakan oknum yang tak bertanggungjawab.

Pantauan Harian Warta Nasional dilapangan bahwa setiapkantor kecamatan anggaran di kucurkan sebesarRp330.974.600. Jumlah kantor kecamatan di Kab.Bandungsebanyak 31 kantor. Bila dikalkulasikan kurang lebih 10 mili-yar per tahun yang di alokasikan dari APBD Kab.Bandung,jumlah yang cukup fantastis.

Tetapi sayangnya, masih banyak masyarakat yang kecewaterhadap pelayanan kantor kecamatan. Bagi yang mau mem-buat KTP, Jamkesmas dan SKTM. Mau cepat selesai nggak?anda harus memberi uang bensin dan bayar dulu adimistras-inya, bagi masyarakt yang butuh dan awam, dengan rasakecewa mereka tetap memberikan uang ke staf kantor keca-matan, dan variatif mulai dari Rp 40.000 sampai Rp50.000.

Begitu juga kendaraan operasional dinas seperti motor,bahwa yang memakai itu, yang membiayai sendiri untuk pe-meliharaan rutin kendaraan tersebut. Dan begitu juga paka-ian khusus hari hari tertentu, staf -stafnya yang membelimemakai uang sendiri. Makan dan minumnya pun stafnyayang menangung dengan uang pribadi. Lalu dikemanakanrealisasi anggaran untuk itu ?

Anggaran tersebut dijadikan bancakan untuk kepentingansendiri, untuk mengklarifikasi hal ini, dan minta tanggapan ter-kait pemberitaan Warta Nasional Edisi 21/Th XIII/15-30 Janu-ari 2014. Beberapakali mendatangi ruang kerja Asisten 1Kab.Bandung, lagi rapat dan sibuk, yang menyampaikan itu salahseorang stafnya. Sehingga berita ini diturunkan. Permasalahanini perlu di perhatikan oleh semua pihak. Rudi zahid

NUSANTARA

Usut DirekturRS Gunung Tua TerimaFee Rp400 Juta

SIDEMPUAN, (WN)SALAH seorang terdakwa dalam proses persidangan di

Pengadilan Negeri (PN) terkait markup Pengadaan Alkes (AlatKesehatan) RSU Gunung Tua telah mengaitkan oknum peja-bat Pemkot Padangsidempuan dalam dugaan menerima Feesebesar Rp 620 juta.

Syamsir Alamsyah Pane (Ican Pane), Sekretaris BidangKomunikasi Politik dan Keamanan, Komite Nasional War-tawan Indonesia (Komnas WI) Padangsidimpuan, TapanuliSelatan mengatakan, begitu banyaknya pemberitaan di beber-apa media mengenai masalah tersebut yang sampai saat inikasusnya terkesan diam atau dipetieskan.

“Untuk itu diminta kepada aparat penegak hukum agar men-gusut tuntas segera kasus berjemaah oknum-oknum yang ter-libat dalam masalah dugaan Mark up pengadaan Alkes di Ru-mah Sakit GunungTua, Kab Padang Lawas Utara. Untuk aloka-si P-BDB (Perubahan Bantuan Daerah Bawahan) Provsu danP-APBD Provinsi Tahun 2012 sebesar Rp 10 Milyar,”ujar Pane.

“Untuk diketahui dalam pemberitaan dibeberapa Media,dalam proses persidangan, Dr.Naga Bakhti sebagai DirekturRumah Sakit Gunung Tua diduga menerima Fee sebesar Rp400juta. Sementara Rahmat Taufik sebagai Pejabat Pembuat Ko-mitmen (PPK) menerima sebesar Rp70 juta dan salah satuoknum yang sekarang menjabat sebagai Pejabat Teras di Pem-ko Padangsidimpuan diduga menerima Fee Rp 620 juta sertaHendri Hamonangan Daulay (bendahara) menerima Rp 89 juta.

Setelah menerima pembayaran dan kelebihan harga yangditerima rekanan pengadaan Alkes Rumah Sakit Gunung Tuayaitu Ridwan Winata, kemudian diduga membagi bagikankepada oknum diatas,” tegas Pane.

Syamsir Alamsyah Pane menambahkan, demi terciptanyasupremasi hukum di Tabagsel, kami sangat berharap agarkasus tersebut segera di tuntaskan sampai ke akar-akarnya.“Untuk itu diminta kepada aparat penegak hukum agar men-gusut tuntas dugaan korupsi berjemaah yang di lakukanoknum-oknum tersebut pada pengadaan Alkes Rumah SakitGunung Tua Tahun 2012”, harap Pane. Rihat

Sekretaris Bidang Kumpolkam Komnas W.I.Padangsidimpuan -Tapsel

Rp167.280.000 sehingga kelebihananggaran sekitar Rp167.280.000.

Inilah pertanyaan Warga Ciun-teung yang tidak terjawab sampaiberita ini dimuat, tidak jelas apa-kah anggaran tersebut di kembali-kan ke kas negara atau sebaliknyamasuk kantong oknum tertentu,baik BBWS Citarum ataupunoknum Pemkab. Bandung. Per-masalahan ini diharapkan Kejak-saan Tinggi Jawa Barat segeramelakukan penyelidikan. Supayahak-hak dari warga Ciunteungterpenuhi. nTeam

Pembangunan Gedung Pelatihan Kerja “Siluman”BANDUNG, (WN)

PEMBANGUNAN GedungPelatihan Kerja di, KampungNeglasari, Kelurahan Manggah-ang, Kabupaten Bandung mela-lui Disnaker (Dinas Tenaga Ker-ja) dipertanyakan berbagai ka-langan. Pembangunan ini dilak-sanakan pada tanggal 15Nopember 2013. Kegunaan ge-dung ini untuk wadah bagi paramasyarakat untuk dilatih keter-ampilan ataupun usaha ruma-han, agar bisa menghasilkantambahan inkam (penghasilan).

Karena sejak dikerjakan,dibiarkan proyek siluman atautidak ada papan pemberi-

tahauan (papan proyek) dansite plane nya pun tak ada di se-

kitar kegiatan pembangunangedung pelatihan tersebut. Se-

hingga masyarakat atau wargasekitar tidak mengetahui darimana asal anggaran pemban-gunan itu, dan berapa anggarankegiatan tersebut yang rawanpenyimpangan.

Padahal jelas di UU no 14 thn2008. Yaitu, KeteransprananInformasi ke publik. ApakahDisnaker tidak mengindahkanUU Tersebut? Apakah pemban-gunan gedung pelatihan terse-but udah mempunyai IMB? (ijinmendirikan bangunan). Apa-kah pembangunan gedungtersebut, akan mengurangi la-han resapan air? Karena posisibangunan itu di dekat pegunun-

gan. Dan layakkah tempat itu digunakan pembangunan gedungpelatihan kerja?

Beberapakali Warta Nasion-al mendatangi kantor Disnaker,untuk menemui PPK (PejabatPembuat Komitmen) dan PPTK(Pejabat Pelaksana Teknis) un-tuk konfirmasi terkait pemban-gunan gedung tersebut. Agarpemberitaan seimbang danproporsional. Tetapi para peja-bat, yang berkompeten tidakketemu di ruanganya. sehinggaberita ini di turunkan. Per-masalahan ini perlu di perhati-kan oleh pemerintah Kabupa-ten Bandung. Rudi zahid

BANYUASIN, (WN)UPAYA memajukan per-

ekonomian rakyat terus di-lakukan Pemerintah Kabu-paten Banyuasin sebagibukti nyata bahwasanya pe-merintah peduli kepadamasyarakat. Dengan pe-manfaatan dana anggarantepat guna adalah sarana te-pat menuju kemajuan suatudaerah.

Seperti halnya Desa Ta-lang Buluh, Kecamatan Ta-lang Kelapa yang merupa-kan desa muda yang telahmemperoleh dana peleba-ran jalan yang dapat men-dongkrak kemajuan pereko-nomian rakyat, betapa tidakdengan dilakukannya pele-baran jalan dapat membuatdesa ini menjadi lirikan parainvestor.

Disamping, daerah initerkenal dengan daerahyang sangat strategis bera-da di perlintasan peng-hubung Kabupaten Ba-nyuasin dan Kota Pale-mbang, Sumatra Sela-tan.

Sukatno, KepalaDesa Talang Buluhyang baru dilantikpada tanggal 20 Jan-uari lalu langsungmembuat gebrakan

yaitu menggelar rapat DesaTalang Buluh untuk melaku-kan perbaikan dan peleba-ran jalan.

Sukatno mengatakan,ungkapan rasa syukurnyaatas perhatian pemerintahpusat kepada Desa TalangBuluh mengalokasikan AP-BD di tahun 2014 ini untukpelebaran jalan. “ Programini di sambut antusias ma-syarakat desa talang buluh,terbukti dalam rapat kese-pakatan bersama tersebuttidak ada masyarakat yangmerasa keberatan akan ha-sil dari rapat”, ujar Sukatno

reza

Kades Sukatno, PrioritaskanPembenahan Jalan

BANDUNG, (WN)Kepala Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat Prof DR. HWahyudin Zarkasyi mengata-kan, “Bahasa dan Sastra Sundayang merupakan muatan lokalharus disesuaikan dengankurikulum 2013, sebagai pe-ngembangan sistem pendidikanIndonesia. Berdasarkan Un-dang-undang sistem pendidikanIndonesia, daerah diberikan ke-wenangan untuk memberikanpelajaran muatan kearifan lokal,“ Untuk di Jabar, kita berikanMata Pelajaran Bahasa dan Sas-tra Sunda,” katanya.

Maju tidaknya suatu bangsatidak terlepas dari sistem pen-didikan. Karena dari situlah di-hasilkan sumber daya manusia(SDM) yang berkwalitas. Sela-ma pendidikan, anak mengala-mi proses pembentukan sikapdan karakter. Pelajaran Bahasadan Sastra Sunda diharapkanmampu menciptakan pelajarmemahami bahasa dan budayaSunda. Sehingga mereka tidaktercerabut dari akarnya asalusulnya.

Wahyudin mengungkapkan,Bahasa daerah merupakan asetbangsa seperti Bahasa Melayuyang telah menjadi Bahasa Na-sional, yang tumbuh menjadi

bahasa pemersatu bangsa. ”Se-dang Jawa Barat memiliki tigabahasa, yaitu bahasa Sunda,Bahasa Cirebon dan BahasaBatawi Melayu,” ungkapnya.

Sementara itu Drs. HuseinR.Hasan M.Pd, Kepala BalaiPengembangan Bahasa Daerahdan Kesenian (BPBDK) DisdikJabar mengungkapkan, dengandiberlakukannya Kurikulumtahun 2013, ada 30 jenis bukuBahasa Daerah yang disiapkanuntuk siswa dan guru. Dalamteknis pembelajarannya, pen-gajaran bahasa daerah, disedi-akan waktu dua jam dalam satuminggu.

Adapun, buku yang disedia-kan berbentuk e-book. Ren-cananya, tahun 2015 akan dic-etak disesuaikan dengan jumlahsiswa. Husein menambahkan,jumlah guru bahasa daerahmasih jauh dari cukup. Bahkanuntuk SD masih belum ada, un-tuk SMP baru 20 persen danSMA 25 persen.

Untuk itu Disdik Jabar akanmemberikan pelatihan untukguru bahasa daerah non kuali-fikasi. “Kita target tidak terlalulama, seluruh sekolah se-Jabarmulai dari SD sampai SMA me-miliki guru bahasa daerah yangberkulaifikasi,” jelasnya. Anang

WAHYUDIN ZARKASYI :Muatan Lokal HarusSesuai Dengan Kurikulum

YANG mana proyek same-sake tersebut sangat memban-tu masyarakat pedesaan dari pemerintah. Namun sayang beribu sayang, bedah rumah ti-dak tepat dengan jumlah dana yang di kucurkan pemerintah kepada penerima bantuan.

Sebelumnya Camat Se-

berang Kota mengatakan, dana yang di berikan kepada pak kades untuk bangunan itu. Pak camat menjelaskan dana saya serahkan pada Kades Rp. 10.000.000, / unit sebanyak 31 unit potong pajak 10 persen berarti Rp. 9.000.000, namun setelah di cek kebenarannya di

lapangan sangat jauh dana yang di bangunkan dengan yang di terangkan pak camat. Ada dana yang berkisar 2 juta dan dihi-

tung ratarata 3.500.000, per unit, nah dalam hal ini program samesake sangat di sayangkan.

Bila hal ini kesempatan un-

tuk korupsi begitu juga yang ada di Kecamatan Kuala Betara tepatnya Parit Deli. Juga san-gat tidak masuk akal dengan anggaran tersebut. Yang lebih kasihan lagi bangunan tongkat-nya terbuat dari batang pinang, aduh diluar manusiawi. Komen-tar Sekretaris Laki Laskar Anti Korupsi Indonesia DPC Tanjab Barat menandaskan agar Gu-bernur Jambi Hasan Basri Agus segera mengambil tindakan yang tegas dan turun ke lokasi yang sebenarnya.

Kasihan masyarakat yang di bodohi mau bilang apa, itu-lah adanya, Fattah sekretaris laki laskar anti korupsi ini merasa perihatian pada yang mendapatkan bantuan same-sake tersebut.nAF

TANJAB BARAT, (WN)Ketika korupsi semakin ga-

nas menggerogoti semua se gi kehidupan di negeri ini, pen-egak hukum semestinya se-makin gigih memeranginya. Celakanya, masih saja ada penegak hukum yang justru lunglai melemahkan diri atau bahkan mengambil langkah mundur dalam meberantas ko-rupsi. Itulah yang tanpa tedeng aling-aling dipertontonkan oleh Bareskrim Polri. Menurut Mu-hammad Arsyad Maksyum, Ka bareskrim Polri telah menge-luarkan telegram bernomor Pol : TR/75/IX/2005, tanggal 18 Sep tember 2005 memberikan arahan kepada para Direktur Re-serse kriminal Polda yang isinya berseberangan dengan semangat pemberantasan korupsi.

Melalui telegram itu, kata Mu hammad Arsyad, Kabareskrim Polri telah memberikan arahan kepada Direktur Re-ser se Kriminal Polda yaitu bahwa untuk semua kasus tin dak pi dana korupsi yang di persangkakan dengan dasar hukum PP 110 Tahun 2000, agar segera dihentikan pros-es penyidikannya dan untuk yang sudah dikirim dan se-dang dalam penelitian Jaksa penuntut umum agar dikoor-dinasikan penyelesaiannya. Direktur III pidana korupsi & WCC, Brigjen Pol Drs. Yose Rizal, M.Si menyampaikan telegram tersebut pada su-

rat No Pol : B/1078/Dit III/VI/2008/Bareskrim tanggal 11 Juni 2008 yang ditujukan kepada pimpinan LSM KIP-RAH Kuala Tungkal.

“Akibat telegram Kabareskrim, setidaknya ada 38 orang anggota DPRD Tanjung Jabung Barat Periode 19992004 yang terlibat perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana APBD pada pos sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2002 dan 2003 mengendap di laci Penyidik Polda Jambi. Ha-rus kita katakan, kebijakan kabareskrim Polri amat sulit dipadami oleh akal waras. Su-lit lantaran dari sudut mana pun, kebijakan itu kontradiktif dengan pemberantasan korup-si,” cetus Muhammad Arsyad Maksyum. Kakak kandung dari Syarifuddin, SE mantan ketua panitia Anggaran DPRD Tanjab Barat Periode 19992004.

Dari sudut hukum, kata Mu-hammad Arsyad, ia berseberan-gan dengan Undang-undang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dengan tegas menggariskan bahwa meski-pun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perun-dangundangan, namun apabila perbuatan tersebut Dianggap tercela karena tidak sesuai den-gan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan

tersebut dapat di pidana. Begitu pula dengan KUHAP, dalam hal penyidik menghentikan penyi-dikan karena tidak terdapat cu-kup bukti atau peristiwa terse-but ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan di hentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, ter-sangka atau keluarganya.

Pendekatan restorative jus-tice alias penyelesaian secara damai di luar pengadilan jelas ti-dak tepat jika diterapkan dalam kasus korupsi. Sulit di sangkal kebijakan tersebut ialah bentuk kompromi terhadap korupsi. Ia seakan dorongan bagi para pejabat untuk tidak perlu takut menilap uang rakyat. Toh kalau

ketahuan, semua bisa diatur dan semuaya beres. “Kebijakan itu membuka ruang bagi para penyidik untuk menyeleweng-kan wewenang. Ia menjadi arena baru bagi mereka untuk bermain dengan tersangka ka-sus korupsi,” ujar Muhammad Arsyad Maksyum.

Kita tadinya berharap, ke-tika komisi pemberantasan korupsi dibentuk pada 2004 sebagai jawaban atas bu-ruknya kredibilitas kepolsian dan kejaksaan, kepolisian ter-pacu untuk merias diri. Kita awalnya berharap, ketika KPK terus menunjukkan kegigihan, harga diri polisi terusik lalu bangkit bersamasama ber-perang total melawan korup-

tor. “namun, harapan itu masih jauh dari kenyataan. Dengan kebijakan yang bersifat kom-promistis terhadap korupsi, wajah kepolisian tetap buruk, bahkan semakin buruk,” ucap Muhammad Arsyad.

Kita sepakat, ucap Muham-mad Arsyad Maksyum, korup-si adalah musuh nomor satu yang siap membawa bangsa ini ke jurang kehancuran se-hingga wajib di lawan dengan segenap kekuatan. Ibarat adu lari, penegak hukum yang berdiri dari barisan terdepan pun mutlak mengambil lang-kah cepat agar tak di pecun-dangi koruptor. Sayangnya, kepolisian malah mengambil langkah mundur.nAF

JAKARTA, (WN)Komisi Pemberantasan Ko-

rupsi mengincar para calon anggota legislatif (caleg) yang masih menjabat sebagai pe-nyelenggara negara namun berani menerima gratifikasi. “Kami ranahnya gratifikasi, kalau ranahnya di sana akan kami proses, kalau bisa diOTT (Operasi Tangkap Tangan) akan kami segera laksanakan, bukan ranah kami saat calon membayar ke voters tapi saat incumbent menggunakan ang-garan,” kata Wakil Ketua KPK

Adnan Pandu Praja dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Kamis.

Konferensi pers tersebut di-lakukan bersama dengan Kepala Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum Nur Syarifah, komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawas-lu) Nasrullah, Direktur Pemerik-saan dan Riset Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana untuk mengumumkan pemben-tukan gugus tugas keempat lem-baga tersebut ditambah Komisi Informasi Pusat.

“Kami menyepakati antara KPK, KPU, Bawaslu dan Komisi Informasi Pusat untuk mem-bentuk gugus tugas yang akan berkoordinasi secara intens terkait persoalan di lapangan misalnya mengawal bantuan sosial agar tidak disalahgu-nakan, kemudian bicara juga potensi terjadinya kecurangan saat pemilu,” kata Adnan me-nambahkan.

Nasrullah mengatakan bah-wa gugus tugas berfungsi un-tuk memberikan warna yang berbeda dalam pemilu 2014

ini dengan pemilu-pemilu se-belumnya. “Gugus tugas fokus apakah menyangkut dana ban-sos, hibah, dana kampanye, jadi fokus untuk hal-hal apa saja yang jadi otoritas KPK dan oto-ritas penyelenggara pemilu tapi bisa dishare,” kata Nasrullah.

KPK pada 12 Februari 2014 lalu sudah mengirimkan surat imbauan yang ditujukan ke-pada 15 ketua umum partai politik peserta pemilu agar mengingatkan bila ada caleg DPR, DPD dan DPRD yang ma-sih menjabat sebagai anggota

DPR, DPD dan DPRD atau posi-si lainnya yang dikategorikan penyelenggara negara atau pegawai negeri supaya tidak menerima dana kampanye atau penerimaan dalam ben-tuk lain karena masuk dalam kategori gratifikasi.

Bila terpaksa atau telah me-nerima, maka penyelenggara negara atau pegawai negeri ter sebut wajib melaporkan ke pada KPK selambatlambat-nya 30 hari kerja terhitung se-jak tanggal penerimaan grati-fikasi.nGun

JAMBI, (WN)Pergantian rezim pemerintahan di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ternyata me-nyisakan banyak masalah. Mulai in-frastruktur jalan, bangunan hingga konflik lahan yang berkepanjangan. Lebih tragis, tumpukan masalah itu tak kunjung ditindak lanjuti oleh Kepala Daerah terpilih periode 20112016. Padahal, miliaran uang rakyat telah tersedot untuk proyek pembangunan yang dinilai siasia. Siapa yang salah …?

Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Azis mengatakan, dia su-dah sering menyampaikan persoalan tersebut pada pandangan fraksi dalam rapat paripurna dewan. Untuk selalu memperhatikan aset milik Daerah yang telah di bangun. “Paling tidak ada peme-liharaan sehingga kerusakan tidak men-jadi semakin parah”, ujar politisi PKS itu saat di hubungi via ponsel.

Pantauan di lapangan, sejumlah proyek yang di bangun di masa pemerintahan Bupa-ti Safrial – Yamin banyak yang terbengkalai. Sebut saja, ruas jalan di Kecamatan Merlung.

Jalan sepanjang 5 Kilometer, sebagian dian-taranya dalam keadaan rusak parah. Terlihat jalan berlubang, hancur bahkan digenangi air. Ditempat lain, bagunan megah berdiri di-antara semak belukar. Sebut saja, di wilayah yang direncanakan akan menjadi komplek

perkantoran ibu kota kecamatan merlung. Beberapa bangunan dan gedung terlihat tidak terawat dan nyaris rusak. Dipenuhi se-mak belukar dan kotoran. Kondisi ini sangat miris mengingat miliaran rupiah uang APBD Kabupaten Tanjung Jabung barat telah di gel-

ontorkan untuk pembangunannya.Di tempat lain, dana sekitar Rp 6 mili-

ar yang di alokasikan untuk membangun jembatan di merlung “terlihat menggan-tung”. Setelah di bangun tanggul dua sisi, pembangunanya justru berhenti tanpa alasan yang jelas dan tanpa kabar. Sejauh ini, belum terlihat upaya nyata yang di lakukan Bupati Terpilih untuk melanjut-kan pekerjaan yang terbengkalai mau-pun melakukan perbaikan dan pemeli-haraan pada aset yang ada.

Ditempat terpisah, Muhammad Ar-syad salah seorang putra Tanjab Barat mengatakan pada pimpinan Tanjab Barat yang akan datang bertambah lagi masalah warisan di Bumi Tanjab Barat. Terutama masalah rumah sakit di pematang lumut, Water Font City Drainase dan Ancol Beach yang di bangun di tanah Negara yang di atasnya ada hak pakai PT. Pelindo dan PT. Telkom. Bangunan tersebut di nilainya tidak aspiratif, okomodatif dan selektif. Intinya Usman Ermulan dan Syafrial tidak layak menjadi pemimpin. Kabupaten Tan-jung Jabung Barat masalah diatas masalah ungkap Arsad,nAF

Bongkar Penyimpangan Proyek “Samesake”JAMBI, (WN)

Sesuai dengan laporan masyarakat ter-hadap dugaan yang merugikan keuangan Negara. Pada proyek “samesake” yang menggunakan Dana APBD Provinsi Jambi. Tahun anggaran 2012 bantuan diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu (miskin) untuk mensejahterakan rakyat di Kec Seberang Kota.

Bahasa Jambi Termasuk Induk Bahasa Nusantara

JAMBI, (WN)Ketua Dewan Kesenian Jambi (DKJ) Aswan Ashari men-

gungkapkan dari beberapa literatur yang di tulis peneliti ten-tang Jambi termaktub dugaan tentang bahasa Melayu Jambi termasuk induk dari Bahasa Melayu di nusantara dan bahasa Indonesia. ‘Ini adalah khasanah yang patut di banggakan orang Jambi, karena dari literatur atau bukubuku penelitian para ahli bahasa dan budaya bahkan banyak yang memapar-kan dugaan seperti itu, salah satunya Uli Kozok, salah seorang peneliti dari Hawai University’ kata Aswan di Jambi.

Aswan mengungkapkan hal tersebut saat kegiatan pelati-han penulisan kritik sastra dan penulisan kreatif karya puisi yang diselenggarakan kantor Bahasa Jambi dengan meng-hadirkan sastrawan Agus R Sarjono pada 19 – 20 desember, sebagai satu rangkaian dari agenda pertemuan Penyair nus-antara (PPN) VI di Jambi pada 2831 Desember.

Ia mengutip hasil peneliti Uli Kozok yang meneliti tentang bahasa dan naskah Melayu tertua di dunia peninggalan za-man Adiyawarman, Raja Pagaruyung di sumbar yakni Kitab UndangUndang Tanjung Tanah dari Kerinci pada 2006.

Menurut para ahli dan Uli kozok, salah satu indikasi un-tuk mengukur atau memperkirakan tua tidaknya bahasa satu Daerah itu adalah dari melihat banyaknya dialek ba-hasa tersebut, dan bahasa jambi menurut mereka memiliki lebih dari 500 hingga 1.000 dialek.

Hususnya Uli Kozok yang meneliti bahasa Kerinci tentu saja mengambil sampel tersebut dari bahasa Kerinci yang ma-syarakat penggunanya di yakini juga sebagai salah satu suku protomelayu yang masih ada saat ini, di mana dialek bahasa Kerinci memang paling banyak di antara bahasa lainnya.

‘Sebagian rakyat Jambi semestinya harus menyikapi dan mengapresiasi kondisi tersebut dengan menumbuh kembang-kan sikap apresiatif positif yang di wujudkan dengan tumbuh-nya kesadaran untuk bangga dan selanjutnya menggali Khasa-nah tersebut guna dijadikan identitas berbudaya,’ tegasnya. Bahasa Jambi Termasuk Induk Bahasa Nusantara.nAF

Dikmen Berkedok LSM Untuk Pungli

Saat guru mengurus sertifikasi di Dikmen Dinas Pendidikan Tapsel.

PADANGSIDEMPUAN, (WN)Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Selatan dituding

melakukan pungli terhadap guruguru yang sertifikas. Hal itu diketahui dari pengakuan para guru memberikan uang untuk pengurusan berkas sertifikasi agar berkas sertifikasi diterima dan bisa selesai.

Salah satunya yang diduga terlibat adalah Kasi Dikmen Ependi yang menangani pengurusan berkas sertifikasi para Guruguru. Sewaktu wartawan konfirmasi kepada Kasi Dik-men membantahnya. “Tidak ada saya pungut biaya pengu-rusan sertifikasi,” ujarnya.

Anehnya lagi, untuk menutup-nutupi kasusnya, Kasi Dik-men itu selalu menakut nakuti wartawan dengan cara me-mamerkan Kartu LSM nya. “Selain saja PNS, saya juga beker-ja sebagai LSM, teman teman LSM saya preman semua, ujar Ependi.nRihatsimangunsong

Tangkap Oknum Pejabat Di Padangsidimpuan SIDEMPUAN, (WN)

Terkait pemberitaan mengenai markup pengadaan Alkes RSU Gunung Tua, salah seorang terdakwa dalam proses per-sidangan mengaitkan oknum pejabat teras Pemko Padang-sidimpuan dalam dugaan menerima fee Rp.620 juta.

Syamsir Alamsyah Pane (Ican Pane), Sekretaris Bi-dang Komunikasi Politik dan Keamanan, Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS WI) Padangsidimpuan Ta-panuli Selatan mengatakan, begitu banyaknya pemberitaan di beberapa media mengenai masalah tersebut yang sampai saat ini kasusnya terkesan diam.

Saya hanya menghimbau kepada aparat penegak Hukum (Kejagung,Mabes Polri) serta KPK yang di Jakarta agar men-gusut tuntas segera korupsi berjemaah oknumoknum yang terlibat dalam masalah mark up pengadaan Alkes Rumah Sakit GunungTua, Kab Padang Lawas Utara pada tahun2012 yang alokasi dananya bersumber dari PBDB (Perubahan Bantuan Daerah Bawahan) Provsu dan P-APBD Provinsi Ta-hun 2012 sebesar Rp 10 Milyar”,pintanya.

Dalam proses persidangan, Dr.Naga Bakhti sebagai Di-rektur Rumah Sakit Gunung Tua diduga menerima Fee sebe-sar Rp400jt, sementara Rahmat taufik Hsb sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima sebesar Rp70 juta dan salah satu oknum ,yang sekarang menjabat sebagai Pejabat Teras di Pemko Padangsidimpuan menerima Fee Rp 620jt serta Hendri Hamonangan Daulay (sebagai bendahara) menerima Rp 89 juta.

Setelah menerima pembayaran dan kelebihan harga yang diterima rekanan pengadaan Alkes Rumah Sakit Gunung Tua yaitu Ridwan Winata, kemudian membagi bagikan kepada Ok-num diatas. Ican Pane menambahkan, demi terciptanya supre-masi hukum berharap agar kasus tersebut segera di tuntaskan sampai ke akar-akarnya.nRihat simangunsong

Langkah Mundur Polri Melawan Korupsi

Warisan Masalah di Bumi Tanjab Barat

Calon Wakil Rakyat Penerima Gratifikasi Diincar KPK

MASALAHNYA ada bebe rapa LSM sebelumnya menyambangi ruangannya untuk meng konfirmasi masalah ter sebut si Kepala Seksie ti-dak mau menemui LSM yang akan mengkonfirmasinya ter-kait dugaan mar-up Perijinan Galian Optik yang ada dibe-berapa ruas provinsi banten, sebut saja LSM Sidak Banten yang akan mempertanyakan perijinannya, Kasie jarang di temui dikantornya.

Menurut alasan Staf Kantor, bapak sedang ada di la pa ngan, bahkan sebelumnya ada be-

berapa LSM yang per nah me-layangkan surat au densi terkait temuan Di La pa ngan Pejabat tersebut su dah ketakutan dan tidak be rani untuk menemui LSM tersebut,dengan alasan masih banyak kerjaan.

Saat wartawan WN me-nyam bangi Pejabat Perijinan Binamarga Tata ruang Provin-si Banten di Gedung Whork-shop Bayangkara Kota Serang, Sebut Saja Didin selaku Kepala Seksie Perijinan, membenar-kan bahwa Didin sangat alergi bahkan ketakutan dengan LSM, saat dipertanyakan soal

kegiatan lapangan didin san-gat gugup, malah Meminta wartawan WN untuk me-

nyampaikan ke kepala dinas BMTR untuk memindahkan Didin ke Bidang yang lain,’ un-

gkap Didin terhadap WN den-gan alasan kami takut dengan LSM yang melaporakan ke pi-hak berwajib dengan dugaan tuduhan yang dilontarkan LSM terkait Perijinan Galian Kabel Optik Telkom dan peri-jinan lainnya.

Disinggung soal perijinan Galian Optik Ruas Ciruas Pon-tang Didin malah kelabakan menjawab pertanyaan WN karna saat tim WN mengin-vestigasi dilapangan banyak Galian Telkom yang tidak memiliki perijinan Serah Pakai Tanah (SPT) dari Bina-marga tata ruang Provinsi Banten, bahkan Didin selaku kepala seksie mengetahui hal tersebut,dan disaat WN akan meminta ijin untuk kelari-fikasi terhadap perusahaan Telkom, Didin Melarang WN Untuk Mengkonfirmasi Ke Pe-rusahaan Telkom,dengan ala-san jangan Pak, kasihan saya dan Orang Telkom, sama-sa-ma Membutuhkannya,ungkap Kepala Seksie “Didin”.njip

PURWAKARTA, (WN)Ada yang nampak berbeda dari

wajah personel anggota satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Purwa-karta. Biasanya personelnya didomi-nasi kaum laki-laki dengan perawakan tegap dan atletis. Namun saat digelar HUT Satpol PP ke 64 dan Linmas ke 52, Jumat pagi kemarin di halaman pendo-po, beberapa diantaranya merupakan kaum hawa yang berpenampilan men-arik tetapi masih lengkap berseragam Satpol PP.

Usut punya usut, ternyata mereka adalah personel baru satpol PP Purwa-karta yang sengaja direkrut Pemerin-tah Kabupaten Purwakarta, awal tahun ini. Kasatpol PP Purwakarta, Saepudin membenarkan jika mereka hasil rekru-tan pihaknya melalui pendaftaran ter-buka personel baru Satpol PP dari ka-langan wanita. Alhasil, dari 40 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi adminis-tratif hanya 10 orang yang dinyatakan lulus tes wawancara dan psikotest.

“Diantara mereka ada yang me-mang baru masuk, tapi ada juga rotasi pegawai sukwan dari dinas lain”, jelas Saepudin. Langkah ini diambil menu-rut Saepudin sebagai upaya mengem-balikan citra Satpol PP yang selama ini dianggap menyeramkan dengan seringnya Satpol PP berbenturan den-

gan masyarakat ketika melakukan pen-egakkan Peraturan Daerah (Perda).

Sementara itu, Neni (23) dan Mega (19), dua dari sepuluh anggota baru sat-pol PP wanita ini mengaku termotivasi untuk menciptakan citra anggota Satpol PP yang penuh kelembutan. Melayani masyarakat berdasarkan Perda yang berlaku dengan keramahan tanpa wajah menakutkan “kita dulu juga melihat sat-pol PP itu menakutkan, tapi ternyata kita enjoy aja sekarang. Tugas kita kan mem-berikan pelayanan sebaikbaiknya pada masyarakat” jelas keduanya.

Lebih jauh, Neni yang sebelumnya dirotasi dari Dinas Perhubungan se-tempat, mengaku ada kesan tersendiri bisa bekerja ditempat yang baru dian-tara rekanrekannya yang kebanyakan lakilaki. Sementara Mega yang baru lulus SMA dan memiliki latarbelakang sebagai anggota Paskibraka, tak ter-lalu sulit beradaftasi menjadi anggota Satpol PP. Anggota Satpol PP wanita ini tampak antusias melakukan Keg-iatan K3 bersama anggota satpol lain-nya dalam rangkaian acara HUT Sat-pol PP tingkat kabupaten purwakarta ini. Mereka berbaur bersama anggota lainnya dan petugas Linmas member-sihkan areal irigasi dan trotoar jalan di kampung bojong kelurahan nagri kidul.nrekson

SERANG, (WN)Wakil Bupati Serang Ban-

ten Ratu Tatu Chasanah men-je nguk adiknya yang juga ter-sangka kasus suap Pilkada Lebak, Tubagus Chaeri War dana atau Wawan di Rumah Ta-hanan (Rutan) KPK. Kedatan-gannya karena rindu dengan adik kandungnya tersebut. “Mau jenguk Pak Wawan. Su-dah lama saya nggak nengok Wawan. Kangen ingin ngo-brol,” kata Tatu saat disapa Warta Nasional, Senin pagi.

Tatu tiba di Gedung KPK sekitar pukul 09.47 WIB. Menge nakan jilbab dan baju ber-warna kuning, selain Jabatan Tatu sebagai Wakil Bupati Se-rang, Tatu juga selaku Ketua DPD I Golkar Banten,dan tatu mengatakan akan membicara kan sejumlah hal dengan Wa wan. Apa saja? “Banyak. Ada masalah keluarga. Sekitar itulah. Ngobrol kerjaan saya,” katanya.

Tatu juga menampik ada-nya pesan khusus dari istri Wawan, yakni Walikota Ta-ngerang Selatan Airin Rachmy Diani. “Nggak, paling nanya kerjaan saya. Nanyain di Gol-kar, seperti itulah,” pungkas Tatu. Selain kasus suap, KPK juga menetapkan Wawan ter kait tindak pidana pencu-

cian uang (TPPU). Lembaga antirasuah itu telah menyita lebih dari 50 mobil. Beberapa waktu lalu, KPK menyita mo-bil Toyota Fortuner bernomor polisi B 381 TTI dari rumah Iyus Priatna, Jalan Ki Demang, Blok G1 RT 04 RW 10, Kelura-han Unyur, Serang, Banten.

Iyus diketahui sebagai tangan kanan Wawan yang meru-pakan adik Gubernur Banten Atut Chosiyah itu. Dia juga adalah Ketua Dewan Pembina Nasdem di Serang. Selain Iyus, ada beberapa nama yang juga tangan kanan adik Gubernur Banten Atut Chosiyah terse-but, di antaranya Dadang Priat na, Yayah Rodiah, dan Mu hamad Awaludin. Atas per-mintaan KPK, mereka telah dicegah ke luar negeri.

KPK sebelumnya juga telah menyita mobil dari sejumlah anggota DPRD Banten dan artis seperti Jennifer Dunn dan Catherine Wilson. Mobilmobil mewah milik suami Wa-likota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany itu pun turut disita KPK, yaitu Bentley, Rolls Royce, Ferrari, dan Lambo-rghini. Dalam kasus pencucian uang ini, Wawan diduga me-langgar Pasal 3 dan 4 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pem-berantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tersangka juga diduga melanggar Pasal 3 ayat 1 dan atau Pasal 6 ayat 1 serta UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke- 1 KUHP.njip

KETAHUAN MAU KORUPSI

Kasie Perijinan di BMTR Alergi LSM

Personel Wanita Memupus Kesan Bengis Satpol PP

SERANG, (WN)Sungguh memprihatinkan selaku

Pejabat Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten diduga akan korupsi perijinan Lahan Galian Kabel Optik perusahaan Telkom di Ruas Milik Provinsi Banten, Pejabat Kepala Seksie Perijinan di Bagian Bina Manfaat, Jarang masuk kantor bahkan Alergi dengan LSM.

7Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014NUSANTARA

IPW Sinyalir Ada DiskriminasiDalam Proyek Pengadaan TNKB 2014JAKARTA, (WN)

Ketua Presidium Indonesian Police Watch(IPW), Neta S Pane menilai bahwa panitiaproyek pengadaan Tanda Nomor Ken-daraan Bermotor (TNKB) 2014, yang dilak-sanakan di satuan Korps Lalu Lintas (Kor-lantas) Kepolisian RI (Polri) telah bersikapdiskriminatif.

SIKAP diskriminatif yang di-lakukan panitia proyek pen-gadaan TNKB 2014 tersebut,ungkap Neta, terlihat jelas dariproses lelang TNKB 2014, yanghanya boleh diikuti oleh peru-sahaan yang mempunyai alatatau mesin pembuat alumuni-um sheet (bahan baku TNKB).

Neta menjelaskan, perusa-haan ini yang dapat melakukanKerja Sama Operasi (KSO) den-gan pemilik mesin pemotonganbahan baku, dan atau pembua-tan frame serta emboss (untuklogo dan tulisan), dan pemilikmesin pengecatan warna dasarbahan baku TNKB.

“Sikap panitia yang seperti itumelanggar Perpres (PeraturanPresiden) Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang danJasa Pemerintah, yang telah di-ubah terakhir dengan PeraturanPresiden 70 Tahun 2012,” kataNeta dalam rilis-nya yang diteri-ma di Jakarta, Minggu.

Padahal, tegas dia, mestinyapelelangan umum pengadaanjasa harus terbuka dan dapatdiikuti semua peserta pengada-an yang berbentuk badan usa-ha atau KSO yang memenuhikualifikasi, seperti yang dise-but dalam pasal 5 Perpres No-mor 54 Tahun 2010 tadi.

“Dalam pasal itu disebutkan‘pengadaan barang/jasa mener-apkan prinsip-prinsip efisien,efektif, transparan, terbuka, ber-saing, adil, tidak diskriminatif,dan akuntabel. Artinya, panitialelang harus memberikan per-lakuan yang sama,” bebernya.

Perlakuan yang sama terse-

but, ujar Neta, harus didapat-kan semua calon penyediabarang/jasa, dan tidak menga-rah hanya untuk memberikankeuntungan kepada pihak ter-tentu. Selain diskriminatif, pen-gadaan TNKB senilai Rp431miliar ini belum di pre-auditoleh Itwasum Polri.

“Seperti yang dilakukan diproyek besar simulator SIM yangbermasalah. Dengan tidak adanyapre-audit ini, saya khawatir terja-di kecurangan yang menjurus un-tuk memenangkan satu perusa-haan. Proyek ini rawan KKN. KPKperlu mengawasi proyek ini den-gan serius,” katanya. Wilson

SMPN 2 TungkaljayaCetak Siswa BerprestasiMUBA, (WN)

SELAIN prestasi dalam belajar perlu juga prestasi ekstrayang harus diraih agar dapat membawa kebanggan sekolah.Bukanlah hal yang mudah untuk mencapai suatu keberhasi-lan tanpa adanya kerjasama guna melewati setiap tantangandalam melalui proses kurun waktu yang cukup signifikan, itu-lah bukti keseriusan yang ditunjukkan oleh SMPN 2 Tungkal-jaya, Kabupaten Banyuasin.

Mochamad Rozi, S.Pd MSi, Kepala SMPN 2 Tungkaljayamenyampaikan rasa bangga terhadap keberhasilan. “Suatukebanggaan bagi kami dapat memperoleh prestasi selain pen-didikan, dalam hal ini beberapa juara olahraga telah diraihsekolah ini, diantaranya juarai Turnamen Volly, juara O2SN(Olimpiade Olahraga Siswa Nasional), juara POBDA (PekanOlah Raga Daerah). Bahkan Turnamen kejuaran Bupati MusiBanyuasin Cup 2011, SMPN sebagai juara,” ujar Rozi.

Parwi Yantoro S.Pd, guru olahraga SMPN 2 mengatakan,anak didik telah memberikan prestasi yang sangat baik di-bidang olehraga, agar kedepan siswa didik tidak hanya men-juarai tingkat daerah, kami akan mengikuti tingkat nasional,itulah tujuan kami untuk mengharum dan membanggakansekolah, ujar Parwi.

“Dengan sarana dan prasarana pendukung yang telah adaberkat kepedulian Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasinuntuk pendidikan sehingga dapat menjadi fasilitas yang ber-manfaat bagi para siswa meraih prestasi positif dalam bidangolahraga, kita masih berharap bantuan pemerintah, “ ujarParwi. Reza

Kadis Jarang Masuk KantorPADANGSIDEMPUAN, (WN)

ISLAHUDDIN Nasution, Kepala Dinas Perindustrian danPerdagangan Kota Padangsidimpuan jarang masuk sehinggapara staf nyapun banyak yang ikut-ikutan berkeluyuran padajam kerja. Pemerintah tidak bisa menjadi contoh padamasyarakat, melainkan yang datang malahan teguranmasyarakat setempat.

“Karena itulah, keluhan sering datang ke Walikota, bahkanWalikota diminta untuk mencopot jabatan Kepala Dinas Per-industrian dan Perdagangan Kota Padangsidimpuan denganharapan bisa diganti dengan pejabat yang kompoten dan ko-mitmen dalam memimpin,” ujar NS, Tokoh Masyarakat kepa-da Harian Warta Nasional.

Ironisnya, Kadis Islahuddin selain jarang masuk kantor,media ini juga sering dibohongi oleh janji palsunya. “Setiapketemu Kadis ini selalu mengutarakan janjinya, dari sekianjanji tak satupun yang bisa ditepati dan dia lebih pintar men-gulur-ulur janji untuk tidak ketemu dengan wartawan dalammemberikan keterangan seputar liputan. Rihat

Pengemis PotretPembangunan JambiJAMBI, (WN)

PEMBANGUNAN merupakan persoalan funda mental bagikemajuan suatu bangsa. Dalam hari ini, tujuan pembangunanidealnya harus di dasarkan pada prinsip keadilan bagi semua.Setelah lebih dari 67 tahun merdeka, bagaimana pencapaiantujuan pembangunan di negeri yang katanya kaya akan sum-ber daya ala mini.

Setelah orde lama tumbang dan di gantikan oleh rezim Ordebaru, muncullah gerakan reformasi 1998 yang menandai dimulainya era otonomi daerah reformasi membawa harapanbaru bagi kelas sosial yang telah lama termaginalkan untukmeningkatkan kesejahteraan ekonominya.

Peralihan pola sentralisasi pemerintah menjadi awal bagiwewenang pemerintah Daerah dan pengurus rumah tangg-anya sendiri. Pertanyaan berikutnya yang muncul, sejauh apa-kah efektifitas desentralisasi tersebut bagi tercapainya Negarauntuk “melindungi, memajukan, mencerdaskan dan ikutmelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerde-kaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” sebagaimanayang termuat dalam pembukaan UUD 1945.

Dalam rangka menyambut HUT Provinsi Jambi ke 56 tang-gal 6 Januari mendatang, pemandangan kontradiktif tampakdi depan pintu gerbang rumah Dinas Gubernur Jambi HasanBasri Agus. Tepat di depan rumah dinas Orang nomor satu diprovinsi Jambi tersebut, duduk seorang pengemis yang mere-fleksikan bahwa masih belum berhasilnya program pemerin-tah Daerah dalam mengentaskan kemiskinan.

Sebagaimana amanat Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang berisi“tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidu-pan yang layak bagi kemanusiaan”. Melihat pemandangan par-adox tersebut, mari kita renungkan lirik lagu berikut “ Som-bong melangkah istana yang megah. Seakan meludah di atastubuh yang resah. Ribuan jerit didepan hidungmu namunyang ku tahu, tak terasa menganggu” ( Iwan Fals: Siang Se-berang Istana ). AF

PADANGSIDIMPUAN, (WN)KETUA Himpaudi Sumatera Utara, Dr.

Hj. Netty Harnita ST.THT melakukan pen-gukuhan pengurus Himpaudi KotaPadangsudempuan dan Penobatan Bun-da PAUD periode 2014-2018 di GedungNasional, Senin. Dengan harapan dapatmeningkatkan kualitas Sumber DayaManusia (SDM) dimasa yang akan datang,sebab PAUD merupakan awal untuk men-ingkatkan motivasi anak usia dini dalammelakukan tahap pembelajaran sebelumduduk ditingkat Sekolah Dasar.

“Kami mengucapkan terimakasihkepada seluruh pengurus HimpaudiProvinsi Sumatra Utara yang telahberkenan melantik pengurus Himpau-di periode 2014-2018. Dengan adanyaacara ini, kami merasa bahwa eksisten-si Himpaudi semakin jelas legalitasnya

dan makin kokoh pondasinya, apalgidengan dilakukannya pengukuhan Bun-da PAUD, sehingga Himpaudi tidak se-perti anak ayam yang kehilangan in-

duknya. KarenaBunda PAUD yangsenantiasa akanmengayomi danmelindungi sertamembimbing Him-paudi,” ujar Hasi-buan.

Sementara ituBunda PAUD AdeAan Rostiani AndarAmin SS mengata-kan, setelah men-gukuhan, ia ber-harap agar Himpau-di dapat bekerjasa-

ma dengan baik antara anggota denganpengurus Himpaudi kecamatan. Selan-jutnya dapat mendukung program-pro-gram PAUD yang ingin meningkatkan

kualitas Sumber Daya Manusia.Walikota Padangsidempuan, Andar

Amin Harahap SSTP MSi mengatakan,selamat dan sukses kepada Bunda PAUDyang baru saja dikukuhkan dan pengu-rus Himpaudi yang baru saja dilantik.Dengan harapan dapat mengembang-kan program PAUD yang dapat menjadimotor dan mendukung terhadap kebija-kan serta pelaksanaan program PAUD.

Sementara itu Kadis Pendidikan KotaPadangsidimpuan, Drs.Abdul RosadLubis MM mengatakan, dengan dikuku-hkannya Bunda PAUD Kota Padangsi-dimpuan, semoga lebih mengoptimal-kan pembinaan secara rutin kesemualembaga PAUD serta meningkatkan pe-ran aktiv Himpunan Pendidikan AnakUsia Dini (HIMPAUDI), di Kota Padang-sidimpuan ini, ucap sang Kadis. Rihat

Bunda PAUD Dikukuhkan dan Pelantikan Pengurus HIMPAUDI

Bunda PAUD Photo Bersama Dengan Anak Didik UsaiDikukuhkan.

BANDUNG, (WN)PEKARJAAN Taman

di Kampung Sekebun-gur, Kecamatan Kata-pang, Kabupaten Band-ung pada tahun 2013anggaran APBN Rp 1,6miliyar mubajir. Pasaln-ya, tujuan dibuat tamanini agar masyarakat disekitar sungai Citarumbisa menimakti suasa-na yang nyaman, danbermain. Fasilitas yangada ditaman diantaran-ya PJU (Penerangan JalanUmum), WC, Tong sampah dantempat duduk ternyata dikerja-kan asal jadi.

Kegiatan ini dilakukan Dis-kimrum Prov Jabar, beralamatdi Jalan Kawaluyaan Bandung.Pekerjaan tersebut sesuai kon-trak sudah selasai akhir tahun2013. Tetapi pada tanggal 1bulan 3 tahun 2014, masihmelakukan kegiatan di sekitartaman. Ironisnya, baru tiga bu-

lan selesai sudah pada rusak,mulai dari PJU tidak menyala,tempat duduknya, tong sampahyang lebih parah pagarnya am-bruk, sehingga pemborongmemperbaiki lagi.

Beberapa kali harian WartaNasional menghubungi pihakyang berkompeten di Diskim-rum Prov jabar, melalui contacpersonnya tetapi tidak ada jawa-ban. Permasalahan ini perlu diaudit oleh pihak yuridis. Rudi

Pekerjaan Taman di SekitarBantarang Sungai Citarum Asal Jadi

BANYUASIN, (WN)Rasa ingin dekat, rasa ingin

merasakan dan rasa ingin men-jadi sosok yang bermanfaat di-hadapan rakyat, begitulah up-aya yang dilakukan oleh wakilrakyat sebelum mencapai tu-juan sebagai wakil rakyat agardapat memperoleh perhatiandan simpati dari rakyat.

Kenyataan berbeda setelahduduk sebagai wakil rakyat yangdalam janji jabatannya adalah se-bagai pelayan masyarakat yangbertujuan memperjuangkan se-gala bentuk aspirasi serta men-yampaikan segala kendala-ken-dala sulit tengah di hadapi rakyat.Itulah sebenarnya fungsi DewanPerwakilan Rakyat, namun ken-yataannya berbeda. “Kalau mauketemu dewan, buat janji dulukalau tidak buat janji bapak tidakdatang”. Begitulah lontaran kata-kata yang di ucapkan stap DPRdiruang kerja sambil nonton tv.

Bertujuan konfirmasi kepa-da salah satu komisi DPRDKabupaten Banyuasin men-

genai dugaan penyimpangandana pelatihan tenaga kerjasiap pakai di beberapa kecama-tan kabupaten banyuasin yangtelah di lapor kan ke kejari ser-ta mendapat sorotan khususdari para mahasiswa banyua-sin, sampai menggelar aksi

demo beberapa kali di halamankantor kejari pangkalan balaikabupaten banyuasin alhasilmedia ini memperoleh sambu-tan yang mencengangkan lont-aran dari salah satu staf penja-ga ruangan komisi DPRD Kabu-paten Banyuasin. reza

Ruang Komosi DPRD Selalu Sepi

Di Bengkulu Sekolah Larang Jual LKSBENGKULU, (WN)

DINAS Pendidikan dan Ke-budayaan Kota Bengkulumelarang seluruh guru yangbertugas di daerah itu menjualLembar Kerja Siswa (LKS) ke-pada siswa didiknya. “Kamisudah mengumpulkan seluruhkepala sekolah baik SD, SMP,dan SMA kemarin, dan mengin-struksikan agar menghentikanjual beli baik buku maupunLKS,” kata Kepala Dinas Pendi-dikan dan Kebudayaan KotaBengkulu Gianto di Bengkulu,Minggu.

Ia menjelaskan bahwa jualbeli buku dan LKS dilarangdalam Peraturan PemerintahNomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelengga-raan Pendidikan sebagaimanatelah diubah dengan PP No. 66/2010 tentang Perubahan atas

PP No 17/2010.Hal tersebut diatur dalam

Pasal 181 PP No 17/2010 yangmenerangkan penyelenggaradan tenaga pendidik, baik peror-angan maupun kolektif, dilarangmenjual buku pelajaran, per-lengkapan pelajaran, bahan pel-ajaran, serta pakaian seragam ditingkat satuan pendidikan.

“Tidak dibenarkan gurumenggunakan wewenang jaba-tannya memaksa siswa untukmembeli LKS di dalam lingkun-gan instansi sekolah atau men-gatasnamakan instansi pendid-ikan agar buku atau LKS itu di-beli,” kata dia.

Gianto berharap seluruhtenaga pendidik di daerah itumengindahkan imbauan Dik-nas setempat. Jika masih dite-mukan guru yang memperjual-belikan buku dan tidak sesuai

dengan yang diatur Pasal 181PP No. 17/2010, pihaknya akanmenerapkan tindakan tegas se-suai dengan aturan yang ber-laku.

Kebutuhan buku pelajaransekolah bagi siswa, kata dia, te-lah diakomodasi dalam danabantuan operasional sekolah(BOS) pada periode Januari—

Juni 2014. “DanaBOS dalam kurunwaktu itu, 50 per-sennya untuk pe-ngadaan buku pel-ajaran,” katanya.

Selain danaBOS, pengadaanbuku juga direali-sasikan melaluidana alokasi khu-sus (DAK) sehing-ga menurut diasiswa bisa meng-gunakan buku pel-ajaran yang dise-diakan sekolahtanpa harus mem-beli buku. “Dari

dana BOS dan DAK yang diang-garkan sudah terpenuhi rasiosatu anak satu buku. Jadi, tidakada lagi alasan siswa harusmembeli buku,” ujarnya. tim

Siswa Terpaksa BerdesakDesakan Saat BelajarCIAMIS, (WN)

KEPALA SDN 1 Panyingkiran, di Kecamatan Ciamis,Kabupaten Ciamis, Yeyet Noeryeti, SPd, mengaku gara-garajumlah ruangan kelas kurang memadai, para siswa-siswimerasa kurang nyaman saat melaksanakan aktifitas belajar-mengajar. Kondisi tersebut tentunya sangat mengganggu kon-sentrasi para siswa dalam belajar. Saat ini, jumlah siswa disekolah tersebut mencapai 215 orang, dan dibagi ke dalam 9rombongan belajar (rombel).

Sedangkan jumlah ruangan yang tersedia, kata Yeyet, han-ya 6 ruangan kelas. Itupun, satu ruangan diantaranya, di-gunakan untuk ruang guru dan kepala sekolah. Artinya,sekolah masih membutuhkan sekitar 4 ruangan lagi.

Menurut Yeyet, pihaknya sudah beberapa kali menyam-paikan kondisi yang dialami SDN 1 Panyingkiran kepada pe-merintah. Namun sampai saat ini, laporan yang disampaikan-nya belum mendapat respon.

“Untuk menyiasati agar anak-anak bisa belajar dengan ten-ang, dan tidak duduk berhimpitan (bertiga), kami menyisih-kan uang bantuan operasional sekolah untuk mebeler. Walau-pun pembeliannya tidak dilakukan sekaligus atau dicicil,” ka-tanya. Dia berharap, Pemerintah Kabupaten Ciamis segeramerealisasikan bantuan yang saat ini sangat dibutuhkan olehsekolah. Tim

BBWS Citarum 10 Tahun Tutup Mata

BANDUNG, (WN) Kejadian ini mulai mulai dari tahun 2004, sampai seka-

rang belum ada perhatian dari BBWS Citarum. Akibatnya 10 rumah yang hanyut dibawa banjir, sungai citepus ini berada di sekitar RT 3/ RW 15, Kelurahan Pasawahan Kecamat Day-euh Kolot. Kab.bandung. Jadi warga di sekitar sungai Citepus ini merasa was was, bagai bom waktu, sebab pemda dan BBWS Citarum tidak peduli dengan permasalahan ini.

Tokoh masyarakat Nyonya Sirait mengatakan, memang pemerintah setempat dan BBWSC tutup mata selam 10 ta-hun atas kejadian ini, saya sudah sudah tinggal didaerah ini selama 14 tahun, jadi apabila hujan deras warga dis-ekitar ini merasa was was, karena debit airnya besar, jadi kecepatan air itu 100km/jam. Dengan kecepatan demikian menghantam dinding tanah, sedangkan bronjong ataupun tembok penahan tanah tidak ada, ujarnya.

“Jadi saya melakukan tindakan sendiri yaitu membuat tembok dan bronjong walaupun itu ala kadarnya, untuk mengantisipasi apabila banjir rumah saya tidak hanyut. Masalah biayanya saya sendiri yang menanggungnya. Bi-ayanya sampai ratusan juta, ujar Sirait.

Menanggapi hal ini Martua dan Winner mengatakan pi-hak yuridis segera mengaudit BBWS Citarum, karena jelas anggaran untuk pemilaharanya dikemanakan Apalagi ke-jadian ini sudah menghanyut 10 rumah.nRudi zahid

WABUB KANGEN WAWAN,JENGUK DI RUTAN KPK

Normalisasi Sungai Cikeruh Asal Jadi

BANDUNG, (WN)Pekerjaan normalisasi dari APBN Lokasi Kaupaten Band-

ung Timur asal jadi tidak sesuai dengan papan proyek. Se-lain itu, kelebaran sungai Cikeruh, tidak sesuai dengan se-mestinya, begitu juga kedalaman kerukan sungai tersebut tidak merata. Tanah yang dikeruk dari sungai asal aja di-tumpuk disisi sungai tanpa ada pengerasan. Saat hujan tu-run, tanah tersebut terbawa ke sungai. Belum adanya terpa-sang disisi sungai, mulai dari hulu dan hilir tembok penahan tanah, bronjong ataupun paku bumi.

Harian Warta Nasional mendatangi kantor BBWS Citarum, semua pejabat yang terkait pekerjaan tersebut lagi rakernas di pulau bali. Hal itu yang menyampaikan ke wartawan salah satu staf di BBWS Citarum.nRudi zahid/ Martua

Bagir Manan : Pers Harus Independen

JAKARTA, (WN)Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta para pemi-

lik media, terutama yang terlibat aktif dalam politik prak-tis, untuk menghormati prinsip dan etika jurnalistik guna mewujudkan pers yang sehat. “Saya sudah menyerukan agar mereka (pemilik media.red) tidak ikut membuat pers nasional menjadi tidak sehat,” ujar Bagir Manan kepada awak media di Gedung Dewan Pers Jakarta, Rabu usai acara pemaparan hasil survei mengenai “Independensi dan Kon-vergensi Media”.

Ia mengakui bahwa pemilik media juga memiliki hak atas medianya, tetapi juga harus tetap harus proporsional, arti-nya dalam batasbatas yang wajar dan bisa dimengerti pub-lik. Oleh karena itu, lanjutnya, pers harus independen demi kepentingan publik dan tidak boleh berpihak pada kepent-ingan siapapun.

“Independensi pers tumbuh kalau para jurnalisnya pu-nya sikap profesionalisme yang tinggi,” tegasnya. Sebelum-nya, dalam acara itu Muzayin Nazaruddin dari Masyarakat Peduli Media memaparkan hasil survei atau analisis terha-dap kecenderungan pemberitaan empat grup media nasi-onal di Indonesia.

Dalam pemaparannya, ia menyebut iklan politik dari dua pemilik media televisi di medianya cenderung tinggi dibanding media lainnya sehingga perlu ada regulasi untuk menjamin independensi media secara kolaboratif antara Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Senada dengan itu, Amir Efendi Siregar dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2 Media) mengatakan, berdasarkan survei yang dilakukannya menyimpulkan bahwa mediamedia yang dimiliki oleh elite politik sering digunakan untuk kepentingan politik mereka. “Iklan politik untuk kepentingan pemilik media medapat porsi yang san-gat besar di medianya, termasuk iklan terselubung,” ung-kapnya.

Oleh karena itu, Amir merekomendasikan agar Dewan Pers turut melindungi independensi media seperti mem-berikan teguran secara aktif dan reguler atas pelanggaran prinsip-prinsip independensi dan netralitas media yang di-lakukan pers Indonesia.nGUN/JNA

Guru Bantu “Dianaktirikan” Pemda DKI Jakarta JAKARTA UTARA, (WN)

Tanpa Tanda Jasa itulah slogan mulia profesi guru, namun walaupun demikian guru adalah manusia yang mempunyai beban ganda selain harus mencetak generasi penerus juga harus mencetak keharmonisan di rumah tangganya. Bagi guru yang sudah berstatus PNS itu sangat tidak sulit, na-mun bagi Guru Bantu (GB) itu sangatlah sulit, karena selain status juga penghasilan Guru Bantu atau Honornya sangat minim sekali bila dibandingkan dengan tuntutan kebutuhan sehari hari.

Saat ditemui wartawan Harian Warta Nasional, seorang guru bantu yang enggan disebutkan namanya,yang menga-jar disalah satu sekolah swasta di kecamatan cilincing, Ja-karta Utara mengatakan bahwa guru bantu di Jakarta sangat banyak namun seperti anak tiri, “ Guru bantu di Jakarta ini banyak, namun kami merasa dianak tirikan oleh Pemerin-tah DKI Jakarta, contohnya dari honor kami saja sangat min-im sekali, juga kepastian kami diangkat PNS atau CPNS saja tidak jelas dan honor selain minim juga di Rapel,bayangkan saja, sudah minim terus dirapel, sedangkan kebutuhan hid-up sehari hari tidak bisa dirapel” katanya.

Memang mendapatkan ketimpangan dalam mensejahter-akan Tenaga kerja honorer, terutama Guru Bantu yang se-lalu dijanjikan akan diangkat PNS, seperti yang diterangkan salah seorang Guru Bantu ini, yang sudah belasan tahun mengabdi dan mencerdaskan anak bangsa dengan menjadi Guru Bantu,” Kami ini hanya dapat janji janji saja, termasuk Pak Jokowi dan Ahok sebelum terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur menjanjikan pada kami akan mengang-kat menjadi PNS, tapi faktanya kami tetap dan tetap Guru Bantu yang dianak tirikan.” terangnya.nGun

8 Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014NUSANTARA

Kepala Kesbangpol BantahDapat Sosialisasi Pemilu 2 MiliarBEKASI, (WN)

Kepala Kesbangpol Kabupaten Bekasi, IdaFarida membantah dapat anggaransosialisasi pemilu sebesar Rp 2 miliar yangbersumber dari APBD Kabupaten Bekasitahun 2014.

HAL ini dikatakan langsungIda di ruanganya, senin kepadasejumlah wartawan. “Mana mu-ngkin kita yang dapat sedangkanpelaksana sosialisasi ada di KPUKabupaten Bekasi. Kalau adayang bisa membuktikan dima-na letak anggaran tersebut sertarekening nomor berapa ? Sila-kan buktikan jangan ujuk ujukbilang ada uang 2 miliar. Yangpenting kita berpikiran positifsajalah, dan setelah ada infotersebut saya langsung melapor-kan kepimpinan, kata Ida.

Menurut Ida Farida yang adaadalah mata anggaran untukpendidikan politik ke lingkun-gan masyarakat. Sehinggamasyarakat paham dan nanti-nya menjelang pemilu masya-

rakat bisa turut serta dalammemberikan suaranya di TPSdan kita semua berkepentinganuntuk mensukseskan pemilutersebut. Sedangkan anggaranyang ada di kami adalah untukfasilitasi pendidikan politik pe-milih pemula di KabupatenBekasi sebesar Rp132.500.000, sedangkan sos-ialisasi pendidikan politik un-tuk parpol di Kabupaten Beka-si sebesar Rp.191.150.000,nantinya dilaksanakan setelahpemilu legislatif selesai dankami akan langsung menujuDPD-DPD untuk pelaksanaantersebut.

Selain itu, dana yang kamiterima adalah Fasilitasi forumdiskusi serta desiminasi perem-

puan sebesar Rp.93.950.000.Sehingga yang ada sebesar Rp.417.600.000 bukan Rp 2 miliar,tegas Ida.

Kata Ida Farida, selesai rapatdengan anggotanya untuk me-mantapkan fasilitasi tersebut.Dan mengenai anggaran yangkatanya ada di kami , kami telah

berkomunikasi dengan KPUKabupaten Bekasi dan men-erangkan apa adanya, dan kamidi dalam pelaksanaan pemiluyang baik tentu akan memban-tu KPU dalam mensukseskanpemilu tersebut dan bila KPUmembutuhkan tenaga kami siapmembantu mereka. rademan

BANDUNG (WN)Jajaran manajemen Indo-

nesia Power, anak usaha PLN,mengaku pencemaranlingkungan di sungai Citarumdikhawatirkan akan berdam-pak terhadap kinerja opera-sional tiga pembangkit listriktenaga air (PLTA) yang ada diJawa Barat. “Kalau masalahpencemaran lingkungan inidibiarkan bisa berpengaruhterhadap kinerja PLTA Sagul-ing, PLTA Cirata dan PLTA Ja-tiluhur,” kata General Manag-er Unit PLTA Saguling, Del Evi-ondra, Minggu (2/3).

Ia mengaku banyakmasalah terkait pencemaran

lingkungan antara lain banyakpabrik tekstil dan garmenyang membuang limbahpewarna dan peternak mem-buang kotoran ternak yangmengakibatkan sungaiCitarum gradasi.

Jika perilaku industri tek-stil dan garmen serta peter-nak sapi ini dibiarkan, ia men-gungkap lambat laun akanberdampak terhadap kondisimesin. Komponen mesinpembangkit akan cepat koro-si atau berkarat.

Selain itu juga berubahnyatata ruang di sekitar lokasi pem-bangkit listrik. Terutamaberkurangnya lahan hijau, kare-

na banyak berdiri perumahan.Akibatnya kualitas air di

sungai Citarum berkurang.Padahal debit air dalam pe-nampungan harus terjagaagar mesin pembangkit tidakcepat panas. “Tak jarang kitaterpaksa mematikan mesinuntuk menjaga keandalanpembangkit,” jelasnya.

Untuk menjaga keandalanketiga PLTA ini, pihaknyamengemukakan harus mela-kukan pemeliharaan lebihserius lagi. Terlebih usia keti-ga pembangkit listrik tenagaair ini sudah termasuk tua.“Kita harus menambah biayapemeliharaan lebih besarlagi,” terang Del Eviondra.

Selain itu, pihaknya jugamenggandeng lembaga swadayamasyarakat pencinta lingkun-gan melakukan sosialisasi kepa-da masyarakat sekitar pem-bangkit agar tidak membuangsampah ke sungai Citarum.

Ditanya sanksi terhadapindustri dan peternak yangmembuang limbah ke sungaiCitarum, ia mengemukakanmasalah ini masuk ranah hu-kum. Karena itu biar instansiterkait yang mengambiltindakan. martua

Pencemaran Citarum Pengaruhi 3 PLTA

TASIKMALAYA, (WN)Bupati Tasikmalaya UU Ru-

zhanul Ulum dipanggil PanitiaPengawas Pemilu (Panwaslu)Tasikmalaya, Jawa Barat.Ruzhanul tampak menghadi-ri undangan Panwaslu terkaitadanya temuan pelanggarantahapan Pemilu 2014.

Ketua DPW Partai Persatu-an Pembangunan (PPP) itubersama calon legislatif (ca-leg) DPR RI dari PPP Fernitadimintai konfirmasi terkaitacara partai pimpinan SuryaDharma Ali yang digelar sem-bari memasang baliho danmembagikan uang. Ruzhanuldicecar pertanyaan seputarbaliho dan pembagian uangkepada anak-anak yang juga

melibatkan sejumlah PNS diwilayah Puspahiang.

Ruzhanul membantah pi-haknya melanggar tahapanpemilu. Menurutnya, acara itutak bisa dikategorikan curistart kampanye. Sebab, acara

seperti itu rutin di-lakukan setiaptahun.

Meski begitu,Ruzhanul men-gambil kebijakanuntuk menghenti-kan acara serupa disetiap wilayah demimenjaga keper-cayaan publik. Fer-nita juga setuju danmenyampaikan halserupa. Pihak Pan-

waslu akan terus mengkajidan membahas persoalanseperti ini dalam rapat-rapat-nya. Seandainya ditemukanpelanggaran, hasil rapat ke-mudian diserahkan ke pihakkepolisian dan KPU. Wawan

Diduga Melanggar Tahapan Pemilu,Bupati Diperiksa Panwaslu

BEKASI (WN)SUASANA sosialisasi Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS), di Kecamatan Cibitung,dirasakan sangat hangat,penuh dengan suasana keber-samaan, antara Bupati Kabu-paten Kab. Bekasi, dr. Hj.Neneng Hasanah Yasin denganMasyarakatnya. Pada kesem-patan tersebut, Bupati sempatberdialog dengan masyarakat,dengan memberikan pertan-yaan-pertanyaan kepada pe-serta sosialisasi yang hadir,seperti para kepala desa, pen-gurus PKK, para ketua RT/RWdan tokoh masyarakat.

Bagi masyarakat yang be-nar menjawab pertanyaandari Bupati, tidak segan-seg-an, Bupati wanita pertama diKab. Bekasi ini memberikanhadiah uang kepada peserta.bupati pun mendengarkankeluhan dari para ketua RW,

yang merupakan ujung tom-bak dalam pemerintahannya.

Adapun keluhan dari ketuaRW adalah, mengharapkanhonor operasional untuk RT/RW di tambah, karena tidakcukup Rp. 100.000/bulan, halini dikarenakan harus berba-gi dengan sekretaris danbendahara. Selain itu, ketuaRW juga mengharapkan real-isasi claim BPJS tidak sulit,jangan saat sosialisasi sajayang sepertinya mudah, na-mun jika sudah berjalan, san-gat susah melakukan claim.

Menanggapi hal itu, Bupatimengatakan, “ Pada dasarnyakami, ingin menaikan honoroperasional dari RT/RW, na-mun saat ini, belum bisa kaminaikan, sedangkan untuk claim,sebelum pak RW memarahisaya, saya yang marah terlebihdahulu, karena sebelummelakukan sosialisasi ini, saya

katakan kepada ketua BPJS Kab.Bekasi, agar jangan sampai saatsosialisasi saja yang terasamudah, namun pada ken-yataannya nanti dipersulit.”

Sedangkan untuk pemega-ng kartu jamkesmas danjamkesda, Kepala Dinas Kese-hatan Kab. Bekasi, Dr. Ari,menjelaskan, “ Penggunajamkesmas dan jamkesdatetap berlaku, karena itusudah dibayarkan oleh pe-merintah daerah, sebagaiPengguna Bayar Iuran (PBI).”

Adapun rumah sakit yangsudah melakukan kerja samadengan BPJS adalah, RSUDKab. Bekasi, RS. Medirosa, RS.Centra Medika Cikarang, RS.Anisa, RS. Bhakti Husada, RS.Hosana Medika, RS. SanderCikarang Utara, dan 39 klinikyang ada dikabupaten Beka-si, termasuk klinik Polres Kab.Bekasi. RADEMAN

Jamkesmas dan Jamkesda Tetap Berlaku

KOTA BEKASI, (WN)WALIKOTA Bekasi Dr. H.

Rahmat Effendi mengatakanbahwa stadion kebanggaanKota Bekasi ,Stadion Patriot ,siap untuk di buka secararesmi pada 10 Maret 2014bertepatan dengan Hari JadiKota Bekasi Ke-17 .

Hal ini disampaikan RahmatEffendi saat melihat kondisi

terakhir stadion yang rencanaakan berkapsitas 40 ribu orangini. Didampingi Kepala DinasBangunan dan Kebakaran KotaBekasi Dadang Ginanjar sertabeberapa jajaran Kepala Dinasdilingkungan pemerintah KotaBekasi ,Walikota Bekasi menga-takan pembangunan stadiontahap pertama sudah hampirrampung, dengan begitu stadi-

on tersebut sudah dapat mulaidigunakan mulai 10 Maret2014 mendatang.

“Saya cukup puas dengankontruksi stadion Patriot ini,beberapa fasilitas didalamnyajuga tidak kalah dengan stadionlain yang ada di Indonesia, mu-ngkin yang termegah di JawaBarat “ jelas Rahmat Effendibangga. Dimz

Stadion Patriot Dibuka 10 Maret 2014

CIKARANG (WN)TIDAK pernah dikeruknya

Kali CBL (Cikarang-Bekasi-Laut)sejak dibangun 1982 lalu menja-di salah satu penyebab terjadin-ya banjir di bagian Utara Kabu-paten Bekasi, khususnya di Ke-camatan Babelan dan TambunUtara. Karenanya, anggota DPRDKabupaten Bekasi, H Warha Mi-harja, minta pemerintah pusatdan pemerintah provinsi segeramengeruk kali tersebut.

Menurut Warja, sejak diban-gun Kali CBL pada 1982 lalu itu,wilayah Utara Bekasi tak pernahbanjir meskipun musim peng-hujan. Itu karena Kali yangmenggelontorkan air dariCikarang menuju laut itu, masihberfungsi dengan baik.

Kini setelah 32 tahun takpernah dinormalisai atau

dikeruk. kedalaman kali yangsemula mencapai 7 Metermenurut Warja kini hanya ting-gal 2 meter saja karena penuh-nya endapan lumpur dan sam-

pah. Selain itu, lebar kali punmulai menyusut.

“Jika Kali CBL berfungsi den-gan baik, air kali akan mengalirke laut, “ ungkap Warja, anggota

DPRD dari Fraksi Demokrat yangkini kembali Nyaleg. Karena kalimulai dangkal, air yang seharus-nya mengalir lancar ke laut, kinibanyak yang meluap ke sepan-jang jalan yang dilintasi kalitersebut, antaranya di wilayahBabelan dan Tambun Utara.

Warja mengaku sudaj beber-apa kali meminta DPRD Provin-si dan DPR -RI untuk mengang-garkan dana bagi penurapanatau normalisasi Kali CBL, na-mun sampai saat ini belummendapat respon. Padahal, kataWarja, banyak anggota DPRDProvinsi dan DPR-RI yang be-rasal dari Daerah PemilihanKabupaten Bekasi. “Mestinyamereka bergerak untuk men-dorong diprogramkannya nor-malisasi Kali CBL,” tegasWarja. RADEMAN

Kali CBL Dangkal, Penyebab Banjir

SUBANG (WN)KPUD Subang, Jawa Barat

mengerahkan sekitar 800 or-ang untuk melipat jutaan suratsuara menjelang Pemilu Legis-latif yang akan digelar 9 April2014. “Selain melipat, merekajuga ditugasi menyortir suratsuara yang rusak,” kata CeceRahman, Komisioner KPUDSubang yang membidangiBidang Perencanaan Logistikdan Anggaran, saat ditemui digudang Kantor KPUD Subangyang baru di Jalan K,S Tubun,Ahad, 2 Maret 2014.

Kertas suara yang mulai dili-

pat hari ini yakni buat untuk pe-milihan legislatif DPR RI, DPRDProvinsi dan kabupaten. Sedan-gkan kertas suara untuk DPDsampai saat ini belum diterimaKPUD Subang. Tahapan pelipa-tan surat suara tersebut ditarget-kan tuntas dalam 10 hari.

Cece merinci, surat suarauntuk caleg DPR RI sebanyak1.174.566 lembar tersimpandalam 1.175 Boks, kertas suaraDPRD Provinsi Jawa Barat DapilIX Subang-Majalengka-Sumed-ang tercatat 1.167.975 lembartersimpan di 1.168 boks dansurat suara pileg DPRD Subang

sebanyak 1.174.975 lembardalam 1.180 Boks.

Ada pun jumlah calon pemi-lih sementara untuk pemilumendatang sebanyak 1.145.-047 orang dengan jumlah TPSsebanyak 3.433 yang tersebardi 253 desa dan kelurah serta30 kecamatan.

Seorang petugas pelipatsuara, Maemunah, mengakubungah dapat tambahan penda-patan dengan menjadi tenagaharian lepas pelipat suara pilegtersebut. “Lumayan, honor me-lipat Rp 100 per lembar,” ujaribu rumah tangga itu. Berdasar-

kan pengalaman saat jadi jurulipat kertas suara pemilihanbupati lalu, dalam sehari ia bisamelipat tiga hingga lima ribukertas suara.

Jadi juru lipat surat suara,menurut Maemunah, gampang-gampang susah. “Kalau kurangteliti, kartas suara yang rusakbisa lolos sortir,” Maemunah me-nambahkan. Ratusan juru lipatsuara tersebut disebar ke empatlokasi yakni gudang KPUD lama,aula PKPRI, aula kantor KPUDbaru dan di sebuah lapangan fut-sal yang sengaja disewa KPUDSubang. Tim

800 Orang Melipat JutaanSurat Suara Menjelang Pemilu Legislatif

KEGIATAN ini dilakukan da-lam rangka persiapan meng-hadapi penilaian Pantau II. Aca ra tersebut, dihadiri oleh sekitar 75 peserta, yang ter-diri dari Satuan Kerja (Sat-ker) terkait, Perangkat dari 18 Kelurahan dan 2 Kecamatan, perwakilan dari Rumah Sakit, Puskesmas serta Pemerhati Lingkungan (LSM).

Dengan topik bahasan, langkah kongkrit cara penanga nan lingkungan sehat dan bersih sebagai unsure penting dalam penilaian ADIPURA (pantau 2) yang akan dilaksanakan pada akhir April mendatang. Setelah dua tahun sebelumnya secara berturutturut gagal mem pertahankan piala yang me lambangkan supremasi ling kungan bersih dan sehat ini, pada tahun 2013 yang la lu Kota Mojokerto kembali meraih piala Adipura.

Lengkapnya, tahun 2009 dan 2010 yang lalu, secara berurutan Kota Mojokerto men-

dapatkan piala Adipura. Na-mun, secara berurutan pula, pada tahun 2011 dan 2012 Kota Mojokerto gagal mempertah-ankannya. Kemudian, ditahun 2013 yang baru lalu, Kota Mo-jokerto kembali mendapatkan piala tersebut. Waktu itu (Senin, 10/06/2013), piala tersebut dis-ampaikan secara langsung oleh Susilo Bambang Yudhoyono Pres-iden RI kepada Mas’ud Yunus di Istana Negara, saat Mas’ud masih menjabat sebagai Wakil Walikota Mojokerto mendampingi Abdul Gani Soehartono Walikota Mo-jokerto 2periode (20032013).

Konon, kesuksesan Kota Mojokerto dapat meraih piala Adi pura pada 2013 yang lalu itu setelah berjuang untuk men ciptakan penghijauan ko-ta. Yakni, dengan melakukan penanaman pohon-pohon lin-dung di pinggir jalan-jalan pro tokol dan melakukan re-habilitasi hutan kota. Juga me lakukan penambahan jenis pohon penghijauan, pemban-

gunan taman bermain anak, penataan PKL serta adanya bentuk partisapasi aktif dari Warga Kota dalam bentuk ker-ja bakti massal.

Dengan pernah mendapat-kan perhargaan sebagai Kota Adipura ditahun 2013 yang lalu, diharap dapat menjadi peny-emangat dan pula merupakan motivasi tersendiri bagi seluruh elemen Masyarakat Kota Mo-jokerto agar bisa mempertah-ankan dan menciptakan ling-kungan yang bersih dan sehat sebagai jati diri yang kuat.

Sosialisasi berkesinambun-gan terus digalakkan di setiap lini Pemkot Mojokerto. Begitu pula dengan Kantor Lingkungan Hid-

up (KLH) Kota Mojokerto yang sekaligus sebagai leading secktor yang khusus untuk menangani Adipura ini. “Kita tetap melak-sanakan kegiatan ini meski ang-garan belum ada pada kas kami”, ungkap Benny Sugiarto, MKes., Kasi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan, saat dite-musi setelah usainya acara.

“Program kegiatan ini wajib untuk kita laksanakan, meski-pun dengan keterbatasan dana yang ada. Pendanaan khusus untuk kegiatan Adipura ini sudah include dengan APBD yang kita ajukan, maka dari itu pihak kami kelabakkan saat menjalankan tugas mem-pertahankan Adipura dengan

penggaran yang minim. Apa-lagi sampai saat inipun, ang-garan dari Pemerintah Kota belum turun”, pungkas Benny.

Menyikapi anggaran yang sampai saat ini belum turun atas perencanaan yang disam-paikan oleh KLH pada Pemkot Mojokerto dengan membuat suatu bentuk kegiatan sebagai stimulus dari turunnya ang-garan, sangatlah tidak efektif dan mestinya mustahil untuk bisa. Logikanya, jika Kota Mo-jokerto berteguh memegang predikat Kota Adipura, maka setidaknya Pemkot Mojokerto juga memprioritaskan dan lebih memfasilitasi pendan-aannya.nRony / Djoko

KARAWANG, (WN)Kabupaten Karawang Jawa

Barat masih butuh sekitar 5.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS). Jumlah tersebut di-harapkan mampu mengisi pos–pos yang saat ini men-galami kekurangan. Kepala Bi-dang Pengadaan Pegawai dan Data Badan Kepegawaian Dae-rah (BKD) Kabupaten Karawa-ng, Mahpudin mengatakan, untuk tahun 2014 belum ada informasi dari BKN terkait test Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari kategori umum.

“Badan Kepegawaian Nasi-onal (BKN) belum memberi-kan tembusan surat resmi atau pun informasi lainnya kepada kami,” katanya. Di-katakan Mahpudin, untuk

mengantisipasi itu semua, saat ini BKD Karawang sudah men-ganggarkan untuk persiapan test CPNS kategori umum.

Dijelaskan Mahpudin, plot-ing anggaran dilakukan untuk

mengantisipasi. Jika tes CPNS jalur umum dilaksanakan pada tahun ini, karena informasi awal memang pernah menjelas-kan jika tahun ini BKN akan membuka CPNS jalur umum.

Tetapi kepastian Karawang mendapatkan jatah atau tidak itu belum pasti. “Ini sebagai an-tisipasi saja,” tukasnya.

Mahpudin menjelaskan, tes jalur umum adalah tes CPNS yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat dengan berbagai macam kualifikasi pendidi-kan. Hal ini sangat dibutuhkan pemerintah daerah mengingat saat ini Karawang membutuh-kan tambahan tenaga pegawai. “Untuk tenaga guru saja, saat ini Karawang masih membu-tuhkan untuk guru ekonomi, penjaskes serta lainnya. Selain itu untuk tenaga adminisrasi, tenaga kesehatan,” jelasnya.

Mahfudin menambahkan, ses-uai dengan Peraturan Pemerin-tah (PP) nomor 97 tahun 2000

tentang formasi PNS, Karawang membutuhkan tenaga pega-wai sebanyak 5.000 orang. Terutama, untuk PNS yang ada dibawah naungan Disdik-pora. Bahkan katanya, saat ini di Karawang banyak sekolah minim PNS. “Tentunya harus ada penambahan untuk lebih memaksimalkan peran dunia pendidikan,” lanjutnya

Untuk mengisi kekosongan tenaga PNS di Karawang, Mah-pu din berharap BKN dapat mem be rikan jatah test CPNS di Kota Pangkal Perjuangan. Menu-rutnya, sesuai data yang dimiliki BKD masih banyak kekurangan tenaga PNS. “Dari sekian ban-yak yang dibutuhkan, minimal seperempatnya dapat tertutup,” pungkasnya.ntim

KOTA BEKASI, (WN)Sekretaris Daerah Kota

Bekasi Rayendra Sukarmadji berharap saat kampanye ter-buka pemilihan umum leg-islatif, Pegawai Negeri Sipil maupun Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilingkungan Pemerin-tah Kota Bekasi untuk bersi-kap netral dengan tidak ikut berkampanye.

Masa kampanye terbuka yang dimulai 15 Maret-5 April ini menurut Rayendra, Ju-mat (28/3) perlu didukung semua pihak termasuk pega-wai pemerintah. Imbauan pun telah dilayangkannya kepada segenap pegawai untuk tidak berkampanye. Dan bila keta-

huan berkampanye, maka pega-wai yang bersangkutan akan di berikan sangsi oleh BKD.

“Surat himbauan sudah di sebarkan sebelum memasuki masa kampanye legislatif, ke suluruh SKPD yang ada di lingkungan Pemkot Bekasi agar PNS dan juga TKK tidak mengikuti kampanye dan ha-rus netral dalam masa kampa-nye legislatif,”ujarnya.

“Kalau untuk Honorer kita tidak ada sangsi karena tidak terikat di pemerintah Kota Bekasi, tetapi PNS dari eselon I hingga Eselon IV dan juga TKK tidak boleh berkampanye dan harus netral, jika memang ter-lihat di lapangan ada PNS atau

TKK yang mengikuti kampa-nye maka segera laporkan dan BKD akan memberikan sangi, dan ini sesuai dengan perintah walikota Bekasi,”paparnya.

Hingga saat ini belum ter-lihat ada PNS atau TKK yang mengikuti kampanye Legislatif dan jika ada maka sesuai den-gan peraturan pemerintah Kota Bekasi maka akan di berikan sangsi yang telah di tentukan.

Selain itu ia pun berharap sikap netral yang hingga kini ditunjukkan para pegawai terus dilakukan. Selain harapannya kepada pegawai untuk berpar-tisipasi memilih calon legislatif pada pemilu legislatif, 9 April 2014 mendatang.nRademan

BANDUNG, (WN)Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil

dan Wakil Wali Kota Bandung, Oded Danial, melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara elektronik melalui program e-Filling di Aula Gedung Keuangan Negara, Ja-lan Asia Afrika, Kota Bandung, Kamis (27/3/2014). Emil, sapaan akrab Rid-wan Kamil, mengatak an, aksi tersebut dilakukan untuk memberi contoh ke-pada warga Kota Bandung bahwa pen-gisian SPT tahunan dan pelaporannya bukan sesuatu yang sulit dilakukan.

“Ini merupakan bagian dari mem-beri contoh Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk mengikuti program pem-bayaran pajak cepat,” kata Emil di Ge-dung Keuangan Negara, Kamis pagi. Emil menambahkan, ke depan, pem-

bayaran pajak harus semakin canggih dan lebih cepat. Apalagi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah mengelu-arkan metode online. “Di masa depan harus berbasis teknologi,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, Adjat Djatnika menambahkan, pro-gram e-Filling merupakan inovasi dalam memberikan pelayanan perpajakan ke-

pada wajib pajak. Menurutnya, selama ini penyampaian SPT selalu dilakukan secara manual dengan mendatangi Tem-pat Pelayanan Terpadu (TPT). “Dengan e-filling hal itu (penyampaian SPT) darimana dan kapan saja,” kata Adjat.

Adjat menjelaskan, untuk dapat menggunakan fasilitas eFilling, wajib pajak terlebih dahulu harus mempunyai electronic filling identification number (eFin) dan memperoleh sertifikat digi-tal dari Ditjen Pajak. “Pengajuan e-Fin dilakukan kepada Kantor Pelayanan Pa-jak Terdekat,” ujarnya. Setelah memiliki eFin, lanjutnya, wajib pajak dengan mu-dah dapat mengisi dan melaporkan SPT secara elektronik. Untuk melakukan pel-aporan SPT, wajib pajak orang pribadi cukup mengakses website Ditjen Pajak di www.pajak.go.id. nRekson

MESKI ANGGARAN KOSONG

KLH Siap Jemput Adipura 2014MOJOKERTO, (WN)

Seraya berharap dapat mengulang sukses dalam meraih Piala Adipura seperti pada tahuntahun sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Mojokerto melalui Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Kota Mojokerto, Selasa lalu mengadakan kegiatan Sosialisasi Penilaian Adipura.

Pencairan Honor TKK Bekasi Tertunda Akibat Perubahan Aturan

Kantor pemerintah kota, walikota Bekasi

BEKASI, (WN)Pencairan honor kepada Tenaga Kerja Kontrak (TKK)

di lingkup Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat, terganjal perubahan aturan dan keterlambatan pendataan. “Pem-bayaran honor TKK sempat tertunda sejak Januari 2014 lalu karena adanya perubahan aturan. Kini, perpanjangan masa kerja TKK langsung ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi, Mo-mon Sulaiman di Bekasi, Kamis.

Menurut dia, aturan itu selama ini hanya dilakukan deng-an penandatanganan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Selain faktor tersebut, keterlambatan biaya honor itu dikarenakan lambatnya pendataan yang dilakukan dinasdinas terkait adanya tenaga kerja kontrak di instansi yang dipimpinnya. “Sekarang sudah rampung untuk perubahan itu. Intinya sekarang aturan TKK mengacu ke Perwal 150a, tentang surat ketetapan perpanjangan,” katanya.

Menurut Momon, jumlah TKK yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi mencapai 4.550 orang. “Masingmasing TKK mendapatkan honor sebesar Rp1,1 juta per orang. Dana honor itu diberikan melalui APBD,” katanya. Pada 2014 ini, kata dia, dana untuk gaji TKK melalui APBD total sebesar Rp67 miliar. Momon mengaku, pihak BKD su-dah melakukan penandatanganan. Sehingga, untuk biaya honor TKK tinggal menunggu pencairan saja. “Tinggal pen-cairan saja dari bagian bendahara,” katanya.nRademan

Polisi Ringkus Mubarok Bawa Ganja 1 Kg Di Terminal Pulogadung

JAKARTA, (WN)Polisi berhasil mengamankan kurir ganja di depan ter-

minal Pulogadung. Pemuda tersebut diamankan lantaran grogi melihat razia lalu lintas di depan terminal. “Usai apel dengan di satwil Jakarta Timur, kami membagi tugas penga-manan kampanye PKS di Pulomas, sebagian lagi melakukan razia lalu lintas di depan terminal Pulogadung,” ujar Kanit Lantas Polsek Pulogadung AKP Subiyantoro saat ditemui di Pospol Pulogadung, Jakarta Timur, Senin (30/3/2014).

Subiyantoro mengatakan ketika razia lalu lintas berlang-sung. Salah satu anggotanya mencurigai gerak-gerik peng-endara motor Honda Beat dengan bernomor polisi F 4763 RE. “Sekitar pukul 09.30 WIB pengendara itu melintas dari arah Cakung menuju Cempaka Putih. Melihat petugas yang berjaga, pengendara itu grogi untuk melanjutkan perjala-nan,” ujar Subiyantoro.

Sebagai pimpinan razia lalu lintas, Subiyantoro memerin-tahkan Aipda Suwarno untuk menghentikan laju pengendara motor tersebut. Kecurigaan anggota pun terbukti setelah menggeledah pemilik motor. “Begitu kita geledah, di balik ba-junya terdapat ganja kurang lebih satu kilogram,” tuturnya.

Ia menungkapkan kondisi tersebut ditindaklanjuti de ngan melapor ke Kasat Lantas Satwil Jakarta Timur, AKBP Supoyo. Se-lanjutnya pengendara motor tersebut pun langsung diamankan ke Pospol Pulogadung. “Pimpinan memerintahkan untuk mel-aporkan peristiwa tersebut ke Polsek Cakung, selanjutnya kita buatkan BAP penyerahan tersangka ke penyidik,” ungkapnya. Tersangka dan barang bukti pun diserahkan ke Polsek Cakung untuk menjalani pemerik saan. Kasus penemuan barang bukti ganja tersebut ditangani Polsek Cakung.nEdward

3 Pejabat di Polda Banten DiserahterimakanSERANG (WN)

Kapolda Banten Brigjen Muhammad Zulkarnaen dalam waktu dekat akan melakukan serahterima tiga jabatan di lingkungan Polda Banten. Ketiga jabatan yang akan dilaku-kan penyegaraan yaitu Kepala Biro Operasional (Karo Ops), Direktur Reserse Kriminal Umum (Dir Reskrimum) dan Di-rektur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus).

Karo Ops Polda Banten Kombes Budiarto akan digantikan AKBP Nurullah. Budiarto selanjutnya akan menduduki jabatan di Sespim Widyaiswara, sedangkan jabatan Dir Reskrimum akan diserahkan dari Kombes Nasri kepada AKBP Yusfadillah. Kombes Nasri akan ditugaskan di Polda Kalimantan Selatan.

“Untuk Kombes Wahyu Widada pindah ke Mabes Polri persiapan Sespimti, jabatan Dir Reskrimsus yang dipegang-nya akan diserahkan kepada perwira dari Sespim,” ungkap Wakapolda Banten, Kombes Joko Irianto, kemarin.

Wakapolda mengatakan mutasi di jajaran Polda Banten merupakan hal rutin dilakukan. Selain untuk penyegaran organisasai, mutasi juga sebagai bentuk promosi jabatan. Dijelaskan Wakapolda, serahterima jabatan (Sertijab) bakal dilakukan setelah Pemilu Legislatif 2014. “Serahterimanya mungkin setelah pemilu,” ujar wakapolda.nJip

Pemkab Karawang Kekurangan 5.000 PNS

Hari Gini Lapor SPT Susah? Pakai eFilling

Sekda Kota Bekasi Imbau PNS dan TKK Bersikap Netral Saat Kampanye

KARENA menurutnya ber-dasarkan instruksi dari gubernur Sumatera Selatan batas maksimum muatan tonase kendara-an pengangkut batu ba ra adalah 8.750 kg atau 8,75 ton.

Hal itu menurutnya dike-tahui saat pemeriksaan surat me nyurat kendaraan terma-suk dokumen Delivery Or-der (DO) yang dipegang para sopir tersebut.‘Itu kita ketahui saat kita menggelar razia dan memeriksa kelengkapan surat menyurat kendaraan, se telah kita cek pada DO mereka, ternyatar sering kita temu-kan ada pelanggaran tonase,”

ujarnya.Terkait pelanggaran terse-

but menurutnya pihaknya te tap memberlakukan penila ngan kepada kendaraan ter-sebut. salah satunya dengan menahan dokumen aktif dari kendaraan tersebut terma-suk pengendaranya,untuk di-ha dapkan kepada sidang di pengadilan.“Jelas kita ta han, apakah itu STNK, SIM atau buku Kir, dan kalau ti dak ada semua atau tidak semua surat dan do-kumen telah mati atau habis ma sa berlakunya,terpaksa kendaraanya kita kandangkan,” jelasnya.

Terkait razia yang mereka ge lar kemarin, hal tersebut ber dasarkan perintah lang-sung dari Bupati Muaraenim. Di mana menurutnya razia ter sebut merupakan razia gabungan antara pihak Dishub, Satlantas Polres Muarenim dengan di back up dari Dan-dim 0504 Muarenim. Bahkan menurutnya razia bukan hanya untuk kendaraan pengang-

kut batubara saja,namun juga kendaraan pengangkut barang lainya termasuk angkutan umum.“Ini selama dua hari, dan untuk hai ini kita gelar di terminal regional,”jelasnya.

Hingga tengah hari kema-rin, pihaknya sudah melaku-kan penilangan terhadap su-rat menyurat dan dokumen ken daraan serta pengendara sebanyak 25 lembar. Dimana

menurutnya, pelanggaran yang dilakukan kendaraan ter se but bervariasi dari tidak me lengkapi surat menyurat kenda-raan serta dokumen berlalu-lintas lainya seperti SIM dan STNK. “Sementara ini yang kita peni langan yang kita laku-kan masih sebatas dokumen, belum ada kendaraan yang kita kan dangkan,” ungkapsnya.

nsaidina erpan

MUARA ENIM, (WN)Kondisi badan Jalan Lintas Suma-

tera (Jalinsum) tepatnya diperbatasan Desa Pandan Dulang dan Desa Muara Meo Kecamatan Tanjung Agung Kabu-paten Muara Enim rusak parah. Bah-kan akibat lubang yang ada dijalan saat ini sudah terbentuk seperti kolam ditengah jalan dengan diameter men-capai lebaran badan jalan. Kedalaman lubang tersebut diperkirakan menca-pai belasan sentimeter, sehingga kend-araan yang melintas harus ekstra hati-hati. Padahal jalur tersebut menjadi penghubung utama antara beberapa daerah di pulau Sumatera.

Menurut Mansyur, mantan Kepala Desa (Kades) Pandan Dulang, keru-sakan tersebut sudah terjadi bertahuntahun. Kondisi tersebut menurutnya karena air dari tebingan dibagian atas jatuh dan mengalir ke badan jalan. Pi-hak yang mengerjakan menurutnya sudah berulangulang dianjurkan un-tuk membuat saluran air penghubung, namun tidak diindahkan. “Setiap ada yang memperbaiki jalan itu kita anjur-kan untuk dibikin drainase, tapi mere-ka tidak mau membuatnya, kejadianya yang seperti ini,”ungkapnya.

Bahkan menurutnya pihak yang mengerjakan perbaikan mengatakan, cor beton yang mereka gunakan untuk menutupi lubang dapat dijamin berta-

hun-tahun tidak akan rusak, meskipun terkena air. Namun nyatanya menurut Mansyur, baru beberapa bulan diper-baiki sudah hancur kembali dan kolam di jalan tersebut kembali terbentuk. “Sepertinya mereka sengaja, jadi setiap tahun ada anggaran yang dialokasikan untuk memperbaiki jalan ini, tapi buk-tinya jalan ini selalu rusak,”ujarnya.

Selain sering mengakibatkan ke-

celakaan lalulintas, akibat kerusakan jalan di titik tersebut seringkali digu-nakan oleh pihak-pihak tertentu un-tuk melakukan pungli. Bahkan menu-rutnya tidak sedikit kendaraan dari luar daerah yang dihadang sekelom-pok pemuda kemudian meminta sejumlah imbalan. “Jadi sering jadi tempat orang ‘meras’, bahkan sering orang melakukan aksi penjambretan

disini,”tandasnya.Kondisi tersebut menurutnya jelas

berdampak kepada nama baik Desa Pandan Dulang dan Kabupaten Mu-araenim. Karena kendaraan yang melintas di jalur tersebut dari berbagai daerah di pulau Jawa dan Sumatera. Jika sering terjadi aksi kriminalitas di jalur tersebut,dikhawatirkan nama baik Mu-araenim yang tercoreng. “Itu yang kita khawatirkan, padahal apa susahnya sekedar membuat goronggorong agar air tidak masuk kejalan,”tandasnya.

Salah seorang pengendara truk ekspedisi Jawa-Sumatera, Sumitra, yang berhasil di bincangi mengaku, jika tidak hati-hati jelas pengendara akan terjebak di titik tersebut. Apalagi menurutnya untuk kendaraan berat seperti truk fuso yang dikendarainya. “Kalau tidak hatihati bisa terguling mas, lobangnya itu dalam,”tandasnya.

Terkait aksi pemalakan di jalur tersebut dirinya tidak menampik hal itu. Namun aksi tersebut menurutnya seringkali dilakukan malam hari. Bah-kan menurutnya, jika tidak dikasih seringkali diteriaki oleh oknum terse-but. Meskipun menurutnya besaran yang diminta tidak ditetapkan, namun hal itu jelas merugikan. “Hitunganya cari amanlah, daripada nanti kaca mo-bil kita yang dilempar,”Ungkapnya.

nsaidina

MUARAENIM, (WN)Manager Sekuriti PT Bukit

Asam (BA) Persero Tbk Tanjunge nim, Iskandar Zulkarnain, yang tersandung kasus pe ng-ancaman dengan senjata Air Soft Gun, mangkir dari pe-merik saan pertama penyidik Unit Pidana Umum (Pidum) Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Kepolisian Resort (Paolres) Muaraenim. “Benar, hingga sampai sore ini, kita masih menunggunya untuk dilakukan pemeriksaan per-tama. Memang, batas waktu-nya hingga pukul 00.00 dini hari nanti,”ungkap Kapolres Muaraenim AKBP Mohamad Aris melalui Kasat Reskrim AKP Eryadi Yuswanto SH MH di ruang kerjanya, Senin.

Menurut AKP Eryadi, hing-ga saat ini, pihaknya belum men dapatkan konfirmasi baik dari terlapor sendiri maupun dari PTBA. Untuk pemerik-saan Iskandar Zulkarnain akan dilayangkan surat pang-gilan kedua jika yang bersang-kutan tidak memenuhi panggi-lan pertama.

Eryadi mengaku pihaknya akan serius dan profesional da lam menyidik kasus peng-an caman terhadap Kades Tan jung Raja tersebut. Eryadi membantah dugaan adanya nterrvensi dari pihak tertentu.

“Kita tangani secara profe-sional, siapa pun juga. Kita ti-dak tebang pilih,” tegas Eryadi.

Untuk panggilan kedua, lanjut Eryadi jaraknya tiga

hari dari jadwal pemanggilan pertama. Kalau yang bersang-kutan belum juga datang, pihak nya akan kembali mengirimkan panggilan ketiga. Na mun jika tidak diindahkan tanpa ada keterangan yang jelas, pihaknya akan melaku-kan upaya pemanggilan paksa. “Batasnya tiga kali pemang-gilan, kalau pada panggilan ketiga tidak datang juga akan kita lakukan upaya pemanggi-lan paksa,” ungkapnya.

Ketika dikonfirmasi ke Sek-retaris Perusahaan PTBA, Joko Pra mono mengaku, menye-rahkan sepenuhnya kepada pi hak penyidik untuk memer-iksa Manajer Sekuriti PT Bukit Asam (PTBA) Persero Tbk Tanjungenim. Terkait pe-manggilan pertama yang tidak dipenuhi oleh Manajer Seku-riti PT Bukit Asam (PTBA) Persero Tbk Tanjung Enim, dirinya belum mendapat kon-firmasi dari yang bersangku-tan. Bahkan dia sendiri be-lum mengetahui, keberadaan Manajer Sekuriti itu, apakah di Muaraenim atau tidak. Dia sendiri akan mengkonfirma-sinya kepada GM UPTE.

nsaidina erpan

Tangkap Angkutan BatubaraYang Melintas di Muaraenim

Jalan DiperbatasanDesa Pandan Dulang Rusak Parah

MUARA ENIM, (WN)Pihak Dinas Perhubungan (Dishub)

Kabupaten Muara Enim mengakui jumlah tonase angkutan batubara yang melintas di wilayah Muaraenim masih sering melanggar atau batas maksimum tonase.Hal tersebut diungkapkan Kadishub Muaraenim Fathurrahman melalui Kasi Pengendalian Pengawasan dan Pemeriksaan, Muzakar,disela-sela menggelar operasi gabungan di terminal regional Muarenim kemarin.

9Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014NUSANTARA

KPK Geledah Sejumlah Rumah Terkait AnasJAKARTA, (WN)

Tim penyidik Komisi PemberantasanKorupsi (KPK) melakukan penggeledahandi sejumlah tempat terkait kasus Hambal-ang dengan tersangka Anas Urbaningrum.Penggeledahan dilakukan di dua rumah dansatu ruko.

“PENYIDIK melakukanpenggeledahan mulai pukul11.30 WB,” ujar Juru BicaraKPK Johan Budi SP di gedungKPK Jakarta. Ketiga lokasipenggeledahan berada di Jakar-ta Selatan. Penggeledahan per-tama dilakukan di Kartika Pi-nang Estate Tujuh, KelurahanPondok Pinang, KebayoranLama.

Lokasi kedua di CilandakDalam 1 No 16-17 CilandakBaru, Keluarahan Cilandak Bar-at, Jakarta Selatan. Terakhir,ruko Pondok Indah Plasa Tiga Dnomor 10 Jakarta Selatan. Johanbelum mengetahui pemilik ru-mah yang digeledah itu.

Berdasarkan informasi, satudari tiga lokasi itu merupakan

milik Machfud Suroso yangjuga tersangka kasus korupsi.Johan menyatakan, penggeleda-han itu merupakan bagian daripengembangan kasus Hambal-ang yang melibatkan Anas.

Anas merupakan tersangkaatas kasus dugaan penerimaanhadiah terkait proyek Hambal-ang di Bogor, Jawa Barat. Anasditahan sejak 10 Januari 2014setelah ditetapkan sebagai ter-sangka pada 22 Februari 2012.

Pada Jumat, mantan ketumDemokrat itu seharusnyakembali mejalani pemeriksaan.Namun, Anas tidak memberi-kan keterangan kepada penyid-ik KPK, meski telah datang kekantor KPK bersama kuasa hu-kumnya.

Anas tidak memberikan ke-terangan dengan alasan sakitgigi, sehingga dia sulit bicara.KPK telah memberikan pilihankepada Anas agar mengobatisakitnya itu di RSCM, RSPADGatot Subroto, dan RS Polri.

Tapi, Anas enggan meng-indahkannya lantaran hanya mau

diperiksa dan diobati oleh dokterpilihannya. Johan mengatakan,ketiga rumah sakit yang ditunjukKPK itu sekiranya sudah bisamenangani sakit gigi Anas. Ken-dati begitu, Anas masih urungberobat di tiga RS itu.

Dalam surat dakwaan mantankepala Biro Keuangan dan Ru-

mah Tangga Kemenpora sekali-gus Pejabat Pembuat Komitmendalam proyek Hambalang DeddyKusdinar, Anas disebut meneri-ma gratifikasi Rp 2,21 miliar dariproyek Hambalang. Uang itudiduga digunakan untuk penca-lonannya sebagai Ketua UrnumDemokrat. Parlindungan

JAKARTA, (WN)UNTUK mendorong terlaksananya

pemilihan umum yang berintegritasdan antikorupsi, Komisi Pemberan-tasan Korupsi (KPK) mengingatkan se-luruh partai politik peserta pemilu ber-kaitan dengan potensi penerimaan grat-ifikasi oleh calon anggota legislatif (ca-leg). Hal tersebut tertuang dalam suratimbauan yang ditujukan kepada 15 ket-ua umum partai politik peserta pemilu,termasuk tiga partai politik lokal diNanggroe Aceh Darussalam.

Pada surat bernomor B-288/01-13/01/2014 tanggal 12 Februari 2014

itu, KPK mengingatkan bila ada calegDPR, DPD dan DPRD yang masih men-jabat sebagai anggota DPR, DPD danDPRD atau posisi lainnya yang dikate-gorikan penyelenggara negara atau pe-gawai negeri menerima dana kam-panye atau penerimaan dalam bentuklain, maka itu termasuk dalam kategorigratifikasi, sebagaimana diuraikandalam pasal 12B ayat 1, UU No. 31Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi.

KPK meminta para ketua umum par-pol untuk meneruskan imbauan terse-

but kepada caleg yang masih menjabatsebagai anggota DPR, DPRD dan DPDatau penyelenggara negara atau pe-gawai negeri, untuk menolak gratifika-si. Bila terpaksa atau telah menerima,maka penyelenggara negara atau pe-gawai negeri tersebut wajib melapor-kan kepada KPK selambat-lambatnya 30hari kerja terhitung sejak tanggal pene-rimaan gratifikasi.

Selain itu, KPK juga mengimbau un-tuk tidak memberikan gratifikasi ke-pada penyelenggara pemilu, mulai daripimpinan atau pegawai Komisi Pemi-lihan Umum (KPU), Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehor-matan Penyelenggara Pemilu (DKPP)hingga seluruh jajarannya di daerahdan atau pihak lain yang termasukdalam klual ifikasi penyelenggaranegara.

KPK menganggap imbauan ini sangatpenting untuk disampaikan, mengingatbanyaknya caleg DPR, DPRD dan DPDyang masih menjabat sebagai anggotaDPR, DPRD dan DPD atau posisi lainnyayang dikategorikan sebagai penyeleng-gara negara. Di DPR contohnya, 90%dari 560 anggota dewan kembali majupada pemilu legislatif 2014. Wilson

Jelang Pemilu, KPK Ingatkan Parpol Soal Gratifikasi

KPK Tindak LanjutiPencegahan GratifikasiTerkait PencatatanNikah oleh KUAJAKARTA, (WN)

KPK menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas)guna memantau hasil rekomendasi pertemuan sebelumnya,terkait potensi gratifikasi pada layanan nikah-cerai di Kan-tor Urusan Agama (KUA). Hadir dalam kesempatan ini antaralain dua Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Pradja dan Zulkar-nain, Menteri Agama Suryadharma Ali, Inspektur JenderalKementerian Agama M. Jasin, Sekretaris Kemenag BahrulHayat, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Askolani,Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Wismana Adi Suryabrata dan Deputi IV KemenkoKesra Bidang Pendidikan, Agama dan Aparatur, Agus Sartono.

Dalam kesempatan itu, Surya Darma mengungkapkan per-bedaan pelayanan administrasi pemerintahan pada umumn-ya dengan pelayanan administrasi di KUA. Pada umumnya,administrasi pemerintahan melayani pada jam kerja dan dikantor. Sedangkan KUA, acapkali melayani di luar jam kerjadan di luar kantor. Ini yang kemudian lantas memunculkanpotensi gratifikasi. “Biasanya waktu pernikahan lebih dimi-nati pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur dan di luar jamkantor,” kata Menterui Surya.

Selama belum ada PP yang baru, kata Surya Darma, petu-gas KUA dibenarkan hanya memberikan layanan di kantordan pada jam kantor. “Saya mengapresiasi mereka untukmenghentikan sementara. Ini bukan kesalahan. Jadi tidak adapembenaran terhadap gratifikasi,” katanya pada rapat itu.

Apalagi, kata Surya Darma, biaya opersional, sarana danprasarana KUA sangat terbatas. Pemekaran sejumlah kabupat-en/kota, mengharuskan berdirinya KUA di tiap kecamatan.Kondisi ini membuka peluang dan dijadikan alasan pembena-ran terjadinya praktik gratifikasi sebagai pengganti biaya trans-portasi dan operasional pencatatan nikah. “Saat ini, tiap KUAhanya memiki biaya operasional dua juta rupiah, baru 2014ini diusulkan ditambah menjadi tiga juta rupiah,” katanya.

Karena itu, pihak Kemenag, kata Surya Darma, telah mem-buat rancangan peraturan pemerintah yang akan merevisi PPNo.47/2004. Isinya tentang penyesuaian tarif guna peningka-tan layanan pencatatan nikah dan rujuk, sesuai dengan prin-sip tata kelola pemerintahan yang baik.

Soal tarif baru, dia mengaku belum bisa menyebut nominal-nya, apakah akan diterapkan tarif tunggal atau tarif jamak. “Masihada penajaman, dengan dua pertimbangan dalam penentuan itu,yakni ekonomi rakyat dan wilayah geografis Indonesia.”

Diharapkan, dalam dua pertemuan mendatang, per-soalan ini akan segera selesai. Sebab, usulan tarif baru te-lah diusulkan ke Kementerian Keuangan. Dari sini, rancan-gan PP ini akan diharmonisasikan ke Kementerian Hukumdan HAM.

Dirjen Anggaran Askolani menyatakan akan segera mem-bahas usulan tarif Kemenag dengan kementerian terkait. “Saatini, kami belum menetapkan. Tapi komitmen kami akan men-gupayakan secepatnya.” Setelah PP ini selesai, kata Askolani,Kemenkeu akan merevisi Keputusan Menteri Keuangan(KMK) izin penggunaan anggaran yang akan disesuaikan. inidimaksudkan agar penerimaan dari PNBP bisa digunakankembali untuk belanja atau membayar insentif petugas KUA.

Maka, setelah revisi PP dan KMK selesai, Daftar Isian Pel-aksanaan Anggaran (DIPA) Kemenag juga harus direvisi, agarpenggunaan anggaran dari PNBP tadi legal dan akuntabel. “Set-elah ini dilakukan, mekanisme ini bisa dilakukan pada 2014,tidak perlu menunggu 2015.”

Menurut Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Pradja, momenini merupakan momen bersejarah. Sebab, persoalan gratifika-si yang telah menahun, akan segera selesai dalam waktu de-kat. Diharapkan, dari pernikahan yang digelar tanpa gratifika-si akan melahirkan keluarga baru yang berintegritas. “Sete-lah akad, tidak hanya dinyatakan pernikahannya sah, tetapijuga gratifikasinya juga sah.”

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuanpada 18 Desember 2013 lalu. Saat itu, lahir sejumlah rekomen-dasi, antara lain biaya operasional Pencatatan Nikah di luarkantor dan/atau di luar jam kerja dibebankan pada APBNmelalui mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).Payung hukum PP No.47 tahun 2004 tentang Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Depar-temen Agama beserta peraturan terkait, akan diubah palinglambat pada Januari 2014. Sebelum terbitnya revisi PP yangdimaksud, Kementerian Agama akan mengeluarkan SuratEdaran tentang Pelaksanaan Pelayanan Pencatatan Nikah se-suai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rakornas ini merupakan upaya KPK dalam bidang pence-gahan. Sebab, KPK melihat ada sejumlah celah potensi ter-jadinya praktik gratifikasi dalam layanan pencatatan nikah danrujuk di KUA. Pemberian “uang terima kasih” atau apapunistilahnya bisa diberikan secara sekaligus sebagai satu paketPencatatan Nikah melalui petugas Pembantu Pegawai PencatatNikah (P3N) yang besarannya sudah diakumulasi biaya for-mal dan informalnya. Atau, pemberian gratifikasi bisa dilaku-kan pada hari pelaksanaan acara. Parlindungan

FATWA KUBURAN MEWAH HARAMMenag SinggungKuburan Mewah MilikYayasan Islam di KarawangJakarta, (WN)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram ataskuburan mewah. Menag pun menyinggung salah satu kuburanmewah yang dikelola yayasan Islam di Karawang, Jawa Barat.

“Oh kuburan Al Azhar yang di Karawang. Hmm..sekarangbisnis sudah macam-macam. Termasuk kuburan jadi bisnis,”tutur Suryadharma usai peluncuran bukunya di Hotel GrandSahid Jaya, Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu.

Saat ini, menurut Suryadharma, apa saja yang mengun-tungkan akan dibisniskan. Termasuk pengadaan kuburanyang mengincar keluarga orang-orang berduit. “Kan sudahada beberapa yang membisniskan kuburan dan menarik kare-na pasarnya tinggi,” kata Suryadharma yang mengaku belummembaca putusan fatwa soal pengharaman kuburan mewah.

Motif bisnis kuburan mewah orientasinya adalah ekonomi.Bahkan Suryadharma sambil tertawa mengatakan ada hargaliang lahat yang sama dengan rumah mewah. “Dan sudah ban-yak yang satu lubang satu miliar,” candanya. pariston

Kurang Sosialisasi, Program JKN AmburadulJAKARTA, (WN)

KOMISI IX DPR melakukankunjungan kerja spesifik ke Di-nas Kesehatan Provinsi Kali-mantan Selatan, Banjarmasin,Rabu. “Saya dengan terpaksaharus mengatakan bahwa per-siapan pemerintah (Kemenkes)terhadap program JaminanKesehatan Nasional (JKN) ini“amburadul”,” ujar politisi PKSini dengan raut muka kecewa.

Ia menambahkan, saat diri-nya berkunjung ke Manado danJawa Timur, permasalahan yangmuncul relatif sama, semua itusalah satunya karena kurangnyasosialisasi. Namun Zuber opti-mis bahwa suatu saat programJKN ini akan berjalan denganbaik, sehingga dirinya jugamengingatkan berbagai pihakagar jangan buru-buru menga-takan JKN gagal. “Ini menjadipelajaran yang berharga, ketikaada program besar harus dilaku-kan sosialisasi secara gencardan masif,” tandasnya.

Terkait dengan kepesertaanBPJS Kesehatan, Zuber melihatpada masa transisi ini menim-bulkan banyak masalah. Di be-berapa daerah banyak pesertaJamkesmas dan Jamkesda yang

kebingungan lantaran adanyainformasi program tersebutsudah tidak berlaku sejak la-hirnya BPJS Kesehatan. “Nah inikan berbeda dengan yang sam-paikan Pak Fahmi selaku Kepa-la BPJS Kesehatan pada saatRDP dengan komisi IX, bahwapeserta Jamkesmas dan Jam-kesda otomatis melebur keBPJS Kesehatan. Proses transi-si ini jangan sampai terjebakpada masalah administratifsaja, karena aturan yang kurang

jelas dari pusat dan masyarakatmenjadi korban,” tukas Zuber.

Lebih lanjut Zuber meng-harapkan agar prinsip pemera-taan, kegotong-royongan da-lam BPJS Kesehatan harus dipa-hami dan dijelaskan ke masya-rakat. Dirinya pernah sampai-kan hal tersebut ke Kementeri-an Kesehatan soal pentingnyasosialisasi alur dalam programJKN ini. Karena jika tidak fahammaka akibatnya seperti seka-rang ini masyarakat ramai-ra-

mai berobat ke rumah sakitpadahal mungkin sakitnyamasih bisa ditangani dipuskesmas.

Soal payung hukum kap-itasi yang menjadi keluhanbersama, pemerintah katan-ya sedang mempersiapkanaturan hukumnya dalambentuk perpres atau sejenis-nya. Nah ini yang menjadisorotan KPK dan mensinya-lir BPJS Kesehatan punya po-tensi besar untuk korup.Karena dana yang mestinyauntuk kesehatan, ternyata ti-dak sampai ke “puskesmas”.“Kalau tidak ada payung hu-kumnya nanti ditingkat pe-layanan akan terganggu dan

pemerintah daerah bisa terse-ret-seret pada hal-hal yang tidakpenting. Saya menghimbau ke-pada pemerintah (Kemenkes)untuk segera menerbitkan pa-yung hukumnya,” katanya.

Terkait dengan tanggungjawab pemerintah akan keterse-diaan obat, jangan dilihat han-ya sebagai persoalan adminis-tratif saja, tetapi ketersediaanobat adalah menjadi tanggungjawab pemerintah. Karena dilapangan, masyarakat banyak

mengeluhkan soal biaya obatyang jauh lebih banyak ketim-bang saat ikut Jamkesmas.

Contoh terkini soal edaranKemenkes tentang obat, yangdulunya dapat obat untuk 30hari lalu hanya menjadi 7 hari,ketika komplain bermunculandimana-mana maka keluarlahsurat edaran kemenkes itu. Ka-lau ada hal-hal yang kurang me-muaskan, komplain saja karenasemua sedang dalam proses,dengan demikian diharapkanpemerintah merespon semuakomplain itu dengan bijak. Kitajangan putus asa dengan pelak-sanaan JKN ini, yakinlah padasaatnya BPJS Kesehatan akanberjalan dengan baik. Kepadamasyarakat, semua pihakharus berani berteriak karenadengan adanya keluhan makaakan ada perbaikan.

Di lain pihak, Kepala BPSDMKementerian Kesehatan RI Un-tung Suseno Sutarjo, menengaraisoal langka dan melambungnyaharga obat ada kesan permain-an dari perusahaan produsenobat. “Pemerintah pusat akan tu-run tangan dan menginventarisirobat apa saja yang mahal danlangka,” tukasnya. Naefuroji

JAKARTA, (WN)DALAM rangka pembahasan

Rancangan Undang-undangtentang Keuangan Negara, Pan-sus RUU Keuangan Negaramenghimpun masukan dariKepolisian Republik Indonesia.Pertemuan berlangsung diMarkas Besar Polri, dan diteri-ma langsung oleh Kapolri Jen-deral (pol) Sutarman dan ja-jarannya. “Kunjungan ke Polriini untuk mengetahui sejauhmana pengelolaan keuangannegara, terutama tingkat keb-ocoran keuangan di Kepolisian.Kami ingin menyusun RUU inilebih detail lagi. Selain itu, diren-canakan kami juga akan men-datangi Kejaksaan Agung, KPK,dan BPK agar nanti ketikamenyusun draft RUU ini, betul-betul sempurna,” jelas KetuaPansus RUU Keuangan NegaraAchsanul Qosasi, Kamis.

Politisi Demokrat ini mene-gaskan, Tim Pansus inginmengetahui secara detail ten-tang kebocoran anggaran yang

sering terjadi, agar nantinyakeuangan negara tidak diakalioleh para koruptor Ia men-gapresiasi berbagai masukanyang telah disampaikan olehKapolri. “Dalam pertemuan, dis-ampaikan oleh Kapolri, adasejumlah kasus dengan modusoperandi. Kapolri juga menyam-paikan langkah-langkah danusulan RUU ini, yang kira-kiradapat mencegah adanya tinda-kan kriminal yang merugikannegara. Kapolri memberikanmasukan yang sangat berman-faat, dan akan kami pertimbang-kan untuk masuk ke dalampasal-pasal di RUU. Ini rapatyang sangat produktif, dan te-man-teman Pansus sangat men-gapresiasi,” tambah Achsanul.

Hal senada disampaikanoleh Anggota Pansus Bukhori.Ia mengapresiasi masukan dariPolri terkait dengan Single Iden-tity Number. Dengan adanyasistem ini, diharapkan dapatmeminimalisir terjadinya pe-nyimpangan keuangan negara.

“Polri juga memberi masukantentang pentingnya Single Identi-ty Number. Ini menjadi salah satuupaya penyelesaian secara pre-ventif dari segala sektor penyim-pangan, penyimpangan terkaitdengan masalah perpajakan, pe-nyimpangan Bantuan LangsungSementara Masyarakat (BLSM),ini adalah hal-hal yang sangatmendasar,” jelas Bukhori.

Politisi PKS ini berharap,RUU dapat memberikan suatu

guide yang besar, terkait dengankeuangan negara. Selain itu, da-pat mencerminkan aspek pre-ventifitas masalah-masalah pe-nyimpangan keuangan negara,bukan hanya penindakan.

“Juga akan membentuk pos-tur keuangan negara itu. Selamaini sektor penerimaan keuan-gan negara itu kecil, maka den-gan adanya UU Keuangan Nega-ra ini, diharapkan penerimaannegara itu semakin besar,” tam-

bah Anggota Komisi III juga ini.Sejatinya, saat ini masih ber-

laku UU No 17 Tahun 2003 ten-tang Keuangan Negara. Namun,masih ditemukan berbagai celahpenyimpangan, sehingga mun-cul inisiatif dari DPR untuk mer-evisinya. “Jadi ini memang mer-evisi UU yang sudah ada, yaitu UUNo 17 tentang Keuangan Negarayang saat ini sudah existing. Kare-na kita melihat masih ditemukankelemahan-kelemahan dalam UUini, khususnya dalam penangan-an penyimpangan keuangan.Karena masih ditemukan celahkelemahan seperti korupsi, seh-ingga mendorong DPR untukmerevisi UU ini,” ujar Bukhori.

Dalam kesempatan yangsama, Kapolri Jenderal Sutar-man mengaku pihaknya telahmelakukan berbagai tindakanuntuk mengatasi berbagaipenyelewengan keuangan ne-gara. Diantaranya dengan tinda-kan preventif, represif, koordi-natif, dan melibatkan peranserta masyarakat. sf

Himpun Masukan RUU Keuangan Negara, Pansus Datangi Polri

Pameran Buku Diskon Hingga 70 PersenMUARA ENIM, (WN)

PT Gramedia group Kelompok Kompas Gramedia (KKG) menggelar pameran buku selama satu bulan sampai tanggal 31 April 2014, di Pasaraya Citra Muaraenim Sumsel. Store Manager, Johanes Beda didampingi Ketua Panitia Gramedia Pameran Muaraenim Budianto, mengatakan, pameran buku Gramedia di kota Muaraenim ini yang kedua kalinya.

Pada pameran kali ini, pihaknya menampilkan 25 ribu judul buku seperti tentang UAN, UAS, anakanak, agama, masakan, argo kultur, agro bisnis, dan bukubuku murah. Selain itu juga menjual Alat Tulis Kantor (ATK), Alat Tulis Sekolah (ATS), bukubuku pelajaran sekolah dengam dis-kon hingga 70 persen. Sedangkan untuk dompet dan tas didiskon 2050 persen.

Adapun tujuan kegiatan tersebut, kata Johanes adalah untuk mendekatkan diri kepada konsumen di Muaraenim dan sekitarnya. Kemudian sebagai ajang promosi, dan be-berapa kegiatan lainnya seperti lomba mewarnai, wisata belanja, games dan meraup buku sepuasnya. Dimana, se-tiap belanja minimal Rp 50 ribu akan mendapat koran gra-tis dari Tribun Sumsel, Sripo dan Superball. Lalu ada juga menjual buku murah yakni dari Rp 5 ribu Rp 20 ribu.

Kedepan, sambung Johanes, pihaknya berharap minat baca buku di Kabupaten Muaraenim akan terus mening-kat. Dan untuk itu memang perlu support dari orangtua, guru dan sekolah supaya anakanak lebih mencintai buku. Kedepan jika potensi bagus tidak menutup kemungkinan Gramedia akan melakukan ekspansi ke Muaraenim. Se-bagai contoh daerah yang telah dilirik adalah kota Lubuk Linggau, proses sudah mencari lahan.nsaidina erpan

Tangkap Manager Sekuriti PT Bukit Asam

Pengelolaan Pasar Air Lintang Dikasih ke Pihak Ketiga

MUARA ENIN, (WN)Pengelolaan pasar Air Lintang Kota Muara Enim yang telah

selesai di bangun pada tahun 2013 lalu akan di serahkan ke-pada pihak ketiga. Hal ini dijelaskan Kabid Perdagangan Dalam dan Luar Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Muara Enim Ansori Rabu. “Jadi tidak benar kalau di katakan pasar itu setelah selesai di bangun ditelantarkan.Tetapi untuk penem-patannya kan butuh proses,”jelas Ansori.

Menurutnya,untuk penempatan pasar itu pada tanggal 3 Maret yang lalu telah di rapatkan di Pemkab Muara Enim kemudian pada tanggal 24 Maret di lakukan rapat lanju-tan dengan Camat Kota Muara Enim dan Lurah Air Lintang. Dalam Rapat itu,lanjutnya telah disimpulkan bahwa pihak Kelurahan segera mengumpulkan calon penggelola pasar tersebut. Kemudian pihak Kelurahan segera mensosialisi-kan dengan mengumumkan kepada masyarakat calon peda-gang untuk mendaftar berdagang di pasar tersebut.

Sedangkan pengelolaan pasar itu,di serahkan kepada pihak ketiga. “Hasil kesepakatan dalam rapat itu bahwa para pedagang yang berjualan di pasar itu selama 6 bulan di gratiskan sebagai uji coba,selanjutnya akan di evaluasi deng an menurunkan tim untuk melihat berapa uang retru-busi yang mampu di berikan pihak pengelola pasar kepada kas daerah.”jelasnya.nsaidina erpan

Dibiarkan Debu Bertebaran Di Area Pemukiman

MUARA ENIM, (WN)Sejak seminggu belakangan ini, warga di lingkungan Atas

Dapur dan Karang Tinah Kelurahan Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim resah akibat adanya debu yang bertebaran di area pemukiman mereka. Debudebu yang bercampur tanah tersebut berasal dari aktivitas peker-jaan tambang yang menggunakan alat berat di daerah bekas tempat pemakaman umum (TPU) Atas Dapur, Tanjung Enim.

Menurut informasi warga sekitar, pengerukan dan pemerataan tanah bekas kuburan tersebut telah dilakukan oleh salah satu subkontraktor PT Bukit Asam (Tbk) persero (PTBA). Akibat aktivitas pekerjaan itu, dampaknya menim-bulkan kabut debu bercampur tanah beterbangan sehingga mengenai wilayah kedua pemukiman, yakni warga Atas Dapur dan Karang Tinah. Salah seorang warga Atas Dapur, Baron (33) menuturkan, dirinya bersama warga yang lain sudah satu minggu ini resah dengan adanya debu yang me-nyelimuti sekitar pemukimannya. Terlebih lagi pada siang hari saat alat berat seperti PC tengah beroperasi.

Menurutnya, debu tersebut juga berdampak pada balita yang ada di wilayah pemukiman warga yang akan direlokasi PTBA tersebut. “Kami warga Atas Dapur sudah satu minggu merasakan dampak debu yang banyak beterbangan hingga masuk kedalam pemukiman warga. Hidup kami sekarang sudah tidak sehat lagi, karena menghirup debu akibat akti-vitas alat berat di tambang. Kasihan anakanak kami, mau ti-dak mau harus merasakan dampaknya,” keluh Baron, Jumat.

Baron menambahkan, sebenarnya ia dan warga Atas Da-pur yang terkena relokasi oleh PTBA sudah merasa tak nya-man lagi tinggal di rumah masing-masing. Mereka meminta untuk segera dipindahkan, dan diberikan fasilitas yang nya-man sesuai dengan janji dari PTBA sebelumnya.

“PTBA sudah nyuruh pindah beberapa waktu lalu, na-mun fasilitas rumah yang dijanjikan belum selesai dipenuhi sampai hari ini,” ujarnya.

Sementara itu, dari pihak PTBA melalui ketua tim pemin-dahan makam Atas Dapur, Yansir Nani mengatakan, bahwa pi-haknya sudah melakukan langkah - langkah antisipasi supaya debudebu akibat aktivitas ditambang tidak lagi bertebaran dipemukiman warga. “Kita sudah lakukan penyiraman secara berkala setiap akan dilakukan aktivitas dengan menggunakan alat berat yang akan beroperasi,” jelas Yansir.nsaidina erpan

Jika Tersandung Korupsi Jangan Lari MUARA ENIM, (WN)

Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar mengingatkan agar para pejabat di lingkungan Pemkab Muara Enim, jika ada masalah yang ditemui dalam pekerjaan yang berkaitan dengan hukum, hendaknya jangan lari tidak bertanggung jawab. “Saya sehari yang lalu bersilatuhrahmi dengan kepala kejaksaan tinggi (Kajati) Sumsel, banyak cerita yang didapat, salah satu-nya jika ada pejabat yang tersandung masalah hendaknya jan-gan lari, lebih baik kooperatif menghadapi masalah tersebut,” pesan Muzakir Sai Sohar kepada ratusan pejabat yang hadir dalam kegiatan rakor SKPD Pemkab Muara Enim di halaman kantor camat Benakat, Kamis pagi.

Menurut bupati, lebih baik jika ada permasalahan yang berkai-tan dengan hukum dihadapi secara kooperatif dan dicarikan un-tuk dihadapi bersama sama. “Sebab semakin menghindar, bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah yang baru,” ucap orang nomor satu di Bumi Serasan Sekundang ini.

“Saya berpesan kepada para pejabat di Pemkab Muara Enim, jika ada masalah lebih baik dihadapi bersamasama, jangan menghindar jika instansi terkait membutuhkan keterangan. Saya berharap pejabat Pemkab Muara Enim bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan Pemkab dengan sebaik mungkin,” tutup Muzakir.nSaidina Erpan

10 Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014PARIWARA

PENGUMUMAN:Sehubungan akan diadakan RUPS PT. Darma Putra Linitaberkedudukan di Jakarta Timur, maka kepada seluruh pemegangsaham diundang untuk hadir pada

Hari :Senin, 10 Maret 2014Pukul :09.00 WIBTempat :Komp. Perkantoran Pulomas Blok II No. 12,

Jl. Perintis Kemerdekaan.

Adapun isi rapat adalah :Perubahan susanan Direksi dan jual beli saham perseroMenurunkan Modal Dasar dari Rp 1.000.000.000,-menjadi Rp 500.000.000,-dan Modal setor dari Rp 550.000.000,- menjadi Rp250.000.000,-

Demikianlah pengumuman ini disampaikan guna memenuhiketentuan pasal 82 UU No. 40 Tahun 2007

Jakarta, 07 Maret 2014

DIREKSIIr. Ian Febro Josua M Sihombing

11Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014SAMBUNGAN

SAMBUNGAN DARI HAL-1

DIMANA dalam kontrak dis-ebutkan, bahwa proyek yangaliran dananya bersumber darianggaran Tugas Pembantuan(TP) Kementrian Perdagangan(Kemendag) RI ini, berjangkawaktu penyelesaian 112 harikalender.

Benar saja, beberapa pecanberikutnya, pasca peresmianproyek yang berlokasi dika-wasan jalan Mojopahit ini, se-cara diam-diam penyidik Ke-jaksaan Negeri (Kejari) Mojok-erto mulai mengusut dugaanadanya ketidak beresan dalampelaksanaan proyek revitalisa-si Pasar Kliwon yang berada di-jantung Kota Mojokerto. Yak-ni, pada pertengahan bulan Jan-uari tahun lalu, Tim PenyidikKejari Mojokerto mulai men-gumpulkan bukti dan keteran-gan dari beberapa pihak ten-tang pelaksanaan proyek terse-but, dengan turun secara lang-sung ke lokasi proyek.

Bulan berikutnya, sejumlahpejabat Pemkot Mojokertoyang berkaitan langsung den-gan proyek ini, terutama sejum-lah pejabat Diskoperindag danUKM, dimintai keterangan olehpihak Kejari Mojokerto. Salahsatunya, Selasa (11/02/2014)yang lalu, sempat dipergoki olehWarta Nasional, mantan KepalaDinas Koperindag dan UKMPemkot Mojokerto, Harlistyati,berada dalam Ruang Pemerik-saan Seksi Pidana Khusus. Te-patnya, dalam ruang Kepala

Seksi Pidana Khusus.Pantauan Warta Nasional,

Harlistyati yang saat ini menja-bat sebagai Kepala Badan Peren-canaan dan Pembangunan Kota(Bappeko) Mojokerto, sempatberada dalam ruang Kasi Pidsussejak sekitar pukul 09.00 hing-ga 16.15 WIB. Diduga, perem-puan paruhbaya ini beradadalam ruang Kasi Pidsus dengantenggat waktu selama itu, tak lainuntuk memberikan keteranganterkait pelaksanaan proyek Re-vitalisasi Pasar Kliwon.

Sayangnya, pihak Kejariterkesan enggan memberikanpenjelasan secara rinci. “Masihkita tanya-tanya saja”, kata KasiIntel Kejari Mojokerto, DinarKripsiaji, kepada awak media.Dinar berdalih, bahwa pihakn-ya masih melakukan pendala-man dengan memanggil sejum-lah orang yang dianggapmengetahui proses pengerjaanproyek tersebut. “Ini ditanganioleh Seksi Pidana Khusus (Pid-sus)”, tepisnya juga. Ditanyatentang letak penyimpangandalam proyek yang bersumberdari anggaran Kementrian Per-dagangan (Kemendag) itu, Di-nar juga tidak menyebut. Ter-masuk saat ditanya tentangberapa orang yang sudah di-panggil untuk dimintai ketera-ngan. “Nanti saja dilihat per-kembangannya, biar saya tany-akan Pidsus dulu. Nanti padasaatnya saya beritahu perkem-bangannya”, kelit Kasi Intel.

Langkah pengusutan yangdilakukan oleh kejari ini, ber-

mula dari molornya pengerjaanproyek. Juga tahap penyelesa-iannya asal-asalan dan meng-abaikan kualitas yang tidak se-suai dengan Besaran Teknis(Bestek). Selain hal tersebut,diduga pula, langkah pengusu-tan yang dilakukan oleh kejariini, dinilai dari saat peresmianproyek. Dimana, kendati pro-yek yang benilai miliaran rupi-ah ini belum kelar, tetap saja di-paksakan untuk diresmikan.

Lain dari pada itu, timbul pu-la munculnya addendum-baruantara Diskoperindag dan UKMPemkot Mojokerto dengan CV.Hana Utama selaku rekanandugaan adanya kesalahan atasmunculnya add endum-baru ant-ara Diskoperindag dan UKMPemkot Mojokerto dengan CV.Hana Utama selaku rekanan.Dimana, saat proyek telah ber-jalan selama kurang-lebih 80-anhari dari masa kontrak (112 harikalender), tiba-tiba muncul ad-dendum-baru tersebut. Diduga,addendum di luar kontrakproyek ini dianggap menyalahiketentuan Peraturan Presiden(Perpres) No. 54 Tahun 2014perubahan Perpres No. 80Tahun 2010 tentang Lelang Pen-gadaan Barang dan Jasa.

Konon, atas munculnya ad-dendum-baru disaat proyekyang sedang berjalan tersebut,muncul pula kesepakatan-baru,bahwa kedua belah pihak ber-sepakat untuk mengubah ben-tuk konstruksi. Yakni, ban-gunan proyek yang pada awal-nya telah direncanakan dan dis-

epakati menggunakan Kon-struksi Beton diubah menjadimenggunakan Konstruksi Baja.Termasuk di dalamnya, men-gadakan pembuatan toilet dansaluran air, juga pengadaansekat antar lapak. Atas hal terse-but beberapa kalangan ber-pendapat, bahwa seharusnyakesepakatan-baru tersebuttidak boleh dilakukan di saatproyek sudah berjalan.

Dugaan lainnya, pihak Disko-perindag dan UKM Pemkot Mo-jokerto telah menarik danaproyek revitalisasi Pasar Tanjungyang bersumber dari anggaranTugas Pembantuan (TB) Ke-mendag 2013 dari DPPKA hing-ga 95 persen, padahal proyekyang telah diresmikan WalikotaMojokerto Masud Yunus padatanggal 31 Desember 2013 yanglalu itu belum rampung. Disisilain diketahui, bahwa anggaranyang di sediakan dalam proyekini adalah sebesar Rp2,5 miliar.

Alokasi anggaran sebesar ituantara lain diplot untuk anggaranperencanaan dan pengawasproyek, masing-masing sebesarRp.100 juta. Sisanya, sekitarRp.2,3 miliar diplot untuk fisikbangunan dua lantai dan kebutu-han lainnya. Sementaraitu, dalamproses lelangnya CV. Hana Utamasukses dalam menyisihkan 39peserta lelang lainnya. Rekananasal Sidoarjo ini memenangkanlelang setelah memasangangkapenawaran Rp.2.280.055.000,-.

“Memamg ada perubahanstruktur bangunan untuk pen-yangga lantaidua. Yaitu, yang

Pengusutan Proyek Pasar Kliwon Kandas


12. Menumbuh kembang-kan keimanan, ketag-waan, kecerdasan, mela-lui bimbingan dan kegia-tan keagamaan, sertapembinaan karekter.

3. INDETITAS SEKOLAHNama Sekolah : SMA NEGERI 1Baleendah.Alamat : Provinsi Jawa Barat, Kab / Kota : Bandung, Kecama-tan Baleendah, Desa Baleendah,Jalan RAA Wiranatakusumah

Baleendah.4. INDENTITAS KEPALASEKOLAHNama : Drs. H. Aa Sudaya, M.pd.Pdk Terakhir : Strata 2 ( PascaSarjana )5. PRESTASI EKSKUL TAHUN2013-2014.1. Bidang prestasi : Annual En-glish Contes And Seminar Jua-ra Ke 3, Tingkat DKI & Jabar 2. Bidang prestasi : Taekwon-do Juara 1 Tingkat Bupati Cup. 3. Bidang prestasi : SpeechContes Juara 4 Tingkat Dki &Jabar. RUDI ZAHID

PROFIL SMAN I 1 BALEENDAH


TOBIAS melanjutkan, hasilsurvei itu sejalan dengan surveimengenai calon presiden yangakan dipilih responden jika pe-milihan dilakukan pada saat ini.Hasilnya, nama Jokowi berada diposisi puncak dengan dukungansebesar 31,8 persen, disusulPrabowo Subianto (14,3 pers-en), dan Wiranto (10,3 persen).

Nama tokoh lainnya sepertiAburizal Bakrie, MegawatiSoekarnoputr, dan Jusuf Kallahanya mendapat dukungan dibawah 10 persen. Lainnya, namaJokowi tetap berada di atas den-gan 45,7 persen saat ditanding-kan dengan dua bakal capres dariGolkar dan Gerindra. Dalam ske-nario ini, Aburizal Bakrie hanyamendapat dukungan sebesar 14persen dan Prabowo Subianto

sebesar 23,6 persen.Seperti diberitakan, survei

CSIS ini melibatkan 1.200 re-sponden, dan dilakukan di 33provinsi sejak 7-17 Maret2014. Margin of error survei inisekitar 2,83 persen dengantingkat kepercayaan 95 persen.Pemilihan responden dilakukansecara acak dengan proporsi je-nis kelamin fifty-fifty.

Dalam perhitungan untuktingkat nasional, setiap provin-si dialokasi responden sesuaiproporsi populasi dari dataBadan Pusat Statistik. Men-genai sumber dana, CSIS men-gakui bahwa survei ini dilaku-kan dengan sokongan dana darieksternal non-partai politikditambah anggaran penelitiandari internal. Namun, mengenaibesarannya tidak disebutkan.

REKSON/TMP

PRABOWO DAN JOKOWI SALING SERANGJokowi Unggul

HUKUM BERAT KORUPTOR BANK BJBSerta Dalang “Gratifikasi Seks”SAMBUNGAN DARI HAL-1

SURAT dengan Kop Bank BJBitu juga menuliskan, AY dijadi-kan korban terkait dengan pe-meriksaan yang dilakukan pi-hak BI, agar Bank BJB selamatdari hasil audit Bank Indonesiayang memeriksa berbagai ka-sus korupsi salah satunya pem-belian tanah fiktif di Jakarta.Kasus-kasus korupsi di BankBJB yang sedang ditanganiaparat penegak hukum diant-aranya kasus korupsi pembe-lian ruang kantor Gedung T-Tower oleh PT Bank Pemban-gunan Daerah Jawa Barat-Ban-ten Tbk , tengah diproses Ke-jaksaan Agung.

Perkara ini bermula ketikamanajemen Bank BJB setujumembeli 14 dari 27 lantai T-Tower seharga Rp 543,4 miliar.Rapat direksi kemudian setujumembayar uang muka 40 per-sen atau sekitar Rp 217,36 mil-iar pada 12 November 2012.Sisanya, dicicil senilai Rp 27,17miliar per bulan selama setahunmeski pembangunannya belumdimulai. Kasus ini diduga meli-batkan Sutiana, Bendahara Par-tai Keadilan Sejahtera Jakartaperiode 1998-2005, yang saatitu diketuai Ahmad Heryawan,Gubernur Jawa Barat sekaligusPresiden Komisaris Bank BJB.

Kasus lain adalah baru-baruini Kejaksaan Tinggi KejaksaanTinggi Jawa Tengah menetap-kan dua pejabat di Bank JabarBanten (BJB) Cabang Semarang

dalam kasus dugaan kredit fik-tif tahun 2010 yang nilainyamencapai sekitar Rp24miliar.”Kasus ini berawal daritemuan Otoritas Jasa Keuanganwilayah Semarang,” kata Asis-ten Pidana Khusus KejaksaanTinggi Jawa Tengah Masyhudikepada wartawan. Menurutnya, penetapan tersangka tersebutberdasarkan surat perintah pe-nyidikan yang diterbitkan pada10 Maret 2014.

Kedua tersangka tersebut,kata dia, masing-masing berin-isial WH dan HM. Meski demiki-an, Masyhudi masih engganmenjelaskan secara rinci iden-titas tersangka, termasuk jaba-tan di Bank Jabar Banten ca-bang Semarang. Ia menjelaskandugaan pelanggaran pidanadalam perusahaan daerah mil-ik Pemerintah Provinsi JawaBarat tersebut bermula daripengajuan kredit oleh 33 peru-sahaan dengan nilai sekitarRp24 miliar.

Nilai jaminan yang disodor-kan dalam kredit tersebut tidaksebanding dengan kenyataanserta nama debitur yang tercan-tum diduga merupakankaryawan. “Informasi OJK, adasebuah perusahaan besar yangmemiliki perusahaan-perusa-haan kecil. Perusahaan-perusa-haan inilah yang mengajukankredit,” katanya.

Kejaksaan belum bisamenyebutkan total kerugiannegara dalam kasus ini. Menu-rut Masyhudi, kejaksaan masih

memastikan nama para debiturtersebut nyata atau fiktif.

Kasus korupsi lainnya dariinformasi yang berhasil dihim-pun Warta Nasional adalah Be-kas Wakil Gubernur BantenH.M Masduki terseret kasusdugaan korupsi kucuran kreditdari Bank Pembangunan Daer-ah Jawa Barat dan Banten Tbk(BJB) Tangerang ke PT PrimerAgroindustri Makmur (PAM)senilai USD 14 juta.Penyidik Pi-dana Khusus (Pidsus) Kejag-ung, pada akhir bulan yang lalumelakukan pemeriksaan ter-hadap H.M Masduki dalam kap-asitasnya sebagai saksi.

Pemeriksaan dilakukankarena Masduki diketahui me-miliki saham di PT PAM. “Di-periksa mengenai keberadaansaksi sebagai salah seorang pe-megang saham di PT. PrimerAgroindustri Makmur,” kata Ke-pala Pusat Penerangan dan Hu-kum (Kapuspenkum) Kejag-ung, Setia Untung Arimuladi diKejagung kepada wartawan.Dalam pemeriksaan, Masdukijuga diinterogasi penyidik sep-utar pengajuan permohonankredit ke BJB Tangerang. Pert-anyaan, juga termasuk peng-gunaan kucuran kredit sebesar14 juta dolar AS itu. “Mengingatterdapat harta milik saksi yangdipergunakan sebagai salahsatu dari agunan oleh PT. Prim-er Agroindustri Makmur,” sam-bung Untung.

Diketahui kredit modal itudiminta PT PAM untuk pengem-

bangan bisnis Crude Palm Oil(CPO), namun belakangan bis-nis tersebut fiktif sehinggamerugikan negara sebesar 9juta US$. Selain H.M Masduki,penyidik hari ini juga memer-iksa Manager Keuangan PTPAM yakni Abdul Muis. Ter-hadapnya ditanya soal tugasn-ya membuat rencana pemasu-kan dan pengeluaran keuanganperusahaan termasuk pem-bayaran ataupun pembelianCrude Palm Oil (CPO) sertapembuatan pelaporan keuan-gan.

Saksi yang seharusnya jugadiperiksa yakni Drs. AmirHadyi selaku Registered PublicAccountans Tax & ManagementConsultants, namun yang ber-sangkutan tidak hadir. Dalamkasus ini 6 orang telah ditetap-kan sebagai tersangka, yakni IrR Fathan Kamil selaku DirekturUtama PT Primair Agro Indus-tri Makmur. Dan lima tersang-ka dari pihak Bank BJB yakniRubyana Ramdhan bin Sujanaselaku Mantan Pimpinan CabBJB Tangerang, Enthis Kushen-dar selaku mantan DirekturKredit BJB, Agus Ruswendi se-laku Mantan Direktur UtamaBJB, Galis Prasetya selaku Man-tan Analis kantor pusat BJB danBangbang Purnama selakuMantan Pemimpin Divisi Kred-it PT BJB.

Sementara itu Direktur Uta-ma Bank BJB Bien Subiantoroketika dikonfirmasi Warta Na-sional melalui surat tertulis di-

awalnya direncanakan meng-gunakan konstruksi beton di-ubah menjadi konstruksi baja.Tetapi secara prinsip kualitasproyek harus sama”, ungkapanggota Komisi II, yang mem-bidangi Perekonomian danPembangunan DPRD Kota Mo-jokerto, Paulus Swasono Kukuh.

Paulus juga mengatakan, bah-wa pihaknya bisa maklum jikaharus dilakukan cras hinggaproyek yang berdiri diatas area2.250 meter-persegi tersebut.Karena pengecoran betondiperkirakan akan memakanwaktu sedikitnya 21 hari. Pada-hal, tiga puluh hari kedepan dead-line. “Yang paling penting lagi,persetujuan perubahan spesi-fikasi proyek itu, sudah dikonsul-tasikan ke Kemendag dan disetu-juinya”, pungkas politisi PartaiDemokrat tersebut, saat itu.

Catatan Warta Nusantara, diarea revitalisasi pasar ini dihu-ni 35 pedagang. Lapak yangmereka tempati di sediakan se-cara gratis oleh Pemkot melaluianggaran dari Kemendag-RITahun Anggaran (TA) 2013.Dari 35 pedagang yang bertah-an sejak dahulu itu, 18 peda-gang menempati kios dilantai 1yang masing-masing kiosberukuran 3x3 meter yang, se-dangkan17 pedagang lainnyamenempati los yang berada di-lantai 2 (dua) yang masing-mas-ing los berukuran 2x3 meter.Selain adanya kios dan los, diarea revitalisasi ini jugadilengkapi mushola, kamarmandi dan toilet. Djoko

kantornya mengenai adanyagratifikasi seks tersebut hing-ga berita ini dimuat belummemberikan tanggapan.

Ketua LSM GEMAS HUKUMJawa Barat Caesar Pagar Bukitketika dimintai tanggapannyamenjelaskan kita sebagai war-ga masyarakat Jawa Baratmerasa miris dan prihatin me-lihat kinerja Bank BJB yangmerupakan Asset Pemerintahternyata korupsi ditubuh BankBJB ini ada dimana-mana, kitabersama elemen dan lembagamasyarakat lainnya akan men-gawal semua kasus korupsi iniyang sedang ditangani aparatpenegak hukum baik oleh KPKmaupun Kejaksaan Agung agarsampai ke Pengadilan dan ko-ruptor-koruptor itu agar dihu-kum seberat-beratnya dandikenakan UU TPPU ( TindakPidana Pencucian Uang ).

Supaya menimbulkan efekjera dan mengenai adanya dug-aan gratifikasi seks itu jugaharus diusut , itukan sudah adasurat pernyataan dariKaryawan, Kepolisian bisa ma-suk memeriksa dan jika yangdiduga sekretaris ini yang di-jadikan tumbal atasannya ini-kan merupakan korban, karenamerasa dipaksa, ini ada unsurpidananya, kita dorong kepoli-sian untuk memeriksanya, inibukan lagi rumor namun se-buah peristiwa yang membuatkeresahan masyarakat, untukitu kita mendorong pihak Ke-polisian untuk menangani ka-


ADA dua galian pipa ditemu-kan menjadi pertanyaan bagipihak BBWS Citarum. Beberapakali wartawan mendatangai kekantornya ,atau menelepon kecontac personnya, Kepala BalaiBWWSC tidak ada jawaban. Adaapa dengan Kepala Balai BW-

WSC, SATKER, dan PPK, tidakada turun kelapangan untukmengawasi pekerjaan itu. Seh-ingga berita ini diturunkan Har-ian Warta Nasional. Permasala-han ini perlu diperhatikanDirjen Sumber Daya Pusat agarhasil pekerjaan air baku terse-but sesuai dengan semistinya.

Rudi Zahid

Proyek Intake dan Pipa TransmisiAir Baku Rawan Korupsi

SETIDAKNYA, ada tiga du ga-an aksi bagi uang yang dilaku-kan oleh PDIP selama kampa-nye di Lapangan Celenggang, Ser pong, Tangerang Selatan pa-da hari Kamis. Kampanye yang dihadiri ratusan moncong putih tersebut menghadirkan jurkam Wakil Gubernur Banten, Rano

Karno dan beberapa caleg DPRRI asal dapil Banten III.

Pertama pemberian uang kepada massa yang diberang-katkan caleg ke arena kampa-nye. Kedua, pemberian uang terhadap penyanyi saat kam-panye. Kemudian, pemberian uang terhadap massa kampa-

nye dari atas panggung.Rian, peserta kampanye

asal Pondok Aren, mengaku di janjikan uang Rp 50 ribu oleh koordinator kampanye. Meski pun uang itu baru akan dibagikan setelah mengikuti kampanye. “Sekarang belum dikasih uanganya. Katanya nanti, di rumah calegnya mau di kasih Rp 50 ribu,” kata Rian.

Sementara, Ketua DPC PDIP Kota Tangerang Selatan, TB Bayu Murnadi juga terlihat membagikan uang dari atas panggung ke pada massa kam-panye. Lalu, beberapa caleg terlihat membagikan uang ke-pada peyanyi yang didatang-kan untuk menghibur massa kampanye.

Caleg DPRD Kota Tang-sel dari PDIP, Iwan Rahayu berkilah, tidak ada pemba-gian uang terhadap massa kampanye. Caleg pun hanya

memberikan uang kepada pe-nyanyi, dan itu bukan terma-suk kategori pelanggaran. “Bu-kan bagibagi uang, tapi hanya sawer sama penyanyi,” kata dia.Namun, Iwan mengatakan, siap menghadiri panggilan Panwaslu tindakan itu diang-gap pelanggaran kampanye.

Terpisah, dihari yang sama, kampanye terbuka PDIP di Kota Serang yang digelar di Lapangan Kepandean, Kota Serang, Banten, Kamis diwarnai tebartebar uang oleh para Caleg. Berdasarkan pan-tauan dilapangan, bagibagi uang dilakukan oleh sejumlah caleg PDI Perjuangan disaat acara hiburan musik dangdut berlangsung.

Uang yang dibagikan kepada simpatisan yang berada di bawah panggung dan juga kepada se-jumlah biduan dangdut nilainya bervariasi dari Rp 5 ribu hingga Rp 100 ribu. Aksi ini berlangsung tanpa ada peringatan ataupun

pencegahan dari pengurus DPC PDIP Kota Serang.

Ketua Panwaslu Kota Se-rang, Rohman, membenarkan adanya dugaan pelanggaran politik uang dengan membagi-kan uang kepada para calon pemilih ataupun simpatisan partai yang dilakukan saat berlangsungnya kampanye terbuka PDIP Kota Serang. Benar, saya lihat sendiri meski dari jauh memang ada yang membagibagikan uang dari atas panggung,” ujarnya.

Rohman mengatakan, ren-cananya malam ini pihaknya akan segera melayangkan surat pemanggilan kepada Ketua DPC PDIP Kota Serang untuk meng-klarifikasikan hal tersebut.

“Karena kita diberi waktu sangat mepet, malam ini juga kami layangkan surat untuk ke-mudian besok dimintai klarifi-kasinya,” terangnya.nGun/Nur

Caleg PDI-P Tebar Uang Saat KampanyeSERANG, (WN)

Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) akan memanggil pengurus PDI Perjuangan. Pemanggilan ini terkait dugaan penggunaan uang saat kampanye di Tangerang Selatan. “Panwaslu Kota Tangerang akan segera memanggil PDIP untuk dimintai keterangan,” kata Ketua Panwaslu Kota Tangerang Selatan, Engel Hartia Bhayangkara kepada wartawan, Kamis malam.

Cherrybelle Setuju Masuk Sekolah Jam 9 Pagi

JAKARTA, (WN)Wakil Gubernur Jakarta Basuki T. Purnama, mengubah jam

sekolah dari pukul 06.30 WIB menjadi 09.00 WIB. Itu turut me-narik perhatian para selebriti, termasuk para personel Cher-rybelle. Mereka ikut mendukung rencana tersebut. Menurut Cherly, pada awalnya, anakanak sekolah masuk pukul 06.30 WIB karena untuk menghindari kemacetan. Namun, hal tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap kemacetan di Jakarta. “Iya, awalnya kan memang untuk mengurangi kemacetan,” kata Cher-ly, pemimpin Cherrybelle, di Studio RCTI, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Minggu (30/3/2014).

Dengan rencana lebih siang, menurut Cherly, akan sedikit efektif menngingat kondisi anakanak sekolah sudah segar. “Iya, menurut saya itu akan lebih efektif. Kata adik saya, jadi mereka bisa menerima pelajaran dengan baik, enggak terasa ngantuk banget. Jadi tambah happy dia,” tandasnya.nnsa

AYU TING TING: Tak MunafikAku Butuh Kasih Sayang

IBU dari Bilqis itu memang tidak mau cepat-cepat meni-kah lagi. Namun, jika ada so-sok pria yang dirasa cocok dan orangtuanya menyetujui, Ayu mengaku akan melepas status jandanya. Siapa kira-kira yang

akan menjadi jodohnya kelak.“Saya belum ada pikiran

cari pengganti (Enji). Kalau Al-lah kasih jodoh, ya seharusnya kedepannya nanti saya enggak tolak,” tutup perempuan kela-hiran 10 Juli 1998 itu.n

12 Edisi 23/Th XIII/ 3 - 17 APRIL 2014PARIWARA

harian warta nasional

News & Politics