good governance manusia terhadap pengelolaan …

61

SUCAHYO HERININGSIH, DWI SUDARYATIPengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi

PENGARUH GOOD GOVERNANCE DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI PEMODERASI

Sucahyo HeriningsihDwi Sudaryati

Universitas Pembangunan Nasional ”Veteran” [email protected]

ABSTRACT

As a manifestation of the enactment of Law No. 6 of 2014 on the village, village development aims to improve the welfare of rural people and the quality of human life and poverty alleviation through the fulfillment of basic needs, development of village facilities and infrastructure, local economic development, and the utilization of natural resources and Environment in a sustainable manner. Therefore, the implementation of good governance in the village, as well as the competent human resources of the village apparatus, can support the implementation of the Village Law. Relegiusity of course becomes an important role as a benchmark of honesty of human resources (village apparatus). This study aims to examine the effect of good governance and human resource competence on the implementation of village law with relegiusitas as a moderation variable. Data were collected using questionnaires from 31 village apparatus located in the village of Banguntapan, Bantul District. The results showed that there is a good governance influence on the implementation of Village Law, while variable the competency of human resources does not affect the implementation of Village Law. Similarly, the relegiusity variable does not support the hypothesis so that relegiusity is not a moderating variable.

Keywords: good governance, competent human resources, religiusitas

PENDAHULUAN

Maraknya kasus korupsi yang terjadi di pemerintah desa yang dilakukan oleh kepala desa dalam beberapa dekade, menjadi persoalan penting bagi negara. Menurut catatan ketua KPK Alexander Marwata sampai dengan tahun 2016, terdapat 300 laporan penyelewengan dana desa, sedangkan berdasarkan temuan BPK antara lain masih lemahnya administrasi, penyimpangan pada proses pengadaan barang /jasa dan permasalahan belanja persediaan.

Fakta dari banyaknya raport merah pengelolaan keuangan desa tersebut, menunjukkan belum tercainya good village governance. Pengelolaan keuangan desa yang transparansi dan akuntabel, menjadi keharusan untuk dilaksanakan di setiap desa. Membangun desa sebagai implementasi UU No.6 Tahun 2014 tentang desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta untuk mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pembangunan ekonomi lokal,

62

JURNAL OPTIMUM , Volume 9, Nomor 1 Maret 2019

serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Implementasi Undang-Undang Desa memberikan kewenangan bagi desa, untuk mengelola keuangan desa (terutama yang bersumber langsung dari pusat) dan harus diaudit oleh BPK. Untuk mewujudkan good village governance hendaknya semua kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, beserta perangkat desa seharusnya memiliki pemahaman good budgetary governance (tata kelola pemerintahan desa) dan keahlian pembuatan laporan keuangan.

UU Desa telah mengatur beberapa poin yang menarik, yaitu adanya aturan yang membahas terkait alokasi anggaran untuk desa. Menurut Pasal 72 ayat (1) bahwa Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang keuangan desa. Jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10 persen dari dan di luar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Hal ini berarti setiap desa akan mendapatkan dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10 persen setiap tahunnya. Maka, dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1,2 miliar hingga 1,4 miliar setiap tahunnya. Namun demikian, dengan dana yang besar yang akan diterima desa tidak serta merta kesejahteraan desa akan terwujud, tanpa tata kelola pemerintahan desa yang baik, kewenangan dan dana yang besar hanya akan menimbulkan kesalahpahaman, kolusi, nepotisme dan korupsi yang dapat menghambat kemandirian dan kesejahteran desa. Dengan total dana sebanyak itu, tidak mustahil akan

diselewengkan oleh perangkat desa yang tidak bertanggungjawab. Bahkan desa dapat terkena masalah hukum akibat ketidaktahuan tata cara penggunaan dan pelaporan (http://www.kpk.go.id/). Oleh sebab itu, perlu kesiapan dari aparat pemerintah desa dalam menerapkan UU Desa, baik dari sisi penggunaan, manajemen maupun pelaporan pertanggungjawabannya. Terwujudnya good governance di desa menjadi sangat penting untuk menghasilkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah pedesaan dalam rangka otonomi daerah. Prinsip good governance terdiri dari transparency, accountability, responsibility, indepedency, dan fairness merupakan dasar dari tata kelola pemerintah yang baik, yang diharapkan dapat dijadikan pedoman dalam mengelola manajemen pemerintah desa yang baik, yang memperhatikan kepentingan masyarakat. Untuk tercipta good village governance diperlukan sumberdaya manusia sebagai aspek penting dalam menjalankan pemerintahan desa, dan untuk menciptakan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel diperlukan personil yang kompeten, berkomitmen, dan berintegritas. Memiliki sumberdaya manusia (perangkat desa) yang kompeten, berkomitmen, dan berintegritas tentu tidak mudah, namun hal ini dapat mudah terwujud jika perangkat desa memiliki tingkat religiusitas yang kuat, dan taat dalam menjalankan perintah agama. Religiusitas tentu saja berperan sangat penting sebagai tolak ukur kejujuran sumberdaya manusia (perangkat desa) dalam mendukung pelaksanaan dari Undang-Undang Desa. Hasil dari implementasi undang-undang desa diharapkan dapat tercipta kualitas informasi pelaporan yang handal dan terbebas dari salah saji material, hal ini tentu dapat terwujud dengan diterapkannya good governance di pemerintahan Desa. Penelitian ini dilakukan pada desa-desa di kecamatan Banguntapan, yang merupakan kecamatan yang memiliki jumlah desa paling banyak di kabupaten Bantul, yaitu 8 desa yang terdiri atas 6 desa mandiri dan 2

63

SUCAHYO HERININGSIH, DWI SUDARYATIPengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasidesa maju. Kecamatan Banguntapan diharapkan dapat dipakai sebagai tolak ukur pelaksanaan pengelolaan dana desa, karena memiliki desa yang berpredikat desa mandiri dan desa maju. Adapun objek penelitian yang akan teliti yaitu Dana Desa (DD) yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:1) Apakah penerapan good governance berpengaruh terhadap implementasi UU Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul?; 2) Apakah kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap implementasi UU Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul?; 3) Apakah terdapat pengaruh good governance dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap implementasi undang-undang desa dengan religiusitas sebagai variabel moderasi?.

Tujuan dari penelitian ini: 1) untuk menguji pengaruh penerapan good governance terhadap implementasi UU Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul; 2) untuk menguji pengaruh kompetensi sumberdaya manusia terhadap implementasi UU Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul; 3) untuk menguji pengaruh good governance dan kompetensi sumberdaya manusia terhadap implementasi undang-undang desa dengan religiusitas sebagai variabel moderasi di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul.

REVIEW LITERATUR DAN HIPOTESIS

Pengelolaan Dana DesaUndang-Undang No.6 tahun 2014 tentang

Desa telah memberikan semangat baru bagi desa, yaitu dengan menempatkan desa sebagai objek pembangunan untuk tercipta kemandirian otonomi lebih luas di desa. Pasca dikeluarkannya UU Desa beberapa ketentuan mengenai desa mengalami perubahan dalam kelembagaan,

hal ini terkait dengan penggunaan APBD dan APB Desa, sehingga konsekuensinya masing-masing desa memerlukan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa. Pengawasan baik dari inspektorat wilayah maupun pengawasan mandiri dapat menjadi cara untuk ditempuh desa, dalam melaksanakan transparansi proyek pembangunan di desa. Peluang terjadinya korupsi dan penyelewengan bisa terjadi karena dengan banyaknya dana yang digelontorkan ke desa setiap tahunnya. Pelaksanaan UU Desa No 6 tahun 2014, mengatur bahwa 30% Dana Desa untuk operasional dan 70% untuk kemasyarakatan. Sedangkan PP 60/2014 yang telah diubah dengan PP 8/2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN menyebutkan dana desa lebih banyak untuk infrastuktur. Aturan berbeda dengan UU No.6/ 2014 tentang desa yang menjelaskan seluruh penggunaan dana ditentukan melalui musyawarah desa. Hal ini yang sering menjadi kebingungan di desa, karena terdapat aturan yang tumpang tindih.

Implementasi dari berlakunya Undang-Undang Desa antara lain desa dapat mengatur banyak hal baik yang berkaitan dengan penataan desa, kewenangan desa, dan penyelenggaraan pemerintah desa. Desa memiliki otoritas otonom atas hak dan kewajiban terhadap masyarakat desa. Otoritas desa antara lain dengan menyusun peraturan desa melalui musyawarah desa, pengelola keuangan dan aset desa, serta melaksanakan pembangunan desa dan pembangunan di kawasan pedesaan, mengembangkan investasi dengan memfasilitasi pembentukan badan usaha milik desa, serta melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan UU Desa.

Good GovernanceOtonomi daerah berimplikasi dengan

adanya perubahan sistem pemerintah sentralisasi ke sistem pemerintah desentralisasi, hal ini berlaku juga bagi pemerintah desa yang juga memiliki

64


kewenangan untuk mengatur dan mengelola keuangannya secara otonom, seperti tertuang di UU Desa. Implikasi dari adanya Undang-undang desa, yaitu adanya konsekuensi bagi desa untuk mempertanggungjawabkan semua keuangan desa yang dimiliki secara transparan, akuntabel, dan siap diaudit oleh BPK (BPK masuk desa). Pemerintah desa untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), perlu melaksanakan sistem pemerintah desa yang bersih dan bertanggungjawab (good village governance). Good village governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara, dengan melaksanakan administrasi publik dan pelayanan publik yang professional, sehingga terwujud pemerintahan desa yang kredibel, transparan dan akuntabel, serta menjaga saluran yang efektif dan keterbukaan informasi yang akan mendorong kinerja pemerintahan desa menjadi lebih baik.

Seperti yang didefinisikan oleh Lembaga Administrasi Negara (2000) bahwa good governance adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid, bertanggungjawab, serta efektif dan efisien, serta terjaga sinergi dan interaksi yang konstruktif antara negara, swasta dan masyarakat. Menurut United Nation Development Program (UNDP) mendefinisikan governance sebagai: “the exercise of political, economic, and administrative authority to manage a nation’s affair at all levels”. World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, maka UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan Negara. Mardiasmo (2018) menyatakan terdapat 8 prinsip/karakteristik good governance yang dikembangkan oleh UNDP, yang dapat dilaksanakan di pemerintahan: 1. Partisipasi (Participation), ketertiban

masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung

melalui lembaga perwakilan desa BMD (Badan Musyawarah Desa) untuk dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Bentuk partisipasi masyarakat desa terlihat dalam perencanaan program dan pembangunan desa.

2. Kepastian hukum (Rule of Law), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang dan tidak memihak, jika terdapat perangkat desa yg melakukan kecurangan dan terbukti melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka di berlakukan sanksi dan diberikan surat peringatan.

3. Transparansi (Transparency), dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung yang dapat diperoleh masyarakat.

4. Daya tanggap (Responsiveness), pemerintah desa sebagai lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani dan menanggapi aspirasi masyarakat. Sehingga biasanya bisa secara langsung maupun tidak langsung melalui BPD atau dengan menggunakan sarana kotak surat pengaduan.

5. Orientasi konsensus (Consensus orientation), pemerintah desa lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas, dengan menyelesaikan segala permasalahan dengan mengutamakan mufakat dengan dilandasi semangat kekeluargaan.

6. Setara dan keadilan (Equity), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan.

7. Efficiency and Effectiveness, dalam pelaksaan program kerja desa, pengelola sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

8. Akuntabilitas (Accountability), wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam setiap aktivitas yang dilakukan

65


oleh pemerintah desa, yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran.

Pengelolaan desa secara teori tidak akan terlepas dari konsep dan prinsip dari good governance di pemerintah Desa. Apabila good governance belum terwujud dan terlaksana dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa akan berkurang. Hasil penelitian Sari (2017) menyatakan bahwa good governance berperan untuk mewujudkan informasi keuangan yang berkualitas. Sedangkan menurut Heriyanto (2015) menyatakan bahwa dalam penerapan prinsip good governance terdapat hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan penerapan UU Desa. Maka dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah penelitian dengan hipotesis ke-1 yang diajukan:H1: Terdapat pengaruh good governance

terhadap pengelolaan dana Desa

Kompetensi Sumber Daya ManusiaSumber daya manusia mempunyai peran

penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah, termasuk sumber daya manusia di pemerintahan Desa. Kompetensi sumber daya manusia diperlukan untuk dapat memahami penerapan metode pelayanan yang maksimal, sehingga dicapai pelayanan yang prima bagi masyarakat dan mampu melihat potensi yang dimiliki daerah kemudian menciptakan inovasi dalam memanfaatkan potensi daerah. Kemampuan Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugasnya dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan menjadi poin penting dalam pengelolaan dana Desa.

Oluseyi (2010) menyatakan bahwa sumber daya manusia berperan sangat penting, untuk mewujudkan efektif dan efisiensi program pemerintah desa. Kompetensi sumber daya manusia (variabel independen) diukur

berdasarkan persepsi responden tentang kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2012), Sudaryati dan Ratna (2015), Heriningsih dan Sudaryati (2014) menyatakan bahwa sumber daya manusia desa memiliki pengaruh dalam pengelola keuangan desa, karena pengetahuan dan kemampuan perangkat desa tentang akuntansi masih sangat terbatas dan rendah. Selain itu tokoh masyarakat juga kurang terlibat dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga partisipasi masyarakat terhadap APBDesa bahkan relatif tidak ada. Hal ini menjadi berbeda dengan hasil penelitian Rahmawati, Citra dan Surifah (2015); Lestari, Siti, dan Jaka (2016) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia tidak mendukung penerapan UU Desa. Berdasarkan penelitian sebelumnya maka terdapat ketidakkonsistenan variabel kompetensi SDM terhadap implementasi UU Desa. Maka penelitian ini menguji kembali penelitian sebelumnya, hipotesis penelitian ke-2 sebagai berikut: H2: Terdapat pengaruh kompetensi sumber

daya manusia terhadap pengelolaan dana Desa

ReligiusitasIntegritas kinerja suatu entitas sangat

tergantung pada kompetensi sumber daya manusianya, karena cerminan keberhasilan akan kinerja suatu entitas bisa terjadi karena kreatifitas dan pikiran SDM-nya. Tuntutan pelaksanaan penerapan Undang-Undang Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, agar tercipta tata kelola manajemen dan keuangan yang bersih dan baik (good governance) dan terbebas dari kecurangan menjadi suatu keharusan. Kecurangan bisa terjadi dan dilakukan oleh manusia tentu tidak lepas dari nilai-nilai moral dan religiusitas individu masing-masing.

Religiusitas individu merupakan bagian dari sikap mental/moral seseorang yang

66


dipengaruhi oleh besarnya tingkat keyakinan agama seseorang. Untuk meneliti peranan agama terhadap seseorang dapat melalui beberapa sikap, perasaan, pemikiran, dan tindakan yang dimunculkan atau biasa disebut keberagaman (Religiousity). Istilah religiusitas meliputi beberapa aspek perilaku sosial yang bersifat lahiriyah yaitu seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa konsisten pelaksanaan ibadah dan penghayatan atas agamanya (Rakhmad, 2003). Sehingga dapat dikatakan bahwa religiusitas seseorang dapat diketahui dari seberapa besar pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agamanya. Religiusitas dapat juga diartikan besarnya tingkat komitmen seseorang dalam pelaksanaan nilai-nilai agama yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Berkait an dengan pelaksanaan undang-undang desa, maka pengelolaan manajemen dan keuangan di desa seharusnya terbebas dari korupsi dan kecurangan. Beberapa fenomena kecurangan yang terjadi saat ini tidak hanya terjadi pada pemerintahan pusat namun juga di daerah (Heriningsih, 2015). Penerapan undang-undang desa yang transparan dan akuntabel, tidak cukup dari pelaksanaan good governance dan kompetensi SDM saja, tetapi semua bisa terwujud karena nilai-nilai religiusitas SDM-nya terhadap agamanya. Pada penelitian ini yang pertama (1) menggunakan variabel religiusitas sebagai variabel moderasi pengaruh good governance terhadap implementasi undang-undang desa, dan yang kedua (2) menggunakan variabel religiusitas sebagai variabel moderasi pengaruh kompetensi SDM terhadap implementasi undang-undang desa. Maka hipotesis penelitian ketiga dan keempat sebagai berikut:H3: Terdapat pengaruh good governance

terhadap pengelolaan dana Desa dengan religiusitas sebagai variabel moderasi

H4: Terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan

dana Desa dengan religiusitas sebagai variabel moderasi

Penelitian TerdahuluTerdapat beberapa kajian penelitian

terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan dana Desa antara lain:

Murdiantari (2017), yang meneliti tentang kesiapan perangkat desa menerapkan Undang-undang desa, hasil penelitiannya menunjukkan desa siap berkontribusi dalam menerapkan Undang-Undang Desa. Pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia meliputi sosialisasi dan pelatihan pengelolaan keuangan dan sistem informasi nantinya akan membantu dalam penerapan Undang-undang Desa.

Amerieska (2015), meneliti tentang model akuntabilitas pengelolaan keuangan dan asset desa berbasis shariate enterprise theory. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan dan asset desa ternyata masih terdapat superioritas akuntabilitas yang berpusat pada manusia, hal ini dilihat dari tingkatan akuntabilitas yang mana tingkatan pertama ditujukan pada dewan pengawas (BPD, Badan Permusyawaratan Desa). Tingkatan kedua, akuntabilitas manajemen diarahkan pada pemerintah kabupaten. Sedangkan pada tingkatan tiga, akuntabilitas manajemen berupa pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kemudian program-program yang dijalankan pada aktivitas pengelolaan keuangan dan aset desa masih mengedepankan program yang bersifat kebutuhan ekonomi dan sosial (akuntabilitas ekonomi dan akuntabilitas sosial).

Sudaryati (2015), hasil penelitiannya membuktikan bahwa komitmen organisasi dan sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam menerapkan UU Desa, sedangkan variabel infrastruktur dan sistem informasi tidak berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah desa.

67


METODE PENELITIAN

Populasi dan SampelPenelitian ini mengevaluasi dan

menganalisis pengelolaan dana Desa di desa-desa di Kota Bantul, DIY. Populasi pada penelitian ini adalah semua perangkat desa di Kabupaten Bantul. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik non-probability sampling dengan jenis purposive sampling yang pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria pemilihan sampel yaitu (a) semua perangkat desa yang bekerja di delapan desa di kecamatan Banguntapan, (b) responden mengisi kuesioner dengan lengkap. Sampel penelitian ini diambil sebanyak 32 orang dengan asumsi setiap desa diambil sebagai sampel sebanyak 4 orang. Daerah yang dijadikan obyek penelitian adalah 8 desa yang digunakan dalam pengambilan data yaitu desa Baturetno, desa Jagalan, desa Ponoroto, desa Tamanan, desa Banguntapan, desa Jambidan, desa Wirokerten dan desa Singosaren. Namun dari kuesioner yang kembali terdapat 1 kuesioner yang tidak lengkap sehingga tidak dimasukkan sebagai sampel, dengan demikian total sampel sebanyak 31 responden.

Variabel PenelitianPengelolaan Dana Desa sebagai variabel

dependen merupakan perwujudan pelaksanaan Undang-undang No.6 Tahun 2014 (UU Desa) merupakan variabel dependen, yang mengatur banyak hal kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, keuangan dan aset desa, pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, badan usaha milik desa, serta pembina dan pengawasan dalam UU Desa secara sistematis dijabarkan tentang hak dan kewajiban setiap desa untuk mencari/mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di desa. Kuesioner penelitian replikasi dari Murdiantari (2017) yang dikembangkan peneliti dengan menyesuaikan aturan yang

berlaku dalam UU No.6 Tahun 2014 (UU Desa). Variabel dependen ini diukur menggunakan skala Likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 4 (sangat setuju) dengan skala interval.

Good governance dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Good governance di pemerintahan desa diwujudkan dengan tata kelola manajamen pengelolaan administrasi dan keuangan desa, yang meliputi 8 prinsip good governance menurut UNDP, berikut ini: Partisipasi (Participation), Kepastian hukum (Rule of Law), Transparansi (Transparency), Daya tanggap (Responsiveness), Orientasi konsensus (Consensus orientation), Setara dan keadilan (Equity), Akuntabilitas (Accountability), Efficiency dan Effectiveness. Kuesioner untuk variabel good governance dikembangkan dari penelitian Heriyanto (2015) dan dikembangkan kembali oleh peneliti dengan menyesuaikan konsep good governance yang dikembangkan oleh LAN dan BPKP (2000). Variabel independen ini diukur menggunakan skala Likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 4 (sangat setuju) dengan skala interval.

Kompetensi sumber daya manusia sebagai variabel independen, merupakan peran serta sumberdaya manusia (perangkat desa) dalam pengelolaan dana Desa. Kuesioner diadopsi dari penelitian Murdiantari (2017) dan dikembangkan oleh peneliti. Kompetensi sumberdaya manusia diukur berdasarkan persepsi responden tentang kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang diberikan. Variabel independen ini diukur menggunakan skala Likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 4 (sangat setuju) dengan skala interval.

Religiusitas sebagai variabel pemoderasi, religiusitas merupakan bagian dari sikap mental/moral seseorang yang dipengaruhi oleh besarnya tingkat keyakinan agama seseorang. Untuk meneliti peranan agama terhadap seseorang dapat melalui beberapa sikap, perasaan, pemikiran, dan tindakan yang dimunculkan atau biasa

68


disebut keberagaman (Religiousity). Istilah religiusitas meliputi beberapa aspek perilaku sosial yang bersifat lahiriyah yaitu seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa konsisten pelaksanaan ibadah dan penghayatan atas agamanya (Rakhmad, 2003). Kuesioner untuk variabel religiusitas diadopsi dari penelitian Amerieska (2015). Variabel moderating ini diukur menggunakan skala Likert 1 (sangat tidak setuju) sampai dengan 4 (sangat setuju) dengan skala interval. Untuk menguji hipotesis yang diajukan peneliti menggunakan 3 (tiga) model persamaan regresi sebagai berikut:

DD = β0 + β1GG + β1SDM + e ….………… (1)DD = β0 + β1GG + β2R + β3GG*R +e ……. (2)DD=β0+β1SDM+β2R+β3SDM*R+e ………(3)Keterangan:DD = Pengelolaan Dana Desa GG = Good GovernanceSDM = Kompetensi sumberdaya manusiaR = Religiusitas

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan ReliabilitasAnalisis data dilakukan secara berurutan

mulai dari uji kualitas data dan kemudian dilanjutkan dengan analisis diskriptif, analisis regresi berganda, analisis regresi dengan variabel moderating, dan pengujian hipotesis. Pengujian kualitas data dilakukan dengan alat statistik berupa nilai korelasi antara masing-masing butir pertanyaan terhadap total score masing-masing butir pertanyaan per variabelnya, dengan melihat score correlation pearson dan nilai signifikansi untuk uji validitas, dan uji reliabilitas dengan menggunakan uji statistic Cronbach Alpha. Hasil pengujian validitas atas butir-butir pertanyaan disetiap variabel penelitian menunjukkan nilai

koefisien korelasi antar item pertanyaan dengan total skor pearson correlationnya adalah lebih besar dari 0,03 dan tingkat signifikannya lebih kecil dari 0,05, sehingga dinyatakan valid karena masing-masing butir pertanyaan memang mengukur instrumen yang diukur.

Pengujian reliabilitas untuk semua butir-butir pertanyaan masing-masing variabel menunjukkan bahwa nilai Alpha terletak di antara 0,8 sampai dengan 1,0 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian yang terdiri dari good governance, kompetensi sumberdaya manusia, religiusitas dan pengelolaan dana Desa bersifat reliabel atau konsisten dalam pengambilan sampel.

Tabel 1Uji Reliabilitas

Variabel

Cronbach’s Alpha

Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items N of Items

Good governance 0,887 0,888 11Kompetensi sumber daya manusia 0,859 0,869 11

Religiusitas 0,847 0,850 7Pengelolaan dana desa 0,849 0,862 11

Statistik Deskriptif Pengujian deskriptif juga dilakukan

untuk mengidentifikasi tanggapan responden atas variabel penelitian yang terdapat dalam tabel 2. Berdasarkan tabel 2 menunjukkan bahwa responden menjawab pertanyaan dari setiap variabel menunjukkan nilai di atas 3, sehingga dapat disimpulkan bahwa jawaban responden untuk ke-empat variabel yang diteliti adalah setuju (dengan 4 skala likert).

69


Tabel 2 Statistik Deskriptif

Karakteristik Responden Frekuensi Persentase

Masa kerja

kurang dari < 5 th 12 38,7

5-10 tahun 7 22,6

11-14 tahun 6 19,4

lebih dari > 15 tahun 6 19,4

Usia kurang dari 30 tahun 4 12,9

30-39 tahun 8 25,8

40-49 tahun 14 45,2

lebih dari 50 tahun 5 16,1

Jenis Kelamin

Laki-laki 25 80,6

Perempuan 6 19,4

Pendidi-kan

SMA 10 32,3

D3 4 12,9

S1 16 51,6

S2 1 3,2

Pengujian statistik deskriptif dilakukan juga untuk memberikan gambaran karakteristik responden (tabel 2). Pada tabel 2, menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki masa kerja lebih dari 5 tahun bekerja dipemerintahan desa, dan rata-rata berusia di atas 40 tahun, dan sebagian besar responden laki-laki dan mayoritas berpendidikan sarjana.

Tabel 3Karakteristik Responden

N MinimumMaxi-mum Mean

Std. Deviation

Good Governance 31 2,82 4,00 3,548 0,35635Kompetensi SDM 31 2,82 4,00 3,310 0,34956Religiusitas 31 2,86 4,14 3,506 0,36856Pengelolaan Dana Desa 31 2,55 3,91 3,310 0,36042

Valid N (listwise) 31

Pengujian Hipotesis 1, 2, 3 dan 4 Menguji hipotesis dalam penelitian

ini terdapat 3 model regresi. Tabel 4 merupakan persamaan regresi untuk model satu, tabel 5 untuk model regresi yang kedua, dan tabel 6 untuk model regresi yang ketiga.

Tabel 4Persamaan Regresi Model I

ModelB

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

Sig.Std. Error Beta(Constant)GGSDM

0,541 0,512 0,3000,682 0,155 0,674 0,0000,106 0,158 0,103 0,507

a. Dependent: DDBerdasarkan hasil uji regresi model 1,

menunjukkan bahwa nilai Sig untuk variabel good governance sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari alpha 5% atau 0,05. Dengan demikian hipotesis ke-1 didukung, atau dapat disimpulkan bahwa good governance berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan penerapan tata kelola manajemen yang baik dengan menerapakan 8 (delapan) karakteristik good governance dapat berpengaruh terhadap implementasi pelaksanaan undang-undang desa. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Heriyanto (2015), bahwa penerapan good governance dalam tata kelola desa meliputi: transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektifitas, dan efisiensi, orientasi konsensus; serta dikemukaan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam penerapan good governance di desa, seperti desa dituntut untuk melakukan perubahan tata kelola manajemen keuangan dalam rangka penerapan UU Desa.

Hasil pengujian hipotesis ke-2 yang menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa menunjukkan tidak didukung, yang berarti bahwa untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan, tidak harus dilaksanakan oleh sumberdaya yang kompeten,

70


atau dapat diartikan bahwa dengan sumber daya manusia yang beragam yang terdapat di desa diharapan pengelolaan dana desa yang akuntabel dan transparan dapat terwujud. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang telah dilakukan Lestari (2016). Namun ini tidak mendukung penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Sudaryati (2015), Heriningsih (2014) yang telah membuktikan adanya pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pelaksanaan PP No.71 Th 2010 (Standar Akuntansi Pemerintah) atau pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 (Desa).

Tabel 5Persamaan Regresi Model II

ModelB

Unstandardized Coef-ficients

Standardized Coefficients

Sig.

Std. Error Beta1 (Constant) 3,810 4,662 0,421

GG -0,078 1,334 -0,077 0,954RR -0,943 1,333 -0,964 0,485M1 0,246 0,373 1,62 0,515

a. Dependent Variable: DD

Berdasarkan hasil pengujian regresi model 2 menunjukkan bahwa variabel good governance tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan dana desa. Demikian juga dengan variabel religiusitas yang dimungkinkan dapat mendukung pengaruh good governance terhadap pengelolaan dana desa, ternyata tidak terbukti. Dengan demikian hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ke-3 yang diajukan. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel religiusitas tidak mampu mendukung hubungan variabel good governance terhadap pengelolaan dana Desa. Religiusitas dalam hal ini merupakan bagian dari sikap mental/moral seseorang yang dipengaruhi oleh besarnya tingkat keyakinan agama seseorang. Peran agama pada seseorang dapat berimplikasi pada sikap, perasaan, pemikiran, dan tindakan yang dimunculkan atau biasa disebut keberagaman (Religiousity), dimana hasil pengujian secara statistik membuktikan bahwa perangkat desa

dengan tingkat religiusitasnya tidak berhasil mendukung hubungan good governance terhadap pengelolaan dana desa.

Tabel 6Persamaan Regresi Model III

ModelB

Unstandardized Coefficients

Standardized Coef-ficients

Sig.

Std. Error

Beta

1 (Con-stant)

4,596 5,982 0,449

SDM -0,737 1,811 -0,714 0,687RR -0,645 1,654 -0,660 0,699M2 0,293 0,496 1,737 0,560

Hasil uji regresi model 3, menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa dengan variabel religiusitas sebagai variabel moderasi juga tidak didukung. Hal ini berarti sumber daya manusia yang kompeten maupun yang tidak kompeten akan tetap mengelola dana desa dengan sebaik-baiknya, walaupun tidak didukung religiusitas. Religiusitas meliputi beberapa aspek perilaku sosial yang bersifat lahiriyah yaitu seberapa jauh pengetahuan, seberapa kokoh keyakinan, seberapa konsisten pelaksanaan ibadah dan penghayatan atas agamanya secara statistik tidak mampu mendukung, pengaruh kompetensi sumberdaya manusia terhadap pengelolaan dana desa. Seseorang dengan tingkat religius beragamanya tinggi diharapkan akan berimplikasi pada sikap moral dan kejujurannya tinggi juga, dimana kejujuran seseorang dalam bekerja pastinya akan berimplikasi pada kinerja organisasi, sehingga diharapkan dengan religiusitas seseorang yang tinggi maka kinerja entitas juga akan menjadi lebih baik, karena akan tercipta suatu entitas yang pengelolaannya transparan akuntabel dan bebas korupsi. Hasil dari pengujian secara statistik dalam penelitian ini sumber daya manusia (perangkat

71

SUCAHYO HERININGSIH, DWI SUDARYATIPengaruh Good Governance Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasidesa) yang memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, sedang, atau bahkan rendah, ternyata tidak berpengaruh dalam pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi SDM (perangkat desa) dalam mengimplementasi UU desa tidak terpengaruh oleh tingkat relegiusitas SDM di desa. Hasil pengujian hipotesis ke-4 tidak didukung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel religiusitas bukan merupakan variabel pemoderasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

KesimpulanMengacu pada tujuan penelitian ini dan

jawaban atas tujuan penelitian yang telah dibahas, maka dapat disimpulkan:1. Terdapat pengaruh penerapan good

governance terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Bantul, hal ini membuktikan bahwa dengan adanya tata kelola dan manajemen keuangan desa yang baik maka tidak akan menimbulkan kesulitan untuk mewujudkan sistem akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU Desa No.6 tahun 2014.

2. Untuk mengelola dana desa tentu tidak hanya good governance yang berperan, namun peran dari dukungan kompetensi SDM yang terdapat di desa menjadi sangat penting. Akan tetapi penelitian ini belum dapat membuktikan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa di Kabupaten Bantul, hal ini dapat disimpulkan bahwa baik sumber daya manusia memiliki kompetensi maupun tidak memiliki kompetensi dibidangnya, maka pengelolaan dana desa dapat berjalan dengan baik dan benar.

3. Perwujudan dari pelaksanaan UU Desa harapannya adalah tercipta pemerintah

daerah yang menerapkan good governance yang didukung oleh SDM nya. Namun dari beberapa kasus korupsi juga telah terjadi di pemerintahan desa, oleh karena itu sangat penting untuk selalu menanamkan moral religiusitas bagi pihak-pihak yang terkait di pemerintah desa. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa good governance dan kompetensi sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa dengan releiiusitas sebagai variabel moderasi di Kabupaten Bantul.

Saran1. Bagi peneliti berikutnya, dapat melakukan

penelitian pada desa-desa yang terpencil atau jauh dari perkotaan, sehingga dapat dibedakan apakah desa yang jauh dari kota, memiliki SDM yang kompeten dalam mengelola dana desa.

2. Bagi pemerintah desa, untuk mencegah kasus-kasus korupsi yang sudah mulai terjadi di desa, menciptakan good village governance menjadi suatu keharusan. Pencegahan terjadinya korupsi dengan melaksanakan sistem pengendalian internal desa dan mengaktifkan sistem pengawasan pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

Amerieska, Siti. 2015. Pengembangan Model Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Berbasis Shariate Enterprise Theory. Prosiding Seminar Nasional dan The 2nd Call for Syariah Paper. FEB UMS. Surakarta.

Hardi, Warsono, dan Ruksamin. 2014. The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi. Journal of Management and Sustainability. Vol. 4 No. 3 2014 ISSN 1925-4725 E-ISSN 1925-4733 Published by Canadian Center of Science and Education.

72


Heriningsih, Sucahyo. 2014. Kajian Empiris Tingkat Akuntabilitas Pemerintah Daerah dan Kinerja Penyelengara Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia. Paradigma: Jurnal Masalah Sosial, Politik dan Kebijakan. 18(2).

Heriningsih, Sucahyo. 2015. Analisis Kinerja Penyelenggara Pemerintah Daerah dan Tingkat Korupsi Dianalisis Dari Opini Auditor. Prosiding The 1st URECOL University Research Colloqium. LPPM UMS. Surakarta.

Heriyanto, A. 2015. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman. Universitas PGRI Yogyakarta. Negara.

Hong, K. 2010. Fiscal Policy Issues in Korea after the Current Crisis. Asian Development Bank Institute, Working Paper 225, Tokyo.

LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instamsi Pemerintah (AKIP), Jakarta.

Lestari, Ayu, Nurhayati Nafsiah Sitti, dan Jaka Darmawan. 2016 “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Desa (Studi pada Lima Desa di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir).” Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis.

Mardiasmo. 2018. Akuntansi Sektor Publik. Edisi Terbaru. Andi Offset. Yogyakarta.

Murdiantari, I. 2017. Kesiapan Perangkat Desa dalam Menerapkan UndangUndang Desa (studi empiris perangkat desa di bantul). Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY). Yogyakarta.

Oluseyi O, Adesina. 2010. A comparative study of the adoption of accrual accounting in government. PhD Thesis. Cardiff University.

Sari, I. M., dan Tamrin, N. A. 2017. Pengaruh Penerapan Good Government Governance Dan Komoetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 1(1).

Sudaryati, Dwi., dan Ratna Hindria, DPS. 2015. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Pemerintah kabupaten Sleman). Prosiding Kemenristek Dikti RI. UPN “Veteran” Yogyakarta.

Sudaryati, Dwi., dan Sucahyo Heriningsih. 2014. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penerapan Akuntansi Akrual dengan Perangkat Pendukung sebagai variabel Moderating (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Yogyakarta). Jurnal Optimum, UAD Yogyakarta.

Suwandi, Ari Warokka. 2013. Fiscal decentralization and special local autonomy: evidence from an emerging market. Journal of Southeast Asian Research. Vol. 2013 (2013). IBIMA Publishing.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 2014. Jakarta: Bumi Aksara.

good governance manusia terhadap pengelolaan …

Documents