evaluasi pelaporan keuangan rumah sakit berstatus …
TRANSCRIPT
EVALUASI PELAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT BERSTATUS
BADAN LAYANAN UMUM MENURUT PSAP DAN PSAK NO. 45
(Studi Kasus di RSUD Pandan Arang Boyolali)
Oleh :
Anastasia Nindya Putri
NIM : 232011237
KERTAS KERJA
Diajukan kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Guna Memenuhi Sebagian dari
Persyaratan-persyaratan untuk Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi
FAKULTAS : EKONOMIKA DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
2015
ii
iii
iv
v
vi
MOTTO
“Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara
kamu”
(1 Petrus 5:7)
“Judge Nothing, you will be happy. Forgive everything, you will be happier. Love
everything, you will be happiest”
(Sri Chinmoy)
“Karena sebuah hasil tidak akan pernah mengkhianati prosesnya”
(Unknown)
“He has mad everything beautiful in its time”
(Ecclesiastes 3:11)
vii
ABSTRACT
This study aimed to evaluate the financial of Regional General Hospital Pandan
Arang Boyolali which has been applied PSAP and PSAK No.45 as it is a hospital
with the status of General Service Board. This research type is descriptive
qualitative. This study use interview and document study. These results showed
that PSAP and PSAK No. 45 can be full applied in financial report of Regional
General Hospital RSUD Pandan Arang Boyolali, but there are things that not
presented yet in the financial statement like unattached net asset, transient tied,
and tied permanent which are grouped into equity.
Key Words: applying PSAK No. 45, BLU, Non-profit Organization, Financial
Report, PSAP
viii
SARIPATI
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi laporan keuangan RSUD Pandan
Arang Boyolali yang sudah menerapkan PSAP dan PSAK No. 45, dimana RSUD
Pandan Arang Boyolali berstatus Badan Layanan Umum (BLU). Jenis penelitian
ini adalah deskriptif kualitatif yang menggunakan metode wawancara dan studi
dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAP dan PSAK No. 45 sudah
diterapkan secara penuh pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali,
namun pada laporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tidak memiliki aset
neto tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen sehingga tidak
menyajikan pada laporan keuangan.
Kata Kunci: Penerapan PSAK No. 45, BLU, Organisasi Nirlaba, Laporan
Keuangan, PSAP
ix
KATA PENGANTAR
Kertas kerja ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan penulis
untuk mengevaluasi pelaporan keuangan rumah sakit berstatus badan layanan
umum menurut PSAP dan PSAK No. 45. Evaluasi pada laporan keuangan RSUD
Pandan Arang Boyolali menggunakan 8 indikator yang disajikan dalam tabel
perbandingan, yaitu format laporan keuangan, klasifikasi aset dan kewajiban,
klasifikasi aset neto terikat atau tidak terikat, perubahan kelompok aset neto,
klasifikasi pendapatan dan beban, informasi pendapatan dan beban, informasi
pemberian jasa, klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas.
Penulis berharap, sekiranya penelitian ini bermanfaat bagi pembaca umum
maupun pihak-pihak yang bersangkutan serta bagi penelitian selanjutnya. Penulis
menyadari sepenuhnya bahwa kertas kerja ini masih terdapat kekurangan yang
mungkin akan ditemukan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran, kritik,
dan koreksi yang membangun dari pembaca.
Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi
semua pihak yang berkepentingan.
Salatiga, 3 November 2015
Penulis
x
UCAPAN TERIMA KASIH
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah
memberikan hikmat, kasih karunia, kelancaran dan kemudahan, sehingga penulis
dapat menyelesaikan kertas kerja yang berjudul “Evalusi Pelaporan Keuangan
Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum Menurut PSAP dan PSAK No. 45
(Studi Kasus di RSUD Pandan Arang Boyolali)” guna memperoleh gelar sarjana
Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana dengan baik.
Dalam penulisan kertas kerja ini, penulis mendapat dukungan, bantuan,
dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan
terimakasih kepada:
1. Yang terkasih mama, papa, Primarita, dan Devon yang setiap hari tiada
henti memberikan semangat dan dukungan doa kepada penulis.
2. Ibu Supatmi, SE., Akt., M.Ak., CA selaku dosen pembimbing yang telah
memberikan waktu, saran, kritik, dan nasihat kepada penulis untuk
menyelesaikan tugas akhir ini dengan hasil yang terbaik.
3. Pegawai Bagian Akuntansi dan Keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali
yang telah membantu penulis dalam memperoleh data yang dibutuhkan.
4. Teman-teman seperjuangan Shareen, Novitasari, Ajeng, Tia, Vebri,
Gracelea, Riska dan Christina yang selalu memberikan dukungan kepada
penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
Tidak ada sesuatu yang berarti yang dapat penulis berikan untuk membalas
kebaikan kalian semua, hanya melalui doa dan ucapan terimakasih ini yang bisa
penulis berikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua.
Salatiga, 3 November 2015
Penulis
xi
DAFTAR ISI
Halaman Depan ............................................................................................. i
Pernyataan Keaslian Karya Tulis Skripsi...................................................... ii
Halaman Pengesahan .................................................................................... iii
Motto ............................................................................................................. iv
Abstract ......................................................................................................... v
Saripati .......................................................................................................... vi
Kata Pengantar .............................................................................................. vii
Ucapan Terima Kasih.................................................................................... viii
Daftar Isi ....................................................................................................... ix
Daftar Tabel .................................................................................................. x
Daftar Gambar............................................................................................... xi
Daftar Lampiran ............................................................................................ xii
Pendahuluan .................................................................................................. 1
Telaah Teoritis .............................................................................................. 4
Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan Umum ................................ 4
Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum .................................... 6
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah ............................................................................................... 7
PSAK No. 45 tentang Akuntansi Organisasi Nirlaba ....................... 11
Metode penelitian .......................................................................................... 16
Hasil dan Pembahasan .................................................................................. 19
Gambaran Umum RSUD Pandan Arang Boyolali ............................ 19
Pelaporan Keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali ....................... 24
Penerapan PSAK No. 45 Pada Laporan Keuangan RSUD Pandan
Arang Boyolali .................................................................................. 32
Kesimpulan dan Saran .................................................................................. 42
Daftar Pustaka ............................................................................................... 44
Lampiran ....................................................................................................... 46
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perbandingan Laporan Keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali dan PSAP .......................................................................... 25
Tabel 2. Perbandingan Laporan Keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali dan PSAK No. 45 ............................................................. 33
xiii
DAFTAR BAGAN
Bagan 1. Struktur Organisasi RSUD Pandan Arang Boyolali ...................... 23
xiv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1. Neraca pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali .................................................................................... 47
Lampiran 2. Laporan Operasional (SAP) pada pelaporan keuangan RSUD
Pandan Arang Boyolali ............................................................ 48
Lampiran 3. Laporan Operasional (SAK) pada pelaporan keuangan RSUD
Pandan Arang Boyolali ............................................................ 51
Lampiran 4. Laporan Arus Kas pada pelaporan keuangan RSUD Pandan
Arang Boyolali ......................................................................... 54
Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran RSUD Pandan Arang Boyolali .. 55
Lampiran 6. Daftar pertanyaan wawancara .................................................. 62
1
PENDAHULUAN
Organisasi nirlaba (Non-for-Profit Organization) adalah suatu institusi
yang dalam menjalankan operasinya tidak berorientasi mencari laba. Menurut
PSAK No. 45 bahwa entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan
para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan
apapun dari organisasi tersebut. Ruang lingkup dalam PSAK No. 45 yaitu
lembaga pemerintah dan unit sejenis lainnya, sepanjang tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan
pernyataan pada PSAK No. 45 dalam paragraf 4, yaitu menetapkan informasi
dasar tertentu yang disajikan dalam laporan keuangan entitas nirlaba. Pengaturan
yang tidak diatur dalam pernyataan ini mengacu pada SAK, untuk entitas yang
tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan.
Berdasarkan pasal 1 ayat 1 PMK No.76/PMK. 05/2008 pengertian Badan
Layanan Umum (BLU) adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan
atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
Tujuan BLU adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan
memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip
eknomi dan penerapan praktik bisnis yang sehat. Praktik bisnis yang sehat artinya
berdasarkan kaidah manajemen yang baik mencakup perencanaan.
Pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban. Jenis
BLU antara lain rumah sakit, lembaga pendidikan, pelayanan lisensi, organisasi
keagamaan, sekolah negeri, dan organisasi jasa relawan.
Rumah sakit sebagai salah satu jenis Badan Layanan Umum merupakan
ujung tombak dalam pembangunan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang-
undang Nomor 44 tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan
disebutkan bahwa rumah sakit yang didirikan oleh pemerintah pusat maupun
daerah, pengelolaannya harus berbentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai organisasi pemerintahan yang
2
bersifat nirlaba, maka akuntansi dan laporan keuangan rumah sakit yang sudah
berstatus Badan Layanan Umum (BLU) harus sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Dalam
rangka pengintegrasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan
kementrian negara/lembaga, BLU mengembangkan sub sistem akuntansi
keuangan yang menghasilkan Laporan Keuangan sesuai dengan SAP. Untuk
menghasilkan semua kebutuhan laporan keuangan tersebut, maka BLU harus
membuat laporan keuangan untuk tujuan pertanggungjawaban berdasarkan SAK
yaitu PSAK No. 45 dan laporan keuangan untuk tujuan konsolidasian berdasarkan
SAP yaitu Permendagri No. 61 tahun 2007. Dalam pasal 17 ayat (3) PMK No.
76/PMK.05/2008 menyatakan bahwa BLU yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi terkait fleksibilitas BLU,
remunerasi, dan status BLU. Laporan keuangan rumah sakit merupakan laporan
yang disusun oleh pihak manajemen sebagai bentuk penyampaian informasi
kepada suatu entitas, sehingga isi laporan keuangan Rumah Sakit Daerah harus
mengikuti ketentuan sebagaimana diatur menurut PSAK No. 45 dan laporan
keuangannya diaudit oleh auditor independen. Laporan keuangan BLU harus
direviu oleh satuan pemeriksa internal atau oleh aparat pengawasan internal
kementrian negara/lembaga. Sedangkan laporan tahunan BLU diaudit oleh auditor
eksternal yaitu BPK.
Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali berstatus sebagai
Badan Layanan Umum sejak tahun 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Nomor
900/57 Tahun 2009 Tentang Penetapan RSUD Pandan Arang sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Dalam pengelolaan laporan keuangannya,
RSUD Pandan Arang Boyolali berpedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi
Keuangan Nomor 45 (PSAK No. 45) tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba
dan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 mengenai
Pedoman Teknis Pengelolaan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Laporan RSUD Pandan Arang Boyolali diaudit oleh KAP Wartono pada tahun
2011 dan 2014 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
3
Berdasarkan Permendagri No. 61 Tahun 2007 pasal 4 menjelaskan
mengenai penerapan PPK-BLUD pada SKPD atau unit kerja harus memenuhi
persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Status BLUD diberikan kepada
RSUD Pandan Arang Boyolali karena seluruh persyaratan telah dipenuhi dan
dinilai memuaskan. Sebagai konsekuensinya, hasil laporan keuangan RSUD
Pandan Arang berorientasi pada transparasi, akuntabilitas, responsibilitas dan
independensi yang sesuai dengan PSAK No. 45. Berdasarkan informasi dari
Bagian Keuangan dan Akuntansi, RSUD Pandan Arang Boyolali menerapkan
PSAP pada pelaporan keuangannya sejak sebelum ditetapkan menjadi BLU
sampai sekarang dan menerapkan PSAK No. 45 pada pelaporan keuangan sejak
tahun 2011 dan belum pernah dilakukan evaluasi mengenai penerapan PSAP dan
PSAK No. 45 pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali. Pada
pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali baru dilakukan audit tahun
2011 dan tahun 2014. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 tidak dilakukan audit oleh
auditor independen karena adanya surat edaran bahwa laporan keuangan BLU
hanya diaudit oleh BPK saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi
penerapan PSAP dan PSAK No. 45 pada penyajian pelaporan keuangan RSUD
Pandan Arang Boyolali tahun 2014. Penelitian ini dapat bermanfaat bagi RSUD
Pandan Arang Boyolali khususnya pada Bagian Keuangan dan Akuntansi dalam
menyajikan pelaporan keuangan yang sesuai dengan PSAP dan PSAK No. 45.
TELAAH TEORITIS
Rumah Sakit Pemerintah Berstatus Badan Layanan Umum
Dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, maka
status rumah sakit pemerintah kini menjadi Badan Layanan Umum (BLU).
Dengan penetapan rumah sakit pemerintah menjadi BLU diharapkan dapat
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Asas BLU diatur menurut Pasal 3
PP No. 23 Tahun 2005, yaitu:
1. BLU beroperasi sebagai unit kerja kementrian negara/lembaga/pemerintah
daerah untuk tujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya
4
berdasarkan kewenangan yang yang didelegasikan oleh instansi induk
yang bersangkutan dan tidak terpisahkan secara hukum dari instansi
induknya.
2. Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan umum
kepada pimpinan instansi induk.
3. BLU dalam menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan
pencarian keuntungan.
4. Rencana kerja, anggaran, laporan BLU dan instansi induk tidak terpisah.
5. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat.
Menurut Permendagri No. 61 Tahun 2007 pasal 33, penjelasan mengenai
transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi adalah sebagai
berikut:
1. Transparansi merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar
kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima
bagi yang membutuhkan.
2. Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang
dipercayakan pada BLUD agar pengelolaannya dapat
dipertanggungjawabkan.
3. Responsibilitas merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam
pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat.
4. Independensi merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara
profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari
pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan prinsip bisnis yang sehat.
Sesuai dengan pasal 1 butir 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004
Tentang Perbendaharaan Negara disebutkan bahwa Badan Layanan Umum adalah
instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Karakteristik organisasi yang merupakan
Badan Layanan Umum, yaitu:
5
1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah yang tidak dipisahkan dari
kekayaan Negara.
2. Menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat.
3. Tidak mengutamakan pencarian laba.
4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala
korporasi.
5. Rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan
pada instansi induk.
6. Penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan dapat digunakan secara
langsung.
7. Pegawai dapat terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri
Sipil.
8. BLU bukan subyek pajak.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05/2008 tentang
Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum pasal 6 ayat
2 dan 4 menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan BLU menghasilkan
Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan dalam
pengintregasian Laporan Keuangan BLU dengan Laporan Keuangan kementrian
Negara/lembaga, BLU mengembangkan sub system akuntansi keuangan yang
menghasilkan laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintah (SAP). Dalam pasal 17 ayat 3 menyatakan bahwa BLU yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi terkait
fleksibilitas BLU, remunerasi, dan status BLU. Sanksi terkait dengan fleksibilitas
BLU menurut pasal 26 dan pasal 27 Permendagri No. 61 tahun 2007 yaitu satuan
kerja yang berstatus BLU penuh diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan
BLU dalam hal perumusan kebijakan, sistem, dan prosedur pengelolaan keuangan
bisa diturunkan menjadi satuan kerja BLU bertahap yang fleksibilitasnya dibatasi
dalam hal jumlah dana yang dapat dikelola langsung, tidak diperbolehkan
mengelola investasi, dan tidak diperbolehkan mengelola utang. Sanksi terkait
dengan remunerasi BLU yaitu penurunan prosentase karena berhubungan dengan
jumlah dana yang dikelola BLU. Sanksi terkait dengan status BLU menurut pasal
1 Permendagri No. 61 tahun 2007 yaitu berupa penurunan status satuan kerja yang
6
menerapkan PPK-BLUD penuh menjadi satuan kerja yang menerapkan PPK-
BLUD bertahap dan pencabutan status BLUD karena dianggap tidak memenuhi
persyaratan substantif, teknis, dan administratif.
Dengan pemikiran baru tersebut diharapkan Badan Layanan Umum dapat
meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara yang profesional, efektif dan
efisien oleh pengelola unit tersebut dengan otonomi pengelolaan yang akan
diberikan. Karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis.
Perbedaan utama yang mendasar terletak pada cara organisasi memperoleh
sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya.
Organisasi nirlaba sumber daya dari sumbangan para anggota dan para
penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi
tersebut.
Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum
Dalam pelaksanaan pengembangan dan penerapan sistem akuntansi Badan
Layanan Umum, maka Rumah Sakit Pemerintah Daerah dalam membuat laporan
keuangannya mengacu pada dua standar yaitu berdasarkan Peraturan Standar
Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan
(PSAK). Pelaporan keuangan menurut PSAK diatur dalam PSAK No. 45 tentang
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba sedangkan menurut PSAP diatur dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Pengertian Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur dalam Pasal 1
angka 1 Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat
Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
7
pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Komponen laporan keuangan
BLUD menurut Permendagri No. 61 tahun 2007 adalah sebagai berikut:
1. Laporan realisasi anggaran dan/atau Laporan operasional
Laporan realisasi anggaran (LRA) adalah menyajikan informasi
tentang anggaran dan realisasi anggaran BLU secara tersanding yang
menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam
dokumen pelaksanaan anggaran. Laporan operasional menyajikan
informasi tentang operasi BLU mengenai sumber, alokasi, dan pemakaian
sumber daya ekonomi yang dikelola oleh BLU. Laporan operasional
antara lain dapat berupa laporan aktivitas atau laporan surplus defisit.
Informasi dalam LRA/laporan operasional, digunakan bersama-sama
dengan informasi yang diungkapkan dalam komponen laporan keuangan
lainnya sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk:
a. Mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya ekonomi;
b. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan
sumber daya ekonomi; dan
c. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara
menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja BLU dalam hal
efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
2. Neraca
Tujuan utama neraca adalah menyediakan informasi tentang posisi
keuangan BLU meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Informasi dalam neraca digunakan bersama-sama dengan informasi yang
diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya sehingga dapat membantu
para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
a. Kemampuan BLU dalam memberikan jasa layanan secara
berkelanjutan;
b. Likuiditas & solvabilitas;
c. Kebutuhan pendanaan eksternal.
8
3. Laporan arus kas
Tujuan utama laporan arus kas adalah menyediakan informasi
mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama
periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
Arus kas dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi, dan
pendanaan. Informasi dalam laporan arus kas digunakan bersama-sama
dengan informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan lainnya
sehingga dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk menilai:
a. Kemampuan BLU dalam menghasilkan kas dan setara kas;
b. Sumber dana BLU;
c. Penggunaan dana BLU;
d. Prediksi kemampuan BLU untuk memperoleh sumber dana serta
penggunaannya untuk masa yang akan datang.
4. Catatan atas laporan keuangan
Tujuan utama Catatan atas Laporan Keuangan adalah memberikan
penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA/laporan
operasional, neraca, laporan arus kas, dan informasi tambahan lainnya
sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang paripurna atas
laporan keuangan BLU. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan
mencakup antara lain:
A. Pendahuluan
B. Kebijakan akuntansi;
C. Penjelasan atas pos-pos Laporan Realisasi Anggaran/laporan
operasional;
Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
terdiri dari:
1) Pendapatan
a. Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan;
b. Hibah terikat dan tidak terikat;
c. Pendapatan Usaha Lainnya, meliputi hasil kerja sarna dengan
pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain;
9
d. Pendapatan dari APBN, meliputi Pendapatan APBN
Operasional dan APBN Investasi.
2) Biaya
a. Biaya Pelayanan
b. Biaya Umum dan Administrasi
c. Biaya Lainnya
D. Penjelasan atas pos-pos neraca;
1) Aset
a. Aset lancar
b. Investasi Jangka Panjang
c. Aset tetap
d. Aset lainnya
2) Kewajiban
a. Kewajiban Jangka Pendek
b. Kewajiban Jangka Panjang
3) Ekuitas
a. Ekuitas Tidak Terikat adalah ekuitas berupa sumber daya yang
penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.
Ekuitas awal;
Surplus & defisit tahun lalu;
Surplus & defisit tahun berjalan;
Ekuitas donasi;
b. Ekuitas Terikat Temporer adalah ekuitas berupa sumber daya
ekonomi yang penggunaannya dan/atau waktunya dibatasi
untuk tujuan tertentu dan/atau jangka waktu tertentu oleh
pemerintah atau donatur.
Sumbangan untuk aktivitas operasi tertentu;
Investasi untuk jangka waktu tertentu;
Dana yang penggunaanya ditentukan selama periode
tertentu dimasa depan;
Dana untuk memperoleh aset tetap.
10
c. Ekuitas Terikat Permanen adalah ekuitas berupa sumber daya
yang penggunaannya dibatasi secara permanen untuk tujuan
tertentu oleh pemerintah/donatur.
Tanah atau gedung atau bangunan yang disumbangkan
untuk tujuan tertentu dan tidak untuk dijual;
Aset yang digunakan untuk investasi yang mendatangkan
pendapatan secara permanen;
Donasi pemerintah atau pihak lain yang mengikat secara
permanen.
E. Penjelasan atas pos-pos laporan arus kas;
a. Arus kas dari aktivitas operasi
b. Arus kas dari aktivitas investasi
c. Arus kas dari aktivitas pendanaan
F. Informasi tambahan dan pengungkapan lainnya.
1) Pendapatan
Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi
yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang
mengakibatkan penambahan ekuitas bersih. Klasifikasi
pendapatan BLU adalah pendapatan usaha dari jasa layanan,
hibah, pendapatan APBN, pendapatan APBD, dan hasil
kerjasama dengan pihak lain.
2) Biaya
Biaya adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode
akuntansi dalam bentuk arus keluar kas atau berkurangnya aset
atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan
ekuitas bersih. Klasifikasi biaya adalah biaya layanan, biaya
umum dan administrasi, dan biaya lainnya.
PSAK No.45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 merupakan standar
khusus untuk organisasi nirlaba. Organisasi memperoleh sumber daya dari
11
sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan
apapun dari organisasi yang bersangkutan. Pada beberapa bentuk organisasi
nirlaba meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi tersebut mencukupi modalnya
dari hutang dan mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan atas jasa yang
diberikan kepada publik. Akibatnya pengukuran jumlah, saat dan kepastian aliran
pemasukan kas menjadi ukuran kinerja yang penting bagi para pengguna laporan
keuangan organisasi tersebut, seperti kreditur dan pemasok dana lainnya.
Berdasarkan PSAK No. 45, laporan keuangan untuk entitas nirlaba terdiri
dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas
laporan keuangan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan laporan keuangan
entitas nirlaba dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi, dan memiliki
daya banding yang tinggi. Unsur-unsur laporan keuangan berdasarkan PSAK
No.45 adalah sebagai berikut:
A. Laporan Posisi Keuangan
Laporan posisi keuangan merupakan nama lain dari neraca pada
laporan keuangan lembaga komersial. Laporan ini memberikan informasi
mengenai besarnya aset atau harta lembaga dan sumber perolehan aset
(bisa dari hutang atau dari aktiva bersih) pada satu titik tertentu. Tujuan
laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai
aset, liabilitas, serta aset neto dan informasi mengenai hubungan di antara
unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu. Laporan posisi keuangan
(neraca) termasuk catatan atas laporan keuangan menyediakan informasi
yang relevan mengenai likuiditas, fleksibilitas keuangan, dan hubungan
antara aset dan liabilitas. Informasi tersebut umumnya disajikan dengan
pengumpulan aset dan liabilitas yang memiliki karakteristik serupa dalam
suatu kelompok yang relatif homogen. Sebagai contoh, entitas nirlaba
biasanya melaporkan masing-masing unsur aset dalam kelompok yang
homogen, seperti:
a. Kas dan setara kas;
b. Piutang pasien, pelajar, anggota, dan penerima jasa yang lain;
c. Persediaan;
12
d. Sewa, asuransi, dan jasa lainnya yang dibayar di muka;
e. Instrumen keuangan dan investasi jangka panjang;
f. Tanah, gedung, peralatan, serta aset tetap lainnya yang digunakan
untuk menghasilkan barang dan jasa.
Informasi likuiditas diberikan dengan cara sebagai berikut:
a. Menyajikan aset berdasarkan urutan likuiditas, dan liabilitas
berdasarkan tanggal jatuh tempo;
b. Mengelompokkan aset ke dalam lancar dan tidak lancar, dan
liabilitas ke dalam jangka pendek dan jangka panjang;
c. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aset atau saat jatuh
temponya liabilitas, termasuk pembatasan penggunaan aset, pada
catatan atas laporan keuangan.
Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing
kelompok aktiva bersih berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh
penyumbang, yaitu terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan
tidak terikat. Informasi mengenai sifat dan jumlah pembatasan permanen
atau temporer diungkap dengan menyajikan jumlah tersebut dalam laporan
keuangan. Pengertian dari pembatasan permanen, temporer dan tidak
terikat adalah sebagai berikut:
a. Pembatasan permanen adalah pembatasan penggunaan sumber
daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut
dipertahankan secara permanen, tetapi organisasi diizinkan untuk
menggunakan semuanya atau sebagaian manfaat ekonomi lainnya
yang berasal dari sumber daya tersebut.
b. Pembatasan temporer adalah pembatasan penggunaan sumber daya
oleh penyumbang yang menetapkan agar sumber daya tersebut
dipertahankan sampai periode tertentu atau sampai dengan
terpenuhinya keadaan tertentu.
13
c. Pembatasan tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaanya
tidak dibatasi oleh tujuan tertentu oleh penyumbang.
B. Laporan aktivitas
Laporan aktivitas berisi dua bagian besar yaitu besaran pendapatan
dan biaya lembaga selama satu periode anggaran. Pendapatan digolongkan
berdasarkan restriksi atau ikatan yang ada. Sedangkan beban atau biaya
disajikan dalam laporan aktivitas berdasarkan kriteria fungsional, dengan
demikian beban biaya akan terdiri dari biaya kelompok program jasa
utama dan aktivitas pendukung. Klasifikasi pendapatan, beban,
keuntungan dan kerugian dalam kelompok aset neto tidak menutup
peluang adanya klasifikasi tambahan dalam laporan aktivitas. Misalnya,
dalam suatu kelompok atau beberapa kelompok perubahan dalam aset
neto, entitas nirlaba dapat mengklasifikasikan unsur-unsurnya menurut
kelompok operasi atau non operasi, dapat dibelanjakan atau tidak dapat
dibelanjakan, telah direalisasi atau belum direalisasi, berulang atau tidak
berulang, atau dengan cara lain. Laporan aktivitas menyajikan jumlah neto
keuntungan dan kerugian yang berasal dari transaksi insidental atau
peristiwa lain yang berada di luar pengendalian entitas nirlaba dan
manajemen. Misalnya, keuntungan atau kerugian penjualan tanah dan
gedung yang tidak digunakan lagi.
Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus
menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional,
seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung.
Klasifikasi secara fungsional bermanfaat untuk membantu para
penyumbang, kreditur, dan pihak lain dalam menilai pemberian jasa dan
penggunaan sumber daya. Disamping penyajian klasifikasi beban secara
fungsional, entitas nirlaba dianjurkan untuk menyajikan informasi
tambahan mengenai beban menurut sifatnya. Misalnya, berdasarkan gaji,
sewa, listrik, bunga, penyusutan.
Program pemberian jasa merupakan aktivitas untuk menyediakan
barang dan jasa kepada para penerima manfaat, pelanggan, atau anggota
14
dalam rangka mencapai tujuan atau misi entitas nirlaba. Pemberian jasa
tersebut merupakan tujuan dan hasil utama yang dilaksanakan melalui
berbagai program utama.
C. Laporan arus kas
Laporan arus kas menunjukkan arus uang kas masuk dan keluar
untuk suatu periode. Periode yang dimaksud adalah periode sama dengan
yang digunakan oleh laporan aktivitas. Penyajian arus kas masuk dan
keluar harus digolongkan ke dalam tiga kategori yaitu sebagai berikut:
1. Aktivitas Operasi
Dalam kelompok ini adalah penambahan dan pengurangan arus kas
yang terjadi pada perkiraan yang terkait dengan operasional
lembaga. Contoh yang mempengaruhi arus kas operasi adalah
sebagai berikut:
a. Surplus atau defisit lembaga (datanya diambil dari laporan
aktivitas);
b. Depresiasi atau penyusutan (karena depresiasi dianggap
sebagai biaya, namun tidak terjadi uang kas keluar) setiap
tahun;
c. Perubahan pada account piutang lembaga;
d. Account (perkiraan buku besar) lain seperti: persediaan, biaya
dibayar di muka dan lain-lain.
2. Aktivitas Investasi
Termasuk dalam perkiraan ini adalah semua penerimaan dan
pengeluaran uang kas yang terkait dengan investasi lembaga.
Investasi dapat berupa pembelian/penjualan aktiva tetap,
penempatan/pencairan dana deposito atau investasi lain. Beberapa
contoh arus kas yang berasal dari aktivitas investasi adalah:
a. Pembayaran kas untuk membeli aset tetap, aset tidak berwujud,
dan aset jangka panjang lain, termasuk biaya pengembangan
yang dikapitalisasi dan aset tetap yang dibangun sendiri;
b. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan, dan peralatan,
serta aset tidak berwujud dan aset jangka panjang lain.
15
3. Aktivitas Pendanaan
Termasuk dalam kelompok ini adalah perkiraan yang terkait
dengan transaksi berupa penciptaan atau pelunasan kewajiban
hutang lembaga dan kenaikan/penurunan aktiva bersih dari
surplus-defisit lembaga. Transaksi lain yang mengakibatkan
perubahan arus kas masuk dan keluar dalam kelompok ini adalah
sebagai berikut:
a. Penerimaan kas dari penyumbang yang penggunaannya
dibatasi untuk jangka panjang;
b. Penerimaan kas dari sumbangan dan penghasilan investasi
yang penggunaannya dibatasi untuk perolehan, pembangunan
dan pemeliharaan aktiva tetap atau peningkatan dana abadi;
c. Bunga, deviden yang dibatasi penggunaannya untuk jangka
panjang.
D. Catatan atas laporan keuangan
Catatan atas laporan keuangan, merupakan bagian yang tidak
terpisah dari laporan-laporan di atas. Tujuan pemberian catatan ini agar
seluruh informasi keuangan yang dianggap perlu untuk diketahui
pembacanya sudah diungkapkan. Catatan atas laporan keuangan dapat
berupa:
a. Perincian dari suatu perkiraan yang disajikan, misalnya aktiva tetap;
b. Kebijakan akuntansi yang dilakukan, misalnya metode penyusutan
serta tarif yang digunakan untuk aktiva tetap lembaga, metode
pencatatan piutang yang tidak dapat ditagih serta presentase yang
digunakan untuk pencadangannya. (IAI, 2009:45)
Peneliti Terdahulu
Penelitian terdahulu yang membahas penerapan PSAK No. 45 tentang
Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit berstatus Badan
Layanan Umum dilakukan oleh Hendrawan (2011) dan Firmansyah (2014)
menyatakan belum semua rumah sakit menerapkan PSAK No. 45. Hendrawan
16
(2011) melakukan analisis penerapan PSAK No. 45 di Rumah Sakit Umum
Daerah Kota Semarang, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Semarang telah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan
PSAK No. 45. Firmansyah (2014) melakukan analisis penerapan PSAP di Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Bekasi, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Rumah
Sakit Umum Daerah Kota Bekasi masih menyusun laporan keuangan sesuai
dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan belum menyajikan
laporan keuangan sesuai dengan PSAK No. 45.
METODE PENELITIAN
Objek Penelitian
Objek penelitian ini adalah RSUD Pandan Arang Boyolali yang
beralamatkan di Jl. Kantil No. 14, Boyolali. Satuan pengamatan dalam penelitian
adalah pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tahun 2014.
Departemen dalam penelitian ini adalah Bagian Keuangan dan Akuntansi.
Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan
untuk memperoleh gambaran mengenai pelaporan keuangan organisasi nirlaba.
Penelitian ini mendiskripsikan dan mengidentifikasi proses pelaporan keuangan
RSUD Pandan Arang Boyolali sesuai dengan PSAK No. 45 dan PSAP.
Sumber Data
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu, data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh dengan cara melakukan wawancara langsung
kepada Bagian Keuangan dan Akuntansi RSUD Pandan Arang Boyolali untuk
memperoleh informasi tentang bentuk pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali. Data sekunder dari penelitian ini di peroleh dari Bagian Keuangan dan
Akuntansi berupa dokumen pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang tahun
2014.
17
Teknik dan Langkah Analisis
Teknik yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan delapan
indikator sebagaimana penelitian Hendrawan (2011). Adapun langkah-langkah
menganalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
I. Identifikasi menurut Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU
(PSAP)
1. Mengidentifikasi format laporan keuangan menurut PSAP
2. Mengidentifikasi format pelaporan yang digunakan RSUD Pandan Arang
Boyolali
3. Mengidentifikasi pengklasifikasian aktiva dan kewajiban
4. Mengidentifikasi ekuitas
5. Mengidentifikasi informasi realisasi anggaran
6. Mengidentifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian
7. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban
8. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa
9. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas.
10. Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali tahun 2013 terhadap PSAP
II. Identifikasi menurut PSAK No. 45
1. Mengidentifikasi format laporan keuangan menurut PSAK No. 45
2. Mengidentifikasi format pelaporan yang digunakan RSUD Pandan Arang
Boyolali
3. Mengidentifikasi pengklasifikasian aktiva dan kewajiban
4. Mengidentifikasi aktiva bersih terikat atau tidak terikat
5. Mengidentifikasi perubahan kelompok aktiva bersih
6. Mengidentifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian
7. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pendapatan dan beban
8. Mengidentifikasi pengungkapan terhadap informasi pemberian jasa
9. Mengidentifikasi klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas
18
10. Mengevaluasi kesesuaian laporan keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali tahun 2013 terhadap PSAK No. 45
III. Menarik kesimpulan
19
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum RSUD Pandan Arang Boyolali
Rumah Sakit Boyolali didirikan pada tanggal 1 Oktober 1961 berdasarkan
pada Perda Kabupaten Boyolali No. 12/IV/DPRGR/BI 1961 tanggal 28 Maret
1961. Tanggal 12 November 1991 Rumah Sakit Boyolali diganti nama menjadi
“Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali. Melalui Surat Keputusan
Bupati No.900/57/2009 tanggal 26 Februari 2009 tentang Penetapan Rumah Sakit
Pandan Arang sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan
status penuh. Penetapan sebagai BLUD tersebut dalam upaya untuk meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat yang merupakan pola pengelolaan keuangan yang
memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek
bisnis yang sehat. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 009-
G/MENKES/SK/I/1993, Rumah Sakit Umum Pandan Arang Boyolali status
klasifikasi Type C. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja, RSUD Pandan Arang Boyolali
merupakan Lembaga Teknis Daerah penyelenggara pelayanan kesehatan.
Visi RSUD Pandan Arang Boyolali adalah terwujudnya sebagai pusat
pelayanan dan rujukan kesehatan terbaik, ditunjang dengan pelayanan
professional dan familier menjadi pilihan utama bagi masyarakat. Misi yang
dirumuskan untuk mencapai visi tersebut adalah memberikan pelayanan kesehatan
paripurna dan bermutu kepada seluruh lapisan masyarakat melalui organisasi
pembelajar (learning organization), SDM yang professional, produktif, dan
berkomitmen serta manajemen mandiri, efektif, dan efisien.
RSUD Pandan Arang Boyolali menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan
kesehatan, penelitian, dan pengembangan kesehatan. Sifat kegiatan tersebut
berfungsi sosial dan profesional berlandaskan etika profesi dan etika bisnis
dengan pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi serta menerapkan
praktik bisnis yang sehat. RSUD Pandan Arang Boyolali menerapkan “Strategi
Pertumbuhan” dalam menggalang dan mengarahkan seluruh sumber daya dalam
20
mencapai tujuan yang telah menjadi konsensus bersama. Pelayanan RSUD
Pandan Arang Boyolali meliputi:
1. Instalasi Gawat Darurat (IGD)
2. Instalasi Rawat Jalan (IRJ) terdiri dari pelayanan Spesialis Penyakit Dalam,
Obsgyn, Bedah, Anak, Paru, Gigi, Mata, Syaraf, THT, Kulit dan Kelamin,
Jiwa, Orthopedi, dan Gastroenterologi. Selain itu juga melayani Poliklinik 24
jam.
3. Instalasi Rawat Inap berkapasitas 288 tempat tidur, meliputi kelas III, II, I,
Teladan, dan Utama.
4. Instalasi Kamar Operasi.
5. Instalasi Rehabilitasi Medik.
6. Kamar Bersalin.
7. Pelayanan Perinatal Resiko Tinggi.
8. ICU.
9. Pelayanan Hemodialisa.
10. Instalasi Radiologi.
11. Instalasi Laboraturium.
12. Instalasi Farmasi.
13. Instalasi Gizi.
14. Instalasi Pemulasaraan Jenazah.
15. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit.
16. Pelayanan Bank Daerah.
17. Pelayanan Ambulance.
18. Pelayanan Rekam Medik.
Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh RSUD Pandang Arang Boyolali
adalah sebagai berikut:
1. Tahun 1995 meraih Pengakuan WHO tentang Rumah Sakit Sayang Bayi.
2. Tahun 2000 meraih Rumah Sakit Type C berpenampilan kerja terbaik,
Propinsi Jawa Tengah.
3. Tahun 2008 meraih Penerima penghargaan citra pelayanan prima yang
diprakarsai oleh Menpan.
21
4. Tahun 2011 meraih Rumah Sakit Pandan Arang terakreditasi 16 pelayanan
dan dengan Akreditasi Penuh Tingkat Lanjut.
Maksud dan Tujuan
1. Tujuan umum adalah terwujudnya derajat kesehatan secara optimal setiap
pasien yang dirawat di Rumah Sakit dengan pelayanan kesehatan dasar sampai
dengan spesialistik/subspesialistik, secara professional, holostik, paripurna,
dan terjangkau masyarakat sehingga memuaskan semua pihak.
2. Tujuan khusus yaitu memberikan pelayanan medis spesialistik dan pelayanan
rujukan spesialistik yang professional, pelayanan kesehatan yang tepat waktu,
tempat sarana penuh empati, penurunan angka kesakitan dan kematian di
rumah sakit, meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien serta terjangkau
masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan karyawan rumah sakit.
Susunan Pejabat Pengelola BLUD
RSUD Pandan Arang Boyolali adalah suatu Badan Layanan Umum
Daerah yang merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas di bidang pelayanan
kesehatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah. RSUD Pandan Arang Boyolali dipimpin oleh seorang
Direktur, yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh satu Kepala Bagian dan
tiga Kepala Bidang. Susunan manajemen RSUD Pandan Arang Boyolali adalah
sebagai berikut:
- Direktur : dr. Siti Nur Rokhmah Hidayati
- Kepala Bagian Umum : Sumardi, S.Pd
- Kepala Bidang Pelayanan : dr. Rita Indrihastuti
- Kepala Bidang Penunjang Pelayanan : Yulius Bagus T, SIP, MT.MA
- Kepala Bidang Keuangan : Djoko Hendrardjo Triatmoko, S.E
Tugas pokok Direktur adalah memimpin pelaksanaan tugas membantu
Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kesehatan. Tugas
pokok yang dimaksud antara lain meliputi perumusan kebijakan teknis di bidang
pelayanan kesehatan, menyusun rencana program kerja, kegiatan laporan kinerja,
22
dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, memimpin dan mengkoordinasikan
pelaksanaan tugas rumah sakit, menyelenggarakan pelayanan medis, asuhan
keperawatan dan pelayanan rujukan, membina dan melaksanakan koordinasi
dengan instasi pemerintah dan lembaga lain di bidang pelayanan kesehatan,
melakukan monitoring dan evaluasi, serta membina, mengawasi, dan menilai
kinerja bawahan.
Kepala Bagian Umum mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan
manajemen umum meliputi urusan umum, tata usaha, perlengkapan, kepegawaian,
diklat, kehumas dan hukum serta penyelenggaraan kegiatan pengumpulan data
dan informasi dalam Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM-RS).
Kepala Bidang Pelayanan mempunyai tugas pokok memimpin
pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi program pelayanan medis, standar mutu profesi dan pengembangan
tenaga media keperawatan, mengkoordinasikan kebutuhan dan kegiatan pelayanan
medis dan penunjang serta keperawatan.
Kepala Bidang Penunjang Pelayanan mempunyai tugas pokok memimpin
pelaksanaan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan
evaluasi program pelayanan pemeliharaan, sarana prasarana logistik medik dan
non medik rumah sakit, serta mengkoordinasikan kebutuhan dan kegiatan
penunjang pelayanan medis.
Kepala Bidang Kuangan mempunyai tugas pokok memimpin pelaksanaan
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyusunan
anggaran pendapatan dan belanja rumah sakit, serta melaksanakan penatausahaan
keuangan, penyusunan program dan laporan, mengkoordinasikan kebutuhan dan
kegiatan keuangan.
23
Struktur Organisasi RSUD Pandan Arang Boyolali
Struktur organisasi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Boyolali Nomor 4 Tahun 2008 tanggal 31 Januari 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Tekhnis Daerah dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boyolali seperti dibawah ini:
Bagan 1
Struktur Organisasi RSUD Pandan Arang Boyolali
Sumber: Dokumen RSUD Pandan Arang Boyolali
DIREKTUR
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
BAGIAN UMUM
SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH
TANGGA
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN DIKLAT
SUB BAGIAN HUKUM, HUMAS DAN SIM
BIDANG PELAYANAN
BIDANG PENUNJANG PELAYANAN
BIDANG KEUANGAN
SEKSI PELAYANAN MEDIK DAN
KEPERAWATAN
SEKSI PEMELIHARAAN, SARANA DAN PRASARANA
SEKSI PEMBUKUAN DAN
PERBENDAHARAAN
SEKSI PELAYANAN PENUNJANG
MEDIK
SEKSI LOGISTIK MEDIK DAN NON
MEDIK
SEKSI PERENC. ANGGARAN DAN MOBILISASI DANA
INTALASI SATUAN/TIM
24
Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali
RSUD Pandan Arang Boyolali menerapkan PSAP pada pelaporan
keuangan sejak sebelum ditetapkan menjadi BLUD sampai sekarang. Dasar
penyusunan pelaporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan
Arang Boyolali dengan mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
(PSAP). PSAP berisikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan
Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Pelaporan ini dibuat
untuk kepentingan konsolidasi dengan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.
Penyusunan dan penyajian atas pelaporan keuangan berdasarkan Biaya Historis
(Historical Cost) dan disusun dengan Basis Kas menuju Basis Akrual (Cash
Toward Accrual) yaitu mengakui aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca,
sedangkan menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan, belanja, dan
pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Relaisasi Anggaran. Pelaporan
keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali menggunakan mata uang rupiah penuh.
Berdasarkan pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tahun
2014, apabila dibandingkan dengan pelaporan keuangan menurut PSAP masih
terdapat beberapa informasi yang tidak disajikan. Perbedaan antara pelaporan
keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali dengan PSAP diuraikan sebagai berikut:
25
Tabel 1
Perbandingan Pelaporan Keuangan Menurut PSAP dan Laporan Keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali
No Indikator Menurut PSAP Praktik di RSUD Pandan Arang
Boyolali Keterangan
1 Format
pelaporan
keuangan
Laporan Keuangan terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
dan/atau Laporan Operasional
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan
Keuangan
Laporan Keuangan terdiri dari:
1. Laporan Realisasi Anggaran
dan/atau Laporan Operasional
2. Neraca
3. Laporan Arus Kas
4. Catatan Atas Laporan
Keuangan
Format laporan keuangan yang dibuat
oleh RSUD Pandan Arang Boyolali
sesuai dengan PSAP.
2 Klasifikasi
aktiva dan
kewajiban
Aset diklasifikasikan ke dalam aset
lancar dan aset non lancar. Aset
lancar meliputi: kas dan setara kas,
investasi jangka pendek, piutang
usaha, piutang lain-lain, biaya
dibayar dimuka, dan persediaan.
Aset diklasifikasikan ke dalam
aset lancar dan aset non lancar.
Aset lancar meliputi: kas dan
setara kas, investasi jangka
pendek, piutang pelayanan,
piutang lain-lain, biaya dibayar
dimuka, dan persediaan.
Klasifikasi aktiva dan kewajiban pada
laporan keuangan RSUD Pandan
Arang Boyolali sesuai dengan PSAP.
26
No Indikator Menurut PSAP Praktik di RSUD Pandan Arang
Boyolali Keterangan
Aset non lancar antara lain
meliputi invetasi jangka panjang,
aset tetap, dan aset lainnya.
Kewajiban diklasifikasikan
menjadi dua yaitu kewajiban
jangka pendek dan kewajiban
jangka panjang.
Aset non lancar meliputi investasi
jangka panjang, aset tetap, dan
aset lain-lain.
Kewajiban diklasifikasikan
menjadi dua, yaitu kewajiban
lancar dan kewajiban jangka
panjang.
3 Klasifikasi
ekuitas
Ekuitas adalah hak residual BLU
atas aset setelah dikurangi seluruh
kewajiban yang dimiliki. Ekuitas
BLU terdiri atas ekuitas tidak
terikat, ekuitas terikat temporer,
dan ekuitas terikat permanen.
Ekuitas adalah hak residual atas
aset setelah dikurangi seluruh
kewajiban yang dimiliki. Ekuitas
dikelompokkan dalam ekuitas
tidak terikat saja.
Klasifikasi ekuitas pada laporan
keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali tidak menyajikan ekuitas
terikat temporer dan ekuitas terikat
permanen, karena sumber daya yang
dimiliki oleh RSUD Pandan Arang
Boyolali penggunaannya tidak ada
pembatasan waktu atau pembatasan
penggunaan seperti sumbangan untuk
aktivitas tertentu, investasi untuk
27
No Indikator Menurut PSAP Praktik di RSUD Pandan Arang
Boyolali Keterangan
jangka waktu tertentu, dan donasi dari
pemerintah.
4 Informasi
realisasi
anggaran
Dalam laporan realisasi anggaran
menyajikan informasi realisasi,
pendapatan, belanja, pembiayaan,
serta lebih/kurang pembiayaan
anggaran dalam suatu periode.
Dalam laporan realisasi anggaran
menyajikan informasi realisasi,
pendapatan, belanja, pembiayaan,
dan sisa lebih/kurang anggaran
dalam suatu periode.
Informasi realisasi anggaran pada
laporan keuangan RSUD Pandan
Arang Boyolali sesuai dengan PSAP.
5 Klasifikasi
pendapatan
dan beban,
Laporan operasional menyajikan
jumlah pendapatan, biaya,
keuntungan/kerugian, pos luar
biasa dalam suatu periode.
Pendapatan diklasifikasikan ke
dalam:
1. Pendapatan usaha dari jasa
layanan
2. Hibah
Dalam laporan operasional
disajikan jumlah pendapatan,
biaya, keuntungan/kerugian dalam
suatu periode.
Pendapatan diklasifikasikan ke
dalam:
1. Pendapatan operasional dari
jasa layanan
2. Hibah
Terdapat perbedaan urutan pada
klasifikasi pendapatan, pada laporan
keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali menyajikan pendapatan
APBD sebelum pendapatan APBN,
sedangkan menurut PSAP menyajikan
pendapatan APBN saja. Pada laporan
keuangan RSUD Pandan Arang
Boyoali tidak menyajikan pendapatan
usaha lainnya dan pendapatan dari
28
No Indikator Menurut PSAP Praktik di RSUD Pandan Arang
Boyolali Keterangan
3. Pendapatan APBN
4. Pendapatan usaha lainnya
5. Pendapatan dari kejadian luar
biasa
Biaya diklasifikasikan sebagai
berikut:
1. Biaya layanan
2. Biaya umum dan administrasi
3. Biaya lainnya
4. Rugi penjualan aset non lancar
5. Biaya dari kejadian luar biasa
3. Pendapatan APBD
4. Pendapatan APBN
5. Pendapatan non operasional
Biaya diklasifikasikan ke dalam:
1. Biaya pelayanan
2. Biaya umum dan administrasi
3. Biaya non opersional
kejadian luar biasa.
Klasifikasi beban pada laporan
keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali tidak menyajikan biaya
lainnya, rugi penjualan aset non lancar,
dan biaya dari kejadian luar biasa
karena dimasukan dalam biaya non
operasional.
6 Informasi
pendapatan
dan beban
Pendapatan adalah arus masuk
bruto manfaat ekonomi yang
timbul dari aktivitas BLU selama
satu periode yang mengakibatkan
perubahan ekuitas bersih.
Pendapatan adalah arus masuk
bruto manfaat ekonomi yang
timbul dari aktivitas BLU selama
satu periode yang mengakibatkan
perubahan ekuitas bersih.
Informasi pendapatan dan beban pada
laporan keuangan RSUD Pandan
Arang Boyolali sesuai dengan PSAP.
29
No Indikator Menurut PSAP Praktik di RSUD Pandan Arang
Boyolali Keterangan
Beban adalah penurunan manfaat
ekonomi selama satu periode
akuntansi dalam bentuk arus kas
atau berkurangnya aset atau
terjadinya kewajiban yang
mengakibatkan penurunan ekuitas
bersih.
Laporan operasional menyajikan
jumlah pendapatan secara bruto
yang mengakibatkan penambahan
ekuitas bersih dan biaya
mengakibatkan penurunan ekuitas
bersih.
Beban adalah penurunan manfaat
ekonomi selama satu periode
akuntansi dalam bentuk arus kas
atau berkurangnya aset atau
terjadinya kewajiban yang
mengakibatkan penurunan ekuitas
bersih.
Dalam laporan operasional
menyajikan jumlah pendapatan
dan beban secara bruto
7 Informasi
pemberian
jasa
Laporan operasional menyajikan
informasi biaya yang terdiri dari:
1. Biaya layanan
Berdasarkan kegiatan operasional,
biaya berasal dari:
1. Biaya operasional
Informasi pemberian jasa pada laporan
keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali sesuai dengan PSAP.
30
No Indikator Menurut PSAP Praktik di RSUD Pandan Arang
Boyolali Keterangan
2. Biaya umum dan administrasi
3. Biaya lainnya
a. Biaya pelayanan
b. Biaya umum dan
administrasi
2. Biaya non operasional
8 Klasifikasi
penerimaan
dan
pengeluaran
kas
Laporan arus kas menyajikan
informasi arus masuk dan keluar
kas selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan
aktivitas operasi, aktivitas
investasi, dan aktivitas pendanaan.
Laporan arus kas terdiri dari:
1. Arus kas dari aktivitas operasi
2. Arus kas dari aktivitas
investasi
3. Arus kas dari aktivitas
pendanaan
Klasifikasi penerimaan dan
pengeluaran kas pada laporan
keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali sesuai dengan PSAP.
Data diolah, 2015
31
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa pelaporan keuangan RSUD
Pandan Arang Boyolali dibandingkan dengan PSAP terdapat perbedaan. Pada
pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali mengklasifikasikan ekuitas
kedalam tidak terikat saja, sedangkan menurut PSAP ekuitas diklasifikasikan
kedalam terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat. Pada pelaporan
keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tidak menyajikan klasifikasi ekuitas
terikat permanen dan terikat tempoerer karena sumber daya yang dimiliki oleh
RSUD Pandan Arang Boyolali penggunaannya tidak ada pembatasan waktu atau
pembatasan penggunaan oleh penyumbang atau donatur. Klasifikasi pendapatan
pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali menyajikan pendapatan
APBD dan pendapatan APBN, sedangkan menurut PSAP hanya menyajikan
pendapatan APBN saja. Hal ini disebabkan karena RSUD Pandan Arang Boyolali
adalah Satuan Kerja di Pemerintah Daerah sehingga selain mendapatkan
pendapatan dari APBN juga mendapatkan pendapatan dari APBD. Klasifikasi
beban pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali menggunakan
pendekatan klasifikasi berdasarkan fungsional sedangkan menurut PSAP lebih
terinci setiap akunnya. Pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali
tidak menyajikan biaya lainnya, rugi penjualan, dan biaya dari kejadian luar biasa
karena akun-akun tersebut diklasifikasikan ke dalam biaya non operasional.
Berdasarkan penjelasan di atas, pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali sudah menerapkan PSAP secara penuh.
32
Penerapan PSAK No. 45 pada Pelaporan Keuangan Rumah Sakit Umum
Daerah Pandan Arang Boyolali
Pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali selain menerapkan
PSAP juga menerapkan PSAK No. 45. Menurut pasal 116 Permendagri No. 61
tahun 2007 menyatakan bahwa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntnasi Indonesia
(IAI), yaitu PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Dalam
pasal 17 ayat (3) PMK No. 76/PMK.05/2008 menyatakan bahwa BLU yang tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dapat dikenakan sanksi terkait
fleksibilitas BLU, remunerasi, dan status BLU. Berdasarkan wawancara dengan
Bagian Akuntansi dan Keuangan, RSUD Pandan Arang Boyolali menerapkan
PSAK No. 45 pada laporan keuangannya sejak tahun 2011 dan sudah diaudit oleh
auditor independen yaitu KAP Wartono pada tahun 2011 dan 2014 dengan opini
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada tahun 2012 dan tahun 2013 tidak
dilakukan audit oleh auditor independen dikarenakan mendapat surat edaran dari
Kemendagri bahwa BLUD cukup diaudit oleh BPK saja. Berikut ini adalah
perbandingan antara pelaporan keuangan yang disusun oleh RSUD Pandan Arang
Boyolali dan menurut ketentuan PSAK No. 45:
33
Tabel 2
Perbandingan Pelaporan Keuangan Menurut PSAK No. 45 dan Laporan Keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali
No Indikator Menurut PSAK No.45 Praktik di RSUD Pandan Arang
Boyolali Keterangan
1 Format pelaporan
keuangan
Laporan keuangan terdiri dari:
1. Laporan posisi keuangan
2. Laporan aktivitas
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan
keuangan
Laporan keuangan terdiri dari:
1. Neraca
2. Laporan operasional
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan
keuangan
Format laporan keuangan
RSUD Pandan Arang
Boyolali sesuai dengan
PSAK No. 45
2 Klasifikasi aset dan
kewajibaan
Disajikan dengan pengumpulan
aset dan kewajiban yang memiliki
karakteristik serupa dalam suatu
kelompok yang relatif homogen.
Organisasi melaporkan masing-
masing unsur aset dalam kelompok
yang homogen, seperti:
a. Kas dan setara kas;
b. Piutang pasien, pelajar,
Aset diklasifikasikan ke dalam:
1. Aset lancar
a. Kas dan setara kas
b. Investasi jangka pendek
c. Piutang pelayanan
d. Piutang lain-lain
e. Biaya dibayar dimuka
f. Persediaan
Klasifikasi aktiva dan
kewajiban pada laporan
keuangan RSUD Pandan
Arang Boyolali sesuai
dengan PSAK No. 45.
Urutan likuiditas
klasifikasi aset pada
laporan keuangan RSUD
Pandan Arang Boyolali
34
No Indikator Menurut PSAK No.45 Praktik di RSUD Pandan Arang
Boyolali Keterangan
anggota, dan penerima jasa
yang lain;
c. Persediaan;
d. Sewa, asuransi, dan jasa
lainnya yang dibayar
dimuka;
e. Surat berharga dan
investasi jangka panjang;
f. Tanah, gedung, peralatan,
serta aktiva tetap lainnya
yang digunakan untuk
menghasilkan barang dan
jasa.
Mengelompokan kewajiban ke
dalam jangka pendek dan jangka
panjang.
2. Aset tetap
a. Tanah
b. Peralatan dan mesin
c. Gedung dan bangunan
d. Jalan, irigasi, dan jaringan
e. Aset tetap lainnya
f. Konstruksi dalam
pengerjaan
g. Akumulasi penyusutan
aktiva tetap
Kewajiban diklasifikasikan
menjadi kewajiban lancar dan
kewajiban jangka panjang.
diperinci dengan
mengelompokkan ke
dalam aset lancar dan aset
tetap.
35
No Indikator Menurut PSAK No.45 Praktik di RSUD Pandan Arang
Boyolali Keterangan
3 Klasifikasi aset neto
terikat atau tidak terikat
Laporan posisi keuangan
menyajikan jumlah masing-masing
kelompok aset neto berdasarkan
ada atau tidaknya pembatasan oleh
pemberi sumber daya yang tidak
mengharapkan pembayaran
kembali, yaitu: terikat secara
permanen, terikat secara temporer,
dan tidak terikat.
Informasi mengenai sifat dan
jumlah dari pembatasan permanen
atau temporer diungkapkan dengan
cara menyajikan jumlah tersebut
dalam laporan keuangan atau
dalam catatan atas laporan
keuangan.
Ekuitas dikelompokkan kedalam
ekuitas tidak terikat saja.
Pada laporan keuangan
RSUD Pandan Arang
Boyolali tidak
menyajikan ekuitas
terikat temporer dan
ekuitas terikat permanen.
36
No Indikator Menurut PSAK No.45 Praktik di RSUD Pandan Arang
Boyolali Keterangan
4 Perubahan kelompok
aset neto
Laporan aktivitas menyajikan
jumlah perubahan aset neto terikat
permanen, terikat temporer, dan
tidak terikat dalam suatu periode
Tidak ada
Pada laporan keuangan
RSUD Pandan Arang
Boyolali tidak
mengelompokkan
perubahan aset bersih
dalam tidak terikat,
terikat temporer, dan
terikat permanen.
5 Klasifikasi pendapatan,
beban, keuntungan, dan
kerugian
Laporan aktivitas menyajikan
pendapatan sebagai penambah
aktiva bersih tidak terikat, kecuali
jika penggunaannya dibatasi oleh
penyumbang, dan menyajikan
beban sebagai pengurang aktiva
bersih tidak terikat.
Sumbangan disajikan sebagai
penambah aktiva bersih
Tidak ada Pada laporan keuangan
RSUD Pandan Arang
Boyolali tidak
menyajikan pendapatan,
beban, keuntungan, dan
kerugian sebagai
penambah atau pengurang
di dalam aset bersih tidak
terikat, terikat temporer,
atau terikat permanen.
37
No Indikator Menurut PSAK No.45 Praktik di RSUD Pandan Arang
Boyolali Keterangan
tidak terikat, terikat permanen,
atau terikat temporer, tergantung
pada ada tidaknya pembatasan.
Dalam hal sumbangan terikat yang
pembatasannya tidak berlaku lagi
dalam periode yang sama, dapat
disajikan sebagai sumbangan tidak
terikat sepanjang disajikan secara
konsisten dan diungkapkan sebagai
kebijakan akuntansi.
Laporan aktivitas menyajikan
keuntungan dan kerugian
yang diakui dari investasi dan
aktiva lain (atau kewajiban)
sebagai penambah atau pengurang
aktiva bersih tidak terikat, kecuali
jika penggunaannya dibatasi.
38
No Indikator Menurut PSAK No.45 Praktik di RSUD Pandan Arang
Boyolali Keterangan
6 Informasi pendapatan
dan beban
Laporan aktivitas menyajikan
jumlah pendapatan dan beban
secara bruto.
Dalam laporan operasional
disajikan jumlah pendapatan dan
beban secara bruto.
Informasi pendapatan dan
beban pada laporan
keuangan RSUD Pandan
Arang Boyolali sudah
sesuai dengan PSAK No.
45
7 Informasi pemberian
jasa
Laporan aktivitas atau catatan atas
laporan keuangan harus
menyajikan informasi mengenai
beban menurut klasifikasi
fungsional, seperti menurut
kelompok program jasa utama dan
aktivitas pendukung.
Berdasarkan kegiatan operasional,
biaya berasal dari:
1. Biaya operasional yang terdiri
dari:
a. Biaya pelayanan
b. Biaya umum dan
administrasi
2. Biaya non operasional
Informasi pemberian jasa
pada laporan keuangan
RSUD Pandan Arang
Boyolali sudah sesuai
dengan PSAK No. 45.
8 Klasifikasi penerimaan
dan pengeluaran kas
Laporan arus kas dikelompokkan
menjadi tiga, yaitu:
1. Aliran kas dari aktivitas
operasi
Berdasarkan laporan arus kas yang
dibuat adalah sebagai berikut:
1. Arus kas dari aktivitas
operasional
Klasifikasi penerimaan
dan pengeluaran kas pada
laporan keuangan RSUD
Pandan Arang Boyolali
39
No Indikator Menurut PSAK No.45 Praktik di RSUD Pandan Arang
Boyolali Keterangan
2. Aliran kas dari aktivitas
investasi
3. Aliran kas dari aktivitas
pendanaan
2. Arus kas dari aktivitas
investasi
3. Arus kas dari aktivitas
pendanaan
sudah sesuai dengan
PSAK No. 45
Data diolah, 2015.
33
Menurut tabel perbandingan diatas, berikut ini penjelasan isi setiap pelaporan keuangan
RSUD Pandan Arang Boyolali menurut ketentuan sesuai dengan PSAK No. 45:
1. Neraca
Secara keseluruhan isi dari neraca pada pelaporan keuangan RSUD Pandan
Arang Boyolali sudah sesuai dengan PSAK No. 45 yaitu aktiva disajikan
berdasarkan urutan likuiditas dan pengelompokkan aktiva berdasarkan aktiva
lancar dan aktiva tidak lancar. Klasifikasi kewajiban pada laporan keuangan
RSUD Pandan Arang Boyolali disajikan berdasarkan tanggal jatuh tempo dan
mengelompokkan kewajiban kedalam jangka pendek dan jangka panjang. Pada
pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali ekuitas disajikan dengan
mengelompokkan kedalam ekuitas tidak terikat saja, sedangkan menurut PSAK
No. 45 ekuitas dikelompokkan kedalam terikat permanen, terikat temporer, dan
tidak terikat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bagian Akuntansi dan
Keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tidak menyajikan ekuitas terikat
permanen dan terikat temporer karena memang tidak ada sumber yang
penggunaannya dibatasi baik pembatasan waktu maupun pembatasan
penggunaan.
2. Laporan aktivitas
Secara keseluruhan isi dari laporan aktivitas pada pelaporan keuangan RSUD
Pandan Arang Boyolali sesuai dengan PSAK No. 45. Namun ditemukan
perbedaan yaitu pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali dalam
laporan aktivitas tidak menyajikan perubahan kelompok aset dikarenakan seperti
penjelasan diatas RSUD Pandan Arang Boyolali hanya mengklasifikasikan
ekuitas ke dalam tidak terikat saja. Sehingga tidak menyajikan perubahan aset
neto secara terikat permanen, terikat temporer, atau tidak terikat.
3. Laporan arus kas
Secara keseluruhan isi dari laporan arus kas pada pelaporan keuangan RSUD
Pandan Arang Boyolali sesuai dengan PSAK No. 45, yaitu menyajikan
informasi arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode tertentu yang
diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas
pendanaan.
34
4. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) pada pelaporan keuangan RSUD
Pandan Arang Boyolali disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam laporan
keuangan posisi keuangan, laporan realisasi anggaran telah dijelaskan dan
direferensikan dengan informasi yang ada dalam CALK.
Berdasarkan penjelasan diatas, pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali sudah menerapkan ketentuan menurut PSAK No. 45 tentang pelaporan
keuangan organisasi nirlaba secara penuh.
35
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan
sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:
1. Penerapan PSAP dalam pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali
Pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali secara umum sudah
sesuai dengan ketentuan menurut PSAP yang berlaku bagi Badan Layanan
Umum Daerah yaitu Permendagri No. 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 1164/MENKES/SK/X/2007 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Bisnis dan Anggaran Rumah Sakit Badan Layanan Umum. Namun,
pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tidak menyajikan
klasifikasi ekuitas kedalam terikat temporer dan terikat permanen, karena
sumber daya yang ada pada RSUD Pandan Arang Boyolali tidak ada
pembatasan penggunaan atau pembatasan waktu dari penyumbang atau donatur.
Pada klasifikasi pendapatan, PSAP hanya menyajikan pendapatan APBN saja
sedangkan pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali menyajikan
pendapatan APBD dan pendapatan APBN. Hal ini dikarenakan RSUD Pandan
Arang Boyolali merupakan Satuan Kerja (Satker) di Pemerintah Daerah
sehingga pada pendapatannya selain dari APBN juga mendapat pendapatan dari
APBD. Pada klasifikasi beban, pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali tidak menyajikan biaya lainnya, rugi penjualan aset non lancar, dan
biaya dari kejadian luar biasa karena akun-akun tersebut dikelompokkan dalam
biaya non operasional.
2. Penerapan PSAK No. 45 pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali.
Pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali secara umum sudah
sesuai dengan ketentuan menurut PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan
Organisasi Nirlaba dan sudah diaudit oleh auditor independen pada tahun 2011
dan tahun 2014. Namun pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang
36
Boyolali ditemukan beberapa kekurangan yaitu menurut PSAK No. 45 aktiva
bersih dikelommpokkan menjadi terikat permanen, terikat temporer, dan tidak
terikat sedangkan pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali
hanya menyajikan ekuitas kedalam tidak terikat saja. Sumber daya pada
pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali tidak ada pembatasan
penggunaan maupun pembatasan waktu, dengan demikian pada pelaporan
keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali hanya menyajikan ekuitas tidak terikat
saja. Dari pembahasan ekuitas diatas, pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang
Boyolali tidak menyajikan perubahan kelompok aset neto karena klasifikasi
ekuitas dikelompokkan kedalam ekuitas tidak terikat saja.
Berdasarkan simpulan diatas, saran bagi RSUD Pandan Arang Boyolali
khusunya Bagian Akuntansi dan Keuangan adalah perlunya dilakukan audit setiap
tahun pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali yang nantinya
digunakan sebagai bahan evaluasi mengenai penyajian pelaporan keuangan yang
berterima umum.
Keterbatasan penelitian ini adalah informasi yang diperoleh penulis dibatasi
oleh narasumber. Sehingga untuk peneliti berikutnya bisa lebih aktif dalam
melakukan wawancara guna mendapatkan informasi yang lebih mendalam dan
menambah objek penelitian, misalnya dengan membandingan rumah sakit di
pemerintah pusat atau daerah dengan status yang sama yaitu berstatus Badan
Layanan Umum (BLU) atau berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
37
DAFTAR PUSTAKA
Bastian, Indra. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Erlangga.
Elsia. 2004. Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba
Pada Rumah Sakit Methodist Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas
Sumatera Utara. Medan. Diakses 18 Juni, 2015, dari alamat
http://repository.usu.ac.id
Firmansyah, Muhamad. 2014. Analisis Penerapan PSAK No. 45 Pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Bekasi. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.
Jakarta. Diakses 15 Oktober 2015, dari alamat http://respository.gunadarma.ac.id
Hendrawan, Ronny. 2010. Analisis Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan
Keuangan Organisasi Nirlaba pada Rumah Sakit Berstatus Badan Layanan
Umum (Studi Kasus di RSUD Kota Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro. Semarang. Diakses 6 September 2015, dari
http://eprints.undip.ac.id
Nurlela, Siti dan Mutmainah. 2014. Implementasi PSAK No. 45 Dalam Pelaporan
Keuangan Entitas Nirlaba Berstatus Badan Layanan Umum. Jurnal Paradigma
Vol. 12 No. 01, hal 76-92.
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2007 tentang Cara
Pengintegrasian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Ke Dalam Laporan
Keuangan Kementrian Negara/Lembaga.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum
38
Pontoh, Chenly. 2012. Penerapan PSAK No. 45 pada Gereja Bukit Zaitun Luwuk.
Jurnal EMBA Vol 1 No. 13, hal 123-139.
Sutarti, Deni Prayitno. (2007). Analisis PSAK No. 45 Dalam Penyajian Laporan
Keuangan Organisasi Nirlaba (Studi Kasus pada Rumah Sakit “X”). Jurnal
Ilmiah Ranggagading, 30-36.
Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
39
LAMPIRAN
33
Lampiran 1. Neraca pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali
34
Lampiran 2. Laporan Operasional (SAP) pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali
35
36
Lampiran 3. Laporan Operasional (SAK) pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali
37
38
39
33
Lampiran 4. Laporan Arus Kas pada pelaporan keuangan RSUD Pandan Arang Boyolali
33
Lampiran 5. Laporan Realisasi Anggaran RSUD Pandan Arang Boyolali
34
35
36
37
38
39
40