etika profesional (revisi)
TRANSCRIPT
TUGAS AUDITING
ETIKA PROFESIONAL
Oleh:
Rizal Nindiyar Mukmin 201010170311122
Maya Anggita 201010170311134
Bahtiar Ferdiyanto 201010170311140
Meylanti Ritex 201010170311145
Haris 201010170311149
University of Muhammadiyah Malang Faculty of Economics
Accounting Department
April, 2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur, kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan
pertolonganNya kami dapat membuat makalah ini. Kami berharap makalah ini dapat
memberikan suatu dampak positif bagi kita semua.
Melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita etika berprofesi sangat berpengaruh terhadap
kemajuan manajemen, oleh karena itu kami sebagai mahasiswa akuntansi yang memiliki
Etika Profesi ini berniat untuk berbagi bahan pembaca untuk kemajuan masa yang akan
datang. Di sini kami akan membahas mengenai Etika Profesi Akuntan.
Dalam makalah ini akan dijelaskan lebih lengkap dan mendetail mengenai etika profesi,
Mengenai betapa pentingnya, tujuan dan hasil-hasil yang akan kita dapat. Semoga setiap kata
dan tulisan yang ada dalam makalah ini dapat memberi kontribusi yang nyata untuk
membawa kehidupan kita bersama ke arah yang lebih baik.
DAFTAR ISI
Halaman Judul....................................................................................................... i
Kata Pengantar....................................................................................................... ii
Daftar Isi................................................................................................................ iii
Pendahuluan.......................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang................................................................................................. 1
1.2 Rumusan Masalah........................................................................................... 2
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian........................................................................ 2
Pembahasan........................................................................................................... 3
2.1 Pengertian Etika............................................................................................... 4
2.2 Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia............................................................. 4
Penutup.................................................................................................................. 5
3.1 Kesimpulan...................................................................................................... 6
3.2 Saran................................................................................................................ 6
Daftar Pustaka....................................................................................................... 7
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Seiring dengan menigkatnya kompetisi dan globalisasi, setiap profesi dituntuk untuk
bekerja secara professional. kemampuan dan keahlian khusus yang dimiliki oleh suatu
profesi adalah suatu keharusan agar profesi tersebut mampu bersaing di dunia usaha
sekarang ini. Selain keahlian dan kemampuan khusus yang dimiliki oleh suatu profesi,
dalam menjalankan suatu profesi juga dikenal adanya etika profesi.
Dengan adanya etika profesi amaka tiap profesi memiliki aturan-aturan khusus yang
harus ditaati oleh pihak yang menjalankan profesi tersebut. Etika profesi diperlukan agar
apa yang dilakukan oleh suatu profesi tidak melanggar batas-batas tertentu yang dapat
merugikan suatu pribadi atas masyarakat luas.
Etika tersebut akan memberi batasan-batasan mengenai apa yang harus dilakukan
dan apa yang harus dihindari oleh suatu profesi. Etika profesi menjadi tolak ukur
kepercayaan masyarakat terhadap satu profesi (Jusup,Al Haryono, 2001:90). Apabila
etika suatu profesi dilanggar maka harus ada sangsi yang tegas terhadap pelanggaran
yang dilakukan oleh profesi tersebut. Jika tidak maka akan mengakibatkan kepercayaan
masyarakat terhadap profesi tersebut akan berkurang. Sedangkan apabila suatu profesi
dijalan kan berdasarkan etika profesi yang ada maka hasilnya tidak akan merugikan
kepentingan umum dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakan terhadap profesi
tersebut. Profesi akuntan sekarang ini dituntut untuk mampu bertidnak secara
professional dan sesuai dengan etika. Hal tersebut karena profei akuntan mempunyai
tanggung jawab terhadap apa yang diperbuat baik terhadap pekerjaannya, organisasinya,
masyarakat dan dirinya sendiri. dengan bertindak sesuai dengan etika maka kepercayaan
masyarakat terhadap profesi akuntan akan meningkat. Terlebih saat ini profesi akuntan
diperlukan oleh perusahaan, khususnya perusahaan yang akan masuk pasar modal. Hal
ini disebabkan setiap perusahaan yang hendak ikut serta dalam bursa efek wajib diaudit
oleh akuntan publik.
Untuk mendukung profesionalisme akuntan, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sejak
tahun 1975 telah mengesahkan “Kode Etik Akuntan Indonesia” yang telah mengalami
revisi pada tahun 1986, tahun 1994 dan terakhir pada tahun 1998. Dalam mukadimah
Kode Etik Akuntan indonesia tahun 1998 ditekankan pentingya prinsip etika bagi
akuntan :
Keanggotaan dalam Ikatan Akuntan Indonesia bersifat sukarela. Dengan menjadi
anggota, seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri di atas dan
melebihi yang disyaratkan oleh hukum dan peraturan. Prinsip Etika Profesi dalamm
Kode Etik Akuntan indonesia manyatakan pengakuan profesi akan tanggung jawabnya
kepada publik, pemakai jasa dan rekan. Prinsip ini memandu anggota dalam memenuhi
tanggung jawab profesionalnya dan merupakan landasan dasar perilaku etika dan
perilaku profesionalnya. Prinsip ini meminta komitmen untuk berperilaku terhormat,
bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi (Jusup, Al Haryono, 2001:90)
1.2 Rumusan Masalah
Untuk memfokuskan terhadap pembahasan masalah yang sederhana ini, kami hanya
dapat menulis beberapa hal penting yang menjadi titik pemahaman dalam menjelaskan.
Diantaranya sebagai berikut:
1. Apa pengertian kode etik profesional ?
2. Ada berapa macam prinsiP etika profesiol?
3. Bagaimana etika profesional ?
4. Bagaimana kerangka kode etik profesional?
1.3 Tujuan Masalah
1. Supaya mengetahui pengertian kode etik profesional.
2. Supaya mengetahui macam-macam kode etik professional.
3. agar memahami penjelasan kode etik profesional ikatan akuntan Indonesia.
4. Supaya mengetahui kerangka kode etik professional.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Etika
Kode etik Indonesia adalah pedoman bagi para anggota Ikatan Akuntan Indonesia
untuk bertugas secara bertanggung jawab dan objektif. Aturan etika mengikat kepada anggota
kompartemen dan merupakan produk Rapat Anggota Kompartemen. Aturan etika tidak boleh
bertentangan dengan prinsip etika.
Etika Profesional dikeluarkan oleh organisasi profesi untuk mengatur prilaku
anggotanya dalam menjalankan praktik profesinya bagi masyarakat. Dasar pikiran yang
melandasi penyusunan etika profesional setiap profesi adalah kebutuhan profesi tersebut
tentang kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa yang diserahkan oleh profesi. Setiap
profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari
masyarakat yang dilayaninya. Umumnya masyarakat sangat awam mengenai pekerjaan yang
dilakukan oleh suatu profesi, karena kompleknya pekerjaan yang dilaksanakan oleh profesi.
Masyarakat akan sangat menghargai profesi yang menerapkan standar mutu tinggi terhadap
pelaksanaan pekerjaan anggota profesinya, karena dengan demikian masyarakat akan
terjamin untuk memperoleh jasa yang dapat diandalkan dari profesi yang bersangkutan.
2.2 Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia
Bagi praktik Akuntan di Indonesia kebutuhan akan etika dipenuhi oleh organisasi
proesi yang berkaitan dengan hal tersebut yakni Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Historis
kode etik yang dikeluarkan oleh IAI adalah sebagai berikut:
(1) Kongres tahun 1973: Penetapan kode etik bagi profesi akuntan di Indonesia.
(2) Kongres tahun 1981 dan tahun 1986: Penyempurnaan kode etik, nama kode etik sebelum
tahun 1986 adalah Kode etik IAI dan kongres tahun 1986 mengubah nama tersebut dengan
Kode etik Akuntan Indonesia sampai sekarang.
(3) Kongres tahun 1990 dan tahun 1994: Penyempurnaan kode etik.
Akuntan merupakan profesi yang keberadannya sangat tergantung pada kepercayaan
masyarakat. Sebagai sebuah profesi yang kinerjanya diukur dari profesionalismenya, akuntan
harus memiliki keterampilan, pengetahuan, dan karakter. Penguasaan keterampilan dan
pengetahuan tidaklah cukup bagi akuntan untuk menjadi profesional. Karakter diri yang
dicirikan oleh ada dan tegaknya etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasainya
pula.
Etika profesi akuntan di Indonesia dikodifikasikan dalam bentuk kode etik, yang
mana struktur kode etik ini meliputi prinsip etika, aturan etika, dan interpretasi aturan etika.
Struktur yang demikian itu setidaknya memberikan gambaran akan kebutuhan minimal bagi
profesi akuntan untuk memberi jasa yang efektif kepada masyarakat. Terkait dengan hal
tersebut Brooks (dalam Ludigdo, 2007) menyebutkan bahwa dalam suatu pedoman akuntan
yang dibuat seharusnya berisi beberapa poin pokok. Beberapa poin pokok tersebut adalah :
1. Spesifikasi alasan aturan-aturan umum yang berhubungan dengan :
a. Kompetensi teknis
b. Kehati-hatian
c. Obyektifitas
d. Integritas
2. Memberikan respon :
a. Untuk berperilaku memenuhi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat
b. Untuk memecahkan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan, dan antara
pihak yang berkepentingan dan akuntan.
3. Memberikan dukungan atau perlindungan bagi akuntan yang akan “melakukan sesuatu
dengan benar” (misalnya dengan kode dan laporan masalah etisnya)
4. Menspesifikasikan sanksi secara jelas hingga konsekuensi dari kesalahan akan dipahami.
Dalam kongres V Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) di Surabaya 20-30 Agustus 1986,
telah berhasil disahkan butir-butir kode etik profesi akuntan. Kode etik yang dibentuk pada
tahun tersebut terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :
1. Untuk profesi akuntan secara umum
2. Khusus untuk akuntan publik, dan
3. Penutup
Mukadimah prinsip etika profesi akuntan antara lain menyebutkan bahwa dengan
seorang akuntan mempunyai kewajiban untuk menjaga disiplin diri melebihi yang
disyaratkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku. Selain itu prinsip ini meminta komitmen
untuk berperilaku terhormat, bahkan dengan pengorbanan keuntungan pribadi. Sementara itu
prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan itu sendiri meliputi delapan butir pernyataan
(IAI, 1998, dalam Ludigdo, 2007). Kedelapan butir pernyataan tersebut merupakan hal-hal
yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan. Delapan butir tersebut terdeskripsikan
sebagai berikut :
1. Tanggung jawab profesi :
Bahwa akuntan di dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai profesional harus
senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang
dilakukannya.
2. Kepentingan publik :
Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka
pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik, dan menunjukkan komitmen
atas profesionalisme.
3. Integritas :
Akuntan sebagai seorang profesional, dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan
publik, harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga
integritasnya setinggi mungkin.
4. Obyektifitas :
Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya, setiap akuntan sebagai anggota IAI harus
menjaga obyektifitasnya dan bebas dari benturan kepentingan.
5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional :
Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian,
kompetensi, dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan
pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk
memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional
yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling
mutakhir.
6. Kerahasiaan :
Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa
profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa
persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk
mengungkapkannya.
7. Perilaku profesional :
Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan
reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya.
8. Standar teknis :
Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar
teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan
berhati-hati, akuntan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima
jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektifitas.
Untuk memberikan pedoman etika yang spesifik di bidang etika profesi akuntan publik,
IAI Kompartemen Akuntan Publik (IAI-KAP) telah menyusun aturan etika . dalm hal
keterterapan aturan ini mengharuskan anggota IAI-KAP dan staf profesional (baik yang
anggota maupun yang bukan anggota IAI-KAP) yang bekerja di suatu kantor akuntan publik
untuk mematuhinya. Aturan etika ini meliputi pengaturan tentang :
1. Independensi, Integritas, dan Obyektifitas.
a. Indenpendensi
Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap
mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam
Standar Profesional Akuantan Publik yang ditetapkan olh IAI. Sikap mental
independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (infacts) maupun dalam
penampilan (in appearance).
Independen berarti bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain dan tidak
tergantung pada orang lain. Tiga aspek dalam independensi auditor, yaitu:
1. Independensi dalam diri auditor (independence in fact): kejujuran dalam diri
auditor dalam mempertimbangkan berbagai faktor dalam audit finding.
2. Independensi dalam penampilan (perceived independence). Independensi ini
merupakan tinjauan pihak lain yang mengetahui informasi yang bersangkutan
dengan diri auditor.
3. Independensi di pandang dari sudut keahliannya. Keahlian juga merupakan
faktor independensi yang harus diperhitungkan selain kedua independensi yang
telah disebutkan. Dengan kata lain auditor dapat mempertimbangkan fakta
dengan baik yang kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan jika ia memiliki
keahliam mengenai hal tersebut.
b. Integritas dan Obyektifitas
Integritas adalah auditor yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang
diyakini kebenarannya tersebut kedalam kenyataan.
Obyektifitas adalah unsur karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang maupun
menyatakan kenyataan sebagaimana adanya, terlepas dari kepentingan pribadi
maupun kpentingan pihak lain.
Dalam menjalankan tugasnya anggota KAP harus mempertahankan integritas dn
obyektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest) dan tidak
boleh mmebiarkan faktor salah saji material (material misstatement) yang
diketahuinya atau mengalihkan (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak
lain.
2. Standar Umum dan Prinsip Akuntansi
Standar Umum
Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interprestasi yang terkait yang
dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI, antara lain:
a. Kompetensi Profesional Anggota
IAI hanya boleh melakuan pemberian jasa profesional yang secara layak (reasonable)
diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.
b. Kecermatan dan keseksamaan profesional
Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan
keseksamaan profesional.
c. Perencanaan dan Supervisi
Anggota KAP wajib merencanakan dan mensuvervisi secara memadai setiap
pelaksanaan pemberian profesi jasa profesional.
d. Data relevan yang memeadai
Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar
yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa
profesionalnya.
e. Kepatuham terhadap standar
Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa audititing, atestasi, review,
kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa profesional lainnya, wajib
mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh
IAI.
Prinsip-Prinsip Akuntansi
Anggota KAP tidak diperkenankan:
a. Menyatakan pendapat atau memberikan penegasan bahwa laporan keuangan atau data
keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum atau
b. Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus
dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak
material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi
yang diterapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar
biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas.
Dalam kondisi tersebut anggota KAP dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini
selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan
apabila memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara serta alasan mengapa
kepatuhan prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang
menyesatkan.
3. Tanggungjawab kepada Klien
Informasi klien yang rahasia
Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa
persetujuan dari klien.
Ketentuanya tidak dimaksudkan untuk:
a. Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika
kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi
b. Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi
peraturan perundangan-undangan yang berlaku seperti panggilan resmi penyidikan
pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan
yang berlaku,
c. Melarang review praktik profesional (review mutu) seorang anggota sesuai dengan
kewenangan IAI atau
d. Menghalangi anggota dari pengajuan pengaduan keluhan atau pemberian komentar
atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka
pengecekan disiplin anggota.
4. Tanggungjawab kepada Rekan Seprofesi
Dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan
seprofesi.
Komunikasi antar akuntan publik
Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan
mengadakan perikatan (engagement) audit menggantikan akuntan publik pendahulu atau
untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta
tujuan yang berlainan.
Akuntan publik pendahulu wajib menanggapi secra tertulis permintaan komunikasi dari
akuntan pengganti secara memadai.
Perikatan Atestasi
Akuntan publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan
periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dahulu di
tunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan
perundang-undangan atau aturan yang di buat oleh badan berwenang.
5. Tanggung jawab dan praktik lain
Perbuatan dan Perkataan yang Mendeskreditkan
Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/ atau mengucapkan perkataan
yang mencemarkan profesi.
Iklan, Promosi dan Kegiatan Pemasaran Lainnya
Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien
melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran
lainnya sepanjang tidak tidak merendahkan citra profesi.
Komisi dan Fee referal
a. Komisi
Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang
diberikan atau diterima kepada/ dari klien/ pihak lain untuk memperoleh penugasan
dari klien/ pihak lain.
b. Fee referal (rujukan)
Fee referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/ diterima kepada/ dari sesama
penyedia jasa profesional akuntan publik.
Bentuk Organisasi dan nama KAP
Anggota hanya dapat berpraktik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan/ atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan
citra profesi.
Kasus Dalam Etika Profesi Akuntansi dan Akuntan Publik
Tunggakan Pajak Perusahaan Sawit Asian Agri
Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan grup perusahaan sawit
Asian Agri menunggak pajak sebesar Rp 1,294 Triliun. Jumlah tersebut merupakan pajak
yang belum dibayarkan ke negara selama 4 tahun terakhir dari 14 perusahaan Asian Agri.
“Simpulan kami, adanya perbedaan laporan ke dalam laporan rugi laba yang tidak sesuai
dengan kondisi sebenarnya. Sehingga merugikan keuangan negara secara keseluruhan sebesar
Rp 1,294 triliun dari 14 perusahaan,” kata Kepala Bidang Investigasi BPKP, Arman Sahri
Harahap dalam persidangan di PN Jakarata Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Kamis
(15/9/2011). Menyimpulkan besaran pajak yang belum dibayar tersebut, BPKP meneliti SPT
PPh dan lampirannya yang disampaikan ke kantor pajak Tanah Abang 1 dan 2. Lalu dengan
membandingkan dengan buku besar Asian Agri. Langkah selanjutnya dengan dibandingkan
denga hasil audit akuntan publik.
“Kami menghitung nilai transaksi yang ada buktinya tapi tidak ada di dalam pembukuan.
Lalu menghitung substansinya,” untkap Arman yang sekaran gbertugas di Sulawesi. Namun
dalam persidangan siang ini, Arman belum bisa menyampaikan hasil temuannya ke majelis
hakim yang di ketuai oleh Martin Ponto Bidara. Dengan alasan berkas sangat banyak
sehingga belum selesai di selesaikan secara administrasi. Dia berjanji akan memberikan ke
semua pihak kamis depan.
Hal ini tertuang dalam laporan kompilasi, pekan depan akan kami sampaikan. Karena kami
harus mengumpulkan 14 perusahaan,” untkap Arman. Menanggapi pernyataan ini, pihak
Asian Agri tidak berani berkomentar banyak. Pihaknya baru menyatakan usai mendapat
salinan BPKP tersebut. Ini menunjukkan saksi belum siap karena dari 14 baru 10 perusahaan
yang selesai. Karena laporan tertulis, maka kami butuh waktu mempelajari,” kata kuasa
hukum terdakwa, luhut pangaribuan.
Dimana ada selisih antara nilai utang pajak antara jaksa dengan saksi. Ini kan kasus pajak
beda dengan kasus korupsi. Kalau di pajak, ini utang. Bukan pidana,”timpal kuasa hukum
lainnya, M. Assegaf.
Seperti diketahui, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa tax manager Asian Agri, Suwir
Laut denan pasal 39 ayat 1 huruf C Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Pajak.
Terdakwa dituding telah menyampaikan SPT yang tidak benar atau tidak lengkap untuk tahun
pajak 2002 hingga 2005. Akibat kekeliruan ini menimbulkan kerugian negara Rp 1,259
triliun. Pelanggaran terhadap pasal ini dikenai hukuman maksimal berupa kurungan penjara 6
tahun dan denda empat kali dari nilai kerugian yang diderita negara.
Analisa :
Pada kasus yang terjadi diatas, bahwa adanya perbedaan laporan ke dalam laporan rugi laba
yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehinggga merugikan keuangan negara secara
keseluruhan sebesar Rp 1,294 triliun dari 14 perusahaan dan juga terdapat ada selisih antara
nilai utang pajak antara jaksa dengan saksi, maka dapat disimpulkan bahwa banyak sekali
penyebab terjadinya kasus pelanggaran etika profesi akuntansi, mulai dari kurangnya
tanggung jawab dan pemahaman akan apa sebenarnya aturan-aturan maupun etika yang harus
dijalankan oleh pelaku akuntansi dalam profesinya, kurangnya pengawasan dari pihak-pihak
terkait, adanya kesempatan dan beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab yang
mendukung adanya penyalahgunaan profesi tersebut, padahal harusnya hal-hal tersebut tidak
patut terjadi, melihat betapa berat perjuangan rakyat terutama dalam hal pembayaran pajak
maupun hal lain yang kemudia diselewengkan. Merupakan pekerjaan keras bagi kita semua
untuk dapat meminimalisis, bahkan memusnahkan hal-hal buruk tersebut. Beberapa hal yang
bisa dilakukan antara lain meningkatkan pengawasan, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, juga peningkatan ketegasan dari para penegak hukum
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu
kebiasaan sedangkan etika merupakan ilmu yang menyelidiki tingkah laku moral dimana
dalam penyelidikan tersebut dilakukan dengan tiga pendekatan. Tiga pendekatan tersebut
adalah pendekatan etika deskriftif, etika normatif dan metaetika.
Kode etik harus memiliki empat komponen, yaitu Prinsip – prinsip, Peraturan perilaku,
Interprestasi dan Ketetapan etika.
Sementara itu prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan itu sendiri meliputi
delapan butir pernyataan (IAI, 1998, dalam Ludigdo, 2007). Kedelapan butir pernyataan
tersebut merupakan hal-hal yang seharusnya dimiliki oleh seorang akuntan. Delapan butir
tersebut adalah tanggungjawab profesi, kepentingan publik, intergritas, obyektifitas,
kompetensi dan kehati – hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan standar
teknis.
3.2 Saran
Dari uraian makalah ini, kami merekomendasikan pentingnya untuk menguasai
mengenai etika profesi, karena hal tersebut akan dapat membantu mengevaluasi kegiatan-
kegiatan audit yang dilakuakan dalam suatu perusahaan. Dan hasilnya memberikan umpan
balik tentang fungsi etika profesi bagi para akuntan dalam melakukan tugas sebagai auditor
DAFTAR PUSTAKA
Agoes, Sukrisno. 1996. Auditing. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
Universitas Indonesia.
Fadlillah Firdaus (2012), Etika Profesi Akuntansi Dan Akuntan Publik Serta Kasusnya,
From http://fadhilzs.blogspot.com/2012/01/etika-profesi-akuntansi-dan-akuntan.html, 31
Maret 2012
Niken Nindya, Etika Profesi Akuntan Publik & Bukti Audit, From
http://www.slideshare.net/acclabs/profesi-akuntan-publik, 31 Maret 2012
Lulu Maulina (2012), Etika Profesi Akuntan Publik, From
http://lulumaulina.blogspot.com/2012/01/etika-profesi-akuntan-publik.html, 31 Maret
2012
Ririn Khairani (2012), Etika Profesi Akuntan Publik, From
http://ririnkhairani.blogspot.com/2012/01/etika-profesi-akuntan-publik.html, 31 Maret
2012.