edisimarettahun2008.pdf

8/17/2019 edisimarettahun2008.pdf

1/44

Edisi Maret 2008

Penyerahan Piala

WAHANA TATA NUGRAHA


2/44

i i


3/44

Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas

izin dan perkenan Nya lah, INFO HUBDAT dapat kembali hadir menjumpai

para pembaca dimana pun berada. Memasuki tahun 2008 ini INFO

HUBDAT tampil dengan format baru, bentuk yang berbeda serta dengan susunan

kepengurusan baru pula.

Insya Allah dengan wajah baru dan semangat baru ini INFO HUBDAT dapat terus

berbenah memperbaiki diri, meningkatkan kualitas baik terhadap format maupunisi atau pun materi penulisan yang dihimpun, dalam rangka mengemban misi

sebagai salah satu media untuk saling bertukar informasi seputar pengetahuan,

ilmu dan teknologi transportasi (darat), berbagai kebijakan yang diambil serta

penyampaian informasi bagi pembaca sekalian, khususnya teman-teman didaerah

mengenai berbagai kegiatan yang telah maupun tengah berlangsung di Departamen

Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.

Pada Edisi Maret 2008 ini, kami mengangkat masalah Penanganan Kelebihan muatan

di jalan, sebagai sajian utama INFO HUBDAT karena masalah ini merupakan masalah

yang tengah menjadi masalah Nasional, dimana ada sementara pendapat yang

menuding bahwa kendaraan-kendaraan besar yang melintas di jalan sebagai penyebab

utama rusaknya permukaan disejumlah ruas jalan, khususnya di jalan Nasional

dikawasan Pantura.

Redaksi juga menyajikan beberapa tulisan menarik lainnya yang insyaAllah akandapat menambah wawasan kita terhadap banyak hal sekaligus juga dapat menjadikan

referensi bagi para Kepala Dinas Perhubungan didaerah dalam melakukan penanganan

masalah transportasi darat dimasing-masing daerah.

Redaksi juga senantiasa menunggu feed back atau masukan dari pembaca sekalian

Wajah Baru

Semangat Baru

Dari Redaksi


4/44

Selamat siang,Perkenalkan nama saya Tri Wahono, dari PT. NissanMotor Indonesia. Apakah kita boleh memesanmajalah Perhub Darat untuk menjadi majalah rutin

kami??Mohon informasinya??

Terima kasih atas kerjasama yang baik

Thanks & Best RegardsTri Wahono BrotoSandjojoGovernment Relation Section.Corporate Planning Dept.PT. Nissan Motor IndonesiaJl. MT. Haryono Kav. 10.Jak-Tim. 13330.Telp. 08121049524

Pak Tri Wahono yang terhormat,

Redaksi mengucapkan terima kasih dan penghargaanatas perhatian dan minat Bapak untuk mendapatkandan menjadikan majalah Info Hubdat menjadi majalahrutin dari PT. Nissan Motor Indonesia.

INFO HUBDAT disusun sebagai media untukmenyampaikan berbagai kebijakan disektor

transportasi, informasi serta banyak hal lain dengansasaran sebaran pembacanya adalah para pegawaidilingkungan Ditjen Hubdat, para Kepala DinasPerhubungan seluruh Indonesia serta seluruh stakeholder, oleh karenanya bila Bapak menginginkanuntuk mendapatkan INFO HUBDAT silahkan

Surat Pembaca

Penanggung Jawab :

Ir. Anton Simbolon

Redaktur :

Purwatiningsih, SH

Redaktur Pelaksana :

Suyadi

Penyunting Editor :

Sulistyo Sutanto, Drs, Msi, SH

Sekretariat :

Ni Widianingsih, SE

Anggota :

Wijanto, Drs, MMZaenal Arifin, SE

Hendroputroko, Ir, MEng.SCDjoko Sulaksono, SEM. Malawat, ST, MT

Amirulloh, S.SitFadli Arief, Ir, DESSAhmad Tani, ATD

I Made Suartika, ATD, M.Eng.SCRudi Abisena, ST, MT

Drs. Ali MurshalPuri Artyanti Risprastiwi, A.Md. TK

Iwan Budiono, S.Sos

Doddy Arfianto, A.Md.LLAJDesi Waluyanti, A.Md.LLAJ, S.SitDinaryati, SH

Esron Sinaga, SEAnjar Hermawan, S.KomMuh. Samsul Anwar, SHNawangwulan Dwi A, ST

Y. Prihantoko, STHusein Saimimma, ST, MTBetta Margunadi, ST, MT

Ni Widianingsih, SE

Dede Sudiatna, DrsSubowoRio Susatyo, SHRiza Faisal, SH

Arif PintokoAchmad Rivai

Rusdinal A.Md.MIEndy Irawan, SH

Y k H i t SH

PemesananMajalah INFOHUBDAT


5/44

Daftar Isi

SAJIAN UTAMA

Strategi Menuju Nol Persen09

Hujan yang mengguyur

sejak akhir 2007

hingga awal 2008 te-

lah mengakibatkan ke-rusakan sejumlah ruas

jalan di P. Jawa

bahkan di jalur pantura

sebelah timur Semarang

akhir Februari lalu sem-

pat lumpuh total akibat

banjir dan kerusakan

jalan.

DITJEN HUBDAT SELINTAS

Dalam rangka

melaksanakan kembali

kebijakan nasional

mengenai diversifikasi

dan konversi energi serta

program langit biru,

Wapres Luncurkan Kembali Taksi BBG05

Direktorat LLASDP Luncurkan5 Unit Bus Air04

GRSP-MOTHelmet Action Plan Workshop

06

Koneksi Data BasePengujian Kendaraan Bermotor

08

ARTIKEL

Pengaruh Inflasi TerhadapSektor Perhubungan

13

Wahana Tata NugrahaLomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota

25

Transportasi Perkotaan

perlu dilakukan pembe-

nahan secara menyeluruh

meliputi aspek prasarana

dan sarana, sdm serta

lalu lintas

Pembatasan Umur Kapal Ferry

Solusi Permasalahan Keselamatan KapalPenyebrangan

27

Ensiklopedia

29 Membangun Kompetensi SDMBidang Perhubungan Darat

31

Hukum Pengangkutan Perairan Darat33

RENUNGAN

Pemimpin Dambaan Rakyat34

PERNAK-PERNIK

Gerakan Perempuan Tanamdan Pelihara Pohon

37

Hj. Ani Yudhoyono baru-

baru ini mengundangtujuh organisasi

perempuan di Indonesia.

Futsal Ditjen Hubdat38

REGULASI


6/44

Ditjen Hubdat Selintas

Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Darat berpartisipasi dalam Kegiatan

National workshop “Kalimantan Road Network Development Study” di Banjar-masin pada tanggal 28 Pebruari 2008 yang diselegarakan oleh Direktorat

Jenderal Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum. n

Peluncuran KMP. LOBSTER type

Penumpang RO-RO 500 GT untuk

lintas Tual – Dobo – Benjina pada

tanggal 26 Nopember 2007. Kapal

dibangun di galangan PT. Dok &

Kodja Bahari (Persero) Palembang dan

direncanakan selesai pada tanggal

18 Juni 2009. n

Persiapan peluncuran kapal

penumpang RO-RO 600 GT untuk

lintas Toli-Toli – Tarakan pada tanggal

15 Desember 2007. Kapal dibangun

di galangan PT. Daya Radar Utama

Jakarta dan direncanakan selesai pada

tanggal 18 Juli 2008. n

Direktorat LLASDP


7/44

Untuk tahap awal, telah

diluncurkan 1.755 unit

taksi ber-Bahan Bakar Gas

(CNG) yang tersebar di wilayah DKI

Jakarta

Wapres Luncurkan KembaliTaksi BBG Di Jakarta


Kepala Daerah dan para Kepala

Dinas Perhubungan peserta Lomtib

LLAK, Wakil Presiden Jusuf Kalla

mengatakan, 20% anggaran negara

saat ini dialokasikan kepada subsidi

Dengan dibayarnya subsidi untuk

BBM, maka dana untuk anggaran

pendidikan dan askes (asuransi ke-

sehatan) berkurang, ”kata Wapres.

Dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional mengenai diversifikasi

dan konservasi energi serta program langit biru, Pemerintah dalam hal

ini Departemen Perhubungan telah meluncurkan kembali (Re Launching)

penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan taksi.


8/44


Workshop yang dihadiri

oleh lebih dari 100 pe-

serta dari stakeholder

meliputi instansi pemerintah, aka-

demisi, sektor swasta, dan LSM

serta negara tetangga yaitu Ditjen

Malaysia Institute of Road Safety

Research, Kepolisian Selandia Baru

dan Ausaid ini dibuka langsung oleh

Menteri Perhubungan, Ir. Jusman

Syaffii Djamal.

Dalam kesempatan itu Menhub me-nekankan sudah saatnya dilakukan

perubahan paradigma “bahwa pe-

ngeluaran untuk keselamatan trans-

portasi jalan bukanlah suatu biaya,

tetapi sebuah investasi jangka

panjang”.

Ia menyampaikan harapannya agar

melalui workhop ini didapatkan

solusi yang tepat dalam rangka

membangkitkan kesadaran mas-

yarakat akan pentingnya kesela-

matan berlalu lintas jalan juga

agar program sejenis dapat terus

dikembangkan dalam upaya pening-

katan keselamatan jalan.

Seperti diketahui bersama bahwa

jumlah sepeda motor di Indonesia

meningkat drastis beberapa tahun

belakangan ini dan diikuti dengan

meningkatnya jumlah kecelakaan,

kematian dan luka berat akibat

kecelakaan sepeda motor. Segala

akibat yang fatal dari kecelakaan

tersebut disebabkan oleh rendahnya

penggunaan helm pengendara se-

peda motor. Hal ini dapat meng-

akibatkan kemiskinan dan secara

jangka panjang dapat menghambat

perkembangan sosial dan ekonomi

suatu negara.

Merespon fenomena yang mem-

prihatinkan tersebut dilakukan ber-

GRSP-MOTHelmet Action Plan WorkshopDepartemen Perhubungan RI bersama dengan Global Road Safety

Partnership International memprakarsai kegiatan GRSP-MOT Helmet

Action Plan Workshop yang diselenggarakan selama dua hari,

5-6 Nopember 2007 di hotel Four Seasons Jakarta.


9/44


bagai upaya pencegahan salah

satunya dengan Workhop Helmet

Action Plan ini.

Fenomena maraknya kecelakaan

sepeda motor sebenarnya tidak ha-

nya menjadi masalah di Indonesia.

Negara-negara di Asia Pasifik pun

mengalami hal yang sama. Untuk

itu PBB mengeluarkan resolusi

“Improving Global Road Safety”

yang diselenggarakan serentak di

negara-negara tersebut. Di Indonesia

sendiri telah dilaksanakan Pekan

Nasional Keselamatan TransportasiJalan yang dibuka langsung oleh

Presiden RI tanggal 23 April 2007

lalu. Dalam kesempatan tersebut

Presiden menyampaikan 6 prioritas

yaitu pembentukan lembaga sebagai

wadah koordinatif antar instansi

untuk mewujudkan transportasi

jalan, dirumuskannya cetak biru

program keselamatan semua instansiterkait, dibangun sistem informasi

keselamatan jalan, dirumuskan sum-

ber pendanaan yang membiayai

program keselamatan transportasi

jalan secara berkesinambungan

dan dilakukan sosialisasi terutama

9 negara ASEAN, China, Amerika,

Inggris, Australia dan New Zealand.

Workhop ini menghasilkan 6 prioritas

pelaksanakan WHO Good Practice

Guidelines yaitu Helmet, Data Ma-

nagement and System, Speeding,

Traffic Management, Occupant

Restraint dan Drink Drive.

Pelaksanaan workshop helm selama

2 hari ini menghasilkan beberapa

temuan yaitu identifikasi masalah,

solusi dan mengembangkan ren-

cana aksi kegiatan untuk me-

ningkatkan penggunaan helm sertasaling berbagi pengetahuan dan

mempererat jaringan kerjasama de-

mi peningkatan keselamatan jalan

di Indonesia. Rencana kegiatan me-

liputi berbagai perbaikan seperti

melengkapi aturan dan penetapan

standar, penegakan hukum, pe-

ningkatan kesadaran masyarakat,

pengembangan standar pelayanandarurat dan memasukkan pendi-

dikan keselamatan jalan yang ter-

internalisasi dalam pelajaran di

sekolah. Sempat pula ditampilkan

pada acara ini operet “Helm Anak”

oleh anak anak ALIX

makaian helm dan aspek teknisnya di

tuangkan dalam Keputusan Menteri

Perhubungan no. 188/AJ.403/

PHB-86 tertanggal 29 Desember

1986 yang telah diperbarui dengan

Keputusan Menteri Perhubungan

no.72 tahun 1993. Dengan diter-

bitkannya SNI terbaru maka KM ini

harus direvisi.

Untuk kepentingan penegakan hu-

kum, kewajiban pemakaian helm

beserta denda pelanggaran sebesar

Rp. 1.000.000,- atau kurungan 1

bulan, telah diatur dalam UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan no. 14 tahun 1992, pasal

61 ayat (2-3). Kepolisian Republik

Indonesia telah menfokuskan pe-

negakan hukum pada pemakaian

helm dan hasilnya sukup signifikan,

terutama di Jakarta dan sekitarnya

dan sepanjang jalan nasional.

Direktorat Keselamatan Transportasi

Darat, Ditjen Hubdat, Departemen

Perhubungan, memfokuskan pening-

katan kepedulian keselamatan jalan

secara umum, dan secara khusus

pada tingkat penggunaan helm


10/44


P

otret pengujian berkala kenda-

raan bermotor masa depan di-

mana menggunakan teknolo-

gi informasi dalam rangka efisiensisistem administrasinya.

Proses pelaksanaan PKB masa de-

pan:

1. Pembayaran dilakukan secara

on-line di bank oleh pemilik Ken-

daraan Bermotor

2. Kendaraan dibawa ke Unit Pen-

gujian Kendaraan Bermotor un-

tuk dilaksanakan pengujian

3. Data-data kendaraan bermotor

disimpan dalam bentuk e-data,

jika kendaraan lulus uji, maka

pada kendaraan tersebut diberi

RFiD (Radio Frequency Identifi-

Koneksi Data Base PengujianKendaraan Bermotor

cation) atau barcode, sedangkan

pemilik memegang kartu pintar

(smart card).

4. Jika kendaraan tidak lulus uji,maka kendaraan tersebut diba-

wa ke bengkel untuk dilakukan

perbaikan dan kemudian diuji

lagi untuk item pengujian yang

tidak lulus.

5. Pemeriksaan di jalan, di jembatan

timbang, dan terminal dapat di-

lakukan dengan PDA (Personnal

Data Assistance).

Pemerintah telah melakukan uji coba

terhadap aplikasi system teknologi

informasi PKB ini pada kota Batam,

propinsi Kepulauan Riau pada tahun

2007 dengan anggaran APBN.

Beberapa perusahaan swasta den-

gan swadana juga membantu

pemerintah melakukan uji coba

sistem teknologi informasi ini di be-berapa kota, antara lain :

1. Badung, Propinsi Bali,

2. Bandung dan Depok, Propinsi

Jawa Barat,

3. Tangerang, Propinsi Banten

4. Kota Batam, Propinsi Kep. Riau

5. Banyumas, Purwokerto dan Ci-

lacap Propinsi Jawa Tengah

Pemerintah berencana pada awal

tahun 2010, fungsi buku uji sebagai

tanda bukti lulus uji dapat diganti

dengan smart card dan RFiD atau

Barcode n


11/44

Sajian Utama

Strategi MenujuNol PersenHujan yang mengguyur sejak akhir 2007 hingga awal 2008telah mengakibatkan kerusakan sejumlah ruas jalan di P. Jawa

bahkan di jalur pantura sebelah timur Semarang akhir Februari lalu

sempat lumpuh total akibat banjir dan kerusakan jalan.

Truk yang melebihi batas angkut dituding turut

andil sebagai penyebab kerusakan jalan tersebut,

sehingga Menteri Pekerjaan Umum Djoko

Kirmanto meminta kepada Departemen Perhubungan

terutama kepada Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat agar dapat menurunkan toleransi kelebihan muat

60 persen dari kapasitas angkut yang berlaku saat ini.

Akan tetapi untuk menegakkan pelanggaran batas

kelebihan menjadi nol persen secara drastis tidak

mungkin karena akan berdampak pada perekonomian.

“Dari hasil kajian mengenai pengurangan pelanggaran

kelebihan muatan yang dilakukan oleh proyek per-

contohan beberapa waktu lalu di Sumatera Barat,

disimpulkan bahwa kalau langsung dilakukan penu-

runan kelebihan muatan ke tidak ada (nol persen),

ternyata sistim tidak berjalan. Sehingga dikeluarkan

suatu strategi program penurunan toleransi pe-

langgaran secara bertahap dari muatan lebih 90 persenmenjadi 80 persen dan akhirnya menjadi 60 persen,”

kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Ir. Iskandar

Abubakar kepada wartawan di Jakarta baru-baru ini.

Program toleransi pelanggaran kelebihan muat tersebut

dimaksudkan setiap truk yang mengangkut melebihiIr Iskandar Abu Bakar M Sc


12/44

80 persen dan turunkan lagi menjadi

60 persen. “Ternyata program pe-

nurunan itu setelah dievaluasi me-

nunjukan hasil yang bagus, buktinyabiaya perawatan jalan tahun 2004 –

2005 turun secara signifikan di mana

sebelumnya Rp7 miliar per tahun,

turun menjadi Rp3 miliar per tahun,

berkurang Rp 4 miliar,” katanya.

Langkah program itu kemudian di-

kembangkan untuk daerah Jawa,

Bali dan Lampung. ”Dan saya pa-da waktu itu melihat kerusakan

jalan di daerah lain juga menonjol

sehingga saya mengumpulkan para

kepala dinas perhubungan Jawa,

Bali dan Lampung, di daerah Jawa

Tengah dan saya menyampaikan

apa yang terjadi di Sumatera Barat

tersebut bahwa ada langkah positif

dan berdampak positif dari langkah

tersebut. Pada waktu itu rapat

berkesimpulan dan bersepakat un-

tuk mencoba mengikuti langkah

di Sumatera Barat tersebut,” kata

Dirjen.

Setelah diadakan rapat koordinasi

maka diperoleh kesepakatan untukwilayah Jawa, Bali dan Lampung

mengikuti toleransi batas angka

60 persen yang saat ini masih

berlangsung dan pada April 2008

akan masuk pada penuruan batas

pelanggaran 50 persen.

Dirjen Perhubungan Darat menga-takan kembali kepada wartawan

bahwa penurunan batas maksimal

muatan (tonase) angkutan jalan

hingga 0% berdasarkan kajian da-

lam percontohan tidak mungkin di-

lakukan secara drastis dalam waktu

dekat karena akan berdampak luar

biasa bagi perekonomian nasional.

“Jika hal ini dilakukan secara dras-tis dikhawatirkan terjadi gejolak

ekonomi di mana akan terjadi ke-

naikan harga barang akibat tidak-

efisiennya distribusi barang dan

selain itu akan terjadi banyak truk

barang yang berlalu lalang sehingga

menambah berat beban jalan dan

akan menambah kemacetan di jalan

nasional,” katanya.

Sebagaimana diketahui bahwa ja-

lan nasional kini maksimal mem-

punyai daya dukung 10 ton (jalan

kelas II) sementara industri sangat

membutuhkan penggunaan ang-

kutan barang dengan kapasitas

angkut yang besar untuk efisien

biaya pengangkutan. Oleh karenaitu, toleransi tersebut diberlakukan

untuk menjembatani kepentingan

bersama, terutama dalam distribusi

produksi industri.

Dari sekitar 34.000 Km jalan na-

sional ternyata baru ruas jalan

Pantai Utara Pulau Jawa (Pantura)dan sebagian kecil ruas jalan di

Lampung yang mempunyai daya

dukung 10 ton sementara sisanya

masih berdaya dukung 8 ton (jalan

kelas IIIA).

Dengan mempertimbangkan kondisi

tersebut, katanya Ditjen Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat ber-upaya mencari solusi yang dapat

memperbaiki tingkat pelanggaran

kelebihan muatan dengan melaku-

kan berbagai kesepakatan dengan

pemerintah daerah.

Toleransi pelanggaran kelebihan

muatan 60 persen untuk wilayah

Jawa, Bali dan Lampung yang saat

ini berlaku merupakan hasil kesepa-

katan antara pemerintah provinsi

yang ada di wilayah tersebut dengan

Ditjen Perhubungan Darat beberapa

waktu lalu. Kesepakatan sebelumnya

toleransi melebihi muat mencapai

sekitar 90 persen toleransi batas

pelanggaran yang diberlakukan. Halini akan dikurangi secara bertahap

hingga mencapai 0 persen.

Dengan mempertimbangkan per-

tumbuhan industri yang diharapkan

semakin pesat di tahun-tahun men-

datang dengan penyediaan infra-

struktur yang masih minimal ter-

sebut, maka pemerintah dalam halini perlu kebijaksanaan yang me-

nguntungkan semua pihak terutama

dalam perkembangan ekonomi mas-

yarakat banyak dewasa ini.

Kesepakatan Yogyakarta

Sajian Utama

S ji U


13/44

pala Dinas Provinsi melalui Unit

Penimbangan Kendaraan Bermotor

yang berada di wilayahnya, wajib

melarang melanjutkan perjalanan

bagi mobil angkutan barang yang

melanggar >50 persen dari Jumlah

Barang yang Diizinkan (JBI), berupa

pengembalian kendaraan ke tempat

asal perjalanan/atau penurunan

yang berlebih.

Kedua, Pelaksanaan kesepakatan

tersebut dilakukan serentak mulai 1

Februari 2008 pukul 00.00 waktu

setempat, sedangkan penindakan

terhadap pelanggaran muatan tetap

sesuai dengan ketentuan yang

berlaku.

Dalam pelaksanaan kesepakatan

tersebut yang penting adalah pe-

ngawasan. Pengawasan adalah kun-

ci yang penting. Kalau tidak adapengawasan dalam kelebihan mu-

atan maka jalan akan lebih cepat

rusak sehingga kunci yang paling

penting adalah bagaimana kita

mengawasi itu dengan benar.

Sementara itu, Direktur Lalu Lintas

Angkutan Jalan, Soeroyo Alimoeso

dalam kesempatan terpisah me-ngatakan untuk menegakkan pelak-

sanaan pengawasan ini, pemerintah

pusat dengan pemerintah tingkat

provinsi akan terus mengoptimalkan

jembatan timbang tanpa memberikan

peluang terjadinya pungutan liar

(Pungli).

Dari sekitar 142 jembatan timbangyang ada, lima diantaranya sudah

melakukan ujicoba melibatkan swas-

ta sebagai pemantau pelanggaran

tonase. Jembatan timbang itu ter-

letak di Losarang, Jawa Barat,

Nanggroe Aceh Darussalam, dan

menyusul di perbatasan Provinsi

Banten dengan DKI Jakarta.

Seperti jembatan timbang di Lo-

sarang, kata Dir. LLAJ, sebenarnya

ada fungsi kontrol tambahan ka-

rena dioperasikan oleh pihak ketiga

(swasta) dengan sistim kompu-

terisasi on line yang dapat diakses

siapa saja yang berwenang. Kalau

terjadi pelanggaran maka diteruskan

kepada pihak Dinas Perhubungan

untuk ditilang dan di lokasi itu

sudah ada gudangnya, katanya.

Di Losarang sudah dilakukan ujico-

banya dan sekarang sudah pada

tahap penindakan dari semula so-sisialisasi dan selanjutanya peni-

langan.

Menurut Direktur Lalu Lintas Ang-

kutan Jalan, Soeroyo Alimoeso,

dari hasil temuan banyak pelang-

garan angkutan terjadi pada truk

pengangkut semen, besi, pasir, dan

barang kimia.

Hasil fact finding bersama yang

dilakukan di Jalur Pantura Jawa

oleh Ditjen Perhubungan Darat,

Ditjen Bina Marga (Proyek Pantura)

dan Pantap layak jalan, tahun 2005

menunjukkan angkutan semen ber-

operasi dengan beban gandar lebih

dari 20 ton, angkutan baja/besi 18-20 ton, angkutan pasir lebih dari

26 ton, dan angkutan bahan kimia

12 ton lebih, katanya.

Menurut dia, selain itu pengawasan

kini juga di lakukan di hulunya yaitu

di industri karoseri, karena banyak

temuan pelanggaran datangnya

dari pembangunan karoseri. “Se-

tiap Dinas Perhubungan Provinsi

sudah mempunyai prototipe sesuai

standar truk angkutan bagi industri

karoseri. Ini yang menjadi patokan

oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(PPNS) LLAJ untuk mengadakan

pengawasan,” katanya.

Kalau ini berjalan maka dari hulu-

nya sudah dapat ditertibkan se-

hingga untuk menuju nol persen

pelanggaran akan tercapai, katanya

dan menambahkan pungli-pun tidak

ada. Pungli itu ada karena masih

adanya pelanggaran.

Sebenarnya, setelah adanya ke-

sepakatan Yogyakarta yang akan

menindak semua angkutan barang

yang mengangkut lebih dari angka

kesepakatan tersebut dipulangkan

ke daerah asal barang maka kini

secara drastis terjadi angka pe-

nurunan pelanggaran.

Berdasarkan data menunjukkan bah-

wa langkah kesepakatan tersebut

terlihat cukup positif. Tingkat pelang-

garan di Jawa pada periode 17 mei

– 17 juli 2006 > 70 persen cuma

1,14 persen. ”Jadi sebenarnya tidak

besar-besar amat dan kemudian

turun terus menjadi 0,29 persenyang lebih 50-70 kurang 1,98

P i d

Prosentage Pelanggaran

Tabel Prosentage Pelanggaran di Jawa Barat

Sajian Utama

S ji Ut


14/44

persen atau hampir dua persen.

Untuk > 30-50 yang melanggar

2,29 persen atau kurang lebih tiga

persen,” katanya.

Menurut dia, menuju strategi nol

persen diperkirakan akan dicapai

pada akhir tahun ini dan kita akan

mengadakan evaluasi bulan depan.

Di lihat dari data tersebut dapat

disimpulkan bahwa masyarakat

pengguna jalan dalam hal ini truk

angkutan sangat positif dalam arti

dapat mematuhinya dengan aturan

tersebut.

Dengan adanya kesepakatan tersebut

ki i k l bih

juga terjadi di DKI Jakarta. Jalan

nasional yang diprediksi berumur

ekonomi 10 tahun, tiba-tiba rusak

pada usia yang relatif singkat antara

dua – tiga tahun saja.

Jalan Pantura sebelah timur Se-

marang antara Demak Jepara dan

Pati sempat lumpuh total. Sejumlah

truk angkutan barang tidak bisa

melewati jalan karena banjir dan

beratnya kerusakan di jalan tersebut

karena banyak kubangan yang

membahayakan truk. Akibat lubang

ternganga yang tertutup banjir,

banyak truk yang terguling.

Dirjen Perhubungan Darat Isakandar

Ab b k k d b b

kelebihan muatan dan bencana alam

saja, tapi kerusakan itu justru lebih

banyak disebabkan oleh konstruksi

yang tidak memenuhi standar, kataIskandar.

Hal tersebut didukung oleh hasil

penelitian yang dilakukan oleh

DR. Agus Taufik, seorang dosen

Universitas Gajah Mada (UGM)

dalam tesis untuk mengambil dok-

toral yang menyebutkan, penyebab

dari kerusakan jalan itu justru lebihbanyak akibat konstruksi yang tidak

memenuhi standar, yakni sebesar

44 persen.

Standar teknis tersebut menyangkut

kepadatan tanah, beton, dan aspal.

Kerusakan lain adalah akibat sis-

tem pengendalian air (drainase), se-

dangkan akibat kelebihan muatan

hanya 12 persen saja.

Penelitian itu sendiri dilakukan di

28 provinsi dengan 204 responden

yang dicek kembali dengan data

yang ada. Sehingga hasilnya akurat

dan bisa dipertanggungjawabkan.

Salah satu bukti temuan Taufik

adalah kerusakan jalan di luar

Jawa seperti wilayah Indonesia

Timur. Di mana jalan-jalan itu tidak

dilalui kendaraan bermuatan berat.

“Kita bisa lihat sendiri, jalan untuk

busway saja sudah rusak parah,

padahal usianya belum lama. De-

mikian juga dengan jalan lain di

Jakarta. Ini suatu bukti bahwa

penyebab kerusakan jalan bukanhanya akibat kelebihan muatan, tapi

juga air dan konstruksi,” tuturnya.

Yang penting di masa mendatang

adalah bagaimana meningkatkan

d i k t k

Sajian Utama

A tik l


15/44

ArtikelLLAJ

Artinya, tingkat harga

yang dianggap tinggi

belum tentu menunjukan

inflasi. Inflasi dianggap terjadi

jika proses kenaikan harga ber-langsung secara terus-menerus

dan saling pengaruh-mempengaruhi.

Inflasi memiliki dampak positif dan dampak negatif

tergantung tinggi rendahnya nilai inflasi. Inflasi yang

rendah mempunyai pengaruh yang positif dalam

arti dapat mendorong perekonomian yang lebih

baik. Sebaliknya inflasi yang tinggi dan tidak stabil

memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial

ekonomi masyarakat. Pertama, inflasi yang tinggi akan

menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus

turun sehingga standar hidup dari masyarakat turun

dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang

miskin, bertambah miskin. Kedua, inflasi yang tidak

stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty )

bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan.

Didalam Pasal 59 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1992

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan

Barangsiapa mengemudikan kendaraan bermotor

dan tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi

sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1)

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)

Pengaruh Infasi TerhadapSektor Perhubungan

Penyebab dan Penghitungan

inflasi

1. Inflasi karena tekanan

sisi permintaan (demand- pull inflation)

Inflasi karena tekanan sisi permintaan terjadi ketika

pendapatan masyarakat meningkat, tapi jumlah

barang dan jasa yang tersedia untuk dibeli tetap

sama. Demand-pull inflation karena itu sering

digambarkan sebagai keadaan dimana “lebih banyak

uang memburu jumlah barang yang sama”.

2. Inflasi karena tekanan sisi supply (cost-push

inflation)

Sedangkan cost-push inflation terjadi ketika harga

untuk memproduksi barang dan jasa meningkat.

Ini artinya, barang dan jasa yang tersedia untuk

dibeli orang menurun jumlahnya karena produksi

menurun dan turunnya suplai barang dan jasa ini

juga menyebabkan naiknya harga.

3. Inflasi karena tekanan faktor ekspektasi

Faktor ekspektasi inflasi dipengaruhi oleh perilakumasyarakat dan pelaku ekonomi apakah lebih

cenderung bersifat adaptif atau forward looking

yang biasanya terjadi pada saat menjelang hari-hari

besar keagamaan (lebaran, natal, dan tahun baru).

Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi yang

Kasubdit Angkutan Jalan, Direktorat LLAJ,

Anggota Tim Teknis Pengendali Inflasi

Bank Indonesia – Departemen Keuangan

Ir. Sugihardjo, M.Si

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara

umum dan terus menerus. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses

menurunnya nilai mata uang secara kontinyu. Inflasi adalah proses dari suatuperistiwa, bukan tinggi-rendahnya tingkat harga.

Artikel


16/44

Kelompok nomor 7 yaitu Transpor, Komunikasi dan

Jasa Keuangan terdiri dari 4 sub kelompok yaitu sub

kelompok transpor, sub kelompok komunikasi dan

pengiriman, sub kelompok sarana dan penunjang

transpor serta sub kelompok jasa keuangan. Jika dirinci

secara lebih mendalam komoditas-komoditas yang

berkaitan dengan sub kelompok transpor dan sub

kelompok sarana dan penunjang transpor yang diukur

perubahan harganya untuk selanjutnya dijadikan dasar

dalam penghitungan inflasi adalah :

Untuk mendapatkan nilai inflasi, Badan Pusat Statistik

(BPS) melakukan survai pada komoditas-komoditas dari

7 kelompok. Proses perubahan harga dari komoditas-

komoditas tersebut dihitung untuk mendapatkan

Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan Indeks

Harga Konsumen (IHK) tersebut adalah nilai inflasi

yang diumumkan oleh BPS yang biasanya diumumkan

dalam nilai inflasi bulanan, inflasi tahunan atau inflasi

dari tahun ke tahun (year on year). Nilai inflasi nasional

NO. WILAYAH KABUPATEN/KOTA

1. Sumatera

Lhokseumawe, Banda Aceh, Padang Sidempuan, Sibolga, Pematang Siantar,

Medan, Padang, Pekanbaru, Batam, Jambi, Palembang, Bengkulu, Bandar

Lampung dan Pangkal Pinang

S /Cil J k T ik l B d Ci b P k

diperoleh berdasarkan nilai Indeks Harga Konsumen

dari 45 Kota di seluruh Indonesia yang diambil sebagai

daerah pengamatan/observasi. Masing-masing kota

memiliki proporsi yang berbeda terhadap total inflasi

nasional proporsi terbesar adalah DKI Jakarta yaitu

sebesar 27,66 %. Daerah-daerah yang dijadikan sebagai

daerah pengamatan/obeservasi untuk menghitung

inflasi adalah :

NO. SUB KELOMPOK RINCIAN KOMODITAS

1. Transpor

Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan, Angkutan Antar Kota, Angkutan

Dalam Kota, Angkutan Laut, Angkutan Udara, Bahan Pelumas/Oli, Bensin, Mobil,

Tarif Sewa Motor, Sepeda, Sepeda Motor, Solar, Tarif Taksi, Tarif Kereta Api, Tarif

Sewa Becak, Tarif Travel, Tarif Sewa Bajaj serta Tarif Sewa Becak Mesin.

2.

Sarana dan

Penunjang

Transpor

Accu, Ban Dalam Mobil, Ban Dalam Motor, Ban Luar Mobil, Ban Luar Motor, Helm,

Busi, Pemeliharaan/Service, Perbaikan Ringan Kendaraan,

NO. KELOMPOK JUMLAH

1. Bahan Makanan 11 Sub Kelompok2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau 3 Sub Kelompok

3. Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar 4 Kelompok

4. Sandang 4 Sub Kelompok

5. Kesehatan 4 Sub Kelompok

6. Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 5 Sub Kelompok

7. Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan 4 Sub Kelompok

Artikel

Artikel


17/44

Akumulasi dari perubahan nilai Indeks Harga Konsumen(IHK) dari 45 Kabupaten/Kota ini yang menjadi nilai

inflasi Nasional.

Pengendalian Inflasi

Nilai inflasi mencerminkan perekonomian suatu

negara, semakin rendah nilai inflasi semakin baik

perekonomian sebuah negara. Hal itu dapat dilihatpada tabel dibawah ini dimana nilai inflasi Indonesia

masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara lainnya

(contoh inflasi bulan Desember 2006). Untuk kawasan

Asia Tenggara, Singapura adalah negara dengan tingkat

inflasi terendah yaitu 0,8 %. Inflasi di Singapura

bahkan lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi yang

terjadi di Amerika Serikat

Melihat pentingnya nilai inflasi bagi perekonomian

negara, maka setiap negara harus berupaya untuk

menekan nilai inflasinya serendah mungkin karena

inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak

negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Mengingat inflasi memiliki peranan yang stretegis

bagi perekonomian negara maka sudah merupakan

suatu keharusan bagi setiap instansi Pemerintah untukmelakukan upaya-upaya yang dapat menekan tingkat

inflasi. Sektor perhubungan memiliki keterkaitan

langsung terhadap tingkat inflasi nasional. Oleh karena

itu seluruh instansi perhubungan baik di tingkat Pusat

maupun di tingkat daerah Provinsi/Kabupaten/Kota

NO. NEGARAINFLASI DESEMBER

20061. Amerika Serikat 3

2. Indonesia 6,6

3. Singapura 0,8

4. Filipina 4,33

5. Thailand 3,5

6. Malaysia 3,1

khususnya tarif angkutan kota yang berlaku saat ini

cenderung merupakan KebijakanPOLITIS bukan sebagai

Kebijakan TEKNIS. Kenaikan tarif angkutan kota terjadi

karena adanya desakan akibat faktor tertentu (ex.

Kenaikan Harga BBM). Bahkan tak jarang penetapan

tarif angkutan kota hanya bersifat melegalkan kenaikan

tarif yang sudah terjadi. Pelaksanaan evaluasi tarif

secara periodik sangat penting untuk mengurangi

dampak negatif yang timbul. Hal ini sangat penting

mengingat Pemerintah merencanakan akan membuat

kebijakan Pembatasan Penggunaan BBM untuk itu perludipersiapkan evaluasi tarif angkutan umum sebagai

dampak kebijakan Pembatasan BBM.

Menjaga Kelancaran Distribusi Barang

Peranan transportasi jalan sangat penting untuk

mewujudkan sistem distribusi barang yang efisien,apapun pilihan moda transportasi yang digunakan

sebelumnya baik udara, laut maupun kereta api tetap

pada akhirnya memerlukan sarana transportasi jalan

untuk mengirimkan barang sampai kepada pemakai

(end user ).

Hambatan dalam transportasi jalan baik akibat

kemacetan lalu lintas dan kondisi prasarana jalan yang

tidak memadai/rusak maupun akibat kebijakan lokal

yang mengekang seperti pelarangan operasi angkutan

barang pada jam tertentu, peraturan izin bongkar

muat dan distribusi barang, dapat mengakibatkan

biaya ekonomi tinggi dalam transportasi jalan serta

meningkatnya waktu tempuh dalam distribusi barang

yang juga dapat menyebabkan kenaikan harga barang

apabila jumlah pasokan barang tidak sebanding dengan

permintaan.

Hambatan terbesar saat ini adalah terganggunya

kelancaran lalu lintas di jalan nasional akibat aktivitas

lokal baik di wilayah perkotaan maupun luar kota (rural/

pedesaan). Pembangunan infrastruktur jalan berupa

Artikel

Artikel


18/44

lingkar yang beberapa tahun lalu dibangun, kini

mulai tidak efektif lagi untuk mendukung kelancaran

pergerakan regional/nasional akibat kemacetan lokal.Oleh karena itu diperlukan kerjasama yang intensif

dengan Pemerintah Daerah untuk pengendalian

pemanfaatan lahan di sepanjang jalan nasional dan jalan

propinsi, dengan mendorong penerapan kajian dampak

lalu lintas terhadap bangunan/pusat kegiatan baru

maupun dalam melakukan penataan terhadap pusat-

pusat kegiatan lama seperti relokasi atau penataan lay

out (rencana tapak) pasar yang berada di tepi jalan

nasional. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah juga

diperlukan terhadap ketentuan

pelarangan jam operasi kendaraan

barang yang tidak sinkron antar

daerah sehingga pergerakan

angkutan barang regional/

nasional menjadi terhambat.

Pembangunan Pusat DistribusiLogistik

Merupakan suatu upaya untuk

menciptakan system distribusi

barang yang efisien sekaligus dapat

menghindari dampak terhadap

kemacetan lalu lintas di pusat

kota. Pemanfaatan pusat distribusilogistik akan jauh lebih efektif

dibanding kewajiban memasuki

terminal barang yang banyak

dibangun oleh Pemerintah Daerah

tanpa adanya fasilitas bongkar muat

maupun bursa transaksi barang.

Pembangunan pusat distribusi

logistik yang bersifat tradisional

seperti “pasar induk” (umumnya

bahan pokok) maupun yang sudah modern dengan

fasilitas lengkap untuk bongkar muat, pembuatan

kemasan ( packaging) maupun bursa transaksi barang

secara elektronik (on-line).

diwujudkan dengan mengangkut barang secara

berlebihan sehingga kendaraan pengangkut melakukan

pelanggaran muatan (overloading )?

Apakah benar kelebihan muatan tersebut menyebabkan

harga barang ditingkat konsumen menjadi relative lebih

murah ?

Jawaban atas pertanyaan tersebut memerlukan kajian

yang mendalam sebagai contoh, apabila kesepakatan

tarif angkutan barang ditetapkan dengan acuan

Rp/Ton-Km, maka sebenarnya pemilik barang tidak

berkepentingan terhadap pelanggaran

muatan karena biaya transportasi

yang dikeluarkan nilainya akan sama

dengan apabila kendaraan tidak

melakukan pelanggaran muatan.

Dengan kata lain, manfaat dari

kelebihan muatan tersebut dinikmati

oleh transporter dan bukan olehkonsumen (end user ). Sebaliknya

bila tarif angkutan barang ditetapkan

secara borongan (kendaraan per rit)

maka adanya praktek pelanggaran

muatan dapat menimbulkan

manfaat bagi konsumen (end user )

karena posisi tawar pemilik barang

yang lebih kuat sehingga dapatmenekan tarif angkutan agar lebih

murah, sehingga pihak transporter

melakukan kompensasi dalam bentuk

pelanggaran muatan.

Tentunya basis sistem distribusi

barang yang efisien tidak boleh

dibangun dengan melakukan

pelanggaran muatan, namun harus

sesuai dengan kaidah keselamatan dan mengacu pada

peraturan yang berlaku. Namun demikian penegakan

hukum terhadap pelanggaran muatan yang dilakukan

secara radikal dan tanpa toleransi juga dapat

menimbulkan gejolak kenaikan harga bukan hanya

Dengan telah

terjadinya konsolidasi

di pusat distribusi

logistik yang sesuaidengan permintaan

pasar, tidak diperlukan

lagi adanya ketentuan

“izin bongkar muat”

yang diberlakukan dibeberapa daerah yang

dinilai memberatkan

dan menimbulkan

biaya ekonomi tinggi.

Artikel

ArtikelLLAJ


19/44

ArtikelLLAJ

Sedangkan Pajak Ken-

daraan Bermotor

(PKB) merupakan

biaya tahun yang harus dikeluarkan oleh pemilik

kendaraan untuk membayar pajak kendaraan yang

dimilikinya.

Meskipun setiap tahun kita sebagai pemilik kendaraan

bermotor selalu membayar Pajak Kendaraan Bermotortepat pada waktunya, masih banyak diantara kita yang

belum memahami ketentuan yang mengatur mengenai

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Hal itu disebabkan

karena sebagaian besar dari kita biasanya memanfaat

pertolongan orang lain untuk membantu proses Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dari kendaraan bermotor

yang kita miliki. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan

sedikit penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan yang

terkait dengan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

(BBN-KB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar

Penghitungan Bea Balik NamaKendaraan Bermotor (BBN-KB)

dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

kita sebagai pemilik kendaraan

bermotor memahami kewajiban

kita yang harus kita bayarkan

setiap tahun tersebut.

Didalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

kendaraan bermotor yang kita miliki kita dapat

melihat besaran tabel biaya yang harus kita bayarkan

sebagai pemilik kendaraan. Berikut ini adalah contohpembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2007

pada kantor SAMSAT Kota Bekasi untuk jenis sepeda

motor merk Honda NF 125 D KHARISMA Tahun 2004,

yaitu (tabel 1):

Dari tabel dibawah, terdapat 2 jenis biaya yang harus

ditangung oleh pemilik kendaraan bernotor yaitu biaya

Pajak Kendaraan Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar

Rp. 151.500,- dan biaya Sumbangan Wajib Dana

Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebesar Rp.

22.000,-. Terdapat beberapa peraturan/ketentuan yang

terkait dengan jenis biaya-biaya yang harus dikeluar

Amirulloh, Ssi.T, MM

Bagi masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor pasti sudah tidak

asing lagi dengan istilah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)dan Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-

KB) merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemilik kendaraan atas

penyerahan kendaraan atas penyerahan pertama (kendaraan baru) atau

penyerahan kedua dan penyerahan selanjutnya.

Tabel. 1 Contoh Pembayaran Kendaraan Bermotor


20/44

Artikel


21/44

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini

selanjutnya masing-masing Gubernur menetapkan

Peraturan Gubernur yang menjadi dasar pengenaanbiaya PKB dan BBN-KB di Provinsinya masing-masing.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka besaran Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) untuk Tahun 2007 dapat

dihitung sebagai berikut :

NJKB X Bobot Kendaraan X % Tarif PKB/BBN-KB

Keterangan :

NJKB = Nilai Jual Kendaraan Bermotor

yang ditetapkan didalam Lampiran

Permendagri Nomor 9 Tahun 2007

Bobot Kendaraan = Nilai bobot jenis kendaraan yang

ditetapkan dalam Pasal 3 ayat (7) dan

(8) Permendagri Nomor 9/2007

% Tarif PKB dan = Terdapat dalam Pasal 5 dan Pasal 17

PP BBN-KB 65/2001

Khusus untuk Kendaraan Umum, Pemerintah memiliki

kebijakan pemberian keringanan PKB dan BBN-KB

sebesar 40 %. Kebijakan ini diambil sebagai upaya

untuk membantu usaha angkutan umum akibat

kenaikan harga BBM terjadi pada tahun 2005. Dengandemikian maka penghitungan besaran Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan Pajak Kendaraan

Bermotor (PKB) untuk Tahun 2007 bagi kendaraan

umum dapat dihitung sebagai berikut :

NJKB X Bobot Kendaraan X % Tarif PKB/BBN-KB X

60 %

Nilai SWDKLLJ

Pembayaran Premi dalam program asuransi kecelakaan

dikenal dengan 2 (dua) bentuk yaitu Iuran Wajib (IW)

dan Sumbangan Wajib (SW). Iuran Wajib (IW) dikutip

atau dikenakan kepada penumpang alat transportasi

umum seperti kereta api, pesawat terbang, bus dan

sebagainya (Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang Undang

Nomor 33 Tahun 1964 jo Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 17 Tahun 1965). Sedangkan khusus

penumpang kendaraan bermotor umum di dalam kota

dan Kereta Api jarak pendek (kurang dari 50 km)

dibebaskan dari pembayaran iuran wajib tersebut.

GOL JENIS KENDARAANTARIP

SWDKLLJ KD/SERT. JUMLAH

A

Sepeda motor 50 cc ke bawah, mobil

ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam

kebakaran.

0 3000 3000

BTraktor, buldozer, forklift, mobil derek, excavator,

crane dan sejenisnya.10000 3000 13000

C1

Sepeda motor, sepeda kumbang dan scooter

diatas 50 cc s/d 250 cc dan kendaraan bermotor

roda tiga.

19000 3000 22000

C2 Sepeda motor dan scooter diatas 250 cc. 40000 3000 43000

DPPick up/mobil barang s/d 2.400 cc, sedan, jeep

dan mobil penumpang bukan angkutan umum.70000 3000 73000

DU Mobil penumpang angkutan umum s/d 1.600 cc 40000 3000 43000

Tabel. 3 Besaran Nilai Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)

Artikel

Artikel


22/44

Sedangkan untuk Sumbangan Wajib (SW) dikutip

atau dikenakan kepada pemilik/pengusaha kendaraan

bermotor (Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor

34 Tahun 1964 jo Pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 1965). Besaran nilai Sumbangan

Wajib ini selanjutnya ditetapkan berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Keuangan. Terhitung sejak tanggal

17 Agustus 2001 sesuai dengan Surat Keputusan

Menteri Keuangan RI Nmor 416/KMK.06/2001 tanggal

17 Juli 2001, besaran nilai Sumbangan Wajib DanaKecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) menurut

masing-masing jenis kendaraan adalah (tabel 3):

No. MERK/TYPE/THNNJKB

BOBOT% TARIF

PKBPKB SWDKLLJ

JUMLAH

DIBAYAR

1.Mercedes

OH1521/60/2005 *) 360.000.000 1,00 0,6 % 2.160.000 53.000 2.213.000

2. Honda/NF125D/2004 10.100.000 1,00 1,5 % 151.500 22.000 173.500

Contoh Penghitungan

Sejak tahun 2006, Direktorat Jenderal Perhubungan

Darat mendapatkan buku Peraturan Menteri Dalam

Negeri serta lampirannya secara lengkap dimana

yang saat ini berlaku adalah Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 Tahun 2007. Berikut ini adalah

contoh penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor

(PKB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65

Tahun 2001 dengan nilai NJKB (Nilai Jual Kendaraan

Bermotor) serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 9 Tahun 2007 adalah (tabel 4):

Keterangan :

NJKB : Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Bobot : Nilai Bobot berdasarkan Permendagri

16/2005 Pasal 4 ayat (2)

SWDKLLJ : Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan

Lalu Lintas Jalan

BBN-KB : Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

PKB : Pajak Kendaraan Bermotor

*) : Kendaraan Umum

Pengawasan Pengoperasian Angkutan Umum

Maraknya pengoperasian angkutan umum illegal yaituangkutan umum dengan tanda nomor kendaraan

berwarna kuning tulisan hitam namun tidak memiliki

izin (bodong) merupakan salah satu faktor yang

menyebabkan kondisi usaha angkutan umum

mengalami kesulitan. Pengoperasian angkutan umum

Melihat kondisi tersebut kebijakan, Pemerintah telah

menetapkan pemberian keringanan biaya Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama

Kendaraan Bermotor (BBnKB) untuk angkutan umum

sebesar 40 % sebagimana telah ditetapkan dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun

2007 diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk

menertibkan pengoperasian angkutan umum illegal.

Untuk itu kepada masing-masing instansi Perhubungan

di daerah dapat melakukan koordinasi dengan Dinas

Pendapatan Daerah pada masing-masing Propinsi serta

Kantor SAMSAT untuk mewajibkan dan menunjukan

izin angkutan umum yang asli dan masih berlaku sesuaiUU Nomor 14 Tahun 1992 bagi setiap angkutan umum

yang akan membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Terhadap angkutan umum tidak dapat menunjukan

dokumen izin dalam proses pembayaran Pajak

Kendaraan Bermotor (PKB) agar dilakukan perubahan

Tabel. 4 Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

ArtikelKTD


23/44

KTD

Indonesia sebagai salah satu

negara berkembang juga me-

ngalamai permasalahan yang sa-

ma di bidang keselamatannya lalu

lintas jalan. Tingginya jumlah korban

meninggal (30.364 org/thn), lukaberat (450.000), serta luka ringan

(2.100.000) dan kerusakan properti

(13.515.000) menggambarkan ren-

dahnya tingkat keselamatan.

Kerugian total jika di hitung dengan

uang sebesar Rp. 41,396 Triliun

per tahun, yang ekivalen dengan

2, 91% dari GDP. Seiring dengan

peningkatan jumlah kendaraan,

angka kejadian kecelakaan pada

tahun 2004 mengalami peningkatan

sebesar 32,4%.

Ada beberapa faktor penyebab

kecelakaan yang terjadi. Apabila

dibuat prosentase, faktor kecelakaanyang disebabkan manusia sekitar

90%, kendaraan 7% dan jalan

3%. Masih rendahnya kesadaran

masyarakat akan keselamatan juga

berperan sebagai pemicu tingginya

angka kecelakaan tersebut Data

Mengapa Perlu Dibentuk Unit Penelitian Kecelakaan (UPK) ?

masih belum terbangunnya sistem

informasi keselamatan lalu lintas

jalan serta masih kurangnya

koordinasi antar instansi terkait

merupakan faktor-faktor lain dari

tingginya tingkat kecelakaan yangterjadi. Sehingga perlu dirumuskan

adanya lembaga sebagai wadah

koordinasi guna mewujudkan ke-

selamatan. Berdasarkan instruksi

Presiden Republik Indonesia, yang

disampaikan pada acara Pekan

Keselamatan I bulan April tahun

2007, berisi tentang :

1. Dirumuskannya adanya lembaga

sebagai wadah koordinasi untuk

mewujudkan keselamatan

2. Dirumuskannya Cetak Biru

Program Keselamatan semua

instansi terkait

3. Dibangun Sistem Informasi

Keselamatan Transportasi Jalan4. Dirumuskan sumber pendanaan

5. Dilakukan pendidikan berlalu

lintas sejak dini

6. Dilakukan sosialisasi keselamatan

kepada masyarakat

Unit Penelitian Kecelakaan (UPK)

merupakan salah satu bentuk

wadah penanganan kecelakaan

secara terkoordinasi. Landasan

hukum pembentukan UPK adalah

pasal 43 Tahun 1993 tentangprasarana dan lalu lintas jalan

pasal 94 ayat (2) yang berbunyi

“Dalam hal terjadi kecelakaan

yang mengakibatkan korban

mati ditindaklanjuti dengan pe-

nelitian yang dilaksanakan se-

lambat-lambatnya 3 (tiga) hari

oleh Kepolisian Negara Republik

Indonesia, instansi yang ber-

tanggung jawab di bidang lalu

lintas dan angkutan jalan, dan

instansi yang bertanggung jawab

di bidang pembinaan jalan”.

b. Unit Kerja pada UPK

UPK mempunyai beberapaunit kerja yang masing-masing

melakukan tugas sesuai dengan

tupoksinya masing-masing, yang

meliputi :

Unit Investigasi Kecelakaan

Dilaporkan bahwa setiap tahun rata-rata 1 juta orang meninggal dan

lebih dari 50 juta orang luka akibat kecelakaan lalu lintas di jalan,

dan 75%-nya terjadi di negara-negara berkembang yang secara ekonomikerugiannya mencapai $500 milyar atau 2%-4% dari GDP (tahun 2004).

Artikel


24/44

- Membuat laporan hasil

penelitian dan usulan reko-

mendasi untuk mencegah

terjadinya kecelakaan yang

sama;

- Merekomendasikan kri-

teria untuk kualifikasi

sebagai lokasi rawan

kecelakaan dan lokasi

banyak kecelakaan;

- Memonitor lokasi rawan/banyak kecelakaan dalam

jangka waktu tertentu

untuk memonitor tindakan

yang telah dilakukan.

Unit Penelitian Kecelakaan

Unit ini bertugas untuk

mengadakan analisis ter-

hadap data kecelakaan yangdihasilkan oleh Unit Inves-

tigasi Kecelakaan. Sedang

fungsi dari Unit ini adalah :

- Membentuk dan meme-

lihara database kecela-

kaan lalu lintas tingkat pro-

vinsi;

- Menganalisis data dalam

database;

- Membuat desain penda-

huluan, perkiraan biaya

dan manfaat yang di-

harapkan dari tindakan

penanganan;

- Menerbitkan gambaran

umum statistik data ke-

celakaan provinsi setiaptahunnya.

c. Peran dan Fungsi UPK

Sebagai wadah yang berperan

dalam menurunkan tingkat ke

penginvestigasian dan pe-

nanganan Blackspot kecelakaan

(termasuk Blank Link, Blank

Area dan bentuk jalan tertentu

yang berbahaya (Black Item)). Se-

dangkan Pencegahan Kecelakaan

merupakan tindakan yang ber-

tujuan untuk mengurangi resiko

terjadinya kecelakaan atau tingkat

keparahan akibat kecelakaan.

Hal ini merupakan pendekatanpro-aktif, dan sebagian besar

dilakukan melalui penerapan

Teknik Audit Keselamatan Jalan

dan praktek desain jalan yang

lebih aman.

Selain hal tersebut di atas, UPK

mempunyai fungsi sebagai

unit yang membantu Ditjen

Perhubungan Darat dalam pe

Lalu Lintas, ada beberapa taha-

pan kegiatan sebagai berikut :

Identifikasi Lokasi’DRK’ (tahap1)

Investigasi Faktor Penyebab

(tahap 2) diagnosa persoalan

(tahap 3) Seleksi tindakan

penanganan (tahap 4) desain

dan detil (tahap 5) Monitoring

dan Evaluasi (tahap 6)

d. Pembentukan UPK di Indonesia

Unit Penelitian Kecelakaan (UPK)

terdiri dari personil yang berasal

dari Dinas Perhubungan, kepolisian,

Dinas PU, Bappeda (Sekda) dan

Asuransi serta instansi terkait lainn-

ya dimana segala kegiatan yang

dilaksanakan didalamnya didanaioleh APBN dan APBD. Saat ini

telah terbentuk UPK di 21 Provinsi

(Surat Keputusan Gubernur Provinsi

setempat) dan 3 kabupaten ( dengan

Surat Keputusan Bupati ) yaitu ;

DKI Jakarta (UPK tingkat pusat),

Bengkulu, Jambi, Palembang,

Lampung, NAD, Jawa Tengah,

Jawa Timur, Sulawesi Barat, Ka-

limantan Timur, NTT, Banten, Bali,

Sulawesi Utara, Sumatera Barat,

NTB, Gorontalo, Sulawesi Tengah,

Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan,

Kalimantan Selatan, Sulawesi Teng-

gara, Kabupaten Sumba Timur,

Kabupaten Malang dan Kabupaten

Tanah Laut.

II. KESIMPULAN

Melalui UPK, diharapkan data ke-

celakaan yang ada khususnya di

Melalui UPK,

diharapkan data

kecelakaan yang

ada khususnya didaerah dengan

mudah didapat

dan diakses.

ArtikelKTD


25/44

KTD

A

dapun tema pokok yang di-

angkat adalah “Young Road

Users” mengingat kelompokpengguna jalan ini adalah kelompok

terbesar yang menghadapi resiko

kematian, lika-luka dan cacat seumur

hidupnya. Di Indonesia, rata-rata

30.000 orang meninggal dunia per-

tahunnya akibat kecelakaan lalu lin-

tas dengan kerugian sebesar 2,91%

dari total pendapatan domestic

bruto. Kelompok usia 16-30 tahun

adalah kelompok terbesar yang

mengalami resiko kecelakaan lalu

lintas, jumlahnya mencapai 60%

dari jumlah korban lalu lintas.

Untuk mewujudkan keselamatan

jalan, Pemerintah tidak bisa be-

kerja sendiri. Sektor swasta danmasyarakat pun turut serta untuk

mengerahkan pikiran dan program

partisipasi dengan tujuan mencegah

kecelakaan lalu lintas. Dengan dasar

ini, maka tema yang disepakati ada-

lah “Keselamatan Jalan Tanggung

Gebyar Pekan NasionalKeselamatan Transportasi Jalan

Global Road Safety Week

Dr. Ir. Giri Suseno, MSc dengan

anggota-anggota merupakan utu-

san dari Kepolisian Republik In-

donesia Departemen Luar Ne

Asbekindo, ATPM, ATVSI, ISEA, UI,

UGM dan Dewan Press.

Pekan Nasional Keselamatan Trans-

portasi pertama kali di buka pada

tanggal 23 April. Pembukaan Pekan

Nasional Keselamatan Transportasi

Jalan tersebut dilaksanakan di TMII,

dengan dihadiri oleh Bapak Presiden

RI. Dalam sambutannya bapak

presiden mengajak dialog kepada

anak-anak (kurang lebih 800 orang)

yang mewakili anak-anak di seluruh

dunia. “Anak-anak, siapa yang ingin

selamat sampai di sekolah,” tanya

presiden, yang kemudian dijawab

“Sayaa...,” oleh ratusan anak-anak

sambil mengacungkan tangannya.

“Anak-anak tidak mau kan ada

yang kecelakaan,?” tanya Pre-siden, kemudian langsung dijawab

“Tidaaak..,” oleh anak-anak secara

serentak. “Oleh karena itu mari kita

bersama-sama meningkatkan ke-

selamatan di jalan,” ajak Presiden.

Sesuai dengan resolusi PBB no. A/REST/60/5 tanggal 26 Oktober 2005

tentang “Improving Global Road Safety”, UNESCAP bekerjasama

dengan WHO untuk pertama kalinya mengadakan “the First United Nations

Global Road Safety Week in Asia and the Pacific Region”

selama sepekan pada tanggal 23-29 April 2007.

Artikel


26/44

lain di dunia, dan Indonesia menjadi

penyumbang terbesar. “Bagian ter-

besarnya dari orang-orang yang

menjadi korban adalah mereka yang

berada dalam usia produktif, atau

kepala rumah tangga, sehingga

bayangkan saja, setiap tahun,

ribuan orang-orang kehilangan ke-

pala rumah tangganya,” jelas Giri

Suseno.

Pada hari berikutnya berbagai pro-

gram dilaksanakan terkait dengankampanye keselamatan jalan. Be-

berapa rangkaian kegiatan yang

dijalankan oleh pemerintah pusat

selama sepekan di bulan April 2007

adalah :

Peresmian Pekan Nasional

Keselamatan Transportasi Jalan

Tahun 2007 (23 April 2007) di

Taman Mini Indonesia Indah,dihadiri oleh Presiden RI. Pada

acara peresmian tersebut,

dibagikan 1000 helm anak secara

simbolis kepada siswa Sekolah

Dasar di Jakarta Pusat (sample

SD Benhil) yang berdasarkan

penelitian 40% siswanya di antar

sekolah dengan sepeda motor.

Acara lainnya adalah operrete

anak “Zona Selamat Sekolah

(Zoss), pembagian PIN dan stiker

‘Keselamatan Tanggung Jawab

Kita Semua’ oleh GAIKINDO,

dan pemasangan slogan ‘Minggu

Laik Kendaraan’ di bengkel ber-

setifikat selama seminggu dan

pemeriksaan gratis selama se-minggu untuk mobil dan motor

oleh ASBEKINDO.

Peresmian Taman Lalu Lintas

Cibubur (24 April 2007) di Bumi

Perkemahan Cibubur, dihadiri

oleh Ibu Negara

Sebagai Tempat Pembunuhan

Anak Bangsa” (26 April 2007)

di Hotel Red Top, dalam acara

tersebut disampaikan Keynote

Speech Menteri Perhubungan

dan Presentasi.

Peresmian Zona Selamat Sekolah

(28 April 2007) di SD Kanisius

Yogyakarta, dimana dalam

acara tersebut disampaikan

sambutan Sekretaris Daerah,

Kep Sek, Ketua MSJ dan dibe-

rikan pula sejumlah helm anaksecara simbolis serta Prosesi

Menyebrangkan Anak oleh Dirjen

Perhubungan Darat bersama

Sekda DIY.

Safety Riding Rally dan ASTRA

HONDA Jambore Motor (29

April 2007) di Polda Metro Jaya

dan Bumi Perkemahan Cibubur

dengan acara Konvoy sepedamotor.

Acara penutup dan pembubaran

Panita (17 Mei 2007) di SD

Negeri 09 Bendungan Hilir, Ja-

karta Pusat , yang didalamnya

terdapat acara pelatihan “Pe-

ningkatan Keterampilan Menge-

mudi Kendaraan Bermotor Roda

Dua dan Kiat Membonceng

Anak” untuk guru dan orang

tua murid, pemberian sertifikat

pelatihan serta penutupan dan

pembubaran Pekan Nasional Ke-

selamatan Transportasi Jalan.

Selain tingkat pusat, Pekan

Nasional Keselamatan Transportasi juga dilaksanakan di tingkat daerah,

yaitu; Jawa Tengah, Surakarta,

Sragen, Tarakan, Padang, Solok,

Makassar, Riau, Palembang, Banten,

Medan dan Banda Aceh.

dan pemasangan spanduk Pesan

Keselamatan di Bengkel-bengkel di

kota Jakarta.

Menyambut Pekan Nasional Kese-

lamatan Transportasi Jalan ke-dua

(The Second Global Road Safety

Week) tahun 2008 ini, Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat melalui

Direktorat Keselamatan Transportasi

Darat telah mempersiapkan beberapa

program. Pada hari pertama pelaksa-

naan, acara akan dibuka oleh WakilPresiden Rapublik Indonesia dengan

dihadiri oleh Menteri Perhubungan,

Kepala Bappenas, Menteri Kese-

hatan, Menteri Pendidikan, Menteri

Dalam Negeri, Menteri Komunikasi

dan Informasi, Menteri Hukum

dan HAM, Menteri Pemuda dan

Olahraga, dan Kapolri.

Selain itu, akan dibagikan helm yang

diperuntukkan kepada orang tua dan

anak-anak pegawai dari beberapa

Instansi, yaitu ; Departemen Perhu-

bungan, Bappenas, Departemen

Kesehatan, Departemen Pendidikan,

Departemen Dalam Negeri, Depar-

temen Komunikasi dan Informasi,

Departemen Hukum dan HAM,

Departemen Pemuda dan Olahraga,

dan Kepolisian Republik Indonesia di

Jakarta.

Dalam rangka mengisi pekan ke-

selamatan tersebut, akan dise-

lenggarakan pula workshop Zona

Selamat Sekolah (ZoSS) di Jakarta,Road Safety Management Workshop

di Jakarta, Defensive Driving Trai-

ning yang diselenggarakan di

Jakarta, Bogor dan Sragen, serta

ZoSS Launching di Kota Bogor dan

Sragen

BSTP Artikel


27/44

Mengingat masalah trans-

portasi di perkotaan saat

Wahana Tata NugrahaLomba Tertib Lalu Lintas dan Angkutan Kota

dilakukan terus menerus demi

terwujudnya sistem transportasi

Pembinaan melalui “Lomba Tertib

Lalu Lintas dan Angkutan Kota” ataudisebut Lomtib LLAK dilaksanakan

secara berkesinambungan sejak

tahun 1992 dan masih berlanjut

sampai saat ini. Lomba tersebut

dimaksudkan untuk mendorong

Transportasi Perkotaan perlu dilakukan pembenahan

secara menyeluruh meliputi aspek prasarana dan sarana,

sumber daya manusia serta lalu lintas

Artikel


28/44

karena disebabkan adanya krisis

moneter. Pada periode 1992 s/d

1997 penyerahan Piala Wahana

Tata Nugraha sebagai wujud peng-

hargaan Pemerintah terhadap para

pemenang lomba dilaksanakan

oleh Presiden RI di Istana Negara.

Pada fase ke-dua dari tahun 2001

sampai 2006 penyerahan Piala di-

wakili oleh Menteri Perhubungan

dan dilaksanakan di Depertemen

Perhubungan. Untuk tahun 2007

penyerahan Piala dilakukan oleh

Wakil Presiden RI di Istana WakilPresiden.

Dasar dari Lomtib LLAK yaitu

pada tahun 1992 s/d tahun 1995

adalah KM. No. 12 Tahun 1992

tentang Lomba Tertib Lalu Lintas

dan Angkutan. Tahun 1996 sampai

tahun 1999 dasar kegiatan Lomtib

LLAK adalah KM. 35 Tahun 1996tentang Pedoman Pelaksanaan Lom-

ba Tertib dan Angkutan Jalan. Pada

Tahun 2000 s/d Tahun 2005 dasar

kegiatan Lomtib LLAK adalah KM.

50 Tahun 2000 tentang Pedoman

Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu

Lintas Angkutan Kota. Pada Tahun

2006 sampai saat ini kegiatan

lomba didasarkan pada Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor KM.

13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pelaksanaan Lomba Tertib Lalu

Lintas dan Angkutan Kota.

Tujuan Lomba

Lomtib LLAK itu bertujuan untuk;pertama mendorong dan membina

pemerintah daerah provinsi dan

pemerintah daerah kabupaten/kota

dalam meningkatkan tertib lalin dan

angkutan kota; Kedua mendorongendorong

peran serta masyarakat dalam upaya

meningkatkan disiplin berlalu lintas;

Ketiga memfasilitasi Pemerintah

Daerah Provinsi dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota dalam

meningkatkan tertib lalu lintas

dan angkutan kota dalam rangka

mewujudkan pelayanan angkutan

umum sebagai pelayanan publik

dan sistem transportasi perkotaan

yang handal dan berkelanjutan;Keempat, mendorong peranserta

masyarakat dalam upaya meningkat-

kan disiplin berlalu lintas di jalan;

serta mendorong terwujudnya sis-

tem transportasi kota yang efektif,

berkualitas, tertib, lancar, aman,

cepat, teratur, selamat, nyaman

dan efisien.

JENIS PENGHARGAAN

Penghargaan Lomtib LLAK terbagi

dalam beberapa kategori yaitu :

• Piala Wahana Tata Nugraha,

diberikan kepada kota-kota yang

mendapat nilai terbaik sesuai

dengan penilaian dari Tim

Penilai Lapangan

• Piala Wahana Tata Nugraha

Kencana, diberikan kepada kota

yang memperoleh Piala WTN 5

tahun berturut-turut.

• Plakat Tertib Lalu Lintas dan

Angkutan Kota

Selain itu dimungkinkan juga Peng-

hargaan Wahana Tata Nugraha

Wirakarya yang diberikan kepada

Kepala Daerah Kota / Kabupaten

yang mempunyai prakarsa dan im-

plementasi yang sangat menonjol

dan luar biasa dalam bidang pe-

nyelenggaraan transportasi perko-

taan.

Manfaat Dan Keuntungan

Untuk Kota-kota yang aktif

mengikuti Lomtib LLAK, diakui

bahwa rekomendasi yang telah

diberikan oleh Tim Penilai sangat

bermanfaat terhadap pembangu-nan kota-kota. Hal ini terlihat

dengan banyaknya kota yang telah

membangun dan memperbaiki sis-

tem transpostasi perkotaannya,

baik prasarana, sarana, disiplin,

kelembagaan/organisasi maupun

koordinasi antar instansi. Di lain

pihak Pemerintah Pusat telah

memberikan bantuan konsultasimaupun fisik terhadap kota-

kota penerima Penghargaan Piala

WTN dan akan terus melakukan

pembinaan teknis.

Disamping itu, ada kecenderungan

peningkatan Anggaran Daerah setiap

tahun pada sektor Transportasi

yang disetujui oleh DPRD untuk

perbaikan sarana dan prasarana

sesuai dengan rekomendasi Tim

Penilai Lapangan.

Yang lebih penting lagi yaitu tumbuh

semangat dan komitmen Kepala

Daerah dan masyarakatnya dalam

pembangunan transportasi seiring

dengan penghargaan yang telah

diterimanya. n

Daftar Rekapitulasi Peserta Lomba Tertib Lalu Lintas Angkutan Kota

Tahun 1992 - 2007

ArtikelLLASDP


29/44

Pernyataan ini merupakan

pengulangan sikap pe-

merintah sebagaimana

diexpose melalui berbagai me-

dia massa beberapa waktu

yang lalu setelah terjadinya berbagai kecelakaan kapal

khususnya yang menimpa kapal-kapal penyeberangan.Perhubungan Laut mengusulkan pembatasan umur kapal

import maksimal 20 tahun, sementara Perhubungan

Darat mengusulkan 10 tahun. Apakah kebijakan ini jika

nanti diterapkan akan menjadi salah satu solusi untuk

menurunkan tingkat kecelakaan kapal di tanah air?

Dalam dunia investasi, dikenal ada 2 (dua) jenis umur

objek investasi, yakni umur teknis (technical lifetime)

dan umur ekonomis (economical lifetime). Umur teknis

adalah waktu di mana suatu benda masih mampu

menunjukkan performa secara teknis sesuai kriteria-

kriteria yang telah ditentukan atau selama benda

tersebut masih dapat berfungsi normal. Sementara

umur ekonomis terkait dengan pemanfaatan benda

tersebut secara ekonomis dalam time frame tertentu.

Umur ekonomis tergantung pada biaya operasi dan

perawatan (operating and maintenance cost ) sertabiaya manfaat (benefit-cost ). Umur teknis setiap

komponen secara umum akan sama jika diperlakukan

pada kondisi yang sama, akan tetapi umur ekonomis

sangat bergantung pada produksi yang dihasilkan

benda tersebut sesuai dengan peruntukannya.

Pembatasan Umur Kapal Ferry

dipergunakan sebagai acuan

dalam perhitungan depresiasi

kapal jika menggunakan me-

tode rancangan optimisasi.

Depresiasi berkaitan dengan

analisa investasi kapal tersebut.

Suatu hal yang perlu diingat adalah bahwa dalam

kondisi normal, setiap benda memiliki umur teknis

sendiri-sendiri tergantung pada material, perlakuan

pada saat fabrikasi, tingkat perawatan maupun

lingkungannya. Kapal terdiri dari ribuan komponen

teknis yang masing-masing memiliki umur teknisnya

sendiri-sendiri. Komponen utama kapal adalah:

• Lambung kapal (baja, aluminium, FRP, composite,

kayu, dll);

• Instalasi penggerak (Mesin dan sistem propulsi);

• Permesinan geladak (windlass, winch, dsb);

• Perlengkapan kapal (safety, navigasi, marpol, dsb);

Masing-masing komponen utama tersebut memiliki

umur teknis yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, sulit

bagi kita untuk menentukan umur teknis kapal secara

utuh.

Staf Seksi Rancang Bangun Sarana ASDP

M. Husein Saimima, ST, MT

Dalam presentasinya pada National Consultation Seminar / Workshop on

Domestic Ferry Safety di Hotel Millenium tanggal 5 Desember 2007 lalu,

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Perhubungan Laut, menyatakan

rencana pemerintah untuk membatasi umur kapal ferry yang diimport.

Solusi Permasalahan Keselamatan Kapal Penyeberangan

50

Bar Chart Umur Kapal Penyeberangan di bawah

pembinaan Ditjen Perhubungan Darat

(Posisi Tahun 2007)

Artikel


30/44

Kondisi Eksisting

Kapal-kapal penyeberangan yang beroperasi di bawah

pembinaan Ditjen Perhubungan Darat saat ini yangberoperasi sejumlah 174 unit (semua tipe kapalpenyeberangan), 13,22% berumur di bawah 10 tahun,40,23% berumur 11 – 20 tahun, dan sisanya 46,55%berumur di atas 20 tahun. Secara grafis dapat dilihatpada gambar berikut:

9.20%

4.02%

25.86%

14.37%

17.24%

10.92%

18.39%

0 - 5

6 - 1 0

1 1 - 1 5

1 6 - 2 0

2 1 - 2 5

2 6 - 3 0

> 30

Prosentase Umur Kapal Penyeberangan di bawah

Pembinaan Ditjen Perhubungan Darat

(Posisi Tahun 2007)

Sumber : Subdit Sarana ASDP

Kriteria Kelaik-lautan Teknis Kapal

Studi yang dilaksanakan oleh PT. Biro KlasifikasiIndonesia (Persero) Unit Konsultansi dan Supervisipada tahun 2007 terhadap 45 unit kapal penumpang

RO-RO dan LCT yang beroperasi di 4 (empat) lintaspenyeberangan menyimpulkan bahwa tidak satupunkapal-kapal yang menjadi objek studi tersebut memenuhi

Nilai R ata-R ata

8 2 . 6

7 %

8 8 . 3

5 %

9 3 . 1

3 %

9 4

. 9 7 %

7 1 . 6

5 %

8 1 . 2

5 %

8 6 . 9 5

%

9 2 . 4

8 %

9 2 .

1 1 %

8 8 . 9

6 %

8 1 . 6

2 %

8 5 . 6

5 %

8 6 . 9 0

%

8 3 . 5

6 %

8 7 . 4

7 %

7 9 . 9

0 %

7 9 . 6

8 %

7 5 . 8

6 %

6 7 . 8

5 %

7 6 . 6

9 %

8 3 . 9

0 %

8 2 . 5

8 %

8 5 . 1

6 %

8 6 . 5 6

%

7 9 . 5

2 %

8 3 . 2

9 % 8 9 . 1

9 %

6 1 . 8

1 %

8 2 . 8

2 %

8 5 . 1

3 %

8 9 . 1

0 %

7 2 . 6

7 % 8

7 . 1 0

%

7 9 . 0

3 %

8 0 . 7

8 %

7 5 . 5

7 %

7 9 . 7

5 %

7 8 . 6

4 %

6 8 . 2

9 %

7 1 . 6

6 %

6 6 . 6

8 %

6 9 . 5

4 %

7 2 . 0

4 %

7 3 . 5

5 %

6 9 . 4

2 %

50%

60%

70%

80%

90%

100%

persyaratan kelaiklautan kapal secara sempurna. Secaragrafis dapat dilihat pada grafik berikut:

Studi tersebut dilaksanakan untuk melihat pemenuhanpersyaratan kelaiklautan teknis kapal yang antara lainmeliputi:1. Dokumentasi Kapal;2. Perlengkapan Navigasi;3. Perlengkapan Radio;4. Keselamatan Secara Umum;5. Alat-alat Keselamatan;6. Perlengkapan Pemadam Kebakaran;

7. Minimum freeboard;8. Pencegahan Polusi.

Dari hasil studi tersebut, KMP. DHARMA RUCITRAdibangun pada tahun 1964 atau sudah berumur44 tahun tetapi memenuhi 87,10% persyaratankelaiklautan kapal. KMP. AMBU-AMBU dibangunpada tahun 2005 atau baru berumur 3 tahun tetapihanya memenuhi 82,67%, KMP. NUSA MAKMUR(18 tahun) memenuhi 61,81%, KMP. NUSA MULIA

(29 tahun) memenuhi 67,85%, KMP. JATRA I (28tahun) memenuhi 88,35%, KMP. JATRA II (28 tahun)memenuhi 93,13%, KMP. JATRA III (23 tahun)memenuhi 94,97% dan merupakan kapal yang palingmemenuhi persyaratan kelaiklautan kapal.

Berdasarkan uraian dan data di atas, dapat disimpulkanbahwa umur teknis kapal bukan merupakan variabelyang signifikan terhadap pemenuhan kriteria

kelaiklautan teknis kapal. Oleh sebab itu, pembatasanumur teknis kapal bukan merupakan solusi terbaik

untuk menurunkan tingkat kecelakaan kapal. n

Rata-rata Pemenuhan Persyaratan Kelaiklautan Teknis Kapal Penyeberangan

Setditjen Artikel


31/44

Fakta lapangan yang

mudah ditemui seba-

gai akibat dari per-

masalahan SDM tersebut antara lain kemacetan lalu

lintas yang makin meluas, kesemrawutan jaringan trayekangkutan umum, pengoperasian angkutan barang

yang tidak memperhatikan kelas jalan yang dilalui,

kecenderungan semakin turunnya ketertiban dalam

berlalu lintas, serta kurang terkoneksinya perencanaan

transportasi dalam perencanaan tata ruang wilayah.

Kondisi tersebut berdampak kepada efisiensi waktu yang

terbuang, nilai barang yang diangkut dapat menurun,

kerusakan jaringan jalan, juga dari sisi pemanfaatan

energi / bahan bakar terjadi pemborosan. Hal tersebut

secara makro atau regional menggambarkan sektor

perhubungan gagal melaksanakan peran dan fungsinya

sebagai pendukung, pendorong dan penunjang

pertumbuhan dan perkembangan sektor ekonomi dan

sosial lainnya.

Disamping itu, pada beberapa daerah ada pandangan

bahwa jika lalu lintas pada daerah / bagian daerah

tersebut mengalami kemacetan maka dipandang

sebagai ”kemajuan” karena kemacetan lalu lintas tidak

hanya ”monopoli” kota-kota besar saja.

Menghadapi situasi demikian tentu ada beberapa

dengan membangun kom-

petensi SDM bidang trans-

portasi darat. Pengertian

SDM bidang transportasi darat disini tidak hanya

mencakup pegawai pada kantor pusat DirektoratJenderal Perhubungan Darat, tetapi juga pegawai

yang ada pada unit-unit pelaksana teknis Direktorat

Jenderal Perhubungan Darat dan aparat perhubungan

yang bertugas pada Dinas-dinas Perhubungan Propinsi,

Kabupaten, dan Kota yang menangani hal-hal terkait

dengan transportasi darat.

Mengapa sedemikian luas perspektif pembinaan

SDM bidang transportasi darat ? Karena meskipun

sistem pemerintahan telah didesentralisasi (otonomi

daerah), termasuk dalam pengusulan dan penetapan

formasi pegawai, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa

pelayanan transportasi tidak dapat disekat-sekat oleh

batas-batas wilayah administratif. Sehingga agar

kebijakan nasional di bidang transportasi darat dapat

diaplikasikan sampai ke daerah-daerah, diperlukan

dukungan SDM yang memiliki kompetensi di bidang

transportasi darat. Demikian pula sebaliknya, dengan

adanya SDM yang memiliki kompetensi tersebut maka

daerah-daerah akan dapat memberikan masukan-

masukan yang positif dan konstruktif ke Pusat guna

perumusan kebijakan nasional di bidang transportasi

darat

Membangun Kompetensi SDM

Bidang Perhubungan DaratSalah satu isu strategis dalam penyelenggaraan transportasi darat

yang masih relevan sampai dengan saat ini (bahkan mungkin sampai

beberapa dekade ke depan, jika tidak ada penanganan secara terencana dan

komprehensif) adalah tuntutan akan sumber daya manusia (SDM)yang berkualitas di bidang transportasi darat.

Dadan M. Ramdan, A.TD., M.Si.

Artikel


32/44

disini dapat juga diartikan sebagai kecakapan dasaruntuk melakukan pekerjaan, yang ditandai dengandimilikinya pengetahuan, kecakapan, dan sikap kerja.

Memiliki pengetahuan artinya memiliki pengetahuanyang mendasari pelaksanaan pekerjaan, proses,prosedur kerja, serta hasil kerja. Memiliki keterampilanartinya cakap menggunakan fisik dan atau mentalmelaksanakan pekerjaan. Memiliki sikap kerja artinyapenguasaan atau pengendalian diri, atau pemilikansifat interaktif dalam beraktifitas.

Secara ideal, untuk membangun kompetensi di

lingkungan pemerintahan harus dimulai denganmenetapkan standar kompetensi yang dapat dilakukandengan langkah-langkah sebagai berikut : Pertamamendeskripsikan jabatan-jabatan inti dari suatuorganisasi beserta uraian tugasnya ( job description),Kedua menetapkan kinerja ideal yang harus dicapai oleh jabatan-jabatan inti tersebut, Ketiga mengidentifikasiaspek pengetahuan kerja, keterampilan kerja danperilaku yang seharusnya dimiliki seseorang untuk

mencapai kinerja ideal tersebut, Keempat menyusundeskripsi standar kompetensi dan persyaratan jabatan.Meskipun lebih ditujukan untuk kepentingan sektorswasta dan dunia usaha, Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi telah mengeluarkan keputusan tentangTata Cara Penetapan Standar Kompetensi KerjaNasional, yaitu Nomor KEP-227/MEN/2003 yangdirubah dengan Nomor KEP-69/MEN/V/2004.

Apa Yang Dilakukan?

Apa yang dapat dilakukan untuk membangun kom-petensi SDM bidang perhubungan darat ? Mengingatkompetensi mencakup aspek pengetahuan (knowledge),keterampilan (skill ) dan sikap (attitude), maka untukmembangun SDM bidang perhubungan darat me-merlukan waktu yang tidak sebentar, karena harusdilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan,selain komitmen bersama dari semua pihak terkait

untuk bersama-sama mewujudkan hal ini.

Pemenuhan atau peningkatan kompetensi SDM inimerupakan bagian dari Program Pembinaan SDM, yangmencakup perencanaan SDM, pemeliharaan/perawatanSDM, dan pengembangan SDM. Namun sebagailangkah awal jangka pendek untuk meningkatkan

Disamping itu, jangan pula dilupakan peningkatanpengetahuan dan keterampilan para pegawai di bidangadministrasi, keuangan dan ketatausahaan, melalui

diklat-diklat seperti analis kepegawaian, arsiparis,pengadaan barang dan jasa, akuntasi, dan lain-lain.Mudah-mudahan langkah awal ini dapat mendorongpemenuhan kebutuhan akan sumber daya manusiayang berkualitas di bidang transportasi darat.

Untuk meningkatkan kompetensi para pegawai,sebagai bagian dari Program Pembinaan SDM,Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada tahun

2007 telah mengikutsertakan 46,8% pegawainyapada diklat-diklat teknis yang diselenggarakan tidakhanya oleh Badan Diklat Perhubungan (PusdiklatAparatur-Bogor, Pusdiklat Perhubungan Darat-Jakarta,STTD-Bekasi, Balai Diklat Transportasi Darat-Bali, danBalai Diklat Transjaya-Tegal), juga diselenggarakan olehSetjen Dephub (Biro Kepegawaian dan Organisasi, BiroUmum, dan Pusat Komunikasi Publik), Departemen/Kementerian lain, serta Pemerintah Swedia, Jepang,

dan Jerman.

Berdasarkan hasil analisa dan evaluasi BagianKepegawaian dan Umum Ditjen Perhubungan Darat,untuk tahun 2008 ini upaya peningkatan kompetensipegawai perlu ditingkatkan baik dari sisi kuantitas(jumlah / pegawai sebagai peserta diklat) maupundari sisi kualitas (kesesuaian dan kemanfaatansubstansi diklat dengan unit kerja dimana pegawaiditempatkan) sebagai bagian dari upaya pemeliharaan

dan pengembangan SDM.

Diklat Wajib bagi Pegawai Departemen Perhubungan juga dilakukan dan diikuti oleh 132 pegawai DirektoratJenderal Perhubungan Darat meliputi 24 pejabatEselon III, 54 pejabat Eselon IV, dan 54 staf Sarjana.Para pegawai tersebut direncanakan mengikuti DiklatWajib yang dilaksanakan sepanjang tahun 2008. Diklatini diselenggarakan oleh Badan Diklat Perhubungan

bekerjasama dengan Lembaga Kesehatan Penerbangandan Ruang Angkasa (LAKESPRA) Saryanto MabesTNI-AU Jakarta.

Diklat Wajib dimaksud diselenggarakan dalam rangkamemberikan penyegaran dan menambah wawasanpegawai Departemen Perhubungan mengenai trans

Artikel


33/44

Ensiklopedia Sub Bagian Kepegawaian dan OrganisasiBagian Kepegawaian dan Umum

Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat

No. ISTILAH DEFINISI SUMBER

20. Mutasi kepegawaian Segala perubahan mengenai seseorang

Pegawai Negeri Sipil, seperti pengang-katan, pemindahan, pemberhentian,

perubahan susunan keluarga, dan lain-

lain.

Surat Edaran Kepala BAKN No.

12/SE/1975 tanggal 14 Okto-ber 1975 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan,

dan Pemberhentian Pegawai

Negeri Sipil.

21. Jabatan Kedudukan yang menunjukkan tugas,

tanggung jawab, wewenang, dan hak

seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam

suatu satuan organisasi Negara.(Jabatan dalam lingkungan birokrasi

pemerintah adalah Jabatan Karier)

Penjelasan Pasal 17 UU No. 43

Tahun 1999.

22. Jabatan Negeri Jabatan dalam bidang eksekutif yang

ditetapkan berdasarkan peraturan pe-

rundang-undangan, termasuk di dalam-

nya jabatan dalam kesekretariatan

lembaga tertinggi atau tinggi negara,

kepaniteraan pengadilan.

Pasal 1 angka 5 UU No. 43

Tahun 1999.

23. Jabatan Karier Jabatan struktural dan fungsional yang

hanya dapat diduduki Pegawai Negeri

Sipil setelah memenuhi syarat yang

ditentukan.


Tahun 1999.

24. Jabatan struktural Suatu kedudukan yang menunjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang, dan

hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam

rangka memimpin statu satuan organ-isasi negara.

(Jabatan yang secara tegas ada dalam

struktur organisasi)

Pasal 1 angka 10 PP No. 9

Tahun 2003.

25. Jabatan fungsional Suatu kedudukan yang menunjukkan Pasal 1 angka 11 PP No. 9


34/44

No. ISTILAH DEFINISI SUMBER

26. Jabatan organik Jabatan negeri yang menjadi tugaspokok pada suatu satuan organisasi

pemerintah.

Pasal 1 angka 7 UU No. 43Tahun 1999.

27. Manajemen Pegawai Negeri

Sipil

Keseluruhan upaya-upaya untuk

meningkatkan efisiensi, efektifitas

dan derajat profesionalisme

penyelenggaraan tugas, fungsi,

dan kewajiban kepegawaian, yang

meliputi perencanaan, pengadaan,

pengembangan kualitas, penempatan,

promosi, penggajian, kesejahteraan dan

pemberhentian.


Tahun 1999.

28. Formasi Penentuan jumlah dan susunan pangkat

Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan

untuk mampu melaksanakan tugas

pokok yang ditetapkan pejabat yang

berwenang.

Keterangan :

Formasi disusun berdasarkan :

a. jenis pekerjaan;

b. sifat pekerjaan;

c. perkiraan beban kerja dan perkiraancapacitas seorang Pegawai Negeri

Sipil dalam jangka waktu tertentu;

d. prinsip pelaksanaan pekerjaan;

e. jenjang dan jumlah pangkat dan

jabatan yang tersedia dalam satuan

organisasi yang bersangkutan;

f. peralatan yang tersedia;

g. kemampuan keuangan Negara.

Penjelasan Pasal 15 UU No. 43

Tahun 1999.

Pasal 2 PP No.5 Tahun 1976

tentang Formasi Pegawai

Negeri Sipil.

29. Pengadaan Pegawai Negeri

Sipil

Proses kegiatan untuk mengisi formasi

yang lowong, mulai dari perencanaan,

pengumuman, pelamaran, penyaringan,

sampai dengan pengangkatan menjadi

Pasal 1 PP. No.6 Tahun 1976

tentang Pengadaan Pegawai

Negeri Sipil.

Regulasi


35/44

Tanpa pengangkutan tidakmungkin bidang-bidangitu hidup - tumbuh dan

berkembang sebagaimana mes-tinya. Begitu juga halnya dengan pengangkutanperairan darat.

Pengertian perairan darat yaitu perairan di aerah darat,seperti sungai, terusan dan danau. Pemerintah kita

memakai istilah “perairan pedalaman” sesuai (KeputusanMenteri Perhubungan tanggal 15 April 1970, No.SK117/M/70, mengenai “Ketentuan-ketentuan tentangPenggunaan Perairan Pedalaman untuk AngkutanUmum dan Angkutan barang Khusus).

edisimarettahun2008.pdf

Documents