ed a ran guru mad ra 04232015121924

8/9/2019 Ed a Ran Guru Mad Ra 04232015121924

1/3

KEMENTERIAbI

AGAMA

KN{TOR

KABUPATEN

}{ADIT'N

Jt.

Pangtima Sudirman

No.5 Telp.

(0351)

388597

Fax

(0351)

388587

Mejayen

Email : ksbmadiun

@kemenag.go.id

MADIUN

Nomor

Sifat

Lamp.

Hal

Kd.

15.34t02/PP.00/

Q?6€

/2015

Penting

1

Lembar

Penyampaian

Edaran Guru

PNS RA/Madrasah

Madiun,

/c

April

2015

Kepada

Yth.Sdr.

l. KepalaMAN/MAS

2. KepalaMTsN/MTsS

3.

KepalaMIN/MIS

4. Kepala

RA

Se

Kabupaten

Madiun

Menindak

lanjuti surat dari

Kantor

Wilayah Kementerian

Agama

Provinsi

Jawa

Timur

Nomor

:

Kut.15.2/2/PP.0O/17

5212015

tanggal 10

April 2015

perihal

sebagairnana

pada pokok

surat,

bersama

ini di sampaikan

Surat Edaran

Direktur

Jenderal

Pendidikan

Islam

sebagai

berikut:

1. Nomor DJ.yDt.I.yPP.001112.8/2015

tanggal23

Maret

2015 tentang status

Guru

PNS

DPK

pada

Madrasah

Swasta

2.

Nomor

SE/DJ.I/Dt.LIIKP.07.4/15/2015

tanggal

25 Maret

2015

tentang

Pernberian Uang

Makan Guru

Pegawai

Negeri Sipil di

RA/Madrasah.

Sehubungan

hal tersebut

diatas mohon untuk

diperhatikan

dan dijadikan

pedoman.

Demikian

atas

perhatian,

disampaikan

terima

kasih.

M.Si

r119920310034

Tembusan:

Kepafa

Kantor Kementeriryy Agama

Kab.

Madiun


2/3

KEMENTERIAN

AGAMAnI

DIBEKIIORAT

JENDERAL

PENDIDIKAN

ISLAM

Jf. l,apangan

Banteng

Barat No.

3-4 Jakarta

Telp

.021-3812344

Fax:

02 1

-3481398

I

Website:

www.pgndis_kemenag.so.id

JAKARTA

Jakat+a,

23

Maret

2015

lcpada

Yth.

1.

Kepala

K€rMil

Kementedan

Agama

Provinsi;

2.

Kepala

Kanbr

rrementerian

Agama

Kabupaten/Kota;

3.

Kepala Madrasah

Negeri.

Di

seluruh

Indo{psia

SURAT

EDARAN

l,lomon

D.r.

T/D.

.rtir+/il8.

oo

/

| 12

.B

/

zors

STATUS

PNS GURU

DPK PADA MADRASAH SWASTA

Assalamu'alaikum

wr.wb.

Dengan

homat,

beFama ini

kami

ielaskan

hal-hal

yang

terftait dengan

stratus

PNS Guru

DPK

pada

ft,ladrdah

Swasla sebagai

berikut:

l.

PNS

Guru DPK

pada

Madrasah

Swasia adalah

guru

Madrasah Negeri

yang

Dipekerjakan

melalui

SK

Penugasan

yang

ditandatangani

Pejabat Pembina

Kepegawaian

sebagai

bentuk

bantuan

Kementerian Agama

untuk

pengembangan

pendidikan

madrasah

pada

Madrasah

yang

diselenggarakan

oleh

masyarakat.

2. Pembinaan

kualitas PNS

Guru

DPK

pada

Madrasah

Swas{a

dapat

dilakukan

oleh

Madrasah

Swala

yang

bersangkutan, Madrasah

Negeri

sebagai tempat

tugas

induk

(SafnlngkaUSatuan

Administrasi Pangkal), dan

Kemente.ian Agama

Kabupaten/Kota

alaupun

Kantor

Wilayah

Kementerian Agama

prcvinsi.

3.

Hubungan

PNS

Guru

DPK

pada

l,ladrasah

Swasta

dengan Mdrasah Negeri

bukan

hanya lerbabs

pada

pcnilipan

gaji guru.

Dalam hal ini,

ItiladEsah

Negeri sebagai Madrasah induk

Guru PNS DPK harus

memberi

perhatian

penuh

teftadap

Guru

PNS

DPK tersebut dan memperlakukan

sama dengan

guru

PNS

yang

berada

di

lvladrasah

lnduknya,

baik dalam

hak-hak kesejahteraan maupun

hak-hak fungsionalnya

seperti

keikutsertaan

dalam

workshop,

pengembangan

keprofesian,

pengajuan

sertifkasi

guru,

beban keda

guru,

kenaikan

pangkaugolongan{abalan

fungsbnal,

dan lainnya.

4. Apabila

ten

apat

PNS Guru

DPK

pada

l\4adrasah

Swasta dengan

jabatan

fungsional,

maka

homebese

dan

NUPTK

yarg

bersangkutan, t€tap

pada

bidang

studi

yang

diampu

pada

Madrasah lrduknya/Satningkalnya.

Mercka

adalah

aset

Madrasah Negeri

untuk

pengembangan

akreditasi

kelembagaan

di

Madrasah

induknya.

5, Apabila

tsrdapat

PNS

Guru DPK

pada

Madrasah

Swasta

yang

monduduki

jabatan

sfuktural di

Kementerian

Agama,

maka

haFhal

yang

te*ail

dengan

masalah tuniangan profesi diberhentikan

untuk

sementara.

Sedangkan

hak-hak

yang

terkait

dengan

pengembangan

keprofesian

dan

konsullasi

pcngembangan

kelembagaan

masih

tebp

melekat

dan bisa

dipepunakan.

Demikian,

atas

perhatian

dan

kefasamanya

dirrcaptan

terima

kasih.

Wassalamu'alaikum

wr.wb.

Madrasah,

Tembusan:

1. Sekretads

Jenderal

Kementerian

Agama

Rl;

2. Kepala

Biro Kepegawaian

Kementerian

Agama

Rl.

l{ur

Kholis

Setiawan, MA{


3/3

KEMENTERIANAGAMA

RI

DINEKTONAT

JENDERAIJ

PENDIDIKAN

ISI'AM

Jl.

Lapangan Banteng

Barat

No. 3-4 Jakara

Telp.

021-3812344

Fax: 02 1

-3483398

| Website: www.pendis.kemenag.eo.id

JAKARTA

Jakatl€,

2

5

l,tlarel

201 5

Kepada

Yh.

1.

Kepala Kanwil

Kementerian

Agama

Provinsi;

2.

Kepala

Kantor Kementerian

Agama

Kabupaten/Kota;

3. Kepala Madrasah

NEeri.

Di

seluruh

lndonesia

SURAT

EDARAN

Nomor

sE/DJ.

I

/

DE.I.I

/

Kp

.07

.

4

/

1.5

I

2A15

TETTA}.IG

PEMBENIAN

UANG

MAKAII

GURU

PEGAWAI

ilEGERI

SIPIL

DI

RA/MAORASAH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan

Peraturan Pemedntrah Nomor

53

Tahun

2010

tentang Disiplin

Pegawai

Negeri Sipil, Peraturan

lllenteti

Keuangan

Nomor 110iPMK.05/2010

tenbr€

Pemberian dan

Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi

Pegawai Neged

Sipil,

Peraturan Menteri

Agama Nomor

28

Tahun 2013 tentang Disiplin Kehadiran

Pegawai

Negeri

Sipil

di

Lingkungan Kementerian

Agama, Peraturan Menteri Agama Nomor 49 Tahun

2014

tentang

Pembetian, Penambahan,

dan Pengurangan

Tunjangar Kineria Pegawai Negeri

Sipil

di

Lingkungan Kernenterian

Agama, kami

sampaikan

penfelasan

sebagai

berikut

1.

Pemberian

uang

makan

guru

PNS

diberikan setiap hari kerja

kepada

setiap

guru

PNS

yang

hadir di

R

JMadrasah sesuai

dengan

Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010

tentang

Pemberian

dan

Tata Cara Pembayaran

Uang

Makan

Eagi Pegawai Negeri Sipil;

2.

Ketentuan

yang

mengafur mengenai

jam

kerja

PNS di

lingkungan Kementerian

Agama berpedoman kepada

Peraturan

l'renteri Agama

Nomor

49

Tahun

20'14 Pasal

4;

3.

Dalam

hal

guru

PNS

hadir namun datang

terlambat atau tidak

dapat

memenuhi

jam

keda 7,5

(tuiuh

koma lima)

iam

per

hati

keria,

guru

PNS

yang

bersangkutan

tetap berhak atas uang

makan

dan tidak dibenarkan

dilakukan

pemotongan

besaran uang

makan

dalam bentuk

apapun

dengan alasan apapun

kecuali

Pajak

Penghasilan

(PPh)

Pasal

21 sebagaimana

diatur di dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

110iPMK.052010

Pasal 7,

ArEka

2;

4.

Guru

PNS

yang

tidak masuk kerja, tidak

menaati

ketentuan

jam

keda,

atau tidak dapat

memenuhi

iam

kerja

37,5

(tiga

puluh

tujuh koma

lima)

iam

selama

5

(lima)

had

kerja

dalam

satu

minggu,

guru

PNS

yang

bersangkutan dikenakan hukuman disiplin dngan sebagaimana dlafur

di

dalam

Perafuran Pemeriniah Nomor

53 Tahun

2010

Pasal

8,

Angka

9.

Demikian, atas

perhatian

Saudara

diucapkan

terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb,

Pendjdikan i/adrasah,

Dr.

Phil*|.M.

Nur

Kholis

Setiawan,

y

rP. 19691 1 101994031005

Tembusan:

1.

Dirjen

Pendidikan

lslam

Kementerian

Agama Rl

(sebagai

laporan);

2.

Kepala

Birc

Kepegawaian Kementerian

Agama

Rl.

Jenderal,

ed a ran guru mad ra 04232015121924

Documents